Topik: haji

  • Jangan Tergiur, Kemenag Sulsel Ingatkan Tidak Ada Haji Furoda 2026

    Jangan Tergiur, Kemenag Sulsel Ingatkan Tidak Ada Haji Furoda 2026

    Liputan6.com, Jakarta Menjelang musim haji 2026, Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran keberangkatan Haji Furoda. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi dipastikan menutup pintu masuk bagi jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi.

    Kepala Bidang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail, menegaskan bahwa pengetatan dari otoritas Saudi akan membuat semua jalur nonresmi mustahil tembus. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh janji manis keberangkatan instan.

    “Untuk Haji Furoda, saya tegaskan kepada warga Sulsel. Jangan mudah tergoda oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana,” ujar Ikbal kepada wartawan di Kantor Kemenag Sulsel, Selasa (25/11/2025).

    Ikbal mengatakan, ia menyaksikan langsung bagaimana pemerintah Arab Saudi memperketat pintu masuk serta melakukan penggeledahan di penginapan Mekkah dan Madinah untuk mencari jemaah tanpa visa resmi.

    “Kami saksikan langsung tahun 2025 kemarin, tidak ada yang bisa lolos di luar jemaah yang menggunakan visa haji,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat menjadi korban penipuan berkedok Haji Furoda. Namun, para korban enggan melaporkan kejadian tersebut ke Kemenag.

    “Jadi saya harapkan banyak korban di luar sana, tapi mereka enggak mau melapor. Jangan sampai bapak ibu jadi korban selanjutnya,” ujarnya.

    Selain itu, Kemenag Sulsel juga kini mulai membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) 2026. Total BIPIH sekitar Rp 55 juta, namun jemaah hanya perlu melunasi Rp 30.893.179 setelah memotong setoran awal Rp 25 juta.

    “Jumlah Bipih yang Rp 55 jutaan tersebut, masih dikurangi dengan setoran awal Jemaah Haji yang berjumlah Rp 25 juta. Maka jemaah haji dari Embarkasi Makassar, khususnya Sulsel sisa membayar Rp 30,893,179 untuk pelunasan biaya hajinya,” tuturnya.

    Ikbal menjelaskan bahwa pelunasan tahap pertama diperuntukkan bagi jemaah reguler yang tertunda, jemaah yang masuk kuota 2026, serta jemaah lansia prioritas. Ia menegaskan bahwa pelunasan hanya bisa dilakukan setelah jemaah dinyatakan sehat.

    “Pelunasan di bank hanya dilakukan setelah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan apakah itu kebijakan karena kasihan atau apapun,” tegasnya.

    Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan akan diulang menjelang keberangkatan.

    “Walaupun hari ini dikatakan sehat dan bisa membayar pelunasan. Sebelum pemberangkatan pun akan dilaksanakan cek ulang untuk memastikan benar-benar layak berangkat,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Sulsel untuk tahun 2026 juga meningkat menjadi 9.667 orang, dari sebelumnya 7.272 orang pada 2025.

  • Arab Saudi Bakal Periksa Kesehatan Jemaah Haji Secara Acak di Bandara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 November 2025

    Arab Saudi Bakal Periksa Kesehatan Jemaah Haji Secara Acak di Bandara Nasional 25 November 2025

    Arab Saudi Bakal Periksa Kesehatan Jemaah Haji Secara Acak di Bandara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon jemaah haji diingatkan untuk mematuhi kewajiban tes kesehatan sebagai salah satu syarat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2026 atau 1447 H.
    Menteri Haji dan Umrah
    (Menhaj)
    Mochamad Irfan Yusuf
    atau Gus Irfan mengungkap, akan ada pemeriksaan kesehatan secara acak oleh otoritas Arab Saudi di bandara kedatangan.
    Lanjutnya, jemaah haji berpotensi dipulangkan jika kriteria istitaah atau kemampuan kesehatan tidak terpenuhi.
    “Nanti pada bandara kedatangan di Saudi akan ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara acak, jemaah yang dinilai tidak layak istitaah kesehatan berpotensi dipulangkan saat itu juga,” ujar Gus Irfan dikutip dari siaran pers resmi, Selasa (25/11/2025).
    Untuk mencegah potensi pemulangan, ia mengajak para
    calon jemaah haji
    untuk menjaga kesehatan jelang pemberangkatan.
    Tujuannya, agar para calon jemaah haji siap mengikuti rangkaian ibadah haji tanpa adanya gangguan.
    “Kami juga mengajak jemaah menjaga kesehatan sejak sekarang agar pada waktu keberangkatan nanti benar-benar dalam kondisi sehat, juga harus memperhatikan imbauan yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk mentaati ketentuan istitaah kesehatan,” ujar Gus Irfan.
    Sebelum itu, calon jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas domisili sebagai prasyarat pelunasan biaya haji.
    Ia menekankan, penerapan standar kesehatan pada penyelenggaraan
    haji 2026
    akan dilakukan secara ketat untuk memastikan keselamatan dan kelancaran ibadah haji.
    “Jika jemaah tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan, maka tidak dapat diberikan kesempatan pelunasan. Ini semata untuk memastikan keselamatan dan kelancaran ibadah haji,” ujar Gus Irfan.
    ANTARAFOTO/Aprillio Akbar Jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) 1 embarkasi haji Jakarta-Pondok Gede menunggu proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (3/6/2022). Sebanyak 389 jamaah calon asal DKI Jakarta yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi haji Jakarta-Pondok Gede masuk ke Asrama Haji Pondok Gede sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu, 4 Juni 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
    Sebelumnya, Kemenhaj telah mengimbau calon
    jemaah haji 2026
    untuk memenuhi syarat istitha’ah atau kemampuan fisik dan mental untuk dapat berangkat ke Tanah Suci.
    Salah satu syarat kesehatan bagi calon jemaah haji asal Indonesia adalah tidak mengidap penyakit yang masuk dalam daftar yang telah dirilis oleh Kemenhaj. Berikut daftar penyakit yang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk ibadah haji 2026:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IKA PMII berharap konflik internal PBNU segera fokus dijernihkan

    IKA PMII berharap konflik internal PBNU segera fokus dijernihkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Idrus Marham berharap agar konflik internal dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera fokus untuk dijernihkan agar tidak dijadikan ajang konsolidasi kelompok.

    Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur dan tidak boleh dijadikan zona perebutan kekuasaan di antara segelintir elite.

    “PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan pengabdian kepada warga NU, bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal,” ungkap Idrus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ia menegaskan NU merupakan milik rakyat dan milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil. Dirinya pun mengingatkan sejarah NU yang dibangun dari pesantren, akar rumput, dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengaveling organisasi untuk kepentingan sesaat.

    Dikatakan bahwa sejarah mencatat NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besar, yang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa.

    Idrus menyebutkan di antara nama-nama harum itu, ada Kiai Haji (KH) Hasyim Asyari Tebuireng, KH Bisri Denanyar Jombang, KH Ridwan Semarang, KH Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Raden (KHR) Asnawi Kudus, KHR Hambali Kudus, KH Nachrawi Malang, serta KH Doro Muntaha.

    Jika melihat struktur dan susunan kepengurusan PBNU generasi pertama (1926), kata dia, tampak
    jelas nama-nama besar bangsa duduk di sana membangun semangat keumatan dan kebangsaan.

    Pada masa kepengurusan pertama, disebutkan bahwa Rais Akbar dijabat oleh Kiai Haji Mohammad Hasyim Asy’ari dari Jombang, sedangkan Wakil Rais Akbar diamanahkan kepada KH Dahlan Ahyad dari Kebondalem, Surabaya.

    Sementara posisi Katib Awal dipegang oleh KH Abdul Wahab Chasbullah dari Jombang dan Katib Tsani oleh KH Abdul Chalim dari Cirebon.

    “Semua ini diceritakan sekedar untuk mengentalkan ingatan historic kita bersama,” kata dia.

    Kendati demikian, Idrus menekankan kondisi PBNU saat ini menjadi momen penting bagi NU untuk introspeksi dan memperkuat jati diri sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan sebagai ajang politik elite.

    Dengan begitu, dirinya berharap konflik internal harus segera dikelola dengan baik agar tidak merusak kepercayaan warga NU dan publik pada institusi PBNU.

    Dia berpendapat langkah tersebut tidak cukup hanya melalui klarifikasi internal, tetapi perlu ada langkah nyata menuju rekonsiliasi dan transparansi agar NU tetap berfungsi sebagai rumah besar umat, bukan panggung manuver kekuasaan.

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama dijadwalkan bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

    “Insyaallah nanti digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri,” katanya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (23/11) malam.

    Namun, Yahya mengatakan PBNU belum menyepakati tanggal yang pasti untuk pertemuan tersebut.

    Baru-baru ini, risalah Rapat Harian Syuriah PBNU ramai beredar dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Risalah tersebut berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.

    Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat itu ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

    Yahya mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf juga menyerukan seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Balik Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Sufmi Dasco

    Di Balik Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Sufmi Dasco

    Bisnis.com, JAKARTA — Jarak pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam beberapa waktu terakhir terjadi sangat intens.

    Tercatat, keduanya telah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali dalam waktu sepekan. Pertemuan tersebut masing-masing berlangsung pada 17, 20, dan 22 November.

    Agenda pertemuannya berlangsung tidak hanya dalam satu lokasi. Pertemuan tersebut berlangsung mulai dari Istana Merdeka hingga kediaman pribadi Prabowo di Hambalang.

    Adapun, pertemuan pertama berlangsung di Istana Merdeka pada Senin (17/11/2025) setelah Presiden Prabowo menghadiri peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi.

    “Usai menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan di Istana Merdeka,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk membahas sejumlah program strategis pemerintah. Di sektor olahraga, Presiden dan Dasco menyoroti percepatan pembangunan kompleks latihan atlet yang modern dan terintegrasi.

    “Rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri,” ungkap Teddy.

    Presiden Prabowo juga menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional minimal 8 persen serta pentingnya percepatan hilirisasi dari hulu hingga hilir.

    Di akhir pertemuan, Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya percepatan eksekusi seluruh program strategis yang dibahas.

    “Presiden Prabowo menegaskan agar seluruh program strategis tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat luas serta menumbuhkan optimisme dan rasa aman,” pungkas Teddy.

    Pertemuan kedua digelar pada Kamis (20/11/2025), di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan Dasco membahas isu-isu strategis terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Di dalam pertemuan dibahas berbagai hal, mulai dari upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, reforma agraria dan redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026,” tulis Teddy.

    Selain itu, Wakil Ketua DPR juga menyampaikan aspirasi para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

    “Selain itu, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa,” ungkap Teddy.

    Pertemuan ketiga berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang pada Sabtu (22/11/2025). Suasana pertemuan digambarkan hangat dan produktif.

    “Dalam pertemuan tersebut, Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah,” kata Teddy.

    Kepala negara kemudian menelaah laporan tersebut dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

  • Pembiayaan Bank Mega Syariah tumbuh di atas industri per Oktober 2025

    Pembiayaan Bank Mega Syariah tumbuh di atas industri per Oktober 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mega Syariah mencatat pertumbuhan pembiayaan per akhir Oktober 2025 berada jauh di atas rata-rata industri perbankan nasional yakni mencapai 25,8 persen year on year (yoy) atau senilai Rp9,185 triliun.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit perbankan secara nasional mencapai 7,36 persen yoy pada Oktober 2025 atau melambat dari 7,7 persen yoy pada bulan sebelumnya.

    Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa kinerja ini merupakan hasil komitmen perseroan dalam memperluas akses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

    “Perseroan akan terus memperkuat fondasi bisnis, menjaga kualitas pembiayaan, serta menghadirkan solusi keuangan syariah yang inovatif dan inklusif agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang merasakan manfaat pembiayaan syariah yang aman, mudah,” kata Hanie.

    Kontributor terbesar terhadap peningkatan pembiayaan Bank Mega Syariah berasal dari segmen Syariah Card yang mencatat pertumbuhan tahunan mencapai 114 persen yoy.

    Selain itu, multifinance juga menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 37 persen yoy.

    Pada lini multifinance, komposisi pembiayaan didominasi kredit motor yang mencapai porsi sekitar 87 persen.

    Kemudian, sebanyak 10 persen merupakan pembiayaan mobil dan sisanya untuk pembiayaan barang elektronik.

    Pembiayaan konsumer Bank Mega Syariah juga mencatatkan peningkatan, yakni sebesar 33 persen yoy.

    Pertumbuhan portofolio konsumer terutama ditopang oleh peningkatan pembiayaan Flexi Home yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan outstanding dengan pertumbuhan sekitar 37,51 persen.

    Selain itu, pertumbuhan signifikan juga datang dari produk pembiayaan FLPP (Flexi Sejahtera) yang meningkat 57,63 persen yoy.

    Adapun pembiayaan multiguna (Flexi Multiguna) dan pembiayaan haji khusus (Flexi Mitra Mabur) masing-masing tumbuh 362,26 persen yoy dan 244,37 persen yoy.

    Tren positif pada pembiayaan diikuti dengan kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang solid.

    Per akhir Oktober 2025, DPK Bank Mega Syariah tumbuh sekitar 16,9 persen yoy mencapai lebih dari Rp12,28 triliun.

    Menurut perseroan, peningkatan DPK didorong oleh beragam inovasi produk serta optimalisasi layanan digital yang semakin memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan menabung, sehingga memperkuat likuiditas bank.

    Tak hanya itu, performa profitabilitas Bank Mega Syariah menunjukkan performa yang solid sejak Januari hingga Oktober 2025, tecermin dari return on asset (ROA) dan return on equity (ROE).

    ROA bergerak naik di kisaran 1,0-1,4 persen (Januari-November). Hal ini, catat perseroan, mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga efisiensi pengelolaan aset meski kondisi industri perbankan masih menantang.

    Sedangkan ROE meningkat dari 5,81 persen pada Januari menjadi 7,10 persen pada Oktober 2025, menandakan penguatan kinerja modal yang mampu memberikan imbal hasil lebih tinggi kepada pemegang saham.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura, Hj Ansari, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menghadirkan berbagai program sosial, pendidikan, keagamaan, hingga bantuan langsung yang menyentuh masyarakat di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

    Hj Ansari menunjukkan komitmen tersebut melalui beragam program yang telah dijalankan sejak dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024. Program-program itu tidak hanya berfokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga dirancang sebagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga di berbagai daerah.

    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan sejumlah lembaga negara, program yang ia jalankan selaras dengan bidang tugas komisi. Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

    Selain itu, kemitraan juga dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

    Dalam kurun waktu lebih dari satu tahun menjabat, Hj Ansari telah menggelar sejumlah program sosialisasi hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat Madura. Program-program tersebut dilaksanakan secara bertahap di empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Beberapa program yang telah terlaksana antara lain sosialisasi desiminasi pengelolaan Dana Haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji, program Ngobrol Pendidikan Islam bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, program Jagong Masalah Haji dan Umrah bersama Badan Penyelenggara Haji yang kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, serta sosialisasi program Bimbingan Masyarakat Islam.

    Hj Ansari juga menyelenggarakan sosialisasi produk halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, dan sosialisasi berbagai perundang-undangan yang relevan dengan masyarakat.

    Selain kegiatan sosialisasi, Hj Ansari turut menyalurkan sejumlah bantuan langsung kepada masyarakat bekerja sama dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan tersebut meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar untuk warga tidak mampu, bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, bantuan keserasian sosial berupa peningkatan jalan melalui pavingisasi, bantuan kearifan lokal bagi pekerja seni desa, serta bantuan pemberdayaan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

    Ia juga menyalurkan beragam bantuan melalui program-program Kementerian Agama Republik Indonesia, di antaranya beasiswa Program Indonesia Pintar untuk santri dan siswa, beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri maupun swasta, bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, hingga bantuan untuk renovasi masjid dan mushalla.

    Bantuan dari berbagai lembaga lain juga disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Bantuan tersebut mencakup pengeboran air bersih di sejumlah lembaga pendidikan pesantren, renovasi gedung madrasah, bantuan ternak dari Badan Pengelola Keuangan Haji, bantuan paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional, serta bantuan Al-Qur’an untuk masjid dan mushalla di wilayah Madura.

    Sebagai satu-satunya perempuan Madura yang terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024–2029, Hj Ansari juga melaksanakan tugas reses yang merupakan bagian dari siklus kerja DPR sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam setiap masa reses, ia bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi.

    Aspirasi yang dicatat dari masyarakat tidak berhenti pada tahap penyerapan. Hj Ansari menegaskan bahwa setiap keluhan yang disampaikan kepadanya selalu diteruskan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti, kemudian diperjuangkan dalam pembahasan resmi di DPR RI sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada konstituen Madura. [pin/beq]

  • Kredit Bank Mega Syariah Tumbuh 25,8%, Lampaui Perbankan Nasional

    Kredit Bank Mega Syariah Tumbuh 25,8%, Lampaui Perbankan Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Mega Syariah mencatat total pembiayaan sebesar Rp 9,185 triliun per 31 Oktober 2025. Tumbuh 25,8 persen secara tahunan (YoY), jauh melampaui laju pertumbuhan kredit perbankan nasional yang berada di kisaran 7,36 persen.

    Adapun merujuk data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit perbankan secara nasional per Oktober 2025 melambat dari sebelumnya 7,7 persen menjadi 7,36 persen. Dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sikap pelaku usaha yang cenderung menahan ekspansi, hingga suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

    Mengutip laporan Bank Mega Syariah, Senin (24/11/2025), kontributor terbesar terhadap peningkatan pembiayaan perseroan berasal dari segmen Syariah Card yang mencatat pertumbuhan tahunan mencapai 114 persen (YoY). Selain itu, Multifinance juga menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 37 persen.

    Pada lini multifinance, komposisi pembiayaan didominasi motor yang mencapai porsi sekitar 87 persen. Kemudian sebanyak 10 persen merupakan pembiayaan mobil dan sisanya untuk pembiayaan barang elektronik.

    Lalu, pembiayaan konsumer juga naik 33 persen (YoY). Pertumbuhan portofolio konsumer terutama ditopang oleh peningkatan pembiayaan Flexi Home, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan outstanding dengan pertumbuhan sekitar 37,51 persen (YoY). 

    Selain itu, pertumbuhan signifikan juga datang dari produk pembiayaan FLPP (Flexi Sejahtera) yang meningkat 57,63 persen (YoY), serta pembiayaan multiguna (Flexi Multiguna) dan pembiayaan haji khusus (Flexi Mitra Mabur) yang masing-masing tumbuh  362,26 persen (YoY) dan 244,37 persen (YoY). 

     

  • Pembiayaan Bank Mega Syariah Tembus Rp 9,18 Triliun

    Pembiayaan Bank Mega Syariah Tembus Rp 9,18 Triliun

    Jakarta

    Bank Mega Syariah mencatatkan peningkatan total pembiayaan menjadi lebih dari Rp 9,18 triliun Per 31 Oktober 2025. Secara tahunan, pembiayaan perseroan tumbuh 25,8% (YoY), jauh melampaui laju pertumbuhan industri yang berada di kisaran 7,36%.

    Kontributor terbesar terhadap peningkatan pembiayaan Bank Mega Syariah berasal dari segmen Syariah Card yang mencatat pertumbuhan tahunan mencapai 114% (YoY). Selain itu, Multifinance juga menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 37%.

    Pada lini multifinance, komposisi pembiayaan didominasi motor yang mencapai porsi sekitar 87%. Kemudian sebanyak 10% merupakan pembiayaan mobil dan sisanya untuk pembiayaan barang elektronik.

    Kemudian pembiayaan konsumer juga naik 33% (YoY). Pertumbuhan portofolio konsumer terutama ditopang oleh peningkatan pembiayaan Flexi Home, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan outstanding dengan pertumbuhan sekitar 37,51% (YoY).

    Selain itu, pertumbuhan signifikan juga datang dari produk pembiayaan FLPP (Flexi Sejahtera) yang meningkat 57,63% YoY, serta pembiayaan multiguna (Flexi Multiguna) dan pembiayaan haji khusus (Flexi Mitra Mabur) yang masing-masing tumbuh 362,26% (YoY) dan 244,37% (YoY).

    Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita mengatakan kinerja ini merupakan hasil komitmen perseroan dalam memperluas akses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

    “Perseroan akan terus memperkuat fondasi bisnis, menjaga kualitas pembiayaan, serta menghadirkan solusi keuangan syariah yang inovatif dan inklusif agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang merasakan manfaat pembiayaan syariah yang aman, mudah,” ujar Hanie dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

    Pertumbuhan pembiayaan yang terus menunjukkan tren positif turut dibarengi dengan kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang semakin kuat. Hingga periode terbaru, DPK Bank Mega Syariah mencapai lebih dari Rp 12,28 triliun atau tumbuh sekitar 16,9%.

    Peningkatan ini didorong oleh beragam inovasi produk serta optimalisasi layanan digital yang semakin memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan menabung, sehingga memperkuat likuiditas bank.

    Sejak Januari hingga Oktober 2025, Bank Mega Syariah menunjukkan performa profitabilitas yang solid melalui tren positif pada return on asset (ROA) dan return on equity (ROE).

    ROA bergerak naik di kisaran 1,0%-1,4% (Januari – November), mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga efisiensi pengelolaan aset meski kondisi industri perbankan masih menantang. Adapun ROE meningkat dari 5,81% pada Januari menjadi 7,10% pada Oktober 2025, menandakan penguatan kinerja modal yang mampu memberikan imbal hasil lebih tinggi kepada pemegang saham.

    Lihat juga Video ‘Bank Mega Syariah Luncurkan Program Berkah Berlimpah’:

    (kil/kil)

  • Prabowo-Dasco Bertemu 3 Kali Dalam Sepekan, Ada Apa?

    Prabowo-Dasco Bertemu 3 Kali Dalam Sepekan, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tercatat menggelar tiga pertemuan dalam sepekan, masing-masing berlangsung pada 17, 20, dan 22 November.

    Rangkaian pertemuan yang dilakukan di Istana Merdeka hingga kediaman pribadi Presiden di Hambalang itu menunjukkan intensitas koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam membahas berbagai agenda strategis pemerintahan.

    Pertemuan pertama berlangsung di Istana Merdeka pada Senin (17/11/2025) setelah Presiden Prabowo menghadiri peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi.

    “Usai menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan di Istana Merdeka,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk membahas sejumlah program strategis pemerintah. Di sektor olahraga, Presiden dan Dasco menyoroti percepatan pembangunan kompleks latihan atlet yang modern dan terintegrasi.

    “Rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri,” ungkap Teddy.

    Presiden Prabowo juga menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional minimal 8 persen serta pentingnya percepatan hilirisasi dari hulu hingga hilir.

    Di akhir pertemuan, Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya percepatan eksekusi seluruh program strategis yang dibahas.

    “Presiden Prabowo menegaskan agar seluruh program strategis tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat luas serta menumbuhkan optimisme dan rasa aman,” pungkas Teddy.

    Pertemuan kedua digelar pada Kamis (20/11/2025), di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan Dasco membahas isu-isu strategis terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Di dalam pertemuan dibahas berbagai hal, mulai dari upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, reforma agraria dan redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026,” tulis Teddy.

    Selain itu, Wakil Ketua DPR juga menyampaikan aspirasi para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

    “Selain itu, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa,” ungkap Teddy.

    Pertemuan ketiga berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang pada Sabtu (22/11/2025). Suasana pertemuan digambarkan hangat dan produktif.

    “Dalam pertemuan tersebut, Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah,” kata Teddy.

    Kepala negara kemudian menelaah laporan tersebut dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.

  • Khofifah optimistis Jatim jadi motor penggerak ekosistem halal

    Khofifah optimistis Jatim jadi motor penggerak ekosistem halal

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan optimismenya Jatim siap menjadi motor penggerak ekosistem dan industri halal nasional serta global pada gelaran East Java Halal Industry Festival 2025.

    “Industri halal adalah peluang besar. Jatim harus mampu menjadi motor penggerak ekosistem halal Indonesia dan mengambil peran lebih besar dalam pasar global,” kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

    Pada forum bertema Penguatan Industri Halal Menuju Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara itu, Khofifah menekankan pentingnya sinergi pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, hingga pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

    Ia juga memaparkan peluang kerja sama, salah satunya potensi Jatim memasok makanan ready to eat bagi jamaah haji dan umrah.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.