Topik: haji

  • KPK Dalami Alasan Ustaz Khalid Basalamah Pakai Kuota Haji Khusus Meski Sudah Bayar Jalur Furoda – Page 3

    KPK Dalami Alasan Ustaz Khalid Basalamah Pakai Kuota Haji Khusus Meski Sudah Bayar Jalur Furoda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keputusan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau Khalid Basalamah yang memilih menunaikan ibadah haji pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan memakai kuota khusus. Padahal, Khalid Basalamah sudah membayar dan siap naik haji lewat jalur furoda.

    “Didalami. Itu didalami,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Ketika ditanya mengenai pendalaman yang dilakukan KPK turut membahas keputusan Khalid Basalamah dilatarbelakangi faktor ekonomis atau tidak, Asep menyarankan agar pertanyaan tersebut langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan.

    “Kalau ke sini (KPK) lagi, nanti ditanya, ‘Pak, lebih murah ya?’ (alasan lepas furoda meski sudah bayar, dan memilih haji khusus),” katanya.

    Asep menjelaskan penyidik KPK mendapatkan informasi bahwa pada tahun keberangkatan haji tersebut tidak ada haji furoda. Hanya ada kuota haji khusus yang merupakan hasil pembagian dari 20.000 kuota tambahan pemberian Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.

    “Akan tetapi, yang jelas tersedia saat itu adalah kuota haji khusus karena pembagian yang 20.000 itu 10.000 haji reguler dan 10.000 haji khusus. Kuota haji khusus menjadi lebih banyak karena seharusnya hanya 1.600 atau delapan persen dari 20.000,” katanya.

    Khalid Basalamah usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus kuota haji pada Selasa (9/9/2025), mengaku dirinya merupakan jamaah haji furoda yang sudah bayar dan siap berangkat menunaikan ibadah haji.

    “Akan tetapi, ada seseorang bernama Ibnu Mas’ud yang merupakan pemilik PT Muhibbah (PT Muhibbah Mulia Wisata) dari Pekanbaru, menawarkan kami visa ini, sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travel-nya dia di Muhibbah. Jadi, kami terdaftar sebagai jemaah di situ,” jelas Khalid Basalamah.

  • KPK Ungkap Ustaz Khalid Basalamah Naik Haji Gunakan Kuota Khusus Bermasalah – Page 3

    KPK Ungkap Ustaz Khalid Basalamah Naik Haji Gunakan Kuota Khusus Bermasalah – Page 3

    KPK mengungkapkan pejabat Kementerian Agama di tiap tingkatan mendapatkan bagian atau jatah dari kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

    “Kami ketahui bahwa masing-masing tingkatan ini, masing-masing orang ini, ya kemudian mendapat bagiannya sendiri-sendiri,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).

    Dia mengungkapkan cara culas pejabat Kemenag memainkan kuota haji. Agensi perjalanan haji tidak diberikan kuota haji khusus bila tak menyetorkan sejumlah uang kepada pejabat Kemenag.

    “Jadi, itulah tindakan kesewenang-wenangan. Kadang meminta sesuatu di luar. Kalau tidak diberikan, ya nanti kuota hajinya bisa enggak kebagian,” kata Asep.

    KPK sedang mengumpulkan uang-uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut, termasuk yang sudah menjadi aset, seperti rumah maupun kendaraan, untuk dilakukan penyitaan.

    Asep menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjelaskan penyitaan dua rumah dari aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag dengan total nilai sekitar Rp 6,5 miliar terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

    KPK menduga aliran uang terkait kasus korupsi kuota haji tersebut mengalir secara berjenjang, yakni melalui orang kepercayaan, kerabat, hingga staf ahli pejabat Kemenag.

  • Kalau Presiden Serius Lawan Mafia terus Diancam Mau Dilengserkan, Ulama Siap Turun Bersama Umat

    Kalau Presiden Serius Lawan Mafia terus Diancam Mau Dilengserkan, Ulama Siap Turun Bersama Umat

    GELORA.CO –  Imam Besar Habib Muhammad Rizieq menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Alhamdulillah kemarin ada jenderal yang diduga terlibat KM 50 diberhentikan, ada menteri yang diduga terlibat judi online diberhentikan, juga menteri yang meras rakyat lewat pajak sudah diberhentikan,” kata Habib Rizieq saat berceramah di Pondok Pesantren Gaza, Kota Bogor, Selasa malam (9/9/2025).

    Habib Rizieq berharap, para pejabat lainnya yang bermasalah bisa diberhentikan juga dan diganti dengan yang lebih baik. Lebih lanjut, ia mendukung Prabowo untuk lebih tegas melawan koruptor dan para mafia.

    “Jika presiden kita Bapak Haji Jenderal Prabowo Subianto serius mau melawan para koruptor, mau melawan oligarki jahat wajib kita dukung ramai-ramai, betul?” tegas Habib Rizieq.

    “Dan kalau presiden membasmi mafia, membasmi korupsi, terus Presiden diancam mau dilengserkan, siap bela tidak?” tambahnya yang dijawab “siap” oleh ribuan jemaah yang hadir.

    Habib Rizieq mengingatkan agar Prabowo tidak ragu untuk menghadapi para mafia dan koruptor. Menurutnya, para ulama dan rakyat siap melakukan pembelaan demi perbaikan negeri.

    “Kita sampaikan supaya presiden jangan ragu-ragu. Para ulama dan habaib selama ini menjauh karena mau lihat dulu presiden serius atau tidak. Kalau presiden serius mau lawan mafia, oligarki, koruptor, terus presiden kita diancam maka ulama dan habaib akan turun bersama umat semua. Kita tidak rela kalau presiden kita melawan mafia terus diancam-ancam sama mafia. Tidak bisa!” serunya.

    Akan tetapi, lanjut Habib Rizieq, jika presiden tidak serius, maka para ulama tidak akan mau turun dulu.

    “Tidak bisa, ulama jangan dijadikan pemadam kebakaran, jika ada ribut-ribut ulama dipanggil disuruh nenangin,” tandasnya.

  • Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Wali Kota Kediri Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sugeng Santoso, meninjau dua Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Bandar Kidul dan Kelurahan Ngronggo, Rabu (10/09/2025).

    Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Ngronggo melakukan berbagai kegiatan usaha. Diantaranya UMKM, gerai sembako, event organizer, dan sanggar tari. Lalu Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul ini memasok bahan pokok Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tamanan.

    Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan koperasi serta memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi warga. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk menggali potensi yang dihadapi koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

    Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat dan mitra strategis menjadi energi baru untuk menguatkan koperasi di daerah. “Di Kota Kediri ada 46 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah berbadan hukum, namun baru 2 yang beroperasi. Harapannya, kunjungan ini bisa mendorong lebih banyak KKMP yang aktif dan benar-benar memberi manfaat bagi warga,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan tiga tantangan utama dalam membangun koperasi, yaitu akses permodalan, keterkaitan dengan ekosistem bisnis nasional, serta peningkatan kapasitas manajemen. Ia menekankan perlunya dukungan konkret dari BUMN, perbankan, dan regulator agar koperasi tidak sekadar hidup, tetapi tumbuh tangguh serta mampu bersaing.

    Saat Wali Kota Kediri dan Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih Bandar Kidul, Ketua KKMP Bandar Kidul Yanvi menyampaikan apresiasinya atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota Kediri.

    “Koperasi ini memang baru berjalan selama tiga minggu. Kami sangat berterima kasih kepada Mbak Wali yang telah memfasilitasi pendirian koperasi Merah Putih di seluruh Kota Kediri, termasuk memberikan akta notaris gratis, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta berbagai kemudahan lainnya. Sehingga koperasi ini bisa berdiri dan mulai berjalan,” ujar Yanvi.

    Tak lupa, ia juga mengapresiasi Dinas Koperasi UMTK dan jajarannya yang telah memberikan pendampingan dalam penyusunan administrasi koperasi, karena sangat membantu dalam tata kelola koperasi merah putih ini. Kemudian, berdirinya koperasi ini berangkat dari keyakinan akan program pemerintah pusat.

    “Kami yakin, program Pak Prabowo ini sangat bagus. Kami berupaya mencari titik temu bagaimana koperasi ini bisa berdiri meskipun tanpa modal awal. Alhamdulillah, kami menemukan sebuah konsep dari Bapak Haji Dahroni dan Bapak Arif pelaku usaha sekaligus owner SPPG Tamanan yang memungkinkan kami menjalin kerja sama dalam hal suplai bahan dapur ke SPPG Tamanan,” ungkapnya.

    Dari sinergi yang terbangun, KKMP Bandar Kidul sudah mulai merasakan keuntungan. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri pengurus dan anggota koperasi. Kemudian KKMP Bandar Kidul menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Perum Bulog dan Bank Mandiri.

    Hasilnya semua pihak mendukung. Saat ini, jumlah anggota aktif kami sebanyak 23 orang. Untuk memasok bahan pokok menu MBG di SPPG Tamanan, KKMP Bandar Kidul melibatkan toko atau pelaku usaha lokal.

    Sebelum peninjauan KKMP, terlebih dahulu dilakukan monitoring percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Kediri di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri pula perwakilan BUMN, perbankan Himbara, serta seluruh Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) se-Kota Kediri. Mereka berdiskusi mengenai strategi percepatan agar koperasi segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    Turut hadir dalam kesempatan ini, Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan pada Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Ridky Irfan Wirautama beserta tim, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala OPD Pemkot Kediri, mitra strategis dari Bulog, Pertamina Patra Niaga, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan perbankan Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI). [kun]

  • Soal Aliran Dana Kuota Haji Berjenjang, KPK: Ujungnya Ya Menteri 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 September 2025

    Soal Aliran Dana Kuota Haji Berjenjang, KPK: Ujungnya Ya Menteri Nasional 10 September 2025

    Soal Aliran Dana Kuota Haji Berjenjang, KPK: Ujungnya Ya Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, aliran dana dari praktik jual beli kuota haji mengalir secara berjenjang melalui perantara hingga ke level tertinggi Kementerian Agama (Kemenag), yaitu Menteri Agama.
    “Kalau di Kementerian, ujungnya ya Menteri. Kalau di Kementerian, ujungnya Menteri. Kalau di Kedeputian, ujungnya Deputi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Meski demikian, Asep tak menyebutkan sosok menteri atau “pucuk pimpinan” yang ikut menikmati uang korupsi kuota haji 2024.
    Adapun sosok yang menjabat sebagai Menteri Agama pada saat itu adalah Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut sudah dimintai keterangan oleh KPK.
    Kembali ke keterangan Asep Guntur Rahayu, dia mengibaratkan pejabat tertinggi biasanya memiliki kebutuhan yang dikelola oleh orang-orang terdekatnya, seperti staf khusus atau asisten.
    Meski tak menerima uang secara langsung, namun penjabat itu ikut menikmati dana tersebut.
    “Seperti itu. Jadi masalah menerima langsung dan lain-lain, kita akan menjadi salah satu bahan bagi kita untuk membuktikan itu. Itu salah satunya,” ucap dia.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, aliran dana terkait korupsi kuota haji mengalir ke pejabat Kementerian Agama (Kemenag) secara berjenjang melalui kerabat dan staf ahli.
    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan, aliran dana itu berasal dari agen travel dan besarannya diperkirakan pada kisaran 2.600-7.000 dollar AS untuk setiap kuota haji yang diberikan.
    “Jadi tidak langsung dari
    travel agent
    itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini. Tetapi secara berjenjang melalui orangnya, ada yang melalui kerabat si oknum pejabat tersebut, kemudian juga ada melalui staf ahlinya dan lain-lainnya,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Asep mengatakan, dari skema berjenjang tersebut, KPK mengetahui bahwa mereka yang menampung uang tersebut juga mendapatkan bagian.
    Dia mengatakan, sebagian dari uang tersebut sudah berbentuk aset seperti rumah dan kendaraan.
    “Masing-masing orang ini, ya kemudian mendapat bagiannya sendiri-sendiri. Sehingga kita sedang mengumpulkan uang-uang tersebut, yang walaupun sekarang sudah jadi rumah, sudah jadi kendaraan, dan lain-lainnya, kita lakukan penyitaan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Nyatakan Khalid Basalamah Berhaji Pakai Kuota Khusus Bermasalah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 September 2025

    KPK Nyatakan Khalid Basalamah Berhaji Pakai Kuota Khusus Bermasalah Nasional 10 September 2025

    KPK Nyatakan Khalid Basalamah Berhaji Pakai Kuota Khusus Bermasalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ustaz Khalid Basalamah yang diperiksa KPK sebagai saksi fakta disebut pergi berhaji tahun 2024 menggunakan kuota khusus bermasalah yang kini diusut KPK.
    “Kami memeriksa yang bersangkutan itu sebagai saksi fakta. Sebagai saksi fakta, di mana yang bersangkutan itu juga berangkat pada tahun 2024. Jadi yang bersangkutan juga berangkat bersama rombongannya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Asep menjelaskan, pria bernama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah menjadi pembimbing dari rombongan haji tersebut yang berangkat menggunakan kuota haji khusus yang bermasalah dalam perkara ini.
    “Ternyata menggunakan kuota khusus yang dari tadi, yang asalnya 20.000 itu digunakan salah satunya untuk rombongannya Pak Ustaz KB ini dengan rombongan jemaah yang lainnya. Nah, inilah tentunya yang menjadi dorongan bagi kami untuk terus menggali,” ujarnya.
    Sebelumnya, Direktur Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) itu telah rampung diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , Khalid yang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji dimintai keterangan hampir 8 jam, dari 11.04 WIB sampai dengan 18.48 WIB.
    Khalid mengaku sebagai korban dari travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata milik Ibnu Mas’ud.
    “Saya kan sebagai Jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Mas’ud. Jadi posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud,” kata Khalid.
    Dia menjelaskan, awalnya ia akan berangkat ibadah haji dengan kategori haji furoda.

    Namun, saat akan berangkat haji furoda, Ibnu Mas’ud menawarkan ia berpindah agar berangkat haji menggunakan travelnya yang disebutkan resmi dari Kementerian Agama.
    “Kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuma waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap. Jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas’ud ini dari PT Muhibbah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini (kuota khusus). Dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Kuota resmi,” ujarnya.
    Khalid mengatakan, atas penawaran tersebut, ia dan 122 jemaah Uhud Tour menjadi calon jemaah haji yang berangkat menggunakan jasa travel Muhibbah Mulia Wisata.
    “Karena dibahasakan resmi dari Kemenag kami terima gitu, dan saya terdaftar sebagai jemaah di PT Muhibbah,” tuturnya.
    Khalid menambahkan, fasilitas yang didapatkannya atas perjalanan haji bersama travel Muhibbah Mulia Wisata ini seperti haji khusus.
    “Fasilitas ya seperti furoda, bukan (seperti haji reguler), langsung ke VIP karena pakai (haji) khusus tadi,” ucap Khalid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Senin, 8 September 2025 19:41 WIB

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perjalanan Gus Irfan, Putra Tebuireng Jombang yang Kini Pimpin Kementerian Haji dan Umroh

    Perjalanan Gus Irfan, Putra Tebuireng Jombang yang Kini Pimpin Kementerian Haji dan Umroh

    Jombang (beritajatim.com) – Gus Irfan Yusuf Hasyim atau KH Irfan Yusuf Hasyim, putra kelahiran Jombang yang merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari, kini resmi memimpin kementerian yang bertanggung jawab atas seluruh urusan haji dan umroh di Tanah Air.

    Pelantikannya menjadi momen bersejarah, mengingat Kementerian Haji dan Umroh adalah kementerian baru yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Gus Irfan kini berada di posisi yang penuh tantangan dan harapan, terutama bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji dengan lancar, aman, dan lebih terjangkau.

    Perjalanan hidup Gus Irfan yang kini sebagai pejabat tinggi negara ini terentang jauh dari tanah kelahirannya, Jombang, tempat ia dibesarkan. Sejak kecil, pendidikan adalah prioritas utama dalam keluarganya.

    Jejak pendidikannya dimulai di SDN Cukir 1 Jombang, sebuah sekolah yang terletak persis di depan rumahnya. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Jombang, yang telah lama menjadi bagian dari sejarah pendidikan di kota tersebut.

    Lulus pada tahun 1977, Gus Irfan melanjutkan ke Sekolah Menengah Persiapan Pertama (SMPP), yang kini lebih dikenal dengan nama SMAN 2 Jombang, dan berhasil menuntaskan pendidikannya di sana pada tahun 1982.

    Kisah tentang Gus Irfan semasa sekolah masih tercatat dengan jelas dalam buku induk siswa di SMAN 2 Jombang. Di buku tersebut, tertera bahwa ia masuk pada tahun 1978 dan memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

    Seperti layaknya anak muda pada umumnya, Gus Irfan terekam dalam sebuah foto hitam putih khas anak remaja zaman itu. Namun, lebih dari sekadar penampilan fisik, sosoknya dikenal oleh teman-teman dan gurunya sebagai pribadi yang rendah hati, pendiam, dan sangat menghargai proses belajar.

    “Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat humble. Jarang berbicara, tapi punya hati yang besar,” kata Koniamuryani, Wakil Kepala Kurikulum SMAN 2 Jombang, yang juga merupakan alumni tahun 1997, Rabu (10/9/2025).

    Keberhasilan Gus Irfan yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Haji dan Umroh bukan hanya membawa kebanggaan bagi keluarga besar Tebuireng, tetapi juga untuk seluruh warga Jombang. SMAN 2 Jombang pun turut berbangga hati karena salah satu alumninya kini menduduki jabatan penting di pemerintahan.

    Ini bukan pertama kalinya sekolah tersebut melahirkan pemimpin. Sebelumnya, Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, juga merupakan alumni SMPP angkatan 1978, dan banyak lagi nama-nama alumni yang kini memegang posisi penting di tingkat pusat maupun daerah.

    Namun, yang lebih penting, Gus Irfan tidak hanya mewarisi nilai-nilai luhur dari kakeknya, KH Hasyim Asyari, pendiri NU, tetapi juga membawa visi besar bagi masa depan umat Islam Indonesia.

    “Saya berharap beliau bisa membawa perubahan positif dalam pengelolaan haji dan umroh. Semoga antrean panjang yang selama ini menjadi momok bisa dipersingkat, dan biaya haji bisa lebih terjangkau,” harap Koni, seorang guru yang juga alumni SMAN 2 Jombang.

    Harapan itu bukan tanpa alasan. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Farros Tebuireng, Gus Irfan memiliki bekal pengalaman yang cukup untuk mengelola organisasi besar seperti Kementerian Haji dan Umroh.

    Ia memahami betul betapa besar dampak yang dihasilkan dari pengelolaan yang tepat terhadap ibadah haji, yang bagi sebagian besar umat Muslim adalah perjalanan seumur hidup.

    Pendidikan Gus Irfan tidak berhenti di Jombang. Setelah lulus dari SMAN 2 Jombang, ia melanjutkan studinya ke Universitas Brawijaya Malang, di jurusan Administrasi Niaga.

    Pada tahun 1985, ia lulus dengan gemilang, dan melanjutkan ke jenjang Pasca Sarjana di universitas yang sama, lulus pada tahun 2002. Selain prestasi akademik, Gus Irfan juga aktif dalam berbagai organisasi, baik yang bersifat politik maupun keagamaan, yang memperkaya pengalaman hidupnya.

    Kini, setelah melalui perjalanan panjang penuh tantangan, Gus Irfan berdiri di puncak kariernya. Sebagai Menteri Haji dan Umroh, ia tidak hanya dituntut untuk menjadi seorang birokrat yang efisien, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi umat Islam di Indonesia.

    Di pundaknya, terletak harapan jutaan orang yang ingin menunaikan ibadah haji dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terjangkau.

    Dalam menghadapi masa depan, Gus Irfan tentu menyadari bahwa tugas berat menanti di depannya. Namun, dengan bekal pengalaman, pendidikan, dan nilai-nilai luhur yang ia warisi, tidak ada keraguan bahwa ia siap untuk membawa Kementerian Haji dan Umroh menuju kemajuan yang lebih baik.

    Dari Jombang ke Jakarta, Gus Irfan adalah simbol bahwa setiap langkah kecil menuju pendidikan dan pengabdian, bisa membawa seseorang ke posisi yang menentukan nasib banyak orang. [suf]

  • PNS Kementerian Haji yang Baru Dibentuk Prabowo Masih Disusun

    PNS Kementerian Haji yang Baru Dibentuk Prabowo Masih Disusun

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto melantik Irfan Yusuf alias Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menterinya di Istana Negara, Senin (8/9) kemarin. Dengan begitu Kementerian baru di Kabinet Merah Putih ini resmi terbentuk.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian baru bentukan Prabowo ini terkait struktur organisasi hingga para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas.

    “Kementerian Haji Insyaallah sudah dibahas, organisasinya dan sebagainya ini sekarang kita rutin terus,” kata Rini kepada wartawan di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2025).

    Ia mengatakan proses koordinasi ini sudah dilakukan sejak Prabowo mengangkat Gus Irfan sebagai pemimpin tertinggi pertama di Kementerian Haji dan Umrah. Karenanya Rini menargetkan pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan pegawai Kementerian dapat rampung dalam waktu dekat.

    “Begitu diangkat menterinya sudah langsung kita koordinasi jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa bergerak,” terangnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri dan Wamen Haji setelah menetapkan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi setingkat kementerian.

    Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan digelar bersamaan dengan menteri lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini diatur dalam RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta hari ini, Selasa (26/8/2025).

    (igo/fdl)

  • LDII Titipkan 10 Poin Pembenahan Layanan Haji dan Umroh kepada Gus Irfan

    LDII Titipkan 10 Poin Pembenahan Layanan Haji dan Umroh kepada Gus Irfan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Menteri Haji dan Umroh RI pertama, KH Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan dalam mentrasformasi pelayanan haji dan umroh. Apresiasi serupa juga diberikan LDII kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menilai sosok Gus Irfan memiliki kapasitas, integritas, serta pengalaman keagamaan yang mumpuni. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memahami manajemen pelayanan, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan kepedulian terhadap jamaah.

    “LDII mengapresiasi penunjukan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah. Beliau dikenal memiliki rekam jejak yang baik dalam dunia pesantren, sekaligus berkomitmen tinggi terhadap pelayanan umat. Selain itu Wamen Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak juga sosok yang mumpuni dalam perubahan tata kelola haji nasional. Kami yakin beliau bisa menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, efisien, dan penuh kebarokahan,” ujar KH Chriswanto Santoso dalam keterangan persnya pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, DPP LDII berharap ke depan penyelenggaraan haji semakin berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, transparansi anggaran, dan kepuasan jamaah. “Haji adalah ibadah akbar umat Islam. Penyelenggaraannya harus menghadirkan ketenangan, kenyamanan, serta pengalaman spiritual yang mendalam. Kami percaya Gus Irfan dan Bang Dahnil mampu mewujudkan itu. Kami menitipkan harapan besar pada jajaran Kementrian Haji dan Umroh RI ini,” tegas Chriswanto.

    Menurut dia, pelayanan terhadap jamaah haji harus ditempatkan sebagai prioritas utama. “Haji bukan hanya perjalanan ibadah, tapi juga perjalanan spiritual yang menjadi kenangan seumur hidup. Karena itu, negara harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta kepuasan jamaah dalam setiap tahap pelaksanaan,” ujar KH Chriswanto.

    LDII menurut KH Chriswanto telah menitipkan 10 poin pembenahan layanan, beberapa di antaranya adalah pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah tanpa diskriminasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta fasilitas. Efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Perhatian terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah sebagai prioritas dan peningkatan pengalaman spiritual, agar jemaah pulang membawa predikat haji mabrur.

    “LDII berharap pemerintah terus meningkatkan inovasi layanan, mulai dari sistem digitalisasi, edukasi manasik, hingga penguatan tenaga pendamping di lapangan. Dengan begitu, jamaah haji Indonesia bisa lebih fokus dalam beribadah. Salah satu yang paling penting adalah memperpendek antrean haji,” tambah KH Chriswanto.

    LDII juga menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan program-program keagamaan, khususnya dalam bidang haji dan umrah. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat ikhtiar bangsa Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji [tok/aje]