Topik: haji

Komitmen Bangun Institusi Lebih Baik, Badan Penyelenggara Haji Lantik 7 Eks Penyidik KPK – Page 3

Dengan keputusan ini, Nasaruddin mengapresiasi Komisi VIII DPR karena dalam masa reses, para wakil rakyat terus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah.

“Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” terang dia.

Nasaruddin memastikan, BPIH yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal yang juga merupakan harapan Presiden Prabowo agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang lebih murah.

“Alhamdulilah pada kesempatan kali ini terwujud,” syukur Nasaruddin.

Nasaruddin menambahkan, dengan keputusan ini BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan.

“Atas nama pemerintah, kami bersama Ketua BP HAJI menyampaikan terima kasih setinggi tingginya. Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan berhaji,” Nasaruddin menandasi.

Sebagai informasi, Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. 17.680 jemaah haji khusus.

08/01/2025 12:15
Konsulat Jenderal Tiongkok Kunjungi UIN Saizu Purwokerto, Perkuat Kerjasama Pendidikan

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya, Xu Yong melakukan kunjungan kerja ke Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Selasa (7/1/2025) petang.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia, khususnya di Kampus UIN Saizu Purwokerto. Hal ini guna memperkuat bidang pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat.

Kunjungan Konsulat Jenderal RRT di Surabaya ini disambut jajaran pimpinan UIN Saizu Purwokerto. Hadir Wakil Rektor I Prof. Suwito, Wakil Rektor II Prof. Sulkhan Chakim dan Wakil Rektor III Prof. Sunhaji, Kepala Biro AUPK Adnan serta sejumlah kepala unit dan lembaga terkait.

Wakil Rektor I UIN Saizu Purwokerto, Prof. Suwito menyebut, UIN Saizu Purwokerto terus menunjukkan performa luar biasa sepanjang Tahun 2024. UIN Saizu mencatat berbagai prestasi membanggakan, mulai dari pencapaian APT Unggul hingga pengakuan reputasi internasional.

“Pada 27 Maret 2024, UIN Saizu telah memperoleh Akreditasi Unggul dari BAN-PT (SK Nomor 359/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2024). Pada Tahun 2024, UIN Saizu juga meraih dua sertifikasi internasional, yakni ISO 21001:2018: Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan dan ISO 9001:2015: Sistem Manajemen Mutu,” bebernya.

Selain itu, pada Tahun 2024, UIN Saizu juga telah menjalin kerjasama dengan 32 lembaga internasional dari 14 negara. Penjajakan kerjasama juga telah dilakukan ke sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok, membahas berbagai peluang kolaborasi dengan UIN Saizu Purwokerto.

Menurut Prof. Suwito kunjungan Konsulat Jenderal RRT di Surabaya ini menjadi langkah konkret UIN Saizu Purwokerto untuk mempererat hubungan bilateral dalam bidang pendidikan dan memberikan peluang baru bagi pelajar dan akademisi di Indonesia.

Sementara itu, Konsulat Jenderal RRT di Surabaya, Xu Yong menegaskan komitmen pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan kerjasama pendidikan dengan Indonesia. “Pemerintah Tiongkok selalu memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan,” ujarnya.

Pemerintah Tiongkok telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan, termasuk pembangunan berkualitas tinggi yang berdampak pada 30 persen ekonomi global. Xu Yong menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan Chinese Corner di UIN Saizu Purwokerto.

Program ini diharapkan dapat mendorong antusiasme masyarakat Indonesia terhadap pembelajaran bahasa Mandarin. “Kami sangat mendukung UIN Saizu telah melakukan penjajakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah di Tiongkok,” beber dia.

Ada banyak beasiswa yang tersedia untuk pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Tiongkok. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi konsulat atau kedutaan besar.

Xu Yong menegaskan, pihaknya siap memberikan bantuan dalam penguatan dan pengembangan pendidikan di UIN Saizu, termasuk membuka peluang magang bagi mahasiswa di berbagai sektor.

08/01/2025 12:08
7 Fakta Terkait Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah Tanggung Rp55,4 Juta – Page 3

Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 atau turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

“Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.

Hilman menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan. Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

“Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” sebut Hilman.

“Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

Alasan kedua, dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.

“Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

“Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

“Saya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan,” kata Hilman.

Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

“Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” papar Hilman.

08/01/2025 11:45
PAN Minta Petugas Haji Diperbanyak dari TNI-Polri dan Nakes – Page 3

Keempat, konsumsi dan makanan selama di tanah suci. Pemerintah menjanjikan untuk menyajikan makanan bercita rasa Indonesia. Ini mesti harus dipenuhi. Sayang sekali, tahun lalu saja tidak semuanya dapat ditepati.

“Tahun lalu, kami menemukan bahwa tidak semua bumbu masakan didatangkan dari Indonesia. Persentasinya kecil. Yang besar malah didatangkan dari negara lain. Tentu ini harus diperbaiki. Harus dipastikan bahwa masakan yang ada standarnya bercita rasa Indonesia,” kaga dia.

“Lagi pula, penyediaan bumbu dapur ini penting. Untuk mencukupi kebutuhan 221.000 jamaah haji selama 40 hari adalah peluang bisnis bagi UMKM di Indonesia. Kenapa tidak dipercayakan saja pada gabungan UMKM untuk menyediakannya,” sambungnya.

Kelima, kata Saleh, transportasi untuk para jamaah. Transportasi adalah elemen penting yang harus dipastikan ketersediaan dan kenyamanannya. Sosialisasi terkait penggunaan alat transportasi ini sering kurang maksimal. Tidak heran, banyak jamaah yang kadang ditinggal dan mengalah dari jamaah asal negara lain. Padahal, transportasi ini adalah bagian yang dibayar dan dihitung secara ketat dalam ongkos haji.

Keenam, pelayanan jemaah pada saat armina. Pelayanan di armina ini harus benar-benar prima. Selain sulit dan padat karena jutaan jamaah terkumpul di satu tempat, armina adalah salah satu kunci pembeda antara haji dan umroh. Kesuksesan haji juga sangat ditentukan sukses tidaknya pelaksanaan seluruh ibadah pada armina.

“Kita mohon agar pemerintah memprioritaskan pelayanan di armina. Tenda harus dipastikan kecukupannya. Air, makanan, tempat ibadah, dan kebutuhan selama di armina harus cukup, lengkap, dan memuaskan jamaah”.

08/01/2025 11:41
Diminta Prabowo, KPK Kawal Penyelenggaran Haji 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawal penyelenggaraan Haji 2025 bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH) serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“KPK akan mengawal prosesnya [penyelenggaraan Haji 2025],” ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu juga menuturkan, beberapa mantan pegawai lembaga antirasuah saat ini juga sudah ditempatkan di BPH. Mereka ditugaskan untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan ibadah Haji.

“Tentunya KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Presiden Prabowo dalam suatu rapat meminta agar penegak hukum ikut mengawal penyelenggaran Haji 2025.

Dasco mengakui bahwa ada keprihatinan yang mendorong agar penyelenggaraan Haji setiap tahunnya diperbaiki.

“Dalam suatu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum. Ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

08/01/2025 11:10
Alhamdulillah! Biaya Haji 2025 Turun, Ini Penjelasan Kemenag

loading…

Pemerintah dan DPR menyepakati biaya haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Rerata BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata milai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01. “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Selasa (7/1/2024)

“Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” sambungnya.

Sebagai wakil Kementeriam Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

“Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” sebut Hilman. ”Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

“Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

08/01/2025 11:01
Jemaah Terbang ke Tanah Suci 2 Mei, Inilah Rencana Perjalanan Haji 2025

loading…

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah menerbitkan jadwal rencana perjalanan haji (RPH) 1446 H/2025 M. Tahapan perjalanan ini terbit dan ditandatangani Dirjen PHU Hilman Latief pada 3 Januari 2025. ”1 Mei 2025 jemaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025, awal pemberangkatan jemaah haji gelombang I dari Tanah Air ke Madinah,” demikian dikutip dari RPH yang diterbitkan Ditjen PHU, Selasa (7/1/2024).

Masa operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji akan berlangsung selama 30 hari. Sementara rata-rata masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi adalah 41 hari. Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.

Dari jumlah itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar jemaah rerata sebesar Rp55.431.750,78. Hasil kesepakatan pemerintah dan DPR ini akan diajukan ke Presiden RI untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang BPIH 2025, dan selanjutnya dilakukan proses pelunasan Bipih oleh jemaah.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

Berikut Rencana Perjalanan Haji 1446 H/2025 M:

a. 1 Mel 2025 (3 Zulkaidah 1446), Jemaah Haji masuk asrama haji

b. 2 Mel 2025 (4 Zulkaidah 1446), Awal pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Tanah Air ke Madinah

c. 11 Mei 2025 (13 Zulkaidah 1446), Awal pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Madinah ke Makkah

d. 16 Mei 2025 (18 Zulkaidah 1446, Akhir pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Tanah Air ke Madinah

08/01/2025 10:52
Turuti Perintah Prabowo,KPK Akan Awasi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji – Page 3

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Ia menilai keputusan ini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

“Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat,” ujar Cucun dalam keterangannya, Senin, (7/1/2025).

Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat menetapkan Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286.

Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79. Dari total tersebut, Rp 55.431.750 akan dibayarkan jamaah (Bipih), dan sisanya Rp 34.073.267 ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Persentase Bipih mencapai 62 persen dan nilai manfaat 38 persen.

Cucun mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini. “Penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH,” jelasnya.

08/01/2025 10:45
BPH Rekrut 7 Mantan Penyidik KPK Kawal Penyelenggaraan Haji

loading…

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf didampingi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjutak memberikan keterangan seusai melantik pejabat BP Haji. Foto/Dzikry Subhanie

JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan telah merekrut tujuh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Perekrutan itu ditujukan agar BP Haji mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan menjunjung integritas dan mengedepankan tata kelola yang akuntabel, transparan serta bebas dari korupsi.

Hal itu disampaikan Dahnil sekaligus merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin KPK melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025.

“BP Haji telah merekrut 7 mantan Penyidik KPK yang dikenal memiliki Integritas. Mereka menduduki jabatan-jabatan eselon 2 dan ada juga yang kami usulkan duduk di jabatan eselon 1,” kata Dahnil saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).

Dahnil menjelaskan, upaya perekrutan itu sebagai cara untuk memastikan keinginan Presiden Prabowo yang memiliki lembaga pengelola ibadah haji setingkat kementerian bekerja secara profesional dan punya dampak bagi bangsa.

“Upaya ini adalah sebagai salah satu cara untuk memastikan keiinginan Presiden memiliki Institusi khusus setingkat kementerian yg mengurusi perhajian secara profesional dan memberikan dampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Dahnil.

Pasalnya, ia meyakini, haji tak sekedar tentang ritual, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi umat dan semangat nasionalisme dan toleransi. “Karena haji tidak sekedar tentang ritual, tapi tentang membangun ekosistem ekonomi umat, juga tentang membangun semangat nasionalisme dan toleransi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Prabowo ingin pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya meminta KPK untuk ikut turun tangan untuk mengawasi pelaksanaannya.

“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pedampingan kepada Kementerian Agama, dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik,” kata Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Tahun 2025, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

(abd)

08/01/2025 09:35
Masa Tunggu Haji 30 Tahun, Komisi VIII DPR Usul RI Isi Kuota Negara Lain

Jakarta –

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut rata-rata masa tunggu haji jemaah haji Indonesia mencapai 30 tahun. Ia mengungkap kesulitan untuk mengurangi masa tunggu tersebut.

“Daftar tunggu ini seputaran antara 25 sampai 30 tahun. Tetapi ada, karena masa tunggu ini tidak sama setiap provinsi. Di Sulawesi Selatan ada kabupaten yang sudah di atas 49 tahun masa tunggunya,” kata Marwan kepada wartawan di Komplek Istana Kepreasidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

“Tapi rata-rata antara 25-30 tahun. Ada 3 kabupaten di Sulawesi Selatan sudah mencapai 48 tahun. Ini cukup berat mengurai ini,” lanjutnya.

Ditambah banyak, banyak jemaah yang telah berusia lansia. Menurutnya, salah satu cara adalah menambah kuota haji.

“Kalau mereka menunggu daftar tunggu itu ya keburu. Ya mungkin almarhumnya usianya tidak sampai di situ lagi. Ini yang kita butuhkan, cara mengurainya satu ya tambahan kuota,” ujarnya

Cara lain, kata Marwan, yakni mengirimkan jemaah lewat negara lain. Jadi mengisi kuota jemaah negara lain yang masih kosong.

“Dan nanti kita mungkin saja akan merevisi Undang-Undang Haji yang bisa kita mengirimkan jamaah. Mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” ujarnya.

(eva/zap)

08/01/2025 09:21