Xcloud.id

Topik: haji

  • Layanan Safari Wukuf Gratis, Tak Ada Pungli

    Layanan Safari Wukuf Gratis, Tak Ada Pungli

    JAKARTA – Petugas safari wukuf, yang merupakan bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Tony Hartanto, menegaskan tidak pungutan liar (pungli) dalam safari wukuf jamaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.

    “Layanan safari wukuf itu gratis, tidak menarik iuran dari jamaah sama sekali,” kata Tony yang merupakan salah satu dokter petugas safari wukuf mengutip Antara.

    Dirinya bersama kawan-kawan yang juga merupakan petugas safari wukuf merasa bersedih dan prihatin, lantaran ada isu pungli yang secara tidak langsung menyinggung petugas lansia.

    Diketahui, petugas safari wukuf memiliki andil yang besar dalam menyukseskan program safari wukuf. Program itu menjadi program unggulan penyelenggaraan haji tahun 2025.

    Sebanyak 120 petugas safari wukuf melayani dan membersamai 477 jamaah lansia, penyandang disabilitas, dan risiko tinggi. Petugas itu terbagi dalam 10 tim. Setiap tim terdiri atas satu dokter, satu perawat, dan sisanya merupakan gabungan dari petugas lansia dan pembimbing ibadah.

    Satgas safari wukuf ini bertugas melayani dan merawat jamaah selama 10 hari, yaitu pada 1–10 Juni 2025 di hotel transit safari wukuf.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menepis adanya isu pungutan liar dalam safari wukuf jemaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.

    “Jadi, isu bahwa ada pungutan dari jamaah oleh petugas itu sama sekali tidak benar. Itjen Kemenag sudah kami turunkan. Kami sudah klarifikasi semua dan kami panggil orangnya juga,” ujar Menag di Makkah, Rabu, 11 Juni.

    Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pungutan itu bukan persoalan safari wukuf, melainkan persoalan badal haji dan berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), bukan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH).

    Menag menjelaskan bahwa badal haji memang ada paketnya (biaya), mulai dari umrah wajib, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, sampai tawaf ifadah.

    “Jadi, ada biaya yang harus dikeluarkan jamaah jika ingin badal haji dan itu mereka komunikasikan dengan KBIH,” ujar Menag.

    Layanan safari wukuf lansia merupakan fasilitas khusus yang disediakan secara gratis oleh pemerintah.

    Safari wukuf ini memungkinkan jamaah yang tidak mampu secara fisik tetap dapat menjalankan rukun haji, khususnya wukuf di Arafah, dengan difasilitasi armada bus.

  • Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi VIII
    DPR Fraksi Partai Nasdem Dini Rahmania meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited melakukan evaluasi menyeluruh usai adanya keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Pasalnya, keterlambatan itu membuat
    jemaah haji
    tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    ”
    BPKH Limited
    sebagai pelaksana layanan konsumsi perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan bertanggung jawab secara penuh,” kata Dini kepada Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
    Dia bilang, evaluasi total perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan jamaah haji lebih baik ke depan.
    Komisi VIII DPR pun akan meminta pertanggungjawaban secara resmi dalam rapat kerja.
    “Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan
    ibadah haji
    agar pelayanan kepada tamu Allah dapat berjalan secara profesional, aman, nyaman, dan bermartabat,” ucap dia.
    Dini mendorong pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi konsumsi haji ke depan.
    Adapun beberapa langkah perbaikan yang diusulkannya meliputi penerapan sistem pengawasan distribusi berbasis teknologi, penyediaan buffer stock sebagai cadangan jika terjadi gangguan, dan seleksi ketat mitra katering yang berbasis kapasitas dan rekam jejak.
    Begitu pun koordinasi lintas lembaga yang lebih erat antara BPKH Limited, Kementerian Agama (Kemenag), dan Petugas Penyelenggara
    Ibadah Haji
    (PPIH).
    Ia pun mengaku keprihatinan atas kendala distribusi konsumsi yang sempat dialami sebagian jemaah haji Indonesia setelah puncak ibadah di Armuzna.
    Menurutnya, kejadian ini tidak dianggap sebagai hal yang biasa, meski sebagian sudah mendapatkan kompensasi.
    “Persoalan utama bukan pada ketersediaan makanan, melainkan pada lemahnya sistem distribusi, kurangnya antisipasi perubahan jadwal kepulangan jamaah, serta minimnya pengawasan real-time di lapangan,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Terbaru, BPKH Limited menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, sejatinya BPKH Limited menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal. Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi.
    Akhirnya, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Jemaah Haji Tangsel Ditinggal di Jeddah karena Kritis, Dipasang Ventilator Megapolitan 14 Juni 2025

    Satu Jemaah Haji Tangsel Ditinggal di Jeddah karena Kritis, Dipasang Ventilator Megapolitan 14 Juni 2025

    Satu Jemaah Haji Tangsel Ditinggal di Jeddah karena Kritis, Dipasang Ventilator
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Seorang
    jemaah haji
    asal Kota Tangerang Selatan ditinggal di Arab Saudi karena sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Jeddah.
    Jemaah bernama Namun Aliyudin itu diketahui mengalami penurunan kondisi kesehatan secara drastis hingga harus dipasangi ventilator.
    Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Rizki Waludin.
    “Saturasinya rendah terus, jadi memang belum memungkinkan untuk ikut pulang,” ujar Rizki saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
    Berdasarkan informasi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang diterima Rizki, kondisi kesehatan Namun saat ini cukup serius.
    Pasalnya, selama menjalan ibadah haji di Mekkah, ia terus menerus mengalami penurunan kondisi hingga harus dirujuk ke Klinik KKI.
    Karena keterbatasan alat, Namun kembali dirujuk dari Klinik KKI ke rumah sakit King Faisal Mekkah.
    “Karena memang harus tindakan lebih lanjut, dikirim ke Rumah Sakit Jeddah,” imbuh dia.
    Namun merupakan jemaah haji mandiri yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji (KBIHU).
    Ia diperkirakan berusia di atas 60 tahun dan merupakan pensiunan pegawai. Dia dijadwalkan pulang bersama dengan rombongannya Keloter 8 Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG-08) yang seharusnya dijadwalkan tiba di Tanah Air pada hari ini, Sabtu (14/6/2025).
    Karena kondisinya yang memburuk hingga harus memakai ventilator, kepulangan Namun terpaksa ditunda hingga kondisinya membaik.
    “Dia mandiri dalam artian tidak ikut dengan KBIHU, bimbingan kelompok ibadah haji. Dia sendiri,” kata Rizki.
    “Kemungkinan nanti akan dipulangkan bersama kloter selanjutnya kalau kondisinya sudah membaik,” lanjut dia.
    Sementara itu, 392 jemaah lain dalam Kloter 8 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi.
    Setelah itu, jemaah akan dibawa terlebih dahulu ke Asrama Haji Cipondoh untuk proses administrasi dan penyambutan, sebelum dijemput oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuju Islamic Center.
    “Pemulangannya lewat Cipondoh dulu, nanti dari sana baru dijemput Pemkot ke Islamic Center,” ucap Rizki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    JAKARTA – Berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, sebanyak tujuh haji asal Aceh masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit dalam wilayah Makkah, Arab Saudi.

    “Sejauh ini, tujuh haji Aceh masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Makkah,” kata Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Azhari seperti dilansir dari ANTARA.

    Azhari menyampaikan, awalnya ada 12 haji Aceh yang sakit dan dirawat di sana, tetapi lima orangnya lainnya sudah sehat dan dikembalikan ke pemondokan.

    Ia menyebutkan, berdasarkan laporan petugas kloter di tanah suci, kebanyakan haji Aceh yang harus menjalani perawatan di RS Arab Saudi itu karena keluhan sesak napas serta indikasi jantung.

    Kanwil Kemenag Aceh itu berharap, para petugas dan jamaah haji agar tetap solid serta menjaga kekompakan sampai akhir fase pelaksanaan ibadah haji atau selama berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air nantinya.

    “Sudah melaksanakan ibadah haji, sekarang dapat melaksanakan kegiatan. Selamat dalam perjalanan, sukses dalam pemulangan dan semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah,” ujarnya.

    Adapun tujuh haji Aceh yang sedang menjalani perawatan di Arab Saudi, yakni dari Kelompok Terbang (Kloter) 4 dan 10 masing-masing satu haji dirawat di RS An Nur.

    “Kemudian, dari Kloter 5 ada empat haji, dan Kloter 8 satu haji. Jadi semuanya tujuh orang yang masih dirawat,” demikian Azhari.

    Sebagai informasi, hingga hari ini sudah ada lima haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi, yakni Rusli Sulaiman (62) asal Pidie (Kloter 08). Wafat di Hotel Al Zaer Al Akhyar, Makkah, Senin (26/5) pukul 13.30 WAS.

    Kemudian, Burhanuddin Muhammad (67) jamaah asal Banda Aceh (kloter 03). Wafat di Saudi National Hospital, Makkah, Sabtu (31/5) pukul 22.35 WAS.

    Lalu, Sarullah Adamy Adat (86), haji asal Aceh Selatan, meninggal dunia di Arab Saudi, Sabtu (7/6) pukul 13.55 WAS.

    Selanjutnya, Nurhayati Mahmud (66), asal Kabupaten Pidie, meninggal di Makkah, Rabu (11/6), pukul 04.33 WAS.

    Dan, Nurbaiti Muhammad Saleh (63) asal Aceh Besar, meninggal dunia di pemondokan Abeer Al Fadila, Wilayah Misfalah, Makkah, Kamis (12/6) pukul 05.10 WAS.

  • Komisi XII DPR RI minta harus perkuat arah hilirisasi dan transisi energi nasional

    Komisi XII DPR RI minta harus perkuat arah hilirisasi dan transisi energi nasional

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Perombakan Direksi PT Bukit Asam: 

    Komisi XII DPR RI minta harus perkuat arah hilirisasi dan transisi energi nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir, Ak., menanggapi langkah strategis Kementerian BUMN dalam merombak jajaran direksi PT Pertamina, pemerintah juga melakukan penyegaran besar di tubuh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari yang sama. Dalam perombakan tersebut, Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, tetap dipertahankan, namun mayoritas direksi lainnya diganti.

    Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir, Ak., menilai keputusan tersebut sebagai langkah konsolidasi penting dalam memperkuat arah hilirisasi industri batu bara dan mempercepat agenda transisi energi nasional.

    “PT Bukit Asam memegang peran kunci dalam peta ketahanan energi dan pengembangan energi terbarukan berbasis batu bara. Menjaga keberlanjutan kepemimpinan Dirut adalah keputusan tepat. Namun, perombakan direksi lainnya menandakan perlunya percepatan langkah strategis,” ujar Haji Jalal dalam pernyataan tertulisnya, Jum’at (13/06).

    Dalam susunan baru tersebut, beberapa nama direksi diganti untuk memperkuat lini operasional, keuangan, serta pengembangan bisnis dan investasi berkelanjutan. Haji Jalal berharap susunan baru ini tidak hanya mampu mengelola efisiensi korporasi, tetapi juga mampu mengakselerasi transformasi PTBA dari sekadar eksportir batu bara mentah menjadi pemain utama dalam hilirisasi dan energi bersih.

    “PT BA tidak boleh hanya berpikir sebagai korporasi, tetapi juga harus menjadi katalisator perubahan energi nasional. Hilirisasi batu bara seperti proyek gasifikasi, pengembangan DME (dimethyl ether), dan kerja sama antar BUMN harus dipercepat dan dikawal agar tidak berhenti sebagai rencana di atas kertas,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

    Politisi PKS Dapil Kabupaten Bekasi, Karawang & Purwakarta tersebut juga mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi PT BA ke depan sangat bergantung pada tata kelola, sinergi dengan holding MIND ID, serta kemauan untuk melakukan inovasi.

    Menutup keterangannya, Haji Jalal mengajak seluruh jajaran direksi baru untuk bekerja secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dalam menjalankan setiap langkah korporasi.

    “Momen ini adalah waktu untuk membuktikan bahwa transformasi energi di Indonesia bukan wacana. PT BA harus menjadi contoh konkret bahwa BUMN tambang bisa adaptif, inovatif, dan tetap berpihak pada kepentingan nasional dan masa depan lingkungan.” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jemaah Haji Pengguna SPLP Diingatkan Lapor ke PPIH di Bandara

    Jemaah Haji Pengguna SPLP Diingatkan Lapor ke PPIH di Bandara

    Jakarta, Beritasatu.com – Jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke  Indonesia menggunakan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) diimbau untuk melapor kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di bandara.

    SPLP merupakan dokumen perjalanan pengganti paspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam keadaan tertentu. SPLP hanya berlaku untuk satu kali perjalanan pulang ke Indonesia. Dokumen ini biasanya diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan paspor, paspornya dicabut, atau tidak bisa mendapatkan paspor karena kendala administratif.

    “Kami minta jemaah haji yang menggunakan SPLP agar proaktif melapor kepada petugas haji di bandara Jeddah dan Madinah,” ujar Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, di Jeddah, Jumat (13/6/2025).

    Menurutnya, pelaporan ini penting agar proses pemeriksaan keimigrasian bagi jemaah pengguna SPLP berjalan lancar sesuai prosedur.

    “SPLP harus kami mintakan pengesahan dari Kementerian Haji Arab Saudi di Bandara. Nanti petugas kami akan membantu memfasilitasi proses tersebut, agar prosesnya lebih cepat,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan, SPLP tidak dapat digunakan untuk perjalanan internasional lainnya, hanya sebagai dokumen pengganti agar jemaah bisa kembali ke Indonesia.

    “Kami mohon kerja sama dari jemaah agar segera melapor jika menggunakan SPLP. Ini demi kelancaran proses di bandara dan agar tidak terjadi kendala saat pemeriksaan imigrasi dan proses boarding,” tandas Abdul Basir.

    Dengan pelaporan sejak awal, proses administrasi dan kepulangan jemaah haji pengguna SPLP diharapkan berjalan lebih cepat dan tertib.

  • 8.826 Jemaah Haji Telah Tiba Kembali di Indonesia

    8.826 Jemaah Haji Telah Tiba Kembali di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Operasional haji 2025 telah memasuki fase pemulangan. Hingga Jumat (13/6/2025), sebanyak 8.826 jemaah haji telah tiba kembali di Indonesia. Hari ini, 18 kelompok terbang dengan total 7.115 jemaah dan petugas dijadwalkan pulang ke Indonesia.

    Dalam fase pemulangan ini, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengimbau jemaah untuk tidak membawa tas ransel Armuzna ke dalam kabin atau bagasi pesawat.

    “Tas ini hanya untuk keperluan di Tanah Suci, bukan sebagai tas bawaan ke Tanah Air. Apabila  ingin dibawa, tas Armuzna bisa dilipat dan dimasukkan kembali ke koper,” terang Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) Makkah, Dodo Murtado, Jumat (13/6/2025).

    Dodo mengingatkan, tas atau koper yang boleh dibawa oleh jemaah ke kabin pesawat hanya koper kabin, dan tas paspor yang berisi dokumen penting. Selain itu, tidak diperkenankan.

    Untuk mendukung fase pemulangan ini, sebanyak 14 asrama haji di Indonesia telah disiapkan. Asrama tersebut berada di Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta Pondok Gede, Bekasi, Indramayu, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Lombok, dan Makassar.

    Setelah tiba di Tanah Air, jemaah akan menerima pelayanan mulai dari penjelasan masa berlaku kartu kesehatan, penyerahan paspor, hingga pembagian air zamzam.

    “Setiap jemaah memperoleh lima liter air zamzam yang diberikan secara langsung kepada jemaah haji atau panitia haji dari daerah,” ujar Dodo.

    Bagi jemaah yang belum dijemput keluarga, asrama haji juga menyediakan fasilitas menginap satu malam. Fasilitas transportasi seperti bus dari bandara ke asrama, ambulans, minibus untuk lansia atau jemaah sakit, hingga truk pengangkut koper juga telah disiapkan.

    Asrama haji juga menyediakan layanan kesehatan lengkap, seperti pemeriksaan kesehatan, layanan rawat jalan dan darurat, laboratorium, rujukan ke rumah sakit, serta layanan karantina.

  • Jemaah Haji Pengguna SPLP Diminta Segera Lapor ke Petugas Haji di Bandara – Page 3

    Jemaah Haji Pengguna SPLP Diminta Segera Lapor ke Petugas Haji di Bandara – Page 3

    Dodo menjelaskan bahwa pelayanan jemaah haji selain di Tanah Suci, juga dilakukan di 14 asrama haji di Tanah Air. Layanan di asrama haji dilakukan sejak fase pemberangkatan hingga pemulangan jemaah.

    Ke 14 embarkasi tersebut yaitu Asrama Haji Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta Pondok Gede, Bekasi, Indramayu, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Lombok, dan Makassar. Pada fase kepulangan, ke-14 asrama haji digunakan sebagai embarkasi/debarkasi.

    Setelah acara pelepasan jemaah haji untuk pulang ke daerah masing-masing, petugas haji dari bidang kesehatan akan menjelaskan terkait masa berlaku kartu kesehatan dilanjutkan penyerahan paspor, snack selamat datang, dan air zamzam. “Setiap jemaah memperoleh lima liter air Zamzam yang diberikan secara langsung kepada jemaah haji atau panitia haji dari daerah,” ujar Dodo.

    Asrama haji juga menyiapkan bus untuk membawa jemaah haji dari bandara ke asrama haji, serta menyiapkan ambulans dan minibus untuk membawa jemaah sakit, lansia, atau disabilitas. “Termasuk menyiapkan truk untuk membawa koper bagasi jemaah haji,” tambahnya.

    “Bagi jemaah haji yang tidak langsung pulang ke rumah atau menunggu jemputan keluarga, jemaah bisa menginap selama satu malam di asrama haji bila diperlukan,” lanjutnya.

  • Kuota Haji Batal Dipotong, Komisi VIII DPR: Harus Dijawab dengan Persiapan Matang

    Kuota Haji Batal Dipotong, Komisi VIII DPR: Harus Dijawab dengan Persiapan Matang

    Kuota Haji Batal Dipotong, Komisi VIII DPR: Harus Dijawab dengan Persiapan Matang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
    Singgih Januratmoko
    menyambut baik keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang membatalkan rencana pengurangan
    kuota haji
    sebesar 50 persen bagi jemaah asal Indonesia.
    Namun, Singgih meminta pemerintah Indonesia harus merespons ini dengan menyiapkan pemberangkatan ibadah haji yang lebih matang dan optimal.
    “Ini adalah amanah besar yang harus dijawab dengan persiapan yang lebih matang dan optimal. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan,” kata Singgih dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).
    Sebab, wacana pengurangan kuota ini berawal dari hasil evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang dinilai buruk.
    Oleh karenanya, Singgih menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna menyambut 2026 dengan lebih siap.
    “Beberapa kendala yang terjadi tahun ini harus menjadi pelajaran. Target kita adalah menghadirkan pelayanan haji yang semakin prima, aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh jemaah,” ucap dia.
    Politikus Partai Golkar ini memberikan catatan terkait sejumlah hal yang perlu ditingkatkan untuk ibadah haji tahun 2026.
    Pertama, peningkatan koordinasi dan distribusi layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, termasuk fasilitas tenda, sanitasi, dan pergerakan jemaah.
    Kedua, penjaminan standar hotel dan kelancaran transportasi dari penginapan ke lokasi ibadah serta antar-masyair.
    Ketiga, peningkatan kualitas serta ketepatan waktu distribusi makanan sesuai kebutuhan dan preferensi gizi jemaah.
    “Komisi VIII DPR RI, khususnya Fraksi Partai Golkar, berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawasi upaya perbaikan ini. Ibadah haji harus menjadi perjalanan spiritual yang lancar dan penuh keberkahan bagi seluruh jemaah Indonesia,” tegas Singgih.
    Bagi Komisi VIII DPR RI, pembatalan pengurangan kuota itu menjadi angin segar sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan bertambahnya antrean jemaah.
    “Kami sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kebijakan yang sangat responsif ini. Ini bukti nyata dari eratnya hubungan bilateral dan kerja sama keagamaan antara Indonesia dan Arab Saudi,” lanjutnya.
    Sebelumnya, Wakil Kepala
    Badan Penyelenggara Haji
    (BP Haji) RI Dahnil Anzar memastikan wacana pengurangan kuota haji hingga 50 persen pada musim
    haji 2026
    , batal.
    Dahnil menuturkan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola haji dengan dibentuknya BP Haji.
    “Wacana tersebut berhenti menjadi wacana dan kami yakinkan itu tidak akan terjadi,” tegas Dahnil di Kantor BP Haji Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.
    Dahnil mengatakan, wacana pemangkasan kuota jemaah haji Indonesia hanya sebagai peringatan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada Kementerian Agama RI yang menjadi penyelenggara haji pada tahun ini.
    “Karena mereka ingin memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun ini dari Indonesia belum optimal,” tuturnya.
    Oleh sebab itu, wacana tersebut muncul.
    Namun, Dahnil yakin dari hasil diskusi antara BP Haji dengan otoritas Arab Saudi menyatakan bahwa wacana tersebut tidak akan terjadi.
    “Mereka masih punya kepercayaan kepada Indonesia karena Presiden sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji yaitu Badan Penyelenggara Haji,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasha Ungu Soroti Masalah Haji 2025, Siap Diskusi dengan Kemenag

    Pasha Ungu Soroti Masalah Haji 2025, Siap Diskusi dengan Kemenag

    Jakarta, Beritasatu.com — Anggota DPR Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu mencatat berbagai keluhan dari jemaah haji 2025. Ia mendesak Komisi VIII DPR membawa permasalahan tersebut ke dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan menghadirkan Kementerian Agama, khususnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh.

    “Kami siap berdiskusi dan memanggil pihak terkait, seperti Kementerian Agama, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta para petugas haji guna menindaklanjuti berbagai temuan, mulai dari masalah pemondokan, transportasi, konsumsi, hingga distribusi kartu Nusuk dalam Panja,” kata Pasha dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

    Sebagai anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025, Pasha menyoroti kelalaian Syarikah Haji dalam memberikan layanan kepada jemaah, terutama saat puncak ibadah haji. Banyak jemaah yang dilaporkan tidak mendapatkan tenda atau transportasi memadai, sehingga menimbulkan kekecewaan.

    “Permasalahan ini tidak bisa dianggap sepele. Kita ingin tahu apa sebenarnya kendala di lapangan, dan mengapa bisa terjadi seperti ini,” tegas Pasha.

    Saat ini, Pasha masih berada di Arab Saudi untuk melakukan pemantauan langsung di Daerah Kerja (Daker) Madinah. Ia ingin memastikan bahwa pelayanan terhadap jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat ditingkatkan.

    “Kami melaksanakan kunjungan kerja ke Daker Madinah untuk memberikan masukan dan berdiskusi agar kelalaian pelayanan yang terjadi di Makkah tidak terulang di Madinah. Fokusnya pada penyambutan, penempatan hotel, katering, fasilitas bagi jemaah lansia dan disabilitas, serta sistem akses Nusuk ke Raudhah,” pungkasnya.