Xcloud.id

Topik: haji

  • Bank Muamalat gandeng Galeri24 sebagai mitra baru dalam pemasokan emas

    Bank Muamalat gandeng Galeri24 sebagai mitra baru dalam pemasokan emas

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menambah satu mitra baru yang menjadi pemasok emas yaitu PT Pegadaian Galeri Dua Empat (Galeri24) guna memenuhi permintaan pemesanan produk emas melalui pembiayaan Solusi Emas Hijrah.

    Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa perusahaannya berusaha memfasilitasi peningkatan animo nasabah dan masyarakat untuk memiliki emas batangan.

    Apalagi, tingginya animo tersebut didukung peningkatan literasi keuangan masyarakat terhadap lindung nilai aset dari inflasi ditambah tren harga emas yang terus naik.

    “Oleh karena itu, kami menambah mitra pemasok emas batangan agar nasabah memiliki opsi beragam. Insya-Allah mitra yang kami gandeng pun amanah,” kata Ricky.

    Emas batangan Galeri 24 telah disertifikasi sesuai SNI 8880:2020 yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Selain itu, emas batangan Galeri 24 mudah dijual kembali, memberikan fleksibilitas bagi pemiliknya untuk mencairkan kapan saja.

    Jika dibandingkan posisi September 2024, pembiayaan emas Bank Muamalat tumbuh signifikan, mencapai lebih dari Rp460 miliar pada September 2025.

    Dari total lebih setengah ton booking emas oleh nasabah per September tahun ini, hampir 28 persen di antaranya merupakan emas dari Galeri 24.

    Ricky mengaku bersyukur pembiayaan emas menunjukkan pertumbuhan positif. Hal tersebut sejalan dengan transformasi bisnis yang sedang Bank Muamalat akselerasi di lini konsumer ritel.

    “Kami berharap pembiayaan emas Bank Muamalat memudahkan masyarakat merencanakan dan mencapai tujuan keuangannya sesuai prinsip syariah, misalnya untuk persiapan dana pendidikan anak, persiapan biaya perjalanan ibadah haji atau umrah, maupun sebagai dana darurat,” kata Ricky.

    Nasabah dapat mengajukan pembiayaan emas Solusi Emas Hijrah melalui kantor cabang Bank Muamalat terdekat atau melalui aplikasi mobile banking Muamalat Digital Islamic Network (Muamalat DIN).

    Adapun pengajuan pembiayaan emas melalui Muamalat DIN masih bersifat pilot project hingga akhir tahun ini. Selain KTP, nasabah perlu menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengajuan pembiayaan emas dengan nilai di atas Rp50 juta.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lagi Enak Bersatu, Lagi Susah Kabur

    Lagi Enak Bersatu, Lagi Susah Kabur

    GELORA.CO  – Bos perusahaan sawit Surya Darmadi menyindir anak buahnya Tovariga Triaginta dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi perkebunan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau periode 2004-2022.

    Sidang yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025) beragenda mendengar keterangan saksi.

    Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi. Para saksi yang dihadirkan bekerja di bidang keuangan PT Ceria Prima dan PT Duta Palma.

    Dalam kasus ini duduk sebagai terdakwa 7 korporasi milik Surya Darmadi.

    Lima perusahaan yakni PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani diwakili Tovariga Triaginta Ginting.

    Selanjutnya dua perusahaan lainnya PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific (dahulu PT Darmex Pacific) diwakili Surya Darmadi. 

    Dalam sidang, Tovariga Triaginta melalui kuasa hukum perusahaan mengaku tak bisa lagi hadir di persidangan karena orang tuanya sakit.

    “Izin Yang Mulia untuk persidangan hari ini dan selanjutnya itu, mohon izin menunjuk kuasa untuk mewakili 5 terdakwa. Dikarenakan Pak Tova diminta keluarga untuk pulang ke Medan karena orangtua sakit,” kata kuasa hukum Handika dalam persidangan.

    Handika mengatakan saat ini sudah ada pengganti Tova untuk mewakili 5 korporasi.

    Baca juga: Sidang Korupsi Lahan Sawit Rp 73 Triliun, Surya Darmadi Curhat Kebun dan Rumahnya Disita Kejagung

    “Pak Iwan Surya Wiryawan posisinya direksi di PT Delima Muda Nusantara, itu group Duta Palma juga,” jelas Handika.

    Kuasa hukum lalu memberikan surat kuasa ke majelis hakim dan penuntut umum.

    Kemudian Iwan Surya Wiryawan duduk mewakili PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani sebagai terdakwa.

    Saat persidangan hendak dimulai, Surya Darmadi yang hadir secara daring menjelaskan posisi Tovaringga yang sebenarnya.

    “Pak Tova mengundurkan diri kita tegas saja. Nggak usah dia pulang Medan, dia mengundurkan diri. Tegas saja dia mengundurkan diri,” jelas Surya Darmadi.

    Surya Darmadi lalu menyinggung kondisinya saat ini ditinggal para karyawannya.

    “Yang Mulia, Pak Tova dia takut, mengundurkan diri, saya mau cari pengganti Pak Tova itu tidak mudah, karena beberapa PT atas nama dia, jadi dengan kondisi ini, kalau lagi enak bersatu, kalau lagi susah kabur,” ungkapnya.

    Surya Darmadi merupakan bos perusahaan sawit, PT Duta Palma Group.

    Surya Darmadi dihukum 16 tahun penjara dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang lahan perkebunan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau periode 2004-2022.

    Dalam perkara tersebut Surya Darmadi juga dihukum membayar uang pengganti Rp 2,2 triliun dan membayar kerugian perekonomian negara Rp 39,7 miliar.

    Hakim mengatakan fakta-fakta hukum membuktikan Surya Darmadi mendapatkan keuntungan dari PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani Minus, dan PT Palma Satu, sebesar Rp 2,2 triliun yang di dalamnya termasuk tidak menerapkan sawit plasma rakyat 20 persen senilai Rp 556 miliar. 

    Perusahaan sawit Surya Darmadi tidak membayar kepada negara terhadap kegiatan perkebunan dan belum memiliki HGU.

    Korporasi Bersekongkol

    Saat ini, korporasi yang terafiliasi dengan Surya Darmadi disidangkan terkait kasus yang sama.

    PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific didakwa bersekongkol dengan Bupati Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman untuk membuka lahan perkebunan sawit. 

    Menurut Jaksa PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Panca Agro Lestari mendapat izin lokasi perkebunan kelapa sawit dari Bupati Indragiri Hulu Haji Raja Thamsir Rachman. 

    Padahal, perusahaan tersebut tak memiliki izin prinsip serta lahannya berada di kawasan hutan.

    “Lahan yang diberikan izin lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan,” kata jaksa dalam sidang dakwaan di persidangan PN Tipikor Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Tak hanya itu jaksa juga menyebut ketujuh korporasi tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

    Meskipun tak memenuhi persyaratan, mereka tetap mendapat izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit dari Haji Raja Thamsir Rachman.

    Atas perbuatan tersebut para terdakwa dianggap sudah memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi.

    Berikut keuntungan yang diperoleh korporasi:

    PT Palma Satu, Rp 1,4 triliun dan 3.288.924 dolar AS.

    PT Seberida Subur, Rp 734 miliar dan Rp 116.553,36 dolar AS. 

    PT Banyu Bening Utama, Rp 1.6 triliun dan 429.624 dolar AS.

    PT Panca Agro Lestari, Rp 877 miliar dan 1.580.200 dolar AS. 

    PT Kencana Amal Tani, Rp 2,4 triliun dan 2.468.556 dolar AS.

    Akibat perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 dan sebesar 7.885.857,36 dolar AS.

    “Atau setidaknya setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana laporan BPKP Nomor PE03 tanggal 25 Agustus 2022,” jelas JPU. 

    Jaksa juga menyebutkan perbuatan terdakwa telah merugikan perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.

    “Atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM tanggal 24 Agustus 2022,” tandasnya. 

    Perbuatan para terdakwa tersebut dijerat pidana sesuai Pasal 3 juncto Pasal 20, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Selain itu para terdakwa juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 7, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang junto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. 

  • Panja Haji Komisi VIII Didorong Segera Dibentuk, Bahas Biaya Haji 2026 Nasional 17 Oktober 2025

    Panja Haji Komisi VIII Didorong Segera Dibentuk, Bahas Biaya Haji 2026 Nasional 17 Oktober 2025

    Panja Haji Komisi VIII Didorong Segera Dibentuk, Bahas Biaya Haji 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Nasional (Komnas) Haji mendorong Komisi VIII DPR segera membentuk panitia kerja (panja) haji 2026.
    Pasalnya, salah satu poin krusial yang perlu dibahas adalah terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun depan.
    “Paling krusial tentu menyangkut pembahasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang akan menentukan berapa besar biaya yang akan dibebankan kepada jemaah serta yang akan menentukan sejauh mana kualitas layanan,” ujar Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Jumat (17/10/2025).
    Ia menjelaskan, kesepakatan antara panja Komisi VIII dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan menjadi acuan dikeluarkannya keputusan presiden (keppres) tentang BPIH.
    “Keppres BPIH sebagai landasan pengelolaan keuangan haji pada musim 2026 yang akan dikeluarkan oleh kas BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” ujar Mustolih.
    Di samping itu, panja haji Komisi VIII perlu segera terbentuk, mengingat tahapan pelaksanaan penyelenggaraan haji akan dimulai pada 18 April 2026.
    Pada tanggal tersebut, jadwal penerbangan ibadah haji yang telah dirilis oleh otoritas penerbangan Arab Saudi/ General Authority of Civil Aviation (GACA).
    “Dengan waktu yang makin dekat, maka Komnas Haji mendesak Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 Masehi atau 1447 Hijriah,” ujar Mustolih.
    Panja haji Komisi VIII juga akan membahas hal lain, mulai dari data jemaah yang akan berangkat, pelunasan, manasik, pemeriksaan istitaah kesehatan di Arab Saudi, hingga pemulangan kembali ke Tanah Air.
    Termasuk koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dengan Kemenhaj yang notabenenya baru terbentuk pada pertengahan 2025.
    “Lebih cepat Panja terbentuk akan lebih baik bagi kesiapan penyelenggaraan haji, sebaliknya makin lama pembentukan Panja akan berisiko terhadap layanan haji,” ujar Mustolih.
    Shutterstock/LensLoom Ilustrasi haji 2026.
    Indonesia sendiri mendapatkan kuota haji pada 2026 atau 1447 Hijriah sebanyak 221.000, sama seperti 2025.
    Dari jumah total 221.000 itu, akan dibagi 92 persen atau 203.000 untuk kuota haji reguler. Sedangkan kuota haji khusus mendapatkan 17.000 atau 8 persen.
    “Terkait dengan kuota, kita tetap sekitar 221.000 jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia. 92 persennya untuk jemaah haji reguler, 8 persennya untuk jemaah haji khusus,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam konferensi pers, Selasa (30/9/2025).
    “Artinya ada sekitar 203.000 untuk reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17.000 untuk jemaah haji khusus,” sambungnya.
    Pada musim haji tahun depan, terdapat dua perusahaan penyedia layanan atau syarikah sebagai pengelola layanan untuk jemaah haji.
    Kedua syarikah adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.
    Jumlah syarikah pada musim haji 2026 berkurang, di mana pada 2025 jumlahnya sebanyak delapan perusahaan penyedia layanan.
    “Kontraknya tidak lagi tahunan, tetapi langsung tiga tahun. Ini untuk mencegah praktik-praktik manipulasi dan umpan balik negatif dalam proses lelang syarikah di Arab Saudi,” ujar Dahnil.
    Dengan hanya hadirnya dua syarikah ini, Dahnil berharap agar ongkos perjalanan haji pada tahun depan dapat ditekan.
    “Biaya layanan yang dikelola oleh syarikah berhasil kita tekan lebih dari 200 riyal. Dari sebelumnya 2.300 riyal, tahun ini menjadi 2.100 riyal tanpa pungli dan tanpa manipulasi,” ujar Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank Mega Syariah catat pertumbuhan tabungan haji sebesar 13 persen

    Bank Mega Syariah catat pertumbuhan tabungan haji sebesar 13 persen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Mega Syariah mencatatkan pertumbuhan volume tabungan haji sebesar 13 persen (year-on-year/yoy) pada September 2025.

    Salah satu dorongan kinerja tabungan haji bank adalah program Poin Haji Berkah, yang mana volume tabungan tumbuh sebesar 10 persen dari awal program pada April hingga tahap kedua per September 2025.

    Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan Program Poin Haji Berkah Mega Syariah merupakan program loyalti yang dirancang untuk mendorong masyarakat menabung haji.

    Selama periode program, akan dipilih pemenang sebanyak lima kali melalui pemilihan acak yang terdiri dari empat kali hadiah kuartalan dan satu kali Grand Prize.

    Menurut Yuwono, program itu dihadirkan untuk mengakselerasi tabungan haji nasabah sehingga membantu mereka mempersiapkan haji dengan lebih matang.

    Yuwono menambahkan minat masyarakat merencanakan keuangannya untuk perencanaan haji dan umrah dengan Bank Mega Syariah makin tinggi. Pada 2025, bank memberangkatkan lebih dari 4.400 jamaah haji. Tren ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah sebesar 6,6 persen (yoy) per September.

    Salah satu program yang ditawarkan bank adalah Tabungan Haji iB untuk perencanaan haji dan umrah dengan setoran awal ringan, gratis biaya administrasi bulanan, dan berbasis akad Mudharabah Mutlaqah.

    Produk tersebut juga terintegrasi dengan SISKOHAT dan dapat dibuka untuk semua usia, baik secara daring melalui aplikasi M-Syariah maupun di cabang bank.

    “Dengan Tabungan Haji IB dari Bank Mega Syariah, calon jemaah dapat menyiapkan dana secara bertahap sehingga proses perencanaan menjadi lebih ringan dan terukur, sekaligus menjaga niat beribadah dengan lebih tenang karena seluruh mekanisme dilakukan sesuai prinsip syariah dan terhubung dengan sistem pendaftaran haji nasional,” ujar Yuwono.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anak Gubernur Mahyeldi ditunjuk jadi Plt. Ketua PSI Sumbar

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan anak dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yakni Taufiqur Rahman ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Sumbar.

    “Benar, beliau (Taufiqur Rahman) sudah menerima surat keputusan sebagai Plt. Ketua DPW PSI Sumbar,” kata Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020–2025 Sukma Trianda di saat dihubungi di Padang, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI rebut kampung yang sebelumnya dikuasai OPM di Intan Jaya

    Prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Habema berhasil merebut kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang sebelumnya dikuasai kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama, Rabu (15/10).

    Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, menjelaskan operasi itu dilakukan untuk menyelamatkan warga kampung yang selama ini berada di bawah tekanan para anggota OPM.

    “Tujuan operasi ini untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata,” kata Iwan dalam siaran tersebut.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI jadikan bekas markas OPM sebagai pos taktis

    Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono menyatakan Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sebelumnya menjadi markas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan difungsikan sebagai pos taktis TNI.

    “Menetapkan wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga,” kata Iwan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Iwan menjelaskan penetapan pos taktis tersebut dilakukan setelah personel Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil merebut kampung itu dari kekuasaan OPM.

    Selengkapnya klik di sini.

    Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKH Diminta Kelola Dana Haji untuk Bangun RS di Setiap Embarkasi

    BPKH Diminta Kelola Dana Haji untuk Bangun RS di Setiap Embarkasi

    Bisnis.com, CIREBON- Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina, mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi haji di Indonesia. 

    Menurutnya, langkah ini bukan hanya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji nasional yang lebih produktif dan berkelanjutan.

    Selly menilai, momentum untuk mempercepat pembangunan rumah sakit haji kini terbuka lebar setelah adanya pemindahan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah, serta dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    “UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah berbicara tentang ekonomi haji dan membuka peluang pengelolaan dana melalui skema Badan Layanan Umum (BLU). Maka, kami di DPR berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi ini dengan menggandeng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” ujar Selly di Cirebon, Kamis (18/10/2025).

    Dia menjelaskan, BPKH memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan investasi dana haji. 

    Melalui anak perusahaannya, BPKH Limited, lembaga ini dapat berinvestasi di dalam negeri, termasuk dalam pengembangan sektor kesehatan yang berkaitan langsung dengan layanan jamaah haji.

    “BPKH Limited bisa melakukan investasi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah. Salah satunya dengan memaksimalkan klinik-klinik haji yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi rumah sakit haji. Kita sudah punya contoh di Pondok Gede, kenapa tidak dikembangkan di embarkasi lain?” katanya.

    Menurut Selly, rencana ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang tengah menyiapkan program istitoah kesehatan dan manasik haji sepanjang tahun. 

    Program tersebut akan menuntut kesiapan fasilitas kesehatan haji yang memadai di setiap daerah asal jamaah.

    “Kalau manasik haji akan dilaksanakan sepanjang tahun, maka kebutuhan rumah sakit haji di setiap embarkasi menjadi sangat mendesak. Karena di situ bukan hanya tempat pemeriksaan, tapi juga pusat pembinaan kesehatan jamaah sebelum keberangkatan,” jelasnya.

    Selly menyebut, pembangunan rumah sakit haji ini juga berpotensi menjadi model investasi sosial-keagamaan yang berorientasi pada keberlanjutan. 

    Dengan dukungan BPKH dan skema BLU, pengelolaan keuangan rumah sakit dapat dilakukan secara profesional tanpa mengandalkan pembiayaan rutin APBN.

    “Kalau investasi ini dilakukan secara prudent dan transparan, perputaran keuangannya akan lebih jelas, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi jamaah maupun negara. Jadi bukan sekadar layanan, tapi juga bagian dari penguatan ekonomi syariah nasional,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat, Komisi VIII DPR akan mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah segera menyusun roadmap nasional pembangunan Rumah Sakit Haji. 

    Peta jalan itu diharapkan dapat memetakan kebutuhan, potensi investasi, serta tata kelola pengelolaan di setiap embarkasi, mulai dari Surabaya, Makassar, Batam, hingga Indramayu.

    “Saya akan menyampaikan dalam rapat kerja nanti agar pemerintah segera membuat roadmap pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi. Ini penting supaya arah kebijakan, kebutuhan anggaran, dan mekanisme investasi bisa terukur dan jelas,” kata Selly.

    Selain berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan bagi jamaah haji dan umrah, rumah sakit tersebut diharapkan bisa menjadi pusat layanan medis islami yang juga melayani masyarakat umum sepanjang tahun.

    Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya mendukung penyelenggaraan haji, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan nasional berbasis keumatan.

    “Kalau ini dijalankan dengan baik, rumah sakit haji bisa menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat sosial yang luas,” pungkas Selly.

  • Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN.

    Tanjungpinang (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) RI Widiyanti Putri Wardhana ingin menjadikan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sebagai pusat wisata halal dan Muslim terbesar di kawasan ASEAN.

    “Hari ini, kita berada di Bumi Gurindam 12, tanah kelahiran Raja Ali Haji, seorang ulama dan pujangga besar Riau-Lingga. Pantun, syair, dan pedoman bahasanya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa persatuan hingga hari ini,” kata Menpar Widiyandi saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kamis sore.

    Menpar juga berharap Pulau Penyengat semakin terkenal, sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan dalam maupun luar negeri datang kemari, terutama di negara-negara Muslim.

    Kementerian Pariwisata, kata dia, berkomitmen mempromosikan Pulau Penyengat ke mancanegara karena memiliki histori dan sejarah yang luar biasa. Termasuk memperbanyak program-program pariwisata nasional di pulau tersebut.

    Pulau mungil yang terletak di seberang pusat Kota Tanjungpinang itu mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.

    “Sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam. Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN,” ujarnya pula.

    Dalam kunjungan perdana ini, Menpar Widiyanti turut menyerahkan sertifikat halal produk untuk 24 pelaku UMKM di Pulau Penyengat.

    Dengan adanya sertifikasi halal ini, diharapkan semua produk-produk UMKM tersertifikasi halal, sehingga menarik minat wisatawan mancanegara, khususnya agama Muslim.

    “Selain itu, turut mendorong daya saing produk lokal untuk menjangkau pasar global,” ujar Menpar.

    Menpar RI Widiyandi Putri Wardhana saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (16/10/2025). ANTARA/Ogen

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pihaknya terus berupaya mempercantik Pulau Penyengat, mulai dari pembangunan infrastruktur, eksplorasi budaya dengan story telling yang bagus, serta mengembangkan 44 situs sejarah di pulau tersebut.

    Pemprov Kepri bersama seluruh stakeholder juga gencar promosi serta memperbanyak agenda wisata di Pulau Penyengat, baik di siang maupun malam hari.

    Menurut Ansar, Pulau Penyengat menjadi salah satu destinasi wisata favorit turis asing, terutama dari Malaysia dan Singapura.

    Pihaknya juga menggaet wisatawan nusantara ke Pulau Penyengat supaya mereka tahu bahwa di sini banyak sejarah yang memberikan kontribusi buat negeri ini, terutama bahasa persatuan bahasa Indonesia.

    “Kita sangat yakin Pulau Penyengat terus berkembang jadi pusat pariwisata halal, apalagi sudah dua kali dapat predikat desa wisata rintisan terbaik pertama nasional,” ujar Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Dukung Pembentukan Dirjen Pesantren Buntut Tragedi Al Khoziny

    DPR Dukung Pembentukan Dirjen Pesantren Buntut Tragedi Al Khoziny

    JAKARTA – Tragedi robohnya salah satu bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, menjadi momentum bagi DPR RI untuk mendorong perombakan kelembagaan di Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengusulkan agar Direktorat Pesantren di bawah Kemenag ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan.

    Singgih menilai pembentukan lembaga baru ini sangat mendesak mengingat besarnya jumlah dan peran historis pesantren di Indonesia.

    “Di Indonesia ada sekitar 5 juta santri dan lebih dari 42 ribu pondok pesantren aktif. Jika menjadi Ditjen, lembaga ini akan lebih berdaya dalam melindungi, membina, dan memajukan pesantren,” ujar Singgih kepada wartawan, Kamis (16/10).

    Tragedi di Sidoarjo, menurut Singgih, adalah peringatan keras akan kerentanan tata kelola dan infrastruktur pesantren. Peningkatan kualitas, standar bangunan, dan pengawasan teknis adalah keharusan agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “Pesantren memiliki akar sejarah yang kuat dan menjadi benteng pembentukan karakter bangsa. Negara harus hadir memberi dukungan nyata,” katanya.

    Ditjen Pesantren: Solusi Pemerataan dan Transparansi Dana

    Legislator Golkar dari Dapil Jawa Tengah V itu menilai, keberadaan Ditjen Pesantren akan memberikan posisi yang lebih setara bagi lembaga pendidikan Islam itu dalam struktur Kemenag. Hal ini memungkinkan program bantuan, pelatihan, serta audit teknis bangunan dapat tersalurkan dengan lebih efektif dan transparan.

    “Kalau ada Ditjen khusus, setiap pesantren bisa mendapat akses langsung ke tenaga ahli, inspeksi bangunan, hingga dana perbaikan yang transparan dan tepat sasaran,” bebernya.

    Singgih juga menyoroti adanya ketimpangan penyaluran dana untuk pesantren, terutama dari Dana Abadi Pesantren yang dikelola bersama LPDP. Menurutnya, dana tersebut selama ini lebih banyak difokuskan pada beasiswa, sementara alokasi untuk pembangunan fisik dan rehabilitasi masih sangat kecil.

    Ia mengungkapkan bahwa imbal hasil Dana Abadi Pendidikan dan Pesantren pada 2023 mencapai Rp9,3 triliun, namun hanya sekitar Rp250 miliar yang disalurkan ke pesantren.

    “Padahal idealnya, Rp900 miliar perlu dialokasikan untuk 5 juta santri agar manfaatnya lebih luas, tidak hanya untuk beasiswa, tetapi juga pembangunan dan pemeliharaan fasilitas,” ujarnya.

    Dorong Kualitas SDM Pesantren

    Selain aspek kelembagaan dan pendanaan, Singgih menilai penguatan SDM pesantren juga sangat mendesak. Ia mengingatkan bahwa pesantren adalah wajah asli pendidikan Islam Indonesia, tetapi perhatian pemerintah terhadapnya masih belum seimbang.

    “Masih banyak pesantren yang dikelola secara swadaya dengan fasilitas terbatas, teknologi minim, dan guru yang belum tersertifikasi. Data Balitbang Kemenag mencatat lebih dari 60 persen guru di pesantren belum bergelar sarjana,” jelasnya.

    Singgih menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah memberikan dasar hukum bagi negara untuk mendukung pesantren. Pembentukan Ditjen khusus, menurutnya, tidak akan menambah beban Kemenag, apalagi urusan haji kini sudah ditangani Kementerian Haji, namun justru akan membuat pembinaan pesantren lebih fokus dan efektif.

  • BPKH: Pelaku usaha RI berpeluang garap 30 persen ekosistem haji-umrah

    BPKH: Pelaku usaha RI berpeluang garap 30 persen ekosistem haji-umrah

    selama ini pemenuhan kebutuhan haji dan umrah masih bergantung pada importir asal Arab Saudi

    Tangerang (ANTARA) – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhul Imansyah menyebutkan pelaku usaha Indonesia bisa memanfaatkan potensi 20-30 persen dari ekosistem haji dan umrah yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 triliun.

    Fadhul di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, menjelaskan bahwa selama ini pemenuhan kebutuhan haji dan umrah masih bergantung pada importir asal Arab Saudi.

    Menurut dia, kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam memenuhi kebutuhan pasokan haji dan umrah, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi domestik.

    “Kalau kita hitung, misalnya anggaplah 1 tahun mungkin sekitar Rp100 triliun ekonomi yang bergerak di sana. Dalam rupiah, itu mungkin sekitar 20-30 persen maksimal, yang bisa kita manfaatkan, tapi itu baru fokus di haji dan umrah saja,” kata Fadhul.

    Melalui anak usahanya, BPKH Limited Liability Company, BPKH akan menyalurkan produk-produk Indonesia yang sesuai standar dan kebutuhan jamaah.

    Dalam kerja sama ini, Kemendag akan membantu mempertemukan pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro kecil dan menengah dengan mitra potensial di Arab Saudi melalui kegiatan penjajakan bisnis atau business matching.

    Adapun produk yang menjadi prioritas ekspor meliputi makanan siap saji, bumbu, produk halal, serta kebutuhan logistik dan perlengkapan ibadah.

    Fadhlul berharap kerja sama ini dapat memperkuat ekspor non migas Indonesia, memperluas rantai pasok halal nasional, serta memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam negeri.

    “Kalau kita bisa meningkatkan ekspor dari Indonesia ke Saudi untuk haji dan umrah, ini akan menjadi kontribusi besar bagi ekonomi domestik,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKH: Pelaku usaha RI berpeluang garap 30 persen ekosistem haji-umrah

    BPKH: Pelaku usaha RI berpeluang garap 30 persen ekosistem haji-umrah

    selama ini pemenuhan kebutuhan haji dan umrah masih bergantung pada importir asal Arab Saudi

    Tangerang (ANTARA) – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadhul Imansyah menyebutkan pelaku usaha Indonesia bisa memanfaatkan potensi 20-30 persen dari ekosistem haji dan umrah yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 triliun.

    Fadhul di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, menjelaskan bahwa selama ini pemenuhan kebutuhan haji dan umrah masih bergantung pada importir asal Arab Saudi.

    Menurut dia, kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam memenuhi kebutuhan pasokan haji dan umrah, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi domestik.

    “Kalau kita hitung, misalnya anggaplah 1 tahun mungkin sekitar Rp100 triliun ekonomi yang bergerak di sana. Dalam rupiah, itu mungkin sekitar 20-30 persen maksimal, yang bisa kita manfaatkan, tapi itu baru fokus di haji dan umrah saja,” kata Fadhul.

    Melalui anak usahanya, BPKH Limited Liability Company, BPKH akan menyalurkan produk-produk Indonesia yang sesuai standar dan kebutuhan jamaah.

    Dalam kerja sama ini, Kemendag akan membantu mempertemukan pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro kecil dan menengah dengan mitra potensial di Arab Saudi melalui kegiatan penjajakan bisnis atau business matching.

    Adapun produk yang menjadi prioritas ekspor meliputi makanan siap saji, bumbu, produk halal, serta kebutuhan logistik dan perlengkapan ibadah.

    Fadhlul berharap kerja sama ini dapat memperkuat ekspor non migas Indonesia, memperluas rantai pasok halal nasional, serta memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam negeri.

    “Kalau kita bisa meningkatkan ekspor dari Indonesia ke Saudi untuk haji dan umrah, ini akan menjadi kontribusi besar bagi ekonomi domestik,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.