Xcloud.id

Topik: haji

  • Dipanggil Saks Korupsi Kuota Haji 2024 oleh KPK, Sekretaris LP PBNU Zainal Abidin Mangkir

    Dipanggil Saks Korupsi Kuota Haji 2024 oleh KPK, Sekretaris LP PBNU Zainal Abidin Mangkir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali keterangan Sekretaris Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU), Zainal Abidin terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 urung dilakukan.

    Penyebabnya, saksi yang dipanggil tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik. Padahal, rencana pemeriksaan itu sudah diagendakan pada Senin 915/9).

    Zainal Abidin dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada 2023–2024.

    “Yang bersangkutan tidak hadir ya dalam pemeriksaan itu,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Diketahui, selain menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU), dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Superintending Company of Indonesia atau Sucofindo (Persero).

    Sebelumnya, Zainal Abidin dipanggil KPK sebagai saksi kasus kuota haji, yakni pada 4 September 2025.

    Kasus dugaan penyelewengan kuota haji 2024 pertama kali memanas saat DPR RI membentuk Pansus Angket Haji DPR RI. Selama berproses di pansus DPR RI, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

  • KPK Sebut Pengembalian Uang oleh Ustaz Khalid Basalamah Terkait Penjualan Kuota Haji Nasional 15 September 2025

    KPK Sebut Pengembalian Uang oleh Ustaz Khalid Basalamah Terkait Penjualan Kuota Haji Nasional 15 September 2025

    KPK Sebut Pengembalian Uang oleh Ustaz Khalid Basalamah Terkait Penjualan Kuota Haji
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengembalikan sejumlah uang terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji.
    Pengembalian uang tersebut berkaitan dengan penjualan kuota haji yang dilakukan Khalid Basalamah melalui travel penyelenggara haji.
    “Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro perjalanannya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Namun, KPK belum mengungkapkan besaran uang dan kapan uang tersebut diserahkan.
    “Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan,” kata Budi.
    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengembalikan sejumlah uang yang terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag).
    “Benar (ada pengembalian uang),” kata Setyo kepada wartawan, Senin (15/9/2025).
    Setyo belum bisa mengungkap total uang yang diserahkan Khalid.
    Namun, dana itu dijadikan barang bukti terkait perkara kuota haji.
    “Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” ujarnya.
    Sebelumnya, Direktur/Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengungkapkan bahwa dirinya pindah dari keberangkatan haji furoda menjadi haji khusus usai mendapatkan tawaran dari Ibnu Mas’ud, selaku pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata.
    Hal tersebut disampaikan Khalid usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi fakta terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (9/9/2025).
    “Saya posisinya tadinya sama jemaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas’ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru, menawarkan kami visa ini (haji khusus),” kata Khalid di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam.
    Khalid mengatakan, ia memutuskan untuk berangkat ibadah haji menggunakan travel Muhibbah karena Ibnu Mas’ud menyebut bahwa kuota haji tersebut resmi dari Kementerian Agama.
    “Bahasanya Ibnu Mas’ud kepada kami PT Muhibah kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20.000 dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag, ya kami terima,” ujarnya.
    Khalid mengatakan, ada sekitar 122 orang jemaah haji yang ikut menggunakan haji khusus dari Travel Muhibbah.
    Dia pun merasa tertipu oleh Travel Muhibbah tersebut.
    “Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibbah, yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud. Kami tadinya semua furoda. Ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini (haji khusus),” tuturnya.
    Khalid mengatakan, fasilitas yang didapatkannya atas perjalanan haji bersama travel Muhibbah ini seperti haji khusus.
    “Fasilitas ya seperti furoda, bukan (seperti haji reguler), langsung ke VIP karena pakai (haji) khusus tadi,” ucap Khalid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Sekjen Gus Ipul Tegaskan Ini

    PBNU Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Sekjen Gus Ipul Tegaskan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( Sekjen PBNU), Saifullah Yusuf dengan tegas membanntah dugaan aliran dana korupsi kuota haji kepada ormas PBNU.

    Gus Ipul – sapaan akrab Saifullah Yusuf menegaskan bahwa PBNU sama sekali tidak terlibat dan tidak terkait dengan kasus yang kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kami memastikan bahwa PBNU tidak terlibat di dalam proses pembagian kuota maupun yang lain-lain. Kita bisa pastikan itu, PBNU tidak terlibat,” ujarnya ditemui di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Senin petang (15/9).

    Diketahui, bola panas dugaan korupsi kuota haji 2024 belakangan ini dikait-kaitkan dengan pengurus PBNU. Ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu terseret karena adanya dugaan turut menerima aliran dana dari kasus kuota haji tersebut.

    Itu bermula saat salah satu anggota PBNU, Syaiful Bahri baru-baru ini turut diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.

    Meski tegas menyatakan PBNU tidak terlibat dalam kasus kuota haji 2024, Gus Ipul yang juga Menteri Sosial tersebut menyatakan PBNU terbuka bila ada pengurus yang diperlukan kesaksiannya oleh KPK.

    Ormas PBNU kata dia menghormati dengan sungguh-sungguh proses hukum yang tengah berjalan.

    “Kita harapkan yang dimintai keterangan juga bisa memberikan penjelasan dengan baik sebagai bagian dari warga negara yang baik, yang menghormati proses hukum,” tuturnya.

    “Tapi yang penting, kita pastikan PBNU tidak terlibat,” sambungnya menegaskan kembali.

    Dia lantas menyebut, sejak awal PBNU mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karenanya, pihaknya pun mendukung dan menghormati upaya KPK dalam rangka mengusut berbagai dugaan korupsi kepada siapapun.

  • Rosan: Proyek Kampung Haji Berjalan Sesuai Rencana, Tender Resmi 30 Oktober

    Rosan: Proyek Kampung Haji Berjalan Sesuai Rencana, Tender Resmi 30 Oktober

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani memastikan proyek pembangunan Kampung Haji terus berjalan sesuai rencana.

    Rosan menjelaskan, laporan perkembangan proyek telah dia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memulai tender resmi pada 30 Oktober 2025 mendatang, usai menghadiri rapat terbatas terkait Stimulus Ekonomi di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).

    “Ya sudah berjalan, tadi saya juga laporan ke Bapak Presiden, saya kasih laporan penuhnya. Itu berjalan sesuai rencana dan kami akan memasukkan penawaran sehari resmi karena itu adalah prosesnya tetap proses tender pada tanggal 30 Oktober secara lengkap dengan detail,” ujar Rosan.

    Menurutnya, tender tersebut tidak hanya akan menilai aspek harga, tetapi juga mencakup perencanaan menyeluruh mulai dari master plan hingga desain total proyek.

    “Insya Allah nanti 30 Oktober kita masukkan dan mungkin pengumumannya sebelum bulan Desember disampaikan akan sudah ada. Disampaikan apakah kita juga sudah punya rencana-rencana lain sehingga insya Allah bangunan dan juga dari pembelian hotel dan tanah yang ada di Mekkah itu bisa terwujud segera,” jelasnya.

    Proyek Kampung Haji ini diharapkan menjadi salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji Indonesia, termasuk penyediaan akomodasi yang representatif di Tanah Suci.

    Terkait target pembangunan yang ditetapkan Kementerian Haji Arab Saudi pada 2027, Rosan menyebut pihaknya akan menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

    “Insya Allah, nanti kita lihat ya,” kata Rosan singkat.

     

  • KPK Sebut Khalid Basalamah Kembalikan Uang Kasus Korupsi Kuota Haji

    KPK Sebut Khalid Basalamah Kembalikan Uang Kasus Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima sejumlah uang yang dikembalikan Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi penyelenggaran haji 2023-2024.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengonfirmasi hal tersebut, namun dia belum dapat memastikan jumlah uang yang dikembalikan terkait dengan perkara tersebut.

    “Benar [ada pengembalian uang]. Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” kata Budi kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

    Sebelumnya, Khalid Basalamah mengaku menjadi korban dari PT Muhibbah dalam kasus kuota haji 2023-2024. Pernyataan ini dia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/9/2025), sebagai saksi fakta.

    Khalid menceritakan dia melaksanakan ibadah haji menggunakan jalur furoda dan telah membayar untuk pemberangkatan.

    Namun dia ditawarkan kuota khusus oleh Ibnu Masud, pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru, sehingga terdaftar menjadi jemaah haji travel tersebut. 

    Penawaran yang diberikan PT Muhibbah berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Agama.

    “Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibbah, yang dimiliki oleh Ibnu Masud,” katanya kepada wartawan.

    Khalid menjelaskan jemaah dari Uhud Tour sudah termasuk dalam jemaah PT Muhibbah karena Uhud Tour merupakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum mendapatkan kuota tambahan. 

    Totalnya sebanyak 122 jamaah diberangkatkan melalui PT Muhibbah pada tahun yang sama yaitu 2024.

    “Uhud Tour, ini kamu jemaah Muhibbah. Saya bersama jemaah Uhud Tour masuk menjadi jemaah Muhibbah. Karena Uhud Tour PIHK-nya belum bisa dapat kuota, jadi kami sebagai jemaah Muhibbah. Jumlahnya 122,” jelasnya.

  • Khalid Basalamah Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji, Ini Kata KPK

    Khalid Basalamah Kembalikan Uang Korupsi Kuota Haji, Ini Kata KPK

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik agensi atau biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengenai pengembalian uang terkait kasus kuota haji.

    “Benar,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Walaupun demikian, Setyo menjelaskan jumlah uang yang telah dikembalikan Khalid Basalamah belum diverifikasi oleh KPK.

    Sebelumnya, Khalid Basalamah yang juga merupakan ketua asosiasi biro perjalanan haji bernama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) saat tampil di kanal YouTube Kasisolusi yang diunggah pada 13 September 2025, menceritakan pengalamannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada 2023–2024.

    Khalid menjelaskan mulanya dia bersama 122 jemaah haji Uhud Tour telah membayar visa haji furoda, termasuk penginapan dan transportasi di Arab Saudi.

    Namun, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata Ibnu Mas’ud menghubungi Sekretaris Jenderal Mutiara Haji Luthfi Abdul Jabbar. Kemudian terjadi pertemuan antara pejabat Mutiara Haji dengan Ibnu Mas’ud.

    Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Mas’ud menawarkan visa haji khusus yang merupakan bagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang disebut resmi dan langsung berangkat. Walaupun demikian, dia mengaku tidak tertarik dengan penawaran Ibnu Mas’ud.

    Ketika ditawarkan bila memilih visa haji khusus maka mendapatkan maktab VIP yang dekat dengan jamarat, Khalid mengatakan penawaran tersebut menarik.

    “Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” kata Khalid.

    Khalid kemudian menjelaskan per jemaah haji harus membayar 4.500 dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan visa dengan keuntungan tersebut.

    Walaupun demikian, sebanyak 37 dari 122 jemaah belum diurus visanya oleh Ibnu Mas’ud, dan diminta membayar tambahan sebesar 1.000 dolar AS per jemaah. Setelah itu, dia mengaku baru menyadari uang tersebut dianggap sebagai biaya jasa untuk Ibnu Mas’ud.

    “Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum (Ibnu Mas’ud) minta jasa? Dia bilang, antum (Khalid Basalamah) ini kayak orang enggak ngerti,” katanya.

    “Antum sudah dibantu begini begitu, bahasanya, sambil marah-marah. Antum, ustaz, masa antum enggak paham?” kata Khalid menirukan pernyataan Ibnu Mas’ud.

    Khalid mengaku bertanya seperti itu karena dirinya merupakan ustaz, sehingga harus paham halal dan haram. Namun, Ibnu Mas’ud mengancam tidak mau melanjutkan proses visa jemaahnya untuk berangkat haji.

  • Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik perjalanan haji umroh PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour, Khalid Zeed Basalamah terkait adanya pengembalian uang. Namun, KPK tidak membeberkan nilai uang yang dikembalikan Khalid Basalamah.

    “Benar,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto dikonfirmasi, Senin (15/9).

    Pimpinan KPK berlatar belakang Kepolisian itu tidak mengungkap secara rinci besaran uang yang dikembalikan Khalid Basalamah. Menurutnya, saat ini tim penyidik masih dalam tahap penghitungan.

    “Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” ujar Setyo.

    Dalam sebuah siniar Youtube, Khalid Basalamah mengungkap adanya dugaan pungutan biaya visa haji khusus yang dialami jemaahnya pada musim haji 2024. Sebab, izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) milik Uhud Tour baru terbit pada akhir 2023. Karena itu, para jamaah diarahkan untuk mendaftar melalui PIHK lain, yakni PT Muhibbah asal Pekanbaru.

    Dalam proses tersebut, setiap jemaah diminta membayar biaya visa sebesar USD 4.500 atau sekitar Rp 73 juta, di luar biaya paket haji. Selain itu, ada tambahan pembayaran untuk fasilitas maktab VIP.

    “Kita terdaftar semua jamaah diminta bayar visa 4.500 USD. Kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi, kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab,” ujar Khalid.

    Total jemaah Uhud Tour yang berangkat berjumlah 122 orang, termasuk enam petugas. Dari 118 jemaah, masing-masing dikenakan biaya USD 4.500. Bahkan, menurut Khalid, ada 37 jemaah yang diminta menambah USD 1.000 agar visa mereka segera diproses.

    Belakangan, Khalid baru mengetahui bahwa visa kuota haji seharusnya tidak dikenakan biaya. Fakta tersebut disampaikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memintanya memberi keterangan.

    “Saya ditanya, ‘Ustaz tahu tidak kalau visa kuota ini gratis?’ Saya jawab, ‘Saya tidak tahu’. Karena selama ini visa umrah berbayar, furoda berbayar, jadi saya kira kuota haji khusus juga sama,” ungkap Khalid.

    Khalid Basalamah telah menjalani pemeriksaan di KPK, sebanyak dua kali. Terakhir, Khalid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji, pada Selasa (9/9). Usai menjalani pemeriksaan, Khalid mengklaim dirinya bukan pelaku dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, melainkan korban dari ulah pemilik PT Muhibbah asal Pekanbaru, Ibnu Masud.

    Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri.

    Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung.

    Pencegahan dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023–2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari.

    Meski telah masuk tahap penyidikan, hingga kini KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • KPK Sebut Pengembalian Uang oleh Ustaz Khalid Basalamah Terkait Penjualan Kuota Haji Nasional 15 September 2025

    Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 15 September 2025

    Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Kasus Kuota Haji
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Pemilik Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengembalikan sejumlah uang yang terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag).
    “Benar (ada pengembalian uang),” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Senin (15/9/2025).
    Setyo belum bisa mengungkap total uang yang diserahkan Khalid.
    Namun, dana itu dijadikan barang bukti terkait perkara kuota haji.
    “Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” ujarnya.
    Sebelumnya, Direktur/Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengungkapkan bahwa dirinya pindah dari keberangkatan haji furoda menjadi haji khusus usai mendapatkan tawaran dari Ibnu Mas’ud, selaku pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata.
    Hal tersebut disampaikan Khalid usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi fakta terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (9/9/2025).
    “Saya posisinya tadinya sama jemaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas’ud yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru, menawarkan kami visa ini (haji khusus),” kata Khalid di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam.
    Khalid mengatakan, ia memutuskan untuk berangkat ibadah haji menggunakan travel Muhibbah karena Ibnu Mas’ud menyebut bahwa kuota haji tersebut resmi dari Kementerian Agama.
    “Bahasanya Ibnu Mas’ud kepada kami PT Muhibbah, kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20.000 dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag, ya kami terima,” ujarnya.
    Khalid mengatakan, ada sekitar 122 orang jemaah haji yang ikut menggunakan haji khusus dari travel Muhibbah.
    Dia pun merasa tertipu oleh travel Muhibbah tersebut.
    “Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibbah, yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud. Kami tadinya semua furoda. Ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini (haji khusus),” tuturnya.
    Khalid mengatakan, fasilitas yang didapatkannya atas perjalanan haji bersama travel Muhibbah ini seperti haji khusus.
    “Fasilitas ya seperti furoda, bukan (seperti haji reguler), langsung ke VIP karena pakai (haji) khusus tadi,” ucap Khalid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Foto pilihan pekan ketiga September 2025, dari banjir Bali hingga pergantian Menkeu

    Foto pilihan pekan ketiga September 2025, dari banjir Bali hingga pergantian Menkeu

    Senin, 15 September 2025 09:21 WIB

    Pengunjung mencoba instalasi interaktif dalam wahana World of Barbie di Agora Mall, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Wahana instalasi World of Barbie menghadirkan berbagai ruang interaktif yang menawarkan pengunjung untuk merasakan pengalaman berada di dunia Barbie yang berlangsung hingga 26 Oktober 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/bar

    Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) menerima bunga mawar putih dari pegawai Kemenkeu usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan setalah digantikan dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar

    Petugas menggunakan alat berat melakukan proses pencarian korban di sekitar bangunan ruko yang hancur akibat diterjang banjir di kawasan Jalan Sulawesi, Denpasar, Bali, Kamis (11/9/2025). Berdasarkan data BNPB, hingga Kamis sore sebanyak 16 jenazah korban bencana banjir telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan di sejumlah wilayah Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar

    Petugas mengevakuasi wisatawan mancanegara yang terjebak banjir di kawasan Kuta, Badung, Bali, Rabu (10/9/2025). Sejumlah wisatawan mancanegara dievakuasi petugas dari sejumlah lokasi di kawasan pariwisata itu karena terendam banjir yang disebabkan hujan yang mengguyur wilayah Bali sejak Selasa (9/9). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono berjalan di samping peti jenazah Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, Republik Peru, Zetro Leonardo Purba saat penghormatan terakhir di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Penghormatan tersebut diberikan Kementerian Luar Negeri kepada Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba yang meninggal dunia akibat ditembak oleh orang tak dikenal di Lima, Republik Peru pada Senin (1/9/2025) lalu. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar

    Massa pendukung Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib-Ronny Elopere menampilkan Tari Etay saat berjaga di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (10/9/2025). Ribuan warga dari 138 kampung di 40 distrik daerah setempat menjaga Kantor Bupati Jayawijaya dari pengunjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah daerah tentang pergantian kepala kampung. ANTARA FOTO/Yudhi Efendi/bar

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucap sumpah saat mengikuti pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Pengunjung menyaksikan film pendek Konferensi Asia Afrika 1955 yang dibuat menggunakan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di Museum Lotus (Lorong Waktu Sejarah), kawasan The Great Asia Africa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (8/9/2025). Museum Lotus yang merupakan museum AI pertama di Bandung tersebut menyuguhkan wahana mini teater dengan layar trapezoidal yang menayangkan film sejarah melalui pendekatan ethical AI (AI yang beretika) serta fasilitas interaktif lannya seperti AI generative painting dan wahana foto bersama avatar AI tokoh Konferensi Asia Afrika. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/bar

    Pelajar menikmati paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 42, Banda Aceh, Aceh, Kamis (11/9/2025). Pemerintah Provinsi Aceh mencatat capaian realisasi penerima program MBG hingga awal September 2025 telah mencapai 43 persen atau 742.891 orang dari 1.717.980 orang potensi penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui serta balita yang tersebar di 23 kabupaten dan kota. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/bar

    Aktor film The Hostage’s Hero Robert Chaniago (kanan) berlatih duel dengan Kepala Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe Letnan Kolonel Laut (P) Yudo Ponco Ari (kiri) yang juga merupakan aktor dalam film tersebut saat pengambilan gambar pertama di KRI Dewaruci, Koamada II, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/9/2025). Film yang disutradarai Revo S Rurut itu diangkat dari kisah nyata peristiwa heroik operasi pembebasan 36 orang sandera kapal MT Pematang oleh prajurit KRI Karel Satsuitubun-356 dari aksi pembajakan di perairan Selat Malaka pada tahun 2004. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/bar

    Pemilik kebun hidroponik Anis Fuad Salam (62) membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman padi di Fans Hydro, Taktakan, Kota Serang, Banten, Kamis (11/9/2025). Pemilik memanfaatkan sebagian lahan di pekarangan rumahnya untuk menguji coba inovasi budi daya tanaman padi jenis gogo dengan metode hidroponik yang dapat menghasilkan sebanyak 15-20 kilogram beras dari sekitar 800-1.000 bibit dalam satu kali panen selama 70 hari, di mana hal tersebut dilakukan guna mendukung ketahanan pangan keluarga serta mengedukasi masyarakat. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    Skandal Penyusupan Zionis dan Korupsi Haji, Kiai Asyhari Minta PBNU Berhentikan Abang Yaqut dari Ketum

    GELORA.CO – Tokoh Nahdlatul Ulama di Yogyakarta Kiai Asyhari Abdullah Tamrin mengatakan isu adanya skandal di tubuh PBNU sudah membuat keresahan hingga ke kampung-kampung basis nahdiyin.

    Kiai Asyhari Abta menuturkan para kiai pesantren dan ustaz-ustaz NU, mau atau tidak mau, terpaksa mengikuti perkembangan di PBNU lantaran isu penyusupan pihak Israel dan soal keterkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji itu sudah menjadi konsumsi umum.

    Menurutnya, skandal itu tak seharusnya terjadi, bisa diredam, karena banyak kiai di PBNU yang semestinya memberikan warning dari awal.

    “Zionisme yang menyusup ke dalam tubuh jam’iyyah, bisa dideteksi dengan mata hati (ainul bashirah) dari perubahan-perubahan gagasan, sikap dan perilaku berjam’iyyah dari orang-orang yang menganutnya,” kata Asyhari.

    Rais Syuriyah PWNU DIY 2006-2016 itu pun mencurigai zionisme yang menyusup di PBNU terjadi sejak lama.

    “Ini musibah besar bagi NU. Bisa meruntuhkan muruah jam’iyyah,” ujar Kiai Asyhari.

    Dia lalu menyinggung soal dugaan korupsi kuota haji. “Ulah oknum PBNU yang mencari untung duniawi dari dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Tidak hanya tercela dan mencederai seluruh warga NU,” katanya.

    “Bayangkan, ribuan jemaah calon haji antre puluhan tahun untuk berangkat. Perbuatan itu (korupsi), menjungkirbalikkan keadilan yang semestinya tegak,” imbuh Asyhari.

    Kiai yang kini menjabat Musytasyar PWNU DIY 2021-2026 itu meminta kepada Rais Aam PBNU sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah untuk melindungi muruah NU sebagai prioritas. 

    “Saya memohon kepada Rais Aam menggunakan kebijaksanaannya. Demi melindungi muruah jam’iyyah, nonaktif kan atau berhentikan Gus Yahya dari Ketua Umum PBNU. Percepat muktamar untuk mengganti kepemimpinan PBNU,” ujar Kiai Asyhari Abta.