Xcloud.id

Topik: haji

  • DPR Ingatkan Dampak Kenaikan Biaya Haji 2025

    DPR Ingatkan Dampak Kenaikan Biaya Haji 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, mengingatkan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan ibadah haji, terutama dampak kenaikan biaya haji 2025.

    Dia mengungkapkan, dari aspirasi masyarakat yang diserap selama reses, bahwa kenaikan biaya haji dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta menambah beban ekonomi masyarakat. Khususnya di tengah situasi ekonomi yang belum membaik.

    Wahidin juga menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mengumpulkan biaya, terutama mereka yang berusia lanjut.

    “Fraksi Partai NasDem berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis terkait pelayanan ibadah haji agar aspirasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik,” katanya.

    Dia pun mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

    “Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah tidak laku. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa kenaikan ini menjadi beban berat. Namun, semangat masyarakat untuk berangkat haji tetap luar biasa,” ujarnya.

    Wahidin menyebut, pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

    “Pelaksanaan haji harus lebih baik setiap tahunnya. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana peran pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya. [hen/beq]

  • DPR RI: Harus Ada Efisiensi Biaya Penyelenggaraan Haji

    DPR RI: Harus Ada Efisiensi Biaya Penyelenggaraan Haji

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Mahdalena mendesak Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji melakukan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji baik dari pos akomodasi, transportasi, maupun konsumsi jamaah pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2025.

    “Kami mendesak stake holder penyelenggara haji Indonesia baik Kementerian Agama maupun Badan Penyelenggara Haji untuk menurunkan biaya haji yang harus ditanggung jamaah. Maka mau tidak mau harus ada kajian menyeluruh terkait pengeluaran baik dari pos akomodasi, transportasi, dan konsumsi sehingga terjadi efiesinsi,” ujar Mahdalena, Selasa (31/12/2024).

    Dia menegaskan pemerintah harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rencana kenaikan biaya yang harus ditanggung calon jamaah. Menurutnya pemerintah baiknya terlebih dahulu melakukan efisiensi besar-besaran terkait besaran pos pengeluaran dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    “Secara umum kan ada tiga pos utama pembiayaan ibadah haji yakni transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Nah dari tiga pos utama ini kira-kira mana yang bisa kita efisiensikan sehingga berdampak pada penurunan total biaya penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.

    Untuk diketahui Pemerintah telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadaha haji (BPIH) tahun 2025. Dalam usulan pemerintah terdapat kenaikan signifikan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung calon jamaah hingga Rp9,3 juta dibandingkan tahun 2024.

    Rinciannya BPIH 2025 sebesar Rp93,38 juta yang terbagi dari Bipih jamaah Rp65,3 juta dan dari manfaat dana haji yang dikelola pemerintah Rp28 juta. Sedangkan di tahun 2024, BPIH sebesar Rp94,10 juta terbagi dari Bipih jamaah Rp56 juta dan dari manfaat dana haji Rp37 juta.

    Mahdalena menjelaskan saat ini komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditanggung jamaah kian besar. Di tengah kelesuan ekonomi kenaikan komponen biaya yang harus ditanggung calon jamaah pasti sangat memberatkan.

    “Jika dibandingkan tahun lalu ada kenaikan hampir Rp10 juta. Jika setoran awalnya sekitar Rp25 juta maka pelunasan yang harus ditanggung calon jamaah mencapai Rp40 jutaan. Saya kira ini cukup berat bagi calon jamaah,” katanya.

    Mahdalena mencontohkan apakah dimungkinkan efisiensi untuk masa tinggal jamaah haji Indonesia di tanah suci. Jika selama ini rata-rata jamaah harus tinggal selama 40 hari apakah tidak bisa jika harus dipangkas menjadi 30 hari saja.

    “Harus ada kajian karena kalo bisa dipangkas hingga 30 hari maka akan berdampak besar pada pengeluaran di pos akomodasi dan konsumsi. Ini pasti memberikan dampak signifikan pada penurunan total BPIH,” ujarnya. [hen/aje]

  • Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf

    Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Pj. Gubernur Sumatera Utara Dr. A Fatoni diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, H Juliadi Zurdani Harahap membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut di Aula Jabal Nur UPT Asrama Haji Medan, Senin (30/12).

    Dalam sambutannya Gubsu memberikan apresiasi dengan kegiatan ini karena akan meningkatkan peran strategis  BWI dalam menumbuhkembangkan kesadaran umat untuk berwakaf mengingat potensinya cukup besar guna membantu pemerintah menuntaskan beberapa persoalan kesejahteraan sosial. 

    Menurut Gubsu, agar pengelolaan wakaf terutama wakaf uang yang saat ini tengah digalakkan pemerintah, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola wakaf tersebut, sehingga potensi wakaf akan terus berkembang dan bertumbuh dengan pondasi kepercayaan umat yang semakin baik.

    Pun begitu Kepala Biro Kesra tidak menampk bahwa sekalipun potensi wakaf cukup besar, namun sampai saat ini masih cukup banyak persoalan wakaf yang belum terselesaikan dengan baik dari dulu sampai saat ini. “Karena itu melalui rapat koordnasi ini diharapkan dapat menemukan beberapa solusi penting dalam pengelolaan wakaf,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (30/12). 

    Apresiasi senada disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Dr.H.Zulfan Efendi,M.Si  dan berharap kegiatan ini akan melahirkan pemikiran serta rencana strategis dalam peningkatan potensi wakaf di Sumatera Utara khususnya.

    Disampaikan Zulfan, sesungguhnya antara Kemenag dan BWI merupakan satu kesatuan yang  tidak dapat dipisahkan. Kalaupun sekarang pengelolaannya telah berbeda sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan pemerintah, namun pada hakikatnya dalam melaksanakan tanggung jawab tetap dalam satu tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Zulfan juga menjelaskan bahwa saat ini sedang berproses input data wakaf melalui aplikasi SIWAK yang berlaku secara nasional, sehingga umat mendapatkan informasi lebih mudah mengenai wakaf. Kemudian, sebutnya, Kemenag juga baru menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN agar proses pensertifikatan tanah wakaf dapat lebih mudah.

    Ketua Dewan Pakar BWI Perwakilan Sumut, Drs. H Syariful Mahya Bandar MAP didampingi Ketua BWI Sumut, H Solehuddin Sagala dalam kesempatan itu menyampaikan kesimpulan penting untuk menggelorakan  Gerakan Wakaf Uang (GWU) di Sumut sesuai Surat Edaran Menag RI Nomor 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, Peserta Didik dan Masyarakat. Kemudian perlu untuk melakukan gerakan bersama mendukung  pengelolaan dan perkembangan lahan wakaf produktif.

    Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, kata Mahya Bandar akan dilaksanakan perhimpunan wakaf uang dari ASN Kemenag Sumut dan wakaf calon pengantin serta lahan wakaf produktif Masjid Al Badar, Masjid Al Susi Meldina, Masjid Syuhada Galang, Masjid Perjuangan 45 Medan dan  lahan pekuburan Muslim Jalan Pane Siantar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Polisi Antisipasi Kemacetan di Ancol & TMII saat Malam Pergantian Tahun, Simak Rekayasa Lalu Lintas – Halaman all

    Polisi Antisipasi Kemacetan di Ancol & TMII saat Malam Pergantian Tahun, Simak Rekayasa Lalu Lintas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan di tempat wisata seperti Ancol dan TMII pada malam pergantian tahun 2025.

    “Rekayasa lalu lintas bersifat situasional,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (30/12/2024). 

    Ade Ary mencontohkan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. 

    Di kawasan Ancol, jika memang kantong parkir di dalam kawasan Ancol penuh, maka skema rekayasa lalu lintas itu disiapkan.

    Jalan-jalan di sekitar Ancol pun nantinya akan digunakan untuk menjadi parkir kendaraan.

    Demikian dengan kawasan TMII. Ade Ary mengatakan, akan diberlakukan bila mana ruas jalan sudah overload.

    Lebih lanjut, Ade Ary mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait turut menyiapkan kantong parkir di sekitar lokasi. 

    Adapun, untuk kawasan Ancol terdapat 6.281 parkir mobil. Sementara itu, parkir motor sebanyak 17.350.

    “Cadangan sekitar Ancol; J-expo Kemayoran 500 kendaraan roda empat, belakang Wisma Atlet 500 kendaraan roda empat dan 200 kendaraan roda dua, sepanjang jalan Benyamin Sueb 2.000 roda empat (4 lajur, jalur kanan dan kiri),” ujar dia.

    Sementara itu, untuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terdapat 485 unit kendaraan roda empat, parkir roda dua sebanyak 5.000 unit dan parkir bus 20 unit.

    “Cadangan parkir roda empat 300 unit, roda dua 500 unit, parkir bus sebanyak 50 unit,” ucap dia.

    Berikut rekayasa lalu lintas di Ancol:

    Arteri

    a) Dilakukan pengalihan arus di sekitar pintu masuk Ancol perempatan Parang Tritis, Jembatan Hailay, Traffic Light Bintang Mas, Traffic Light Mangga Dua, Traffic Light Pasir Putih, Jembatan Goyang dan Jembatan PLTU arah ke Pintu Karnaval

    b) Dari arah Penjaringan: dialihkan di perempatan Parang Tritis belok kanan kembali ke Penjaringan atau Kampung Bandan arah Tamansari

    c) Dari arah Gunung Sahari: dialihkan ke kiri ke jalan Mangga Dua Raya Jakpus

    d) Dari arah Kemayoran: putar balik di Bundaran Kemayoran atau masuk ke Tol Kemayoran atau ke Kampung Pademangan Timur

    e) Dari arah Tanjung priok: RE Marta Dinata-Gunung Sahari

    f) Dari arah tol: keluar Ancol Barat ditutup dan keluar Ancol Timur ditutup

    Dalam Tol

    Dilakukan pengalihan arus di keluar Ancol Barat keluar Kemayoran dan keluar Ancol Timur
    Dari arah Bandara: diarahkan keluar Tol Tanjung Priok, Jalan Yos Sudarso, Jalan Anggano, RE Marta Dinata atau pos 6 putar balik masuk di gerbang tol Tanjung Priok 2 atau putar balik depan Mapolres masuk gate Kebon Bawang
    Dari arah Cawang/Tanjung Priok: diarahkan keluar Tol Gedong Songo, kemudian dan ke Lodan Raya kembali

    Rekayasa Lalin Sekitar TMII 

    1. Jika Situasi Padat

    Arus dari arah Cawang lurus sampai TL PGC masuk Jalan Raya Bogor lurus sampai TL Hek belok kiri arah TL Garuda lurus ambil jalur sebelah kiri menuju pintu 1 dan pintu 3 
    Arus dari arah Pasar Minggu di TL Pasar Rebo diarahkan belok kiri Jalan Raya Bogor, lurus ke TL Hek, belok kanan sampai TL Garuda, lurus menuju ke pintu 1 dan pintu 3
    Arus dari arah Depok dan Bogor di TL Pasar Rebo lurus ke Jalan Raya Bogor, lurus TL Hek, belok kanan sampai TL Garuda, lurus menuju ke pintu 1 dan pintu 3
    Arus dari arah Jalan Hankam dan Ceger diarahkan lurus ke arah Kampung Rambutan, lurus sampai TL Pasar Rebo diarahkan belok kanan Jalan Raya Bogor lurus TL Hek, belok kanan sampai TL Garuda, lurus menuju pintu 1 dan pintu 3
    Arus dari arah Pondok Gede diarahkan belok ke depan Rumah Sakit Haji belok kiri ke Jalan Taman Mini II, lurus menuju ke pintu 2 atau diarahkan ke TL Garuda, belok kiri lurus menuju pintu 1 dan pintu 3

    2. Jika situasi over load

    Arus dari arah Cawang lurus sampai TL PGC masuk Jalan Raya Bogor, lurus sampai TL Hek, belok iri arah TL Garuda diarahkan belok kiri masuk Jalan Raya Pondok Gede
    Arus dari arah Pasar Minggu di TL Pasar Rebo belok kiri ke Jalan Raya Bogor, lurus TL Hek, belok kanan sampai TL Garuda, diarahkan belok kiri masuk Jalan Raya Pondok Gede
    Arus dari arah Depok dan Bogor di TL Pasar Rebo lurus ke Jalan Raya Bogor, lurus TL Hek, belok kanan sampai TL Garuda diarahkan belok kiri masuk Jalan Raya Pondok Gede
    Arus dari arah jalan Hankam dan Ceger di TL pintu 3 diarahkan lurus ke arah Kampung Rambutan, lurus sampai TL Pasar Rebo diarahkan belok kanan Jalan Raya Bogor, lurus TL Hek, belok kanan sampai TL Garuda, diarahkan belok kiri masuk Jalan Raya Pondok Gede
    Arus dari arah Pondok Gede, diarahkan belok ke depan Rumah Sakit Haji belok kiri Jalan Taman Mini II lurus menuju ke pintu II atau diarahkan ke TL Garuda belok kanan lurus sampai TL Hek masuk Jalan Raya Bogor.

  • Jurnalis SINDOnews.com Terima Penghargaan Humas Kemenag Award 2024

    Jurnalis SINDOnews.com Terima Penghargaan Humas Kemenag Award 2024

    loading…

    JurnalisSINDOnews.com, Andryanto Wisnu Widodo meraih penghargaan dari Kementerian Agama (Kemenag). Ajang apresiasi yang ditujukan bagi insan humas dan media ini digelar secara luring. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam pemberitaan kinerja Kemenag di sepanjang tahun 2024.

    Penghargaan yang diberikan langsung Wakil Menteri Agama (Wamenag) KH Romo Muhammad Syafi’i dalam acara Humas Kemenag Award 2024 ini diselenggarakan Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024.

    Wamenag mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pemberitaan dan dukungan media atas kinerja Kemenag selama ini termasuk penyelenggaraan ibadah haji 2024. Wamenag memberikan pesan kepada para penerima penghargaan untuk terus meningkatkan semangat dan dedikasi. ”Prestasi ini harus menjadi cambuk agar Bapak-Ibu semakin semangat dalam berkarya. Jangan berhenti sampai di sini saja, karena masih banyak tugas dan tantangan yang menanti,” kata Wamenag Romo Muhammad Syafi’i kepada para pemenang.

    Dalam kesempatan itu, Wamenag juga menegaskan pentingnya peran humas sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. ”Humas memiliki peran strategis di era digital, tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang memperkuat hubungan antara Kementerian Agama dengan masyarakat,” kata Romo Muhammad Syafi’i.

    Wamenag juga mengapresiasi kinerja humas yang dinilai sukses memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi secara efektif. “Kalau hari ini dengan segala pertimbangan, Kementerian Agama memberikan award terkait dengan media ini, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bermakna,” ujar sosok yang akrab disapa Romo.

    Dikatakan Romo, humas juga berperan dalam meluruskan hoaks dan menyampaikan pesan-pesan keberagamaan yang menekankan toleransi dan harmoni sosial. “Program pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, dan keberagaman harus disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

    (aww)

  • Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    loading…

    Jemaah haji 2024. Jelang penyelenggaraan haji 2025, Komisi VIII DPR membentuk Panja Haji. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi VIII DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji Tahun 2025. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid didapuk sebagai ketua.

    “Betul. Iya, kalau itu kan gini, hanya ketua Panja aja,” kata Wachid saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/12/2024).

    Abdul Wachid didampingi beberapa wakil ketua Panja Haji, yakni Abidin Fikri dari Fraksi PDIP, Singgih Januratmoko dari Fraksi Partai Golkar, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, dan Ansory Siregar dari Fraksi PKS.

    Secara keseluruhan, kata dia, Panja Haji 2025 berjumlah 21 orang, yang merupakan berasal dari Komisi VIII DPR.

    Legislator dari Partai Gerindra itu menyampaikan kerja Panja Haji akan dimulai pada tanggal 2-10 Januari 2025. Ia berharap, di rentang waktu tersebut, Panja sudah bisa mendapatkan kesimpulan atau keputusan bersama terkait biaya haji 2025.

    “Jadi pembahasannya untuk nanti adalah sesuai ajuan dari Menteri Agama, beliau sudah mengajukan anggaran sekitar 93 juta sekian, nanti kita bahas apakah sudah realistis atau belum. Kalau belum ya kita akan urai satu per satu,” ujarnya.

    Ia optimistis, biaya haji bisa diturunkan sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Oh masih bisa, sangat bisa (turun lagi biaya haji 2025). Itu kan kita bikin Panja, kan untuk menghitung ulang permohonan dari menteri itu,” pungkasnya.

    Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1446 H/2025 sebesar Rp93.386.684,99. Angka itu turun dari BPIH musim haji 1445 H/2025 yakni Rp93.410.286.

    “Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun 1446 H/2025 M ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.386.684,99,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di ruang rapat Banggar DPR, Senin (30/12/2024).

    Dari jumlah itu, Nasaruddin berkata, pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp65.372.779,49. Sementara, sebanyak Rp28.016.905,5 akan ditanggung dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    (zik)

  • [POPULER NASIONAL] Menilik Alasan MKD Panggil Rieke Dyah Pitaloka | Biaya Haji 2025 Ditanggung Calon Jemaah Diusulkan Rp 65,3 Juta

    [POPULER NASIONAL] Menilik Alasan MKD Panggil Rieke Dyah Pitaloka | Biaya Haji 2025 Ditanggung Calon Jemaah Diusulkan Rp 65,3 Juta

    [POPULER NASIONAL] Menilik Alasan MKD Panggil Rieke Dyah Pitaloka | Biaya Haji 2025 Ditanggung Calon Jemaah Diusulkan Rp 65,3 Juta
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kabar mengenai Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Rieke Diah Pitaloka
    , yang dilaporkan akibat dugaan pelanggaran kode etik menjadi sorotan para pembaca pada Senin (30/12/2024) kemarin.
    Menurut informasi di salinan dalam surat pemanggilan yang diterima awak media, pemanggilan Rieke disebut terkait dengan kritiknya terhadap rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai Januari 2025.
    Sementara itu, Kementerian Agama mengusulkan supaya biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 yang harus dibayarkan oleh setiap jemaah sebesar Rp 65.372.779,49.
     
    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akibat dugaan pelanggaran kode etik.
    Laporan tersebut diajukan oleh Alfadjri Aditia Prayoga pada tanggal 20 Desember 2024. Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, telah mengkonfirmasi adanya pelaporan tersebut.
    Nazaruddin Dek Gam belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi laporan yang diajukan terhadap Rieke, serta mengenai sosok pelapor.
    “Saya belum lihat lagi detail laporannya kemarin itu. Besok ya, saya jelasin ya,” kata Dek Gam.
    Namun, informasi dalam surat pemanggilan Rieke menunjukkan bahwa laporan tersebut terkait dengan kritiknya terhadap rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.
    Dalam surat yang diterima oleh
    Kompas.com
    , disebutkan bahwa Rieke diduga telah memprovokasi masyarakat untuk menolak kebijakan
    PPN 12 persen
    melalui media sosial.
    “Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima pengaduan dari Saudara Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024 yang mengadukan saudara, karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Saudara dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen,” ungkap surat tersebut.
    MKD telah merencanakan pemanggilan Rieke untuk menjalani sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik pada tanggal 30 Desember 2024.
    Dek Gam menyatakan bahwa agenda tersebut ditunda karena DPR RI sedang dalam masa reses, dan anggota MKD masih berada di daerah pemilihan masing-masing.
    “Iya, surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan, tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi, kita tunda dulu lah,” jelas Dek Gam.
    Dia juga menambahkan bahwa pemanggilan ulang akan dilakukan setelah masa reses selesai pada awal Januari 2025.
    Pemerintah mengusulkan agar biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 yang harus dibayarkan oleh setiap jemaah sebesar Rp 65.372.779,49.
    Usulan itu disampaikan Menteri Agama (Menang) Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (30/12/2024).
    Dalam paparannya Nasaruddin menerangkan bahwa pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 93.389.684,99.
    Jumlah ini adalah akumulasi dari BPIH yang dibebankan kepada jemaah, dan juga nilai manfaat yang dikeluarkan oleh pemerintah.
    Adapun usulan besaran nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah haji tahun depan sebesar Rp 28.016.905,5.
    “Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masa ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.399.694,90,” ujar Nasaruddin, Senin.
    Usulan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dolar AS ke rupiah saat ini, yakni sebesar Rp 16.000. Selain itu, pemerintah juga menimbang besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
    Untuk diketahui, besaran
    Bipih 2025
    yang diusulkan pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan Bipih 2024 lalu.
    Diketahui, pemerintah dan Komisi VIII DPR menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta.
    Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah haji 2024 sebesar Rp 56 juta.
    Sedangkan sisa pembayarannya bersumber dari nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BTN Syariah Gandeng Sun Life Rilis Bancassurance

    BTN Syariah Gandeng Sun Life Rilis Bancassurance

    Jakarta, FORTUNE – Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, BTN Syariah menggandeng PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) meluncurkan produk Bancassurance bertajuk Salam Berkah Amanah. Hadirnya produk tersebut menandai masuknya BTN Syariah ke lini bisnis Wealth Management Shariah. 

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan ekspansi layanan ini dilakukan seiring adanya kebutuhan Keuangan nasabah atas produk syariah yang bervariasi. Untuk itu, BTN Syariah berinovasi dengan menyediakan layanan perbankan lengkap termasuk di lini bisnis syariah.

    “Asuransi Salam Berkah Amanah ini akan menyediakan proteksi lengkap dan amanah mulai dari perlindungan untuk finansial, pendidikan anak, perencanaan pensiun, hingga ketika menjalankan ibadah haji,” ujar Nixon dalam keterangan dikutip Senin (30/12).

    Menurutnya, permintaan masyarakat Indonesia akan layanan keuangan syariah terus meningkat, termasuk produk asuransi. Ini sejalan dengan kinerja BTN Syariah yang meningkat baik di sektor perumahan maupun layanan lain.

    Produk asuransi Salam Berkah Amanah tersebut menawarkan beragam keunggulan yang dirancang khusus bagi nasabah BTN Syariah, di antaranya, proses pendaftaran yang lebih mudah tanpa pemeriksaan medis. Asuransi ini juga memberikan perlindungan maksimal hingga 25 tahun dengan kontribusi terjangkau.

    Asuransi Salam Berkah Amanah juga memberikan potensi pengembalian kontribusi hingga 150 persen dari total kontribusi yang telah dibayarkan.Nasabah juga dapat menikmati manfaat tambahan ketika menjalankan ibadah haji dan perlindungan khusus selama bulan suci Ramadhan.

    BTN Syariah merupakan unit usaha syariah terbesar ke-4 di Indonesia dengan total aset sebesar Rp55,5 triliun per Juni 2024. Secara total, per Juni 2024, BTN Syariah memiliki 110 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Teck Seng Ho mengungkapkan lewat kolaborasi dengan BTN Syariah, perseroan berharap dapat menyediakan solusi perlindungan bagi nasabah BTN Syariah. “Melalui jalur in-branch referral di seluruh Indonesia dan membantu lebih banyak keluarga di Indonesia mencapai kemapanan finansial dan hidup lebih sehat,” kata Teck Seng.

  • Anggota DPR Minta Jatah Kuota jadi Petugas Haji 2025 ke Menag

    Anggota DPR Minta Jatah Kuota jadi Petugas Haji 2025 ke Menag

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra dari Fraksi Demokrat meminta jatah kuota petugas Haji 1446H/2025M ke Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar.

    Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    “Kami juga ingin di sini, jangan lupa, kami ingin petugas-petugas yang mendampingi di lapangan, di Komisi VIII bisa diikutsertakan sebagai petugas, maka sudah ikut testing selama ini. Mudah-mudahan ini bisa di-cover oleh Pak Menteri, Pak Dirjen, dan lain sebagainya,” pinta Nanang.

    Mulanya, Legislator Demokrat ini turut menyoroti bahwasannya petugas haji yang sudah ada tidak perlu ditambah lagi, tetapi lebih baik dioptimalkan saja.

    Dia berkata demikian lantaran menurutnya pada periode lalu banyak ditemui petugas-petugas lapangan yang sebenarnya bukanlah seorang petugas haji yang asli.

    “Hanya numpang untuk berangkat haji, artinya dengan petugas yang ada kemarin sebenarnya sudah cukup tanpa ada tambahan. Jadi dengan mengoptimalkan jumlah petugas yang ada itu bisa menghasilkan layanan yg cukup baik tanpa harus menambah petugas,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan negosiasi untuk meminta tambahan kuota petugas haji 2025 kepada Pemerintah Arab Saudi. 

    Hal ini dilakukan lantaran Menag Nasaruddin Umar berpendapat kuota petugas haji 2025 untuk Indonesia belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah kuota jmaah haji. Adapun, lanjutnya, saat ini kuota petugas haji berjumlah 2.210 orang.

    “Jumlah tersebut itu belum mencapai tahap ideal, mengingat jamaah haji [Indonesia] yang harus dilayani sebesar 221 ribu orang,” tuturnya.

  • Asosiasi Sebut Belum Ada Urgensi Naikkan Biaya Haji 2025

    Asosiasi Sebut Belum Ada Urgensi Naikkan Biaya Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Amanah Umroh Haji (Ashuri) mengharapkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayar oleh jemaah pada tahun depan bisa menurun atau minimal sama dengan 2024 yang sebesar Rp56 juta.

    Ketua Umum Ashuri Nur Faizin menyampaikan, naiknya biaya haji yang harus dibayar oleh jemaah bisa mendatangkan petaka, salah satunya bagi calon jemaah yang belum berangkat ibadah haji. Pasalnya, para calon jemaah ini sebagian besar menjadikan biaya 2024 sebagai patokan dalam mempersiapkan biaya haji.

    “Kalau berubah semacam ini, dia kan harus nyari-nyari lagi, ikhtiar lagi,” kata Nur Faizin kepada Bisnis, Senin (30/12/2024).

    Lebih lanjut, dia melihat belum ada urgensi untuk mengerek biaya haji. Idealnya, kata dia, biaya haji baru mengalami perubahan setelah beberapa tahun diberlakukan.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah dan DPR RI agar nilai yang ditetapkan nantinya sama seperti tahun lalu. 

    “Kalau masih cuma satu tahun, itu tidak banyak pergerakan. Kecuali sudah beberapa tahun ya, karena inflasi, atau karena apa, itu masih memungkinkan,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu bisa segera siap dan profesional dalam mengambil alih tugas Kemenag dalam menyelenggarakan ibadah haji.

    Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jemaah Indonesia pada 1446H/2025M sebesar Rp93.389.684,99 atau Rp93,3 juta.

    “Untuk 1446H/2025M, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH Rp93,3 juta,” usul Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Parlemen, Senin (30/12/2024).

    Secara terperinci, Nasaruddin menuturkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau besaran yang ditanggung jemaah sebesar Rp65,3 juta atau 70% dari BPIH.

    Total Bipih yang mencapai Rp65,3 juta akan dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah komponen yakni biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi sebesar Rp34 juta,dan akomodasi Makkah Rp15 juta, akomodasi di Madinah Rp4,49 juta. Kemudian, living cost atau biaya hidup Rp3,2 juta, dan paket layanan masyair.

    Sementara itu, nilai manfaat atau dana optimalisasi ditetapkan sebesar Rp28 juta atau 30% dari BPIH 2025. 

    Secara terperinci, anggaran yang bersumber dari nilai manfaat diantaranya akan dimanfaatkan untuk membiaya komponen pelayanan akomodasi, biaya konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Madinah dan Mina.

    Kemudian, untuk perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, hingga pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi.

    “Terkait dengan haji khusus, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M yang bersumber dari dana nilai manfaat atau optimalisasi dana setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus sebesar Rp9,49 miliar,” ujarnya.

    Nasaruddin menyebut, rancangan besaran BPIH disusun dengan menggunakan asumsi nilai tukar kurs dolar terhadap Rupiah sebesar Rp16.000, sedangkan asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266,67 per 1 SAR.

    Sementara itu, tahun lalu, biaya haji 1445H/2024M disepakati sebesar Rp93,4 juta. Biaya ini terdiri dari Bipih sebesar Rp56 juta yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup, dan visa.

    Sementara, nilai manfaat keuangan haji ditetapkan  sebesar Rp37,3 juta. Nilai manfaat ini meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan di dalam negeri.