Xcloud.id

Topik: haji

  • BPKH Luncurkan Program Berkah Ramadan 2025 di Masjid Istiqlal

    BPKH Luncurkan Program Berkah Ramadan 2025 di Masjid Istiqlal

    loading…

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan 13 kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta. Foto/Ist

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan 13 kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan bertajuk ” Berkah Ramadan BPKH 1446 H/2025 M: Menebar Manfaat, Menguatkan Umat” ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Minggu, 16 Maret 2025.

    Program ini merupakan wujud komitmen BPKH untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat melalui berbagai program Kemaslahatan selama bulan suci Ramadan.

    Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin mengungkapkan setiap dana yang dikelola BPKH harus memberikan dampak sosial yang luas, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dukungan terhadap kegiatan kemaslahatan umat.

    “Seluruh program yang kami jalankan ini adalah wujud transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana. Agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat,” ujar Firmansyah, Senin (17/3/2025).

    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan program ini mencakup 13 kegiatan, mulai dari distribusi mushaf Al-Quran (termasuk mushaf khusus untuk penyandang disabilitas), buka puasa bersama, pembagian sembako, hingga Pelatihan masjid dan revitalisasi masjid.

    “Selain mengelola dana haji, BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat,” ujar Fadlul.

    Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengapresiasi kontribusi BPKH dalam penguatan umat melalui program-program yang terukur dan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat yang transparan dan akuntabel. Dia berharap BPKH terus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan potensi umat.

  • Ada Pasal Bermasalah yang Bisa Kembalikan Dwifungsi TNI

    Ada Pasal Bermasalah yang Bisa Kembalikan Dwifungsi TNI

    PIKIRAN RAKYAT – 192 lembaga yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menolak kembalinya dwifungsi melalui Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, pada 11 Maret 2025, dan koalisi menilai DIM itu bermasalah lantaran terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau Dwifungsi TNI di Indonesia.

    “Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mewakil tokoh-tokoh yang hadir di kantor YLBHI, Senin, 17 Maret 2025.

    Koalisi masyarakat sipil justru menilai revisi UU TNI akan melemahkan profesionalisme militer. Pasalnya, sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi nonpertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.

    Lebih Baik Revisi UU Peradilan Militer

    “Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” ucap Isnur.

    Menurut koalisi, revisi UU tentang peradilan militer lebih penting daripada RUU TNI. Sebab, agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara, tanpa kecuali.

    “Reformasi peradilan militer merupakan mandat Tap MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI,” tutur Isnur.

    Koalisi menilai RUU TNI akan mengembalikan Dwifungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Koalisi juga menyebut perluasan penempatan TNI aktif tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil, dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan perempuan dalam akses posisi-posisi strategis.

    Koalisi menyebut, perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI di antaranya adalah menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal yang perlu diingat, TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang, sedangkan Kejaksaan Agung, adalah lembaga penegak hukum, maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung.

    “Dan salah, jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dua contoh itu cerminan praktik Dwifungsi TNI,” ujar Isnur.

    Tertibkan UU TNI

    Lebih lanjut, koalisi mendesak berbagai pelanggaran terhadap UU TNI selama ini dievaluasi dan ditertibkan. Selain itu, anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil diluar yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI agar segera mengundurkan diri atau pensiun dini.

    Menurut koalisi, selama ini banyak anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu, misalnya Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat Sekretaris Kabinet dan kepala sekretariat presiden Mayor Jenderal Ariyo Windutomo.

    Tak hanya itu, pelibatan militer dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara, bukan melalui MoU sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. Koalisi menekankan, tidak dibenarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menjustifikasi berbagai pelanggaran yang sudah ada.

    “Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang,” ujar Isnur.

    Koalisi menilai pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan war model. Selama ini, model penegakkan hukum saja sering kali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkoba, apalagi jika menggunakan war model dengan melibatkan militer.

    “Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana diatur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM, seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC,” kata Isnur.

    Lebih berbahaya lagi, koalisi menyebut RUU TNI juga ingin merevisi klausul pelibatan militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR, yang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34/2004).

    “RUU TNI mau meniadakan peran Parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri,” ucap Isnur.

    Koalisi menduga, revisi ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan Prajurit TNI dalam permasalahan domestik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi Gas Elpiji, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan pengelolaan ibadah haji.

    “Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia,” ujar koalisi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menko Yusril ajak HMI perkuat peran strategis membangun bangsa

    Menko Yusril ajak HMI perkuat peran strategis membangun bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memperkuat dan melaksanakan peran-peran strategis dalam pembangunan bangsa.

    Yusril saat menghadiri acara Dies Natalis Ke-78 HMI di Jakarta, Jumat (14/3), menyampaikan HMI dapat berkontribusi dalam mencetak pemimpin masa depan melalui berbagai program kaderisasi.

    “HMI dapat melatih anggotanya untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat,” kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Sejalan dengan tema acara “HMI untuk Kedaulatan Bangsa”, Yusril berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama pembentukan HMI, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

    Sebagai bangsa yang besar, kata dia, Indonesia telah membuktikan dirinya memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

    Untuk itu, ia menegaskan bahwa HMI harus mampu menjawab tantangan global dan dunia modern untuk lebih cermat dan strategis dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan kemandirian bangsa di segala sektor, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

    Dies Natalis Ke-78 HMI dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2024-2026 Bagas Kurniawan.

    Selain itu, dihadiri juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) Ahmad Doli Kurnia.

    Hadir pula Ketua Umum PB HMI dari masa ke masa, seperti Anas Urbaningrum (1997-1999), Fajar Zulkarnain (2006-2008), dan Raihan Ariatama (2021-2023).

    Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menerima penghargaan sebagai alumni HMI berprestasi dan berdedikasi dalam pembangunan bangsa.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPKH Limited Luncurkan 60 Unit Bus Baru untuk Layanan Jemaah Haji dan Umrah

    BPKH Limited Luncurkan 60 Unit Bus Baru untuk Layanan Jemaah Haji dan Umrah

    Jakarta: BPKH Limited meluncurkan 60 unit bus baru untuk layanan jemaah haji dan umrah. Kedatangan bus baru itu diharapkan dapat memudahkan mobilitas jemaah menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH M. Arif Mufraini mengatakan, dari 60 bus, 35 di antaranya merupakan investasi melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) dengan perusahaan transportasi Huda Al-Hijaz dan Kayan Almashaer. 

    Arif mengatakan, investasi ini bagian dari strategi BPKH untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi jemaah haji dan umrah.

    “Investasi ini menghadirkan fasilitas transportasi yang lebih modern. Kami berharap bus-bus ini dapat memberikan manfaat langsung kepada jemaah,” katanya.

    Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Muchlis Muhammad Hanafi menekankan pentingnya transportasi yang andal dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

    “Mobilitas jemaah aspek paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kami berharap dengan armada baru ini perjalanan jemaah lebih nyaman dan efisien,” ujarnya.

    CEO Kayan Almashaer Khaled Meshfer Al Hashlan menyebut kerja sama ini akan meningkatkan efisiensi dalam mobilitas jemaah.

    “Dengan sinergi ini, kami yakin dapat menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan tepat waktu bagi jemaah,” katanya.

    Chairman of Board of Director Huda Al-Hijaz, Abdulrahman Al-Ghamdi, memastikan seluruh bus yang dioperasikan memiliki standar tertinggi dalam hal keamanan dan kenyamanan. 

    “Kolaborasi ini adalah langkah maju dalam meningkatkan layanan transportasi bagi jemaah haji dan umrah, dan kami optimis terhadap manfaat jangka panjang yang akan dirasakan oleh jemaah,” katanya.

    Peluncuran bus ini diharapkan dapat menjadi model investasi yang berkelanjutan dalam sektor transportasi haji dan umrah, sekaligus mendukung tujuan strategis BPKH dalam meningkatkan pengelolaan dana haji dengan manfaat yang nyata bagi jemaah.

    Seperti diketahui, acara peluncuran berlangsung pada Rabu, 12 Maret 2025, di pool bus Huda Al-Hijaz yang berlokasi di Jummum, Makkah, Arab Saudi. Kegiatan ini menandai langkah strategis dalam pengelolaan keuangan haji melalui investasi langsung dalam ekosistem haji dan umrah yang dijalankan oleh BPKH melalui BPKH Limited.

    Jakarta: BPKH Limited meluncurkan 60 unit bus baru untuk layanan jemaah haji dan umrah. Kedatangan bus baru itu diharapkan dapat memudahkan mobilitas jemaah menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman.
     
    Anggota Badan Pelaksana BPKH M. Arif Mufraini mengatakan, dari 60 bus, 35 di antaranya merupakan investasi melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) dengan perusahaan transportasi Huda Al-Hijaz dan Kayan Almashaer. 
     
    Arif mengatakan, investasi ini bagian dari strategi BPKH untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi jemaah haji dan umrah.

    “Investasi ini menghadirkan fasilitas transportasi yang lebih modern. Kami berharap bus-bus ini dapat memberikan manfaat langsung kepada jemaah,” katanya.
     
    Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Muchlis Muhammad Hanafi menekankan pentingnya transportasi yang andal dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
     
    “Mobilitas jemaah aspek paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kami berharap dengan armada baru ini perjalanan jemaah lebih nyaman dan efisien,” ujarnya.
     
    CEO Kayan Almashaer Khaled Meshfer Al Hashlan menyebut kerja sama ini akan meningkatkan efisiensi dalam mobilitas jemaah.
     
    “Dengan sinergi ini, kami yakin dapat menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan tepat waktu bagi jemaah,” katanya.
     
    Chairman of Board of Director Huda Al-Hijaz, Abdulrahman Al-Ghamdi, memastikan seluruh bus yang dioperasikan memiliki standar tertinggi dalam hal keamanan dan kenyamanan. 
     
    “Kolaborasi ini adalah langkah maju dalam meningkatkan layanan transportasi bagi jemaah haji dan umrah, dan kami optimis terhadap manfaat jangka panjang yang akan dirasakan oleh jemaah,” katanya.
     
    Peluncuran bus ini diharapkan dapat menjadi model investasi yang berkelanjutan dalam sektor transportasi haji dan umrah, sekaligus mendukung tujuan strategis BPKH dalam meningkatkan pengelolaan dana haji dengan manfaat yang nyata bagi jemaah.
     
    Seperti diketahui, acara peluncuran berlangsung pada Rabu, 12 Maret 2025, di pool bus Huda Al-Hijaz yang berlokasi di Jummum, Makkah, Arab Saudi. Kegiatan ini menandai langkah strategis dalam pengelolaan keuangan haji melalui investasi langsung dalam ekosistem haji dan umrah yang dijalankan oleh BPKH melalui BPKH Limited.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Fedi Nuril Bilang RUU TNI Dibahas di Hotel Mewah, tapi Tak Masuk Prolegnas 2025

    Fedi Nuril Bilang RUU TNI Dibahas di Hotel Mewah, tapi Tak Masuk Prolegnas 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktor Fedi Nuril kembali menyuarakan pendapatnya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang ramai dibicarakan publik.

    Fedi Nuril menyoroti fakta bahwa pembahasan RUU TNI hang dilakukan melalui serangkaian rapat maraton di sebuah hotel mewah.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan anggaran negara untuk fasilitas mewah, sementara banyak rakyat sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

    “Rapat maraton di hotel mewah,” kata Fedi di X @realfedinuril (16/3/2025).

    Kata Fedi, karena RUU TNI tidak tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025, ia merasa bingung.

    “Tapi gue bahkan tidak menemukan RUU TNI masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025,” cetusnya.

    Fedi pun mengekspresikan keraguan apakah dirinya kurang mendapatkan informasi terbaru atau memang ada ketidakjelasan dalam proses pembahasan RUU TNI.

    “Apa gue yang kurang update?,” tandasnya.

    Berikut beberapa RUU Prolegnas yang disetujui DPR RI, seperti Komisi I RUU Penyiaran, Komisi II RUU ASN, Komisi III RUU Hukum Acara Pidana, dan Komisi IV RUU Pangan, RUU Kehutanan.

    Sementara Komisi V RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komisi VI RUU Perlindungan Konsumen, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi VII RUU Kepariwisataan (carry over), dan Komisi VIII RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

    Bukan hanya itu, juga Komisi IX tentang RUU Ketenagakerjaan, Komisi X RUU Sisdiknas, Komisi XIvRUU Pengampunan Pajak,dan Iomisi XII RUU Energi Baru dan Terbarukan (carry over), serta Komisi XIII RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

  • Klarifikasi Kades soal Warga Tak Dapat Bansos karena Kartu ATM Dipegang Oknum, Singgung Pengurangan

    Klarifikasi Kades soal Warga Tak Dapat Bansos karena Kartu ATM Dipegang Oknum, Singgung Pengurangan

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah klarifikasi perangkat dan Kepala Desa Balaradin, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah soal warga ngaku tak dapat bansos padahal terdaftar.

    Sejumlah warga mengaku tak dapat bansos karena kartu ATM diduga dipegang oknum.

    Bantuan sosial atau bansos yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), asal Desa Balaradin, Sutijah (60) mengaku terakhir menerima bansos pada 2021.

    Sejak 2022 hingga 2025, perempuan berstatus janda mengaku tak pernah mendapatkan uang bansos lagi.

    “Harusnya saya mendapatkan BPNT sebesar Rp 600 ribu setiap tiga bulan. Nama saya tercantum di data penerima. Tapi saya tidak pernah dapat. ATM saya dipegang oleh oknum,” kata Sutijah kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Warga Desa Balaradin lainnya, Karmini (60) yang berstatus janda ini juga mengaku tidak mendapatkan bansos sejak 2021.

    Hal senada diucapkan Susilowati (42), keluarga penerima manfaat PKH lainnya yang juga mengaku sejak 2021 tak menerima bantuan.

    “Padahal di datanya PKH rutin cair. Tapi tidak diserahkan ke saya. ATM saya dipegang oleh oknum desa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, para warga itu mengaku telah mendatangi kantor Inspektorat dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal, pada Kamis (13/3/2025).

    Kedatangan warga didampingi Ketua Forum Peduli Masyarakat Desa Balaradin, Haji Edi.

    “Saya mendampingi ibu-ibu untuk menyampaikan aduan ke Inspektorat dan Dinsos. Yang datang baru empat orang. Sebenarnya lainnya masih banyak,” ujar Edi.

    Edi menjelaskan, sejak 2021 silam, mereka tidak pernah menerima bantuan tersebut meski memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PKH.

    “Sebenanrya punya ATM PKH. Tapi ATM-nya dipegang oknum desa. Setiap pencairan, ibu-ibu itu tidak diberi tahu,” ujar Edi.

    Sementara itu, Kepala Desa Balaradin Umar Utsman mengaku untuk bantuan sosial itu, dirinya tidak ikut campur karena sudah ada petugasnya masing-masing.

    “Kepala desa tidak tahu menahu soal bantuan itu. Saya cuma tanda tangan SKTM (surat keterangan tidak mampu) saja. Terkait ATM, saya juga tidak tahu, tidak pernah pegang,” kata Umar kepada wartawan.

    Sedangkan petugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Balaradin, Sofyan Hutajulu membantah warga tidak menerima bansos.

    “Sebenarnya mereka dapat semua,” kata Sofyan Hutajulu kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Sofyan membeberkan, warga atas nama Susilowati yang dikabarkan tidak dapat Bansos, sebenarnya pernah mendapatkan pada tahun 2020 lalu.

    Namun sejak 2021, Susilowati tidak mendapatkan lagi. Alasannya, di kartu ATM memang tidak ada nominal transferan yang masuk.

    Sofyan menduga, ada kesalahan data.

    Sehingga nama Susilowati tidak terdaftar lagi sebagai penerima bansos PKH.

    “Waktu itu kalau gak salah bansos PKH. Tapi sejak 2021 tidak ada transferan lagi. Sepertinya ada kesalahan data. Dulu memang sering begitu,” kata Sofyan.

    Sofyan yang juga perangkat Desa Balaradin melanjutkan, untuk warga atas nama Karmini, rutin mendapat BPNT sebesar Rp 200 ribu per bulan

    Terakhir diterima oleh Karmini pada Desember 2024.

    Selain BPNT, Karmini juga mendapat bantuan pangan beras 10 kilogram setiap bulannya.

    Bantuan beras itu terakhir pada November 2024.

    Sebenarnya, kata Sofyan, Karmini tidak mendapatkan bantuan beras, namun karena statusnya janda sehingga diprioritaskan.

    “Tapi kalau Bu Sutijah, beliau adalah janda pensiunan PNS. Dulu suaminya bekerja sebagai PNS. Sekarang suaminya sudah meninggal,” terang Sofyan.

    Sofyan menjelaskan, semestinya Sutijah tidak diperbolehkan menerima bansos karena pensiunan PNS.

    Namun, Sutijah pernah mendapatkan bansos berupa uang Rp 200.000 perbulan.

    “Kenapa sekarang tidak dapat lagi?, karena mungkin ada pengurangan,” kata Sofyan.

    Sofyan mengungkapkan, untuk warga atas nama Siti Jaenab juga rutin dapat PKH dan beras 10 kilogram per bulan. Dia meyakini, mereka dapat semua dan ada datanya dan foto-fotonya.

    Sementara untuk kartu ATM bansos para penerima manfaat, Sofyan mengaku tidak pernah pegang.

    “Kami tidak tahu yang pegang siapa. Kalau kartu dipegang orang lain, harusnya ada surat pernyataannya,” pungkas Sofyan.

    Berita Lain

    Tangis Mbah Katini pecah saat dikunjungi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani pada Jumat (7/3/2025).

    Selama ini, warga Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur itu hidup sebatang kara.

    Bupati mengunjunginya untuk menjalankan program Laju Desa (Layanan Jemput Bola bagi Warga Desa) sekaligus peluncuran program kependudukan Tondo Welas (Tanda Cinta).

    Program Tondo Welas bertujuan untuk membantu pengurusan dokumen bagi warga yang terdaftar dalam database unit gawat darurat kemiskinan (UGDK).

    Katini, seorang wanita paruh baya yang hidup sebatang kara, menjadi salah satu penerima manfaat dari program ini.

    Ipuk secara langsung menyerahkan dokumen kependudukan yang telah lengkap, termasuk Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran, yang selama ini tidak bisa diurus oleh Katini.

    “Saya tidak bisa mengurus karena tidak ada yang mengantarkan. Terima kasih sekarang sudah dibuatkan,” ucap Katini kepada Ipuk, mengekspresikan rasa syukurnya.

    Bupati Ipuk menyatakan bahwa layanan Tondo Welas memastikan dokumen administrasi kependudukan bagi warga miskin akan diselesaikan dan diserahkan tanpa perlu pengajuan dari pihak yang bersangkutan.

    Dengan memiliki dokumen adminduk yang lengkap, menurutnya, warga akan lebih mudah mengakses pelayanan publik serta mendapatkan layanan sosial, termasuk program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi.

    “Bantuan akan sulit diberikan apabila dokumen adminduk tidak lengkap,” ungkap Ipuk.

    Dengan dimulainya program ini, Ipuk memastikan bahwa warga yang terdaftar dalam daftar darurat kemiskinan tidak perlu melakukan pengajuan.

    Sebaliknya, mereka akan dijemput dan dokumen akan diantarkan setelah selesai.

    Hal ini penting, mengingat penerima mungkin tidak mengetahui perkembangan berkas atau mengalami kesulitan dalam mengambil berkas karena masalah kesehatan atau kendala lainnya.

    “Adminduk yang telah selesai dicetak, akan didistribusikan langsung oleh petugas desa setempat kepada sasaran, seperti KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), dan KK,” ujarnya.

    Ipuk menambahkan bahwa program ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, yang juga sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan lengkap.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Indahnya Masjid Arab As Said, Ikon Toleransi di Makassar

    Indahnya Masjid Arab As Said, Ikon Toleransi di Makassar

    Makassar, Beritasatu.com – Masjid Arab As Said yang terletak di kawasan Pecinan menjadi simbol toleransi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid ini berada di Jalan Lombok, Kecamatan Wajo, dan diapit oleh bangunan serta rumah warga Tionghoa, menggambarkan keberagaman yang harmonis.

    “Tetangga orang China. Masyaallah sangat baik, mereka berpartisipasi selama bulan puasa. Mereka sering membawa kue, teh, kopi, air tahu, dan jalangkote,” ujar pengurus masjid, Ali Abdullah, pada Sabtu (15/3/2025).

    Masjid Arab As Said didirikan pada 1907 dan hingga kini masih aktif digunakan oleh umat muslim untuk beribadah, terutama salat lima waktu.

    Dahulu, kawasan ini merupakan pusat perdagangan yang dekat dengan pelabuhan, sehingga ramai disinggahi pedagang dari berbagai negara, seperti Jazirah Arab, India, dan Tiongkok. Bahkan, masjid ini menjadi titik transit bagi jemaah haji dari berbagai daerah di Indonesia Timur.

    “Masjid ini dahulu memiliki dua lantai, tempat transit bagi calon haji. Dahulu juga sangat ramai, sekarang hanya dua hingga tiga saf karena banyak orang yang hijrah,” tutur Ali Abdullah.

    Seiring waktu, para pedagang asal Arab memilih untuk hijrah demi mencari kehidupan yang lebih baik. Pedagang Tionghoa kemudian membeli aset-aset pedagang Arab di wilayah tersebut, dan kawasan itu pun kini dikenal sebagai Pecinan.

    “Sekarang, kawasan ini lebih dikenal dengan komunitas Tionghoa. Dahulu, komunitas Arab lebih dominan, tetapi setelah banyak yang hijrah, mereka mencari kehidupan yang lebih layak di tempat lain,” lanjutnya.

    Masjid Arab As Said memiliki suasana yang mirip dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika memasuki area masjid, pengunjung akan disambut oleh ratusan ekor burung merpati yang mencari makan di pelataran masjid. Merpati juga sering terlihat bertengger di celah-celah pilar dan atap masjid.

    Bangunan masjid berbentuk persegi empat dengan satu lantai dan plafon yang sangat tinggi, khas arsitektur masjid Timur Tengah. Kubah masjid ini menyerupai masjid-masjid bergaya Demak atau joglo Jawa.

    Selain itu, di samping menara masjid terdapat pohon kurma yang jarang ditemukan tumbuh di Indonesia, meskipun pohon tersebut tidak berbuah.

    Di dalam masjid, terdapat empat pilar penyangga yang melambangkan Khulafaurrasyidin, yaitu empat khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Masjid ini juga memiliki sembilan pintu, yang memiliki makna filosofis sebagai bilangan tertinggi dan ganjil.

    Meskipun telah melalui banyak perubahan, masjid Arab As Said tetap menjaga keaslian bangunannya dan dapat menampung sekitar 200 hingga 300 jemaah.

    “(Jemaah) kebanyakan adalah pekerja, dan masjid ini ramai terutama pada hari Jumat,” ungkap Ali Abdullah.

    Masjid Arab As Said juga cukup unik karena tidak menampung jemaah perempuan. Meski demikian, masjid ini tetap menyediakan mukena bagi perempuan yang sedang dalam perjalanan (musafir) dan ingin menunaikan salat.

  • Di Depan Menhut dan Ketua HKTI, Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Siapkan 100 Hektare Tanam Sorgum – Halaman all

    Di Depan Menhut dan Ketua HKTI, Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Siapkan 100 Hektare Tanam Sorgum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG – Panen Perdana sorgum di Wilayah Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Kabupaten Karawang dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan program Asta Cita oleh Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe Bersatu (PKTHMTB) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) berlangsung sukses, Sabtu (13/3/2025).

    Hadir Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon dan dan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (BPN), Dr. Andriko Noto Susanto. Selain itu hadir H. M. Taufiq R. Abdul Syakur Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Karawang dan Diana Widiastuti Ketua Panitia Panen Perdana Sorgum PKTHMTB/HKTI.

    Saat sambutan, H. M. Taufiq R. Abdul Syakur Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Karawang mengatakan, dalam rangka mendukung program Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), PKTHMTB bekerjasama dengan HKTI akan membangun 100 hektare lahan pertanian sorgum di Wilayah IPHPS Karawang.

    “Kami PKTHMTB bersama HKTI akan menanam beras Sorgum dan Jagung di Wilayah IPHPS Karawang seluas 100 hektare. Sementara sudah panen perdana 2 hektar dari 10 hektar penanaman awal tanaman Sorgum,” kata Haji Taufiq sapaan akrabnya.

    Kata dia di hadapan Menhut Raja Juli Antoni dan Menbud Fadli Zon dan para undangan yang hadir, PKTHMTB Karawang memiliki izin IPHPS sekitar 1500 hektare pengelolaan hutan sosial. Nantinya, lahan sawah yang akan dicetak tanaman Sorgum ini, berguna penguatan swasembada pangan.

    “Selain untuk memberdayakan petani dan masyarakat di sekitar kawasan hutan sosial, penanaman beras Sorgum ini, untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Jika penanaman 100 sorgum ini berhasil, maka rakyat petani akan semakin sejahtera,” terang Haji Taufiq.

    Menurutnya, PKTHMTB sudah memiliki Ijin Pengelolaan Hak Perhutanan Sosial (IPHPS) sekitar 1500 hektare sejak 2017, dengan masa berlaku 35 tahun dan bisa diperpanjang satu kali periode. Sebelumnya tanah ini, dipergunakan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yang awalnya sekitar 1100 lebih Kepala Keluarga (KK).

    “Kami sudah berhasil mengentaskan kemiskinan di daerah Teluk Jambe Karawang ini, sehingga sisa miskin ekstrem 1126 KK dan 781 miskin. Kenapa tetap masih ada? Karena memang ada laju pertumbuhan penduduk dan kami sampai saat ini ikut memberdayakan,” ucap Haji Taufiq.

    Saat acara Panen Perdana Sorgum oleh PKTHMTB/HKTI ini dilakukan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama penanaman 100 Ha Sorgum dan 100 Ha Jagung, antara HKTI dan Koperasi Konsumen Lestari Hutan Indonesia Raya (Koperasi KLHIR). Dimana ditandatangani antara para pihak, 1. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang diwakili oleh Ketua Umum, Dr. Fadli Zon dan pihak 2. Koperasi Konsumen Lestari Hutan Indonesia Raya, yang diwakili oleh Ketua Umum, HM. Taufiq Rahman Abdul Syakur.

    “Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan penanaman 100 hektar tanaman sorgum dan 100 hektar tanaman jagung. Guna mendukung ketahanan pangan nasional serta pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan,” jelas Haji Taufiq.

    Lanjutnya, maksud dan tujuan MoU ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memberdayakan petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung diversifikasi pangan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

    Ruang lingkup kerjasamanya meliputi penyiapan lahan seluas 200 hektare, penyediaan bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi.

    Kemudian pendampingan teknis dan pengawasan proses budidaya, dan 4. Pengolahan hasil panen dan strategi pemasaran. 

    Menurutnya, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban, dimana HKTI bertanggung jawab dalam pendampingan teknis, pelatihan petani, bantuan pupuk, bibit dan akses pasar. Sementara Koperasi Konsumen Lestari Hutan Indonesia Raya bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan, proses budidaya, dan pengolahan hasil panen.

    “Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama yang berkedudukan di Karawang, 15 Maret 2025,” pungkas Taufiq Rahman Abdul Syakur selaku Ketua Umum Koperasi KLHIR.

    Menhut Raja Juli Antoni dan Menbud Fadli Zon Panen Beras Sorgum

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, sorgum merupakan “tanaman ajaib” yang memiliki banyak manfaat, termasuk untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.

    Hal itu disampaikan Menhut saat melakukan panen perdana sorgum di Karawang, Jawa Barat, Sabtu.

    “Saya pernah ke NTT kabupaten Kupang, panen sorgum juga di NTT, sorgun terkenal jadi jagung rote. Ini memang pohon ajaib dari ujung sampai akarnya bisa bermanfaat,” kata Menhut dikutip dari keterangan resmi.

    Raja Antoni mengatakan, sorgum sendiri dapat diolah menjadi beras, tepung, gula hingga pakan ternak.

    “Bisa jadi pangan beras, jadi tepung, jadi roti basah atau kue kering bisa menjadi sumber energi biotanol bisa jadi gula nira, pakan ternak yang luar biasa bagus jauh lebih bagus dari jagung dan berasnya lebih sehat,” ujar dia.

    Adapun perdana sorgum ini merupakan binaan PKTHMTB-HKTI, di Wilayah Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Karawang. Dalam acara turut hadir Fadli Zon selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Menteri Kebudayaan.

    Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni menilai perlu adanya klaster pangan dari perhutanan sosial. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan biaya produksi agar petani mendapat untung yang lebih tinggi, serta mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mungkin perlu dibuat semacam klaster pangan dari perhutanan sosial ini sehingga nilai perekonomiannya lebih baik. Sorghum baik, tapi kalau ditanam terpisah-pisah ongkosnya mahal dan apa yang didapat petani sedikit. Kalau kita buat klastering yang baik saya percaya ketahanan pangan dan energi yang dijanjikan Pak Prabowo dapat segera terjadi,” ujar Menhut.

    Senada dengan Raja Juli, Ketua HKTI Fadli Zon mengatakan sorgum memiliki banyak manfaat. Ia menyebut sorgum merupakan tanaman tradisional yang ada sejak dulu, serta bisa menambah penghasilan para petani karena penanaman sorghum dapat dilakukan dengan cara tumpang sari.

    “Sorgum bisa ditumpang sarikan dengan cabai jadi mungkin bisa menambah penghasilan petani. Ketahanan pangan adalah kunci kedaulatan bangsa dan Pak Prabowo sudah mulai dengan program prioritas makam bergizi gratis,” kata Fadli Zon.

    Acara ditutup penanaman buah Alpukat dan penyerahan bantuan sosial bagi puluhan anak-anak Yatim-piatu di wilayah hutan sosial Karawang. 

    Turut menyerahkan bantuan secara simbolis, Menhut Raja Juli Antoni, Ketua HKTI/Menbud Fadli Zon dan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (BPN), Dr. Andriko Noto Susanto. Disusul H. M. Taufiq R. Abdul Syakur Ketua Dewan Pembina PKTHMTB Karawang dan Diana Widiastuti Ketua Panitia Panen Perdana Sorgum PKTHMTB/HKTI.

    Foto istimewa

  • Link Mudik Gratis PBNU 2025, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

    Link Mudik Gratis PBNU 2025, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah NU (LAZISNU), Lembaga Takmir Masjid (LTM) PBNU, dan Pagar Nusa menggelar mudik gratis Lebaran 2025.

    Untuk program mudik gratis tahun ini, PBNU menyediakan 39 bus untuk rute se-Jawa dan Sumatra. Pengurus LAZISNU PBNU Fahrurozi mengatakan mudik gratis ini direncanakan berangkat pada 25 Maret 2025 dari depan kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat.

    Adapun, pendaftaran telah dibuka sejak Kamis (13/3/2025) dan akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Peserta yang lolos seleksi akan diumumkan pada Kamis (20/3/2025).

    “Start-nya dari Jakarta sampai Lampung, Palembang dan di Jawa sampai Banyuwangi ada jalur utara dan selatannya,” ujar Rozi dikutip dari laman resmi PBNU, Sabtu (15/3/2025).

    Rute perjalanan mudik ini mencakup jalur utara dan selatan Pulau Jawa hingga Banyuwangi serta jalur Sumatra hingga Palembang. Program ini diutamakan bagi warga Nahdliyin, khususnya masyarakat NU dan kaum dhuafa.

    Peserta yang dapat mengikuti program mudik gratis ini antara lain penyandang disabilitas, marbot masjid, guru mengaji, guru pesantren dan madrasah, santri, pelajar, mahasiswa, pedagang informal atau pekerja informal, serta pekerja formal.

    Berikut syarat dan cara daftar mudik gratis PBNU 2025:

    Syarat

    Menyiapkan surat keterangan dari lembaga terkait bagi marbot masjid, guru ngaji, guru pesantren, dan guru madrasah
    Menyiapkan KK dan KTP
    Bagi pelajar, santri, dan mahasiswa, diperlukan kartu pelajar, kartu santri, KTM, atau surat keterangan dari lembaga terkait
    Pedagang informal seperti kaki lima perlu melampirkan foto gerobak atau tempat berdagang, KK, dan KTP
    Pekerja informal seperti ojek online (ojol), perlu melampirkan foto di atas kendaraan, tangkapan layar aplikasi, KK, dan KTP.
    Pekerja informal lainnya diminta melampirkan tangkapan layar aplikasi dan foto menggunakan atribut kerja, KK, dan KTP
    Pekerja formal wajib melampirkan foto tempat kerja, KK, dan KTP
    Khusus penyandang disabilitas, pendaftaran dapat dibantu oleh panitia melalui call center

    Cara Daftar

    Peserta dapat mendaftarkan satu keluarga dengan jumlah maksimal empat orang
    Setelah dinyatakan lolos, peserta wajib melakukan registrasi ulang secara offline di kantor PBNU pada Sabtu, 22 Maret 2025, dan mengambil ID Card peserta
    Pendaftaran dapat dilakukan melalui https://s.id/mudikseruNU25

    Selain mudik gratis, PBNU juga menyediakan doorprize berupa tabungan haji, e-money, dan asuransi BPJSTK, yang akan diumumkan pada Ahad, 23 Maret 2025. Pada hari keberangkatan, peserta mudik juga akan mendapatkan bingkisan lebaran.

  • 4 Tahun Sutijah Terdaftar Jadi Penerima Bansos Nyatanya Tak Terima Apapun, Si Janda Tuntut Keadilan

    4 Tahun Sutijah Terdaftar Jadi Penerima Bansos Nyatanya Tak Terima Apapun, Si Janda Tuntut Keadilan

    TRIBUNJATIM.COM – Perjuangan keras dilakukan oleh para perempuan yang lanjut usia demi mendapatkan hak mereka.

    Nama-namanya terdaftar dalam penerima bantuan sosial, para janda ini ternyata tak pernah menerima bantuan apapun.

    Kejanggalan itu dirasakan oleh Sutijah (60) yang menyadari namanya ada dalam daftar penerima bansos, tetapi sepeserpun uang atau barang ia tidak pernah terima.

    Kasus inipun akhirnya terus diperjuangkan oleh para penerima bantuan warga Tegal Jawa Tengah itu.

    Sejumlah warga asal Desa Balaradin, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengeluhkan tak lagi menerima bantuan sosial (Bansos) pemerintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT) meski masih terdaftar.

    Sejumlah warga asal Desa Balaradin, Kecamatan Lebaksiu yang mayoritas janda menduga, bansos yang seharusnya menjadi haknya, ditilep oknum.

    Sementara operator dan pihak Desa Balaraja membantah tuduhan itu.

    Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), asal Desa Balaradin, Sutijah (60) mengaku terakhir menerima bansos pada 2021.

    Sejak 2022 hingga 2025, perempuan berstatus janda mengaku tak pernah mendapatkan uang bansos lagi.

    “Harusnya saya mendapatkan BPNT sebesar Rp 600 ribu setiap tiga bulan. Nama saya tercantum di data penerima. Tapi saya tidak pernah dapat. ATM saya dipegang oleh oknum,” kata Sutijah kepada wartawan, Jumat (14/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).

    Warga Desa Balaradin lainnya, Karmini (60) yang berstatus janda ini juga mengaku tidak mendapatkan bansos sejak 2021.

    “Saya juga sama, tidak dapat bantuan, padahal nama saya tercantum,” kata Karmini.

    Hal senada diucapkan Susilowati (42), keluarga penerima manfaat PKH lainnya yang juga mengaku sejak 2021 tak menerima bantuan.

    Padahal, sebelumnya dia mendapatkan bantuan sosial dari presiden (Banpres) pada 2020 lalu.

    BANTUAN SOSIAL – Ilustrasi uang pecahan Rp100 ribu dalam amplop. Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial di 2025. Setidaknya ada 6 bansos bakal cair Februari 2025, Minggu (2/2/2025). (SHUTTERSTOCK via kompas.tv)

    “Padahal di datanya PKH rutin cair. Tapi tidak diserahkan ke saya. ATM saya dipegang oleh oknum desa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mereka bahkan mengaku telah mendatangi kantor Inspektorat dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal, pada Kamis (13/3/2025).

    Kedatangan warga didampingi Ketua Forum Peduli Masyarakat Desa Balaradin, Haji Edi.

    “Saya mendampingi ibu-ibu untuk menyampaikan aduan ke Inspektorat dan Dinsos. Yang datang baru empat orang. Sebenarnya lainnya masih banyak,” ujar Edi.

    Edi menjelaskan, sejak 2021 silam, mereka tidak pernah menerima bantuan tersebut meski memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PKH.

    “Sebenanrya punya ATM PKH. Tapi ATM-nya dipegang oknum desa. Setiap pencairan, ibu-ibu itu tidak diberi tahu,” ujar Edi.

    Sementara itu, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Daryanti mengatakan, aduan dari warga Desa Balaradin akan segera ditindaklanjuti setelah ada disposisi dari Bupati Tegal.

    Sedangkan Kepala Dinsos Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan mengaku langsung mengecek di komputer untuk melihat kebenaran data penerima manfaat.

    “Ternyata memang benar, sebagian ibu-ibu ini merupakan penerima bansos. Datanya memang ada,” kata Iwan.

    Menurut Iwan, apabila bantuan itu tidak sampai ke tangan penerima, maka pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan.

    Pihaknya juga akan mengklarifikasi terhadap kelompok dan pendamping desa setempat.

    Iwan menyatakan, mestinya penerima bantuan itu masing-masing pegang ATM atau kartu pencairan. Ketika ada kesulitan di lapangan oleh penerima, maka harus ada bukti penguasaan ATM.

    “Nanti kami akan klarifikasi ke bawah,” imbuhnya.

    PENERIMA BANSOS – Sejumlah warga asal Desa Balaradin, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengadu ke kantor Dinsos dan Inspektorat Pemkab Tegal mengeluhkan tak lagi mendapat bansos PKH dan BPNT, Kamis (13/3/2025). (Dok. Warga Balaradin, Tegal.)

    Sementara itu, Kepala Desa Balaradin Umar Utsman mengaku untuk bantuan sosial itu, dirinya tidak ikut campur karena sudah ada petugasnya masing-masing.

    “Kepala desa tidak tahu menahu soal bantuan itu. Saya cuma tanda tangan SKTM (surat keterangan tidak mampu) saja. Terkait ATM, saya juga tidak tahu, tidak pernah pegang,” kata Umar kepada wartawan.

    Sedangkan petugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Balaradin, Sofyan Hutajulu membantah warga tidak menerima bansos.

    “Sebenarnya mereka dapat semua,” kata Sofyan Hutajulu kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Sofyan membeberkan, warga atas nama Susilowati yang dikabarkan tidak dapat Bansos, sebenarnya pernah mendapatkan pada tahun 2020 lalu.

    Namun sejak 2021, Susilowati tidak mendapatkan lagi. Alasannya, di kartu ATM memang tidak ada nominal transferan yang masuk.

    Sofyan menduga, ada kesalahan data. Sehingga nama Susilowati tidak terdaftar lagi sebagai penerima bansos PKH.

    “Waktu itu kalau gak salah bansos PKH. Tapi sejak 2021 tidak ada transferan lagi. Sepertinya ada kesalahan data. Dulu memang sering begitu,” kata Sofyan.

    Sofyan yang juga perangkat Desa Balaradin melanjutkan, untuk warga atas nama Karmini, rutin mendapat BPNT sebesar Rp 200 ribu per bulan. Terakhir diterima oleh Karmini pada Desember 2024.

    Selain BPNT, Karmini juga mendapat bantuan pangan beras 10 kilogram setiap bulannya. Bantuan beras itu terakhir pada November 2024.

    Sebenarnya, kata Sofyan, Karmini tidak mendapatkan bantuan beras, namun karena statusnya janda sehingga diprioritaskan.

    “Tapi kalau Bu Sutijah, beliau adalah janda pensiunan PNS. Dulu suaminya bekerja sebagai PNS. Sekarang suaminya sudah meninggal,” terang Sofyan.

    Sofyan menjelaskan, semestinya Sutijah tidak diperbolehkan menerima bansos karena pensiunan PNS.

    Namun, Sutijah pernah mendapatkan bansos berupa uang Rp 200.000 perbulan.

    “Kenapa sekarang tidak dapat lagi?, karena mungkin ada pengurangan,” kata Sofyan.

    Sofyan mengungkapkan, untuk warga atas nama Siti Jaenab juga rutin dapat PKH dan beras 10 kilogram per bulan. Dia meyakini, mereka dapat semua dan ada datanya dan foto-fotonya.

    Sementara untuk kartu ATM bansos para penerima manfaat, Sofyan mengaku tidak pernah pegang.

    “Kami tidak tahu yang pegang siapa. Kalau kartu dipegang orang lain, harusnya ada surat pernyataannya,” pungkas Sofyan.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com