Xcloud.id

Topik: haji

  • Menikmati Kelezatan Iga Batalyon yang Ada di Pangkalpinang

    Menikmati Kelezatan Iga Batalyon yang Ada di Pangkalpinang

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Iga batalyon bakar yang empuk bisa menjadi pilihan kuliner lezat di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung.

    Hidangan ini sangat cocok bagi penggemar daging yang ingin merasakan pengalaman makan yang memuaskan. Dengan bumbu pilihan dan proses masak yang sempurna, daging iga bakar ini memiliki tekstur yang empuk dan juicy, serta bumbu yang meresap hingga ke dalam daging.

    Setiap porsi disajikan dalam ukuran jumbo, pas untuk dinikmati bersama keluarga atau teman-teman.

    “Iga batalyon ini empuk dan daging iganya mudah banget dibuka dari tulangnya. Bumbunya juga meresap, ada rasa kecap dan campuran kacang yang bikin nagih,” kata penikmat kuliner, Desta kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Rani, peracik kuliner, menjelaskan iga batalyon diolah menggunakan bahan-bahan pilihan seperti daging iga sapi segar, bumbu kacang, kecap, cabai, bawang merah, acar, dan emping sebagai topping.

    Proses pengolahannya dimulai dengan memasak daging iga sapi jumbo yang sudah dipresto, kemudian diolesi bumbu kacang dan dipanggang hingga bumbu meresap.

    Setelah itu, daging iga diolesi kecap dan dipanggang kembali hingga matang. Sebagai sentuhan akhir, iga ditaburi dengan irisan bawang merah, cabai rawit, acar, dan emping.

    Iga batalyon ini cocok dijadikan menu favorit bagi pecinta kuliner yang ingin menikmatinya bersama keluarga atau teman, baik untuk makan siang maupun malam.

    Bagi yang penasaran ingin mencicipinya, bisa langsung datang ke Rumah Makan Ayam Lunak Panglima di Jalan Haji Muhidin, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

  • Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dijadwalkan bakal hadiri agenda penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Pasific Place, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Tak hanya Presiden dan Wapres, dalam agenda itu juga dipastikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya akan turut dihadiri oleh sederet menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Acara penutupan dihadiri oleh Presiden RI, Wakil presiden, Menteri Kabinet Merah Putih,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Ritz Carlton, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif RI tersebut memastikan, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara juga turut hadir dalam agenda kongres besok.

    Bahkan kata dia, seluruh ketua umum partai politik yang berada di parlemen dan non-parlemen juga akan turut hadir.

    Hanya saja, Riefky tidak membeberkan secara detail siapa saja ketua umum parpol yang sudah terkonfirmasi hadir nantinya.

    “Pimpinan lembaga tingkat tinggi negara dan para ketua umum partai politik, parlemen dan non parlemen (juga hadir),” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam hasil Kongres VI DPP Partai Demokrat telah memutuskan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat masa bakti 2025-2030.

    AHY kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 secara aklamasi.

    “Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030,” kata Wakil Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

    “Apakah bisa disahkan?” tanya Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Herman Khaeron.

    “Sah,” jawab para kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Tak hanya memilih jabatan Ketua Umum, putusan Kongres VI Partai Demokrat itu juga memutuskan kalau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat untuk masa bakti yang sama.

    “Memutuskan, menetapkan bapak Profesor Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk masa bakti 2025-2030,” kata Herman.

    “Apakah dapat disahkan?” tanya Herman kepada kader Demokrat peserta rapat pleno II Kongres VI Demokrat.

    “Sah,” jawab seluruh kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Keputusan hasil rapat pleno itu diambil atas sikap 616 suara yang terdiri dari 38×2 suara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), 514 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, 5 Majelis Tinggi Partai (MTP), 9 DPP Partai Demokrat, dan sisanya organisasi sayap partai serta Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN).

    Keseluruhan dari pihak tersebut diketahui merupakan pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    “Kami kader Partai Demokrat, Ketua DPC, Ketua DPD bukan berharap tapi kami meminta untuk Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030,” kata Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Selatan, Cik Ujang mewakili seluruh Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia.

    “Dan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat 2025-2030,” tandas Cik Ujang.

  • Menag minta jumlah kuota petugas haji ditambah menjadi 4.000 orang

    Menag minta jumlah kuota petugas haji ditambah menjadi 4.000 orang

    Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (kedua kiri), Menteri Kesehatan Kerajaan Arab Saudi Fahd Abdulrahman Al-Jalajel (kedua kanan), dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi (kiri) di Kediaman Dubes Saudi di Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/Katriana.

    Menag minta jumlah kuota petugas haji ditambah menjadi 4.000 orang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 21:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota petugas haji menjadi 4.000 orang atau sama seperti tahun lalu.

    “Kami memohon agar pendampingan atau petugas haji kami ditambah. Bukan hanya 2.000, tetapi dijadikan 4.000, sama seperti tahun lalu,” ujar Menag saat bertemu Menteri Kesehatan Arab Saudi Fahad Abdulrahman Al-Jalajel di Jakarta, Senin (24/2).

    Menag menjelaskan bahwa kehadiran petugas haji dari Indonesia sangat penting untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi jamaah calon haji Indonesia. Di samping itu, tak sedikit calon haji Indonesia yang sudah berusia lanjut, sehingga membutuhkan pendampingan khusus agar bisa menjalani seluruh rangkaian ibadah haji.

    “Alasannya, lebih mudah kami bisa melayani masyarakat kami sendiri karena kami bisa mengerti bahasa lokal mereka, bahasa daerah mereka,” kata Menag.

    Ia menjelaskan, keberadaan petugas Indonesia juga akan membantu meringankan tugas pemerintah Arab Saudi dalam mengelola jamaah.

    Dengan memahami kondisi jamaah asal Indonesia, petugas dapat bertindak lebih cepat dan tepat dalam menangani berbagai kebutuhan di lapangan.

    “Jadi sebetulnya keberadaan petugas kami di sana itu juga untuk membantu pemerintah Saudi Arabia, supaya tidak merepotkan para petugas Saudi Arabia. Karena kami lebih tahu problemnya masyarakat kami dari pada mungkin petugas Saudi Arabia,” katanya.

    Menag Nasaruddin Umar berharap aspirasi dari Indonesia dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Arab Saudi demi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah, khususnya dari Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Sah! AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat untuk Periode 2025-2030

    Sah! AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat untuk Periode 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Dengan demikian, dia kembali memimpin partai berwarna biru ini untuk lima tahun ke depan.

    Peresmian ini bergulir dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat dengan tema “Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”, yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Oleh karena itu, kami bertanya apakah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030?” tanya Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron.

    Setelah itu, para peserta kongres mengatakan setuju sembari meneriakan nama AHY dan saat bersamaan pun Herman mengetok palu, yang artinya telah sah.

    Kemudian, Wakil Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas kembali mengatakan pengesahan AHY sebagai ketua Umum.

    “Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030,” katanya.

    Sebelum itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Ci Ujang yang mewakili pemilik suara sah menyampaikan permintaan seluruh kader agar AHY tetap menjadi Ketua Umum Demokrat.

    “Kami kader Partai Demokrat, ketua DPC ketua DPD bukan berharap tapi kami meminta untuk Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-20230,” kata dia.

  • Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menanggapi soal usulan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin) ihwal pembentukan
    Kementerian Haji
    dan Umrah.
    Singgih mengatakan, terdapat dua usulan
    Badan Penyelenggara Haji
    (BPH) diubah menjadi kementerian atau lembaga. Namun, keputusannya tetap ada di tangan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    “Nanti ada dua usulan ya. Antara dari kementerian atau lembaga. Jadi kalau ya memang nanti pilihannya ada di Pak Presiden antara kementerian atau lembaga,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    Singgih menuturkan, pihaknya mengaku siap mengikuti keputusan Prabowo.
    “Kalau memang lembaga arahnya. Pak Presiden maunya lembaga, ya lembaga maunya kementerian. Kita siap saja,” kata Singgih.
    Namun, menurut Singgih, akan lebih tepat apabila BPH dijadikan sebagai kementerian tersendiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
    “Kalau lembaga ya minimal harus perluas sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten. Kalau lembaga kan, (BPH) enggak punya di daerah. Itu yang membuat (saran) kita lebih baiknya sebenarnya (jadi) kementerian,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BPH) dapat diubah menjadi kementerian tersendiri.
    Usulan ini disampaikan Muhaimin dalam sambutannya pada acara diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    “Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggaraan Haji, kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Muhaimin, yang akrab dipanggil Cak Imin, Rabu.
    Cak Imin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah memisahkan Badan Penyelenggara Haji dari Kementerian Agama.
    Dia berharap badan itu akan dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. “Karena itu kementerian ini salah satu revolusi penyelenggara,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala BPKH Ajak Wisudawan UI Jadi Pribadi Impactful

    Kepala BPKH Ajak Wisudawan UI Jadi Pribadi Impactful

    Depok: Wisudawan Universitas Indonesia (UI) diminta menyiapkan diri menghadapi berbagai tantangan. Wisudawan harus berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

    Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah saat menyampaikan sambutannya dalam wisuda semester Gasal 2024/2025 di Balairung UI, Depok, Jawa Barat.

    “Lembaran baru telah dimulai, tapi hari ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju perjalanan baru yang lebih besar,” ujar Fadlul.

    Sebagai lulusan dari Universitas yang satu-satunya menyandang nama Indonesia, para wisudawan diingatkan akan tanggung jawab besar yang mereka pikul.

    “Kalian tidak hanya dipersiapkan untuk mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

    Ia mengajak para wisudawan untuk berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

    “Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin, inovator, dan agen perubahan. Pribadi yang unggul dan impactful, sejalan dengan visi Universitas Indonesia,” kata Fadlul.

    Menjadi unggul, berarti memiliki kompetensi, integritas, dan mentalitas pemenang dalam menghadapi tantangan dunia. Sedangkan pribadi yang impactful, mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

    Mengenang perjalanan pribadinya, Fadlul menceritakan pengalamannya 25 tahun lalu saat pertama kali diwisuda sebagai lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, yang sebelumnya dikenal dengan nama FE UI. 

    Cita-citanya saat itu adalah menjadi Warren Buffet versi Indonesia, tokoh pengelola dana terbesar di dunia.

    “Ternyata untuk sukses dalam mengelola dana, kata kuncinya adalah ikhlas, tidak punya kepentingan pribadi, bekerja keras dan cerdas demi kepentingan dan kemanfaatan investor,” katanya.

    Fadlul juga mengajak semua lulusan UI totalitas di semua lahan pengabdian. Akademisi menjadi guru besar dengan temuan-temuan baru yang membawa penghargaan dunia.

    Jika menjadi politikus, menjadi yang terbaik dan dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang paling dihormati di dunia.

    “Jika ingin berkarier sebagai profesional, jadilah CEO perusahaan terbesar di bursa saham global. Jika menjadi pengusaha, jadilah pengusaha sukses dengan aset terbesar,” katanya.

    Depok: Wisudawan Universitas Indonesia (UI) diminta menyiapkan diri menghadapi berbagai tantangan. Wisudawan harus berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
     
    Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah saat menyampaikan sambutannya dalam wisuda semester Gasal 2024/2025 di Balairung UI, Depok, Jawa Barat.
     
    “Lembaran baru telah dimulai, tapi hari ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju perjalanan baru yang lebih besar,” ujar Fadlul.

    Sebagai lulusan dari Universitas yang satu-satunya menyandang nama Indonesia, para wisudawan diingatkan akan tanggung jawab besar yang mereka pikul.
     
    “Kalian tidak hanya dipersiapkan untuk mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
     
    Ia mengajak para wisudawan untuk berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
     
    “Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin, inovator, dan agen perubahan. Pribadi yang unggul dan impactful, sejalan dengan visi Universitas Indonesia,” kata Fadlul.
     
    Menjadi unggul, berarti memiliki kompetensi, integritas, dan mentalitas pemenang dalam menghadapi tantangan dunia. Sedangkan pribadi yang impactful, mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
     
    Mengenang perjalanan pribadinya, Fadlul menceritakan pengalamannya 25 tahun lalu saat pertama kali diwisuda sebagai lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, yang sebelumnya dikenal dengan nama FE UI. 
     
    Cita-citanya saat itu adalah menjadi Warren Buffet versi Indonesia, tokoh pengelola dana terbesar di dunia.
     
    “Ternyata untuk sukses dalam mengelola dana, kata kuncinya adalah ikhlas, tidak punya kepentingan pribadi, bekerja keras dan cerdas demi kepentingan dan kemanfaatan investor,” katanya.
     
    Fadlul juga mengajak semua lulusan UI totalitas di semua lahan pengabdian. Akademisi menjadi guru besar dengan temuan-temuan baru yang membawa penghargaan dunia.
     
    Jika menjadi politikus, menjadi yang terbaik dan dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang paling dihormati di dunia.
     
    “Jika ingin berkarier sebagai profesional, jadilah CEO perusahaan terbesar di bursa saham global. Jika menjadi pengusaha, jadilah pengusaha sukses dengan aset terbesar,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji, Singgih Januratmoko mengatakan, maskapai
    Lion Air
    akan mengangkut sekitar 10 persen jemaah haji 1446 Hijriah atau 2025.
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, Indonesia telah bekerja sama dengan dua maskapai pesawat sebelumnya, yakni
    Garuda Indonesia
    dan Saudi Airlines.
    “Garuda sama Saudi ya, tapi kemarin kita memang ingin ada tambahan satu lagi, Pak Prabowo juga mungkin ada satu lagi, jadi untuk perbandingan,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    “Sementara sih masih Lion enggak terlalu banyak ya, baru 10 persen (untuk angkut jemaah haji),” tambah dia.
    Singgih mengatakan, penambahan satu maskapai Lion Air sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.
    “Jadi kita nanti ada kompetisi lah antara mereka dengan tiga perusahaan, dan otomatis akan berikan pelayanan yang terbaik,” tuturnya.
    Singgih menuturkan, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan arahan bahwa penambahan maskapai pesawat untuk jemaah haji mulai dilakukan untuk tahun ini.
    “Permintaan Pak Prabowo itu buat tahun ini, kalau harapan kita dengan adanya beberapa maskapai kan saling berkompetisi, memberikan pelayanan terbaik,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengungkapkan ada tiga maskapai penerbangan yang akan melayani
    jemaah haji 2025
    .
    Ketiga maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan Saudi Airlines.
    “Untuk yang hadir bersama kita, dari empat maskapai, ada dua maskapai, yaitu Garuda Airlines, kemudian juga ada Lion Group, Saudi Airlines untuk vendor di luar negerinya. Jadi di dalam negeri ada 2, di luar negeri ada 1,” ujar Hilman dalam rapat antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/1/2025).
    Pemerintah juga mempertimbangkan Citilink Indonesia untuk menjadi salah satu maskapai penerbangan haji.
    Hilman menjelaskan, dari maskapai dalam negeri, hanya Garuda dan Lion Air yang secara administratif memenuhi syarat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Berkontrak dengan 3 Maskapai untuk Penerbangan Haji 2025

    Kemenag Berkontrak dengan 3 Maskapai untuk Penerbangan Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini akan bekerja sama dengan tiga maskapai penerbangan untuk memberangkatkan jemaah haji 1446H/2025M.

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menyampaikan, Kemenag telah bersiap untuk melakukan kontrak resmi dengan ketiga maskapai tersebut. Kendati begitu, Hilman tidak mengungkap ketiga maskapai yang dimaksud.

    “Untuk tahun ini kita kerja sama dengan tiga maskapai dan kami siapkan untuk melakukan kontrak secara resmi dengan tiga maskapai tersebut,” ungkap Hilman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (24/2/2025).

    Kemenag sebelumnya telah mengungkap tiga maskapai yang dinilai memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. 

    Dalam rapat bersama Tim Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446H/2025M yang digelar pada Januari 2025, Hilman mengungkap bahwa ada dua maskapai dalam negeri satu maskapai luar negeri yang memenuhi syarat, baik administratif maupun teknis.

    Dua maskapai dalam negeri itu yakni Garuda Indonesia dan Lion Group dan maskapai luar negeri yang dimaksud yakni Saudi Airlines.

    Proses seleksi penyediaan transoportasi udara bagi jemaah haji 1446H/2025M dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.1197/2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji 1446H/2025 M.

    “Dari beberapa maskapai yang sudah hadir atau sudah kita undang, nampaknya ada dua maskapai dalam negeri dan satu maskapai luar negeri yang secara administratif memenuhi syarat dan juga secara teknis,” tutur Hilman.

    Melansir laman Kemenag, Lion Air telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Reguler 1446H/2025M dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

    Lion Air akan melayani keberangkatan jemaah haji tahun ini melalui dua embarkasi yakni yakni Padang (PDG) dan Banjarmasin (BDJ). Maskapai ini akan mengoperasikan pesawat tipe Airbus 330 dengan kapasitas 423 orang.

  • Harga Alat Mahal, Nelayan Muara Angke Minta Aturan Penggunaan VMS Dicabut

    Harga Alat Mahal, Nelayan Muara Angke Minta Aturan Penggunaan VMS Dicabut

    JAKARTA – Nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, meminta aturan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang mewajibkan nelayan dengan perahu di bawah 30 Gross Ton (GT) menggunakan perangkat monitoring sistem berbasis sinyal “Vessel Monitoring System” (VMS) agar dicabut. Hal itu karena VMS dinilai sangat memberatkan bagi nelayan kecil.

    “Kami menolak. Ini ibaratnya sudah jatuh malah tertimpa tangga,” kata nelayan cumi Haji Suhari di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan membuat nelayan harus membeli perangkat dengan nilai Rp18 juta per unit.

    Selain itu jika sudah terpasang ada biaya perpanjangan setiap tahunnya yang dibebankan kepada para nelayan kecil ini. Tidak hanya sampai di situ, para nelayan juga dihantui sanksi denda uang jika mereka menangkap ikan di luar zonasi yang mereka miliki.

    “Jangan memberatkan nelayan, apalagi banyak nelayan yang tidak paham dengan teknologi seperti ini,” kata dia, seperti dilansir ANTARA.

    Ia menegaskan, nelayan dari Jakarta Utara menolak hal ini dan akan menyampaikan agar aturan ini dicabut oleh KKP secara langsung. Pihaknya berharap agar aspirasi ini dapat diterima.

    “Kami coba audiensi tapi jika tidak ada tindak lanjut kami akan turun ke jalan. Penolakan ini juga dilakukan oleh nelayan dari daerah lain,” kata dia.

    Nelayan Muara Angke lainnya, Ji Kasum menambahkan, dengan adanya VMS ini keberadaan nelayan terlacak dan jika menangkap ikan di luar zona mereka akan dikenakan sanksi.

    “Sudah ada nelayan yang kena sanksi. Itu tambah memberatkan karena itu ketidaktahuan nelayan,” kata dia.

    Ia mengatakan, regulasi ini memberatkan karena pendapatan nelayan yang melaut juga tidak menentu karena kadang menghasilkan kadang tidak. “Ini yang akan kami suarakan agar didengar pemerintah dan aturan ini dicabut dan dikembalikan ke regulasi semula,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Tri Waluyo menyebutkan, di dermaga Muara Angke ini ada 1.000 lebih nelayan dengan kapal di bawah 30 GT. Belum lagi nelayan dari Kamal Muara dan Kali Baru Jakarta serta nelayan kecil lainnya.

    Para nelayan mengaku sangat keberatan karena sama saja aturan itu mencekik mereka. “Belum lagi pajak tahunan yang harus mereka bayar sebesar Rp6 juta per tahun,” katanya.

    Ia mengatakan, dengan adanya VMS ini juga akan mengetahui posisi kapal nelayan saat melaut. Jika mereka berada di luar zonasi tangkap maka akan diberikan sanksi administratif dan sanksi denda sesuai regulasi tersebut.

    Bahkan, jika mesin kapal nelayan mati dan mereka terbawa angin laut hingga ke luar zonasi tangkap mereka juga akan didenda.

    Ia mengatakan nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT ini merupakan nelayan kecil. Mereka memiliki beragam kendala saat melaut, mulai dari kesulitan mendapatkan akses bahan bakar minyak bersubsidi, cuaca buruk yang membuat mereka tidak melaut dan lainnya.

    “Jika kapal tidak memasang VMS ini maka mereka tidak boleh melaut dan jika memaksa tetap melaut akan ada sanksi denda,” kata dia.

    Jadi dari segi aturan, banyak yang harus dipenuhi dan modal uang cukup banyak, sementara mereka saat ini saja tak jelas penghasilan yang didapat.

    Ada yang berhasil bawa ikan pulang dan tidak sedikit pulang dengan tangan hampa. “Ini yang perlu dikaji pemerintah agar regulasi ini benar-benar membuat nelayan sejahtera, jangan menambah beban mereka,” kata dia.

    Gerbang Tani sebagai organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memfasilitasi nelayan ini bertemu wakil rakyat di DPR RI dan KKP melalui Fraksi PKB untuk menyampaikan aspirasi ini.

    “Kami menunggu nelayan dari luar daerah untuk datang ke Jakarta dan bertemu dengan DPR RI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata dia.

  • BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci

    BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci

    loading…

    BPKH bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan UMKM Goes to Hajj. Program ini memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar haji. Foto: Ist

    PADANG – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan “UMKM Goes to Hajj”, sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

    Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak grup pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.

    “UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas, para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM menekankan bahwa potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.

    “PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.

    Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat.

    DJPb dalam hal ini diminta menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa, dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan Rendang di mana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris.

    “HIPERMI di bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” ujarnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap mendukung program ini.

    “Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ucapnya.

    (jon)