Xcloud.id

Topik: haji

  • 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset Index Politica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5% setelah satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.

    Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyebut sektor energi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Kementerian ESDM ini sangat vital. Banyak programnya belum terekspos, padahal berperan besar menjaga devisa dan memperkuat APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Fadhly menilai program B40 Biodiesel yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.

    “Program ini menghemat sekitar Rp147 triliun. Jika ditingkatkan ke B45, potensi efisiensinya mencapai Rp197 triliun, dan bila mencapai B50, dampaknya terhadap neraca perdagangan dan APBN akan lebih besar lagi,” katanya.

    Menurutnya, program ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penghematan impor bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas fiskal.

    Selain itu, Bahlil juga dinilai berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya tidak produktif.

    “Program revitalisasi sumur minyak yang dianggap tidak ekonomis ini berhasil meningkatkan lifting nasional,” ujar Fadhly.

    Program biodiesel dan bioetanol, lanjut Fadhly, sejalan dengan agenda transisi energi dan komitmen Net Zero Emission 2060.

    “Program biofuel seperti B40 dan rencana E10 bensin bukan hanya pro lingkungan, tapi juga pro rakyat. Program ini memperkuat ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.

    Fadhly menyebut keberhasilan program-program tersebut ikut berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

    “Sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kinerja ESDM memberi dampak nyata terhadap fiskal, lingkungan, dan stabilitas harga energi,” ujarnya.

    Tujuh Menteri Paling Dikenal Publik

    Dalam survei yang sama, masyarakat diminta menyebut nama menteri yang paling dikenal (top of mind). Hasilnya, tujuh menteri menempati posisi teratas:

    Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan – program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI.
    Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.
    Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Menteri Pertahanan – program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.
    Dr. Wihaji, Menteri BKKBN – penurunan angka stunting balita.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – revitalisasi irigasi dan bendungan.
    Dr. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian – program swasembada beras dan jagung.
    Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama – penurunan biaya haji.

    Sebanyak 87,5% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri. Faktor utama yang memengaruhi persepsi publik mencakup keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).

    Fadhly menegaskan, hasil survei ini menjadi barometer bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    “Kinerja sektor energi yang kuat, efisiensi fiskal, dan dorongan pada energi bersih menjadi kombinasi yang memperkuat kepercayaan publik. Ini fondasi penting menuju kedaulatan energi Indonesia,” tutupnya.

  • ASN Kemenag di Situbondo Tipu Calon Haji Pakai Modus Percepatan Berangkat ke Mekkah

    ASN Kemenag di Situbondo Tipu Calon Haji Pakai Modus Percepatan Berangkat ke Mekkah

    JAKARTA – Penyidik Satreskrim Polres Situbondo, Jawa Timur, mengungkap dugaan kasus penipuan modus pengurusan percepatan pemberangkatan calon haji yang dilakukan ASN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama setempat.

    Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan  mengatakan tersangka inisial MH (54), PNS di KUA itu langsung dilakukan penahanan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Unit III/Tipikor Polres setempat.

    “Yang bersangkutan diduga memanfaatkan jabatannya untuk meyakinkan para korban calon haji agar menyerahkan sejumlah uang dengan janji bisa mempercepat keberangkatan ke Tanah Suci Mekkah,” ujarnya dilansir ANTARA, Rabu, 14 Oktober.

    Kepada penyidik, lanjut AKP Agung, tersangka menjanjikan percepatan pemberangkatan haji dengan imbalan uang puluhan juta rupiah.

    Tersangka meminta uang sebesar Rp53 juta dari korban calon jamaah haji berinisial A dan Rp44 juta dari korban inisial S dengan dalih untuk mengurus administrasi ke Kementerian Agama di Surabaya, serta membayar pelunasan keberangkatan haji.

    “Total kerugian yang dialami kedua korban calon haji itu mencapai Rp97 juta. Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sembilan lembar kuitansi bermaterai dengan nominal bervariasi,” kata AKP Agung Hartawan.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan PNS Kantor Urusan Agama (KUA) itu, tersangka dijerat dengan Pasal 378 dan/atau 372 Jo 65 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

    Sampai saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

  • Cerita Citra, Ibu Dua Anak yang Bangkit Lewat Dapur MBG di Banyuwangi Surabaya 15 Oktober 2025

    Cerita Citra, Ibu Dua Anak yang Bangkit Lewat Dapur MBG di Banyuwangi Surabaya 15 Oktober 2025

    Cerita Citra, Ibu Dua Anak yang Bangkit Lewat Dapur MBG di Banyuwangi
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Hari beranjak sore saat Citra Erlina (34), warga Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur mengupas wortel bersama rekan-rekan kerjanya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Blimbingsari, Rabu (15/10/2025).
    Mengenakan masker, celemek dan sandal khusus, Citra dengan tenang dan telaten membersihkan wortel yang akan digunakan untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG) keesokan paginya. 
    Ibu dua anak itu membuka ceritanya dengan hamdalah, mengucap rasa syukur karena ia dapat menjadi bagian dari 47 relawan yang melayani 34 sekolah di Kecamatan Blimbingsari dan sekitarnya itu.
    “Sebelumnya saya bekerja sebagai kasir di koperasi simpan pinjam. Berhenti lama karena punya anak kecil, lalu melamar di sini,” kata Citra sembari terus mengupas wortel.
    Ia memilih bekerja sebagai relawan MBG di SPPG yang berada di bawah naungan yayasan Kemala Bhayangkarari tersebut karena jaraknya yang dekat dari rumahnya.
    Di sana, ia mendapatkan tugas di divisi persiapan bahan yang biasanya bekerja mulai jam 14.00 WIB hingga 22.00 WIB.
    “Kendala di awal karena pengenalan alat saja. Tidak terbiasa, tapi sekarang sudah bisa,” tuturnya.
    Citra menuturkan bahwa ia menjalani pekerjaan dengan gembira. Sebab, dari sana jugalah perekonomian rumah tangganya terangkat.
    Ia yang sebelumnya ibu rumah tangga kini berpenghasilan dan dapat membantu suaminya yang bekerja sebagai distributor makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya.
    “Gajinya per bulan lebih dari Rp 3 juta,” ujarnya. 
    Nilai yang menurutnya cukup besar dan sangat membantu ia dan suaminya menghidupi kedua anak mereka yang kini duduk di kelas 6 SD dan kelas 1 SD.
    Dari program MBG, ia merasa dapat menghidupkan mimpinya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam mendukung anak-anak mereka meraih mimpinya kelak.
    “Semoga program MBG bisa berlangsung terus,” ucapnya. 
    Menurut mitra SPPG Polri Blimbingsari Banyuwangi, Ali Mansur, Citra merupakan salah satu contoh
    multieffect
    dari hadirnya program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
    Sebab, dari program tersebut, SPPG merekrut relawan dari wilayah sekitar, begitu juga dengan SPPG Polri Blimbingsari Banyuwangi yang bahkan menarik antusiasme tinggi dari lingkungan sekitar.
    “Pelamarnya mencapai 150, dan kami merekrut 47 emak-emak di lingkungan sekitar, di samping 3 karyawan terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan. Efek (rekrutmen) luar biasa untuk ekonomi di wilayah ini,” tutur pria yang akrab disapa Haji Ali tersebut.
    Sebanyak 47 orang yang diterima sebagai relawan, katanya, telah melalui proses seleksi yang ketat oleh panitia penerimaan SPPI melibatkan Polresta Banyuwangi.
    Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) menjadi syarat yang harus disertakan. 
    Selain itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan di tempat oleh seksi kedokteran dan kesehatan (dokkes) untuk memastikan kesehatan relawan yang nantinya akan berdampak pada kondisi dapur.
    “Mekanisme dobel. Selain memenuhi persyaratan administratif, kita uji juga. Mudah-mudahan ini menjadi
    role model
    antisipasi kejadian tidak diinginkan seperti keracunan,” ujarnya.
    Sebab, pekerjaan relawan juga tidak mudah. Mereka berbagi tugas dalam penyiapan MBG di dapur SPPG yang beroperasi selama 24 jam, kecuali hari Minggu.
    Setiap harinya, mereka masuk secara bertahap sesuai divisi secara estafet, mulai dari jam 12.00 WIB di mana divisi pencucian ompreng dan alat masak mulai masuk, dilanjutkan divisi persiapan bumbu yang mulai masuk pukul 16.00 WIB.
    Nantinya, pukul 02.00 WIB, relawan yang bertugas di divisi memasak akan masuk, didukung divisi pemorsian yang masuk pukul 04.00 WIB.
    Divisi pendistribusian akan mulai bekerja sebelum ompreng atau
    food tray
    MBG disalurkan ke sekolah-sekolah yang dibagi dalam dua sesi, yaitu pukul 07.00 WIB untuk kelas SD, dan pukul 09.00 WIB untuk SMP-SMA, begitu setiap harinya.
    Haji Ali menuturkan, dengan semangat yang dijunjung para relawan, yayasan Kemala Bhayangkarari juga mengapresiasi dengan memperhatikan kesejahteraan relawan.
    “Gajinya kisaran Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan. Ini efeknya luar biasa untuk perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.
    Melihat multi efek yang ditimbulkan, Ali berharap program MBG bisa terus berjalan dengan baik dan benar, berkesinambungan serta berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesal Pengendara Motor Naik Trotoar, Pria di Kramat Jati Keluarkan Ular Piton 4 Meter Megapolitan 15 Oktober 2025

    Kesal Pengendara Motor Naik Trotoar, Pria di Kramat Jati Keluarkan Ular Piton 4 Meter Megapolitan 15 Oktober 2025

    Kesal Pengendara Motor Naik Trotoar, Pria di Kramat Jati Keluarkan Ular Piton 4 Meter
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aksi seorang pria bernama Subadri yang menaruh ular di trotoar Jalan Haji Bokir Bin Djiun, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, viral di media sosial.
    Ular yang diduga berjenis piton itu sontak menarik perhatian para pengendara yang melintas dan sempat membuat warga berhenti untuk mengabadikan momen tersebut.
    Subadri mengaku tidak bermaksud menakuti pengguna jalan. Ia menjelaskan, niat awalnya hanya ingin menjemur ular peliharaannya, kegiatan yang rutin dilakukan setiap pagi atau sore hari.
    “Sebenarnya lagi jemur ular saja, bukan menakut-nakuti pengendara, tapi lama-lama kesel banyak motor naik trotoar,” ujar Subadri saat ditemui, Rabu (15/10/2025).
    Menurut dia, para pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar sudah beberapa kali diperingatkan agar turun ke jalan, namun tidak diindahkan.
    Karena kesal, ia akhirnya mengeluarkan ular peliharaannya untuk menakut-nakuti agar mereka tidak lagi melintas di trotoar.
    “Itu kan jalan macet tapi motor jalan di trotoar tapi enggak mau turun, akhirnya saya keluarin. Maksud saya cuma biar pada turun ke jalan aja bukan di trotoar,” jelasnya.
    Subadri menambahkan, dirinya memang sudah lama menyukai ular dan memeliharanya sejak kecil.
    Ular yang ia keluarkan saat kejadian merupakan jenis piton sepanjang empat meter yang sudah dipelihara selama 13 tahun.
    “Piton panjang empat meter, punya empat tapi yang kecil, nah yang kemarin itu sudah dipelihara sekitar 13 tahun,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transisi, Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan Komitmen Berikan Layanan Terbaik

    Transisi, Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan Komitmen Berikan Layanan Terbaik

    Pamekasan (beritajatim.com) – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dipastikan menjadi bagian terpisah dari Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian pada pemerintah eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, bertugas melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kementerian tersebut merupakan peningkatan dari Badan Penyelenggara Haji dan peleburan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari Kemenag RI, pada 26 Agustus 2025. Sekalipun saat ini masih dalam tahap transisi menuju pemisahan sepenuhnya.

    “Hingga saat ini masih dalam tahap transisi, dan masih belum ada serah terima secara resmi antara Kemenag RI dengan Kementerian Haji dan Umrah,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, Rabu (15/10/2025).

    Tidak hanya itu, pihaknya juga komitmen untuk selalu menjalin koordinasi intens pada masa transisi. “Tentu kami selalu siap mendukung transisi ini, guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

    Sebelumnya Kepala Kemenag Pamekasan, Mawardi juga menyampaikan komitmen sebagai bagian dari pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk urusan haji dan umrah. “Saat ini masih transisi dan belum resmi ada serah terima, sejauh ini kami juga masih melayani proses administrasi hingga pasporing untuk calon jemaah haji 2026, termasuk pembatalan dan lainnya,” jelasnya.

    “Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemerintah, kami selalu siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umrah pada 2026 mendatang,” tegas Mawardi.

    Sementara anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari sangat berharap status tersebut dapat meningkatkan sektor pelayanan dan pelaksanaan haji. “Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus lebih baik, sebab penyelenggaraannya sudah dilimpahkan dari Kemenag ke kementerian baru yang secara khusus menangani urusan haji dan umrah,” tegasnya.

    “Artinya peralihan kelembagaan ini harus segera dilakukan, tentunya dengan cara efektif dan efisien mengingat tahapan pelaksanaan ibadah haji sudah dimulai. Sehingga harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga, baik di pusat maupun di daerah,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Beli Bensin Pertamina Lebih Hemat di Hari Senin dan Jumat, Kok Bisa?

    Beli Bensin Pertamina Lebih Hemat di Hari Senin dan Jumat, Kok Bisa?

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga memberikan promo potongan harga untuk bensin Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex. Harganya lebih murah setiap pembelian bensin dilakukan pada hari Senin dan Jumat.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan Pertamina Patra Niaga menyiapkan beragam promo mulai dari potongan harga langsung lebih hemat pembelian BBM, bonus poin, hingga e-voucher dan cashback e-wallet, serta kesempatan memenangkan undian MyPertamina Tebar Hadiah Tahun 2025.

    Promo Hemat yang berlangsung di bulan Oktober:

    – I Like Monday: Awal pekan jadi lebih hemat! Ada potongan pembelian BBM Rp 300/liter untuk setiap pembelian Pertamax dan Pertamax Turbo berlaku setiap hari Senin minimal transaksi Rp 30.000.

    – Thank God It’s Fuel Day : Hari Jumat lebih seru dengan diskon Rp 300/liter untuk Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex minimal transaksi Rp 250.000.

    – Bonus Akhir Pekan : Setiap Sabtu, konsumen yang membeli Pertamax Series dan Dex Series akan langsung mendapatkan double points yang masuk ke MyPertamina untuk dapat ditukarkan.

    Masyarakat dapat mengecek daftar SPBU yang sudah terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina di mypertamina.id/spbu. Untuk informasi lebih lanjut terkait promo, masyarakat dapat mengunduh aplikasi MyPertamina, mengakses website mypertamina.id, mengikuti media sosial @mypertamina dan @pertaminapatraniaga, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135.

    Roberth menambahkan Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh pengguna setia MyPertamina untuk segera menukarkan poin yang dimiliki. Jangan sampai kesempatan ikut serta dalam program MyPertamina Tebar Hadiah 2025 pengundian periode 3 terlewat begitu saja, karena periode ini akan segera ditutup pada 31 Oktober 2025.

    “Cukup dengan membuka aplikasi MyPertamina, mengecek jumlah poin, lalu menukarkannya menjadi kupon undian, masyarakat sudah bisa memperebutkan hadiah menarik. Mulai dari perjalanan Haji untuk dua orang, mobil Honda HR-V, motor Vespa, hingga iPhone terbaru, semua bisa jadi milik Anda, karena semangat kami, Se-Indonesia Bisa Menang!” ujar Roberth.

    (riar/rgr)

  • Maju Mundur KPK Menetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024

    Maju Mundur KPK Menetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji terus bergulir, namun hingga kini belum menemukan titik terang dalam penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah pihak mulai dari biro travel haji hingga asosiasi penyelenggara umrah.

    Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan dugaan pelanggaran dalam pembagian kuota haji yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Indonesia awalnya mendapat jatah 221.000 kuota haji. Jumlah itu kemudian bertambah 20.000 kuota setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud. Tambahan kuota ini terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Sesuai regulasi, pembagian kuota haji seharusnya terdiri dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Namun, KPK mendeteksi bahwa kuota justru dibagi 50:50 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Menteri Agama.

    Yaqut telah diperiksa oleh KPK pada 7 Agustus 2025 sebagai saksi. Usai diperiksa, dia enggan menjelaskan isi pemeriksaan kepada media. Sehari setelahnya, Jumat (8/8/2025), KPK resmi menaikkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan Umum (Sprindik Umum).

    Yaqut kembali diperiksa pada Senin (1/9/2025) dalam upaya memperdalam penyidikan. Tak hanya itu, penyidik KPK juga menggeledah rumahnya di Jakarta Timur dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

    Penggeledahan juga dilakukan di rumah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama. Dari hasil tersebut, penyidik turut mengamankan satu unit mobil Innova Zenix.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK telah mencegah tiga nama untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM); dan Ishfah Abidal Aziz (IAA), mantan staf khusus Menteri Agama.

    Lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah tokoh penting lainnya yakni mantan Bendahara Amphuri, Tauhid Hamdi; Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief; Wasekjen Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyanthry; mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro.

    KPK juga mengendus praktik jual-beli kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa kuota haji khusus dibanderol antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Bahkan, untuk jalur furoda, tarifnya bisa mencapai Rp1 miliar per orang.

    “Informasi yang kami terima, kuota haji khusus bisa di atas Rp100 jutaan, bahkan hingga Rp200–Rp300 juta. Jalur furoda bahkan hampir menyentuh Rp1 miliar,” ujar Asep, Senin (25/8/2025).

    Asep menyebut, selisih dari penjualan tersebut disetorkan oleh biro travel kepada oknum di Kementerian Agama, dengan nominal mencapai USD2.600 hingga USD7.000 per kuota — setara Rp40,3 juta hingga Rp108 juta.

    Dari hasil pemeriksaan, KPK telah menerima dana hampir Rp100 miliar dari berbagai asosiasi dan biro travel haji yang diduga terlibat dalam perkara ini.

    “Kalau ratusan miliar mungkin belum, tapi kalau puluhan miliar sudah. Mendekati Rp100 miliar, ada,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

    Meski telah memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah aset, KPK belum menetapkan satu pun tersangka. Setyo menyebut, penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

    “Soal penetapan tersangka itu soal waktu saja,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa penyidik masih melengkapi konstruksi perkara dengan memanggil saksi-saksi lain dan mengumpulkan bukti tambahan.

    “Masalah lain tidak ada. Penetapan tersangka itu harus disertai dokumen lengkap. Penyidik masih bekerja dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa,” jelasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyatakan bahwa penetapan tersangka akan segera diumumkan.

    “Sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu. Tidak lama lagi akan diumumkan,” katanya, Kamis (18/9/2025).

    Budi menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam proses penyidikan. Ia memastikan bahwa tim penyidik bekerja secara progresif.

    “Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji tahun 2023–2024, tidak ada keraguan sedikit pun dari KPK,” tegas Budi, Selasa (14/10/2025).

    Sampai saat ini, KPK masih terus menyurati pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan.

  • Pengurus dan kader PKB hadir dalam aksi solidaritas di halaman Trans7

    Pengurus dan kader PKB hadir dalam aksi solidaritas di halaman Trans7

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut hadir dalam aksi solidaritas bersama ribuan santri, alumni, serta kader Nahdlatul Ulama (NU) di halaman atau depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu.

    Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto yang hadir langsung di lokasi, menegaskan keikutsertaan PKB dalam aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap para ulama dan pesantren.

    “Aksi ini merupakan wujud solidaritas PKB terhadap para ulama dan pesantren, tempat di mana PKB berakar dan tumbuh,” ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut dia mengatakan PKB tidak bisa tinggal diam ketika muruah para ulama dilecehkan. Terlebih, kata dia, PKB lahir dari rahim para kiai, sehingga pembelaan terhadap kehormatan mereka adalah bagian dari jati diri partai.

    “PKB lahir dari rahim para kiai, maka ketika muruah ulama dilecehkan, kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar aksi, melainkan panggilan nurani untuk menjaga kehormatan guru-guru kami,” katanya.

    Ia juga mengatakan membela kiai bukan hanya mengenai loyalitas terhadap guru spiritual, melainkan bentuk penghormatan terhadap akar peradaban dan moral bangsa.

    “Bagi PKB, membela kiai adalah menjaga kehormatan bangsa,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 viral karena dinilai tidak mendidik dan melecehkan martabat ulama, yakni terhadap kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Anwar Manshur.

    Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dalam keterangan video mengatakan pihaknya meminta maaf terhadap konten di program “Xpose Uncensored” tersebut.

    “Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Manshur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, santri, dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo,” kata Andi.

    Ia melanjutkan, ”Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi dari pihak luar. Namun, kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Manshur pada Senin (13/10) malam.”

    Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memberikan sanksi penghentian sementara pada program siaran “Xpose Uncensored”.

    “KPI menilai telah terjadi pelanggaran atas pasal 6 Peraturan Perilaku Penyiaran (P3) KPI 2012, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Standar Program Siaran (SPS) KPI 2012,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bina Marga DKI bangun “speed table” di Fatmawati Raya

    Bina Marga DKI bangun “speed table” di Fatmawati Raya

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Bina Marga DKI membangun “speed table” atau perangkat lalu lintas yang dirancang untuk mengurangi kecepatan kendaraan sehingga menjamin keamanan pengendara saat melintasi kawasan Fatmawati Raya.

    “Pembuatan ‘speed table’ diharapkan efektif mengurangi kecepatan kendaraan, meningkatkan keamanan pengendara dan penyeberang jalan,” kata Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal di Jakarta, Rabu.

    Rifki mengatakan, pembangunan “speed table” dilakukan di belokan Jalan Fatmawati Raya ke arah Jalan RA Kartini (Stasiun MRT Fatmawati).

    Kemudian di Jalan Fatmawati Raya (dari Haji Nawi) ke Jalan TB Simatupang (arah Citos) dan di Jalan RA Kartini-Jalan Fatmawati Raya (belokan ke utara arah H Nawi).

    Selain itu, pada pekan depan akan dilakukan pembuatan “speed table” di simpang Jalan TB Simatupang-Jalan Fatmawati (belokan arah RS Fatmawati).

    “Ketinggian ‘speed table’ disesuaikan dengan level trotoar yang ada sehingga penyeberang jalan juga dapat dengan nyaman melintasi ‘zebra cross’,” ujarnya.

    Sebelum pelaksanaan pengerjaan, menurut dia, sudah dilakukan koordinasi dengan petugas lalu lintas setempat.

    Camat Cilandak Djaharuddin mengimbau kepada pengendara kendaraan bermotor ataupun pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas.

    Ia berharap dengan adanya “speed table” tersebut dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik pejalan kaki maupun pengendara yang melintas.

    “Saya yakin pembangunan tersebut semata-mata hanya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkembangan Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami Fasilitas Didapat Jemaah Haji Khusus dari PIHK – Page 3

    Perkembangan Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami Fasilitas Didapat Jemaah Haji Khusus dari PIHK – Page 3

    Hingga kini, KPK masih menunggu hitungan kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi kuota tambahan tersebut dari BPK RI.

    Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.