Xcloud.id

Topik: haji

  • Dasco jadi Ketua Timwas Haji DPR RI untuk penyelenggaraan haji 2025

    Dasco jadi Ketua Timwas Haji DPR RI untuk penyelenggaraan haji 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI untuk penyelenggaraan haji tahun 2025 dan memimpin rapat persiapan tim pengawas itu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bakal menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 sebagai bahan untuk membuat penyelenggaraan haji pada tahun ini bisa lebih baik. Selanjutnya, dia pun bakal menggelar sejumlah diskusi antara Timwas Haji DPR RI dengan beberapa narasumber yang sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan haji.

    “Banyak sekali yang memang dalam periode tahun ini harus kita lebih rapikan,” kata Dasco saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dari pengalaman beberapa waktu lalu, dia pun sempat melihat beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh petugas atau pembimbing haji, di mana mereka justru kurang membimbing para jamaah haji.

    “Saya juga menemukan (tahun) 2023, itu jamaah haji yang harusnya ada pembimbing, pembimbingnya malah sibuk naik haji. Dan saya kalau ke mal lebih banyak ketemu pembimbing hajinya di situ, yang orang Indonesia,” kata dia.

    Selain itu, dia pun sempat bertemu dengan para pengusaha katering atau dapur bagi jamaah haji. Mereka, kata dia, menjelaskan bahwa biaya makanan untuk jamaah haji bisa lebih murah.

    Dia juga menilai bahwa dengan biaya yang dikenakan kepada para jamaah haji selama ini, seharusnya mereka bisa mendapatkan hotel yang lebih dekat dengan wilayah Masjidil Haram.

    Untuk itu, dia mengaku sudah membentuk tim pengawas lokal di Arab Saudi yang terdiri dari relawan-relawan asal Indonesia. Mereka nantinya akan ikut membantu pengawasan dan berpartisipasi di titik-titik krusial yang kerap menimbulkan masalah bagi jamaah haji, seperti di tenda, di titik penjemputan, dan di rumah sakit.

    “Mereka jumlahnya nggak banyak, sekitar 100 orang untuk membantu Timwas Haji, karena mereka tahu daerah, tahu bahasa, dan mereka orang Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco Sebut Bentuk Tim Pengawas Haji Independen: Ikut Bantu Pengawasan Titik Krusial

    Dasco Sebut Bentuk Tim Pengawas Haji Independen: Ikut Bantu Pengawasan Titik Krusial

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membeberkan bahwa dirinya sudah membentuk tim pengawas haji 2025 sekitar 100 orang yang tinggal di wilayah Mekkah.

    Tim pengawas ini, katanya, berisikan orang-orang Indonesia yang memang berkenan menjadi relawan. Meski demikian, Dasco menyebut para relawan ini tetap akan mendapat uang honor untuk makan.

    “Mereka akan ikut membantu pengawasan, mereka yang akan berpartisipasi di beberapa titik yang krusial misalnya di tenda, di penjemputan, di rumah sakit,” ujarnya dalam rapat konsultasi bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Menurut Ketua Harian Gerindra itu, ke-seratusan relawan inilah yang memahami daerah sekitar sana, baik itu dari segi bahasanya maupun karakteristiknya. 

    “Sehingga mungkin ya sedikit banyak menbantu ketika kemudian ada kesulitan komunikasi, masalah penjemputan, masalah bus, masalah makanan,” tuturnya.

    Ditambahkan Dasco, relawan yang bergabung dalam tim pengawas haji itu tidak hanya akan membantu jemaah haji lansia saja, tetapi juga secara keseluruhan.

    “Bukan [khusus untuk lansia]. Relawan 100 orang itu buat semua, orang di sana petugas haji kita kan banyak yang enggak tahu medan. Mereka sukarela kok, sudah ketemu saya sudah makan-makan,” ucapnya kepada wartawan seusai rapat konsultasi.

  • BPIH Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jemaah Haji

    BPIH Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jemaah Haji

    loading…

    Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief memastikan bahwa meski BPIH turun, pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji selama di Arab Saudi. Foto/Ist

    JAKARTA – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. BPIH setiap jemaah haji reguler rata-rata Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1USD Rp16.000 dan 1SAR Rp4.266,67.

    Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Turunnya BPIH juga berdampak pada berkurangnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 atau biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji reguler.

    Porsi biaya yang ditanggung jemaah dengan nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diputuskan dengan perbandingan 62%:38%.

    Dengan proporsi tersebut, biaya yang dikeluarkan jemaah haji reguler tahun ini hanya Rp55,43 juta, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp56,04 juta rupiah.

    Sedangkan sisanya sebesar Rp33,98 juta ditanggung menggunakan dana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH.

    Meski BPIH turun, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dalam Rapat bersama Tim Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025) memastikan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi jemaah selama di Arab Saudi.

    “Alhamdulillah kita memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat, dan di saat yang sama kita semua sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” ujar Hilman.

  • Komisi VIII Minta Dasco Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi Tambah 10 Ribu Kuota Haji – Page 3

    Komisi VIII Minta Dasco Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi Tambah 10 Ribu Kuota Haji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah segera melobi pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji 2025. Marwan meminta pimpinan DPR juga mendorong agar ada tambahan sebesar 10 ribu dari 221 ribu kuota.

    Permintaan ini disampaikan Marwan kepada Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad. Dia berharap, Dasco bisa meneruskannya kepada pemerintah.

    “Psikologi jemaah kita ini sebetulnya banyak yang merasa tidak sampai lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor umur sudah tua, daftar tunggu yang masih lama. Kalau masih memungkinkan ketua, didorong pemerintah tambahan kuota,” kata Marwan dalam rapat bersama pimpinan Komisi VIII DPR, Selasa (7/1/2025).

    Marwan meminta paling tidak ada tambahan 10 ribu tambahan kuota haji bagi Indonesia terutama untuk jamaah lansia.

    “Didorong pemerintah tambahan kuota kalau ada paling tidak 10 ribu tambahan kuota. Kita sudah menyiapkan sekitar untuk 5 ribu jemaah nilai manfaat masih ada,” ujar Marwan.

  • Prabowo Minta KPK Dampingi Kerja Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji – Page 3

    Prabowo Minta KPK Dampingi Kerja Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji – Page 3

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Ia menilai keputusan ini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

    “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat,” ujar Cucun dalam keterangannya, Senin, (7/1/2025).

    Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat menetapkan Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286.

    Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79. Dari total tersebut, Rp 55.431.750 akan dibayarkan jamaah (Bipih), dan sisanya Rp 34.073.267 ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Persentase Bipih mencapai 62 persen dan nilai manfaat 38 persen.

    Cucun mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini. “Penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH,” jelasnya.

    Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan ibadah haji. “Yang paling penting mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas yang diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu harus betul-betul punya tanggung jawab secara moral,” kata Cucun.

    Ia juga berharap pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. “Kita punya harapan sih ada tambahan kuota, pemerintah bisa negosiasi ada tambahan lagi kuota sehingga memperkencil antrean,” ungkap Cucun.

    “Tapi kuota ini harus urut kacang. Misalkan ada yang tidak mampu berangkat, jangan loncatnya ke tahun yang masih baru tapi sesuai urutan,” tambahnya.

  • Presiden Minta KPK Dampingi Kemenag-BPH di Penyelenggaraan Haji 2025

    Presiden Minta KPK Dampingi Kemenag-BPH di Penyelenggaraan Haji 2025

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta KPK melakukan pendampingan terhadap Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di penyelenggaraan haji 2025. Dasco menyebut hal ini dilakukan demi menjaga penyelenggaraan haji sesuai koridor.

    “Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik,” kata Dasco dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Ketua Timwas Haji 2025 ini mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi panja haji dan pemerintah yang dapat menurunkan biaya haji 2025. Padahal, kata dia, kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sedang tinggi-tingginya.

    “Dan sudah dimonitor dengan baik Pak Presiden mengapresiasi panja bersama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan keadaan ekonomi kurs Rupiah terhadap Dollar,” ujar Dasco.

    “Itu harusnya naik, tapi bisa turun ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR terutama pansus bisa bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan-pelaksanaan haji pada tahun ini,” tambahnya.

    Dasco mengatakan seluruh pihak harus mewaspadai temuan Pansus Haji di periode DPR sebelumnya. Dascoo menekankan jangan sampai hak-hak jemaah haji dikurangi.

    (dwr/rfs)

  • Kepala BP Haji: Turunnya Ongkos Haji Sesuai Arahan Presiden Prabowo – Page 3

    Kepala BP Haji: Turunnya Ongkos Haji Sesuai Arahan Presiden Prabowo – Page 3

    Kementerian Agama kembali mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2025. Kali ini, usulannya itu mengalami penuruan dari usulan awal yang semula Rp93,3 juta menjadi Rp89,66 juta.

    “Dari jumlah itu, kami sebutkan bahwa BPIH yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Rp89.666.469,26,” kata Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Hilman Latief, saat rapat bersama Komiai VIII DPR RI, Senin (6/1/2025).

    Kemudian, untuk uraian kegunaan anggaran per jemaah yakni, Rp50.610.854,53 untuk penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, dan Rp39.055.614,74 untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

    Hilman menjelaskan, penurunan anggaran ini tetap mengacu pada nilai tukar Dolar Amerika yaitu sebesar Rp16.000 dan Riyal Arab Saudi sebesar Rp4.266,67.

    Nilai BIPIH atau anggaran yang dibebankan kepada jemaah haji juga ikut turun menjadi Rp55.593.201,57 atau kurang lebih sebesar 61 persen dari keseluruhan BPIH.

    Sementara itu, nilai manfaatnya sebesar Rp34.073.267,69. Adapun kuota jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi masih belum mengalami perubahan.

    Karena, untuk keberangkatan tahun 2025 adalah sebesar telah menetapkan kuota haji tahun 1446 H sebanyak 221 ribu orang. Sementara, kuota petugas haji Indonesia saat ini berjumlah 2.210 orang.

  • Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah Bayar Rp 55,4 Juta – Page 3

    Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah Bayar Rp 55,4 Juta – Page 3

    Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI, Senin, (6/12/2025) memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89,41 juta untuk jemaah reguler. Angka tersebut turun dibandingkan BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta.  

    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, turunnya BPIH berdampak juga pada berkurangnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 atau biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji reguler. Porsi biaya yang ditanggung jemaah dengan nilai manfaat yang dikelola BPKH diputuskan dengan perbandingan 62 persen berbanding 38 persen. 

    “Dengan proporsi tersebut, biaya yang dikeluarkan jemaah haji reguler tahun ini hanya Rp 55,43 juta, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 56,04 juta rupiah,” kata Fadlul dalam keterangan diterima, Selasa, (7/1/2025). 

    Fadlul menambahkan, sisa sebesar Rp 33,98 juta ditanggung menggunakan dana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. 

    “Adapun total nilai manfaat yang digelontorkan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 mencapai Rp 6,83 triliun,” ungkap dia. 

    Fadlul mencatat, ada tiga poin penting dari keberhasilan pemerintah menurunkan biaya haji 2025. Pertama, menjadikan biaya haji lebih terjangkau bagi jemaah dengan tidak meninggalkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, yaitu sustainabilitas keuangan haji turut terjaga dengan baik. Ketiga, menjaga asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji. 

    Fadlul pun memastikan, BPKH siap melaksanakan keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR.

    “Kami memastikan ketersediaan dana tepat waktu oleh BPKH untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” yakin dia. 

     

  • DPR Apresiasi Penurunan Biaya Haji 2025, Minta Pemerintah Jaga Kualitas Pelayanan dan Tambah Kuota – Page 3

    DPR Apresiasi Penurunan Biaya Haji 2025, Minta Pemerintah Jaga Kualitas Pelayanan dan Tambah Kuota – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Ia menilai keputusan ini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

    “Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat,” ujar Cucun dalam keterangannya, Senin, (7/1/2025).

    Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat menetapkan Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286.

    Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79. Dari total tersebut, Rp 55.431.750 akan dibayarkan jamaah (Bipih), dan sisanya Rp 34.073.267 ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Persentase Bipih mencapai 62 persen dan nilai manfaat 38 persen.

    Cucun mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini. “Penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH,” jelasnya.

    Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan ibadah haji. “Yang paling penting mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas yang diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu harus betul-betul punya tanggung jawab secara moral,” kata Cucun.

    Ia juga berharap pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. “Kita punya harapan sih ada tambahan kuota, pemerintah bisa negosiasi ada tambahan lagi kuota sehingga memperkencil antrean,” ungkap Cucun.

    “Tapi kuota ini harus urut kacang. Misalkan ada yang tidak mampu berangkat, jangan loncatnya ke tahun yang masih baru tapi sesuai urutan,” tambahnya.

    Cucun juga mengingatkan pentingnya Pemerintah memperhatikan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR periode lalu terkait pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2024.

    “Bagaimana hal yang sudah baik memang harus dipertahankan bukan dibuang, tetapi yang kemarin temuan-temuan pansus itu yang merupakan apa yang terjadi misalkan ada moral hajat daripada penyelenggara segala macem sangat penting agar panitia penyelenggara hati-hati,” imbau Cucun.

    DPR akan serius melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji untuk memastikan hak-hak rakyat dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan berkeadilan.

    “Karena kami semua wakil rakyat, representatif dari daerah pemilihan masing-masing ingin penyelenggaraan haji ini dapat memberikan pelayanan ibadah haji dengan baik,” pungkasnya.

  • Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Total Rp 6,83 Triliun – Page 3

    Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Total Rp 6,83 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI, Senin, (6/12/2025) memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89,41 juta untuk jemaah reguler. Angka tersebut turun dibandingkan BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta.  

    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, turunnya BPIH berdampak juga pada berkurangnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 atau biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji reguler. Porsi biaya yang ditanggung jemaah dengan nilai manfaat yang dikelola BPKH diputuskan dengan perbandingan 62 persen berbanding 38 persen. 

    “Dengan proporsi tersebut, biaya yang dikeluarkan jemaah haji reguler tahun ini hanya Rp 55,43 juta, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 56,04 juta rupiah,” kata Fadlul dalam keterangan diterima, Selasa, (7/1/2025). 

    Fadlul menambahkan, sisa sebesar Rp 33,98 juta ditanggung menggunakan dana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. 

    “Adapun total nilai manfaat yang digelontorkan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 mencapai Rp 6,83 triliun,” ungkap dia. 

    Fadlul mencatat, ada tiga poin penting dari keberhasilan pemerintah menurunkan biaya haji 2025. Pertama, menjadikan biaya haji lebih terjangkau bagi jemaah dengan tidak meninggalkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, yaitu sustainabilitas keuangan haji turut terjaga dengan baik. Ketiga, menjaga asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji. 

    Fadlul pun memastikan, BPKH siap melaksanakan keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR.

    “Kami memastikan ketersediaan dana tepat waktu oleh BPKH untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” yakin dia. 

    Menurutnya, kemampuan BPKH dalam menanggung biaya haji melalui dana nilai manfaat tak lepas dari sejumlah terobosan dalam optimalisasi dana umat yang dikelola. Salah satunya, dengan mendirikan anak usaha yang masuk dalam ekosistem perhajian sejak tahun 2023 yakni BPKH Limited.

    “BPKH Limited telah mengelola sejumlah aset produktif berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah yang seluruh keuntungannya digunakan untuk menambah nilai manfaat bagi kepentingan jemaah haji Indonesia,” tutur Fadlul. 

    “BPKH berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, dan menjaga keberlanjutan dana haji yang telah dikelola dengan prudent dan profesional,” imbuhnya menandasi.