Topik: haji

  • Kadin Indonesia Kukuhkan Kepengurusan 2024-2029, Ada Nama Haji Isam – Halaman all

    Kadin Indonesia Kukuhkan Kepengurusan 2024-2029, Ada Nama Haji Isam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, menjadi bagian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029.

    Kepengurusan Kadin Indonesia periode 2024-2029 dikukuhkan pada Jumat (14/3/2025) ini setelah pada Januari 2025 lalu dilakukan Musyawarah Nasional Konsolidasi yang menjadi akhir dari dualisme organisasi pengusaha ini.

    Kepengurusan Kadin pimpinan Ketua Umum Anindya Bakrie diisi oleh sejumlah nama tenar, salah satunya adalah Haji Isam.

    Haji Isam menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Kadin Indonesia. Selain dia, ada juga Toto Sugiri yang merupakan Direktur Utama PT DCI Indonesia Tbk.

    “Anggota Dewan Penasihat, mulai dari Andi Syamsuddin Arsyad atau yang kita kenal Haji Isam, sampai dengan Bapak Toto Sugiri,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator, Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemerintahan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, di lokasi pengukuhan di Jakarta International Convention Center.

    Dalam agenda pengukuhan ini, Anindya Bakrie membacakan naskah pengkuhan Kadin Indonesia yang diikuti oleh anggota yang hadir di lokasi.

    Berdiri di atas panggung, di sebelah Anindya ada Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode sebelumnya, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri telah mengesahkan dan mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Masa Bakti 2024-2029. Dengan demikian, sah untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara,” kata Anindya.

    “Kami mengharapkan agar seluruh pengurus bekerja bersama-sama, tepadu, dan secara kolektif di dalam membina dan mengembangkan kemampuan dunia usaha nasional yang mencakup ketiga unsur pelaku ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987,” ujarnya.

    “Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pengusaha pejuang dan pengusaha pembangunan. Menghormati etika usaha, bersemangat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme,” ucap Anindya.

  • Link PDF Buku Bimbingan Manasik Haji dan Umrah 2025 Kemenag

    Link PDF Buku Bimbingan Manasik Haji dan Umrah 2025 Kemenag

    Jakarta

    Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan buku elektronik (e-book) Bimbingan Manasik Haji dan Umrah Tahun 2025. Buku ini dapat diakses secara digital untuk memudahkan jemaah Indonesia sebagai panduan ibadah haji dan umrah.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan bahwa buku digital ini tak hanya bermuatan aspek fiqih semata, baik rukun, wajib, sunah atau hal teknis lainnya. Melainkan lebih dari itu, juga hikmah di balik simbol-simbol haji yang sarat makna berlapis-lapis itu.

    Link Download e-Book Resmi Kemenag

    Terdapat empat bagian dari e-book Bimbingan Manasik Haji dan Umrah Tahun 2025 oleh Kemenag ini. Mulai dari doa dan zikir haji dan umrah, penjelasan makna spiritual ibadah haji, infografis manasik haji, hingga tuntunan manasik haji.

    Berikut ini daftar link akses dan download buku digitalnya:

    Sebagai contoh, e-book manasik ini menerangkan makna spiritual dari berpakaian ihram saat wukuf di Arafah. Hal ini melambangkan kesetaraan dan kejujuran, di mana semua atribut seperti pangkat, jabatan, keturunan, gelar akademis, dan kekayaan ditanggalkan. Yang tersisa hanyalah seorang insan lemah di hadapan Allah Yang Maha Kuasa.

    “Setiap jamaah haji perlu memahami makna simbolik dan sekaligus memaknai secara sufistik di balik simbol-simbol haji. Dengan cara itu, akan terjadi perubahan mendasar di dalam diri jemaah,” ujar Menag.

    Menag juga berharap, e-book manasik ini dapat membantu para jemaah haji memperdalam pemahaman tentang ibadah haji dari sisi fikih, sekaligus menggali makna filosofis dalam rangkaian manasik. Dengan begitu, setiap momen dalam perjalanan haji akan dipenuhi makna spiritual yang memperkuat harapan meraih predikat haji mabrur.

    (wia/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jajaran Persib Bandung Ajak Bobotoh Lapor SPT Tahunan

    Jajaran Persib Bandung Ajak Bobotoh Lapor SPT Tahunan

    JABAR EKSPRES – Di sela kesibukan latihan dan jadwal pertandingan, manajer Persib Bandung Umuh Muchtar bersama pelatih fisik Yaya Sunarya, pelatih kiper I Made Wirawan, pemain Persib Dedi Kusnandar, dan beberapa staf PT. Persib Bandung Bermartabat mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I, Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung, (Rabu, 12/3).

    Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi sinergis antara Kanwil DJP Jawa Barat I dengan Persib Bandung yang telah terjalin baik selama ini.

    Umuh Muchtar menyampaikan bahwa beliau telah berpesan kepada seluruh jajaran pengurus dan pemain Persib Bandung untuk taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

    “Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam APBN, lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Kontribusi kita sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh, salah satunya melaporkan SPT Tahunan,” ujar pria yang akrab disebut

    Wa Haji Umuh itu.

    Umuh pun mengajak seluruh Bobotoh untuk melaporkan SPT Tahunannya. Pelaporan pajak, tuturnya, dilakukan secara online dan sangat mudah sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

    Di kesempatan yang sama, salah satu Pemain Persib Bandung Dedi Kusnandar mengatakan

    bahwa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sama seperti sepak bola, hal tersebut membutuhkan kerja sama, strategi, dan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat meraih juara.

    “Untuk mewujudukan Indonesia maju, dibutuhkan peran serta seluruh masyarakat, salah satunya dengan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,” ujar Dedi Kusnandar atau yang kerap disapa Dado itu.

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I Kurniawan Nizar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Persib yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

    “Persib Bandung menjadi mitra Kanwil DJP Jawa Barat I dalam mengenalkan pentingnya peran pajak kepada masyarakat khususnya pecinta sepak bola sehingga menjadi lebih tahu, paham, dan patuh pajak,” ujarnya.

  • Ramai Desakan Letkol Teddy Harus Mundur dari TNI, KSAD Beri Jawaban – Halaman all

    Ramai Desakan Letkol Teddy Harus Mundur dari TNI, KSAD Beri Jawaban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah pihak mendesak Letkol TNI (Inf) Teddy Indra Wijaya mundur dari TNI karena menjabat posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan penempatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) tidak menyalahi aturan.

    Maruli menyebut jabatan Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) yang diatur penempatannya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 tahun 2024.

    “Kalau berdasarkan dari juru bicara kepresidenan kemarin itu, kan ada penyampaiannya. Bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Setmilpres,” kata Maruli saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Letkol Teddy, kata Maruli, tidak perlu mundur atau pensiun dari TNI dalam mengemban jabatan Seskab.

    Pasalnya kata dia, sejak dahulu jabatan Setmilpres memang dijabat oleh TNI aktif dengan pangkat paling tinggi Mayor Jenderal.

    “Sesmilpres itu memang dari dulu dipimpin oleh Mayor Jenderal, sekretarisnya polisi. Tidak ada yang keluar dari kemiliteran dan polisi,” kata dia.

    “Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu, (Letkol Teddy) tidak harus mundur. Enggak, kan di Setmilpres kan sudah ada tentara memang. Sesmilpres kan tentara,” tukas Maruli.

    Desakan Teddy Mundur dari TNI

    1) TB Hasanuddin

    Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai posisi Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab melanggar Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.

    Apalagi, dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI yang baru, prajurit TNI aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 15 kementerian atau lembaga, tetapi tidak termasuk Sekretariat Negara.

    “Sesuai aturan, Teddy harus mundur dari prajurit TNI. Ini jelas tidak termasuk dalam Pasal 47 UU TNI,” ujar TB Hasanuddin dikutip dari Kompas.com, Rabu (12/3/2025).

    Pasal 47 ayat 2 mengatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil dalam 10 kementerian/lembaga saja.

    TB Hasanuddin mengatakan bahwa diperlukan konsistensi dalam menjalankan aturan hukum agar tidak menimbulkan polemik di TNI.

    TB Hasanuddin membocorkan bahwa dirinya sempat dimintai pendapat oleh pihak Istana pada Oktober 2024 lalu. 

    “Saat itu saya menyarankan agar jika ingin mempertahankan status militer Mayor Teddy, maka posisinya sebaiknya ditempatkan di Sekretariat Militer,” jelasnya.

    “Ada beberapa jabatan di sana, seperti Kepala Biro Umum, Kepala Biro Tanda Pangkat, dan Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan. Kalau mau, ya ditambahkan saja satu Kepala Biro Sekretariat Kabinet di bawah Sekretariat Militer. Itu sesuai dengan UU TNI Pasal 47,” sambung TB Hasanuddin.

    Namun, pada 21 Oktober 2024, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan di bawah Sekretariat Militer.

    2) KontraS

    Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 10 kementerian/lembaga sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari militer. 

    Dimas menegaskan, apa yang disampaikan tersebut sudah seharusnya menjadi kerangka berpikir dari Panglima TNI dan harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan hanya sekadar wacana.

    Sebab, langkah ini sejalan dengan cita-cita reformasi untuk memperkuat sistem demokrasi dan menjaga profesionalisme dalam institusi militer yakni menjaga pertahanan negara, sebagai alat pertahanan negara dan juga menjaga kedaulatan negara.

    Sehingga, lanjutnya, prajurit-prajurit aktif yang kemudian “dikaryakan” atau ditempatkan di luar tugas pokok utamanya pada akhirnya harus meletakkan jabatannya agar iklim profesionalisme TNI itu bisa dijaga.

    “Menanggapi respons dri Panglima, seharusnya jabatan-jabatan sipil yang sudah diisi oleh sejumlah perwira aktif di pemerintahan Prabowo sebut saja misalnya di Sekretaris Kabinet ada Letkol Teddy Indra Wijaya, lalu ada Letjen Novi Helmy Prasetya yang kemudian menjadi Dirut Bulog,” kata Dimas saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (12/3/2025). 

    “Lalu, ada juga misalnya Inspektorat Kementerian Perhubungan, Inspektorat Kementerian Pertanian, dan juga di Badan Penyelenggara Haji Nasional itu juga kemudian harus meletakkan jabatannya,” lanjut dia.

    Lebih lanjut, Dimas menyaakan bahwa jabatan sipil yang di luar kewenangan 10 kementerian dan lembaga yang disebutkan dalam Pasal 47 Ayat (2) UU TNI harus ditempati oleh prajurit yang telah pensiun atau mengundurkan diri.

    “Tidak perlu menunggu revisi UU TNI, karena Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 yang masih berlaku sudah jelas dan harus dipatuhi,” katanya.

    3) Imparsial

    Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra memandang Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya dan Dirut Perum Bulog Letjen TNI Novi Helmy Prasetya serta prajurit aktif lain yang masih menjabat harus mundur dari dinas keprajuritan.

    “Jadi, tidak ada tafsir lain selain bahwa Letkol Teddy, Letjen Novi dan perwira tinggi TNI lainnya yang masih aktif dan menjabat jabatan sipil di luar dari 10 Lembaga yang dikecualikan dalam pasal 47 ayat (2), mundur dari dinas aktif keprajuritan TNI atau kembali ke kesatuan TNI dengan meninggalkan jabatan di kementerian atau lembaga tersebut,” kata Ardi saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (12/3/2025).

    “Tidak perlu menunggu revisi UU TNI rampung karena sejatinya yang disampaikan Panglima TNI kemarin adalah ketentuan pasal 47 UU TNI,” ujar dia.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Rizki Sandi Saputra, Gita Irawan) (Kompas.com)

  • Gelontorkan 10 Miliar Dollar AS untuk Royalti, Spotify Buka Peluang Kesetaraan, 1.500 Musisi Mujur

    Gelontorkan 10 Miliar Dollar AS untuk Royalti, Spotify Buka Peluang Kesetaraan, 1.500 Musisi Mujur

    TRIBUNJATIM.COM – Platform Spotify memberikan akses kesetaraan bagi para musisi dunia atas hasil karya mereka di industri musik.

    Tak tanggung-tanggung, Spotify bahkan sampai mengeluarkan banyak dana untuk membantu para musisi ini.

    Hampir 1.500 musisi memperoleh royalti lebih dari 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 16,4 miliar (asumsi kurs Rp 16.451) sepanjang 2024, menurut laporan tahunan Loud and Clear Report dari Spotify.

    Menariknya, lebih dari 80 persen dari musisi tersebut tidak memiliki lagu yang masuk dalam daftar Global Daily Top 50 Spotify.

    Hal ini menunjukkan bahwa era streaming membuka peluang bagi musisi di berbagai tingkat popularitas, tidak hanya bagi artis dengan lagu-lagu hit.

    “Spotify membuka peluang yang lebih setara bagi musisi di berbagai tahap karier mereka,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut, dikutip dari CNBC, seperti dilansir TribunJatim.com via Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

    Laporan ini dirilis sekitar satu bulan setelah perusahaan asal Swedia tersebut melaporkan pencapaian laba bersih dalam laporan keuangan kuartal keempat 2024.

    Spotify mencatatkan keuntungan tahunan pertamanya sejak beroperasi.

    Pada tahun yang sama, Spotify juga membayarkan royalti sebesar 10 miliar dollar AS atau  sekitar Rp 164 triliun triliun kepada industri musik, jumlah tertinggi dalam sejarah perusahaan.

    Angka ini memperkuat peran Spotify sebagai platform streaming dengan dampak besar bagi musisi global.

    Ilustrasi Spotify. (Freepik.com)

    Namun, di sisi lain, Spotify juga mengumumkan kenaikan harga langganan.

    Paket Spotify Premium Individual naik sebesar 1 dollar AS menjadi 11,99 dollar AS per bulan, sementara paket Premium Family meningkat 3 dollar AS menjadi 19,99 per bulan dollar AS.

    Kenaikan harga ini memicu berbagai reaksi, terutama dari pelanggan yang merasa beban biaya semakin tinggi.

    Sementara itu, di Indonesia, para musisi tampaknya masih harus berjuang panjang membela hak royalti mereka.

    Pembagian royalti kepada musisi di Indonesia belakangan menjadi perbincangan.

    Kini beberapa musisi menanyakan penarikan royalti performance rights atau royalti pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

    Di antaranya Ahmad Dhani dan Piyu Padi Reborn.

    Mereka kecewa karena LMKN hanya mengumpulkan uang royalti performance rights tahun sepanjang 2023, hanya sebesar Rp 900 juta.

    Piyu Padi Reborn bahkan mengaku hanya mendapatkan royalti performance rights Rp 125 ribu di tahun 2023.

    Presiden Direktur Wahana Musik Indonesia (WAMI) Adi Adrian mengatakan, nominal kecil yang didapatkan Piyu Padi Reborn karena banyak pihak promotor yang belum membayar royalti.

    “Sampai sekarang kami terus mengupayakan itu,” kata Adi Adrian di Kantor WAMI, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024), dikutip dari Wartakotalive.

    Bagi Adi Adrian, itu menjadi tantangan WAMI untuk menertibkan promotor yang tidak tertib membayar royalti performance rights.

    Salah satu pengurus WAMI Makki Ungu menyampaikan, pencipta lagu bisa mendapatkan royalti performance rights yang besar jika promotor tertib membayarnya.

    Menurut Makki, semua pencipta lagu tidak semua mendapatkan royalti besar, tergantung popularitas lagu mereka.

    “Tidak semua lagu nasibnya sama,” kata Makki Ungu.

    Presiden Direktur Wahana Musik Indonesia (WAMI) Adi Adrian ditemani Makki Ungu di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024). WAMI menegaskan posisinya sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mengelola hak cipta musik lebih dari 5.000 penulis lagu. Sepanjang tahun 2024, WAMI mencatat penambahan 724 anggota baru dengan total 5.666 anggota dari komposer juga penerbit dan 241.951 karya musik dalam katalog. (Istimewa)

    “Ada lagu yang menghasilkan miliaran rupiah, dan ada juga lagu yang tidak menghasilkan apa-apa,” lanjut dia.

    Jika ada pencipta lagu mendapatkan royalti besar, sebut bassis Band Ungu itu, berarti karyanya yang dinyanyikan di panggung dan didengarkan banyak orang.

    “Ini bukan sistem bagi rata, ini adalah pembagian adil,” ucap Makki Ungu.

    Makki Ungu menegaskan WAMI akan memberikan royalti ke pencipta lagu yang sudah menjadi anggota, dan dibagikannya secara adil bukan merata.

    “Kalau lagu Anda tidak laku, ya maaf,” ujar Makki Ungu.

    Di sepanjang tahun 2024, WAMI mengumpulkan royalti musik sebesar Rp 161.253.244.044.

    Angka itu didapatkan dari platform digital, performance right acara, hingga penggunaan lagu di tempat karaoke, rumah makan, hingga tempat yang dijadikan area bisnis.

    Tak seperti lainnya, nasib pencipta lagu Goyang Dombret yang dinyanyikan Inul Daratista beda jauh.

    Jika banyak pencipta lagu dangdut terkenal yang tak dapat royalti, sang maestro musik dangdut justru hidup tentram.

    Ia adalah Sukatma atau yang lebih dikenal Ukat S atau Haji Ukat.

    Ukat S merupakan salah satu maestro musik dangdut yang telah memberikan warga tersendiri bagi industri musik Indonesia.

    Ia telah menciptakan lebih dari 800 lagu.

    Antara lain ‘Goyang Dombret’, ‘Pengemis Cinta’, dan ‘Bintang Pentas’ yang menjadi pijakan bagi banyak penyanyi dangdut ternama.

    Sebut saja nama besar seperti Rita Sugiarto, Elvy Sukaesih, dan Dewi Perssik. 

    Ukat S bukanlah sosok yang ingin berada di puncak seorang diri.

    Sukatma atau biasa dipanggil Ukat merupakan seorang pencipta lagu dangdut ternama di Indonesia. (Kompas.com/Ruby Rachmadina)

    Dengan rendah hati, Ukat S selalu mengatakan bahwa keberhasilan lagu-lagunya adalah hasil dari para penyanyi yang membawakan karyanya dengan sepenuh hati.

    “Lagu tuh saya kasih sama siapa aja jadi yang bikin ngetop ya mereka sendiri,” ucap kata kat S di kediamannya di Jalan Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Minggu (13/10/2024) lalu.

    Royalti dari lagu-lagu ciptaannya yang telah terdaftar di lembaga manajemen kolektif harmony dan Royalti Anugerah Indonesia, masih menjadi sumber penghasilan utama Ukat S.

    Dengan royalti yang terus mengalir, Ukat S mendapatkan dukungan finansial yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, meskipun ia tak lagi aktif di atas panggung. 

    “Setiap enam bulan sekali ada pencairan dari royalti, besarannya tergantung pemakaian.”

    “Bisa mencapai Rp80 juta per tahun,” ungkap anak Ukat S, Siska Handayani.

    Bagi Ukat, royalti kini seperti napas baru yang menopang kehidupan di hari tua.

    “Jadi seperti uang pensiun. Kalau dari publishing kadang tiga bulan, kadang enam bulan. Royalti cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Ukat.

    Lagu-lagu hits ciptaannya, yang dinyanyikan oleh sederet bintang seperti Rita Sugiarto, Elvy Sukaesih, dan Dewi Persik, masih memberikan penghasilan yang stabil.

    Lembaga Manajemen Kolektif Harmony dan RAI yang membantu mengelola hak cipta, memastikan tetap memberi imbalan yang layak atas karya cipta Ukat S yang digunakan.

    Dari karya-karyanya, mengantar penyanyi seperti Dewi Persik ke puncak karier mereka.

    “Banyak yang hits atau menggelegar. Lagu itu saya kasih sama siapa saja, saya tidak bilang, ‘Oh ini anak buah saya’, tidak. Meski banyak mereka yang tidak mengenal saya,” tuturnya dengan rendah hati.

    Kini Ukat S menikmati sisa hidupnya dalam keheningan dan kenangan.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Respons Menag soal Tak Ada Perawat di Petugas Medis di Haji 2025

    Respons Menag soal Tak Ada Perawat di Petugas Medis di Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespons soal tidak adanya perawat yang akan mendampingi dokter untuk Jemaah Haji Indonesia tahun 2025.

    Meski hanya irit bicara merespons hal tersebut, Nasaruddin mengungkapkan sebenarnya itu merupakan ranah Kementerian Kesehatan.

    “Iya, masalah dokter dan perawat itu kan wilayahnya Kementerian Kesehatan, nanti kami akan koordinasi,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Dia juga menyebut tak menutup kemungkinan akan adanya peluang mengadakan perawat untuk mendampingi dokter untuk jemaah Haji 2025.

    “Iya, seperti tadi, minimum seperti tahun lalu lah semuanya,” ujarnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad menyoroti soal masalah tenaga medis yang ada untuk Haji 2025 mendatang. Dia menyebut adanya perbedaan antara tahun lalu dan sekarang.

    “Kalau tahun lalu tenaga medis itu kan dokter satu, perawat dua. Nah tahun ini hanya dokter saja perawatnya tidak ada. Ini juga mohon nanti untuk petugas TPHD nya itu juga diikutkan perawat. Enggak mungkin dokter itu langsung menangani. Jadi kami minta itu perawat mendampingi,” katanya dalam rapat, Rabu (12/3/2025).

  • Menteri Agama Lobi Arab Saudi untuk Tambah Kuota Petugas Haji

    Menteri Agama Lobi Arab Saudi untuk Tambah Kuota Petugas Haji

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar menyatakan berupaya meminta tambahan kuota petugas haji 2025. Hal itu ditujukan agar jemaah haji Indonesia terlayani dengan baik. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan sedang berupaya meminta tambahan kuota petugas haji 2025. Hal itu ditujukan agar jemaah haji Indonesia terlayani dengan baik.

    Atas dasar itu, Nasaruddin mengaku, pihaknya tengah melobi Pemerintah Arab Saudi untuk bisa menambah kuota petugas haji untuk Indonesia.

    “Iya, sementara kita lobby bagaimana supaya Saudi Arabia memberikan satu kebijakan khusus kepada Indonesia untuk bisa memberikan kuota tambahan pendamping petugas jamaah haji,” kata Nasaruddin saag ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Baginya, jemaah haji Indonesia lebih baik dilayani oleh petugas yang serumpun. Apalagi, kata dia, sebagian besar jemaah haji Indonesia tak bisa berbahasa Arab.

    “Kalau orang Mesir, orang Syria, Lebanon, mereka semuanya bisa bahasa Arab kan? Nah orang Indonesia tuh jarang bisa bahasa Arab. Kalau ada yang sakit, ada yang tersesat, orang Arab nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab,” tutur Nasaruddin.

    “Nah kami minta kepada pemerintah Saudi Arabia kemarin supaya diberikan kuota tambahan demi untuk membantu juga petugas haji Saudi Arabia,” pungkasnya.

    Sekedar informasi, kuota petugas haji Indonesia 2025 saat ini berjumlah 2.210 orang. Jumlah itu relatif lebih rendah dibanding musim haji 2024 yakni sebanyak 4.421 petugas haji.

    (shf)

  • Jadi Penerbangan Haji 2025, Menag Minta Lion Air Jangan Pakai Pesawat Tua

    Jadi Penerbangan Haji 2025, Menag Minta Lion Air Jangan Pakai Pesawat Tua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan perhatian atau concern dari pihaknya untuk masalah penerbangan jemaah Haji 2025. Terlebih, ada maskapai yang akan debut melayani penerbangan jemaah Indonesia, yakni Lion Air Group.

    Dia juga meminta agar Lion Air menjaga citra positif pemerintah Indonesia selama penyelenggaraan ibadah Haji 2025. 

    “Ini concern kami juga karena ada penerbangan baru, Lion, dengan segala catatannya, yang kita tahu bukan saja mereknya apakah itu Garuda atau Saudia, tetapi umur pesawatnya,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3/2025).

    Tak hanya itu, dia juga menyebut saat ini sedang musimnya charter pesawat di dalam dunia internasional, sehingga harus betul-betul hati-hati.

    “Kita tahu bahwa sekarang ini musim musim charter pesawat di dalam dunia internasional kita. kami juga harus hati-hati betul, concern kami sama, jangan sampai nanti kita teledor mengontrol pesawat tua yang kita kontrak,” tegasnya.

    Di lain sisi, Nasaruddin mengaku pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak Lion Air Group untuk menjaga citra positifnya sebagai maskapai yang dipilih bagi para jamaah haji Indonesia.

    “Sehingga ya kadang-kadang kita juga berdiplomasi bahwa kalau anda gagal pada tahun ini, itu pertanda kami akan kembali kepada pola lama. Jadi pihak Lion sendiri juga sepertinya ditantang ya untuk melakukan service yang lebih baik,” bebernya.

    Diberitakan sebelumnya, Lion Air Group mendapat kesempatan untuk melayani penerbangan jemaah Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.  

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Lion Group Daniel Putut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1/2025). 

    “Kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada pemerintah memberikan kepercayaan kepada kami di 2025 ini untuk ikut menjadi melayani jemaah haji Indonesia untuk musim haji 2025,” Direktur Lion Group Daniel Putut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, dikutip dari siaran YouTube DPR, Jumat (3/1/2025).

  • Menag Nasaruddin: Belum Ada Wacana Tambahan Kuota Jemaah Haji 2025

    Menag Nasaruddin: Belum Ada Wacana Tambahan Kuota Jemaah Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membeberkan hingga kini pihaknya belum mewacanakan soal tambahan kuota jemaah Haji 2025 Indonesia. Meski begitu, bukan berarti pihaknya menolak wacana tersebut.

    Menurutnya, penambahan kuota haji butuh ketelitian dan kehati-hatian. Berdasarkan pengamatan Kementerian Agama (Kemenag), kavling-kavling di Mina bahkan sudah disesuaikan dengan kuota yang ada.

    “Kalau kita tambah 20 ribu [kuota], harus ada jalan keluarnya seperti apa. Jangan-jangan nanti justru  akan nyerbu kemahnya orang, nyerbu bus orang, nyerbu makanannya orang, nyerbu toiletnya orang, sehingga yang kita panen ada sesuatu di luar dugaan kita,” ungkap Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025)..

    Akan tetapi, dia juga mengemukakan bilamana ada ruang yang memungkinkan adanya kuota tambahan, itu bisa saja. Namun, hal itu juga tergantung dari pengukuran lahannya. 

    “InsyaAllah kalau kami meminta ke Pemerintah Saudi Arabia, apalagi sekarang ini kan Kementerian Hajinya, Kementerian Kesehatannya bahkan juga ke orang tertingginya Saudi Arabia itu kita punya jalur. Mungkin kalau tambahan, itu dimungkinkan,” bebernya.

    Namun demikian, Nasaruddin menyinggung soal kesiapan Indonesia dengan adanya fasilitas tambahan tanpa harus mengurangi kenyamanan kuota yang sudah di-booking itu.

    “Nah tetap kami pelajari sampai saat ini bapak ibu sekalian. Yang pasti bahwa petugas haji kami terus memohon untuk ditambahkan,” pungkasnya.

  • Kasus Korupsi Taspen, Penyidik KPK Dalami Peran Broker Investasi

    Kasus Korupsi Taspen, Penyidik KPK Dalami Peran Broker Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang broker atau makelar perdagangan saham pada kasus dugaan korupsi investasi PT Taspen (Persero). 

    Seorang broker bernama Yannes Pandjaitan itu diperiksa oleh penyidik, Selasa (11/3/2025). Dia merupakan satu dari total empat saksi yang diperiksa penyidik KPK kemarin. 

    Pada pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami soal adanya aliran uang terkait dengan kasus investasi Taspen yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp200 miliar itu. Terdapat dugaan juga bahwa kegiatan investasi itu turut mendapatkan pengamanan dari pihak tertentu. 

    “Materi pemeriksaan, aliran uang kepada pihak-pihak lain dan dugaan pengamanan atas kegiatan investasi PT Taspen yang menyalahi ketentuan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (12/3/2025). 

    Hal yang sama turut didalami kepada tiga orang saksi lainnya yaitu Direktur PT Asta/PT FKS Agung Cahyadi, Karyawan Bagian Keuangan PT Insight Invesments Management (IIM) Arni Kusumawardhani serta mantan Direktur Utama PT IIM Ekiawan Heri. 

    Adapun, Ekiawan Heri merupakan salah satu dari dua orang tersangka yang telah ditetapkan KPK. Ekiawan saat itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka lain, yakni mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, dugaan keterlibatan broker pada kasus Taspen itu didalami saat penyidik KPK memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Kamis (6/3/2025). 

    Sumber Bisnis menyebut bahwa terdapat pertemuan antara Fadlul, serta dua tersangka kasus Taspen, yakni Antonius dan Ekiawan, yang turut dihadiri oleh makelar trading portofolio/efek berinisial YP. 

    Pertemuan itu diduga turut membahas soal skema investasi Taspen yang menyimpang. KPK mengungkap bahwa kasus dugaan korupsi itu berawal dari penempatan dana investasi Rp1 triliun oleh Taspen ke reksadana PT IIM. Penempatan dana kelolaan Taspen itu berujung pada kerugian keuangan negara yang ditaksir sebesar Rp200 miliar.

    Lembaga antirasuah turut menduga sebanyak empat perusahaan manajer investasi dan sekuritas, serta sejumlah perorangan, ikut menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersangka kasus tersebut. 

    “Bahwa atas rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ANSK bersama-sama dengan tersangka EHP tersebut diduga telah merugikaan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada ReksadanaRD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp200 miliar,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (8/1/2025).