Xcloud.id

Topik: haji

  • Jelang Iduladha, Pemkot Kediri Sidak Harga Pangan ke Pasar Tradisional

    Jelang Iduladha, Pemkot Kediri Sidak Harga Pangan ke Pasar Tradisional

    Kediri (beritajatim.com) – Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 H, Pemerintah Kota Kediri melalui tim gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) harga pangan ke sejumlah titik, termasuk Pasar Tradisional Setono Betek dan gudang distributor, Selasa (3/6/2025). Sidak ini bertujuan memantau kestabilan harga dan memastikan pasokan bahan pokok tetap aman menjelang hari besar keagamaan.

    Tim gabungan tersebut terdiri dari Bagian Administrasi Perekonomian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Diskominfo, dan Perumda Pasar Joyoboyo.

    “Jadi ada beberapa komoditas yang biasanya dibutuhkan saat hari raya qurban dan ini tadi dua komoditas utama yang harganya mengalami kenaikan, yaitu cabai dan bawang merah,” kata Tetuko Erwin Sukarno, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kota Kediri.

    Ia menjelaskan, kenaikan harga cabai rawit merupakan hal wajar menjelang Iduladha karena lonjakan kebutuhan masyarakat. Selain momentum kurban, banyaknya hajatan juga ikut mendorong tingginya permintaan.

    Harga cabai rawit tercatat Rp43.000 per kilogram, naik signifikan dari sebelumnya. Cabai merah besar naik menjadi Rp38.000, sedangkan cabai keriting dijual Rp34.000 per kilogram. Adapun harga bawang merah kini berada di angka Rp36.000, sedikit turun dari harga sebelumnya Rp38.000.

    Untuk harga komoditas lainnya, seperti beras premium Rp14.875, telur ayam ras Rp26.600, dan daging ayam ras Rp31.000, masih tergolong stabil. Begitu pula dengan pasokan beras, yang dipastikan aman oleh tim setelah melakukan sidak di Gudang Blabak.

    “Setelah lebaran haji nanti, kami tetap lakukan pengawasan untuk mengontrol fluktuasi harga bahan pokok,” ujar Erwin. Ia juga mengimbau pedagang pasar untuk tetap membuka kiosnya setelah Sholat Ied agar distribusi pangan tetap terjaga.

    Sujono, pedagang sayuran di Pasar Setono Betek, membenarkan adanya lonjakan harga cabai. “Cabai kecil sekarang Rp44.000, sebelumnya Rp32.000. Cabai merah besar dulu Rp28.000 sekarang Rp38.000. Alhamdulillah stok masih lancar dan mencukupi,” katanya.

    Pemerintah mengimbau masyarakat tidak panik menyikapi kenaikan ini karena bersifat musiman dan masih dalam batas wajar. Erwin menegaskan, tim akan terus mengawasi agar harga kembali stabil pasca-Iduladha. [nm/beq]

  • Teliti Politik Identitas, Anggota DPRD Jatim Raih Gelar Doktor Predikat Cumlaude

    Teliti Politik Identitas, Anggota DPRD Jatim Raih Gelar Doktor Predikat Cumlaude

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, resmi menyandang gelar doktor usai mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka Program Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang. Disertasi bertema “Politik Identitas Partai Politik” yang ia angkat mendapat apresiasi tinggi dari jajaran akademik dan mengantarkannya meraih predikat cumlaude.

    Penelitian Puguh menyoroti realitas sosial dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Malang pada Pemilu 2019. Dalam sidang promosi doktor yang dipimpin langsung oleh Rektor Unmer Malang, Dr. Prihat Assih, S.E., M.Si., Ak., CSRS, Puguh memaparkan secara sistematis praktik politik identitas dalam kontestasi elektoral lokal.

    “Model politik identitas partai politik yang saya temukan dibangun atas empat unsur utama: elit politik, media massa, institusi partai, serta budaya dan tradisi lokal,” terang Puguh saat menjawab pertanyaan penguji.

    Ia menekankan bahwa masuknya unsur budaya dan tradisi sebagai instrumen politik identitas merupakan kontribusi teoretis baru dalam studi politik lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif, Puguh menggali data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD).

    “Elite partai dan caleg menggunakan simbol agama dan kebangsaan dalam kampanye. Mereka juga mendekatkan diri pada masyarakat lewat media sosial, alat peraga, dan nilai-nilai lokal,” jelasnya.

    Puguh menyebut bahwa politik identitas di Indonesia tidak bersifat diskriminatif seperti di beberapa negara lain. Strategi tersebut lebih dimaksudkan untuk membangun kedekatan dengan pemilih.

    “Politik identitas yang terjadi di Indonesia tidak bersifat eksklusif atau diskriminatif. Ini murni strategi elektoral untuk menjangkau pemilih berdasarkan identitas dan nilai-nilai budaya yang telah hidup di masyarakat,” tambahnya.

    Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri tokoh akademik, promotor, dan penyanggah. Promotor disertasi Puguh adalah Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, M.S., dengan ko-promotor Dr. Zainur Rozikin, M.M., M.Pd. Penyanggah eksternal antara lain Dr. Muhamad Nur Afandi, M.T., serta Direktur Pascasarjana Unmer Malang, Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., CA.

    Capaian akademik ini juga menandai keberhasilan Puguh dalam mewujudkan tiga mimpi besar yang ia rancang sejak kuliah: menjadi doktor, naik haji, dan duduk sebagai anggota dewan sebelum usia 40 tahun.

    “Alhamdulillah, ketiganya Allah kabulkan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung saya,” tuturnya.

    Di tengah pencapaian ini, Puguh menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan ilmu dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur politik dan pendidikan. Ia berharap riset yang dihasilkannya dapat menjadi referensi sekaligus inspirasi bagi akademisi dan politisi muda di Indonesia.

    “Ilmu harus bermanfaat, bukan hanya untuk dunia akademik, tapi juga sebagai panduan kebijakan dan pelayanan publik,” pungkasnya. [asg/beq]

  • 9 Arab Saudi Soroti Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang Wafat, Menag Jelaskan Alasannya Nasional

    9 Arab Saudi Soroti Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang Wafat, Menag Jelaskan Alasannya Nasional

    Arab Saudi Soroti Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang Wafat, Menag Jelaskan Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    menjelaskan, Menteri Kesehatan
    Arab Saudi
    , Fahad Al-Jalajel, yang menyoroti jumlah
    jemaah haji
    Indonesia yang wafat di Tanah Suci.
    Pemerintah Arab Saudi menyampaikan keprihatinan dan menanyakan sistem seleksi kesehatan sebelum keberangkatan serta jumlah dan distribusi tenaga medis yang disiapkan.
    “Dokter Indonesia sebelumnya dibatasi ruang geraknya dalam memberikan perawatan di tenda atau klinik sendiri,” jelas Nasaruddin dalam keterangan pers, Selasa (3/5/2025).
    Namun, setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPOM sekaligus anggota Amirul Hajj, Taruna Ikrar, otoritas Arab Saudi melonggarkan aturan tersebut.
    “Menteri Kesehatan Saudi akhirnya menyepakati bahwa dokter Indonesia dapat kembali memberikan layanan medis di klinik-klinik haji,” ucapnya.
    Nasaruddin menilai bahwa keberadaan dokter-dokter Indonesia di Arab Saudi membuat jemaah lebih nyaman berobat.
    “Ini penting, karena banyak jemaah merasa lebih nyaman berobat di klinik Indonesia, apalagi ada kendala bahasa jika langsung ke rumah sakit Saudi,” jelasnya.
    Nasaruddin menyambut baik sikap kooperatif Pemerintah Arab Saudi dan menyebutnya sebagai bentuk kerja sama yang produktif.
    Ia menyatakan bahwa masukan-masukan dari otoritas Saudi menjadi bahan evaluasi penting bagi Indonesia dalam meningkatkan layanan haji ke depan.
    “Kita harus terus introspeksi dan mengambil pelajaran dari tahun ini, agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik di masa yang akan datang,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Kecewanya Pengusaha Travel Visa Haji Furoda Tak Terbit, Heran yang Pakai Visa Amil Bisa Berangkat… Regional

    5 Kecewanya Pengusaha Travel Visa Haji Furoda Tak Terbit, Heran yang Pakai Visa Amil Bisa Berangkat… Regional

    Kecewanya Pengusaha Travel Visa Haji Furoda Tak Terbit, Heran yang Pakai Visa Amil Bisa Berangkat…
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Gagalnya keberangkatan jemaah haji furoda 2025, akibat otoritas Arab Saudi tak menerbitkan visa, menjadi keluhan para jemaah juga pemilik travel haji dan umrah.
    Para pemilik travel harus menelan kerugian miliaran rupiah.
    Batalnya keberangkatan jemaah haji furoda menjadi beban moral dan mental.
    “Saya gemetaran waktu para jemaah haji furoda tak bisa berangkat. Ini kan masalah ibadah, jadi fikiran saya bukan kerugian yang saya alami, tapi lebih pada beban moral. Terus terang itu ngaruh juga ke mental,” ujar
    owner
    PT An Nur Kaltara Arafah, Nur Rahmat, saat ditemui pada Selasa (3/6/2025).
    Rahmat menuturkan, An Nur sudah melakukan pelunasan biaya tiket, konsumsi, dan hotel di Arab Saudi.
    Tahun ini, An Nur Kaltara Arafah memberangkatkan 32 jemaah haji furoda dengan biaya relatif murah sekitar Rp 340 juta per jemaah.
    Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa ketika Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk tidak menerbitkan visa haji furoda tahun 2025.
    “Dari yang saya tahu, Pemerintah Arab Saudi sedang melakukan perbaikan sistem haji. Itu kebijakan negara sana, dan bukan hanya Indonesia yang visanya tak terbit. Banyak negara lain juga sama,” jelas Rahmat.
    Beruntung, An Nur memiliki koneksi langsung ke Arab Saudi sehingga mereka tak perlu bertaruh seperti travel lain yang nekat memberangkatkan jemaah ke Jakarta, sembari berharap visa keluar.
    Di lain sisi, Rahmat menyesalkan banyaknya jemaah haji ilegal, dalam artian menggunakan
    visa amil
    /pekerja, justru bisa berhaji dengan gampangnya.
    “Kekecewaan kami bertumpuk setelah mendengar justru banyak jemaah haji dengan visa amil bisa berangkat haji. Sedangkan visa haji furoda ditahan. Ini kan lucu,” imbuhnya.
    Para jemaah haji ilegal diberangkatkan dengan cara kucing-kucingan, melalui sejumlah lokasi, ada yang dari Medan, Batam, Riau.
    Mereka diterbangkan ke Singapura, Kuala Lumpur, Istanbul, dan sebagainya.
    “Tapi akibat keberangkatan menggunakan visa amil, silakan lihat di pemberitaan. Ada yang ditangkap, ada yang dikembalikan lagi ke Jeddah,” kata Rahmat.
    Jika dikalkulasi, batalnya 32 jemaah haji furoda yang memercayakan keberangkatan melalui An Nur Kaltara Arafah mengakibatkan kerugian hampir Rp 2 miliar.
    Rahmat juga sempat mencoba menghubungi pihak hotel di Arab Saudi untuk refund/pengembalian uang. Namun, upaya tersebut nihil.
    Rahmat kemudian memberikan pilihan kepada para jemaah haji furoda yang gagal berangkat.
    1. Apakah dananya dikembalikan utuh.
    2. Digunakan untuk berangkat haji tahun depan.
    “Alhamdulillahnya, mereka memilih tetap ingin berangkat tahun depan. Jadi nanti akan saya upayakan beralih ke ONH Plus. Kami akan menghadap Kemenag untuk percepatan, semoga tahun depan bisa berangkat,” jelasnya.
    Untuk diketahui,
    haji furoda adalah
    program haji yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi melalui undangan khusus atau visa mujamalah.
    Program ini tidak menggunakan kuota haji reguler maupun kuota haji plus nasional.
    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, warga negara Indonesia (WNI) yang mendapatkan undangan visa haji furoda dari Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yaitu lembaga berbadan hukum yang telah mendapat izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan haji khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hendak Berhaji, Warga Pamekasan Meninggal Dunia di Gurun Pasir

    Hendak Berhaji, Warga Pamekasan Meninggal Dunia di Gurun Pasir

    Pamekasan (beritajatim.com) – Seorang warga Kecamatan Larangan, Pamekasan, berinisial SM dikabarkan meninggal dunia di wilayah Gurun Makkah, Arab Saudi, saat hendak melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal.

    Korban yang diketahui berprofesi sebagai salah satu dosen di universitas swasta di Pamekasan, dikabarkan meninggal dunia diduga mengalami dehidrasi setelah nekat melaksanakan haji melalui jalur ilegal, dan menyusup ke Makkah dengan visa non haji.

    “Sebelum berangkat, ia sempat bilang ingin menunaikan ibadah haji. Saat itu kami sempat tanya pakai jalur resmi atau tidak, ia jawab pakai orang. Bahkan kami juga sempat ingatkan agar berhati-hati karena pengawasan di Makkah, lebih ketat dari sebelumnya, tapi ia tetap yakin akan lancar,” kata salah satu rekan sejawat, Ahmad, Selasa (3/6/2025).

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga sempat melarang SM dan membatalkan niat haji karena resikonya relatif tinggi. Namun yang bersangkutan tetap berangkat menuju Arab Saudi, sekitar 25 April 2025 lalu.

    “Setibanya di Makkah, SM sempat mengabari jika dirinya sudah menunaikan ibadah umrah pertama. Namun tidak lama setelah itu, komunikasi terputus hingga akhirnya kami mendapat kabar duka,” ungkapnya.

    Kabar duka tersebut didapat sekitar 27 Mei 2025, di mana SM dikabarkan meninggal dunia di sekitar wilayah Taniem, salah satu gurun pasir yang berada di sekitar perbatasan Makkah. “Kami kaget, ternyata ia meninggal. Kabarnya ada 10 orang teman yang bersamanya, tujuh di antaranya tertangkap razia, tiga selamat, dan mereka semua pakai visa non-haji,” jelasnya.

    Berdasar informasi yang dihimpun beritajatim.com, SM bersama dua orang reknnya terekam kamera drone patroli keamanan Arab Saudi di sebuah gurun, ketiganya diduga kuat mengalami dehidrasi. Kedua rekannya, yakni inisial J dan S dibawa aparat ke rumah sakit, dan setelah dirawat diusir menuju Kota Jeddah.

    Sebelumnya SM bersama rombongan juga sempat terjaring razia keamanan Saudi, dan dideportasi ke Jeddah. Namun mereka kembali masuk ke Makkah, melalui jalur gurun dan akhirnya berujung nahas.

    Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, termasuk dari Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan. Sekalipun sebelumnya sempat menyampaikan jika sempat mendapat informasi jika terdapat warga Pamekasan, yang melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal alias visa non haji. [pin/ted]

  • Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    Viral Video AI Promosikan Candi Borobudur, Ketua MUI: Jangan Nyenggol Agama Lain

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebua video yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI viral di media sosial. Bermuatan promo destinasi Candi Borobudur.

    Video itu disebut-sebut mulanya diunggah akun X @/Ngobrolsantaiindonesia. Namun hingga kini belum terkonfirmasi, mengingat akun dimaksud tidak ditemukan.

    Video yang berdurasi sekitar 30 detik yang tersebar, memperlihatkan anak perempuan berbicara keunggulan wisata Borobudur.

    Namun yang jadi sorotan, narasi digunakan dianggap menyentil agama lain. Disebutkan biaya beribadah umrah dan haji yang mahal.

    “Ini ko’ istilahnya umrah ya, yang disuruh ngomong anak-anak,” Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (3/5/2025).

    Ia mengatakan, tidak ada salahnya berwisata ke manapun. Tapi mestinya tak menyinggung agama lain.

    “Mau wisata ke brobudur atau ke sungai silahkan suka-suka,” ujarnya.

    “Tapi juga jangan nyinggol agama lain yang pulahan juta umrah maupun yang antri haji ya suka-suka aja,” tambah Cholil.

    Pada dasarnya, ia mengatakan tiap orang bebas memeluk agama masing-masing.

    “Toh kita menganut bebas menjalankan ajaran agama masing-masing. Dasarnya Pancasila,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Haji Furoda Perlu Ditata Ulang, Agar Masyarakat dan Penyelenggara Tak Jadi Korban Nasional 2 Juni 2025

    Haji Furoda Perlu Ditata Ulang, Agar Masyarakat dan Penyelenggara Tak Jadi Korban Nasional 2 Juni 2025

    Haji Furoda Perlu Ditata Ulang, Agar Masyarakat dan Penyelenggara Tak Jadi Korban
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah didesak untuk menata ulang soal keberadaan haji furoda, imbas gagalnya mereka berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.
    Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan
    penataan ulang
    perlu dilakukan untuk melindungi jemaah haji dan biro perjalanan haji.
    “Saya kira kesimpulan sementara kita itu perlu ada penataan ulang terkait dengan furoda ini untuk apa tujuannya? Untuk melindungi calon jemaah haji dan juga melindungi travel,” ucapnya kepada
    Kompas.com
    melalui telepon, Senin (2/6/2025).
    Mustolih mengatakan, momen penataan ulang ini harus digaungkan dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, yang berbarengan dengan peralihan kewenangan dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).
    “Nah salah satu saya kira bisa dimasukkan terkait dengan isu
    haji furoda
    ini,” imbuhnya.
    Selain itu, undang-undang terkait haji harus dibuat fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi di masa depan.
    Perubahan ini dinilai penting, agar kasus gagal berangkat jemaah haji furoda tak menjadi korban ganda.
    Karena Mustolih menyebut mulai banyak biro perjalanan yang menjanjikan haji dengan visa ziarah yang berstatus ilegal jika digunakan untuk berhaji.
    “Jemaah kita itu korban ganda disedot uangnya oleh oknum-oknum travel yang ilegal ya, kemudian diberangkatkan ke Arab Saudi, di sana karena tidak punya
    visa haji
    ya (akhirnya) dirazia, kena razia, ditangkap, kena denda, kena blacklist, dan seterusnya,” ucapnya.
    Sebelumnya, harapan calon jemaah haji untuk dapat menjalankan ibadah haji lewat jalur furoda atau non-kuota terancam pupus.
    Pasalnya, Kerajaan Arab Saudi tidak mengeluarkan visa untuk haji furoda pada tahun ini dan proses pemvisaan jemaah haji pun sudah ditutup.
    “Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS),” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Seperti diketahui, haji lewat jalur furoda memang bersifat non-kuota sehingga tidak ada jumlah pasti yang diberikan setiap tahunnya.
    Visa haji
    furoda ini murni adalah hak prerogatif Kerajaan Arab Saudi, mereka lah yang sepenuhnya menentukan berapa jumlah visa dan apakah visa tersebut diterbitkan atau tidak.
    Selain itu, keberangkatan jemaah baru bisa dipastikan setelah visa dan tiket pesawat diterbitkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Kibordis Ungu Meninggal Akibat Pendarahan di Selaput Otak

    Mantan Kibordis Ungu Meninggal Akibat Pendarahan di Selaput Otak

    Jakarta, Beritasatu.com — Kabar duka menyelimuti musik Tanah Air. Gatot Kies atau Getz, mantan Kibordis grup band Ungu meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya yaitu pendarahan di selaput otak.

    Kabar ini dikonfirmasi vokalis band Ungu, Sigit Purnomo atau Pasha “Ungu” melalui unggahan di media sosialnya. Dalam postingan tersebut, Pasha “Ungu” menyampaikan rasa kehilangan mendalam atas kepergian sahabat sekaligus mantan rekan satu band-nya itu.

    “Selamat jalan saudaraku kakakku mas @gatzkeyz, kibordis Ungu yang baik hati, perhatian, lucu,” kata Pasha “Ungu” dikutip dari Instagram miliknya, Senin (2/6/2025).

    Getz dikenal sebagai sosok yang selalu membawa keceriaan di balik panggung. Ciri khasnya dengan bandana di kepala dan celotehan khasnya membuatnya mudah dikenang.

    “Enggak akan ada lagi bandana khasmu di atas panggung Ungu. Enggak akan ada lagi plesetanmu yang selalu menghibur,” tambahnya.

    Meski saat ini sedang menjalankan ibadah haji, Pasha “Ungu” tetap menyampaikan doa terbaik untuk mendiang rekannya itu.

    “Berikan keselamatan alam kubur untuk saudara kami Mas Gatot, tempatkan beliau di sisi-Mu, Aamiin,” tutupnya.

    Sebelumnya, gitaris Ungu, Onci, sempat membagikan kondisi Getz yang kala itu sedang dirawat intensif di rumah sakit akibat pendarahan di selaput otak.

    Getz sempat pingsan dan tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Getz bukan sekadar mantan personel. Ia adalah salah satu pendiri band Ungu saat grup ini dibentuk pada 1996.

    Meski memutuskan keluar sebagai personel tetap, Getz tetap sering tampil bersama Ungu sebagai kibordis additional dalam berbagai panggung dan tur.

    Kepergian Gatot ‘Getz’ Kies meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga para penggemar Ungu. Ia adalah bagian penting dari perjalanan panjang band yang telah melahirkan banyak lagu hits dan menjadi ikon musik pop Indonesia.

    Karyamu dan kenanganmu akan selalu hidup di hati para penggemar. Selamat jalan, Getz.

  • Dua Jemaah Haji Bojonegoro Meninggal di Makkah

    Dua Jemaah Haji Bojonegoro Meninggal di Makkah

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabar duka kembali datang dari jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro. Satu lagi jemaah dikabarkan meninggal dunia saat menjalani serangkaian ibadah haji di Makkah. Sehingga, sudah ada dua jemaah yang meninggal pada musim haji tahun 2025.

    Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, M Abdulloh Ahfidz mengatakan, jemaah haji asal Bojonegoro yang dikabarkan meninggal dunia bernama Abdul Majid Nur Faqih Umar (62) asal Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru. Jemaah meninggal pada Minggu (1/6/2025) sore waktu Arab Saudi.

    “Almarhum dilaporkan meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit An Nur, Makkah Al Mukaromah lantaran sakit pada Minggu (1/6/2025) sore waktu Arab Saudi,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Jemaah kloter 64 itu meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dari informasi yang diterima Hafid, sebelumnya, almarhum diketahui menjalani perawatan intensif di rumah sakit An Nur, Makkah Al Mukaromah. Namun, Dia tidak memberikan informasi detail mengenai sakit apa yang diderita almarhum. “Setelah mendapatkan perawatan intensif, jemaah tersebut dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16.30 WAS,” tambahnya.

    Dengan meninggalnya Abdul Majid, tercatat sudah dua jamaah haji asal Bojonegoro yang berpulang di Tanah Suci. Sebelumnya, Masiah (65), warga Desa Purwoasri, Kecamatan Sukosewu, yang juga tergabung dalam kloter 64, juga meninggal dunia pada Rabu (22/5/2025) sekitar pukul 22.16 waktu Arab Saudi.

    Sebelumnya, sebanyak 1.674 jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro yang terbagi dalam lima kloter yakni 64, 65, 66, 67 dan kloter 68 telah diberangkatkan dari pendopo Malowopati Bojonegoro pada tanggal 19 dan 20 Mei 2025 dan di rencanakan pulang ke tanah air pada tanggal 1 juli 2025. [lus/kun]

  • Pemerintah Diminta Turun Tangan soal Calon Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat

    Pemerintah Diminta Turun Tangan soal Calon Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat

    Jakarta (beritajatim.com) – Lebih dari seribu calon jemaah haji Indonesia yang menggunakan visa furoda gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini.

    Menurut Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih, negara tidak bisa lepas tangan dan harus hadir memberikan perlindungan, kendati visa tersebut bersifat business to business (B2B) antara perusahaan travel dengan pihak di Arab Saudi.

    “Faktanya, visa furoda atau undangan (mujamalah) ini memang ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun secara formal tidak dikelola pemerintah, negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi para jemaah,” tegas Fikri.

    Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berpendapat, insiden gagal berangkatnya ribuan calon jemaah haji furoda tahun 2025 menjadi momentum krusial untuk segera merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

    “Undang-undangnya harus memprioritaskan perlindungan bagi mereka, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang haknya wajib dijamin,” tegas Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

    Fikri mencontohkan pengelolaan umrah mandiri yang kini dibuka luas oleh Arab Saudi. Menurutnya, dalam konteks haji undangan seperti furoda, sudah sepatutnya ada aturan teknis yang jelas serta pengawasan dari pemerintah. Tujuannya agar jemaah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai.

    “Ini bukan semata-mata urusan bisnis, melainkan soal perlindungan hak warga negara. Kehadiran negara mutlak diperlukan agar mereka yang sudah berniat menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi kewajiban finansial, tetap terlayani dengan baik dan tidak dirugikan,” kata Fikri.

    Berdasarkan catatan Kementerian Agama RI (Kemenag), lebih dari 1.000 calon jemaah haji furoda tahun 2025 yang batal berangkat akibat visa tidak kunjung diterbitkan oleh pihak Arab Saudi. Sejumlah perusahaan travel penyelenggara haji furoda pun kini telah dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban.

    Kemenag juga mengonfirmasi bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU PHU) tengah intens dibahas bersama DPR RI.

    Dalam revisi tersebut, akan dimasukkan klausul mengenai pengawasan dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif terhadap jemaah pengguna visa non-kuota, termasuk visa furoda dan mujamalah. [hen/ian]