Topik: haji

  • Garuda Indonesia proyeksikan angkut 90.933 calon haji

    Garuda Indonesia proyeksikan angkut 90.933 calon haji

    Tangerang (ANTARA) – Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia memproyeksikan pengangkutan sebanyak 90.933 calon haji untuk penerbangan udara jamaah haji reguler periode 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Kamis mengatakan bahwa pengangkutan 90.933 calon haji ini terbagi ke dalam 246 kelompok terbang (kloter) dan diberangkatkan melalui 7 (tujuh) embarkasi, yakni Banda Aceh, Medan, Jakarta, Solo, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    “Selaras dengan mandat sebagai national flag carrier, menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Garuda Indonesia dapat mengantarkan para jamaah haji Indonesia untuk memenuhi rukun Islam yang kelima di Tanah Suci. Kepercayaan tersebut tentunya harus kami hadirkan melalui ketersediaan layanan penerbangan haji yang aman dan nyaman dengan memastikan segala aspek keselamatan dan kualitas operasional dapat berjalan dengan optimal,” jelasnya.

    Ia mengatakan, untuk memaksimalkan kesiapan layanan penerbangan bagi para jamaah haji tersebut, Garuda Indonesia di tahun ini mempersiapkan total 14 armada wide-body yang terdiri dari 6 armada Boeing 777-300ER, 6 armada Airbus A330-300, dan 2 armada Airbus A330-900neo.

    “Para calon jamaah haji selanjutnya akan diberangkatkan secara bertahap menuju Tanah Suci mulai 2 Mei hingga 31 Mei 2025, dengan keberangkatan menuju Madinah pada 2 – 16 Mei 2025 dan disusul keberangkatan menuju Jeddah pada 17 – 31 Mei 2025,” ujarnya.

    Selanjutnya, kata Panjaitan, fase pemulangan jamaah haji akan dimulai pada tanggal 11 Juni sampai dengan 10 Juli 2025 dengan keberangkatan dari Jeddah pada 11 – 25 Juni 2025, dan keberangkatan dari Madinah pada 26 Juni – 10 Juli 2025.

    “Upaya menjaga komitmen penyediaan layanan penerbangan terbaik, kami prioritaskan pada aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan di seluruh lini operasional penerbangan Garuda Indonesia. Termasuk kesiapan pemenuhan layanan haji ramah lansia, mulai dari para awak kabin haji yang berpengalaman dalam mendampingi kebutuhan para jamaah selama penerbangan berlangsung,” tutur dia.

    Dalam hal ini, maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (Ditjen PHU Kemenag RI) secara resmi melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Reguler 1446 H/2025 M bertempat di Gedung Kementerian Agama RI.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tari Blenggo, Tari Silat Betawi yang Penuh Makna

    Tari Blenggo, Tari Silat Betawi yang Penuh Makna

    Liputan6.com, Jakarta – Tari blenggo merupakan salah satu tarian tradisional masyarakat Betawi. Tarian ini sebenarnya merupakan tarian silat yang tak hanya mengunggulkan gerak, melainkan juga makna di baliknya.

    Mengutip dari senibudayabetawi.com, tari blenggo memadukan gerak lenggak-lenggok khas tarian tradisional dan gerakan silat. Perpaduan tersebut menyimpan makna filosofis mendalam, terutama terkait nilai-nilai Islam.

    Perkembangan tarian ini dimulai dari Ciganjur. Tarian ini berakar dari empat keturunan terdahulu, yakni sekitar era 1800-an.

    Konon, orang yang pertama kali mengajarkan tari blenggo adalah Pak Haji Kumis. Berasal dari Banten, ia datang ke Ciganjur dengan tujuan mengajar mengaji dan rebana biang.

    Awalnya, ia mengajarkan rebana sebagai pengiring gerakan pencak silat. Tari blenggo kemudian menjadi tari pengiring dari rebana biang yang dimainkan seusai mengaji.

    Tari blenggo memiliki keunikan berupa tak adanya pola pakem pada tarian. Gerakannya disesuaikan dengan perbendaharaan gerakan silat si penari. Pasalnya, setengah gerakan tarian ini memang diambil dari pola silat.

    Dalam Ensiklopedia Seni Budaya Islam di Nusantara, pola silat yang paling banyak diambil untuk gerakan tari blenggo adalah membungkuk. Hampir tidak ada gerakan mengangkat kaki. Hal ini merupakan cerminan dari pola gerak silat koplek, yakni nama gerak silat pada padepokan Akal dan Takwa dari sanggar silat Akal dan Takwa Ciganjur (1965).

    Berbeda dengan tarian tradisional Betawi lainnya, tari blenggo tak memiliki pola gerak, seperti pola lantai, gerakan pertama, gerakan inti, atau gerakan penutup. Tari blenggo memiliki pola gerakan salam yang bermakna keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan.

    Pola gerak merendah dan merunduk pada tari blenggo memiliki filosofi berupa pengingat agar tidak sombong. Manusia masih memiliki Tuhan, sehingga sebaiknya tidak menyombongkan diri.

    Gerakan lain tarian ini adalah gerakan membungkuk dan merendah dengan gerakan kaki yang diangkat agak pendek. Kedua tangan digerakan secara bergantian. Sikap membungkuk dan merendah tersebut merupakan simbol kesopanan.

    Selanjutnya, ada gerakan berputar dalam lingkaran sempit ke arah kiri. Gerakan ini dibarengi dengan gerak tubuh, tangan, dan kaki yang sama. Gerakan tari yang memutar ke kiri dimaknai sebagai tawaf saat naik haji mengitari kakbah.

    Ada juga gerakan salam penutup. Gerakan ini sama dengan gerakan pada salam pembuka.

    Hingga kini, tari blenggo masih terus dilestarikan oleh masyarakat Betawi. Beberapa sanggar masih mempertahankan tarian ini sebagai tarian tradisional.

    Penulis: Resla

  • Jelang Ramadan, Barantin pastikan kesehatan sapi dan daging 

    Jelang Ramadan, Barantin pastikan kesehatan sapi dan daging 

    Sumber foto: Aldi Evi/elshinta.com.

    Jelang Ramadan, Barantin pastikan kesehatan sapi dan daging 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melakukan pengecekan kesehatan sapi untuk memastikan kesiapan jelang Ramadan 1446 H pada Instalasi Karantina Hewan (IKH) di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/2). Kepala Barantin, Sahat M Panggabean menyampaikan bahwa daging dan sapi yang masuk ke Indonesia dan telah melewati proses karantina dipastikan sehat dan aman dikonsumsi.

    “Jadi jangan khawatir, sapi dan daging yang dikonsumsi dan telah melewati pemeriksaan karantina dipastikan aman, jadi ibadah juga bisa tenang,” ujar Sahat seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Aldi Evi, Rabu (26/2). 

    Sahat menjelaskan, sebelum dikirim, sapi-sapi yang akan dimasukkan ke Indonesia harus berasal dari peternakan yang sudah dipastikan status kesehatan hewan serta keamanannya melalui sistem pre border.

    Saat memasuki wilayah Indonesia dilakukan pemeriksaan at border di pelabuhan atau bandara, dan juga dilakukan masa karantina selama 14 hari dengan penerapan sistim biosekuriti di kandang. Selain itu karantina juga melakukan tindakan karantina pre border, berupa pemantauan setelah sapi-sapi tersebut dilalulintaskan di wilayah Indonesia.

    “Pemeriksaan ini tentu dilakukan secara terus menerus ya, baik untuk sapi hidup yang untuk digemukkan maupun daging, jadi tidak hanya saat menjelang lebaran atau puasa, tapi setiap saat termasuk nanti menghadapi lebaran haji,” tegas Sahat. 

    Hal yang sama disampaikan Deputi Bidang Karantina Hewan Sriyanto, yang menyampaikan bahwa pada tahun ini, selain pemasukan sapi bakalan yang akan digemukkan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mewajibkan adanya importasi sapi indukan. Selain importasi sapi tersebut, menurut Sriyanto, Barantin juga tengah melakukan pengawasan pemasukan sekitar 13 ribu ton daging sapi dan 16 ribu ton daging kerbau yang akan berlangsung selama dua bulan pertama di tahun 2025.

    Sriyanto juga menjelaskan bahwa tindakan karantina hewan di IKH meliputi beberapa tahapan yaitu desinfeksi, vaksinasi, pengambilan sampel dan uji laboratorium, pengamatan dan pengasingan, serta pembebasan. Selain itu sapi juga diberikan vaksinasi Lumpy Skin Disease (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi merugikan sektor peternakan. 

    LSD dapat menyebabkan benjolan pada kulit sehingga sapi tidak nafsu makan serta mengakibatkan penurunan berat badan yang sangat merugikan peternak.

    Sementara PMK merupakan penyakit yang menyebabkan lepuh-lepuh pada sapi di sekitar mulut dan kaki yang dapat berdampak pada penurunan produktifitas sapi dan dapat menyebabkan kematian apabila terjadi infeksi sekunder oleh penyakit selain PMK.

    Amir Hasanuddin, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jakarta yang turut hadir menambahkan bahwa saat ini, sapi yang yang tengah menjalani masa karantina di IKT PT. Lembun Jantan Perkasa terdiri atas 184 ekor indukan (heifer) dan 1.515 ekor bakalan (feeder), dengan total keseluruhan 1.699 ekor. 

    Lokasi IKH sendiri terbagi dua yaitu di Serang yang menampung 92 ekor indukan dan 815 ekor bakalan, serta di Purwakarta yang menampung 92 ekor indukan dan 700 ekor bakalan.

    Menurut Sahat, saat ini importasi sapi hidup hanya dari Australia, sedangkan dari negara lain masih dalah tahap pembahasan. Hal tersebut karena memerlukan analisis baik dari sisi regulasi, kesehatan maupun nilai ekonomi dan bisnisnya.

    “Intinya semua pemasukan baik hewan hidup maupun daging yang telah melewati karantina sudah aman, karena telah melewati serangkaian tindakan karantina yang ketat,” tandas Sahat. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ini Alasan Penerbangan Lion Air dan Citilink di CGK Pindah dari Terminal 3

    Ini Alasan Penerbangan Lion Air dan Citilink di CGK Pindah dari Terminal 3

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerbangan maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) Lion Air dan Citilink Indonesia di Bandara Soekarno – Hatta pindah dari terminal 3.

    Anak usaha Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia mengumumkan perpindahan layanan penerbangan di CGK baik penerbangan internasional maupun penerbangan domestik dari terminal 3. 

    Penerbangan domestik akan pindah ke terminal 1B sementara penerbangan internasional pindah ke 2F. Kebijakan ini mulai berlaku pada 15 Maret mendatang.

    Jauh sebelum Citilink mengumumkan pindah layanan, maskapai Lion Air lebih dulu mengumumkan perpindahan layanan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penerbangan domestik Lion Air pindah dari terminal 2E menjadi 1A mulai 14 Desember 2025. 

    Manajemen Lion Air mengklaim pindahnya operasional penerbangan ke Terminal 1A dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik dengan nuansa terbaru. Terminal 1A telah dilengkapi dengan berbagai layanan modern, serta aksesibilitas yang lebih mudah bagi penumpang.

    Di awal tahun ini, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, Faik Fahmi, menyatakan bahwa seluruh penerbangan maskapai berbiaya rendah akan dialihkan ke Terminal 1 CGK.

    Di antara maskapai LCC yang dimaksud terdapat Citilink (entitas Garuda Indonesia/GIAA), AirAsia Indonesia (CMPP), hingga Lion Air beserta anak usahanya, Super Air Jet.

    Langkah tersebut diambil guna mengurangi kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Faik menjelaskan bahwa Terminal 1 saat ini tengah dalam proses revitalisasi dan akan direnovasi dengan tampilan yang lebih menarik.

    “Proyek revitalisasi dan beautifikasi ini telah mencapai progres sebesar 30%, dan kami menargetkan penyelesaiannya pada Agustus 2025. Nantinya, Terminal 1 akan tampil berbeda dari sebelumnya,” ujar Faik baru-baru ini.

    Sementara itu, InJourney Airports juga tengah melakukan penataan ulang dan relokasi penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Rencana tersebut mencakup penempatan maskapai full services di Terminal 3, sedangkan Terminal 2F akan difokuskan untuk penerbangan umrah dan haji.

  • Digitalisasi dukung  kepastian petani dapat pupuk bersubsidi

    Digitalisasi dukung kepastian petani dapat pupuk bersubsidi

    Makassar (ANTARA) – Seorang petani berusia senja tampak sumringah saat sekarung pupuk urea dinaikkan ke atas motornya. Pupuk itu dibonceng dan melaju menuju sawahnya sebelum matahari makin menampakkan sinarnya.

    Senyum wujud kebahagiaan itu jelas terlihat dari muka petani bernama Sabrang Daeng Sama asal Kelurahan Tetebatu, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, itu. Ia menebus pupuk subsidi untuk memperbaiki proses pertumbuhan tanaman padi di sawah garapannya.

    Daeng Sama sebelumnya merasa khawatir jika harus antre untuk menebus pupuk, sementara pemupukan harus segera dilakukan. Namun, yang terjadi di luar dugaannya, hanya berbekal KTP yang disodorkan ke pemilik toko tani, kurang dari 10 menit, ia langsung bisa membeli dan membawa pulang pupuk yang diinginkan

    “Gampang dan hanya sebentar. Pas kita datang, cuma diminta KTP dan bayar. Kalau dulu biasa antri, kadang juga dicek kuotanya. Saya pernah kehabisan, jadi harus beli pupuk yang lebih mahal harganya (non-subsidi). Sekarang bagian saya (pupuk) lebih banyak,” katanya dengan dialek Makassar yang kental.

    Bersama seorang petani lainnya, bernama Nurdin Mappa yang merupakan Ketua Kelompok Tani Garassi asal Kabupaten Gowa banyak berkisah tentang dinamika petani dalam pemenuhan nutrisi tanamannya, khususnya saat mengakses pupuk subsidi.

    Diakui, banyak perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, sementara bagi petani ada pula yang tidak mampu mengikuti kebijakan tersebut.

    Perubahan yang dirasakan Nurdin, sejak 2024 sistem untuk menebus pupuk subsidi yang sebelumnya dinilai cukup sulit kini berganti dengan sistem yang lebih mudah, cepat dan transparan.

    Semuanya melalui aplikasi yang bisa dipantau langsung dan kapan saja melalui ponsel pintarnya.

    Melalui edukasi dari para pengecer pupuk subsidi, petani diminta mengunduh aplikasi i-Pubers (Pupuk Bersubsidi) untuk menebus pupuk subsidi. Aplikasi ini dikembangkan Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia guna memudahkan petani menebus pupuk subsidi hingga mengurangi risiko penyimpangan terhadap penerima pupuk subsidi yang tidak berhak.

    Berbeda dengan tahun 2023, diakui pria berusia 63 tahun itu, bahwa dia sempat mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi untuk sawahnya, selain kuota pupuk dibatasi, harga pupuk saat itu juga terbilang mahal.

    “Pernah juga sukar dapat pupuk, waktu itu pernah minta, tapi tidak dikasih karena pupuk tidak cukup. Kalau pun ada mahal, bisa sampai Rp135 ribu/karung. Padahal sekarang harganya hanya Rp112.500 per karung,” ucap Nurdin, mengenang.

    Nurdin mengakui bahwa inovasi pada sistem penebusan pupuk saat ini sangat membantu kerja petani, karena pupuk subsidi semakin cepat sampai ke tangan petani, sangat gampang dan efisien kendati harus menggunakan ponsel.

    Jika petani tidak memiliki ponsel, mereka juga bisa mengecek jatah pupuknya melalui pengecer sesuai lokasinya dengan membawa KTP.

    Saat ini, penyaluran pupuk subsidi dari kios ke petani sudah dilakukan secara digital melalui aplikasi i-Pubers. Keberadaan aplikasi ini tidak hanya memudahkan petani, tetapi juga pemilik kios atau pengecer.

    Petani cukup membawa KTP, yang kemudian namanya akan dicek melalui aplikasi. Jika terdaftar di e-RDKK, maka petani akan mengetahui berapa jatah pupuk yang diperoleh selama setahun. Sementara dari sisi pemilik kios, aplikasi i-Pubers juga memudahkan dalam administrasi penyaluran.

    Seorang petani saat menebar benih pupuk subsidi di Gowa. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Mudahkan distribusi pupuk

    Kemudahan menebus pupuk dengan sistem digital, rupanya tidak hanya dirasakan oleh para petani. Perbaikan distribusi pupuk subsidi, khususnya penyaluran pada sektor distributor hingga pengecer juga diakui lantaran menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam menyalurkan pupuk ke petani.

    Haji Lalang, pemilik Toko Harapan, pengecer yang telah berkecimpung dalam bisnis jual beli pupuk subsidi sejak 20 tahun silam mengakui hal itu.

    Dia yang menangani penyaluran pupuk subsidi di tujuh desa di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa sepanjang karirnya menjadi pengecer pupuk subsidi, sistem saat ini yang terbaik, mudah dan risiko curang sangat minim.

    “Dulu harus ke bank untuk bisa mendapat jatah pupuk, sekarang bisa pencet, pupuk sudah datang karena kita bisa transfer. Kita juga dapat memantau stok pupuk di gudang,” kata pria paruh baya ini.

    “Pesan hari ini, datang hari ini” menjadi kalimat yang disematkan Haji Lalang terhadap distribusi pupuk subsidi, sebab pesanannya selalu datang tepat waktu, tidak menunggu lama dan sesuai permintaan.

    Permintaan Haji Lalang pun bervariasi, mulai dari 15 ton, 20 ton hingga 25 ton. Namun ini juga ditentukan oleh musim tanam, yang kebutuhan pupuk subsidi meningkat dan menurun pada waktu-waktu tertentu.

    Tidak sampai di situ, digitalisasi yang terus dikembangkan Pupuk Indonesia, diakui meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran pupuk. Hal ini pun berimbas kepada para pengecer.

    “Saya juga dipuji oleh petani karena penyaluran pupuk tepat sasaran dan hanya bagi yang terdaftar. Sistem ini betul-betul tidak bisa diakali, jadi peluang curang hampir tidak ada,” ujarnya.

    Efisien dan mudahnya penyaluran pupuk subsidi dirasakan pula Syahriani yang merupakan distributor pupuk subsidi pada empat kecamatan di Kabupaten Gowa, yakni Pallangga, Bontonompo Selatan, Tompobulu dan Manuju.

    Laporan yang kerap dianggapnya membuatnya repot karena harus ditulis tangan, tak lagi ditemui di zaman digitalisasi seperti sekarang.

    Melalui pengembangan sistem yang disiapkan Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia, Syahriani hanya mengunduh beberapa berkas pelaporan untuk penebusan pupuk, seperti surat jalan dan berita acara penebusan pupuk subsidi.

    Baginya, semua sangat terasa mudah dan sangat efisien dalam penggunaan waktu. Permintaan pupuk yang langsung berhubungan dengan Pupuk Indonesia tidak lagi seribet dulu, yang harus mencetak laporan dan dibawa ke Kantor Pupuk Indonesia yang berada di Makassar.

    “jika kita pesan di aplikasi, keluar kode booking langsung bayar. Pengantaran pupuk selalu sesuai pesanan, bahkan Minggu pun memberikan pelayanan. Ini tentu agar pupuk bisa segera sampai ke tangan petani,” ujarnya.

    Seorang petani saat melakukan penebusan pupuk subsidi melalui i-Pubers hanya dengan membawa KTP di Gowa. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Alokasi pupuk subsidi

    Kuota pupuk subsidi yang disiapkan pemerintah melalui Pupuk Indonesia terbilang meningkat signifikan untuk Provinsi Sulawesi Selatan pada 2025.

    Pupuk Indonesia merilis alokasi pupuk subsidi untuk Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan sebesar 11 persen pada 2025, dari sebanyak 834.341 ton pada 2024 meningkat menjadi 922.370 ton pupuk subsidi di 2025. Penambahan alokasi ini untuk menunjang swasembada pangan, khususnya di Sulawesi Selatan.

    Pupuk Indonesia berkomitmen menyediakan pupuk bersubsidi agar dapat diterima petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Guna mendukung ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Sulsel, Pupuk Indonesia memiliki empat Gudang Lini 2 provinsi, dan 41 unit gudang lini 3 di kabupaten-kabupaten di Sulsel. Pupuk Indonesia memiliki 52 distributor dan 1.221 kios yang tersebar di seluruh Sulsel.

    Pupuk Indonesia menerapkan prinsip 6 Tepat agar pendistribusian pupuk lancar hingga diterima petani, yakni Tepat (Jenis, Jumlah, Tempat, Waktu, Mutu, dan Harga).

    Secara rinci, alokasi penambahan pupuk subsidi dari 2024 ke 2025 pada masing-masing jenis pupuk yaitu Urea dari 407.492 ton menjadi 424.887 ton, NPK dari 370.193 menjadi 386.741 ton dan pupuk organik 14.538 ton menjadi 71.492 ton.

    Sementara pupuk NPK Kakao untuk Sulsel mengalami penurunan, dari 42.118 ton menjadi 39.250 ton. Penurunan alokasi ini mencapai 7 persen. Hal ini didasarkan pada realisasi di 2024 yang hanya mencapai 30 persen atau 12.751 ton.

    “Kami selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengevaluasi kelancaran penyaluran pupuk bersubsisi di daerah,” kata Senior Manager Pupuk Indonesia untuk wilayah Sulamapua (Sulawesi, Maluku dan Papua), Sukodim.

    Digitalisasi dalam distribusi pupuk, utamanya pupuk bersubsidi, telah dirasakan manfaatnya oleh petani di Sulsel. Kecepatan dan ketepatan distribusi sangat membantu petani dalam menggarap lahan untuk bisa berproduksi secara maksimal.

    Senior Manager Pupuk Indonesia untuk wilayah Sulamapua (Sulawesi, Maluku dan Papua) Sukodim saat mengecek ketersediaan pupuk subsidi di kios pengecer. ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Soal Barang Kiriman Luar Negeri, Ini Isinya – Page 3

    Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Soal Barang Kiriman Luar Negeri, Ini Isinya – Page 3

    Di dalam PMK 4/2025 terdapat simplifikasi tarif bea masuk atas delapan kelompok komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif MFN menjadi tiga kelompok pembebanan tarif. Tiga kelompok pembebanan tarif itu adalah tarif 0 persen, 15 persen, dan 25 persen.

    Barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan dikenakan tarif bea masuk sebesar 0 persen. Terkait barang kiriman berupa jam tangan, kosmetik, dan besi/baja, dikenakan tarif bea masuk sebesar 15 persen. Terakhir, dikenakan tarif bea masuk sebesar 25 persen terhadap barang kiriman berupa tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda.

    Delapan komoditas ini juga dikecualikan dari pengenaan BMT, tetapi dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku, sementara PPh dikenakan tarif sebesar 5 persen.

    Khusus buku ilmu pengetahuan, sesuai ketentuan perpajakan dapat diberikan pembebasan PPN dan pengecualian PPh. Ketujuh, pengaturan secara khusus barang kiriman jemaah haji, meliputi subjek pengirim barang kiriman jemaah haji, periode penyampaian CN jemaah haji, dan batasan jumlah kemasan CN jemaah haji.

    Barang kiriman jemaah haji mendapatkan relaksasi dibebaskan bea masuk, dikecualikan BMT, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan PPh, dengan batasan nilai pabean FOB 1.500 dolar AS atau sekitar Rp 24,56 juta (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.378) per pengiriman, paling banyak dua kali pengiriman.

    Apabila barang kiriman belum melewati dua kali pengiriman, tetapi nilai pabean melebihi batasan yang ditetapkan, maka atas kelebihannya dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5 persen, serta dikecualikan dari BMT dan PPh.

    Untuk ketentuan PPN, diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan bea masuk, BMT, PPN, dan PPh tersebut juga berlaku jika pengiriman barang kiriman jemaah haji dilakukan lebih dari dua kali.

     

  • Perbaikan layanan ekspor-impor barang kiriman melalui PMK 4/2025

    Perbaikan layanan ekspor-impor barang kiriman melalui PMK 4/2025

    Bea Cukai mencatat 90 persen barang kiriman luar negeri berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce. Untuk mengatur hal ini, pemerintah pun menerbitkan aturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui PMK Nomor 96 Tahun 2023 yang kini diperbarui dengan PMK Nomor 4 Tahun 2025.

    Perbaikan layanan ekspor-impor barang kiriman melalui PMK 4/2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 08:08 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 dalam rangka melakukan perbaikan pelayanan dan kejelasan regulasi impor-ekspor barang kiriman.

    PMK 4/2025 merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

    Aturan yang ditetapkan pada 6 Januari 2025 ini akan mulai diterapkan tiga bulan ke depan sejak tanggal diundangkan, yakni pada 5 Maret 2025.

    Demi implementasi PMK berjalan dengan baik dan efektif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan setiap elemen di dalam organisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama.

    “Oleh karena itu, selama masa transisi aturan lama ke aturan baru, kami telah menggalakkan internalisasi kepada unit-unit vertikal,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto.

    Selain internalisasi, DJBC juga menyosialisasikan kepada pemangku kepentingan, di antaranya kepada penyelenggara pos yang ditunjuk atau PPYD (Penyelenggara Pos yang Melakukan Pembayaran Kewajiban Pabean), kemudian juga kepada Perusahaan Jasa Titipan (PJT), serta masyarakat luas.

    Selain menyempurnakan aturan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penerbitan aturan ini, di antaranya ialah adanya kebutuhan simplifikasi pungutan fiskal impor barang kiriman untuk mendukung proses bisnis barang kiriman yang membutuhkan kecepatan layanan.

    Latar belakang lainnya, urgensi harmonisasi dengan ketentuan lain seperti ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

    Selain itu,  perlunya memberikan fasilitas fiskal bagi jemaah haji yang mendapatkan waktu tunggu sangat lama dan perlunya memberikan apresiasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengharumkan nama bangsa melalui pemberian fasilitas fiskal atas barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional; serta urgensi meningkatkan dukungan ekspor dengan membuka skema barang kiriman untuk kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan berfasilitas dan melakukan simplifikasi ketentuan konsolidasi barang kiriman ekspor.
     

    Pokok-pokok perubahan PMK 4/2025

    Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PMK 4/2025.

    Pertama adalah pendefinisian ulang barang kiriman yang berasal dari hasil perdagangan dan barang kiriman pribadi. Barang hasil perdagangan yang dimaksud merupakan barang hasil transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, sementara barang kiriman pribadi yaitu barang kiriman dengan penerima barang selain badan usaha.

    Kedua,  pengaturan jangka waktu penyampaian consignment note (CN) apabila terdapat konfirmasi. Jangka waktu penyampaian CN paling lama satu hari sejak kedatangan barang kiriman impor yang dapat dikecualikan jika penyelenggara pos melakukan konfirmasi kepada pengirim dan/atau penerima barang kiriman secara lengkap dan benar.

    Ketiga, perubahan aturan terhadap barang kiriman yang menerapkan self assessment. Atas barang kiriman yang diberitahukan dengan CN, skema self-assessment dan konsekuensi sanksi denda hanya diterapkan terhadap barang kiriman dengan penerima barang badan usaha, sedangkan untuk penerima barang perseorangan diterapkan skema official assessment tanpa konsekuensi denda.

    Adapun sanksi denda self-assessment dikenakan apabila terdapat penetapan nilai pabean lain oleh petugas Bea Cukai yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk dibanding yang telah diberitahukan dalam CN.

    Keempat, perubahan aturan bea masuk tambahan (BMT) impor melalui barang kiriman.

    PMK 4/2025 menerangkan bahwa barang kiriman yang diberitahukan melalui CN dengan nilai pabean ditetapkan melebihi Free on Board (FOB) 3-1.500 dolar Amerika Serikat (AS) dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan (BMT). Pengecualian tersebut juga diterapkan terhadap barang kiriman jemaah haji berdasarkan Pasal 29 A dalam aturan tersebut dan barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional berlandaskan Pasal 29 C.

    Kelima yaitu perubahan aturan pungutan untuk non-komoditas tertentu. Barang kiriman yang diberitahukan melalui CN dengan nilai pabean sebesar FOB 3-1.500 dolar AS diterapkan tarif bea masuk sebesar 7,5 persen, tetapi dikecualikan dari pengenaan BMT dan pajak penghasilan (PPh). Sementara, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) diatur sebagaimana ketentuan PPN yang berlaku.

    Pokok berikutnya yakni perubahan tarif bea masuk terhadap komoditas tertentu yang sebelumnya dikenakan tarif Most Favored Nation (MFN).

    Di dalam PMK 4/2025 terdapat simplifikasi tarif bea masuk atas delapan kelompok komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif MFN menjadi tiga kelompok pembebanan tarif. Tiga kelompok pembebanan tarif itu adalah tarif 0 persen, 15 persen, dan 25 persen.

    Barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan dikenakan tarif bea masuk sebesar 0 persen. Terkait barang kiriman berupa jam tangan, kosmetik, dan besi/baja, dikenakan tarif bea masuk sebesar 15 persen. Terakhir, dikenakan tarif bea masuk sebesar 25 persen terhadap barang kiriman berupa tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda.

    Delapan komoditas ini juga dikecualikan dari pengenaan BMT, tetapi dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku, sementara PPh dikenakan tarif sebesar 5 persen. Khusus buku ilmu pengetahuan, sesuai ketentuan perpajakan dapat diberikan pembebasan PPN dan pengecualian PPh.

    Ketujuh, pengaturan secara khusus barang kiriman jemaah haji, meliputi subjek pengirim barang kiriman jemaah haji, periode penyampaian CN jemaah haji, dan batasan jumlah kemasan CN jemaah haji.

    Barang kiriman jemaah haji mendapatkan relaksasi dibebaskan bea masuk, dikecualikan BMT, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan PPh, dengan batasan nilai pabean FOB 1.500 dolar AS per pengiriman, paling banyak dua kali pengiriman.

    Apabila barang kiriman belum melewati dua kali pengiriman, tetapi nilai pabean melebihi batasan yang ditetapkan, maka atas kelebihannya dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5 persen, serta dikecualikan dari BMT dan PPh. Untuk ketentuan PPN, diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan bea masuk, BMT, PPN, dan PPh tersebut juga berlaku jika pengiriman barang kiriman jemaah haji dilakukan lebih dari dua kali.

    Perubahan berikutnya mengenai pengaturan khusus barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional, meliputi jumlah barang yang dikirimkan dan kriteria barang yang dikirimkan.

    Barang kiriman berupa hadiah dari perlombaan/penghargaan internasional diberikan relaksasi dibebaskan bea masuk, dikecualikan BMT, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan PPh. Adapun batasan jumlah paling banyak satu buah untuk masing-masing barang dekoratif seperti medali, trofi, lencana, dan/atau barang sejenis lainnya, serta satu buah hadiah lainnya. Batasan jumlah berlaku untuk setiap kategori perlombaan/penghargaan internasional.

    Hadiah berupa kendaraan bermotor, barang kena cukai, dan hadiah dari undian/perjudian dikecualikan dari relaksasi fiskal ini.

    Terakhir, terdapat lima perubahan pada ketentuan ekspor barang kiriman.

    Pertama, penegasan kepada eksportir/penyelenggara pos agar menyampaikan CN kepada Bea Cukai atas ekspor barang kiriman yang memiliki berat kotor di bawah 30 kilogram (kg). Untuk barang kiriman yang memiliki berat kotor di atas 30 kg, disampaikan menggunakan pemberitahuan ekspor barang.

    Kedua, penyederhanaan ketentuan konsolidasi ekspor barang kiriman melalui dokumen pemberitahuan konsolidasi barang kiriman (PKBK). Ketiga, pemberian kemudahan rekonsiliasi ekspor barang kiriman melalui dokumen PKBK.

    Keempat, penegasan pembebasan bea masuk atas barang re-impor sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 175/PMK.04/2021.

    Kelima, penegasan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) ekspor barang kiriman, tetapi ketentuan ini dikecualikan terhadap eksportir perseorangan (non-badan usaha).

    Berbagai perubahan yang terdapat di dalam PMK 4/2025 menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan dan regulasi ekspor-impor barang kiriman.

    Setelah melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan barang kiriman berdasarkan aturan sebelumnya, Bea Cukai fokus melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung kepada kesiapan internal, tetapi juga dukungan dan kolaborasi aktif dari seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi kunci agar informasi tersampaikan secara jelas, akurat, dan menyeluruh.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Akan Resmikan Bank Emas, 2 BUMN Didapuk Jadi Pengelola

    Prabowo Akan Resmikan Bank Emas, 2 BUMN Didapuk Jadi Pengelola

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan bank emas atau bullion bank pada Rabu (26/2/2025). Nantinya, ada dua BUMN yang akan mengelola bank emas, yakni PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dua lembaga dua lembaga itu yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan operasional bank bullion untuk sementara waktu.

    “Terdapat dua bank yang diberikan tugas untuk menjalankan bank bullion, yaitu Pegadaian, anak perusahaan BRI, serta BSI, yang bergerak dalam perdagangan emas dan layanan perbankan,” jelas Airlangga dikutip Rabu (26/2/2025).

    Airlangga menambahkan, bahwa nasabah yang bergabung dengan bank emas akan memperoleh berbagai keuntungan, termasuk peluang mendapatkan manfaat lindung nilai dari investasi emas.

    “Saya rasa emas harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai di masa depan,” jelasnya.

    Ia juga mencontohkan, investasi emas sebagai lindung nilai dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang merencanakan ibadah haji.

    Ketika seseorang menabung untuk haji dalam rentang tujuh hingga 10 tahun, nilai uang yang terkumpul dapat tergerus akibat inflasi dan penguatan dolar AS.

    Namun, dengan menabung dalam bentuk emas melalui bank emas atau bank bank, nilai manfaat yang diperoleh akan menyesuaikan dengan laju inflasi.

    “Jika tabungan dilakukan dalam bentuk emas, maka nilainya akan tetap sebanding dengan biaya haji di masa depan. Ini merupakan salah satu strategi mitigasi risiko yang dirancang oleh pemerintah,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan bank emas pertama di Indonesia pada Rabu (26/2/2025). Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan bank emas atau bullion bank ini dilakukan karena selama ini emas yang ditambang di dalam negeri cenderung mengalir ke luar negeri.

    “Kita memiliki banyak emas yang ditambang, tetapi sebagian besar keluar dari Indonesia. Oleh karena itu, kita ingin memiliki bank khusus yang dapat mengelola emas di dalam negeri,” ujarnya.

    Sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia, Indonesia selama ini belum memiliki mekanisme pengelolaan emas yang optimal. Dengan kehadiran bank emas atau bullion bank, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa emas yang dihasilkan bisa dikelola dengan lebih baik dan meningkatkan ekonomi Indonesia.

  • Bikin Ngiler! Iga Batalyon Pangkalpinang yang Menggugah Selera

    Bikin Ngiler! Iga Batalyon Pangkalpinang yang Menggugah Selera

    Pangkalpinang, Beritasatu.com – Iga Batalyon yang dimasak dengan cara dibakar dapat Anda nikmati di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Rasanya yang gurih dan lezat membuat iga bakar ini cocok bagi para pecinta daging yang ingin merasakan pengalaman makan dan memuaskan.

    Dengan menggunakan bumbu pilihan dan proses memasak yang sempurna, iga batalyon memiliki tekstur yang empuk, juicy, dan bumbu yang meresap hingga ke dalam daging. Setiap porsi disajikan dengan ukuran jumbo, sangat cocok untuk penggemar daging yang ingin menikmati hidangan dalam porsi besar.

    “Iga Batalyon ini rasanya enak dan dagingnya empuk, tidak keras. Ketika dibuka dari tulangnya, dagingnya lembut dan mudah terlepas. Bumbunya juga meresap dengan baik, ada rasa kecap dan campuran kacang yang pas. Saya pernah mencoba iga ini di tempat lain, tetapi tidak seenak ini,” tutur seorang penikmat kuliner, Desta.

    Iga batalyon kuliner Pangkalpinang yang menggugah selera. – (Beritasatu.com/Irwan Setiawan)

    Iga batalyon dibuat dari bahan-bahan pilihan, seperti iga sapi segar, bumbu kacang, kecap, cabai, bawang merah, acar, dan emping sebagai topping-nya.

    Proses pembuatannya dimulai dengan iga sapi jumbo yang telah dipresto, lalu diolesi bumbu kacang dan dipanggang hingga bumbunya meresap. 

    Kemudian, iga diolesi kecap dan dipanggang kembali hingga matang sempurna. Terakhir, iga diberi taburan irisan bawang merah, cabai rawit, acar, dan emping sebagai pelengkap.

    Pengunjung menikmati iga batalyon di Pangkalpinang. – (Beritasatu.com/Irwan Setiawan)

    Iga batalyon ini bisa menjadi pilihan favorit bagi para pecinta kuliner yang ingin menikmatinya bersama keluarga, teman, atau rekan kerja, baik untuk makan siang maupun malam.

    Bagi Anda yang penasaran ingin mencicipi iga batalyon ini, bisa datang langsung ke Rumah Makan Ayam Lunak Panglima, yang terletak di Jalan Haji Muhidin, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

  • Usai Putusan MK, Pasangan Romantis Optimistis Hadapi PSU Gorontalo Utara

    Usai Putusan MK, Pasangan Romantis Optimistis Hadapi PSU Gorontalo Utara

    Liputan6.com, Gorontalo – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, yang dikenal dengan sebutan “Romantis”, menyatakan kesiapan mereka menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Paslon ini menegaskan bahwa keputusan MK bukan akhir dari perjuangan mereka, melainkan momentum baru menuju kemenangan lebih besar.

    Calon Wakil Bupati Ramdhan Mapaliey menegaskan bahwa meskipun putusan MK tidak sesuai dengan harapan mereka, keputusan tersebut tetap harus dihormati sebagai bagian dari proses demokrasi. “Putusan MK bukan penentu kemenangan. Hingga saat ini, pasangan ‘Romantis’ masih menjadi peraih suara terbanyak dalam Pilkada Gorontalo Utara. Dengan adanya PSU, kami semakin optimistis untuk memperbesar kemenangan di pertarungan berikutnya,” ujar Ramdhan dalam konferensi pers, Senin (24/2/2025).

    Ia pun mengajak seluruh pendukungnya untuk tetap solid dan menjaga persatuan menjelang PSU yang akan digelar dalam waktu 60 hari ke depan. “Mari kita kawal proses ini dengan semangat persatuan agar bisa mengantarkan Bapak Haji Roni Imran sebagai Bupati Gorontalo Utara,” tambahnya.

    Sementara itu, Calon Bupati Roni Imran mengajak masyarakat untuk menerima putusan MK dengan bijak. Menurutnya, PSU bukanlah bentuk kekalahan, tetapi kesempatan untuk memperkuat legitimasi kemenangan mereka. Putusan ini menegaskan bahwa MK ingin memastikan proses Pilkada berlangsung secara murni dan demokratis. Kami tidak melihatnya sebagai hambatan, melainkan peluang untuk kembali memenangkan hati rakyat. “Kami menganggap ini seperti periode kedua. Periode pertama kami unggul, dan Insyaallah, periode berikutnya pun kemenangan akan tetap berpihak kepada kami,” kata Roni optimistis.

    Roni juga mengimbau seluruh tim, simpatisan, dan masyarakat Gorontalo Utara untuk menjaga ketertiban serta keamanan selama PSU berlangsung. “Kami berharap seluruh tim dan pendukung tetap solid. Kepada 42 ribu pemilih yang telah memilih kami, mari kita bersatu dan memperkuat barisan. Jika memungkinkan, kita jadikan seluruh pendukung sebagai tim sukses untuk merangkul lebih banyak suara. Insya Allah, kemenangan tetap akan menjadi milik kita,” tandasnya.

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol hadir di pengadilan pada hari Kamis untuk menghadiri sidang di mana para pengacaranya menentang penangkapannya atas tuduhan kriminal yang menuduhnya mendalangi pemberontakan ketika ia memberlakukan darurat militer…