Xcloud.id

Topik: haji

  • Lewat Inovasi, Anak Usaha InJourney Raih Penghargaan di Ajang Ini!

    Lewat Inovasi, Anak Usaha InJourney Raih Penghargaan di Ajang Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – InJourney Destination Management (IDM), anak perusahaan dari Holding BUMN ekosistem dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, meraih penghargaan Winner of Innovation in Tourism & Cultural Heritage dalam ajang bergengsi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Regional Business Excellence Award (RBEA) 2025 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (26/9/2025).

    Penghargaan ini diterima langsung oleh Corporate Secretary Group Head InJourney Destination Management, Destantiana Nurina. Penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas kontribusi perusahaan dalam bidang Pariwisata dan Warisan Budaya.

    “Penghargaan ini merupakan pencapaian dari konsistensi kami dalam mengelola pariwisata lewat inovasi pariwisata dan pelestarian budaya. Kami tidak hanya sekedar mengelola destinasi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang bermakna bagi wisatawan. IDM siap melangkah lebih jauh untuk menjadikan pariwisata Indonesia sebagai kekuatan global sekaligus penjaga identitas budaya Nusantara,” jelas Direktur Utama InJourney Destination Management, Febrina Intan.

    Penghargaan ini menegaskan peran IDM dalam mengembangkan pariwisata berbasis inovasi, kelestarian warisan budaya, serta pengalaman berkualitas bagi wisatawan. Hal ini selaras dengan ASEAN Action Roadmap for Sustainable Tourism Development in ASEAN dengan lima bidang prioritas utama yang harus ditangani oleh negara-negara anggota ASEAN, yaitu Sustainable Economic Growth, Social Inclusiveness, Resource Efficiency and Environmental Sustainability, Cultural Diversity and Heritage Protection, dan Resilience Planning and Adaptation.

    Sebagaimana diketahui bahwa IDM saat ini mengelola destinasi wisata Indonesia yang merupakan warisan budaya dalam negeri seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Ratu Boko dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Sebagai pengelola taman wisata dan cagar budaya terkemuka di Indonesia, IDM memiliki empat pilar bisnis utama, yaitu Heritage, Culture, Amenities, dan Attraction.

    IDM berkomitmen untuk terus fokus pada peningkatan kualitas pengalaman wisata, pelestarian budaya, serta inovasi melalui digitalisasi layanan. IDM aktif dalam menjalin kerja sama lintas negara melalui berbagai program antara lain Twin World Heritage yang mempromosikan pariwisata berkelanjutan melalui kolaborasi antarnegara yang memiliki situs warisan dunia serupa. Di sisi lain, IDM aktif mengikuti agenda-agenda business matching di tingkat regional maupun global.

    IDM berharap penghargaan ini bisa turut mendongkrak ekosistem pariwisata regional melalui kolaborasi lintas negara. Kolaborasi ini diharapkan bisa memaksimalkan potensi pariwisata dan meningkatkan daya saing melalui penyelarasan kebijakan nasional dengan tujuan kolektif ASEAN, dan memastikan pertumbuhan pariwisata yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

    “IDM berkomitmen untuk tidak hanya menghadirkan destinasi sebagai objek wisata, melainkan sebagai ruang pengalaman yang mendalam melalui storytelling, penguatan identitas budaya, dan pendekatan inovatif dan berkelanjutan. Kami percaya, dengan kolaborasi lintas batas di kawasan IMT-GT, pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi regional sekaligus penjaga identitas budaya bangsa,” terang Febrina.

    Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), merupakan Joint Business Council (JBC) yang sudah dilakukan sejak tahun 1993. Tahun 2025 merupakan pelaksanaan acara yang ke-31 tahun dan sudah dilangsungkan di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 25-27 Februari 2025. Pada 27 Februari 2025 pula, IMT-GT meluncurkan IMT-GT Business Excellence Awards 2025 (IMT-GT BEA).

    Untuk diketahui, IMT-GT Business Excellence Awards (IMT-GT BEA) 2025 bertujuan memberikan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan unggulan di kawasan ASEAN atas kontribusi mereka dalam hal inovasi, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas batas. Seluruh proses penjurian dilakukan dengan ketat, diaudit secara independen, serta disahkan oleh Baker Tilly sebagai lembaga audit terpercaya.

    Acara penghargaan turut dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Haji Fadillah bin Haji Yusuf dan Wakil Kepala Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Malaysia, Danang Waskito yang memberikan apresiasi atas semangat kolaborasi regional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat regional ASEAN.

    Sementara itu, Direktur Utama InJourney, Maya Watono menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada IDM sebagai pengelola kawasan candi dan warisan budaya Indonesia.

    Menurut Maya InJourney berkomitmen untuk menghadirkan pariwisata kelas dunia yang tidak hanya meningkatkan daya tarik Indonesia di mata dunia, tetapi juga memberikan multiplier effect yang luas bagi masyarakat. Lebih dari itu, upaya ini juga merupakan bagian dari langkah InJourney dalam membangun tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan yang mampu menjadi kebanggaan bangsa.

    “Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata bagaimana pengelolaan heritage destinations dapat mendorong akselerasi pariwisata Indonesia ke panggung dunia. Melalui tata kelola destinasi pariwisata yang berbasis budaya dan inklusif,” tutur Maya.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mardiono Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar X – Page 3

    Mardiono Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar X – Page 3

    Sebelumnya, sejumlah pihak yang mewakili Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) mengaku solid mendukung Muhammad Mardiono untuk menjadi ketua umum definitif dari partai berlambang ka’bah tersebut.

    “Kami, sebagaimana dari awal, Aceh melihat kemungkinan Bapak Haji Muhamad Mardiono yang luar biasa. Selama ini tidak pernah ketua umum yang saya rasakan selama ini yang seperti beliau, yang betul-betul kerja dengan hati, dengan keikhlasan,” kata Sekretaris DPW PPP Aceh, Ilmiza Saaduddin Djamal di arena Muktamar PPP X, Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

    Senada, Ketua DPW PPP Papua Tengah, Frenny Anow memastikan, PPP Papua Raya yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan, dan Papua Pegunungan secara bulat memberikan dukungan kepada Mardiono untuk menjadi ketua umum definitif.

    “Kami di Papua itu nama-nama lain itu kami tidak pernah dengar. Hanya yang mendengar itu hanya Muhamad Mardiono. Karena kenapa? Setelah dia ditunjuk menjadi Ketua Plt, itu dia kunjungi selama kepimpinannya 1,5 tahun. Itu dia keliling di Papua,” kata dia.

     

  • Rapat DPR Panas Cecar Ketua Panja Depan Wamen Haji Dahnil Eks Jubir Presiden Prabowo

    Rapat DPR Panas Cecar Ketua Panja Depan Wamen Haji Dahnil Eks Jubir Presiden Prabowo

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 30 Okt 2025, 03:15 WIB

    Diterbitkan 29 Okt 2025, 11:38 WIB

    Komisi VIII DPR melakukan rapat dengan Menteri Haji dan Umroh, membahas permasalahan kuota dan biaya haji dan umrah, Selasa (28/10). Dalam rapat, Ketua Panja Haji Profesor Jaenal Effendi dicecar tajam sejumlah anggota.

    rapat dprMenteri Haji dan Umrah

  • Pembangunan Taman Makkah Pasuruan Berlanjut, Tahun Ini Fokus Lahan Parkir

    Pembangunan Taman Makkah Pasuruan Berlanjut, Tahun Ini Fokus Lahan Parkir

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proyek Taman Makkah di Kota Pasuruan tidak berhenti di segmen sebelumnya. Pemerintah kota memastikan tahun ini melanjutkan pembangunan Taman Makkah Kota Pasuruan dengan fokus pada penyediaan lahan parkir serta sarana pendukung lainnya.

    Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kota Pasuruan, Budi Santoso, menjelaskan bahwa Taman Makkah di Jalan Hasyim Asyari merupakan proyek multiyears. Sejumlah fasilitas utama telah berdiri, termasuk miniatur Ka’bah dan replika Masjidil Haram yang diberi nama Masjid KHAS.

    “Untuk segmen III yang sudah rampung kemarin, anggarannya mencapai Rp13,7 miliar dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Jatim,” jelas Budi.

    Pada tahap lanjutan ini, pemkot mengalokasikan Rp1,3 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun area parkir, akses jalan, pos keamanan, gudang, toilet, dan lampu penerangan.

    Budi menambahkan, seluruh biaya pembangunan tahun ini masih berasal dari BKK Pemprov Jatim. Dari total Rp15 miliar bantuan yang diberikan, sebagian besar telah digunakan pada tahap sebelumnya, dan kini dipakai sisa anggarannya.

    Sementara itu, usulan dana tambahan sebesar Rp21 miliar untuk pembangunan segmen I dan II sebenarnya sudah diajukan awal 2025 lalu. Namun hingga saat ini, Pemkot Pasuruan masih menunggu keputusan dari Pemprov Jatim.

    “Karena belum ada jawaban, maka yang bisa dikerjakan adalah pembangunan dari sisa anggaran yang tersedia,” ungkap Budi.

    Menurutnya, keberadaan lahan parkir sangat mendesak karena kawasan Taman Makkah sudah mulai ramai dikunjungi warga. Bahkan, lokasi ini sudah difungsikan sebagai tempat manasik haji oleh beberapa kelompok.

    Saat ini, proses lelang pengerjaan lahan parkir tengah berjalan di BLP. “Sekarang sudah masuk masa sanggah. Jika semua lancar, targetnya tahun ini bisa selesai,” tambahnya.

    Dengan adanya fasilitas baru, pemkot berharap Taman Makkah tidak hanya menjadi ikon religi, tetapi juga mampu meningkatkan kunjungan wisata di Kota Pasuruan. [ada/aje]

  • KPK Dalami Pertemuan Menag Yaqut dengan Eks Bendahara Amphuri

    KPK Dalami Pertemuan Menag Yaqut dengan Eks Bendahara Amphuri

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pertemuan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan mantan Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Tauhid Hamdi.

    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik menduga pertemuan mereka membahas mengenai penerbitan Surat Keputusan (SK) pembagian kuota haji.

    “Jadi, apakah pertemuan ini sebelum terbitnya SK? Itu yang kita dalami juga. Sebelum terbitnya SK atau setelah terbitnya SK? Apakah juga sebelum dan setelah? Itu yang kita dalami karena ada perbedaan, perbedaan dugaan,” ungkap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (26/9/2025).

    Pemeriksaan Tauhid juga mendalami dan mengonfirmasi dugaan penyidik atas kasus korupsi kuota haji, sehingga pertemuan keduanya diduga membahas perkara ini 

    “Jadi kita akan melihat bahwa ada pertemuan-pertemuan itu. Apa yang dibicarakan. Karena dugaannya pasti bertemu ada pembicaraan. Masa bertemu diam-diam saja. Kalau bertemu ada pembicaraan. Pembicaraannya apa? Apa yang dibicarakan?,” ucapnya.

    Di sisi lain, Tauhid yang diperiksa pada Kamis (25/9/2025) mengaku ditanya terkait tugas dan fungsinya ketika menjabat sebagai bendahara umum.

    “Tadi ditanyain tugas dan fungsi sebagai bendahara asosiasi,” kata Tauhid setelah diperiksa KPK.

    Kini KPK tengah memperluas jangkauan informasi dengan memeriksa sejumlah biro travel yang diduga mengetahui dan terlibat dalam perkara kuota haji. Asep mengatakan Pulau Jawa, menjadi target utama karena sebaran biro travel di sana lebih banyak.

    “Yang paling banyak itu dekat-dekatnya di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah, yang besar-besar gitu, karena travel-travelnya itu nanti juga kalau yang operasional yang ada di Sulawesi Selatan ya,” kata Asep dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025).

    Nantinya penyidik KPK akan mendatangi travel-travel yang berada di wilayah tersebut, di mana lokasi pemeriksaan bekerjasama dengan aparat penegak hukum setempat.

    Asep menyampaikan cara ini dilakukan agar pendalaman informasi lebih komprehensif. Menurutnya datangnya penyidik ke lokasi travel agar kebutuhan informasi bisa didapatkan secara cepat sehingga tidak membutuhkan waktu lama. 

    Sebagai informasi, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu pada 2024 seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

  • KPK Dalami Pertemuan Eks Bendum Amphuri dengan Yaqut Cholil soal Kuota Haji

    KPK Dalami Pertemuan Eks Bendum Amphuri dengan Yaqut Cholil soal Kuota Haji

    Jakarta –

    KPK telah memeriksa lagi eks Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Tauhid Hamdi (TH) terkait kasus korupsi kuota haji. KPK mendalami dugaan apakah ada pertemuan dengan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebelum atau sesudah adanya surat keputusan (SK) pembagian kuota haji tambahan.

    “Jadi apakah pertemuan ini sebelum terbitnya SK? Itu yang kita dalamin juga. Sebelum terbitnya SK. Atau setelah terbitnya SK. Apakah juga sebelum dan setelah. Itu yang kita dalami,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

    KPK sendiri menduga memang ada pertemuan terkait dengan pembagian kuota haji tersebut. KPK tengah menelusuri kebenarannya.

    “Karena ada perbedaan. Perbedaan dugaan. Kalau sebelum terbitnya ya tentunya juga. Kami menduga ada pembicaraan-pembicaraan terkait dengan ini. Menduga,” sebutnya.

    Asep menjelaskan bahwa penyidik KPK bekerja atas dugaan awal, yang kemudian dikonfirmasi kebenarannya. Sehingga KPK mendalami terkait pertemuan-pertemuan tersebut.

    “Jadi kita akan melihat bahwa ada pertemuan-pertemuan itu. Apa yang dibicarakan. Karena dugaannya pasti bertemu ada pembicaraan. Masa bertemu diam-diam saja. Kalau bertemu ada pembicaraan. Pembicaraannya apa? Apa yang dibicarakan?,” ucapnya.

    KPK sendiri memeriksa Tauhid Hamdi hari ini. Dengan begitu, Tauhid telah 2 kali diperiksa KPK.

    Pada pemeriksaan sebelumnya, Tauhid mengaku ditanyai soal tugas dan fungsi saat dia menjabat di Amphuri. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 8 jam.

    Adapun kasus dugaan korupsi kuota haji pada 2024 ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. KPK telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Kasus bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Kemudian, ada pembagian kuota haji tambahan itu sebanyak 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.

    Padahal, menurut undang-undang, kuota haji khusus 8 persen dari total kuota nasional. KPK menduga bahwa asosiasi travel haji yang mendengar informasi adanya kuota tambahan itu lebih menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

    Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus.

    Terbaru KPK meyakini ada juru simpan untuk menampung uang hasil korupsi tersebut. KPK masih memburu siapa juru simpan uang tersebut.

    KPK juga mengungkap ada oknum dari Kemenag yang menawarkan ke pihak travel kuota haji khusus yang bisa langsung berangkat di tahun yang sama. Syaratnya dengan membayar ‘uang percepatan’.

    Halaman 2 dari 3

    (ial/isa)

  • KPK Sebut Juru Simpan Duit Korupsi Kuota Haji Berjenjang, Ada Pengepul Utama

    KPK Sebut Juru Simpan Duit Korupsi Kuota Haji Berjenjang, Ada Pengepul Utama

    Jakarta –

    KPK mengungkap ada sosok juru simpan aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. KPK menyebut juru simpan itu sifatnya berjenjang.

    “Ini juru simpan, jadi ini kan bertingkat ya. Bertingkat itu maksudnya, jadi pengumpul itu tidak hanya langsung dari satu orang,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).

    Asep menjelaskan juru simpan itu ada di tiap travel, kemudian bertingkat pada asosiasi travel. Dari para asosiasi travel ini kemudian disetor lagi kepada juru simpan di Kemenag.

    “Nanti di Kemenag juga ini kan oknum-oknumnya bertingkat, ada pada level pelaksana, ada pada tingkatan dirjen, ada pada tingkatan yang lebih atasnya lagi,” kata dia.

    “Jadi ini ngumpul, ngumpulnya gitu, itu yang sedang kita dalami. Ya pasti ujungnya pada satu orang, pada pengumpul utama, gitu,” tambahnya.

    “Kalau kita temukan nanti bahwa uang hasil tindakan korupsi itu sudah dialihkan, bentuknya sudah dibelikan terhadap mungkin kendaraan, properti lainnya. Kita akan TPPU-kan,” sebutnya.

    Adapun kasus dugaan korupsi kuota haji pada 2024 ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. KPK telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Padahal, menurut undang-undang, kuota haji khusus 8 persen dari total kuota nasional. KPK menduga bahwa asosiasi travel haji yang mendengar informasi adanya kuota tambahan itu lebih menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

    Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus.

    Terbaru KPK meyakini ada juru simpan untuk menampung uang hasil korupsi tersebut. KPK masih memburu siapa juru simpan uang tersebut.

    KPK juga mengungkap ada oknum dari Kemenag yang menawarkan ke pihak travel kuota haji khusus yang bisa langsung berangkat di tahun yang sama. Syaratnya dengan membayar ‘uang percepatan’.

    (ial/whn)

  • 7 KPK Sebut Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag yang Terima Uang Percepatan Haji Nasional

    7 KPK Sebut Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag yang Terima Uang Percepatan Haji Nasional

    KPK Sebut Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag yang Terima Uang Percepatan Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengetahui paling mengetahui sosok oknum dari Kementerian Agama (Kemenag) yang menerima uang percepatan haji khusus.
    Meski demikian, KPK belum membeberkan sosok oknum Kemenag tersebut.
    “Kemudian soal Ustaz KB (Khalid Basalamah) setor uang. Itu kemudian (untuk) percepatan. Ini oknumnya siapa gitu ya. Sebetulnya yang paling tahu adalah Ustaz KB, yang paling tahu ketemu siapa,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
    Asep juga memastikan, penyidik sudah mengetahui sosok oknum dari Kemenag tersebut. Namun, ia belum bisa mengungkapkannya.
    “Dan penyidiknya sudah ditanyakan gitu ya (sosok oknum Kemenag),” ujarnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, uang yang diserahkan Khalid Zeed Abdullah Basalamah adalah uang pemerasan yang dilakukan oknum dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait percepatan pemberangkatan haji khusus.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Khalid diperas untuk menyetorkan sejumlah uang setelah oknum itu menjanjikan pemberangkatan haji khusus langsung dilakukan meski baru mendaftar.
    “Jadi itu (uang yang serahkan Khalid ke KPK) sebetulnya bukan suap. Karena inisiatifnya dari si oknum (Kemenag) itu. ‘Kamu kalau mau berangkat tahun ini, bayar dong uang percepatannya’. Itu sudah memeras,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    “Dia (Khalid) karena daripada furoda juga belum jelas. Nah ini yang sudah jelas nih, visanya sudah ada, haji khusus. Jadi dia, ya sudah kalau emang ada,” sambungnya.
    Asep mengatakan, Khalid dan sekitar 122 calon jemaah akhirnya berangkat ibadah haji menggunakan haji khusus pada tahun yang sama.
    Namun, tak lama setelah penyelenggaraan ibadah haji tersebut, DPR RI membentuk Pansus Haji untuk melihat pembagian kuota haji 2024 tersebut.
    Hal ini, kata Asep, membuat oknum Kemenag itu ketakutan dan memutuskan mengembalikan uang hasil pemerasan itu kepada Khalid Basalamah.
    “Karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu, yang tadi sudah diserahkan sebagai uang percepatan itu, diserahkanlah kembali ke Ustaz Khalid Basalamah,” tuturnya.
    Asep menambahkan, pihak-pihak yang membujuk Khalid Basalamah dari haji furoda menjadi haji khusus tidak hanya dari oknum Kemenag, melainkan juga dari pihak travel perjalanan haji.
    Dia mengatakan, oknum dari Kemenag membujuk pendakwah tersebut secara berjenjang.
    “Ya, itu berjenjang. Yang minta itu adalah dari oknum Kemenag. Tapi (juga) ke travel. Jadi berjenjang. Setelah kita telusuri berjenjang. Permintaannya begitu berjenjang. Tapi masing-masing travel juga ngambil keuntungan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Kuota Haji, KPK Telusuri Biro Travel di Luar Jawa

    Kasus Kuota Haji, KPK Telusuri Biro Travel di Luar Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK mendalami perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan memanggil biro travel yang diduga mengetahui dan terlibat dalam kasus ini. Sejumlah biro travel sudah dipanggil oleh lembaga antirasuah itu.

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan biro travel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara kuota haji berada di Pulau Jawa.

    “Yang paling banyak itu deket-deketnya di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah, yang besar-besar gitu, karena travel-travelnya itu nanti juga kalau yang operasional yang ada di Sulawesi Selatan ya,” kata Asep dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025).

    Nantinya penyidik KPK akan mendatangi travel-travel yang berada di wilayah tersebut, di mana lokasi pemeriksaan bekerjasama dengan aparat penegak hukum setempat.

    Asep menyampaikan cara ini dilakukan agar pendalaman informasi lebih komprehensif. Menurutnya datangnya penyidik ke lokasi travel agar kebutuhan informasi bisa didapatkan secara cepat sehingga tidak membutuhkan waktu lama. 

    “Karena kalau dipanggil kesini juga akan tidak efektif. Kalau misalkan banyak. Di Jatim misalkan banyak nih kalau kita panggil kesini. Kemudian juga nanti kalau kita minta ‘Pak ada gak ini ya fakturnya atau apa, brosur dan lain-lainnya’ ‘Waduh gak bawa pak’ Pulang kan jauh. Namun, kalau didatangi kesana Sekaligus kita bisa minta dokumen-dokumen yang ada disana,” jelas Asep.

    Lebih lanjut, Asep menerangkan melalui cara ini penyidik bisa langsung melakukan upaya paksa jika saksi dirasa menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan penyidik. Salah satunya adalah melakukan penggeledahan. 

    Adapun terkait penetapan tersangka, Asep mengatakan penyidik masih mendalami perkara ini dan meminta agar publik mohon bersabar.

    Sebagai informasi, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

  • Wamenag Pastikan Alih Pegawai Kemenag ke Kemenhaj Tak Ganggu Persiapan Haji 2026

    Wamenag Pastikan Alih Pegawai Kemenag ke Kemenhaj Tak Ganggu Persiapan Haji 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Peralihan pegawai dan aset dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agaman ke Kementerian Haji dan Umrah berbarengan dengan persiapan penyelenggaraan haji 2026. Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i memastikan bahwa proses tersebut tidak akan menganggu persiapan penyelenggaraan haji 2026.

    Syafi’i menjelaskan bahwa pada awal September 2025, tugas persiapan haji 2026 masih berada di Ditjen PHU Kemenag, dan langsung beralih ke Kementerian Haji dan Umrah.

    “Begitu berhenti, itu langsung diambil alih oleh Kementerian Haji dan Umrah. Jadi tidak ada jeda,” ujar Romo Syafi’i di Antara Heritage Centre (AHC) Jakarta, Kamis (25/9/2025), melansir Antara.

    Syafi’i menyampaikan proses perpindahan, termasuk pengalihan aset, saat ini terus berlangsung dan diperkirakan selesai dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

    “Ini (masa peralihan) masih dikasih tenggang waktu dua-tiga bulan ini. Akan tetapi, semua proses perhajian sudah dilaksanakan,” katanya.

    Dia juga menjelaskan bahwa perubahan struktur organisasi berlangsung hingga ke tingkat daerah. Kepala Bidang Haji di Kantor Wilayah Kemenag provinsi, lanjutnya, diperkirakan akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah.

    Sementara itu, Kepala Seksi Haji di kabupaten/kota diperkirakan akan menjabat sebagai Plt Kepala Kantor setempat.

    Syafi’i menambahkan seluruh tugas yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kemenag melalui Ditjen PHU, kini dilanjutkan oleh jajaran deputi di Kementerian Haji dan Umrah yang sudah terbentuk, termasuk di dalamnya adalah proses pengelolaan aset-aset terkait haji dan umrah yang selama ini berada di bawah Kemenag.

    “Penyerahan aset juga akan bedol desa menjadi milik Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya.

    Namun, Syafi’i mengakui proses perpindahan di tingkat pusat sedikit lebih kompleks. Hal ini disebabkan adanya tumpang tindih antara keberadaan pejabat Ditjen PHU dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang sebelumnya dibentuk lebih dulu, kemudian menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

    “Kalau di pusat, tidak bisa langsung bedol desa, karena posisi-posisi di BPH sudah terisi. Maka, dilakukan seleksi untuk melengkapi kebutuhan yang masih kosong,” kata dia.

    Berbeda dengan di daerah, proses transisi justru lebih lancar, karena sebelumnya belum ada struktur BPH di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi, di daerah bisa langsung bedol desa,” ujarnya.