Xcloud.id

Topik: haji

  • Top 3 News: KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Terkait Kasus Dugaan Suap Harun Masiku – Page 3

    Top 3 News: KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Terkait Kasus Dugaan Suap Harun Masiku – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) Tessa Mahardika membenarkan, penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di kediaman Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sudah berstatus tersangka. Itulah top 3 news hari ini.

    Menurut Jubir KPK Tessa Mahardika, penggeledahan tersebut dilakukan terkait dalam kasus dugaan suap buron Harun Masiku.

    Namun, Tessa belum merinci barang bukti apa saja yang ditemukan penyidik KPK di kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia memastikan hal itu akan diungkap saat penggeledahan sudah selesai.

    Sementara itu, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Di mana, sebesar Rp89.410.258,79.

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Menurutnya, keputusan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan kebutuhan mayarakat.

    Lebih lanjut, Cucun menekankan kepada pemerintah untuk betul-betul menjaga, agar hak-hak rakyat terkait ibadah haji dapat dijalankan sebaik-baiknya. Terutama terkait pokok keabsahan pelaksanaan ibadah haji agar diperhatikan dengan seksama.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengumumkan jadwal awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi.

    Berdasarkan hasil perhitungan, 1 Ramadan 1446 H akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025, sementara Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025.

    Penetapan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Kalender ini diharapkan menjadi rujukan universal bagi umat Islam dalam menentukan waktu ibadah yang lebih seragam.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 7 Januari 2025:

    Dua kader PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly masuk dalam daftar cekal KPK. Keduanya dilarang bepergian ke luar negeri dalam waktu 6 bulan ke depan.

  • Kemenag Sebut Efisiensi dan Negosiasi Berhasil Turunkan Biaya Haji 2025

    Kemenag Sebut Efisiensi dan Negosiasi Berhasil Turunkan Biaya Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 dengan rata-rata sebesar Rp89,41 juta dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS.

    Rerata BPIH tahun 2025 turun sebesar Rp4 juta dibandingkan dengan rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93,41 juta. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah.

    Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56,04 juta, sedangkan rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55,43 juta.

    Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata milai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.

    “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dilansir dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

    Sebagai wakil Kementerian Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

    Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

    “Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

    Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

    “Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

    Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembeliaan sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024, sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

    “Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” papar Hilman.

    Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

  • Kebaikan Haldy Sabri Suami Irish Bella Dibongkar Dede Sunandar

    Kebaikan Haldy Sabri Suami Irish Bella Dibongkar Dede Sunandar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian Dede Sunandar membongkar kebaikan Haldy Sabri yang merupakan suami Irish Bella. Dede Sunandar menyebut, Haldy Sabri lah adalah orang yang membantu dirinya untuk menebus sertifikat rumah yang sempat digadaikan kepada komedian Sule.

    “Kalau saya dibilang menggadaikan sertifikat rumah ya memang benar. Saya gadaikan ke Kang Sule. Kalau sekarang alhamdulillah sudah diambil,” ungkap Dede Sunandar dikutip dari channel YouTube, Selasa (7/1/2025).

    Dede Sunandar menceritakan, sertifikat rumah yang sempat digadaikan dirinya ke Sule sudah ditebus oleh Haldy Sabri.

    “Nah, sertifikat rumah yang nebusin itu pria yang sekarang menjadi suami Kak Irish Bella, Bapak Haji Haldy Sabri,” katanya lagi.

    “Dia bantuin Dede, dulu itu Dede gadaikan sertifikat rumah Rp 120 juta dan itu ditebus sama Bapak Haldy Sabri,” ucapnya.

    Dede Sunandar mengatakan, dirinya sempat bekerja sama dengan Haldy Sabri untuk mengisi podcast milik suami Irish Bella tersebut.

    “Nah, Dede itu kerja sama Bapak Haldy sebagai talent di acara Congor Full punya HAS Creative milik Bapak Haldy,” ujarnya.

    “Setelah itu, Dede putus kontrak dan akhirnya Dede bisa menebus sertifikat rumah. Makanya, Dede sekalian mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haldy Sabri atas kebaikannya ke Dede,” tutur Dede Sunandar yang menceritakan kebaikan suami Irish Bella, Haldy Sabri.

  • Panja Haji Lapor Prabowo: Biaya Turun, Pengawasan Diperketat

    Panja Haji Lapor Prabowo: Biaya Turun, Pengawasan Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Panitia Kerja (Panja) haji dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025 seperti penurunan biaya haji, baik dari sisi beban jemaah maupun nilai manfaat.

    “Pembiayaan haji ini dibanding tahun lalu turun sekitar Rp4 juta lebih. Dari beban jemaah turun sekitar Rp600.000, beban jemaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025)

    Menurut Marwan, pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi dari angka yang dilaporkan.

    Ketua Komisi VIII itu pun menegaskan bahwa arahan Presiden Ke-8 RI ini akan menjadi catatan dalam kajian penyelenggaraan haji selanjutnya.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan. Tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” lanjutnya.

    Pada penyelenggaran haji tahun ini, Komisi VIII berkomitmen mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan ketat, baik memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi hingga pelaksanaan haji berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan.

    Menurut Marwan, pengawasan penyelenggaraan haji ini secara langsung akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.

    “Penyelenggaraan haji untuk tahun ini dikawal oleh Pimpinan DPR Prof. Dr Sufmi Dasco Ahmad akan turun langsung mengawal ini. Bagi kami ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Dasco bahwa beliau berkenan menjadi Ketua Pengawas Haji untuk tahun ini,” pungkas Marwan.

  • Siap Hadiri Penetapan Gubernur Terpilih, Rano Karno Tak Perlu Tanya Kapan Pelantikan

    Siap Hadiri Penetapan Gubernur Terpilih, Rano Karno Tak Perlu Tanya Kapan Pelantikan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Cawagub Rano Karno tak menanyakan kepada KPUD Jakarta kapan dirinya bersama Pramono Anung dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    Hal itu disampaikan Rano saat menerima undangan dari KPUD Jakarta untuk acara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Jakarta.

    “Tidak bertanya kapan kita di lantik, tapi penetapan ini bagi kita satu kepastian bahwa satu fase sudah selesai dan kita menghadapi fase yang lain,” kata Rano di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/9/2025).

    Rano sendiri memastikan dirinya bersama Pramono Anung akan hadir dalam penetapan tersebut yang bakal digelar pada Kamis (9/1/2025).

    “Dan pasti Insyaallah saya hadir, karena kebetulan tanggal 12 Insyaallah saya melakukan ibadah umrah. 

    Ini menjadi bagian perjalanan terakhir, dari pilkada ini, ini yang kita tunggu sebetulnya,” kata Rano.

    Diketahui, terkait kapan waktu pelantikan hasil Pilkada Serentak 2024 saat ini masih simpang siur.

    Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA – Megawati Soekarnoputri Tidak Nampak Selama Kampanye di Pilkada Jakarta 2024. Cawagub Rano Karno Ungkit Ucapan Singkat Ketua Umum PDI Perjuangan.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengonfirmasi mengenai penundaan jadwal pelantikan gubernur, bupati dan walikota, yang semula pada Februari 2025 akan diundur menjadi Maret 2025.

    Rifqinizamy menyebut, pelantikan kepala daerah menunggu MK menyelesaikan seluruh perkara PHPU dari Pilkada 2024.

    Sebelumnya, KPUD Jakarta juga masih berpatokan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

    Dimana dalam Perpres tersebut pelantikan bakal digelar pada 7 Februari 2025.

    “Terkait dengan Perpres 80 sampai hari ini masih mengatur pelantikan serentak tanggal 7 Februari,” kata Komisioner KPUD Jakarta, Dody Wijaya di kediaman Pramono Anung, di Jalan Haji Ambas, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (5/1/2025).

    Dody mengatakan, sebagai penyelenggara pilkada, kewenangan pihaknya hanya sampai penetapan pemenang Pilkada Jakarta.

    Sedangkan terkait waktu pelantikan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    “Tentu ini domainnya pemerintah pusat. Kalau nanti akan ada revisi atau perbaikan dari Perpres 80 tentu kami akan mengikuti. Jadi sepenuhnya kami serahkan ke pemerintah pusat,” kata Dody.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PDIP Surabaya Semarakkan HUT Ke-52 dengan Kegiatan Kerakyatan

    PDIP Surabaya Semarakkan HUT Ke-52 dengan Kegiatan Kerakyatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-52, PDI Perjuangan Surabaya menggelar serangkaian kegiatan kerakyatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Berbagai program ini bertujuan untuk mempererat hubungan partai dengan rakyat sekaligus menggali semangat gotong-royong yang menjadi ciri khas partai berlambang banteng tersebut.

    Wakil Sekretaris PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, menyatakan bahwa perayaan tahun ini dirancang untuk menekankan peran partai dalam membangun solidaritas masyarakat.

    “Kami ingin menjadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang dekat dengan rakyat dan selalu hadir dalam setiap dinamika kehidupan mereka,” ungkap Achmad, Selasa (7/1/2025).

    Kegiatan dimulai dengan pemasangan bendera partai dan baliho di berbagai sudut kota. Selain itu, tumpengan bersama masyarakat di 31 kecamatan juga akan digelar sebagai simbol kebersamaan. Tidak hanya itu, kerja bakti di kampung-kampung menjadi salah satu cara partai untuk mendorong semangat gotong-royong.

    “Kerja bakti ini bukan sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga wujud nyata dari semangat gotong-royong yang kami junjung tinggi,” jelas Achmad Hidayat.

    Tak ketinggalan, partai juga akan menyelenggarakan senam massal SICITA (Senam Indonesia Cinta Tanah Air) di Asrama Haji Sukolilo. Kegiatan ini sekaligus untuk mengenang semangat juang Kongres Luar Biasa (KLB) partai di masa lalu.

    “Senam ini simbol kebersamaan dan kecintaan pada tanah air. Kami ingin semua kader dan masyarakat terlibat,” tambah Achmad.

    Sebagai bagian dari peringatan HUT ke-52, partai juga memberikan santunan kepada anak yatim dalam rangka memperingati ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Program ini diiringi dengan penanaman makanan pendamping beras serta pembagian bibit tanaman pangan kepada masyarakat.

    “Kami berharap masyarakat tidak hanya merasakan manfaatnya, tetapi juga termotivasi untuk mandiri dan memperkuat ketahanan pangan,” kata Achmad dengan optimis.

    Melalui rangkaian kegiatan ini, PDI Perjuangan Surabaya ingin menunjukkan bahwa perayaan ulang tahun partai tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi juga aksi nyata untuk rakyat.

    “Semangat HUT ke-52 ini adalah membangun optimisme, kebersamaan, dan keberpihakan kepada rakyat. Itulah jiwa PDI Perjuangan,” pungkasnya. [asg/but]

  • Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H pada 1 Maret 2025

    Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H pada 1 Maret 2025

    Jakarta Beritasatu.com – Muhammadiyah secara resmi menetapkan awal 1 Ramadan 1446 Hijriah pada Sabtu (1/3/2025). Penetapan ini diumumkan melalui Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, berdasarkan hasil kajian dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

    Dalam keterangan resmi yang diunggah di media sosial, Muhammadiyah menyatakan keputusan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Hal ini menjadi perubahan penting setelah sebelumnya Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal sebagai acuan dalam menentukan tanggal penting seperti awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    Penetapan 1 Ramadhan 1446 H dilakukan berdasarkan ijtimak akhir bulan Syakban 1446 H yang terjadi pada Jumat (28/2/2025). Dengan demikian, umat Islam yang mengikuti keputusan Muhammadiyah akan memulai ibadah puasa pada Sabtu (1/3/2025).

    “1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing, 1 Maret 2025,” demikian bunyi pernyataan dalam KHGT, yang diumumkan pada Selasa (7/1/2025).

    Selain penetapan awal Ramadan, Muhammadiyah juga telah menetapkan jadwal Hari Raya Idulfitri dan musim haji untuk tahun 1446 Hijriah.

    Perinciannya, Hari Raya Idulfitri 1446 H jatuh pada Minggu (30/3/2025). Kemudian, 1 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Mei 2025.

    Sementara itu, hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah jatuh pada Kamis Pon, 5 Juni 2025, sedangkan Hari Raya Iduladha 10 Dzulhijjah jatuh pada Jumat Wage, 6 Juni 2025.

    Keputusan Muhammadiyah memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa, hari raya, dan persiapan musim haji dengan lebih terencana.

  • Akhir Januari, Prabowo Terbang ke Arab Saudi Lobi Penambahan Kuota Haji 2025

    Akhir Januari, Prabowo Terbang ke Arab Saudi Lobi Penambahan Kuota Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal terbang ke Arab Saudi untuk melobi penambahan kuota haji 2025 kepada otoritas setempat pada akhir Januari.

    Hal tersebut merupakan langkah nyata Presiden Prabowo untuk mengurangi antrean calon jemaah haji Indonesia yang masih sangat panjang. Prabowo disebut akan terbang ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025.

    “Insyaallah beliau menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan. Kami berharap beliau sampai ke Saudi, dan ketemu Raja lah di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak,” ujar Marwan setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam kesempatan pertemuannya bersama Prabowo ini, Marwan menjelaskan antrean calon jemaah haji Indonesia masih panjang atau kini menyentuh di atas 5 juta calon jemaah. Dikatakannya, banyak calon jemaah haji yang waswas karena sudah lanjut usia (lansia) dan kurang sehat.

    Marwan menyatakan Indonesia mendapatkan kuota haji 2025 sebesar 221.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 201.000 jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Namun, angka kuota haji itu masih butuh tambahan untuk mengurai daftar tunggu khususnya ditujukkan pada calon jemaah yang usianya sudah sangat tua.

    “Sudah kita putuskan, sudah diketok dengan 221.000 jemaah (tahun 2025). Ini masih butuh tambahan kita supaya mengurai tadi lamanya daftar tunggu karena usianya juga sudah tua. Kalau tidak berangkat sekarang agak rumit,” ungkapnya.

    Komisi VIII DPR dan Panja Haji DPR berharap Presiden Prabowo dapat meyakinkan otoritas Arab Saudi agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji pada 2025. Menurut Marwan, tambahan kuota haji mencapai 5.000 hingga 10.000 adalah hal menggembirakan bagi calon jemaah.

    Selain upaya presiden, Komisi VIII DPR juga akan melakukan langkah lainnya agar banyak calon jemaah lagi yang bisa diberangkatkan haji pada tahun ini.

    “Ini yang kita butuhkan cara menguranginya itu ya tambahan kuota dan nanti kita mungkin saja akan merevisi Undang-Undang Haji yang bisa kita mengirimkan jemaah. Mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” pungkasnya terkait rencana Prabowo Subianto ke Arab Suadi melobi penambahan kuota haji 2025.

  • Presiden Prabowo Belum Puas meski Biaya Haji 2025 Turun

    Presiden Prabowo Belum Puas meski Biaya Haji 2025 Turun

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto disebut belum puas atas penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang setelah panitia kerja (Panja) Haji memberikan laporan kepada Prabowo terkait biaya haji.

    “Tentu pak presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya belum puas,” ucap Marwan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Marwan menyatakan kepada kepala negara bahwa Panja Haji bersama Kementerian Agama telah berhasil menurunkan biaya haji yang selama ini menjadi persoalan.

    BPIH 2025 yang ditentukan kini senilai Rp 89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp 4 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp 93,4 juta.

    Dari jumlah tersebut, jemaah akan menanggung biaya sebesar Rp 55.431.750,70 atau 62% dari total BPIH. Marwan menyebut biaya Haji 2025 yang ditanggung jemaah ini turun sekitar Rp 600.000. Sementara itu, nilai manfaat ditentukan Rp 33.978.508,01 atau 38% dari total BPIH.

    Penurunan ini, kata Marwan, sejalan dengan ketekunan para anggota panja yang mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dikoreksi dari pembiayaan sebelumnya. Namun, Presiden Prabowo masih ingin biaya haji turun dari angka yang telah ditentukan.

    “Mengenai spesifikasi angka (biaya haji turun) pak presiden tidak menunjukkan itu. Dapat ditangkap sebetulnya sama pandangan kami dengan bapak presiden mungkin satu atau dua juta lagi bisa diturunkan. Namun, dengan berbagai pertimbangan beberapa hal termasuk kurs mata uang asing dan lain-lain, kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan,” ungkap Marwan.

    Marwan menambahkan, saran dari Presiden Prabowo menjadi masukan bagi panja agar ke depannya dapat membuat biaya haji lebih terjangkau, di samping tetap memastikan layanan terbaik untuk jemaah.

    Namun, untuk saat ini pelaksanaan haji akan diimplementasikan sesuai biaya Haji 2025 yang telah diputuskan.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami. Mungkin saja periode ini tidak (turun lagi) karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII bahwa arahan pak presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” tegas Marwan terkait biaya Haji 2025.

  • DPR Klaim Prabowo Beri Sinyal Ingin Turunkan Lagi Biaya Haji 2025

    DPR Klaim Prabowo Beri Sinyal Ingin Turunkan Lagi Biaya Haji 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkap respons Presiden RI Prabowo Subianto soal penurunan biaya Haji 2025. Menurutnya, Prabowo masih ingin harga itu diturunkan lagi.

    Ia menyampaikan itu usai bersama jajaran Komisi VIII DPR bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1).

    “Tentu sekalipun ada pencapaian kami untuk menurunkan biaya haji, karena mimik dari pak presiden tadi tuh masih kepengen turun, rasa-rasanya gimana gitu,” kata Marwan diiringi tawa.

    Ia memastikan penurunan biaya Haji 2025 ini takkan mengurangi pelayanan bagi jemaah Indonesia. Bahkan ia mengaku akan terus meningkatkan pelayanan. Marwan menyebut mereka akan mengawal ketat jalannya pelaksanaan ibadah Haji 2025 ini.

    “Kelihatannya pak presiden masih belum puas, masih kepengen sebetulnya masih di bawah itu,” ucapnya.

    Marwan menyebut sebetulnya Komisi VIII DPR juga sepandangan dengan presiden bahwa sebetulnya biaya haji 2025 ini masih bisa turun lagi. Namun dari berbagai pertimbangan meliputi harga nilai tukar rupiah terhadap valuta asing dan beberapa faktor lainnya, mereka mengambil angka yang telah diputuskan.

    “Mungkin di lain waktu kami akan perketat cara menghitungnya,” ujar dia.

    Ia pun menyebut biaya haji 2025 ini telah ditetapkan. Namun, hal itu akan menjadi catatan Komisi VIII DPR untuk mengupayakan biaya haji yang lebih murah ke depan.

    Pada musim Haji 2025 ini, pemerintah dan DPR setuju biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 yang ditanggung jemaah berjumlah Rp55.431.750,78 juta (Rp55,4 juta). Jumlah itu setara 62 persen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 (Rp89,4 juta).

    Angka BPIH ini mengalami penurunan sebesar Rp4 juta dari nilai BPIH tahun 2024 lalu sebesar Rp93.410.286. Sementara Bipih yang ditanggung langsung jemaah juga mengalami penurunan sebesar Rp614.422 dari Bipih 2024 sebesar Rp 56.046.172.

    (mnf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]