Xcloud.id

Topik: haji

  • Reshuffle Kabinet Merah Putih, 6 Kementerian yang Dipanggil Prabowo

    Reshuffle Kabinet Merah Putih, 6 Kementerian yang Dipanggil Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretariat Negara Indonesia Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet di 6 kementerian di Indonesia.

    “Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan kabinet merah putih,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (8/9/2025).

    Prasetyo mengatakan akan ada beberapa kementerian yang direshuffle untuk memperkuat posisi pemerintah di Indonesia, usai adanya demo berkepanjangan hingga sepekan di Indonesia.

    Ada 6 kementerian yang akan di reshuffle kabinet:

    1. Kemenko Politik dan Keamanan

    2. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu

    3. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    4. Kementerian Koperasi

    5. Kementerian Pemuda dan Olahraga

    6. Kementerian Haji (Penambahan)

    Pejabat yang sudah datang ke Istana: 

    – Mukhtaruddin anggota DPR RI 

    – Mochamad Irfan Yusuf – Kepala Badan Penyelenggara Haji

    – Purbaya Yudi Sadewa – Ketua LPS 

    – Fery Juliantono – Wamenkop

    Tak lama berselang, sejumlah tokoh lain turut hadir, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, serta Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    Mereka kompak mengaku tidak mengetahui agenda resmi yang menanti di Istana. Irfan Yusuf bahkan menyebut dirinya baru menerima panggilan mendadak. 

    “Saya baru ditelpon tadi jam 2 oleh Letkol Teddy, diminta datang ke Istana jam 3 pakai jas, dasi. Cuma saya belum tahu acara apa ini,” ungkapnya kepada wartawan.

  • Politisi Golkar & Ketua LPS Mendadak ke Istana, Prabowo Reshuffle Menteri Kabinet?

    Politisi Golkar & Ketua LPS Mendadak ke Istana, Prabowo Reshuffle Menteri Kabinet?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir di Istana hanya menjawab singkat saat ditanya apakah ada pelantikan atau reshuffle kabinet hari ini, Senin (8/15/2025). 

    “Kayaknya [Reshuffle],” katanya Airlangga kepada wartawan sembari tersenyum di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).

    Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa turut mengaku mendapat panggilan mendadak. Dia menyebut menerima telepon dari rekan hingga pejabat Istana.

    “Ada teman yang telepon, ada [Sekretaris Kabinet] Letkol Teddy juga. Diminta datang jam 3, tapi agendanya saya tidak tahu,” ujarnya.

    Purbaya yang datang bersama keluarga juga hanya menjawab singkat saat ditanya apakah dirinya akan dilantik.

    “Saya LPS, mungkin mau ngomong ekonomi. Kalau dilantik siap lah, enggak pernah nggak siap,” katanya.

    Dia pun menepis pertanyaan soal kemungkinan perpanjangan masa jabatannya di LPS yang akan habis pada September ini.

    “Saya nggak tahu. Tapi pakai dasi biru ini dipilihkan orang rumah,” ujarnya sambil tersenyum.

    Suasana Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025) sore, mendadak ramai oleh kedatangan sejumlah tokoh penting dengan balutan jas dan dasi biru. Mereka tiba secara bergelombang sekitar pukul 14.45 WIB, memicu spekulasi publik terkait kemungkinan adanya reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Orang pertama yang terlihat masuk ke lingkungan Istana adalah politikus Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Mukhtarudin, yang datang bersama istrinya. Meski demikian, dia enggan memberi penjelasan saat ditanya apakah kehadirannya berkaitan dengan pelantikan menteri baru.

    “Nanti saja,” ujarnya singkat sambil tersenyum.

    Tak lama berselang, sejumlah tokoh lain turut hadir, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, serta Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    Mereka kompak mengaku tidak mengetahui agenda resmi yang menanti di Istana. Irfan Yusuf bahkan menyebut dirinya baru menerima panggilan mendadak.

    “Saya baru ditelepon tadi jam 14.00 WIB oleh Letkol Teddy, diminta datang ke Istana jam 15.00 pakai jas, dasi. Cuma saya belum tahu acara apa ini,” ungkapnya kepada wartawan.

    Hingga berita ini diturunkan, jurnalis yang biasa meliput di Istana Kepresidenan telah diarahkan masuk ke Kantor Presiden, lokasi transit sebelum agenda resmi berlangsung baik di Istana Merdeka maupun Istana Negara.

    Spekulasi reshuffle makin menguat lantaran kedatangan tokoh-tokoh tersebut bertepatan dengan dinamika politik terkini. Apalagi, DPR RI baru saja mengesahkan Undang-Undang Haji dan Umrah yang mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji, sehingga kemungkinan adanya penyesuaian struktur kabinet kian terbuka.

  • Prabowo panggil sejumlah pejabat ke istana, di tengah isu reshuffle

    Prabowo panggil sejumlah pejabat ke istana, di tengah isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengundang Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudi Sadewa hingga Kepala Penyelenggara Haji Irfan Yusuf ke Istana Kepresidenan, Jakarta, di tengah isu reshuffle kabinet, Senin.

    Sejumlah tokoh yang hadir di gerbang pilar menuju Istana Negara, Jakarta, per pukul 14.30 WIB, mulai dari Anggota DPR RI Mukhtarudin, Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan, hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto.

    Mereka tiba mengenakan pakaian PSL gelap dan kompak berdasi biru muda. Bahkan, Purbaya turut memboyong putra dan istrinya menuju kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Purbaya yang habis masa jabatannya di LPS per September 2025, mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya perihal undangannya ke Istana Jakarta tanpa memberitahu Ikhwal undangan itu.

    “Ada Teddy juga. Diminta datang jam 15.00 WIB,” katanya.

    Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat. Informasi yang beredar pada Senin (8/9) menyebutkan perombakan menteri akan dilakukan hari ini, dengan beberapa nama baru diperkirakan masuk ke jajaran Kabinet Merah Putih.

    Hingga kini, pihak Istana belum memberikan konfirmasi resmi. Namun, dinamika isu reshuffle ini menjadi sorotan publik karena diyakini akan memengaruhi arah kebijakan strategis pemerintahan ke depan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Resuffle Kabinet Merah Putih, Ini Pejabat yang Dipanggil Prabowo ke Istana Negara

    Resuffle Kabinet Merah Putih, Ini Pejabat yang Dipanggil Prabowo ke Istana Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri dan wamennya Kabinet Merah Putih untuk melakukan reshuffle, guna memperkuat posisi pemerintah.

    Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Senin (9/8/2025) di Istana Negara, ada beberapa pejabat yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Kabar yang diperoleh, Prabowo akan meresuffle menteri dan wamennya.

    Pejabat yang sudah datang ke Istana: 

    – Mukhtaruddin anggota DPR RI dari Partai Golkar 

    – Mochamad Irfan Yusuf – Kepala Badan Penyelengara Haji

    – Purbaya Yudi Sadewa – Ketua LPS 

    – Fery Juliantono – Wamenkop

    Tampak juga sejumlah tokoh hadir di tengah isu reshuffle kompak pakai jas dan dasi biru muda.

  • Budi Arie soal Reshuffle Kabinet: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Budi Arie soal Reshuffle Kabinet: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Jakarta –

    Menteri Koperasi Indonesia, Budi Arie Setiadi, menanggapi adanya isu reshuffle di Kabinet Merah Putih sore ini. Budi Arie menegaskan jika reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu hak prerogatif presiden, hak prerogatif presiden,” kata Budi Arie usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Budi Arie mengatakan dirinya tengah fokus kerja untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut belum diberi informasi terkait reshuffle itu.

    “Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya, fokus ngurus rakyat. Nggak, belum, belum ada pemberitahuan, kenapa? Kamu bikin isu sendiri,” kata Budi Arie.

    “Semuanya hak prerogatif presiden kita fokus ngurus rakyat ya,” sambungnya.

    Sejumlah tokoh mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet. Para tokoh itu datang dengan kemeja dilengkapi dasi biru muda seperti yang digunakan menteri-menteri Kabinet Merah Putih saat pelantikan pada Oktober 2024.

    Pantauan detikcom, Senin (8/9), tokoh yang hadir itu antara lain Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, M Irfan Yusuf. BP Haji sendiri telah resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah sehingga pimpinannya akan menjadi menteri.

    Perubahan nama itu membuat harus ada pelantikan Menteri Haji dan Umrah. Hal itu diperlukan untuk menyesuaikan dengan nama baru lembaga tersebut.

    Selain itu, ada juga Wamenkop Ferry Juliantono yang hadir mengenakan kemeja dan dasi biru. Politikus Golkar Muchtarudin dan ekomom Purbaya Yudhi Sadewa juga merapat dengan setelan kemeja dan dasi biru muda.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Bos LPS hingga Wamenkop Ferry Merapat ke Istana di Tengah Isu Reshuffle

    Bos LPS hingga Wamenkop Ferry Merapat ke Istana di Tengah Isu Reshuffle

    Jakarta –

    Sederet tokoh hadir ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini. Tokoh-tokoh ini datang di tengah isu reshuffle yang berkembang hari ini di Istana.

    Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat ini menjabat Ketua DK Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tampak hadir di Istana. Dia mengatakan diminta datang pukul 15.00 WIB hari ini. Namun tidak tahu apakah akan dilantik jabatan baru atau tidak.

    “Saya belum tahu. Diminta jam 3 datang. Saya kan Ketua LPS mungkin omongin ekonomi,” ungkap Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Ketika ditanya bila dilantik hari ini akan siap atau tidak. Dia menyatakan dirinya selalu siap. “Siap lah, nggak pernah nggak siap,” singkatnya menegaskan.

    Selain Purbaya ada juga tokoh lain merapat Anggota Komisi XII DPR dari fraksi Golkar Mukhtaruddin, Kepala BP Haji M. Irfan Yusuf Hasyim, dan Kepala Bappisus Aries Marsudianto. Selain itu Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga merapat ke Istana.

    (hal/ara)

  • Temui Prabowo di Istana, Rosan: Bahas Investasi Kampung Haji dan Waste to Energy

    Temui Prabowo di Istana, Rosan: Bahas Investasi Kampung Haji dan Waste to Energy

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, angkat bicara usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Rosan menegaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Ke-8 RI itu hanya dalam rangka makan siang dan menyampaikan laporan singkat mengenai agenda kerjanya.

    “Saya hanya makan siang sama beliau,” kata Rosan kepada wartawan.

    Rosan juga memastikan kedatangan sejumlah konglomerat ke Istana berlangsung terpisah dari agendanya. Mengingat, setelah dia masuk ke Istana tak lama berselang, sejumlah konglomerat turut memasuki kompleks Istana dengan menumpang kendaraan boogey. Mereka antara lain Maher Algadri, Adien Algadri, Emier Algadri, Dodi Abdul Kadir, serta Axel Ganendra, yang tiba sekitar pukul 13.37 WIB. 

    “Tadi laporan besok mau pergi sekalian ditanyain update-nya gimana lebih ngomongin itu aja sih ngomongin, kampung haji gitu aja sama waste to energy.,” ungkapnya.

    Menurut Rosan, laporan yang dia sampaikan lebih banyak terkait rencana perjalanan dinas ke Jeddah. Di sana, termasuk dia dijadwalkan membahas peluang investasi untuk proyek Kampung Haji serta inisiatif waste to energy.

    “Pokoknya kan diharapkan karena ada undangan juga, harapannya bisa terealisasi,” pungkas Rosan.

  • KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Soal Barang Sitaan dari Penggeledahan Rumah Yaqut

    KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Soal Barang Sitaan dari Penggeledahan Rumah Yaqut

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami barang bukti yang disita dari penggeledahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) saat memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Syarif Hamzah Asyathry pada Kamis (4/9/2025).

    Syarif Hamzah pada saat itu diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

    “Dikonfirmasi terkait dokumen dan barang bukti elektronik yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saudara YCQ,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Senin (8/9/2025).

    Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Yaqut Cholil pada 15 Agustus 2025, dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

    KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

  • BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun ke Jemaah Haji Tunggu

    BPKH Salurkan Nilai Manfaat Rp 2,1 Triliun ke Jemaah Haji Tunggu

    Jakarta –

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan distribusi nilai manfaat tahap pertama tahun 2025 sebesar Rp 2,1 triliun kepada 5,4 juta jemaah haji reguler dan khusus.

    Rinciannya, Rp 1,9 triliun diberikan kepada jemaah haji reguler dengan rata-rata Rp 366,2 ribu per jemaah. Sementara untuk jemaah haji khusus, nilai manfaat yang dibagikan setara US$9,2 juta atau sekitar US$72 per jemaah.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyebut distribusi ini sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan dana haji yang aman dan produktif.

    “Kami terus berupaya agar dana kelolaan jemaah haji dapat memberikan manfaat berkelanjutan, tidak hanya untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, tapi juga nilai manfaat yang langsung dirasakan jemaah,” kata Fadlul dalam keterangan resmi, Senin (8/9/2025).

    Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menambahkan penyaluran nilai manfaat dilakukan sesuai prinsip syariah serta transparan. Jemaah juga bisa mengecek pembagian nilai manfaat ini melalui kanal digital, termasuk aplikasi BPKH Apps.

    “Kami pastikan pembagian dilakukan adil, sesuai syariah, dan bisa diakses dengan mudah. Jemaah bisa memantau langsung melalui aplikasi resmi,” ujar Amri.
    BPKH mengimbau seluruh jemaah untuk memastikan data telah terverifikasi agar distribusi nilai manfaat dapat diterima tepat sasaran.

    Tonton juga video “BPKH Limited: Pendistribusian Kompensasi Jemaah” di sini:

    (rrd/rrd)

  • MAKI Kecewa KPK Tak Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    MAKI Kecewa KPK Tak Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO -Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku kecewa karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

    Hal itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, merespons lambannya langkah KPK untuk menetapkan tersangka padahal penyidikan perkara ini telah berlangsung selama satu bulan.

    “Ya kita kecewa, sampai sekarang KPK belum menetapkan tersangka. Siapa pun itu, ada unsur pemerintah, unsur swastanya yang mendapatkan uang, yang diduga juga menerima bagian dari oknum pejabatnya, itu harus jadi tersangka,” kata Boyamin kepada RMOL, Senin, 8 September 2025.

    Karena, kata Boyamin, kuota tambahan haji sebanyak 10 ribu patut diduga dijual, sehingga ada pungutan liar, pemerasan, ataupun gratifikasi.

    “Jadi harus segera penetapan tersangka. Karena bukti-bukti sudah cukup kuat kalau menurut saya. Kalau soal menteri ya silakan KPK saja, kalau alat bukti cukup ya sekarang memang tepat waktunya,” terang Boyamin.

    Namun kata Boyamin, jika memang alasannya karena belum cukup bukti, KPK jangan memaksakan untuk menetapkan tersangka, agar nantinya tidak kalah jika digugat praperadilan.

    “Tapi kalau versi saya, sebenarnya ya yang buat SK itu kan menteri yang mengubah 8 persen jadi 50 persen. Jadi dari sanalah urutannya. Itu versi saya, tapi kita serahkan KPK saja,” pungkas Boyamin.

    Penyidikan kasus korupsi kuota haji ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus. 

    KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

    Pada Selasa, 2 September 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta Dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.