Xcloud.id

Topik: haji

  • BSI targetkan kelola 53 ton emas dari kegiatan usaha bulion pada 2030

    BSI targetkan kelola 53 ton emas dari kegiatan usaha bulion pada 2030

    Kinerja bisnis emas BSI cukup kinclong hingga triwulan III-2025. (Sektor) ini masih cukup besar potensinya untuk terus bertumbuh.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Bob Tyasika Ananta mengatakan bahwa pihaknya menargetkan jumlah produk emas yang dikelola oleh bisnis bulion perseroan dapat mencapai 53 ton pada lima tahun mendatang.

    Pihaknya optimis target tersebut dapat terealisasi seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas sebagai instrumen keuangan syariah yang aman dan stabil.

    “Kinerja bisnis emas BSI cukup kinclong hingga triwulan III-2025. (Sektor) ini masih cukup besar potensinya untuk terus bertumbuh. Pada September 2025, emas yang dikelola BSI itu baru mencapai 19 ton,” kata Bob Tyasika Ananta, di Jakarta, Rabu.

    Perseroan mencatat, hingga akhir September 2025, pertumbuhan bisnis emas, baik dari layanan cicil emas maupun gadai emas, mencapai 72,82 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp18,76 triliun. Pembiayaan cicil emas mencapai Rp10,32 triliun, sementara gadai emas tercatat senilai Rp8,45 triliun.

    Selain emas, bank syariah yang merupakan bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tersebut, juga berupaya memperkuat lini bisnis tabungan haji yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun.

    Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho mengungkapkan, saldo tabungan haji meningkat 18,59 persen yoy menjadi Rp15,84 triliun pada triwulan III-2025.

    Ia menuturkan peningkatan tersebut ditopang dengan jumlah pendaftar baru yang mencapai lebih dari 100 ribu orang per bulan pada tahun ini, melonjak dari rata-rata 50 ribu nasabah per bulan di tahun sebelumnya.

    “Tentu ini keunikan lainnya yang kami yakini bakal menjadi modal buat BSI untuk terus tumbuh dan berkembang,” kata Ade Cahyo Nugroho.

    Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menambahkan, pertumbuhan bisnis emas dan tabungan haji tersebut tidak lepas dari peran jaringan BSI Agen yang kini mencapai 127 ribu agen di seluruh Indonesia.

    Dari total tersebut, 2.964 agen telah menjadi mitra gadai emas dengan outstanding mencapai Rp1,24 triliun, sementara 396 agen sudah menjadi mitra tabungan haji dengan outstanding mencapai Rp8,9 miliar.

    “BSI Agen yang tersebar di seluruh Indonesia sudah mencapai 127 ribu agen, ini cukup banyak jumlahnya, dengan transaksi mencapai 25 juta transaksi, dan volume transaksinya itu di angka Rp345 triliun posisi per September 2025, dan insya Allah akan terus meningkat,” kata Anton Sukarna.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Klinik Haji Indonesia Tetap Bisa Beroperasi, DPR: Tak Usah Khawatir

    Klinik Haji Indonesia Tetap Bisa Beroperasi, DPR: Tak Usah Khawatir

    Klinik Haji Indonesia Tetap Bisa Beroperasi, DPR: Tak Usah Khawatir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta masyarakat tidak khawatir dengan operasional klinik haji untuk jemaah dari Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
    Penjelasan itu Marwan sampaikan saat dikonfirmasi terkait klinik haji Indonesia yang tidak lagi bisa beroperasi seperti sebelumnya.
    Marwan mengatakan, klinik hingga Rumah Sakit Indonesia di Arab Saudi tetap beroperasi namun dengan syarat tambahan.
    “Pusat-pusat klinik kita tetap beroperasi, tetapi cara beroperasinya bekerja sama dengan pihak Saudi,” kata Marwan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, RS dan klinik Indonesia di Mekah dan Madinah tidak boleh beroperasi jika tidak melibatkan otoritas Arab Saudi.
    Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera berkoordinasi dengan Arab Saudi.
    “Jadi tidak usah khawatir, tetap saja dilayani karena pemerintah kita, dan sepertinya sudah ada kesepakatan, mereka nanti akan menempatkan dokter atau supervisi untuk kesehatan yang kita lakukan,” jelas Marwan.
    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, rumah sakit atau klinik di luar fasilitas kesehatan yang berizin Saudi tidak boleh beroperasi.
    Oleh karena itu, pihaknya menyusun rencana kerja sama operasi (KSO) dengan beberapa rumah sakit di Arab Saudi.
    Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mekah dan Madinah misalnya, akan bekerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi yang telah mengantongi legalitas.
    “Pun demikian, nanti rumah sakit-rumah sakit ini bersepakat untuk membangun klinik-klinik satelit di sektor-sektor di banyak hotel-hotel kita,” tutur Dahnil.
    “Bahkan mereka juga punya komitmen akan mendorong, misalnya seperti mobile emergency unit,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenhaj Ungkap Biaya Haji Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, tetapi Justru Turun Rp 2 Juta

    Wamenhaj Ungkap Biaya Haji Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, tetapi Justru Turun Rp 2 Juta

    Wamenhaj Ungkap Biaya Haji Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, tetapi Justru Turun Rp 2 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, biaya haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi seharusnya naik Rp 2,7 juta, namun justru turun Rp 2 juta.
    Pernyataan itu disampaikan Dahnil setelah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan Komisi VIII DPR RI sepakat bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp 87,4 juta.
    “Kenapa? Kalau dihitung secara ekonomi atau secara finansial, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis, harusnya biaya tahun ini itu naik sekitar Rp 2.700.000,” kata Dahnil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    Sejumlah faktor yang menjadi penyebab biaya haji seharusnya naik di antaranya inflasi dan nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang mencapai Rp 16.500 per dollar AS.
    Sementara, pada musim haji sebelumnya, nilai tukar dollar sebesar Rp 16.000 per 1 dollar AS.
    “Jadi kalau menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, hitungan kami itu naik Rp 2.700.000,” ujar Dahnil.
    Namun, selama rapat pembahasan penyelenggaraan ibadah haji beberapa hari terakhir, pemerintah dan Komisi VIII mencoba mencari pos pembayaran yang tidak efisien.
    Dengan merampingkan pos pembayaran yang tidak perlu, BPIH tahun 2026 justru bisa ditekan Rp 2 juta.
    “Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah itu jauh lebih murah,” ujar Dahnil.
    Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp 87.409.366.
    Dari jumlah tersebut, calon jemaah haji wajib membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 54.194.366.
    Sementara, sebanyak Rp 33.215.000 lainnya dibayarkan dari nilai manfaat tabungan para jemaah haji.
    “Karena itu tentu akan berubah Bipih rata-rata menjadi Rp 54 (juta), sedangkan penggunaan nilai manfaat dari para jemaah sebesar Rp 33.215.000,” kata Marwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perbandingan Biaya Haji untuk Jemaah Indonesia dari Tahun ke Tahun

    Perbandingan Biaya Haji untuk Jemaah Indonesia dari Tahun ke Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

    Besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

    Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

    Berikut perbandingan biaya haji di Indonesia dari tahun ke tahun

    Biaya Haji Tahun 2015
    Tahun 2015, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp37,49 juta dengan nilai manfaat Rp24,07 juta sehingga total BPIH menjadi Rp61,56 juta.

    Biaya Haji Tahun 2016
    Pada tahun 2016, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp34,60 juta dengan nilai manfaat Rp25,40 juta sehingga total BPIH mencapai Rp60 juta.

    Biaya Haji Tahun 2017
    Biaya yang dibayar per jamaah pada tahun 2017 adalah Rp34,89 juta dengan nilai manfaat Rp26,90 juta sehingga total BPIH adalah Rp61,79 juta.

    Biaya Haji Tahun 2018
    Di tahun 2018, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp35,24 juta dengan nilai manfaat Rp33,72 juta sehingga total BPIH mencapai Rp68,96 juta.

    Biaya Haji Tahun 2019
    Pada tahun 2019, biaya yang dibayar per jamaah tetap Rp35,24 juta dengan nilai manfaat Rp33,92 juta sehingga total BPIH menjadi Rp69,16 juta.

    Biaya Haji Tahun 2022
    Setelah pandemi, tahun 2022, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp39,89 juta dengan nilai manfaat Rp57,91 juta sehingga total BPIH mencapai Rp97,79 juta.

    Biaya Haji Tahun 2023
    Pada tahun 2023, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp49,9 juta dengan nilai manfaat Rp40,2 juta sehingga total BPIH menjadi Rp90 juta.

    Biaya Haji Tahun 2024
    Untuk tahun 2024, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp56,04 juta dengan nilai manfaat Rp37,36 juta sehingga total BPIH mencapai Rp93,41 juta.

    Biaya Haji Tahun 2025
    Untuk tahun 2025, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp55,43 juta 

    Biaya Haji Tahun 2026
    Untuk tahun 2026, biaya yang dibayar per jamaah adalah Rp54,2 juta 

  • 5 Biaya Haji 2026 Diputuskan Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,1 Juta Nasional

    5 Biaya Haji 2026 Diputuskan Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,1 Juta Nasional

    Biaya Haji 2026 Diputuskan Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,1 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    DPR RI dan pemerintah menyepakati emaah haji tahun 1449 Hijriah atau 2026 masehi membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 54.194.366 dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 87.409.366.
    “Komisi VIII RI dan Kementerian Haji dan Umrah sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH 1447 Hijriah 2026 Masehi per jemaah reguler sebesar Rp 87.409.365,45,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dalam rapat dengan pemerintah, Rabu (29/10/2025).
    Marwan menjelaskan, BPIH terdiri dari Bipih yang ditanggung jemaah dan nilai manfaat dari tabungan jemaah haji.
    “Karena itu tentu akan berubah Bipih rata-rata menjadi Rp 54 (juta), sedangkan penggunaan nilai manfaat dari para jemaah sebesar Rp 33.215.000,” kata Marwan
    Adapun nilai BPIH sebesar Rp 87,4 juta per jemaah turun Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
    Sebelum mencapai kesepakatan ini, pemerintah dan DPR telah membahas besaran BPIH, Bipih, syarikah, biaya pesawat jemaah, hingga komponen pengadaan dalam penyelenggaraan haji 2026.
    Pada musim haji tahun 2026, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang.
    Kuota itu lalu dibagi menjadi 203.320 untuk haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji, serta 17.680 untuk haji khusus.
    Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 sebesar Rp 88.409.365,45 per jemaah di mana calon jemaah haji menanggung Rp 54.924.000.
    Dalam rapat, anggota DPR dan pemerintah akhirnya sepakat BPIH itu diturunkan sebesar Rp 2 juta.
    “Dari Rp 2 juta itu, Bipih yang dirasakan masyarakat sekitar Rp 1 juta koma sekian. Sisanya meng-
    cover
    komponen lain, seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi,” kata Marwan saat ditemui di DPR, Rabu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar RDP, Komisi VIII Bakal Putuskan Biaya Perjalanan Haji 2026 Hari Ini

    Gelar RDP, Komisi VIII Bakal Putuskan Biaya Perjalanan Haji 2026 Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah, Sekjen, dan Kementerian Kesehatan RI hari ini Rabu (29/10/2025). Rapat ini bakal menentukan harga biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2026.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2025). Penetapan harga merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas penurunan BIPIH sebesar Rp1juta, berdasarkan usulan pemerintah. 

    Komisi VIII mengusulkan penurunan BIPIH ditambahkan Rp1 juta, sehingga total pemangkasan BIPIH menjadi Rp2 juta. Namun keputusan belum ditetapkan karena panitia kerja perlu melaporkan dalam RDP hari ini.

    “Itu yang tadi malam. Karena sudah ada kesepakatan maka kita akan raker hari ini. Hari ini kita akan sepakati, mengumumkan keputusan panja DPR pemerintah dan segera kita meminta pemerintah untuk mengumumkan dan memanggil jemaah yang untuk berangkat tahun ini berdasarkan keputusan yang sudah disepakati,” kata Marwan.

    Marwan menyampaikan bahwa total pemangkasan berasal dari beberapa komponen, misalnya tiket penerbangan. Selain itu, RDP juga membahas biaya transfer kebutuhan penyelesaian di Arab Saudi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    Terkait kualitas layanan, Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan dari transportasi, penginapan, konsumsi dan fasilitas ibadah haji lainnya.

    Kendati demikian, Marwan menegaskan bahwa melarang adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

    “Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

    “Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil, Senin (27/10/2025).

  • Provinsi dengan Pendaftar Terbanyak Dapat Kuota Haji Lebih Besar di 2026

    Provinsi dengan Pendaftar Terbanyak Dapat Kuota Haji Lebih Besar di 2026

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sistem pembagian kuota haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dilakukan secara transparan dan berkeadilan, di mana provinsi dengan jumlah pendaftar lebih banyak akan memperoleh kuota tebesar.

    “Provinsi dengan jumlah pendaftar lebih banyak akan memperoleh kuota lebih besar, sehingga masa tunggu jamaah di seluruh daerah dapat menjadi lebih seragam,” kata dia di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

     

    Untuk penyelenggaraan haji 2026, kata Dahnil, Arab Saudi menetapkan kuota Indonesia sebanyak 221.000 jamaah, terdiri atas 203.320 haji reguler (92 persen) dan 17.680 haji khusus (8 persen). Jumlah ini sama seperti tahun sebelumnya dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Dahnil menegaskan, seperti dilansir dari Antara, penerapan sistem berbasis daftar tunggu, sesuai Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2025, di mana mengatur pembagian kuota haji reguler berdasarkan jumlah pendaftar di tiap daerah. Kebijakan ini dinilai lebih adil karena mengurangi kesenjangan masa tunggu antarprovinsi yang bisa mencapai 47 tahun, dan memastikan pemerataan manfaat dana setoran haji.

    “Sebagai contoh, berdasarkan data per 16 September 2025, Provinsi Aceh dengan 144.076 pendaftar dari total nasional 5.398.420 akan memperoleh kuota sebanyak 5.426 orang,” ungkap dia.

    Dahnil menuturkan, melalui skema perhitungan tersebut terdapat 10 provinsi yang akan mengalami penambahan kuota dan perpendekan masa tunggu, sementara 20 provinsi lainnya akan mengalami penyesuaian yang berdampak pada penambahan waktu tunggu.

    “Pola pembagian kuota berbasis daftar tunggu ini akan diterapkan sekurang-kurangnya selama tiga tahun ke depan dan akan diperbarui pada tahun keempat,” jelas dia.

     

  • Bos Danantara Gelar Rapat Bahas Mineral, Ada Haji Isam

    Bos Danantara Gelar Rapat Bahas Mineral, Ada Haji Isam

    Jakarta –

    Pengusaha asal Kalimantan Selatan sekaligus pemilik PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal dengan Haji Isam mengikuti rapat koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Hal itu terungkap dalam unggahan di Instagram resmi Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani pada 26 Oktober 2025. Dalam video yang diunggah, tampak Haji Isam mengikuti rapat yang membahas industri mineral di Tanah Air.

    “Koordinasi industri mineral semakin strategis bagi Indonesia,” tulis unggahan di Instagram resmi @rosanroeslani, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Selain Haji Isam, rapat juga dihadiri antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brian Yuliarto, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subianto, serta Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir.

    Rosan mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemanfaatan mineral kritis difokuskan untuk pertahanan dan pengembangan kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan demi kedaulatan sumber daya dan ekonomi keberlanjutan.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pemanfaatan mineral kritis difokuskan untuk pertahanan dan pengembangan kendaraan listrik demi kedaulatan sumber daya dan ekonomi keberlanjutan,” terang Rosan.

    Kehadiran Haji Isam dalam kegiatan Danantara ini bukan pertama kalinya. Saat peluncuran Danantara pada Senin, 24 Februari 2025, ia juga tampak ikut serta.

    Pada 6 Desember 2024, Haji Isam juga ikut menghadiri pertemuan dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) dan The Jakarta Japan Club (JJC) di Istana Negara, Jakarta. Ia duduk di jajaran para menteri yang mendampingi Prabowo.

    Prabowo, dalam sambutannya turut memperkenalkan Haji Isam kepada para delegasi asal Jepang tersebut. “Bapak Andi Syamsuddin Arsyad, seorang pengusaha terkemuka dari Kalimantan,” kata Prabowo saat itu.

    Tonton juga video “AS-Jepang Teken Kesepakatan Mineral Tanah Jarang, Atasi Dominasi China” di sini:

    (aid/hns)

  • Kolaborasi Telin, SDEC, & ITCO Niaga Kembangkan Sistem Kabel Laut ICE II

    Kolaborasi Telin, SDEC, & ITCO Niaga Kembangkan Sistem Kabel Laut ICE II

    Jakarta –

    PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk bekerja sama dalam perencanaan dan pengembangan sistem kabel laut Indonesia Cable Express II (ICE II). Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas digital di kawasan Regional.

    CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba menyampaikan sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), kerja sama yang dilakukan bersama Sarawak Digital Economy Corporation Berhad (SDEC), dan ITCO Niaga Sdn Bhd (ITCO) merupakan perwujudan langkah konkret untuk mendorong digitalisasi daerah.

    “Kerjasama ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan kami menuju lintas daerah yang lebih terhubung dan terdigitalisasi. Dengan menghubungkan berbagai lokasi strategis di Indonesia dan memperluas jangkauan internasional ke Singapura dan Malaysia, sistem ICE II menyatukan kekuatan SDEC, ITCO, dan Telin. Bersama, kami berkomitmen untuk menghadirkan konektivitas yang andal dan tanpa hambatan, mendorong pertumbuhan berbasis data, memperkuat kolaborasi regional, serta mempercepat transformasi digital yang akan membentuk masa depan Asia Tenggara,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Penandatanganan nota kesepahaman yang diresmikan bersamaan dengan momentum upacara pembukaan International Digital Economy Conference Sarawak (IDECS) 2025, di Borneo Convention Centre Kuching (BCCK), Rabu (22/10) ini dilakukan oleh Chief Executive Officer Telin Budi Satria Dharma Purba, Chief Executive Officer SDEC Dato Ir. Ts. Sudarnoto Osman, dan Managing Director ITCO Anita Aqeela Hiong yang disaksikan langsung oleh Premier Sarawak Yang Terhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg.

    Untuk diketahui, sistem ICE II merupakan jaringan kabel laut serat optik berkapasitas tinggi yang terintegrasi, dirancang untuk menghubungkan Singapura hingga Manado, serta menyediakan jalur konektivitas lanjutan menuju Asia Utara dan Amerika Serikat.

    Sistem ini juga akan memiliki sejumlah titik cabang utama yang menghubungkan lokasi strategis seperti Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, serta wilayah Kalimantan melalui Balikpapan, Kuching (Sarawak), dan Tawau (Sabah).

    Project ini dirancang untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat terhadap kapasitas transmisi berkecepatan tinggi antar pusat data (DC) regional, termasuk menghubungkan pusat data di Sarawak dengan Singapura. Dengan menghadirkan rute baru Indonesia Timur melalui Manado, sistem ICE II menawarkan alternatif dari jalur padat di Laut Cina Selatan, sehingga memperkuat ketahanan infrastruktur digital Asia Tenggara, sekaligus mendukung kebutuhan yang terus berkembang di kawasan ini terhadap teknologi seperti artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), platform cloud, inisiatif kota pintar, serta berbagai teknologi digital baru lainnya.

    Sementara itu, Chief Executive Officer SDEC Dato Ir. Ts. Sudarnoto Osman menambahkan kesepakatan ini merupakan salah satu upaya untuk menggerakan ekonomi digital Sarawak.

    “Project ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi untuk memperkuat konektivitas internasional Sarawak yang akan mendorong investasi di bidang AI dan Green Data Centre, serta menjadi penggerak adopsi ekonomi digital bagi masyarakat Sarawak.”

    Lebih lanjut, sistem ICE II diharapkan tidak hanya menghadirkan konektivitas yang lebih cepat dan andal bagi konsumen serta bisnis, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan inovasi, layanan digital, dan kemajuan teknologi di wilayah Sarawak dan sekitarnya.

    Dengan demikian, kolaborasi antara Telin, SDEC dan ITCO Niaga ini menjadi bukti komitmen bersama untuk memperkuat posisi Asia Tenggara dalam ekonomi digital global. Dengan peningkatan infrastruktur kabel laut yang menghubungkan kota-kota utama di Indonesia dan Malaysia Timur, ICE II akan menjadi tulang punggung pengembangan digital regional yang mendorong pertumbuhan, ketahanan, dan inovasi lintas generasi.

    (akd/ega)

  • Kelakar Wamenhaj: “Pramugara” Pesawat Haji Tak Boleh Berhijab

    Kelakar Wamenhaj: “Pramugara” Pesawat Haji Tak Boleh Berhijab

    Kelakar Wamenhaj: “Pramugara” Pesawat Haji Tak Boleh Berhijab
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak berkelakar “pramugara” pesawat yang membawa jemaah haji ke tanah suci tidak boleh mengenakan hijab atau kerudung.
    Kelakar itu Dahnil sampaikan saat dikonfirmasi terkait permintaan anggota Komisi VIII DPR RI agar pramugari atau petugas pesawat jemaah haji harus berpakaian syar’i.
    Alih-alih menjelaskan dengan gamblang ketentuan yang disepakati mengenai pramugari itu, Dahnil justru berkelakar.
    “Kru-nya ada yang boleh enggak berhijab, yaitu laki-laki, jangan berhijab. Itu jangan. Jadi kami justru mendorong kru laki-laki jangan berhijab, mohon dengan sangat,” ujar Dahnil berkelakar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
    Menurut Dahnil, aturan pakaian kru pesawat terbang sebenarnya telah diatur masing-masing maskapai. Mereka diminta berpakaian secara pantas karena membawa jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi.
    “Maka kan mereka harus proper, baik itu yang oleh Saudia maupun oleh Garuda atau maskapai lain,” tutur Dahnil.
    Ketika ditanya lebih lanjut apakah ketentuan itu berlaku bagi kru perempuan yang bukan beragama Islam, Dahnil hanya menjawab mereka harus berpakaian secara “proper” atau sesuai norma.
    “Iya kita akan dorong supaya layak, pantas, sopan untuk agenda keagamaan,” kata Dahnil.
    Diketahui, pemerintah dan DPR RI tengah membahas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
    Pembahasan itu antara lain meliputi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), syirkah, titik pemberangkatan atau embarkasi, hingga angkutan penerbangan.
    Pada musim ini, Indonesia mendapatkan kuota haji 221.000 orang.
    Kuota itu lalu dibagi menjadi 203.320 untuk haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji serta 17.680 untuk haji khusus.
    Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 Rp 88.409.365,45 per jemaah.
    Dari jumlah itu, calon jemaah haji menanggung Rp 54.924.000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.