Xcloud.id

Topik: haji

  • Ada Apa di Balik Reshuffle Kilat Kabinet Merah Putih, Ini Analisis Peneliti BRIN

    Ada Apa di Balik Reshuffle Kilat Kabinet Merah Putih, Ini Analisis Peneliti BRIN

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) kabinetnya pada Senin (8/9/2025).  Ada lima menteri yang diganti dalam reshuffle yang kali pertama dilakukan oleh Prabowo. Di antaranya termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Polkam Budi Gunawan, dan Menteri Koperasi Budi Arie. 

    Perombakan ini terbilang mendadak mengingat tidak ada woro-woro  sebelumnya. Republika pekan lalu sempat mendapat inforrmasi langsung dari pejabat negara terkait dengan perombakan tersebut.  Namun belum ada konfirmasi langsung dari Istana soal kapan dan siapa yang akan diganti.

    Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, terdapat sejumlah alasan Prabowo melakukan perombakan kabinetnya hari ini. Salah satunya tentu hasil evaluasi berkala dan capaian program yang telah ada.

    “Adanya demonstrasi besar minggu lalu sepertinya menjadi salah satu pemicu reshuffle ini,” kata dia saat dihubungi wartawan, Senin (8/9/2025).

    Menurut dia, adanya demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu memicu berita viral yang menyangkut peforma kinerja menteri. Hal itu dinilai menjadi alasan kunci bagi Prabowo melakukan perombakan kabinet.

    Wasisto menambahkan, reshuffle itu juga dilakukan sebagai upaya pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat. Melalui reshuffle itu, Prabowo ingin memastikan bahwa kondisi aman terkendali.

    “Saya pikir reshuffle dilakukan sekarang tentu sebagai upaya simbolis pemenuhan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah kondisi aman terkendali,” ujar dia.

    Menurut catatan Republika, sebelum kerusuhan, tidak ada isu atau wacana tentang perombakan. Pada awal Agustus, Prabowo sempat memuji kinerja para menterinya dalam 10 bulan pertama pemerrintah. Setelah kerusuhan pecah, Prabowo mengingatkan para menteri dan jajaran pemerintahan untuk menerima masukan.  Prabowo menekankan pentingnya mendengar aspirasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi yang murni dari masyarakat. Ia berjanji untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap masukan yang diberikan. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

    Diketahui, Prabowo resmi melantik pejabat baru Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan UKM menggantikan Budi Arie.

    Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan. Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden Prabowo mengangkat Muktaruddin untuk menggantikan Abdul Kadir Karding. Sedangkan posisi Menko Polkam Budi Gunawan sementara akan diganti pejabat ad interim.

    Prabowo juga menunjuk Irfan Yusuf, sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta wakilnya, Dahnil Azhar.

  • Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Prabowo ingin hapus korupsi kartel

    Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Prabowo ingin hapus korupsi kartel

    ANTARA –  Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah dan wakilnya Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (8/9). Melalui kementerian yang baru tersebut Kepala Negara menekankan pelayanan haji yang bebas dari korupsi dan praktik kartel.(Cahya Sari/Aria Cindyara/Fahrul Marwansyah/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Segini Kekayaan Irfan Yusuf, Menteri Haji yang Baru Dilantik Prabowo

    Segini Kekayaan Irfan Yusuf, Menteri Haji yang Baru Dilantik Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri dalam rangka perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini, Senin (8/9/2025).

    Prabowo salah satunya melantik Menteri Haji dan Umrah yakni Moch. Irfan Yusuf, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

    Irfan akan didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, yang sebelumnya juga merupakan Wakil Kepala BP Haji.

    Adapun, pembentukan Kementerian Haji dilakukan usai pengesahan Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beberapa waktu lalu. Beleid tersebut mengamanatkan transformasi BP Haji menjadi kementerian baru.

    Profil & Kekayaan Irfan Yusuf

    Mochammad Irfan Yusuf atau kerap disapa Gus Irfan merupakan cucu dari pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) yakni KH Hasyim Asy’ari, sekaligus berlatar belakang sebagai politisi Partai Gerindra. 

    Menilik dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Irfan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Maret 2025, harta kekayaannya mencapai Rp16,26 miliar saat mengemban jabatan Kepala BP Haji.

    Jumlah itu sebagian besar terdiri dari enam item tanah dan bangunan senilai Rp13,26 miliar, yang berdiri di tanah kelahirannya yakni Kabupaten Jombang, Jawa Timur serta di Kota Surabaya.

    Lebih lanjut, harta berupa alat transportasi dan mesin tercatat sebesar Rp505 juta, antara lain mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2021 hasil sendiri senilai Rp500 juta, serta dua motor.

    Di samping, Irfan melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta serta harta kas dan setara kas senilai Rp2,42 miliar. Tak terdapat nominal utang dalam dokumen LHKPN-nya.

  • Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru pada hari ini, Senin (8/9/2025).

    Salah satu perubahan struktur kabinet ialah pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Seiring tranformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian.

    Jabatan baru ini merupakan amanat Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

    Prabowo pun melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Irfan dan Dahnil sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Haji.

    Di samping itu, Prabowo juga melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Perombakan kabinet ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Profil & Kekayaan Dahnil Anzar

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra dan tokoh pemuda PP Muhammadiyah.

    Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dahnil melaporkan kepemilikan harta senilai total Rp27,89 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 Desember 2024, atau saat menjabat Wakil Kepala BP Haji.

    Secara terperinci, dia memiliki lima item tanah dan bangunan senilai Rp10,2 miliar dengan luas bervariasi di dua lokasi, yakni Tangerang Selatan dan Medan.

    Dahnil kemudian melaporkan harta alat transportasi dan mesin sebesar total Rp3,29 miliar, terdiri dari empat mobil dan tiga motor. Beberapa di antaranya ialah mobil Toyota Alphard 2023 hasil sendiri senilai Rp1,2 miliar, mobil minibus tanpa keterangan merek senilai Rp800 juta, serta motor Vespa Solo 1974 senilai Rp50 juta.

    Selain itu, dokumen LHKPN Dahnil juga menyebutkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp1,4 miliar, serta harta kas dan setara kas senilai Rp13 miliar. Tidak terdapat entri pada kategori utang.

  • Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora Nasional 8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora Nasional 8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kemungkinan Puteri Anetta Komarudin bakal menggantikan posisi Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Bahlil mengaku sudah mengajukan nama Puteri Komarudin kepada Presiden Prabowo meski belum tahu keputusan akhir Prabowo.
    “Sudah (ngusulin). Belum tahu,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Bahlil menyatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
    Begitu pula mengenai keputusan mengganti Dito Ariotedjo yang sudah menduduki kursi Menpora di periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo.
    “Semuanya itu pengangkatan pemberhentian menteri, itu hak prerogatif Presiden, karena menteri pembantu Presiden,” ucapnya.
    Partai Golkar, lanjut Bahlil, hanya merekomendasikan.
    Termasuk ketika merekomendasikan Mukhtarudin yang menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pengganti Abdul Kadir Karding.
    “Sekali lagi itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif presiden,” tandas dia.
    Lewat reshuffle terbaru, Prabowo melantik empat menteri dan satu orang wakil menteri baru di Kabinet Merah Putih.
    Satu menteri dilantik karena perubahan nomenklatur dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian, sementara menteri lainnya menggantikan menteri sebelumnya.
    Kelima menteri yang dicopot adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pengganti Dito Ariotedjo kini masih berada di luar kota.
    Hal ini yang membuatnya tidak dapat mengikuti pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) sore.
    “Berkenaan dengan Menpora, jadi pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota. Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini,” kata Prasetyo pasca pelantikan, Senin.
    Ia menyatakan, pelantikan untuk Menpora baru bakal dijadwalkan pada hari-hari berikutnya.
    “Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi Jabat Menteri Haji, Gus Irfan Siap Beri Pelayanan Terbaik

    Resmi Jabat Menteri Haji, Gus Irfan Siap Beri Pelayanan Terbaik

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Gus Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

    Putra almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengaku terkejut dengan penunjukan dirinya, namun siap menjalankan amanah berat tersebut.

    Menurutnya status kementerian memberikan ruang lebih luas dalam berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Wewenangnya jauh lebih besar dan wewenang ini tentu juga terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman kementerian haji di Saudi, sehingga kita bisa berbicara dengan lebih apple to apple,” kata dia.

    Salah satu prioritas Gus Irfan sebagai Menteri Haji adalah mendorong agar biaya haji lebih terjangkau bagi masyarakat. 

    “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berupaya bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Terkait program Kampung Haji di Arab Saudi, Gus Irfan mengungkapkan dirinya bersama tim akan kembali ke Jeddah dan Mekkah untuk memastikan lokasi. 

    “Insya Allah besok kita putuskan mana yang akan diambil. Harapannya, beberapa tower sudah bisa digunakan pada 2028,” jelasnya.

    Meski demikian, Gus Irfan menegaskan bahwa kewenangan kementeriannya hanya sebatas penyelenggaraan haji, sementara biaya umrah tetap menjadi urusan biro perjalanan.

    “Haji iya, umroh bukan. Umroh itu wewenangnya masing-masing travel,” ucapnya.

  • Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada sejumlah jabatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    Seiring pengesahan Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beberapa waktu lalu, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) kini bertransformasi menjadi kementerian.

    Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kepala dan Wakil Kepala BP Haji pun dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Adapun, perombakan kabinet yang termaktub dalam Keputusan Presiden RI No.86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 ini juga mencakup kementerian lainnya.

    Prabowo melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Profil Dahnil Anzar Simanjuntak

    Dahnil Anzar Simanjuntak banyak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra sekaligus tokoh pemuda organisasi keagamaan Islam terbesar kedua di Indonesia, yakni PP Muhammadiyah.

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil menempati jabatan baru sebagai Wakil Kepala BP Haji sejak 22 Oktober 2024 bersama Irfan Yusuf selaku Kepala BP Haji.

    Sementara itu, rekam jejaknya di Muhammadiyah antara lain ditandai dengan posisi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada 2014 hingga 2018.

    Pada 2018, dia menjadi koordinator juru bicara Prabowo dan Sandiaga Uno yang maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Setahun berikutnya, dia bergabung ke Gerindra dan kembali ditunjuk Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan sebagai salah satu juru bicara.

    Terkait pendidikannya, dia menamatkan gelar S-1 akuntansi di STIE Ahmad Dahlan pada 2005, meraih gelar magister di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), dan menempuh pendidikan doktor di Universitas Diponegoro (Undip). Dahnil lahir di Langkat pada 10 April 1982 atau berusia 43 tahun.

  • Menteri Haji Irfan fokus tekan biaya dan siapkan Kampung Haji 2028

    Menteri Haji Irfan fokus tekan biaya dan siapkan Kampung Haji 2028

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menyebut Program Kampung Haji hingga biaya perjalanan haji yang lebih terjangkau sebagai skala prioritas, usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pernyataannya, Irfan mengatakan bahwa Presiden memberi arahan agar Kementerian Haji dan Umroh bekerja maksimal demi memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah.

    “Apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita,” ujar Irfan menirukan pesan Presiden.

    Ia menyebut pengalamannya selama 10 bulan terakhir memimpin Badan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama, memberinya pemahaman langsung mengenai tantangan besar penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

    Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, Irfan memastikan pihaknya bersama jajaran Danantara akan kembali ke Jeddah dan Mekah untuk meninjau calon lokasi tersebut.

    Menurutnya, beberapa opsi sudah dipetakan sejak sebulan lalu, termasuk pembangunan beberapa tower yang ditargetkan mulai dapat digunakan pada 2028.

    “Besok kita akan putuskan lokasi yang akan diambil,” katanya.

    Mengenai anggaran, Irfan menegaskan tidak ada penambahan baru. Kementerian Haji dan Umroh akan menggunakan alokasi yang sebelumnya dikelola Badan Penyelenggara Haji serta peralihan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama.

    Ia juga menyebut bahwa kewenangan lembaga baru ini lebih luas, khususnya dalam berkoordinasi langsung dengan Kementerian Haji Arab Saudi.

    “Dengan begitu, kita bisa berbicara apple to apple,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Lantik Menteri Baru Kabinet Merah Putih, Menkopolkam dan Menpora masih Kosong

    Presiden Prabowo Lantik Menteri Baru Kabinet Merah Putih, Menkopolkam dan Menpora masih Kosong

    Jakarta (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto melantik menteri yang baru bergabung Kabinet Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Pelantikan menyusul resuffle kabinet yang dilakukan Prabowo hari inu.

    Mereka yang dilantik adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

    Namun kursi yang ditinggal Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong.

    Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh; dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh yang merupakan Kementerian yang baru dibentuk.

    Dasar dari keputusan Prabowo ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Keempat menteri dan satu wakil menteri yang dilantik yaitu:

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

    “Bersedia,” jawab para Menteri dan Wakil Menteri serempak.

    Sebelumnya, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga turut menjelaskan soal Kementerian Haji dan Umrah.

    “Sesuai dengan pembahasan bersama DPR terkait RUU Haji, maka pemerintah dan Bapak Presiden telah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Bersamaan dengan itu, Presiden juga telah menandatangani keputusan mengenai pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di kementerian tersebut,” kata Prasetyo. (hen/ted)

  • Gus Irfan Pastikan Kementerian Haji dan Umrah Tidak Ada Anggaran Baru

    Gus Irfan Pastikan Kementerian Haji dan Umrah Tidak Ada Anggaran Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan kementeriannya tidak akan menambah anggaran baru pasca pembentukan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih.

    Usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025), Irfan menyampaikan pembiayaan akan bersumber dari alokasi sebelumnya.

    “Anggaran tidak ada anggaran baru. Anggaran kita badan penyelenggara haji yang lama ditambah peralihan dari anggaran Dirjen PHU yang dialihkan ke Kementerian Haji,” kata Irfan kepada wartawan.

    Mengenai proyek Kampung Haji, Irfan menargetkan sebagian fasilitas mulai dapat digunakan pada 2028.

    “Mungkin ada beberapa tower dan 1–2 tower diharapkan 2028 bisa dipakai,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kewenangan yang dimiliki kementerian kini jauh lebih besar dibandingkan ketika masih berbentuk badan. Hal ini membuka peluang koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Di sini wewenangnya jauh lebih besar dan tentu juga terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi, sehingga kita bisa berbicara dengan lebih apple to apple,” jelasnya.

    Irfan menekankan pentingnya dukungan publik dan media dalam mengawal penyelenggaraan haji.

    “InshaAllah, kita mengharapkan dukungan teman-teman media. Kalau ada sesuatu yang kurang beres di kita, tolong kami diingatkan,” pesannya.

    Terkait pengelolaan biaya, ia menegaskan harga haji merupakan ranah pemerintah, sementara umrah tetap dikelola oleh masing-masing biro perjalanan.

    “Haji iya, umrah bukan. Umrah wewenangnya dari masing-masing travel biro umrah,” pungkasnya.