Xcloud.id

Topik: haji

  • TRANSFER Memanas: Pratama Arhan Tak Dipakai Suwon FC Lagi, Pintu Gabung Klub Liga 1 Ini Tertutup

    TRANSFER Memanas: Pratama Arhan Tak Dipakai Suwon FC Lagi, Pintu Gabung Klub Liga 1 Ini Tertutup

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pratama Arhan resmi berpisah dengan klub Liga 1 Korea Selatan (K League 1), Suwon FC.

    Hengkangnya Pratama Arhan diumumkan Suwon FC melalui sosial media klub @Suwonfc, Rabu (1/1/2025).

    Selama membela Suwon FC, pemain berusia 23 tahun ini memang sangat kesulitan mendapatkan menit bermain.

    Sejak pindah dari Tokyo Verdy (Liga 2 Jepang), Januari 2024, Pratama Arhan baru bermain dalam dua laga untuk Suwon FC.

    Statistik bermainnya pun sangat mengenaskan, dia hanya bermain total empat menit dalam dua laga itu.

    Dia sejatinya bisa bermain lebih panjang di laga debutnya.

    Sayang, Pratama Arhan terkena kartu merah saat baru bermain tiga menit dalam laga kontra Jeju United.

    Sementara itu, Pratama Arhan dipercaya bermain dalam waktu yang singkat ketika menghadapi Pohang Steelers.

    Persib sudah gerak cepat umumkan pemain baru di Liga 1. Sosok pemain baru yang didatangkan punya catatan istimewa, tim jagoan Bobotoh bisa makin kuat di kompetisi Liga 1.

    Pratama Arhan mungkin menjadi pemain yang sangat unik diantara yang lainnya.

    Sejak bermain profesional, pemain asal Blora ini lebih banyak bermain untuk Timnas Indonesia ketimbang klub yang dibelanya.

    Sejak membela PSIS Semarang di tahun 2021 sampai berseragam Suwon, Arhan tercatat bermain dalam 19 laga pada semua kompetisi.

    Beroperasi di sektor kiri, dia mencatatkan 1277 menit bermain untuk yang dikumpulkan dari PSIS Semarang, Tokyo Verdy, dan Suwon FC.

    Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan menjadi model jersey terbaru dari klub asal Korea Selatan (K-League 1 2024) Suwon FC. (Instagram Suwon FC)

    Kondisi tersebut jauh berbeda dengan statistiknya di Timnas Indonesia.

    Dia sudah berada di Skuad Garuda sejak di kelompok usia 19 tahun dan debut di usia 18 tahun 8 bulan.

    Suami dari Azizah Salsha itu pun konsisten berada dalam Timnas Indonesia di kelompok usia dan senior.

    Arhan sudah mencatatkan 50 caps di timnas senior. Dia juga bermain 11 kali untuk Timnas Indonesia U-23, delapan laga untuk Timnas Indonesia U-19, dan empat pertandingan Timnas Indonesia U-22.

    Peluang Kembali ke Liga Indonesia?

    Dengan statistik yang buruk ketika bermain di luar Liga Indonesia, tentu tak sedikit yang menyarankan Arhan kembali ke liga tanah air.

    Warganet banyak yang menyarankan agar sang pemain pulang ke Liga Indonesia akan mendapatkan menit bermain.

    Namun, hal tersebut tampaknya sulit terealisasi, jika mengikuti pernyataan orang dekat Arhan.

    Andre Rosiade, yang tak lain adalah ayah dari Azizah Salsha, menyebut jika Pratama Arhan tetap akan abroad.

    Penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, usai pertandingan kontra PSBS Biak pada final leg kedua Liga 2 2023/24, di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Sumatra Barat, Sabtu (9/3/2024) (Tribunnews/Alfarizy)

    Andre Rosiade pun mengungkapkan jika sejauh ini sudah ada lima klub yang mendekati Pratama Arhan jelang bursa transfer.

    Kelima tim itu pun disebut Andre Rosiade berasal dari luar negeri.

    Pernyataan ini pun sekaligus menegaskan jika Arhan tidak akan merapat ke Semen Padang, seperti yang dirumorkan warganet.

    “Saya pastikan, Pratama Arhan tidak akan ke Semen Padang,” ujar pria yang juga politisi Partai Gerindra itu, Kamis (12/12/2024).

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bukan Terminal 4, Erick Thohir Ungkap Rencana Besar di Soekarno Hatta

    Bukan Terminal 4, Erick Thohir Ungkap Rencana Besar di Soekarno Hatta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan pembangunan Terminal 4 bandara Soekarno Hatta belum jadi prioritasnya. Namun menjadikan bandara tersebut menjadi lebih rapi dan efisien.

    “Kita sudah sampaikan, kalau memang belum dibutuhkan, kenapa kita harus lakukan. [Nilainya] Rp 14 triliun, ternyata dengan Rp 1 triliun kita bisa rapikan semua dengan baik. Saya rasa ini efisiensi yang luar biasa,” kata Erick dalam kunjungannya ke Bandara Soekarno Hatta, Rabu (1/1/2025).

    Dia mengatakan pihaknya selalu mengkaji semua proyek di bawah kementeriannya yang dinilai tidak efisien.

    Salah satu yang diperiksanya terkait akses dari bandara menuju pusat kota. Letak bandara Soekarno Hatta berada di Cengkareng, dan sekarang masyarakat memiliki beberapa opsi transportasi untuk bisa ke pusat kota seperti Jakarta menggunakan kereta.

    “Cuma saya yakin kalau survei, saya sudah minta tolong disurvei, berapa persen penumpang yang sampai Jakarta, baik internasional dan dari domestik yang tahu ternyata ada konektivitas kereta ke tengah kota. Saya yakin masih rendah. Nah ini yang nanti step berikutnya, saya ingin ada perbaikan konektivitas,” jelasnya.

    Menjadi fokusnya kini adalah mencoba mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ini akan dilakukannya secara perlahan, ucapnya.

    “Nah karena ini memang tadi untuk mengurangi beban daripada tentu traffic yang kita alami sekarang, khususnya di Jakarta ya, mau tidak mau harus kita uraikan secara bersama-sama. Termasuk tadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari airport ke tengah kota. Nah ini yang kita akan perbaiki pelan-pelan,” kata Erick.

    Dalam lawatannya itu, Erick juga menjelaskan rencana meningkatkan layanan di bandara. Termasuk bagi para jemaah umrah dan haji.

    Dia menjanjikan akan memperbaiki ekosistemnya dan fasilitas di dalam bandara. Perbaikan itu disebutnya akan menyentuh semua lini, bukan hanya untuk VIP saja.

    “Jangan hanya yang VIP, jangan yang hanya itu kelas menengah, tetapi yang kelas-kelas lainnya harus sama prioritas pelayanan,” kata Erick.

    (npb/dem)

  • Terminal 2F Soetta Khusus Haji-Umroh Mulai Beroperasi Akhir Januari

    Terminal 2F Soetta Khusus Haji-Umroh Mulai Beroperasi Akhir Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktur Utama Angkasa Pura Faik Fahmi menyebut Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang akan menjadi terminal khusus penerbangan Ibadah Haji dan Umrah siap beroperasi pada akhir Januari 2025.

    Ia menyampaikan itu kala mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung meninjau kesiapan ke lokasi pada Rabu (1/1).

    “Ini rencananya pak menteri nanti kita akan operasikan di akhir Januari, ini sudah kita selesai semua,” kata Faik di lokasi.

    Faik berharap Terminal 2F ini dapat mengurangi kepadatan penumpang di Terminal 3 Soetta.

    Setelah ini, ia menyebut akan berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan untuk mengatur perihal itu.

    “Nanti yang direct flight ke Jeddah akan ke sini. Nah untuk airlines yang mixed passengers, misalnya tidak direct ke Jeddah, misalkan ada penumpang reguler dan umrah, yang umrahnya lewat sini, nanti dari sini ada bus yang kami siapkan untuk membawa ke terminal 3,” ujarnya.

    Sementara itu, Erick Thohir menyebut langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

    “Yang ini notabene acara spiritual tapi secara ekosistemnya belum dirapihkan, kita mulai dari airportnya dulu,” ujar Erick.

    (mnf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.

    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 

    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.

    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.

    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo
    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.

    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.

    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.
    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.

    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.
    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.
     
    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 
     
    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.
    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.
     
    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.
     
    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
     
    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.
     
    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.

    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.
     
    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.
     
    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.

    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Impian Naik Haji Satu Keluarga di Magetan Kandas, Ditipu Travel Haji Furoda Palsu, Kerugian Miliaran

    Impian Naik Haji Satu Keluarga di Magetan Kandas, Ditipu Travel Haji Furoda Palsu, Kerugian Miliaran

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MADIUN – Impian satu keluarga yang terdiri dari orang tua, adik dan kakak, asal Kabupaten Magetan, untuk bisa menunaikan ibadah haji secara Furoda, berakhir dengan kandas.

    Mereka menjadi korban penggelapan, lantaran uang yang disetorkan ke Ladima Tours dan Travel, Jalan Raya Nglames, Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, ditilep oleh Pemilik Usaha bernama Juwariah (42), warga Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

    Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada 2019.

    “Salah satu korban mendaftar Haji Furoda dengan biaya Rp 199 juta. Korban mendaftar 3 kali untuk keberangkatan tahun 2020,” ujar AKP Agus, dalam Press Release di Mapolres Madiun, Selasa (31/12/2024).

    Dikarenakan ada Pandemi Covid 19, lanjut dia, keberangkatan korban terpaksa diundur pada tahun 2022. 

    “Tahun 2022 korban dikenakan biaya lagi karena pelaku berdalih ada perubahan harga, atau tambahan sebesar Rp 100 juta,” tuturnya.

    Belum sampai disitu, pada tahun 2023 korban dimintai biaya tambahan sebesar Rp 50 juta untuk proses keberangkatan Haji dan dibayar Rp 30 juta.

    “Pelaku beralasan jika ingin tetap berangkat Haji Furoda akan ada kenaikan hingga total sekitar kurang lebih Rp. 400 juta per orang. Korban mengurungkan niat dan ingin meminta uangnya kembali,” bebernya.

    AKP Agus mengungkapkan, hingga saat ini uang yang telah dibayarkan tersebut baru dikembalikan Rp. 77 juta.

    “Uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 154 juta. Karena merasa dirugikan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun,” ungkapnya.

    “Kurang lebih 7 orang yang melapor ke kami. Dari kerugian terendah Rp 350 juta sampai dengan Rp 900 juta per orang,” imbuhnya.

    Berdasarkan keterangan dari tersangka, sejatinya usaha travel tersebut berjalan lancar pada tahun pertama sebelum Covid 19. Bahkan diklaim sudah sering memberangkatkan jamaah haji.

    “Namun setelah Covid ada beberapa masalah administrasi, hingga akhirnya korban tak kunjung berangkat,” terangnya.

    Dari tangan tersangka polisi menyita beberapa bukti transfer pembayaran Haji Furoda yang ditujukan ke rekening tersangka, dengan nominal puluhan sampai ratusan juta rupiah.

    AKP Agus berharap, jika ingin mendaftar haji lewat sebuah travel, pastikan statusnya terlebih dahulu dengan mengecek izin usaha di Kementerian Agama.

    “Pasal yang disangkakan adalah 378 atau 372 KUHP, tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” pungkasnya.

  • Mantan Penyidik Senior KPK Dilantik Jadi Pejabat Penting di BP Haji

    Mantan Penyidik Senior KPK Dilantik Jadi Pejabat Penting di BP Haji

    Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat eselon di BP Haji. Sebanyak 35 pejabat baru dilantik untuk mempersiapkan pelaksanaan haji 2026, dengan empat di antaranya merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    “Kita melibatkan banyak pihak,” kata Gus Irfan di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024.

    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Keempat mantan pegawai KPK yang dilantik akan mengisi posisi penting di Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji. Mereka adalah:

    Budi Agung Nugraha, mantan penyidik senior KPK, menjabat sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri.
    Chandra Sulistio Reksoprodjo, mantan Kepala Biro SDM KPK, sebagai Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola.
    March Falentino, mantan penyidik KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.
    Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.

    Tidak hanya dari KPK, dari lembaga penegakan hukum lainnya juga direkrut menjadi pejabat BP Haji. Di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan TNI.

    Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat eselon di BP Haji. Sebanyak 35 pejabat baru dilantik untuk mempersiapkan pelaksanaan haji 2026, dengan empat di antaranya merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
     
    “Kita melibatkan banyak pihak,” kata Gus Irfan di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024.
     
    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel
    Keempat mantan pegawai KPK yang dilantik akan mengisi posisi penting di Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji. Mereka adalah:

    Budi Agung Nugraha, mantan penyidik senior KPK, menjabat sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri.
    Chandra Sulistio Reksoprodjo, mantan Kepala Biro SDM KPK, sebagai Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola.
    March Falentino, mantan penyidik KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.
    Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.

    Tidak hanya dari KPK, dari lembaga penegakan hukum lainnya juga direkrut menjadi pejabat BP Haji. Di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan TNI.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • 5 Pernyataan Menag Nasaruddin saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Bahas Kuota-Biaya Haji 2025 – Page 3

    5 Pernyataan Menag Nasaruddin saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Bahas Kuota-Biaya Haji 2025 – Page 3

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin menceritakan respons pemerintah Arab Saudi terhadap permintaan terkait haji dari Pemerintah Indonesia. Menurut Nasaruddin, pihak Arab Saudi hanya memberikan tanggapan singkat.

    “Dia sendiri ngangguk-ngangguk aja menterinya pada waktu itu. Tetapi negosiasi baru bisa kita lakukan kalau sudah dilunasi semua biaya yang diperlukan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengajukan tambahan kuota petugas haji.

    “Sampai hari ini kami belum mengusulkan usulan tambahan berapa kuota petugas haji yang akan kita mohon. Akan tetapi, insya Allah setelah selesai pembicaraan keuangan akan kita lakukan negosiasi,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk Haji 2025 sebesar Rp 93, 38 juta. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin 30 Desember 2024.

    Menurut Nasaruddin, besaran usulan itu berdasarkan perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi yang menguat terhadap rupiah.

    “Untuk tahun 1446 Hijriah dan 2025 masehi, Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.389.684,99,” kata Nasaruddin dalam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 30 Desember 2024.

    “Pada usulan BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 ini, kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kursi dolar AS terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini mengambil standarnya,” sambungnya.

     

  • Mengenal Museum & Perpustakaan “Penginyongan”: Pusat Pelestarian Budaya Lokal di UIN Saizu

    Mengenal Museum & Perpustakaan “Penginyongan”: Pusat Pelestarian Budaya Lokal di UIN Saizu

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Museum & Perpustakaan “Penginyongan”, yang dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, merupakan inisiatif strategis untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas.

    Kepala UPT Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto, Indah Wijaya Antasari menyebutkan, Museum & Perpustakaan “Penginyongan” ini telah berdiri sejak Tahun 2021. Musium ini dirancang sebagai pusat informasi dan pelestarian budaya daerah Penginyongan.

    Wilayah budaya ini mencakup Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Kebumen, hingga sebagian Wonosobo. Nama “Penginyongan” sendiri diambil dari istilah lokal yang merujuk pada penggunaan kata “inyong,” yang berarti “saya.”

    Museum ini memiliki koleksi beragam yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Pengunjung dapat menemukan manuskrip kuno, miniatur begalan, alat rumah tangga tradisional, senjata tradisional, baju adat, hingga koleksi audiovisual yang mendokumentasikan budaya dan adat istiadat daerah Penginyongan.

    Semua koleksi ini memberikan wawasan mendalam tentang kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini, menjadikan museum ini sebagai pusat pembelajaran budaya yang bernilai tinggi. Sejak awal pendiriannya, Museum-Perpustakaan “Penginyongan” berkomitmen menjadi pusat kajian dan pengembangan budaya lokal.

    Tujuannya adalah melestarikan bahasa dan budaya Penginyongan agar tetap eksis di tengah arus modernisasi. Inisiatif ini juga berupaya menonjolkan potensi lokal dari wilayah Jawa Tengah bagian barat, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya mereka.

    Komitmen ini membuahkan hasil gemilang dengan diraihnya juara pertama dalam ajang Academic Library Innovation Award (ALIA) tingkat Jawa Tengah, yang diadakan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI).

    Prestasi ini membawa Perpustakaan UIN Saizu mewakili FPPTI Jawa Tengah di tingkat nasional. Di tingkat nasional, Museum-Perpustakaan “Penginyongan” kembali mencatat sejarah dengan meraih juara kedua dalam ajang yang sama.

    Ajang ALIA tingkat nasional menjadi bukti nyata inovasi dan kualitas Museum-Perpustakaan “Penginyongan.” Dengan tema “Museum Perpustakaan Penginyongan: Manifestasi Integratif antara Sumber Informasi Terekam dengan Wujud Asli Menuju Visium-Visium Perpustakaan untuk Kesejahteraan,” program ini berhasil menunjukkan pendekatan modern yang integratif dalam melestarikan budaya lokal.

    Melalui museum ini, masyarakat tidak hanya diajak menikmati koleksi yang tersedia, tetapi juga memahami pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Museum-Perpustakaan “Penginyongan” menjadi tempat ideal untuk belajar, meneliti, serta menjalin koneksi dengan kekayaan budaya lokal yang terus berkembang.

    UPT Perpustakaan UIN Saizu berharap program ini dapat menginspirasi generasi muda untuk mencintai, melestarikan, dan mempromosikan budaya Penginyongan. Dengan cara ini, budaya lokal dapat tetap hidup dan menjadi bagian dari kontribusi bangsa di panggung global.

    UIN Saizu Maju, UIN Saizu Unggul!!!

  • Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025

    Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025

    Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafii memaparkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah
    haji
    (BPIH) tahun 2025.
    Menurut pria yang karib disapa Romo ini, salah satu efisiensi signifikan datang dari ongkos pesawat terbang.
    “Efisiensinya itu banyak, mungkin yang paling signifikan itu pesawat. Kemarin, presiden sudah bisa memotong 10 persen ongkos pesawat, kalau itu nanti berlaku di haji, sudah sebuah penurunan yang signifikan. Selain itu, mungkin juga di hotel, di Armuzna (tiga titik penting dalam rangkaian ibadah haji) ini kita sisir kembali,” kata Romo di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (30/12/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia mengatakan, tim dari Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan survei ke Arab Saudi dan menemukan bahwa perusahaan yang mengakomodasi ibadah haji semakin kompetitif.
    Oleh karenanya, pihak Badan Penyelenggara (BP)
    Haji
    dapat membandingkan harga-harga untuk mengambil alternatif yang terbaik terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH).
    “Karena dulu perusahaan itu tidak banyak, jadi ada sedikit monopoli. Sekarang, begitu dibuka yang daftar sangat banyak, maka mulai kompetitif dan akhirnya kita belajar bahwa ‘oh, sebenarnya bisa segini’, jadi kemungkinan turunnya itu sangat jelas,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Romo juga mengatakan,
    biaya haji
    bisa diturunkan hingga di angka Rp 80 juta. Tetapi, dia menyebut bahwa Kemenag dan BP Haji terus menjalin komunikasi dengan DPR terkait penurunan tersebut.
    “Ini kan masih terus kita sisir, tetapi yang pasti, di pengusulan pertama, BPIH-nya sudah turun, kalau biasanya agak lebih tinggi supaya nanti disisir kembali oleh DPR baru bisa turun. Kalau ini, di penawaran awal saja sudah turun, jadi insya allah itu bisa lebih turun mungkin di angka Rp 80-an (juta) lah,” katanya.
    Kemudian, Romo mengemukakan, saat ini pihak Kemenag masih fokus mengurus transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) ke BP Haji.
    “Per-hajian itu sudah dimulai oleh BP Haji tahun 2025, meski tetap regulasi dan diplomasi di Kementerian Agama,” kata Romo.
    “Namun, lembaga yang baru kan membutuhkan waktu untuk menyusun susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), tentu juga mentransfer apa yang sudah biasa dilakukan di Kemenag, itu kan mungkin butuh waktu, maka disepakati pelaksanaannya masih Kemenag, tetapi sudah dengan melibatkan BP Haji,” ujarnya lagi.
    Tetapi, Romo menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji akan sepenuhnya ditangani oleh BP Haji pada 2026.
    “Pada 2026 sepenuhnya sudah BP Haji nanti, 2025 ini masih Kemenag, tetapi dengan pelaksana teknis sudah sebagian ditangani oleh BP Haji, dan ini sekaligus upaya transisi, nanti 2026 itu sepenuhnya harus sudah bisa dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji,” katanya.
    Meskipun biaya haji atau BPIH kemungkinan akan turun pada 2025, tetapi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah naik dari 60 persen pada 2024, lalu diusulkan menjadi 70 persen pada 2025.
    Untuk diketahui, BPIH pada 2024 sebesar Rp 93.410.286. Lalu, diusulkan turun menjadi Rp 93.389.684,99 pada 2025.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya menyampaikan usulan
    BPIH 2025
    sebesar Rp 93.389.684,99. Jumlah tersebut adalah total dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah, ditambah dengan nilai manfaat dari pemerintah.
    Secara terperinci, Nasaruddin mengatakan bahwa Bipih yang dibebankan jemaah sebesar Rp 65.372.779,49. Sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah untuk jemaah haji sebesar Rp 28.016.905,5.
    “Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99, dengan komposisi BIPIH sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah) Rp 28.016.905,5,” kata Nasaruddin.
    Usulan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dolar AS ke rupiah saat ini, yakni sebesar Rp 16.000. Selain itu, pemerintah juga menimbang besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
    “Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip iftitah dan likuiditas keuangan operasional,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BSI mengelola Asset Under Custody Rp110 triliun per November 2024

    BSI mengelola Asset Under Custody Rp110 triliun per November 2024

    BSI berupaya mengembangkan bisnis dari berbagai segmen retail maupun wholesale untuk mendorong kemajuan ekosistem halal di tanah air.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendapatkan kepercayaan pengadministrasian Asset Under Custody (AUC) mencapai lebih dari Rp110 triliun sampai periode November 2024.

    Direktur Treasury & International Banking BSI Ari Rizaldi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, menjelaskan BSI berupaya mengembangkan bisnis dari berbagai segmen retail maupun wholesale untuk mendorong kemajuan ekosistem halal di tanah air.

    Dari sisi pengembangan ekosistem layanan wholesale, katanya lagi, perseroan serius menggarap bisnis pasar modal (capital market), yang berfokus pada Bank Kustodian, Treasury, dan Trade services.

    “Sebagai salah satu produk unggulan di BSI, layanan capital market berbasis syariah yang dimiliki BSI, di antaranya safekeeping, fund services, wali amanat dan keagenan,” ujar Ari.

    Ari menjelaskan, pengembangan bisnis treasury BSI mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memberikan solusi finansial yang inovatif dan terpercaya.

    Ia melanjutkan, salah satu komitmen utama adalah pengembangan produk treasury melalui transaksi Pasar Uang Valuta Asing Berbasis Syariah, yang menawarkan alternatif investasi valuta asing ideal bagi lembaga keuangan.

    “Produk ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah,” ujar Ari.

    BSI saat ini tercatat sebagai satu-satunya bank syariah yang berperan sebagai Primary Dealer Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Keuangan.

    Peran ini membuat BSI dapat berkontribusi dalam pasar Surat Berharga Syariah Negara, yang tercermin dalam pencapaian volume transaksi surat berharga yang terus berkembang.

    Per November 2024, volume transaksi SBSN di BSI tercatat lebih dari Rp85 triliun, atau meningkat 65,38 persen year on year (yoy), yang merupakan hasil dari kerja sama solid dengan mitra dan dukungan yang konsisten dari nasabah, yang terus mempercayai BSI untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan produk dan layanan yang dapat diandalkan.

    Selain pengelolaan di bidang capital market dan treasury, ujarnya pula, perseroan juga terus mengembangkan ekosistem wholesale dari berbagai aspek layanan di antaranya bisnis trade finance dan value chain.

    “Yakni bisnis yang berkecimpung dalam berbagai kelolaan layanan perbankan, di antaranya ekspor, impor, supplier financing, distributor financing dan juga cash management,” ujar Ari lagi.

    Sampai November 2024, pertumbuhan bisnis trade finance, value chain dan cash management BSI mengalami pertumbuhan sekitar 14 persen dengan volume transaksi lebih dari Rp415 triliun untuk berbagai nasabah di banyak industri, termasuk industri telekomunikasi, kertas dan energi.

    “Ini membuktikan keseriusan BSI dalam menggarap ekosistem, perdagangan internasional dan transaksi digital,” kata Ari.

    Atas kepercayaan nasabah, BSI memberikan apresiasi kepada para stakeholders yang selama ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perseroan, khususnya terhadap aktivitas capital market, treasury, dan trade services sepanjang tahun 2024 melalui acara “Client’s Appreciation Day: Growing Stronger Together Toward 2025”.

    Ari menjelaskan acara ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan engagement serta loyalitas investor dan stakeholders BSI, dalam bentuk peningkatan Product Holding Ratio (PHR), Asset Under Management (AUM) dan Fee Based Income.

    Selain itu, katanya lagi, BSI juga berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik untuk industri capital market, treasury, dan trade services.

    “BSI berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik untuk capital market yang aman, nyaman dan terpercaya. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, alhamdulillah, kami berhasil mendapatkan award yang diakui secara internasional berturut-turut di tahun 2023 dan 2024 dari Alpha Southeast Asia sebagai Best Islamic Custody Bank,” ujar Ari.

    Apresiasi kepada nasabah pasar modal syariah BSI yang diberikan dalam kegiatan Award & Appreciation, di antaranya:

    1. Most Active Bank in Treasury Sharia Partnerships: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    2. Best ESG Investor: Badan Pengelola Keuangan Haji.

    3. Most Active Transaction In Capital Market Services: Insurance Company Category: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

    4. Best Retail Mutual Fund: PT Syailendra Capital.

    5. Most Active Investor: Badan Pengelola Keuangan Haji.

    6. First Partner In Bsi Custodian Bank For Digital Banking Category: PT Bank Nano Syariah.

    7. Most Loyal Investor In Capital Market Services: PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

    8. Most Active Transaction For Securities Crowdfunding Category: PT Shafiq Digital Indonesia.

    9. Most Active Global Trade Transaction: Asia Pulp And Paper – Sinarmas Group.

    10. Trade Finance Highest Volume On Energy Sector: PT Energi Listrik Batam – Medco Power Indonesia.

    11. Best Structured Trade & Treasury Solution – PT Wahana Inti Selaras – Indomobil.

    12. First Digital Distributor Financing – PT Wadah Suci.

    13. Best Structured Trade Finance (Telecommunication Industry) – PT Lokatara Abhinaya.

    14. First Mover Client In Money Market Transaction Products: Badan Pengelola Keuangan Haji.

    15. Most Active Client In The Sharia Capital Market – PT Bri Asuransi Indonesia.

    16. Most Outstanding Interbank Transaction Performer – PT Bank Mega Syariah

    17. Most Innovative Partner In Enhancing Islamic Treasury Products – PT Bank Jabar Banten Syariah.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024