Xcloud.id

Topik: haji

  • Menkop baru diharapkan tumbuhkan proaktif anggota Kopdes Merah Putih

    Menkop baru diharapkan tumbuhkan proaktif anggota Kopdes Merah Putih

    Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Menteri Koperasi (Menkop) baru Ferry Joko Juliantono diharapkan dapat menumbuhkan sikap proaktif anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Menurut Eko, Ferry diharapkan dapat mengakselerasi ide-ide terkait Kopdes Merah Putih.

    “Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan begitu strategi-strateginya, itu nanti bisa dilaksanakan dari Kementerian Koperasi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Ferry sendiri selama menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi merupakan sosok yang cukup aktif.

    Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Senin, melantik Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan pejabat sebelumnya, Budi Arie Setiadi.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Arie, yang diberhentikan oleh Presiden Prabowo sebagai menteri, tidak terlihat hadir di Istana Negara.

    Presiden Prabowo dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

    Juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Dalam Keppres yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan dan Dito, sehingga dua kursi menteri itu pun kosong.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belum Setahun Jadi Presiden, Prabowo Sudah Dua Kali Reshuffle Kabinet Merah Putih

    Belum Setahun Jadi Presiden, Prabowo Sudah Dua Kali Reshuffle Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Ini adalah reshuffle kedua yang dilakukan Prabowo sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024.

    Adapun reshuffle pertama, terjadi pada 19 Februari 2025. Ini merupakan reshuffle pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sejak menjabat. Tidak banyak menteri yang diganti, hanya ada satu posisi yang dicopot yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Soemantri Brodjonegoro yang ramai-ramai didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).

    Brian dilantik sebagai Mendiktisaintek berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo pun mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

    Kini, kurang dari setahun masa pemerintahannya, dia kembali merombak formasi menteri, termasuk posisi Menteri Keuangan serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru. Pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

    Prabowo secara resmi melantik empat jabatan menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).

    Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

    Keempat menteri dan satu wakil menteri yang dilantik yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri yang dilantik.

    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

    Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. 

    Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

  • Gus Irfan Targetkan Kampung Haji di Jeddah-Mekkah Beroperasi 2028

    Gus Irfan Targetkan Kampung Haji di Jeddah-Mekkah Beroperasi 2028

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menargetkan sebagian fasilitas di Kampung Haji dapat mulai dimanfaatkan secara bertahap pada 2028. 

    “Mungkin ada beberapa tower dan 1–2 tower, diharapkan tahun 2028 bisa dipakai [kampung Haji],” ujarnya usai dirinya resmi dilantik dalam sebagai Menteri Haji dan Umrah Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

    Irfan menyampaikan bahwa timnya akan segera kembali ke Arab Saudi untuk memastikan lokasi yang akan digunakan.

    “Besok kami dan Danantara akan ke Jeddah-Mekkah sekali lagi untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil. Karena bulan kemarin kita sudah melihat beberapa calon lokasi, dan InsyaAllah besok akan kita putuskan mana yang akan kita ambil,” tuturnya.

    Menurutnya, perbedaan paling mencolok antara lembaga sebelumnya dengan kementerian yang kini dipimpinnya adalah ruang lingkup kewenangan yang lebih besar. 

    Dengan status kementerian, koordinasi dengan otoritas haji di Arab Saudi dapat dilakukan lebih setara. 

    “Di sini wewenangnya jauh lebih besar dan tentu terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi, sehingga bisa berbicara lebih apple to apple,” imbuhnya.

    Menteri Haji dan Umrah itu juga menegaskan bahwa pengelolaan biaya haji berada dalam kewenangan pemerintah, sementara biaya umrah tetap menjadi domain biro perjalanan.

    “Haji iya, umrah bukan. Umrah wewenangnya dari masing-masing travel biro umrah,” katanya. 

    Irfan menambahkan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk media massa.

    “InsyaAllah, kita mengharapkan dukungan teman-teman media. Kalau ada sesuatu yang kurang beres di kita, tolong kami diingatkan,” pungkasnya.

  • Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah: Fokus Tekan Biaya Haji

    Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah: Fokus Tekan Biaya Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Mochamad Irfan Yusuf resmi dilantik Presiden sebagai Menteri Haji dan Umrah dalam perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Irfan mengaku kaget saat menerima panggilan mendadak dari Letkol Teddy untuk datang ke Istana dengan mengenakan jas lengkap.

    “Tadi jam 2 saya di kantor, saya ditelepon oleh Letkol Teddy untuk datang ke Istana dengan mengenakan seragam jas lengkap. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan, ternyata tadi saya dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah,” ungkap Irfan usai pelantikan.

    Setelah prosesi, Irfan bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendapat pengarahan langsung dari Presiden. Kepala negara berpesan agar Kementerian Haji fokus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

    “Penugasan kepada kami merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji, baik di Indonesia maupun di Saudi,” ujarnya.

    Terkait pekerjaan rumah utama, Irfan menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk menekan biaya haji agar lebih terjangkau.

    “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

    Irfan menegaskan pihaknya akan segera bergerak cepat bersama jajaran kementerian untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Dia juga berharap dukungan semua pihak dalam menjalankan amanah baru tersebut.

    “Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan, lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Saya kira itu,” pungkas Irfan.

  • KPK Imbau Menteri yang Direshuffle Laporkan Harta Kekayaan

    KPK Imbau Menteri yang Direshuffle Laporkan Harta Kekayaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada menteri yang telah dilantik maupun diberhentikan segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaporan harta kekayaan dilakukan sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

    “Tentunya, setiap Penyelenggara Negara, selain berkewajiban melaporkan LHKPN-nya secara periodik, yaitu sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya, juga wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara,” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).

    Budi menyampaikan kewajiban pejabat negara melaporkan harta kekayaan merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, LHKPN tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak pengangkatan ataupun pemberhentian pada jabatan tersebut.

    Nantinya LHKPN yang disampaikan akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website https://elhkpn.kpk.go.id sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan harta atau aset seorang Penyelenggara Negara.

    “KPK terbuka untuk melakukan perbantuan dalam pengisian ataupun pelaporan LHKPN tersebut,” ujarnya.

    Sebagai informasi, sesuai Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, Presiden Prabowo mereshuffle para menterinya, yaitu

    1.Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    2.Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    3.Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    4.Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    5.Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

    Setelahnya Prabowo melantik:

    1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI: Mukhtaruddin
    3.  Menteri Koperasi: Fery Joko Juliantono
    4. Menteri Haji dan Umrah: Mochammad Irfan Yusuf
    5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar

    Lalu memberhentikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

    Untuk Menkopolhukam akan diganti oleh pejabat sementara, tetapi belum disampaikan nama penggantinya. Sedangkan pengganti Menpora dikabarkan masih berada di luar negeri

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • Menelaah implikasi fiskal di era baru tata kelola haji

    Menelaah implikasi fiskal di era baru tata kelola haji

    Jakarta (ANTARA) – Setiap tahun, lebih dari 200 ribu warga negara Indonesia berangkat menunaikan ibadah haji. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jamaah haji terbesar di dunia.

    Namun, di balik kisah spiritual jutaan umat yang menunggu puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci, terselip sebuah cerita besar tentang pengelolaan keuangan negara.

    Data Kementerian Agama (2024) menunjukkan, total setoran dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mencapai lebih dari Rp160 triliun. Dana ini berasal dari setoran awal jamaah yang mendaftar haji sejak bertahun-tahun lalu, ditambah nilai manfaat hasil investasi.

    Riset BPKH menyebutkan bahwa sekitar Rp7 triliun – Rp8 triliun nilai manfaat dana haji digunakan setiap tahun untuk menutup biaya subsidi perjalanan jamaah, sehingga biaya yang ditanggung langsung jamaah tidak melonjak terlalu tinggi.

    Namun, berbagai studi mengingatkan adanya dilema fiskal. Laporan Bank Dunia (2022) tentang Managing Hajj Funds in Muslim Countries menekankan bahwa negara-negara pengirim jamaah besar seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh menghadapi persoalan serupa: menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya haji bagi masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.

    Sebuah kajian LIPI (2020) bahkan lebih tajam: subsidi haji yang terlalu besar berisiko menimbulkan distorsi fiskal karena dana umat dialihkan untuk menutup pembiayaan yang seharusnya lebih banyak ditanggung peserta haji itu sendiri. Selain itu, potensi risiko investasi dana haji apabila dikelola tidak hati-hati dapat berdampak negatif dan menjadi ancaman bagi APBN.

    Di sinilah pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. UU ini bukan sekadar memperbaiki aspek pelayanan, tetapi juga menghadirkan era baru pengelolaan haji yang erat kaitannya dengan pengelolaan fiskal negara.

    Salah satu poin strategis dari revisi UU tersebut adalah terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah dalam sejarah perjalanan pelayanan jamaah Indonesia. Hal ini bukan sekadar penambahan lembaga negara, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak-hak umat Islam dalam menunaikan ibadah dan tentunya untuk itu membutuhkan dukungan pengelolaan fiskal yang memadai, transparan dan akuntabel

    Urgensi perubahan konstitusional

    Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia masih berpegang pada regulasi lama, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Namun, aturan tersebut lambat laun dipandang tidak lagi mampu menjawab tantangan dan realitas baru yang berkembang.

    Antusiasme masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat setiap tahunnya, hingga menghasilkan daftar tunggu yang bisa mencapai puluhan tahun di sejumlah daerah. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar, baik dalam aspek pelayanan maupun tata kelola kuota.

    Di sisi lain, dana haji yang terkumpul dari setoran awal calon jamaah jumlahnya menumpuk hingga triliunan rupiah. Alih-alih menjadi instrumen strategis, dana besar tersebut belum dikelola secara optimal untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan kemanfaatan jangka panjang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Dahnil Azhar jadi Wamen Haji dan Umroh

    Prabowo lantik Dahnil Azhar jadi Wamen Haji dan Umroh

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Dahnil Azhar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dahnil dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    “Bahwa saya, akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan yang dipandu Kepala Negara dan diikuti Dahnil.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah.

    Selepas itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Acara dilanjutkan dengan pemberian selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan pimpinan lembaga.

    Dahnil Anzar Simanjuntak lahir pada 10 April 1982 di Salahaji, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan menempuh pendidikan tinggi di bidang akuntansi publik di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

    Perjalanan akademisnya berlanjut ke Universitas Indonesia, tempat ia meraih gelar Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi desentralisasi keuangan, lalu menuntaskan studi doktoral di bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Diponegoro.

    Karier Dahnil diawali sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan kemudian menjadi dosen PNS di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

    Di luar dunia akademik, namanya mulai dikenal luas ketika menjabat Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah periode 2014–2018. Posisi ini mengukuhkannya sebagai salah satu tokoh pemuda Islam yang aktif menyuarakan isu-isu sosial, kebangsaan, dan kepemudaan.

    Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo menunjuk Dahnil sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kembali Reshuffle, Prabowo Copot Budi Gunawan dan Sri Mulyani

    Kembali Reshuffle, Prabowo Copot Budi Gunawan dan Sri Mulyani

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto, hari ini melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Dalam tahun pertama, reshuffle ini merupakan kali kedua yang dilakukan Prabowo.

    Ada lima menteri yang diganti, diantaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Dua menteri lainnya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih,” kata Menteri Sekretariat Negara Indonesia Prasetyo Hadi, Senin (8/9/2025).

    Dia menambahkan, selain reshuffle Presiden Prabowo juga membentuk satu kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah.

    “Sesuai dengan pembahasan oleh DPR, berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Haji maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada hari ini,” papar Prasetyo. (hen/ted)

  • Intip Garasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang Kena Reshuffle Sore Ini

    Intip Garasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang Kena Reshuffle Sore Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pejabat yang terkena reshuffle sore ini, Senin (8/9). Bicara otomotif, ini garasi kendaraan di rumah Sri Mulyani. Ada motor-mobil merek apa saja ya?

    Mengutip website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK, Sri Mulyani mengalami peningkatan harta sebesar 16,3 persen atau sebesar Rp 13.013.107.535. Pada LHKPN 2023 yang disetor 2024, Sri Mulyani tercatat punya harta sebesar Rp 79.841.692.348. Kemudian pada LHKPN 2024 yang disetor tahun 2025, hartanya kini naik menjadi Rp 92.854.709.883.

    Ada sejumlah aset yang mengalami kenaikan, salah satunya di kategori alat transportasi dan mesin. Aset ini berisi deretan kendaraan milik Sri Mulyani. Khusus aset alat transportasi dan mesin nilainya naik Rp 578,082 juta atau sebesar 282,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terpantau ada penambahan berupa satu unit mobil Toyota Innova Zenix lansiran 2024.

    Mobil itu berstatus hasil sendiri dengan nilai Rp 638,9 juta. Menariknya, Innova Zenix ini jadi satu-satunya mobil di garasi Sri Mulyani lantaran aset kendaraan lainnya adalah tiga motor. Untuk tahu lengkapnya berikut ini deretan kendaraan milik Sri Mulyani.

    Isi Garasi Sri Mulyani

    1. Motor Honda Rebel CMX500 tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp 100 juta
    2. Motor Honda Scoopy tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 18 juta
    3. Motor Honda PCX tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 26 juta
    4. Mobil Toyota Innova Zenix tahun 2024, hasil sendiri senilai Rp 638,9 juta

    Selain aset alat transportasi dan mesin, aset berupa tanah dan bangunan juga nilainya naik dari sebelumnya Rp 48.985.882.232 jadi Rp 49.541.046.561. Peningkatan juga terjadi di aset surat berharga, bahkan kenaikannya mencapai 43,93 persen atau sekitar Rp 10.666.917.717. Berkat kenaikan itu, aset surat berharga Sri nilainya Rp 34.947.646.914.

    Aset lain yang juga nilainya naik adalah kas dan setara kas. Kini nilai aset tersebut Rp 16.502.936.584. Terakhir ada aset berupa harta bergerak lainnya yang nilainya turun Rp 54.820.000 menjadi Rp 391.700.000. Utang Sri Mulyani yang sebelumnya mencapai Rp 9.531.643.128 itu juga turun dan kini menjadi Rp 9.311.520.176.

    Sebelumnya Sri Mulyani sempat menjadi sorotan saat aksi demo merebak pada akhir Agustus lalu. Kebijakannya terkait pajak dan anggaran dinilai memberatkan masyarakat.

    Bahkan, rumah Sri Mulyani di Bintaro, Jakarta Selatan, menjadi sasaran aksi penjarahan oleh sekelompok orang tak dikenal pada Minggu (31/8/2025) lalu. Sebagai informasi, Sri Mulyani sendiri menjabat sebagai Menkeu sejak 2016, era Presiden Joko Widowo. Sri Mulyani juga pernah menjadi Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengganti posisi Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa. Di sisi lain, ada kabar Sri Mulyani sebelumnya mundur.

    “Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan tentang kabar itu di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Prasetyo menyebutkan pertimbangan untuk melakukan reshuffle itu banyak. Dia meminta doa agar pergantian sejumlah menteri Prabowo ini menjadi keputusan yang tepat.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kedua. Prabowo pun resmi melantik menteri-menteri barunya di Istana sore ini.

    Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9). Ada empat menteri dan seorang wakil menteri yang dilantik sore ini. Berikut ini daftarnya:

    1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
    3. Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
    4. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
    5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak.

    (lua/rgr)

  • 7 Sri Mulyani Digantikan Purbaya Yudhi Sadewa karena Ajukan Resign? Nasional

    7 Sri Mulyani Digantikan Purbaya Yudhi Sadewa karena Ajukan Resign? Nasional

    Sri Mulyani Digantikan Purbaya Yudhi Sadewa karena Ajukan Resign?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi enggan mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengganti atau me-
    reshuffle
    Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
    Saat ditanya apakah Sri Mulyani di-
    reshuffle
    karena mengundurkan diri atau dicopot, Prasetyo hanya menegaskan bahwa
    reshuffle
    merupakan hak prerogatif presiden.
    “Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif,” kata Prasetyo usai upacara pelantikan menteri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    “Maka, kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” imbuhnya.
    Prasetyo menyebutkan, Prabowo memiliki banyak pertimbangan.
    “Pertimbangannya banyak. Itu kan ini (hak prerogatif) presiden,” tuturnya.
    Ia pun berharap keputusan Prabowo menjadi kebaikan bagi Indonesia ke depan.
    “Pertanyaan kenapa bukan mundur atau enggak. Bismillah gitu, loh, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” tandas Prasetyo.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo melantik enam menteri baru di Kabinet Merah Putih.
    Satu menteri dilantik karena perubahan nomenklatur dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian, sedangkan lima lainnya menggantikan menteri sebelumnya.
    Kelima menteri sebelumnya adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.