Topik: haji

  • Kebijakan Baru Haji 2026, Kepala BP Haji: Maksimal 2 Syarikah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Juni 2025

    Kebijakan Baru Haji 2026, Kepala BP Haji: Maksimal 2 Syarikah Nasional 10 Juni 2025

    Kebijakan Baru Haji 2026, Kepala BP Haji: Maksimal 2 Syarikah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf (
    Gus Irfan
    ) menyampaikan, otoritas Arab Saudi akan menerapkan sejumlah
    kebijakan baru
    untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026.
    Hal ini disampaikan Gus Irfan dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi membahas evaluasi haji 2025 hingga persiapan musim
    haji 2026
    , di Jeddah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).
    “Di antaranya pembatasan jumlah
    syarikah
    (perusahaan penyelenggara layanan haji) maksimal dua perusahaan,” kata Gus Irfan dalam keterangan pers yang diterima
    Kompas.com
    , Selasa.
    Selain itu, bakal ada pengetatan standar kesehatan jemaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, hingga jumlah kasur per jemaah.
    “Seluruh elemen ini akan dikontrol oleh task force Indonesia-Saudi,” ujar Gus Irfan.
    Gus Irfan menuturkan, otoritas Arab Saudi juga menetapkan bahwa pelaksanaan dam haji hanya diperbolehkan di dua tempat, yakni di negara asal atau di Arab Saudi.
    Pelaksanaan dam harus melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yakni Ad-Dhahi.
    “Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi,” ungkapnya.
    Diketahui, jemaah haji pada tahun ini dilayani 8 syarikah berbeda.
    Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, sejak 2022, Kemenag hanya menggandeng satu pihak syarikah alias penyedia jasa.
    Berbagai isu pun muncul, seperti pengusiran jemaah dari tenda di Arafah, pemisahan pasangan, dan kekacauan jadwal keberangkatan.
    DPR RI juga turut merespons dengan meminta evaluasi terhadap sistem syarikah ini karena dianggap menyebabkan kebingungan dan ketidaksiapan jemaah.
    “Kondisi semrawut tidak hanya terjadi karena pemisahan hotel antar kloter, tetapi juga karena buruknya manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah,” ujar anggot Komisi VIII DPR Dini Rahmania kepada
    Kompas.com
    , Senin (9/6/2025).
    Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) tengah mengupayakan sistem satu syarikah untuk satu kelompok terbang (one syarikah-one kloter) mulai gelombang II pemberangkatan jemaah haji.
    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengatakan penerapan itu dilakukan untuk mengantisipasi jemaah haji Indonesia yang tercecer atau terpisah dari pasangan dan pendampingnya.
    “Kami akan menerapkan one syarikah-one kloter secara ketat. Langkah ini kami ambil untuk mempermudah koordinasi antara petugas kloter, sektor, dan pihak syarikah,” kata Hilman Latief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertolak dari Tanah Suci, Menteri PPPA Soroti Petugas Haji Perempuan hingga Fasilitas

    Bertolak dari Tanah Suci, Menteri PPPA Soroti Petugas Haji Perempuan hingga Fasilitas

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekaligus anggota Amirulhajj Arifah Choiri Fauzi menyoroti terbatasnya petugas perempuan pada penyelenggaraan haji tahun ini. Arifatul bertolak dari Jeddah menuju Tanah Air setelah melaksanakan tugasnya sebagai anggota Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia tahun ini. 

    Menilik Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, jemaah haji perempuan berjumlah 112.838 orang atau 55,54% dari seluruh jemaah Indonesia sebanyak 203.149 orang. Adapun sisanya sebesar 90.311 jemaah atau 44,46% merupakan laki-laki. 

    Berdasarkan pemantauan selama penyelenggaraan haji, Arifah menemukan banyak provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki perwakilan petugas perempuan. Menurutnya, keterwakilan ini menjadi penting karena masih banyak jemaah haji Indonesia yang hanya fasih berbahasa daerah.

    “Tahun ini jemaah haji perempuan dari Indonesia 55%, jadi lebih banyak jemaah perempuannya. Maka, ini harus diimbangi jumlah petugas yang seimbang dengan jumlah jemaah perempuan,” kata Arifah ditemui di Bandara Jeddah, Selasa (10/6/2025).  

    Selanjutnya, Arifah juga menggarisbawahi minimnya pembimbing ibadah (Bimbad) perempuan selama musim haji tahun ini. Sebagaimana diketahui, perempuan memiliki banyak kekhususan dalam fikih ibadah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sepatutnya diakomodasi dengan kebijakan alokasi petugas perempuan yang lebih memadai. 

    “Ada hal-hal khusus yang hanya bisa dikonsultasikan dan nyaman untuk dikonsultasikan bila bimbadnya perempuan,” katanya. 

    Sementara itu terkait fasilitas, banyak dinamik terjadi khususnya terkait dengan layanan berbasis syarikah yang baru diterapkan pada tahun ini. Dari hanya satu syarikah dan berbasis kelompok terbang (kloter) pada tahun lalu, pelayanan jemaah haji Indonesia tahun ini melibatkan 8 syarikah. 

    “Ini memang ada sistem baru dan memang ini kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia. Kami memang berusaha melakukan penyesuaian, tetapi masih ada persoalan-persoalan, dari catatan-catatan ini, nanti kami akan diskusikan bagaimana ini bisa ke depan bisa lebih baik lagi,” jelasnya. 

    Menyusul bertolaknya Arifah ke Tanah Air, penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 akan segera memasuki fase pemulangan yang akan dimulai pada Rabu (11/6/2025). Sebagaimana fase kedatangan, pemulangan jemaah akan dibagi menjadi dua gelombang melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah dan Bandara King Abdulaziz, Jeddah.

  • Sate Lanjeng, Tradisi Idul Adha Penuh Makna di Ponpes Bani Rancang Probolinggo

    Sate Lanjeng, Tradisi Idul Adha Penuh Makna di Ponpes Bani Rancang Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Suasana malam Idul Adha di Pondok Pesantren Bani Rancang, Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, tampak berbeda dari biasanya. Di tengah udara dingin selepas maghrib, barisan santri tampak sibuk mengipasi bara, menyiapkan tusukan-tusukan sate di atas panggangan sepanjang puluhan meter. Inilah Sate Lanjeng, tradisi khas pondok yang menjadi bagian tak terpisahkan dari semarak Idul Adha mereka.

    Sate Lanjeng dari bahasa Madura yang berarti “sate panjang” merupakan kegiatan memasak sate secara serentak di atas panggangan raksasa yang terbentang sejauh 50 meter. Santri putra mengelola sisi sepanjang 25 meter, demikian pula santri putri di sisi lainnya.

    Kebersamaan dan gotong royong terasa kental sepanjang prosesi ini berlangsung.
    Ratusan santri berpakaian putih dengan bawahan gelap telah bersiap sejak sore.

    Mereka berjajar di sepanjang tungku panjang yang dibuat dari bata dan semen. Strukturnya sederhana namun kokoh, tungku ini telah digunakan secara turun-temurun di lingkungan pondok.

    Daging sate berasal dari 40 ekor kambing kurban yang khusus disediakan untuk para santri. Dari total 90 ekor kambing dan dua ekor sapi yang dikurbankan tahun ini, sebagian besar disalurkan kepada masyarakat sekitar, sedangkan sisanya dinikmati bersama di pondok sebagai bentuk rasa syukur.

    Usai proses memanggang, para santri berkumpul di teras madrasah untuk melanjutkan tradisi poloan yakni makan bersama di atas daun pisang.

    Menu yang dihidangkan sederhana yakni nasi, sate, dan telur rebus. Namun di balik kesederhanaannya, momen ini menghadirkan kehangatan dan kebersamaan yang istimewa.

    Bagi Maulidatun Nabila (19), santri asal Bangkalan, momen ini adalah salah satu yang paling dinanti setiap tahunnya.

    “Alhamdulillah bisa ikut lagi tahun ini. Sate lanjeng itu bukan Cuma tentang makanannya, tapi tentang kebersamaannya. Rasanya lebih nikmat karena dimakan bareng teman-teman,” tuturnya dengan penuh semangat.

    Lebih dari sekadar tradisi kuliner, Sate Lanjeng juga menyimpan filosofi yang mendalam. Ketua Pengurus Pondok, Suhud Al-Fauzi, menjelaskan bahwa panjangnya panggangan menjadi simbol dari proses menuntut ilmu yang tidak mengenal akhir.

    “Sate lanjeng menggambarkan perjalanan menimba ilmu sepanjang hayat Kulli Hayat. Kami ingin santri menyadari bahwa belajar adalah proses seumur hidup,” jelasnya.

    Tradisi poloan pun mengajarkan nilai hidup bersahaja dan saling berbagi, dua hal yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan santri.

    “Kesederhanaan itu bukan keterbatasan, tapi karakter. Hidup sederhana, namun penuh kebersamaan dan rasa peduli satu sama lain, itulah yang kami tanamkan,” tambah Suhud.

    Tahun ini terasa lebih istimewa karena para santri juga dapat berkomunikasi dengan Pengasuh Pondok, Gus Agus Hasan Muktasim Billah, yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji. Dari Tanah Suci, beliau menyampaikan doa dan harapan bagi seluruh santri.

    “Semoga berkah kurban tahun ini membawa semangat baru dalam menuntut ilmu, dan menjadikan para santri insan yang penuh keberkahan sepanjang hidupnya,” ucapnya.

    Di Pondok Pesantren Bani Rancang, sate bukan sekadar sajian. Ia menjadi simbol dari semangat belajar, rasa syukur, dan kebersamaan yang terus diwariskan dari tahun ke tahun. (ada/but)

  • Profil Dina Lorenza, dari Aktris hingga Jadi Anggota Komisi VII DPR

    Profil Dina Lorenza, dari Aktris hingga Jadi Anggota Komisi VII DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Dina Lorenza Audria, aktris dan presenter berbakat, kini menorehkan prestasi baru sebagai anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024–2029.

    Terpilih mewakili Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III, yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, Dina Lorenza membawa semangat pengabdian untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

    Berikut ini profil lengkap dan perjalanan karier Dina Lorenza.

    Profil Dina Lorenza

    Dina Lorenza Audria lahir di Jakarta pada 22 Mei 1975. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Yasporbi, melanjutkan ke SMPN 115, dan SMA Negeri 3 Jakarta. Pendidikan tingginya di Universitas Terbuka difokuskan pada ilmu pemerintahan dan komunikasi, khususnya bidang hubungan masyarakat (Humas).

    Karier gemilang Dina di dunia hiburan dimulai pada awal 1990-an melalui ajang Cover Girl. Namanya melejit berkat peran dalam sinetron populer, seperti “Gerhana”, “Si Yoyo”, dan “Tukang Bubur Naik Haji”.

    Selain berakting, Dina juga dikenal sebagai pembawa acara infotainment ternama, seperti “Hot Shot” di SCTV. Pesona dan bakatnya menjadikan Dina Lorenza salah satu figur publik yang dicintai masyarakat Indonesia.

    Pada Pemilu 2024, Dina Lorenza mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari dapil Jawa Timur III. Dengan perolehan suara mencapai 52.983, dia berhasil mengamankan kursi di legislatif.

    Pada 1 Oktober 2024, Dina resmi dilantik sebagai anggota DPR dan ditugaskan di Komisi VII, yang membidangi sektor energi, inovasi dan teknologi, lingkungan hidup, serta industri strategis.

    Sebagai anggota Komisi VII DPR, Dina Lorenza aktif terlibat dalam pembahasan isu-isu strategis nasional, seperti transisi energi, pengawasan sektor pertambangan, dan pengembangan industri hilirisasi.

    Meski berlatar belakang dunia hiburan, Dina menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memahami dan memperjuangkan isu-isu krusial di tingkat nasional. Komitmennya terhadap keberlanjutan dan kemajuan industri mencerminkan visinya untuk Indonesia yang lebih baik.

    Selain karier politiknya, Dina Lorenza dikenal sebagai ibu tunggal yang inspiratif. Ia kerap menyuarakan pentingnya pendidikan, kemandirian perempuan, dan peran aktif wanita dalam politik. Dalam berbagai wawancara, Dina menegaskan keputusannya terjun ke dunia politik bukanlah sekadar perpanjangan ketenaran, melainkan wujud pengabdian tulus kepada masyarakat.

    Transformasi Dina Lorenza dari bintang hiburan menjadi anggota DPR menunjukkan semangatnya yang luar biasa dalam berkontribusi untuk bangsa. Sebagai anggota Komisi VII, dia kini memikul tanggung jawab besar untuk mengawasi kebijakan strategis yang berdampak pada kemajuan Indonesia.

  • Ketua Timwas DPR Sebut Masalah Haji 2025 Sudah Diingatkan Sejak Awal – Page 3

    Ketua Timwas DPR Sebut Masalah Haji 2025 Sudah Diingatkan Sejak Awal – Page 3

    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan tidak ada jemaah haji Indonesia yang tertinggal di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan telah meninggalkan tenda-tenda Mina di hari terakhir pelaksanaan mabit (menginap) pada 13 Zulhijah 1446 H atau Senin, 9 Juni 2025. 

    Sebagai informasi, seluruh jemaah haji nafar awal telah meninggalkan Mina pada 12 Zulhijah 1446 H atau Minggu, 8 Juni 2025 kemarin.

    Sementara jemaah haji nafar tsani baru meninggalkan Mina pada hari ini. Hal ini menandai berakhirnya rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

    Kepala Satuan Operasional (Kasatops) Armuzna PPIH Arab Saudi, Harun Ar-Rasyid memastikan, seluruh jemaah haji Indonesia telah meninggalkan tenda-tenda di Mina untuk kembali ke hotelnya masing-masing di Makkah pada hari ini.

    “Mulai pukul 07.00 waktu Arab Saudi, kami melaksanakan pendorongan jamaah dari Mina menuju Makkah,” ujar Harun usai melakukan penyisiran di tenda-tenda Mina, Senin, seperti dikutip dari Antara.

  • DPR RI menilai menilai layanan imigrasi Singkawang sudah baik

    DPR RI menilai menilai layanan imigrasi Singkawang sudah baik

    “Sejauh ini saya melihat jumlah petugas yang memberikan pelayan di Kantor Imigrasi Singkawang sudah sangat baik,”

    Singkawang (ANTARA) – Anggota Komisi XIII DPR RI Dapil Kalbar 1 Fransiskus Sibarani menilai layanan di Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang sudah sangat baik.

    “Sejauh ini saya melihat jumlah petugas yang memberikan pelayan di Kantor Imigrasi Singkawang sudah sangat baik,” ujarnya saat kunjungan kerja di Singkawang, Selasa.

    Dia mengatakan, Komisi XIII DPR RI adalah salah satu mitranya Kementerian Imigrasi dan Lapas, sehingga tujuan dari kunker tersebut adalah menjangkau layanan publik dan layanan yang ada di perbatasan mengingat Imigrasi Singkawang melayani kebutuhan untuk masyarakat yang lintas batas di PLBN Jagoi Babang.

    “Saya lihat tidak ada antrian yang terlalu lama, kemudian biayanya juga sudah cukup tegas dan jelas sehingga tidak ada biaya tambahan lainnya,” ujarnya.

    Sehingga ia menilai layanan yang diberikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat langsung baik yang sedang sakit atau yang membutuhkan layanan di tempat.

    “Sehingga apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Singkawang dalam memberikan layanan langsung datang ke lokasi pemohon sudah sangat baik,” ujarnya.

    Menurutnya, sebagian besar masyarakat yang membutuhkan layanan paspor di Imigrasi Singkawang karena tujuan berwisata, berobat dan umrah atau haji.

    “Bahkan beberapa daerah yang saya kunjungi, kebutuhan untuk berobat itu sangat tinggi,” ujarnya.

    Kedepan ada rencana dirinya juga akan melakukan kunker ke wilayah perbatasan guna melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan di perbatasan.

    Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang Herry Pranowo mengatakan akan terus meningkatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat terutama dalam pengumpulan paspor.

    Saat ini katanya, layanan pembuatan paspor untuk masyarakat per bulan Mei mencapai 2.796 dan layanan Pos Lintas Batas (PLB) sebanyak 191 PLB.

    “Per Mei juga Imigrasi menolak atau menunda permohonan paspor tujuh permohonan dan satu penangguhan,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan, per 1 Juni sudah tidak melayani pembuatan paspor biasa atau non elektronik secara penuh baik yang masa berlaku 5 tahun atau 10 tahun.

    “Sehingga Kantor Imigrasi Singkawang saat ini hanya melayani paspor biasa elektronik yang masa berlakunya 5 tahun dan 10 tahun,” katanya.

    Bagi masyarakat yang memiliki paspor biasa non elektronik namun masih berlaku, katanya, saat ini masih bisa digunakan sampai masa berlaku paspornya habis.

    Selain itu, masyarakat yang memiliki paspor biasa non elektronik juga bisa mengajukan untuk pembuatan paspor elektronik yang masa berlakunya 5 atau 10 tahun.

    “Untuk biaya paspor elektronik yang masa berlakunya 5 tahun adalah sebesar Rp650 ribu, sedangkan yang 10 tahun sebesar Rp950 ribu,” ujarnya.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Dibuka 7 Kloter

    Fase Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Mulai 11 Juni 2025, Dibuka 7 Kloter

    Bisnis.com, JEDDAH — Pemulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air akan dimulai pada 11 Juni 2025. Setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), seluruh jemaah kini bersiap memasuki fase akhir ibadah dan proses kepulangan.

    Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Akhmad Fauzin, dalam konferensi pers di Makkah, Selasa (10/6/2025) mengatakan seluruh jemaah haji Indonesia kini telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah. 

    “Kami kini bersiap untuk proses pemulangan yang akan dimulai besok, 11 Juni [2025],” ujar Fauzin. 

    Fauzin mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima menjelang pemulangan, termasuk saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci.

    Tercatat akan ada 7 kelompok terbang (kloter) yang dipulangkan ke Tanah Air pada 11 Juni 2025. Mereka adalah jemaah gelombang I yang sudah tiba di Madinah pada awal Mei 2025. 

    Tujuh kloter tersebut antara lain kloter 01 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-01), kloter 01 Embarkasi Lombok (LOP-01), kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JKG-01), dan kloter 02 Embarkasi Ujung Pandang (UPG-02). 

    Selain itu juga kloter 01 Embarkasi Surabaya (SUB-01), kloter 02 Embarkasi Surabaya (SUB-02), dan kloter 01 Embarkasi Jakarta (JKS-01)

    “Laksanakan tawaf wada dengan tenang dan khusyuk, serta sesuaikan dengan kondisi fisik dan cuaca yang cukup panas,” kata Fauzin.

    Dia juga menyampaikan beberapa informasi penting terkait fase akhir ibadah dan pemulangan jemaah. Pertama, dia menyebut bahwa mulai hari ini, layanan bus shalawat kembali beroperasi untuk mendukung mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.

    “Gunakan layanan ini sesuai jadwal, dengan tertib, dan tetap jaga stamina,” imbaunya.

    Kedua, Fauzin mengungkapkan bahwa jelang pemulangan, PPIH Arab Saudi bekerja sama dengan maskapai akan melaksanakan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Jemaah diminta memperhatikan batas maksimal berat barang dan ketentuan maskapai penerbangan.

    “Jangan membawa barang yang dilarang, dan pastikan barang berharga disimpan dengan aman. Koper diberi tanda pengenal yang jelas agar memudahkan proses pengambilan di Tanah Air,” jelas Fauzin.

    Ketiga, Fauzin mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan di pemondokan, terutama larangan merokok di dalam kamar atau ruang tertutup.

    “Sistem keamanan hotel di Arab Saudi sangat sensitif terhadap asap rokok. Mari saling menjaga dan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh jemaah,” tegasnya.

  • 203 Jemaah Haji Wafat Jelang Fase Pemulangan, Turun dari Tahun Lalu

    203 Jemaah Haji Wafat Jelang Fase Pemulangan, Turun dari Tahun Lalu

    Bisnis.com, JEDDAH — Jelang fase pemulangan jemaah haji Indonesia, sebanyak 203 orang telah wafat di Tanah Suci hingga Selasa (10/6/2025) pukul 10:10 Waktu Arab Saudi (WAS). Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), jumlah tersebut menurut dari akumulasi periode yang sama tahun lalu sebesar 221 jemaah. 

    Fase pemulangan jemaah rencananya akan dimulai pada Rabu (11/6/2025) melalui Bandara Madinah dan Bandara Jeddah. Sementara itu, sebagian jemaah wafat saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Sebanyak 14 jemaah wafat di Arafaf dan 13 lainnya di Mina.

    Adapun, dari total jumlah kematian, 76 di antaranya adalah perempuan dan 127 laki-laki, dengan sebaran usia 90 orang berada pada rentang 41 hingga 64 tahun, sedangkan 113 sisanya berumur di atas 64 tahun.

    Kematian terbanyak terjadi di Makkah, sebanyak 137 jemaah, berturut-turut kemudian Madinah (30 jemaah), Arafah (14 jemaah), Mina (13 jemaah), dan bandara (9 jemaah). Seluruh jemaah yang wafat tersebut, dikebumikan di Arab Saudi sesuai dengan tempat kematiannya.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar, ditemui di Mina Sabtu (7/6/2025) mengatakan telah bertemu dengan pihak Kerajaan Arab Saudi bersama dengan delegasi dari 100 negara.

    Menurut Menag, Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah menyampaikan apresiasi atas keteraturan, kesiapan, dan kualitas pelayanan jemaah Indonesia tahun ini.

    Penurunan jumlah kematian jemaah tahun ini, lanjutnya, sebagai dampak dari peningkatan jumlah rumah sakit dan tim medis keliling yang disiagakan.

    “Alhamdulillah angka kematian menurun, salah satunya karena fasilitas kesehatan yang lebih baik,” ujarnya.

    Mengenai keterlambatan kedatangan bus yang mengangkut jemaah dari Muzdalifah ke Mina pada Jumat (6/6/2025), Nasaruddin mengatakan jemaah dari semua negara mengalami hal yang sama. Hal itu semata karena kepadatan lalu-lintas jemaah di Armuzna selama puncak ibadah haji.

    “[Pihak Kerajaan Arab Saudi] Minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan karena semata-mata disebabkan kepadatan lalu lintas antara Arafah, Muzdalifah dan Mina. Memang ada keterlambaran, tetapi bukan hanya negara kita saja, seluruh negara mengalami keterlambatan,” kata Menag.

  • KPKP DKI kaji perluasan layanan kesehatan melalui BPJS Hewan

    KPKP DKI kaji perluasan layanan kesehatan melalui BPJS Hewan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengkaji lebih lanjut terkait perluasan jangkauan layanan kesehatan melalui skema seperti “BPJS Hewan” dan pemasangan mikrocip pada satwa.

    “Sebenarnya namanya BPJS itu hanya istilah (terminologi) saja. Jadi, itu masih wacana, masih gagasan. Perlu dikaji lebih komprehensif lagi karena banyak sekali pihak yang terlibat,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok usai acara East Jakarta Agriculture Festival (EastJakFest) di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) Jakarta Timur, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Selasa.

    Hasudungan menyebut, konsep BPJS Hewan ini sebagai wadah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki hewan peliharaan.

    Lalu, BPJS Hewan juga diberikan kepada orang-orang yang menyelamatkan dan menemukan hewan telantar di jalanan sehingga biaya perawatan hewan akan lebih ringan dengan adanya BPJS Hewan.

    “Konsepnya kita memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun para pemilik hewan ataupun orang-orang yang menyelamatkan hewan tapi dia tidak mampu untuk membayar perawatan, kita berikan keringanan biaya,” ucap Hasudungan.

    Selain itu, Hasudungan menyebut, perbedaan sterilisasi hewan dengan BPJS Hewan ini terletak pada kelengkapan pelayanan kesehatan hewan tersebut.

    “Sementara yang kita harapkan itu pelayanan kesehatan. Misalnya pengobatan, kemudian juga nanti mungkin ada penyuntikan atau operasinya, sesarnya. Seperti itu mahal sekali kalau misalnya masyarakat yang kurang mampu pasti kesulitan untuk membayarnya,” jelas Hasudungan.

    Adapun program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan mikrocip dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan ini akan dimulai dengan studi kelayakan pada 2025, sebelum uji coba pada 2026.

    Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi mikrocip atau semacam KTP untuk hewan sehingga memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasi.

    Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendukung program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hewan melalui skema seperti “BPJS Hewan” dan pemasangan mikrocip pada hewan.

    Namun, dia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak terburu-buru membangun skema “BPJS Hewan” hanya untuk menghadirkan program populis, sementara regulasi, infrastruktur dan sumber daya medis untuk mendukung program ini belum memadai.

    “Prioritasnya tetap harus pada pemenuhan layanan dasar terlebih dahulu, agar program lanjutan seperti BPJS Hewan bisa diterapkan secara realistis, berkelanjutan, dan tidak membebani sistem yang belum kokoh,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (8/6).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota Timwas Haji usul Pansus Haji 2025 untuk evaluasi menyeluruh

    Anggota Timwas Haji usul Pansus Haji 2025 untuk evaluasi menyeluruh

    “Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

    “Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” kata Muslim Ayub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan pansus itu akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji, mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

    Dia menyebut usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jamaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

    “Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan,” ucapnya.

    Dia menuturkan bahwa sejumlah jamaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.

    Hal tersebut, menurut dia, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh terulang kembali pada musim haji tahun-tahun mendatang.

    Dia juga menyoroti peristiwa inisiatif jamaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.

    “Itu bentuk ikhtiar luar biasa, tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi semangat para jamaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

    Anggota Komisi XIII DPR RI itu pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.

    Sebaliknya, dia berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji.

    “Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.