Xcloud.id

Topik: haji

  • Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Pesan KPK untuk Menteri Baru Prabowo: Wajib Lapor LHKPN

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.

    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.

    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.

    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.

    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.

    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:

    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet dengan melantik lima menteri baru, Senin, 8 September 2025.
     
    Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengingatkan para pejabat baru tersebut untuk memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari transparansi dan integritas jabatan.
     
    “Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

    Budi menambahkan bahwa para menteri baru diberi waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pelantikan untuk menyampaikan laporan kekayaannya. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
     

     
    “LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” jelasnya.
     
    KPK juga membuka diri apabila para menteri membutuhkan pendampingan dalam proses pengisian laporan tersebut. Adapun bagi menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai penyelenggara negara dan telah melaporkan hartanya pada tahun pelaporan 2024 atau hingga Maret 2025, tidak diwajibkan lagi menyerahkan LHKPN awal jabatan.
     
    “Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” pungkas Budi.
     
    Berikut ini daftar menteri baru dan wakil menteri yang dilantik:
     
    – Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
    – Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
    – Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
    – Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
    – Mochamad Irfan Yusuf dmenjadi Menteri Haji dan Umrah
    – Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana dengan jajaran Kemenko Polkam di kantor Menko, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dalam pantauan di lokasi, Sjafrie datang sekitar pukul 15.03 WIB bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Dalam pertemuan tersebut, Lodewijk langsung memperkenalkan Sjafrie kepada jajaran Kemenko Polkam sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie pun langsung menyalami seluruh jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam yang telah menunggu di ruang rapat. Salah satu yang disalami Sjafrie yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mohammad Hassan.

    Setelah itu, Lodewijk membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya dan seluruh jajaran pejabat Kemenko Polkam kepada Sjafrie.

    Setelah prosesi perkenalan selesai dan ingin masuk ke materi utara rapat, para awak media dipersilahkan ke luar ruangan karena rapat akan digelar secara tertutup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dari Budi Gunawan.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo.
    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Aria mengatakan, partai berlambang kepala banteng itu memang memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan.
    Namun, ia menekankan bahwa PDI-P sebagai organisasi tetap memilih berada di luar pemerintahan Prabowo.
    “Organisasi kan Ibu (Megawati) sudah jelas. Bahwa PDI-P ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif,” ujar Aria.
    “Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau, tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo,” sambungnya.
    Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun enggan berkomentar soal sosok yang tepat menggantikan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri di kursi Menko Polkam.
    “Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polkam kan memang sudah kompetensinya ya. Akan ada kriteria-kriteria yang memiliki persyaratan untuk menjadi seorang Menko Polkam, yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan,” ujar Aria.
    Dalam pelantikan yang dilakukan pada Senin (8/9/2025), belum ada nama yang diumumkan untuk menggantikan Budi Gunawan untuk posisi Menko Polkam.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengungkapkan alasannya.
    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam,” ujar Prasetyo usai pelantikan, Senin (8/9/2025).
    “Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam,” sambungnya.
    Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga belum mengungkap pengganti Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Namun alasannya berbeda dengan posisi Menko Polkam, karena sosok pengganti Dito masih berada di luar kota, sehingga tidak bisa dilantik pada hari yang sama.
    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Diketahui, Prabowo kembali merombak kabinetnya pada Senin (8/9/2025). Kali ini, ada lima menteri yang terkena reshuffle.
    Berikut daftar menteri yang kena reshuffle terbaru:
    Di sisi lain, Prabowo melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    Sosok yang dipercaya menjadi Menteri Haji adalah Irfan Yusuf, sedangkan wakil menterinya adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dari Budi Gunawan.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo.
    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Aria mengatakan, partai berlambang kepala banteng itu memang memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan.
    Namun, ia menekankan bahwa PDI-P sebagai organisasi tetap memilih berada di luar pemerintahan Prabowo.
    “Organisasi kan Ibu (Megawati) sudah jelas. Bahwa PDI-P ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif,” ujar Aria.
    “Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau, tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo,” sambungnya.
    Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun enggan berkomentar soal sosok yang tepat menggantikan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri di kursi Menko Polkam.
    “Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polkam kan memang sudah kompetensinya ya. Akan ada kriteria-kriteria yang memiliki persyaratan untuk menjadi seorang Menko Polkam, yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan,” ujar Aria.
    Dalam pelantikan yang dilakukan pada Senin (8/9/2025), belum ada nama yang diumumkan untuk menggantikan Budi Gunawan untuk posisi Menko Polkam.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengungkapkan alasannya.
    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam,” ujar Prasetyo usai pelantikan, Senin (8/9/2025).
    “Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam,” sambungnya.
    Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga belum mengungkap pengganti Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Namun alasannya berbeda dengan posisi Menko Polkam, karena sosok pengganti Dito masih berada di luar kota, sehingga tidak bisa dilantik pada hari yang sama.
    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Diketahui, Prabowo kembali merombak kabinetnya pada Senin (8/9/2025). Kali ini, ada lima menteri yang terkena reshuffle.
    Berikut daftar menteri yang kena reshuffle terbaru:
    Di sisi lain, Prabowo melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    Sosok yang dipercaya menjadi Menteri Haji adalah Irfan Yusuf, sedangkan wakil menterinya adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Nelangsa Warga di Kaltim: Rumahnya Hilang Ditelan Bumi, Solusinya Cuma Janji-Janji

    Cerita Nelangsa Warga di Kaltim: Rumahnya Hilang Ditelan Bumi, Solusinya Cuma Janji-Janji

    Liputan6.com, Kutai Kartanegara – Bencana tanah bergerak menelan sejumlah rumah warga yang ada di Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 

    Seorang warga atas nama Wati (30) mengaku rumah yang sudah ditinggalinya 30 tahun lenyap bak ditelan bumi. Kini, bagian utama rumahnya sudah tak ada lagi, hanya teras dan dapur yang masih berdiri pada posisi aslinya, sisanya terperosok turun sedalam hampir 8 meter.

    “Di sini kan rata, bukan perbukitan. Ini teras saya, di sana dapur saya,” kata Wati sambil menunjuk sisa bangunan rumahnya, Selasa (9/9/2025).

    Pernyataan itu seakan menegaskan kebingungan ibu yang sehari-hari juga berkebun ini. Kawasan datar, ternyata bukan aman dari tanah ambruk, dalam pula. Kehilangan rumah, tempat berteduh setelah puluhan tahun tinggal di tanah yang mereka yakini aman dari bahaya. Namun, tanah yang diam-diam bergeser justru mematahkan keyakinan itu.

    Wati masih ingat betul, awal tahun lalu dia merasakan tanah di sekitar rumahnya mulai bergerak. Retakan muncul di lantai.

    “Kalau kejadiannya mulai Januari, geser sedikit demi sedikit. Mulai berhenti setelah dua bulan. Bulan 5 di situ sudah puncaknya,” ujarnya.

    Kekhawatiran itu membuatnya mengemasi barang-barang seadanya, hanya beberapa meter dari teras rumah. Satu per satu dipindahkan ke sebuah tempat yang dianggapnya aman itu. Tempat itu pula yang menjadi awal Wati sekeluarga menginap setelah kejadian.

    “Awalnya sempat khawatir, jadi kita angkat sedikit-sedikit, taruh di tenda sini. Belum sempat ambil semua, sudah amblas,” ceritanya.

    Sejak rumahnya amblas, Wati bersama keluarganya hidup di pengungsian. Awalnya mereka tinggal di tenda darurat. Setelah beberapa minggu, ia menumpang di rumah seorang warga bernama Haji Asnawati.

    “Alhamdulillah ada yang kasih tumpangan walaupun ukurannya hanya 3 kali 5 meter. Tinggal berlima. Tapi kita bersyukur sekali dikasih tumpangan. Seandainya tidak ada yang kasih, kami masih di posko (tenda), pak,” tuturnya lirih.

    Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wati bergantung dari hasil kebun seadanya. Meski tidak pasti, menunggu masa panen, namun dia tetap berharap pada mata pencaharian itu.

    “Berkebun aja pak. Bukan penghasilan tiap hari. Itu pun kalau berbuah,” ujarnya.

     

  • Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diganti oleh Presiden Prabowo Subianto karena perlu adanya tenaga dan semangat baru untuk mengatasi problematika di sektor pekerja migran.

    Berdasarkan pengawasan DPR, menurut dia, sektor pekerja migran masih memiliki beragam permasalahan. Dia mengatakan proteksi bagi pekerja migran pun harus terus ditingkatkan, selain memikirkan pendapatan devisa.

    “Presiden juga melakukan reshuffle ini bagaimana dengan tenaga baru, semangat baru, bisa lebih fresh lebih kerjanya sesuai dengan yang diharapkan,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk para pekerja migran. Jangan sampai, kata dia, pekerja-pekerja migran yang dikirimkan ke luar negeri, proteksinya tidak mendapat kejelasan.

    “Anak-anak bangsa yang mencari hidup di negara orang itu harus betul-betul terlindungi,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri P2MI dan melantik Mukhtaruddin sebagai menteri yang baru. Mukhtaruddin sebelumnya merupakan anggota DPR RI.

    Selain Menteri P2MI, Prabowo juga melantik Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

    Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), serta Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Adapun Menkopolkam akan dijabat oleh penjabat sementara, sedangkan Menpora yang baru sejauh ini belum dilantik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Sahroni Sekeluarga di Indramayu

    Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Sahroni Sekeluarga di Indramayu

    GELORA.CO –  Polisi mengungkapkan motif tersangka R (35 tahun) dan P (29 tahun) dua pembunuh satu keluarga berjumlah lima orang di Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu yang ditemukan pada Senin (1/9/2025) lalu. Mereka menyebut otak pembunuhan R kesal dengan salah satu korban Budi Awaludin karena tidak mengembalikan uang sewa rental mobil.

    Seperti diketahui, satu keluarga tersebut ditemukan meninggal dunia terkubur dalam sebuah lubang berukuran lebar 4 meter dan panjang 1,5 meter dengan kedalaman 4 meter di rumahnya. Posisi korban paling atas bayi B berusia 8 bulan dan R berusia 7 tahun sedangkan korban dibawahnya Euis Juwita (43 tahun), Budi Awaludin (45 tahun) dan Sahroni (76 tahun).

    Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan kedua tersangka merupakan warga Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Ia mengatakan pelaku R memukul kepala korban Budi Awaludin, Sachroni, Euis Juwita Sari dan R. Sedangkan P menenggelamkan bayi B ke bak mandi.

    Setelah para korban tewas, ia menyebut kedua tersangka menguburkan jasad mereka di belakang rumah dalam satu liang. Kemudian membersihkan bercak darah di lantai rumah dengan cara mengepel.

    “Motif pembunuhan bermula dari rasa dendam tersangka R kepada korban Budi Awaludin. Sebelumnya, R merental mobil Avanza kepada Budi dengan memberikan uang sewa sebesar Rp750.000. Namun saat akan mengambil mobil yang disewa, kendaraan tersebut ternyata mogok,” ucap dia, Selasa (9/9/2025).

    Selanjutnya, ia menuturkan R meminta uangnya kembali. Akan tetapi korban Budi menolak dengan alasan yang sudah dipakai untuk belanja sembako. Karena Kesal, R merencanakan pembunuhan.

    Pada Kamis (28/9/2025) malam, ia menuturkan R mengajak P dengan iming-iming uang untuk melaksanakan pembunuhan. Keduanya mendatangani rumah korban sambil membawa pipa besi.

    Sekitar pukul 23.00 WIB hingga Jumat (29/8/2025) dini hari, ia mengatakan R memukul kepala Budi hingga tewas lalu menghabisi korban lain, sementara P menenggelamkan bayi B. Setelah kejadian, keduanya membawa kabur sejumlah uang, dua unit kendaraan roda empat milik korban, serta perhiasan yang dipakai korban B.

    Pipa besi yang digunakan dibuang ke Sungai Cimanuk. Setelah mereka menjual barang perhiasan, ia mengatakan pelaku kembali ke rumah untuk menguburkan para korban di lubang di belakang rumah.

    Kapolres Indramayu AKBP Fajar Gemilang mengatakan tersangka R merupakan seorang residivis. Keduanya ditangkap di Indramayu usai sebelumnya melarikan diri ke sejumlah tempat hingga ke Surabaya.

    Ia mengatakan keduanya hendak melarikan diri menjadi anak buah kapal. Namun, sebelum pergi meninggalkan Indramayu berhasil diamankan oleh jajaran. Pihaknya juga masih mendalami apakah R berencana membunuh semua korban atau hanya diawali oleh R.

    Sebelumnya, Kapolres Indramayu, AKBP Mochamad Fajar Gemilang melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muchammad Arwin Bachar, menjelaskan, korban dan pelaku sebelumnya telah saling kenal. “Hubungan korban dan pelaku hanya saling kenal dan pernah bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank,” ujar Arwin, saat ditemui di Mapolres Indramayu, Senin (8/9/2025).

    Arwin mengatakan, pihaknya masih menyimpulkan pelaku sejauh ini berjumlah dua orang. Namun, pihaknya masih terus mendalami kemungkinan ada atau tidaknya pelaku lain dalam kasus tersebut.

    Warga Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, juga sempat memberikan kesaksian terkait penemuan lima jenazah yang terkubur dalam satu liang. Ema (55), kerabat korban, menyebut dirinya menjadi salah satu saksi pertama yang mencium bau busuk dari arah samping rumah milik korban.

    Ia mulai curiga karena rumah tampak sepi dan terkunci. “Awalnya kami curiga karena keluarga Sachroni (salah satu korban) tidak bisa dihubungi sejak beberapa hari. Rumah juga sepi tanpa aktivitas,” kata Ema di Indramayu, Rabu (3/9/2025).

    Bersama seorang tetangga, ia kemudian berinisiatif mendobrak pintu rumah sekitar pukul 17.30 WIB. Namun langkahnya terhenti ketika menuju halaman belakang karena bau menyengat semakin kuat dari gundukan tanah di bawah pohon nangka.

    “Pas dilihat lebih dekat, terlihat kaki manusia muncul dari tanah. Itu jasad Haji Sachroni. Saya langsung minta tolong,” ujarnya.

  • Dua Rumah Milik ASN Kemenang Disita KPK, Diduga terkait Kasus Kuota Haji

    Dua Rumah Milik ASN Kemenang Disita KPK, Diduga terkait Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK menyita dua rumah senilai Rp6,5 miliar milik salah satu pegawai Kementerian Agama yang diduga dibeli dari fee jual beli kuota haji tambahan 2024.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyitaan dilakukan pada Senin (8/9/2025) yang berlokasi di Jakarta selatan.

    “Bahwa pada tanggal 08 September 2025, Penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan, dengan total nilai kurang lebih sebesar Rp6.5 miliar,” kata Budi, Selasa (9/9/2025).

    Budi mengungkapkan penyitaan dilakukan pada perkara tindak pidana korupsi terkait kuota haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama.

    Dari temuan penyidik, rumah dibeli pada tahun 2024 secara tunai, dan diduga berasal dari Fee jual-beli Kuota Haji Indonesia.

     KPK memang sudah mengendus adanya jual-beli kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan selain kuota khusus dijual sekitar Rp300 juta. Sedangkan kuota haji furoda dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Asep, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai USD2.600 sampai USD7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran USD2.600 sampai USD7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya. 

    Namun, tarif penjualan kuota haji disesuaikan dengan kemampuan jemaah yang berminat. Adapun Asep menjelaskan alasan adanya jemaah yang berminat karena mereka sudah menggelar syukuran si rumahnya dan gengsi jika tidak jadi berangkat.

    “Ya karena mereka sudah, apa namanya, di rumahnya sudah syukuran dan lain-lain. Daripada nggak jadi nih berangkat, bayarlah sama yang bersangkutan. Makanya disitulah, variasi, variatif seperti itu,” tuturnya.

    Selain itu, KPK juga telah menggeledah rumah Yaqut dan menyita barang bukti elektronik serta sejumlah dokumen.

    Kuota haji tambahan 20 ribu yang seharusnya terbagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus, diubah menjadi 50:50.

    KPK telah mencegah Yaqut, Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur, dan mantan stafsusnya Ishfah Abidal Azis untuk bepergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan.

    KPK juga menggeledah rumah Yaqut dan menyita barang bukti elektronik (BBE) serta sejumlah dokumen. 

  • Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Budi Arie Bangga Pernah Dipercaya Prabowo, Titip Pesan Ini ke Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Budi Arie Setiadi menjadi salah satu pejabat negara yang terdampak perombakan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koperasi yang baru, yakni Ferry Juliantono, pada Senin (8/9) kemarin.

    Sebelumnya, Ferry Juliantono adalah Wakil Menteri Koperasi. Adapun Budi Arie di era pemerintahan Jokowi pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari 2019-2023.

    Kemudian, di akhir jabatan Jokowi, Budi Arie ditugaskan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dari 2023-2024. Salah satu isu yang diprioritaskan Budi Arie selama menjadi Menkominfo adalah pemberantasan aktivitas judi online (judol) di Tanah Air.

    Prabowo kemudian menunjuk Budi Arie sebagai Menteri Koperasi. Tak sampai setahun, Budi Arie akhirnya harus keluar dari pemerintahan.

    “Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” tulis Budi Arie dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (9/9/2025).

    Lebih lanjut, Budi Arie menekankan bahwa setiap langkah yang diambil Prabowo selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Ia berharap perjuangan dan kebangkitan koperasi terus berlanjut demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    “Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kementerian Koperasi atas kebersamaan, dukungan, dan pengabdian yang telah kita jalani bersama selama ini,” kata dia.

    Budi Arie juga menitip pesan bagi masyarakat Indonesia.

    “Mari kita tetap bersatu, rukun, saling mendukung, dan terus bekerja keras demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ia memungkasi.

    Selain Budi Arie, ada beberapa menteri yang turut diganti. Beberapa di antaranya adalah Sri Mulyani yang diganti Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), serta Abdul Kadir Karding yang diganti Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Mentero Olahraga (Menpora) juga diganti, tetapi belum disebut sosok penggantinya.

    Selain itu, dibentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Prabowo mengangkat M. Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar sebagai wakil menteri.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BP Haji Jadi Kementerian, Keppres Kelembagaan Sedang Disiapkan Nasional 9 September 2025

    BP Haji Jadi Kementerian, Keppres Kelembagaan Sedang Disiapkan Nasional 9 September 2025

    BP Haji Jadi Kementerian, Keppres Kelembagaan Sedang Disiapkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) kelembagaan tengah disiapkan menyusul perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI.
    Keppres kelembagaan ini akan mengatur tentang pembentukan atau tatanan, termasuk aturan pegawai di Kementerian Haji dan Umrah RI.
    “Oh iya, kan Keppres kelembagaannya tentunya sedang kita siapkan,” ucap Rini saat ditemui di Kantor Kemenkes, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Rini menuturkan, Keppres sebelumnya baru mengacu pada pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP Haji menjadi Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah RI.
    Mochamad Irfan Yusuf diangkat sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029.
    “Karena yang keluar kan keputusan menterinya, setelah itu kita siapkan Keppres mengenai organisasinya. Ini sedang dibahas, sekarang juga sedang dibahas,” ucap dia.
    Setelah itu, pemerintah akan menyiapkan Keppres kelembagaan yang akan mengatur seluruh tatanan di Kementerian Haji dan Umrah RI.
    “UU baru keluar, terus menterinya juga kan sekarang sudah diangkat, sudah ada keputusan menterinya. Sekarang saya sudah siapkan (Keppres) organisasinya, termasuk juga persiapan bagaimana nanti pembagian pegawainya dengan Kementerian Agama,” ujar Rini.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Pelantikan dilakukan setelah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang dipimpinnya berubah nomenklatur menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Irfan dan Dahnil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.