Topik: haji

  • Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    mengingatkan para menteri hingga penasihat presiden bahwa mereka ditunjuk menjadi
    Amirul Hajj 2025
    untuk menjalankan amanah negara.
    Nasaruddin menegaskan bahwa delegasi Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik, bukan sekadar kunjungan biasa.
    “Ini bukan hanya kunjungan biasa. Kita mengemban amanah negara untuk memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik. Kita harus satu langkah, satu strategi, dan satu komitmen,” kata Nasaruddin di Jeddah, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
    Menag mengingatkan, tugas Amirul Hajj tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga membangun diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
    “Amirul Hajj memperkuat reputasi pelayanan haji Indonesia, serta merespons setiap dinamika lapangan secara cepat dan bijak,” kata dia.
    Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan.
    “Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan,  ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah
    ulama perempuan
    .
    Ulama perempuan
    dipilih sebagai Musytasyar Dini sebagai upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
    Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, ormas keagamaan, hingga akademisi.
    Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
    Kemudian, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Mobil Mewah Langka Milik Anak Haji Isam, Cuma Ada 1 di RI

    Ini Mobil Mewah Langka Milik Anak Haji Isam, Cuma Ada 1 di RI

    Jakarta

    Anak Haji Isam, Liana Saputri merupakan sosok yang cukup menggemari otomotif. Bahkan, dia merupakan satu-satunya pemilik BMW M850i xDrive First Edition di Indonesia. Kendaraan tersebut berstatus super langka!

    BMW M850i xDrive First Edition merupakan coupe langka yang telah dikenalkan lima-enam tahun lalu. Kendaraan tersebut hanya diproduksi 400 unit di dunia dengan periode pembuatan selama dua bulan.

    Di Indonesia, unitnya sangat-sangat terbatas. Menurut BMW Indonesia, mobil ini hanya ada 1 unit di Tanah Air. Sementara pemiliknya merupakan putri pengusaha asal Batulicin, Liana Saputri. Dalam akun Instagramnya, Liana pernah mengunggah potret coupe BMW itu pada Juni 2019. Pada bagian interiornya tertulis ‘First Edition 1/400’.

    “Si Boss akhirnya datang. Mengingat hari ini saya masih tidak percaya. Terima kasih BMW Indonesia untuk bisa mewujudkannya. Saya juga berterima kasih untuk semua teman yang merencanakan kejutan ini. Kalian semua sukses membuat hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidup saya, terima kasih!” tulis Liana kala itu.

    Spesifikasi BMW M850i xDrive Coupe First EditionBMW 850i xDrive Coupe First Edition Foto: BMW

    Diproduksi secara terbatas, mobil ini mengusung desain BMW Individual yang spesifik. Pemilihan material hingga warnanya pun berkualitas tinggi. Di bagian eksterior, coupe ini mengusung lapisan cat khusus BMW Individual Frozen Barcelona Blue metalik yang baru dikembangkan dan diaplikasikan pertama kalinya pada mobil BMW.

    Cat itu dikombinasikan dengan BMW Individual High Gloss Shadow Line yang telah ditingkatkan. BMW menyematkan velg ringan berukuran 20 inchi yang mengusung warna Jet Black. Di bagian interior pun tak kalah eksklusif.

    Kursinya dibalut kulit trim Merino dengan kombinasi warna Ivory White/Night Blue. Setirnya juga dilapisi kulit ciri khas BMW M. Di bagian tengah kokpit, ada tulisan khusus ‘First Edition 1/400’.

    Edisi khusus ini menggendong mesin V8 dengan teknologi BMW TwinPower Turbo. Mesinnya bisa menyemburkan tenaga 530 daya kuda. Mesin itu dipadukan dengan transmisi Steptronic 8 percepatan. Buasnya tenaga mesin itu disalurkan melalui penggerak empat roda BMW xDrive.

    Dalam pengujian internal BMW, konsumsi bahan bakar mobil ini sekitar 9.8-9.7 liter /100 km. Bila dikonversikan, konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 10,2 km/liter sampai 10.3 km/liter.

    (sfn/lth)

  • Gaet Eks KPK, Prabowo Siap Berantas Korupsi pada Penyelenggaraan Haji

    Gaet Eks KPK, Prabowo Siap Berantas Korupsi pada Penyelenggaraan Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, termasuk pada sektor penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini dinilai rawan praktik kolusi dan korupsi. 

    Langkah nyata dilakukan dengan merekrut tujuh mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pengawasan di Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

    Hal ini disampaikan politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk “Kinerja Pemerintah dan Optimisme Publik” di Jakarta, Sabtu (31/5/2025). “Di sektor ini, walaupun berbasis agama, tetapi praktik kolusi dan korupsinya sangat tinggi. Ini yang dipelototi langsung oleh Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Sebagai bentuk keseriusan, beberapa nama besar eks penyidik dan pejabat struktural KPK kini telah resmi menempati posisi strategis di tubuh BP Haji. Perinciannya:
    1. Budi Agung Nugraha (mantan penyidik senior KPK) – direktur pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri.
    2. Chandra Sulistio Reksoprodjo (eks kepala biro SDM KPK) – direktur penyusunan strategi dan tata kelola.
    3. March Falentino – kepala subdirektorat.
    4. Nurul Huda – kepala subdirektorat.
    5. Harun Arrasyid (eks penyidik KPK) – Deputi Pengawasan BP Haji.

    Langkah ini, menurut Hendarsam, bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata dari misi pemerintahan yang bersih sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Prabowo.

    Tidak hanya pada sektor haji, Hendarsam menegaskan, komitmen antikorupsi juga terlihat dari aktifnya Kejaksaan Agung dan KPK mengusut kasus-kasus besar sejak awal masa jabatan Prabowo. “Ini semua adalah indikasi kuat agenda pemberantasan korupsi bukan hanya janji, tetapi aksi nyata dari presiden,” tambahnya.

    Dengan masuknya para profesional antikorupsi ke dalam BP Haji, publik berharap terjadi reformasi menyeluruh dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji. Langkah tersebut bisa dimulai dari transparansi anggaran, pengawasan pelayanan jamaah, hingga penghapusan praktik percaloan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

    Langkah ini diharapkan bisa menjadi model pemberantasan korupsi berbasis tata kelola yang bisa diterapkan pada sektor pelayanan publik lainnya.

  • Visa Haji Furada Gagal Terbit, Biro Travel Semarang Rugi Rp 5 Miliar

    Visa Haji Furada Gagal Terbit, Biro Travel Semarang Rugi Rp 5 Miliar

    Semarang, Beritasatu.com – Keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furada tahun ini mengakibatkan kerugian besar bagi calon jemaah dan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah.

    General Manager Travel Fatimah Zahra Firdaus Mohammad Adam mengungkapkan, pihaknya telah memesan tiket pesawat, hotel, serta layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina untuk jemaah furada, dengan asumsi visa akan terbit seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, sebanyak 37 calon jemaah dari travel tersebut dipastikan gagal berangkat karena visa tak kunjung keluar hingga tenggat waktu terakhir, meski berbagai upaya telah dilakukan hingga detik-detik menjelang keberangkatan.

    “Kami sudah menunggu hingga subuh tadi pagi, berharap visa keluar di saat-saat terakhir. Namun, qadarullah, visa tidak terbit juga,” ujar Firdaus pada Sabtu (31/5/2025).

    Akibat kegagalan penerbitan visa ini, pihak travel mengalami kerugian hingga Rp 5 miliar. Seluruh biaya untuk tiket, akomodasi, dan transportasi telah dibayarkan dan sebagian besar tidak dapat dikembalikan.

    “Kerugian kami hampir mencapai Rp 5 miliar. Tiket, hotel, dan bus semuanya sudah dibayar. Sayangnya, sebagian besar tidak bisa diselamatkan,” jelasnya.

    Firdaus memastikan bahwa uang muka (DP) dari para jemaah akan dikembalikan secara penuh tanpa potongan. Ia juga menyarankan masyarakat untuk mempertimbangkan jalur haji khusus daripada mengandalkan visa furoda yang tidak menjamin kepastian keberangkatan.

    “Visa furada itu hanya nama jenis visa. Bukan berarti fasilitasnya VIP. Justru maktabnya lebih jauh dibandingkan haji khusus. Kami anjurkan masyarakat tidak terlalu berharap pada jalur furada karena proses dan kepastian keberangkatannya tidak bisa dijamin setiap tahun,” tegasnya.

    Sebaliknya, ia menambahkan bahwa fasilitas untuk jemaah haji khusus tahun ini meningkat signifikan. Travel Fatimah Zahra bekerja sama dengan penyedia layanan Sarikan MCBC untuk menyediakan maktab VIP yang menawarkan jarak lebih dekat ke lokasi-lokasi utama ibadah serta pelayanan yang lebih nyaman.

    Untuk tahun ini, biaya haji khusus dimulai dari US$ 16.950 atau Rp 276,1 juta dengan uang pendaftaran awal sebesar US$ 4.500 atau Rp 73,3 juta. Meski masa tunggunya mencapai sekitar tujuh tahun, kepastian keberangkatan lebih terjamin dibandingkan jalur furada.

    Meski menghadapi kerugian besar, Firdaus menegaskan bahwa pihaknya tidak kapok. Ia menyebut bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada 2022, tetapi saat itu visa masih sempat terbit satu hari sebelum keberangkatan.

    “Ini adalah risiko bisnis. Kalau ingin untung, kita juga harus siap menanggung kerugian,” pungkasnya.

  • Makanan Jemaah Haji 2025 Indonesia Dijamin Halal-Cita Rasa Nusantara

    Makanan Jemaah Haji 2025 Indonesia Dijamin Halal-Cita Rasa Nusantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar baik datang bagi para jemaah haji Indonesia di tanah suci. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji 2025 telah memenuhi standar halal, aman, dan sehat.

    Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham mengonfirmasi hal tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (31/5/2025). “Monitoring dilakukan agar jemaah haji Indonesia mendapat layanan katering yang halal, aman, sehat, dan sesuai selera Nusantara,” ujarnya.

    BPJPH mengerahkan tim monitoring untuk mengawasi penyajian makanan jemaah, mulai dari pemilihan bahan baku, pencucian, pemasakan, hingga pengemasan akhir. Pemantauan ini berlangsung dari 27 Mei malam hingga 28 Mei 2025 dini hari.

    Fokus utama adalah konsistensi dapur dalam menjalankan prinsip halal dan higienis, termasuk kebersihan area kerja, pencatatan bahan masuk-keluar, dan pemisahan peralatan. “Kami cek bahan, seperti beras, bumbu, minyak, air, hingga terigu. Semuanya diawasi ketat,” kata Aqil.

    Hasil pemantauan menunjukkan dapur katering telah menerapkan hazard analysis and critical control points (HACCP), sistem manajemen keamanan pangan internasional, demi menjaga kualitas makanan dari hulu ke hilir.

    Menariknya, bahan baku katering banyak berasal dari berbagai negara, yaitu beras dari Thailand dan India, daging beku dari Pakistan dan Brasil, dan bahan pelengkap dari Filipina dan Malaysia.

    Meski masih terbatas, bahan baku dari Indonesia mulai digunakan. Salah satu yang paling menonjol adalah bumbu pasta khas Indonesia produksi BPKH Limited yang telah memiliki label Halal Indonesia. “Keberadaan bumbu pasta ini membuat masakan yang disajikan semakin bercita rasa Nusantara,” jelas Aqil.

    Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi internasional, BPJPH berkomitmen untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan selera makanan jemaah haji Indonesia, sehingga mereka bisa fokus menjalankan ibadah dengan tenang.

  • Sistem Kafilah, Solusi Baru Atasi Jemaah Haji 2025 yang Terpisah

    Sistem Kafilah, Solusi Baru Atasi Jemaah Haji 2025 yang Terpisah

    Surabaya, Beritasatu.com – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya menerapkan perubahan sistem dari kloter menjadi kafilah. Sistem tersebut sebagai solusi mengatasi banyaknya jemaah haji 2025 Indonesia yang terpisah dari pemimpin rombongan mereka.

    Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya Sugiyo pada Sabtu (31/5/2025). Menurutnya, perubahan ini menyesuaikan dengan sistem pelayanan terbaru yang menggunakan delapan syarikah di Arab Saudi.

    “Perubahan sistem kloter ke kafilah ini untuk menyesuaikan sistem syarikah yang saat ini berlaku,” ujar Sugiyo.

    Sebelumnya, jemaah haji dari Indonesia dibagi dalam kelompok kloter (kelompok terbang) yang masing-masing memiliki ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter, pembimbing ibadah, dan petugas kesehatan.

    Namun, sejak diberlakukannya sistem delapan syarikah oleh otoritas Arab Saudi, jemaah Indonesia dari satu kloter bisa saja terpisah penginapan dan lokasi tinggalnya, meskipun masih dalam syarikah yang sama.

    Hal ini menyebabkan banyak jemaah kehilangan akses terhadap bimbingan dan bantuan dari pemimpinnya karena mereka tersebar di lokasi berbeda. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok kecil tanpa struktur kepemimpinan yang jelas.

    Untuk mengatasi situasi ini, PPIH memutuskan membentuk kelompok baru bernama “kafilah”. Jemaah yang terpisah dari kloter aslinya akan dikumpulkan kembali dalam kelompok baru ini.

    Setiap kafilah akan memiliki, ketua kafilah, ketua regu, ketua rombongan, pembimbing ibadah haji, petugas kesehatan. “Jemaah yang terpisah dari kloternya akan dikumpulkan menjadi satu kelompok baru yang disebut kafilah,” jelas Sugiyo.

    Dengan sistem kafilah ini, jemaah tetap mendapatkan bimbingan ibadah, layanan kesehatan, dan pendampingan intensif selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. PPIH juga mengimbau seluruh jemaah untuk saling membantu dan bekerja sama di tanah suci.

    “Kami berharap seluruh jemaah saling membantu, begitu juga para petugas dan pembimbing haji untuk memberikan layanan maksimal selama prosesi haji berlangsung,” tambah Sugiyo.

    Sistem kafilah diharapkan bisa menjadi solusi efektif agar seluruh jemaah haji Indonesia tetap nyaman, terlayani, dan mendapatkan bimbingan maksimal selama menunaikan rukun Islam kelima.

  • Houthi Balas Pengeboman Pesawat Haji, Targetkan Pesawat Sipil Israel

    Houthi Balas Pengeboman Pesawat Haji, Targetkan Pesawat Sipil Israel

    GELORA.CO –  Kelompok Ansarullah Houthi dari Yaman menyatakan akan  meningkatkan serangan mereka terhadap Israel dengan menargetkan pesawat milik El Al dan maskapai penerbangan sipil Israel lainnya. Hal ini disampaikan selepas serangan Israel ke Bandara Internasional Sanaa menghancurkan pesawat sipil pengangkut jamaah haji awal pekan ini 

    Hal itu disampaikan sumber dari kelompok Yaman mengatakan kepada surat kabar Lebanon Al-Akhbar pada Jumat. Sejak 18 Maret, ketika IDF melanjutkan serangannya terhadap Hamas di Jalur Gaza, Houthi telah meluncurkan 42 rudal balistik dan setidaknya 10 drone ke Israel. 

    Sebuah rudal pada tanggal 4 Mei menghantam area Bandara Ben Gurion, menyebabkan sebagian besar maskapai penerbangan asing menunda penerbangan mereka ke Israel dan meningkatkan ketergantungan Israel pada El Al dan maskapai penerbangan lainnya. 

    IDF mencegat rudal terbaru Houthi pada Kamis malam. Ancaman baru Houthi untuk menargetkan pesawat sipil Israel muncul setelah jet tempur Israel mengebom Bandara Internasional Sanaa yang dikuasai Houthi awal pekan ini. Serangan itu menghancurkan pesawat sipil terakhir milik Yemeni Airlines yang sedianya akan digunakan mengangkut 800 jamaah haji ke Arab Saud.

    Sebagai pembalasan atas serangan tersebut, sumber-sumber Houthi mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa “operasi yang akan datang akan berbeda dalam kuantitas dan substansi dari operasi sebelumnya” terhadap Israel, dan kelompok pemberontak akan “menambahkan pesawat sipil milik entitas Israel ke dalam daftar target.” 

    Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menembak jatuh setidaknya tujuh drone MQ-9 Reaper AS. Awal bulan ini, juru bicara kelompok tersebut mengklaim kepada Newsweek bahwa mereka telah memperoleh “senjata baru” yang mampu memaksakan “blokade udara” terhadap Israel.

    Banyak maskapai penerbangan asing menangguhkan rute mereka ke Israel awal bulan ini setelah sebuah rudal balistik yang ditembakkan oleh Houthi menyerang di dalam area Bandara Internasional Ben Gurion, membuat sebagian besar warga Israel bergantung pada maskapai penerbangan El Al, serta maskapai kecil Arkia dan Israir. 

    Kelompok Houthi telah melancarkan serangan rudal dan drone secara terus-menerus terhadap kapal-kapal komersial dan militer di wilayah tersebut dalam apa yang digambarkan oleh kepemimpinan kelompok tersebut sebagai upaya untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza.

    Dari November 2023 hingga Januari 2025, Houthi menargetkan lebih dari 100 kapal dagang dengan rudal dan drone, menenggelamkan dua di antaranya dan menewaskan empat pelaut. Hal ini telah sangat mengurangi arus perdagangan melalui koridor Laut Merah, yang biasanya dilalui barang senilai 1 triliun dolar AS setiap tahunnya.

    Almayadeen melansir, Presiden Yaman Mahdi al-Mashat mengumumkan pada Jumat bahwa semua rute udara dan laut yang digunakan oleh pasukan Israel untuk melakukan serangan terhadap Yaman kini ditetapkan sebagai zona berbahaya bagi lalu lintas sipil dan komersial, seiring Sanaa meningkatkan respons militernya terhadap agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. 

    “Demi keselamatan navigasi udara dan maritim di wilayah di mana angkatan bersenjata kami beroperasi, kami telah mengeluarkan arahan untuk menetapkan rute yang digunakan musuh Zionis untuk menyerang negara kami sebagai zona berbahaya bagi semua perusahaan,” kata al-Mashat. Dia mendesak maskapai penerbangan dan operator maritim untuk mengubah rute, memperingatkan akan adanya tindakan militer yang menargetkan orang-orang Israel yang beroperasi di koridor ini.

    Dalam pidato kemarin, pemimpin Yaman menegaskan kembali kemampuan angkatan bersenjatanya untuk menghadapi pesawat tempur Israel tanpa mengganggu lalu lintas udara atau laut internasional. “Angkatan bersenjata kami akan mampu menghadapi pesawat musuh Zionis tanpa membahayakan navigasi udara dan maritim,” katanya.

    Al-Mashat juga mengisyaratkan perkembangan yang akan terjadi: “Insya Allah, Anda akan segera menerima kabar baik tentang pesawat musuh Zionis yang digunakan dalam agresi terhadap negara kami.” Dia menambahkan bahwa pertahanan udara Yaman akan segera menjadikan pesawat tersebut sebagai “sumber cemoohan.” 

    Serangan Yaman Pernyataannya muncul tak lama sebelum Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan serangan rudal hipersonik yang menargetkan Bandara Ben Gurion di wilayah Lydd yang diduduki, yang dilaporkan mengganggu lalu lintas udara dan menyebabkan ribuan pemukim melarikan diri ke tempat perlindungan. 

    Meskipun sumber-sumber Israel mengklaim bahwa rudal tersebut berhasil dicegat, para pejabat Yaman bersikeras bahwa serangan tersebut mengenai sasaran yang diinginkan. Yaman sejak itu mengumumkan blokade udara terhadap entitas Israel, dan berjanji untuk terus menargetkan bandara dan infrastruktur militer sampai Tel Aviv menghentikan perangnya di Gaza dan mencabut pengepungan di wilayah kantong tersebut.

    Pesawat Israel melakukan empat serangan udara di Bandara Internasional Sanaa Rabu pagi. Serangan itu menghancurkan pesawat yang sedianya akan digunakan mengangkut jamaah haji ke Jeddah, Arab Saudi.

    Serangan tersebut menargetkan landasan pacu dan pesawat Yemeni Airlines. Khaled al-Shaif, direktur bandara, menulis di  X bahwa Israel menargetkan “pesawat fungsional terakhir milik Yemeni Airlines di Bandara Internasional Sana’a, sehingga menghancurkannya sepenuhnya”. 

    Data penerbangan menunjukkan, pesawat yang menjadi sasaran adalah Airbus A320-233 yang tiba dari ibu kota Yordania, Amman. Pesawat itu mendarat di Sanaa sekitar pukul 09.10 waktu setempat. 

    Berdasarkan informasi Flightradar24 yang diperoleh Aljazirah, pesawat tersebut dijadwalkan terbang menuju Jeddah di Saudi membawa penumpang yang akan menunaikan ibadah haji. Pada Jumat, bandara tersebut mengumumkan akan mengoperasikan dua penerbangan sehari ke Jeddah selama sembilan hari untuk mengangkut jamaah.

    Khaled Al-Shaif menyatakan kemudian bahwa pemboman itu menghalangi 800 jamaah asal Yaman untuk menunaikan ibadah haji di Makkah. Pemboman itu juga menghalangi ribuan pasien yang sedang menunggu perjalanan untuk berobat ke luar negeri. Berbicara pada konferensi pers, pemerintah di Sanaa mengecam keras penargetan bandara oleh pesawat tempur Israel. Mereka mencatat bahwa serangan itu terjadi ketika sekelompok jamaah sedang bersiap untuk berangkat. 

    Serangan tersebut digambarkan sebagai “pelanggaran berat dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsipnya.” Al-Shaif menyatakan bahwa satu-satunya pesawat Yemenia Airways yang tersisa, yang mengoperasikan tiga penerbangan sehari, hancur total dalam serangan tersebut, yang mengakibatkan penutupan total lalu lintas udara di bandara.

    Dia menambahkan bahwa serangan terbaru ini menjadikan jumlah total pesawat sipil yang hancur di Bandara Internasional Sanaa menjadi delapan sejak awal agresi Israel di Yaman. Pemerintah di Sanaa meminta PBB, Dewan Keamanan PBB, dan semua organisasi internasional terkait bertanggung jawab penuh atas serangan berulang-ulang Israel terhadap bandara dan infrastruktur sipil lainnya.

  • Timwas DPR Sebut Haji 2025 Lebih Baik, Yakin Tak Ada Pansus
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Timwas DPR Sebut Haji 2025 Lebih Baik, Yakin Tak Ada Pansus Nasional 31 Mei 2025

    Timwas DPR Sebut Haji 2025 Lebih Baik, Yakin Tak Ada Pansus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggpota Tim Pengawas (Timwas) DPR RI
    Jazilul Fawaid
    yakin tidak akan ada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait pelaksanaan ibadah
    haji 2025
    , tidak seperti tahun lalu.
    Jazilul beralasan,
    Kementerian Agama
    (Kemenag) telah menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal transparansi dan keterbukaan pelaksanaan ibadah haji.
    “Saya yakin tidak akan ada pansus lagi. Karena kita lihat sekarang mulai ada perbaikan,” kata Jazilul di Jeddah, dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (31/5/2025).
    Tahun ini, pemerintah bekerja sama dengan delapan perusahaan syarikah yang melayani jemaah haji dari mulai keberangkatan hingga kepulangan.
    Gus Jazil, panggilan karib Jazilul, berharap penambahan syarikah tahun ini menciptakan persaingan sehat demi peningkatan kualitas untuk jemaah.
    “Mudah-mudahan ada persaingan yang sehat. Mana yang terbaik, kita ambil. Yang tidak bagus, tinggalkan. Harus ada evaluasi,” politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Kendati demikian, Jazilul memastikan DPR akan tetap mengawasi pelaksanaan ibadah haji.
    Mulai dari keberangkatan, penginapan, makanan, dan kesehatan. Harusnya tahun ini lebih baik. Nanti akan kita cek langsung di lapangan,” ujar Jazilul.
    Sebagaimana diketahui, DPR 2019-2024 membentuk
    Pansus Haji
    untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.
    Salah satu permasalahan yang disoroti oleh Pansus Haji ketika itu adalah penyalahgunaan kuota haji kepada ribuan haji khusus yang dapat langsung berangkat tanpa waktu tunggu.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa ia dan jajarannya berkomitmen bahwa pelaksanaan ibadah haji akan senantiasa lebih baik ke depan.
    Ia pun menyatakan bahwa substansi yang dilahirkan dari Pansus Haji DPR periode lalu itu dijadikan sebagai petunjuk mereka dalam mengambil keputusan.
    “Kami punya komitmen bahwa Insya Allah itu tidak perlu terjadi yang akan datang, naudzubillah,” ucap Nasaruddin dalam rapat perdana antara Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Tegaskan Penyelenggaraan Haji Furoda Tak Punya Landasan Hukum

    DPR Tegaskan Penyelenggaraan Haji Furoda Tak Punya Landasan Hukum

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji furoda atau skema haji dengan visa non-reguler tidak memiliki landasan hukum di Indonesia. Ia menyebut sistem penyelenggaraan haji secara formal saat ini hanya mengakomodasi dua jalur, yakni haji reguler dan haji khusus.

    “Dalam penyelenggaraan memang yang diatur formal hanya haji reguler dan haji khusus, tidak ada opsi ketiga atau opsi lainnya,” ujar Fikri yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

    Fikri menjelaskan, ketiadaan regulasi menyebabkan skema haji dengan visa mujamalah atau furoda tidak memiliki payung hukum yang jelas. Akibatnya, negara tidak bisa mengambil langkah hukum atau perlindungan secara langsung terhadap jemaah haji jalur ini jika terjadi persoalan.

    “Sehingga skema haji dengan visa selain haji tidak atau belum ada regulasi yang menaunginya,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

    Dalam kondisi ini, kata Fikri, satu-satunya cara untuk melakukan advokasi terhadap jemaah haji furoda adalah melalui jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama atau pihak imigrasi, hanya bisa menempuh pendekatan dialog dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

    “Yakni dengan cara dialog atau diplomasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi yang punya otoritas menerbitkan visa,” katanya.

    Ia menyebut diplomasi ini sangat penting, karena kewenangan penerbitan visa sepenuhnya berada di tangan otoritas Saudi. DPR, lanjut Fikri, tengah merespons kekosongan hukum ini dengan membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    “Seiring dengan itu, Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI sedang membahas untuk membuka opsi haji dan umrah mandiri agar dilindungi oleh UU,” jelasnya.

    Upaya normatif tersebut, menurutnya, akan membuka jalan bagi legalisasi jalur haji mandiri yang telah lama eksis namun belum diakui dalam sistem hukum Indonesia. Ini juga menyesuaikan dengan kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang telah membuka akses visa haji dan umrah mandiri.

    “Begitupun haji yang selama ini dikenal dengan nama haji furoda, KSA juga menerbitkan visa khusus. Dan selama ini belum diatur dalam UU yang ada di Indonesia,” pungkas Fikri. [hen/beq]

  • Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Haji Furoda, Jemaah Diimbau Waspada Akan Modus Penipuan – Page 3

    Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Haji Furoda, Jemaah Diimbau Waspada Akan Modus Penipuan – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief memastikan, Pemerintah Arab Saudi sudah menutup proses pemvisaan jemaah haji.

    Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh jenis visa haji, baik reguler, haji khusus, mujamalah, dan lainnya.

    “Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS),” tegas Hilman Letief di Jeddah, seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Jumat (30/5/2025).

    “Penutupan ini berlaku bagi seluruh jenis visa haji, termasuk haji reguler dan haji khusus,” imbuh dia.

    Hilman mencatat, Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Kemudian, untuk haji reguler, Kementerian Agama telah memproses visa bagi 204.770 jemaah.

    “Jadi meski kuota haji reguler hanya 203.320, visa yang diproses mencapai 204.770. Ini karena ada jemaah yang sudah terbit visanya tapi batal berangkat karena berbagai alasan. Jumlah yang batal berangkat ini bahkan mencapai 1.450 jemaah reguler,” tutur dia.