Xcloud.id

Topik: haji

  • Ketua KPK: Total Uang Korupsi Kuota Haji yang Dikembalikan Hampir Rp100 Miliar

    Ketua KPK: Total Uang Korupsi Kuota Haji yang Dikembalikan Hampir Rp100 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kuoa haji 2024. 

    Seperti diketahui, belakangan ini KPK tengah menggelar ‘maraton’ pemeriksaan terhadap asosiasi maupun biro travel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara ini.

    “Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus [Rp100 miliar] ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025). 

    Setyo berjanji KPK akan menuntaskan perkara yang terjadi di era Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan mengejar aset-aset yang diduga berkaitan kasus tersebut. Penyidik KPK, katanya, juga terus melakukan tracing aset. 

    “Ya pasti akan kita kejar semaksimal mungkin selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan yang atau aset bergerak tidak bergerak itu, merupakan rangkaian dalam perkara, itu pasti dilakukan tracing semaksimal mungkin,” jelas Setyo. 

    Sejumlah pihak secara perorangan maupun biro atau asosiasi travel haji telah diperiksa KPK. Salah satunya sebagian biro dari Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dikatakan telah mengembalikan uang.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembalian uang setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa biro di Jawa Timur.

    “Dalam beberapa pemeriksaan terakhir, KPK juga menerima pengembalian dari para biro travel ataupun PIHK secara khusus atau diantaranya dari biro-biro travel di bawah asosiasi HIMPUH,” ucap Budi, Selasa (30/9/2025).

    Sebagai informasi, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Yaqut Cholil sebagai Menteri Agama kala itu.

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Senin (6/10/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel ke oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.

  • Tersangka Kuota Haji Belum Ditetapkan, Ketua KPK: Masalah Waktu Aja

    Tersangka Kuota Haji Belum Ditetapkan, Ketua KPK: Masalah Waktu Aja

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum menentukan tersangka pada kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 di lingkungan Kementerian Agama.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah mempelajari dokumen perkara kuota haji. Dia menyebut akan segera mengumumkan tersangka dalam perkara ini meski belum tahu kapan pengumuman itu disampaikan.

    “Ah itu kan relatif, soal masalah waktu aja ya,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025). 

    Setyo menjelaskan penyidik masih mengumpulkan informasi dari berbagai pihak untuk melengkapi konstruksi perkara. Dia menegaskan tidak ada masalah yang memengaruhi proses penyidikan.

    “Masalah lain tidak ada kok. Kalau penetapan tersangka itu ada dokumennya gitu. Yang saya melihat, mereka (penyidik) masih melakukan proses pemanggilan dan orangnya kalau hadir dilakukan pemeriksaan,” jelas Setyo. 

    Baginya pengusutan perkara ini hanya menunggu waktu yang tepat hingga sampai pengumuman tersangka. Kendati, dia menyebut pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji.

    “Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo. 

    Setyo berjanji KPK akan menuntaskan perkara yang terjadi di era Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan mengejar aset-aset yang diduga berkaitan kasus tersebut. Penyidik, katanya, juga terus melakukan tracing aset. 

    “Ya pasti akan kita kejar semaksimal mungkin selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan yang atau aset bergerak tidak bergerak itu, merupakan rangkaian dalam perkara, itu pasti dilakukan tracing semaksimal mungkin,” jelas Setyo. 

    Belakangan ini, penyidik KPK memang tengah gencar memeriksa pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui dan terlibat dalam perkara kuota haji.

    Diketahui, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Yaqut.

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

  • Kisah UMKM Kuliner asal Padang Sukses Go Global Berkat Pemberdayaan BRI

    Kisah UMKM Kuliner asal Padang Sukses Go Global Berkat Pemberdayaan BRI

    Jakarta –

    Menjaga cita rasa menjadi hal penting saat menjalani bisnis di bidang kuliner. Hal inilah yang terus diupayakan Herry Kurniadi, pemilik brand DBFOODS. Sudah lebih dari lima dekade, usaha keluarga di bidang kuliner ini konsisten menjaga cita rasa autentik khas Padang. Dirintis sejak 1969, bisnis rumahan tersebut berhasil bertahan lintas generasi dan semakin berkembang.

    Usaha ini berawal dari dapur sederhana milik keluarga Herry. Setelah lulus dari Institut Pertanian Bogor (IPB), ia melihat peluang besar untuk membawa usaha keluarganya naik kelas agar dapat menjawab kebutuhan pasar yang lebih luas.

    “Ketika lulus kuliah pada tahun 2009, saya melihat peluang bisnis dari modernisasi dan penerapan teknologi pangan pada usaha makanan padang keluarga yang saat itu masih diproduksi secara tradisional. Maka dari itu, saya pilih pulang ke Padang, dan belajar mengolah resep warisan sekaligus memodernisasi proses produksinya,” ujar Herry dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

    Berbekal resep keluarga yang telah diwariskan lintas generasi, Herry kemudian meluncurkan brand DBFOODS dengan produk pertama Dendeng Balado dalam kemasan vacuum pouch. Produk ini sudah dilengkapi dengan Sertifikat Halal dan memiliki masa simpan yang panjang. Hal ini menjadikan produk tersebut praktis untuk dibawa bepergian, dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan dijadikan bekal bagi jemaah haji dan umrah di Tanah Suci.

    Tidak berhenti di sana, DBFOODS juga terus berinovasi agar kuliner Padang tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Melalui riset dan pengembangan (R&D), lahirlah varian Dendeng Balado dan Rendang Low Fat pertama di Indonesia yang rendah lemak, kolesterol dan garam.

    Selain itu, DBFOODS juga dikemas secara individual, praktis, dan higienis dan dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu dihangatkan. Bahkan, DBFOODS tahan lama hingga 6 bulan di luar kulkas meskipun tanpa bahan pengawet.

    Berkat inovasi tersebut, DBFOODS mampu memperluas jangkauan pasar. Meski saat ini seluruh produksi masih berpusat di Padang dengan dukungan 20 karyawan, produk DBFOODS telah terdistribusi ke berbagai kota seperti Padang, Jakarta, dan Surabaya. Bahkan, produk DBFOODS mampu menembus pasar internasional di Singapura dan Malaysia.

    “Saat ini DBFOODS memproduksi sekitar 140.000 pack Dendeng Balado dan Rendang per tahun, dengan harga Rp30.000 per pack. Omzet DBFOODS saat ini di kisaran Rp4,2 miliar per tahun atau sekitar Rp350 juta per bulan,” papar Herry.

    Ikuti Progra, Pemberdayaan dari BRI

    Meski DBFOODS telah berkembang pesat, Herry terus mencari ruang untuk belajar dan berinovasi. DBFOODS pun mengikuti ajang Pengusaha Muda BRILiaN BRI 2024, yang diikuti oleh ribuan pengusaha muda dari seluruh Indonesia. Dalam ajang tersebut, DBFOODS menjadi Juara Kategori Food & Beverages.

    Melalui program pemberdayaan yang difasilitasi BRI, Herry mengaku mendapatkan banyak manfaat, mulai dari dorongan menghadirkan produk-produk baru, hingga wawasan mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran.

    Ia juga berkesempatan memperluas jejaring dengan sesama pelaku UMKM dari berbagai daerah, hingga mendapatkan pembelajaran mengenai pembaruan tampilan kemasan yang lebih modern.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan BRI akan terus berkomitmen mendampingi UMKM, termasuk di sektor kuliner. Menurutnya, pemberdayaan yang konsisten merupakan bekal penting bagi pelaku usaha untuk terus berkembang.

    “Lewat pembinaan berkelanjutan dan program pemberdayaan yang terintegrasi, BRI percaya UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, menghadirkan inovasi produk, sekaligus memperkenalkan kuliner Nusantara hingga ke mancanegara,” pungkas Dhanny.

    (ega/ega)

  • KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muharom Ahmad selaku Dewan Pembina Asosiasi Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Senin (6/10/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Meski demikian, KPK belum mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan saksi tersebut.
    Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
    KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub Dorong Ada Skytrain di Bekasi untuk Integrasi Moda Transportasi

    Menhub Dorong Ada Skytrain di Bekasi untuk Integrasi Moda Transportasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong salah satu pengembang perumahan di Bekasi, Jawa Barat untuk membangun skytrain demi terwujudnya integrasi moda transportasi di wilayah tersebut.

    Dudy mengungkapkan bahwa sejatinya pengembang perumahan—yang tidak disebutkan namanya itu—berencana untuk membangun elevated bus yang menghubungkan kawasan perumahannya dengan Stasiun LRT Bekasi Barat. 

    Di sisi lain, imbuhnya, pemerintah berharap agar moda transportasi yang dibangun oleh pengembang tersebut adalah skytrain. 

    “Kami dorong kalau bisa mereka [pengembang] menggunakan skytrain. Kita buka diskusi kepada mereka dari salah satu perumahan cukup besar di Bekasi, mereka akan terkoneksi dengan LRT. Pada ujungnya nanti mereka akan terkonek dengan MRT East West,” jelas Dudy kepada wartawan, dikutip pada Minggu (5/10/2025). 

    Dengan demikian, moda transportasi di kawasan tersebut akan terbantu dengan adanya elevated bus maupun skytrain yang akan dibangun nantinya. 

    Dudy lebih mendorong pembangunan skytrain ketimbang elevated bud, karena akan menjadi pilot project dan memiliki nilai invetasi yang relatif lebih murah. 

    Dirinya berpesan, entah elevated bus ataupun skytrain yang akan dibangun agar mempertimbangkan masalah pembangunan. Rencananya, proyek tersebut akan terbentang dari stasiun LRT Bekasi Barat ke arah Utara menuju Stadion Bekasi. 

    Kemudian moda tersebut akan terhubung ke Stasiun Bekasi sehingga masyarakat Bekasi dapat mengakses LRT dari Stasiun Bekasi menggunakan elevated bus atau skytrain. 

    “Jadi nanti Stasiun Bekasi akan semacam diperluas, terkoneksi dengan stasiunnya pengembang tersebut, kemudian masyarakat bisa menggunakan apapun nantinya, elevated bus ataupun skytrain atau apapun itu terkoneksi dengan LRT di Bekasi Barat,” kata Dudy. 

    Adapun, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyebutkan bahwa selain di Bekasi, rencana pembangunan skytrain juga muncul sebagai feeder dari Stasiun LRT Harjamukti menuju Mekarsari. 

    Proyek tersebut pun telah ditawarkan dan didiskusikan dengan sejumlah investor. “Dari Stasiun Harjamukti bisa ada skytrain ke Mekarsari, ke Kota Wisata dan terus ke arah barat,” ujarnya.

    Kendati demikian, Allan menuturkan bahwa pemerintah sangat mengharapkan adanya bantuan dari investor swasta terkait dengan pengembangan transportasi, sehingga dapat meringankan beban APBN.

    Sebelumnya, Menhub telah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas sejumlah isu transportasi di Wilayah Jawa Barat.  

    Beberapa isu yang diulas, antara lain terkait rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat, penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya, hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata.

    Selain itu, dibahas pula isu transportasi di sektor udara, salah satunya terkait dengan pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

    Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat.

  • Modal Danantara Mulai Mengalir Oktober 2025, dari Kampung Haji Hingga Pasar Saham

    Modal Danantara Mulai Mengalir Oktober 2025, dari Kampung Haji Hingga Pasar Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) disebut-sebut bakal menginvestasikan dana sekitar US$10 miliar atau setara dengan Rp165,83 triliun dalam 3 bulan pertama operasionalnya mulai Oktober 2025.

    Berdasarkan laporan Reuters, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa sekitar 80% dana akan dialokasikan untuk proyek domestik, sementara sisanya bakal ditempatkan di luar negeri.

    “Bulan ini adalah pertama kalinya kami menyalurkan modal. Dalam tiga bulan pertama saja, kami sudah harus menginvestasikan hampir US$10 miliar,” ujar Pandu.

    Proyek awal yang akan dijalankan, antara lain pembangunan kampung haji di Arab Saudi, proyek energi hulu bersama PT Pertamina (Persero), serta proyek waste to energy. Beberapa proyek ini diperkirakan mulai beroperasi pada akhir 2025.

    Terkait dengan proyek waste to energy atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Danantara berencana meluncurkan 33 proyek PSEL di kabupaten/kota Indonesia. Sebanyak 8 proyek di antaranya bakal diluncurkan pada akhir Oktober 2025.

    Adapun, kebutuhan investasi untuk satu titik PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari beserta infrastruktur pendukungnya diestimasikan mencapai Rp2 hingga Rp3 triliun. Dengan demikian, kebutuhan investasi berada di kisaran Rp66 triliun—Rp99 triliun. 

    Namun, pembiayaan PSEL tersebut disebut-sebut tidak hanya bersumber dari Danantara, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan swasta maupun BUMD. Danantara turut memastikan proses pemilihan mitra akan dilakukan secara terbuka melalui mekanisme tender.

    Di sisi lain, Pandu menyatakan bahwa Danantara juga berupaya meningkatkan likuiditas di pasar saham yang saat ini rerata nilai perdagangan harian berada di kisaran US$1 miliar, tertinggal dari India yang mencapai US$10 hingga US$11 miliar.

    “Kami membutuhkan pasar modal yang kuat agar private market bisa masuk, karena pasar saham merupakan sarana untuk mengalirkan kembali modal tersebut,” ucapnya.

    Hal itu menegaskan kembali pernyataan Pandu Sjahrir pada April 2025 yang menyebut bahwa Danantara Indonesia siap menjadi liquidity provider pasar saham Indonesia.

    Dalam catatan Bisnis, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyambut baik niat Danantara jika ingin menjadi penyedia likuiditas atau liquidity provider. Kendati demikian, saat ini peraturan BEI hanya mengatur Anggota Bursa yang dapat menjadi liquidity provider.

    “Namun, BEI menyambut baik Danantara untuk mendorong dan mendukung Anggota Bursa yang merupakan anak dari BUMN untuk turut serta menjadi liquidity provider, tidak hanya untuk perusahaan lighthouse, tetapi juga untuk saham-saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Liquidity Provider Saham,” kata Nyoman, Senin (23/6/2025).

  • Jemaah Haji-Umrah Kini Tak Perlu Lagi Repot Bawa Uang Tunai ke Tanah Suci – Page 3

    Jemaah Haji-Umrah Kini Tak Perlu Lagi Repot Bawa Uang Tunai ke Tanah Suci – Page 3

    Kerja sama ini sekaligus menjawab tantangan terkait kejahatan digital. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan digital semakin marak, mulai dari pembajakan akun hingga penipuan berbasis deepfake.

    Karena itu, perlindungan identitas digital menjadi sangat penting bagi jamaah yang kini semakin sering menggunakan layanan digital selama perjalanan. Kolaborasi UmrahCash dan VIDA menjawab kebutuhan ini dengan menghadirkan lapisan keamanan biometrik, deteksi manipulasi identitas, dan sertifikat elektronik yang sah secara hukum.

    Head of Enterprise Business Development, Ika Luthfiani, menambahkan bahwa teknologi identitas digital dapat menjadi tameng bagi jamaah. Ia menekankan bagaimana VIDA menggunakan verifikasi biometrik dan deteksi manipulasi identitas untuk mencegah penipuan yang masih tinggi di sektor keuangan digital. Dengan demikian, jamaah bisa merasa lebih aman dan nyaman saat bertransaksi.

     

  • Bandara Dhoho dan YIA Ditarget Layani Haji Paling Lambat 2027

    Bandara Dhoho dan YIA Ditarget Layani Haji Paling Lambat 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Dhoho di Kediri dan Yogyakarta International Airport (YIA) digadang-gadang akan menjadi bandara keberangkatan haji dengan target operasional pada 2026 atau paling lambat pada musim haji 2027. 

    Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo mengungkapkan bahwa pihaknya memang tengah mengkaji pembukaan bandara untuk embarkasi haji, termasuk di Dhoho. 

    “Tim kami juga sudah melakukan site visit ke Dhoho beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan, melakukan evaluasi dan penilaian terkait feasibility,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025). 

    Puji menjelaskan bahwa pemilihan bandara haji di Kediri ini bukan memindahkan bandara haji di Surabaya, melainkan menambah jumlah pintu keberangkatan menuju Tanah Suci. 

    Dhoho dipilih, lanjut Puji, mengingat volume jemaah haji melalui Surabaya sudah terlampau tinggi sehingga perlu adanya tambahan bandara haji. 

    “Karena load embarkasi Surabaya sangat tinggi,” lanjut Puji. 

    Di samping Dhoho, pihaknya juga tengah membidik bandara di Kulon Progo—YIA—untuk turut andil dalam embarkasi haji. 

    Sama halnya dengan di Kediri, pemerintah juga telah melakukan peninjauan ke YIA untuk memastikan kesiapan bandara tersebut dalam rangka mendukung operasional embarkasi haji di wilayah Yogyakarta. 

    Sementara soal implementasi, Puji menyampaikan bahwa keberangkatan melalui YIA ditargetkan paling cepat pada musim haji 1447 H atau 2026, dan paling lambat pada musim haji 1448 H atau 2027 mendatang. 

    “Soal implementasi target paling lambat musim haji 1448H [2027 M]” tambahnya. 

    Adapun, mulai penyelenggaraan haji tahun 2026, tanggung jawab pelaksanaan haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan bahwa penetapan bandara embarkasi haji sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah. 

    Jika terdapat permohonan atau usulan penambahan bandar udara embarkasi, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas di bandar udara untuk memastikan kesesuaian dengan standar pelayanan jemaah haji. 

    Lukman juga menegaskan bahwa penetapan bandar udara embarkasi haji tidak hanya ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas bandar udara, termasuk kesiapan Custom, Immigration dan Quarantine (CIQ), tetapi juga memperhatikan syarat minimal yaitu mampu melayani 4.000 orang jemaah serta ketersediaan asrama haji. 

    “⁠Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan seluruh operasional penerbangan haji dan umrah berjalan sesuai regulasi dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah,” ujar Lukman.

    Sementara itu, General Manager Bandar Udara Kediri I Nyoman Noer Rohim menyampaikan saat ini PT Angkasa Pura Indonesia sedang dalam proses pemenuhan persyaratan Bandara Kediri sebagai Bandara Internasional. 

    “Adapun, secara fasilitas, Bandar Udara Kediri memiliki spesifikasi yang mumpuni dan sudah siap untuk melayani penerbangan haji dan umrah,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025)

  • Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkuat sinergi dengan berbagai kampus Islam untuk mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

    Upaya ini diwujudkan melalui dukungan produk dan layanan perbankan kepada Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam rangkaian Synergy Roadshow 2025 region Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam merupakan bagian penting dari upaya Bank Muamalat untuk menguatkan fondasi ekonomi syariah dari lingkungan akademik.

    “Pendidikan adalah investasi besar untuk membentuk bangsa yang bermartabat dan mulia di masa depan. Kami memahami pentingnya pendidikan Islam yang berkualitas sebagai perwujudan maqashid syariah, yakni menjaga kecerdasan dan keberlanjutan generasi,” ujar Imam.

    Dalam sinergi tersebut, Bank Muamalat memberikan fasilitas layanan akun virtual dan tabungan untuk Unismuh Makassar, serta layanan akun virtual dan co-branding kartu ATM bagi Yayasan Wakaf UMI.

    Kemitraan tidak berhenti pada penyediaan layanan perbankan, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi antara sektor pendidikan, sosial dan keuangan.

    “Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung. Keduanya memiliki fondasi nilai Islam yang sama untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia,” katanya.

    Imam menerangkan Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia, memiliki ekosistem lengkap yang mendukung sektor pendidikan.

    Mulai dari Muamalat Institute untuk pelatihan dan pengembangan SDM, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, hingga Baitulmaal Muamalat (BMM) yang berperan sebagai lembaga amil zakat dan nazir wakaf nasional.

    Rektor Unismuh Makassar Abd Rakhim Nanda menyambut baik kolaborasi ini karena sejalan dengan misi kampus dalam mencetak lulusan berkualitas melalui interaksi positif dengan mitra strategis.

    “Kolaborasi kita mendukung pendidikan Islam insya Allah melahirkan manfaat yang berkelanjutan. Unismuh percaya ilmu, teknologi dan ukhuwah adalah sarana memajukan peradaban menuju masyarakat sejahtera,” ujarnya.

    Sementara, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Masrurah Mokhtar menilai kerja sama tersebut mencerminkan semangat inovasi dan kepeloporan dari dua institusi yang sama-sama menjadi pionir di bidangnya.

    “Semoga semangat pelopor dan inovator membuat sinergi ini semakin erat dan produktif. Selama ikhtiar ditujukan untuk kemajuan dan kemuliaan masyarakat, hasilnya insya Allah membawa keberkahan,” kata Masrurah.

    Adapun Kegiatan Synergy Roadshow 2025 merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat untuk memantau kinerja bisnis tujuh region Bank Muamalat di lima kota besar, dengan Makassar sebagai penutup rangkaian setelah Jakarta, Medan, Semarang dan Surabaya.

    Forum tersebut menjadi ajang komunikasi langsung antara manajemen pusat dengan pimpinan cabang di daerah untuk memperkuat arah strategi dan menumbuhkan semangat optimisme.

    Sepanjang semester pertama 2025, refocusing bisnis Bank Muamalat pada segmen ritel menunjukkan hasil positif.

    Pembiayaan konsumer tumbuh mencapai Rp3,4 triliun, dengan peningkatan signifikan pada produk Prohajj Plus, multiguna, KPR iB Hijrah, dan Solusi Emas Hijrah.

    Per 30 Juni 2025, total pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp17,5 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp44,8 triliun, dengan total aset Rp60,6 triliun, dan laba sebelum pajak Rp10,8 miliar.

    “InsyaAllah transformasi bisnis yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami bertekad menumbuhkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan,” ungkap Imam.

    Selain penguatan kinerja bisnis, Bank Muamalat juga tengah menginternalisasi lima simpul maqashid syariah dalam aktivitas perbankannya, mencakup peningkatan iman, perlindungan terhadap jiwa dan lingkungan (people and planet), peningkatan kecerdasan finansial, keberlanjutan generasi melalui ekonomi hijau, serta peningkatan kesejahteraan umat.

    “Itulah sebabnya kami meneguhkan visi baru ‘Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah’. Visi ini menjadi kompas penuntun Bank Muamalat untuk mencapai maqashid syariah dan kembali ke khittah,” kata Imam.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi!

    Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi!

    Jakarta –

    Wacana proyek LRT Bandung kembali mengemuka. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membahas permasalahan proyek tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada sebuah pertemuan Jumat 3 Oktober 2025 kemarin.

    Rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara Dudy dan Dedi. Kementerian Perhubungan, tegas Dudy, akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

    Selain LRT Bandung, keduanya juga bicara soal penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya, hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata.

    Selain itu, dibahas pula beberapa masalah pada transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

    Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat. Sementara itu Husein dibuka untuk rute penerbangan tertentu.

    “Sejak Juli 2025, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller. Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan Umrah dan Angkutan Haji,” papar Dudy.

    (acd/acd)