Xcloud.id

Topik: haji

  • Cerita 2 Jemaah Haji Duduk Berdekatan Meninggal di Pesawat, Salimah Syok Lihat Rekan Serombongannya Wafat Surabaya 21 Juni 2025

    Cerita 2 Jemaah Haji Duduk Berdekatan Meninggal di Pesawat, Salimah Syok Lihat Rekan Serombongannya Wafat Surabaya 21 Juni 2025

    Cerita 2 Jemaah Haji Duduk Berdekatan Meninggal di Pesawat, Salimah Syok Lihat Rekan Serombongannya Wafat
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya menyebut, 2 jemaah asal
    Bangkalan
    meninggal dua saat perjalanan di pesawat karena sakit hipertensi dan syok.
    Plh Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, Sugiyo mengaku kaget, dengan meninggalnya, Mukatin Wakimin (68 tahun) dan Salimah Deman (88 tahun), warga Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura itu. 
    “Kita juga kaget, ternyata di kloter 29 itu ada 2 jemaah haji Bangkalan yang meninggal dunia. Berumur 68 dan 88 tahun,” kata Sugiyo, di Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES), Jumat (20/6/2025).
    Sugiyo mengungkapkan, jemaah haji bernama Mukatin meninggal dunia karena sakit hipertensi yang dideritanya.
    Lalu, Salimah syok saat melihat anggota rombongannya menghembuskan napas terakhir.
    “Jemaah yang berumur 68 tersebut hipertensi, tidak sadarkan diri dan meninggal di pesawat. Kemudian yang duduk di sebelahnya itu syok, itu yang kemudian juga meninggal dunia,” ujarnya. 
    “Itu yang informasi yang kami terima dari laporan bagian data. (Jemaah haji kloter 29 yang meninggal dunia) perempuan semua,” katanya.
    Selanjutnya, keduanya dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya, setelah pesawat rombongannya tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.
    “Di Rumah Sakit Haji Surabaya kemudian melalui mekanisme rumah sakit, kemudian dipulangkan ke Bangkalan dan informasi terakhir sudah dimakam sekitar pukul 13.00 WIB,” ujarnya.
    Putra Salimah, Adnan mengatakan, semula kondisi ibunya sehat. Ia dan ibunya duduk berjarak tiga baris dengan Mukatin yang juga meninggal di dalam pesawat.
    Satu jam sebelum mendarat di Bandara Juanda Surabaya, ibunya meminta ganti popok dan berjalan ke toilet yang ada di dalam pesawat. Namun, saat di toilet itu, Salimah mengalami pusing.
    “Saya bilang ke Umi, kalau pusing jangan ganti di sini, lebih baik di luar toilet. Lalu saya masuk menggantikan popok Umi,” ucapnya, Jumat (20/6/2025).
    Adnan lalu menggantikan popok ibunya tersebut. Setelah popoknya diganti, Salimah berjalan ke kursi tetapi kepalanya pusing.
    “Masih bisa jalan sampai di kursi. Beliau duduk di dekat jendela, sebelahnya ada orang lain setelah itu kursi saya. Saya lalu pasangkan belt,” katanya. 
    Tak lama kemudian, Mukatin yang ada di kursi belakangnya pingsan. Adnan langsung bangun dan memanggil tenaga medis. Sementara itu, Salimah masih di kursinya.
    “Tenaga medis lalu mengecek kondisi jemaah yang di belakang itu (Mukatin), lalu diberi oksigen dan di pompa namun tidak tertolong,” ucapnya.
    Tak lama kemudian, Adnan kembali ke kursinya dan melihat ibunya sudah bersandar di kursi. Adnan berusaha memanggil ibunya tetapi tak ada jawaban.
    “Biasanya saat saya panggil itu, ibu saya jawab ‘apah cong’ (ya nak). Tapi saat itu napasnya justru sesak, langsung saya panggil tenaga medis,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

    Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

    Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Irwansyah (51) sempat kecewa terhadap Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    lantaran warung kopinya yang berdiri di atas bantaran saluran irigasi Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dibongkar pada Rabu (18/6/2025).
    Saking kecewanya, Irwansyah bahkan berjanji tidak akan lagi mencoblos Dedi seandainya mantan Bupati Purwakarta itu kembali maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2029.
    Namun, kekecewaan tersebut perlahan sirna usai Dedi menemui Irwansyah pada Jumat (20/6/2025).
    Bahkan, Irwansyah kini meminta Dedi untuk membongkar semua
    bangunan liar
    yang masih berdiri di atas bantaran saluran irigasi Kampung Gabus.
    Kekecewaan Irwansyah terhadap Dedi berawal dari langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi yang membongkar 50 bangunan liar di Jalan Kong Isah pada Rabu kemarin.
    Pembongkaran bangunan liar tersebut dilakukan atas perintah Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
    Dari puluhan bangunan liar yang dibongkar, salah satunya adalah warung kopi milik Irwansyah. Irwansyah pun merasa dikhianati.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” ungkap Irwansyah, Rabu.
    Menurut dia, mayoritas pemilik bangunan liar di Kampung Gabus merupakan pemilih Dedi pada Pilkada Jawa Barat 2024.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” kata Irwansyah.
    Irwansyah juga menyayangkan sikap Dedi yang tidak menyampaikan pemberitahuan rencana pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus beberapa waktu lalu.
    Surat pemberitahuan pembongkaran justru baru diterima menjelang jadwal pelaksanaan pembongkaran.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” kata Irwansyah.
    Setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum tahu akan kembali berdagang di lokasi mana.
    “Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin,” imbuh dia.
    Irwansyah juga mengaku bahwa warung kopinya dibangun di atas tanah warisan kakeknya yang tak lain Bupati Swatantra Tingkat II Bekasi periode 1958-1960, Nausan.
    Klaim garis keturunan dan kepemilikan tanah warisan itu menjadi dasar keyakinan Irwansyah untuk mendirikan bangunan di atas lahan yang kini dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola sumber daya air.
    “Ini tanah warisan engkong saya, Kong Haji Nausan, Bupati (ketiga) Bekasi. Itu ada makamnya di situ. Makanya saya berani bangun warung di sini, buat usaha,” ucap Irwansyah.
    Mendengar adanya kekecewaan dari warganya, Dedi langsung menemui Irwansyah dan sejumlah pemilik bangunan liar.
    Dedi menuturkan bahwa tidak ada persoalan antara dirinya dan Irwansyah.
    Sebaliknya, dalam pertemuan itu justru Irwansyah memintanya untuk membongkar semua bangunan liar yang masih berdiri di atas bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah.
    “Aman, sudah ketemu sama saya. Dia sekarang malah nyuruh saya bongkar semua,” kata Dedi Mulyadi di lokasi, Jumat.
    Selain itu, Dedi Mulyadi juga berjanji akan merenovasi makam kakek Irwansyah yang berjarak sekitar 20 meter dari lokasi warung yang dibongkar.
    “Saya akan merenovasi makam dari leluhurnya, saya akan merenovasi, tadi sudah sepakat, dan dia mau jualan lagi,” imbuh dia.
    Dedi juga mengatakan akan memberikan kompensasi bagi pemilik bangunan liar yang dibongkar.
    Untuk itu, ia meminta data lengkap mengenai jumlah pemilik bangunan liar.
    “Saya kan juga manusia, saya ngerti betul perasaan masyarakat, saya minta berapa sih yang digusur di sini, didata untuk segera ya kami berikan sesuatu yang membuat mereka bahagia,” ujar Dedi.
    Dedi menyatakan tetap memberikan kompensasi kendati para pemilik menyadari kesalahannya mendirikan bangunan liar di atas tanah negara.
    Bantuan ini diberikan setidaknya agar para pemilik bangunan bisa membuka usahanya kembali.
    “Minimal untuk modal mereka usaha berikutnya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Kemenag Ihwal Isi Nota Diplomatik Saudi tentang Evaluasi Haji Indonesia yang Bocor – Page 3

    Respons Kemenag Ihwal Isi Nota Diplomatik Saudi tentang Evaluasi Haji Indonesia yang Bocor – Page 3

    Hilman Latief menjelaskan lima hal pokok terkait dinamika haji yang sudah diselesaikan dan tercakup dalam nota diplomatik Dubes Saudi di Jakarta. Pertama, masalah koherensi data jamaah, baik yang masuk dalam E-Haj, Siskohat Kementerian Agama, dan manifes penerbangan. Dalam data tersebut, ditemukan beberapa nama jemaah yang berbeda-beda antara manifes dan jemaah yang ikut terbang dalam pesawat.

    “Alhamdulillah bisa kita tangani pada awal Mei di mana dalam satu pesawat ternyata ada beberapa jemaah yang berbeda syarikah,” sebut Hilman.

    Menurut Hilman, problem ini muncul dan tidak bisa dilepaskan dari kondisi di lapangan, termasuk di embarkasi. Pada proses pemvisaan, ada beberapa nama yang batal berangkat karena beberapa sebab sehingga harus diganti. Tidak jarang proses pembatalan ini juga berlangsung secara tiba-tiba, baik karena batal karena sakit, meninggal atau sebab lainnya.

    “Ini sempat ramai, lalu kami jelaskan. Kami tentu tidak bisa juga membiarkan pesawat itu kosong karena ada orang yang sakit atau meninggal. Ketika temen-temen di lapangan masih memungkinkan untuk bisa mengganti, maka mereka akan menggantikan dengan penumpang berikutnya,” papar Hilman.

    “Akan hal ini, rekonsiliasi data setiap hari dan setiap malam dilakukan oleh tim Penyelenggara Haji dan Umrah atau misi haji Indonesia melalui Kantor Urusan Haji, dengan Kementerian Haji dan Syarikah. Kita bahu-membahu setiap hari untuk melakukan konsolidasi. Itu sudah selesai dan alhamdulillah lancar sebagaimana saat ini jemaah juga sudah bisa kembali ke Tanah Air,” sambungnya.

     

  • Nota Diplomatik Dubes Saudi Bocor, Kemenag: Masalahnya Sudah Diselesaikan

    Nota Diplomatik Dubes Saudi Bocor, Kemenag: Masalahnya Sudah Diselesaikan

    Bisnis.com, MADINAH — Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menjelaskan bahwa nota diplomatik yang dikirim Pemerintah Arab Saudi adalah komunikasi resmi antarpemerintah yang persoalannya sudah diselesaikan selama penyelenggaraan haji tahun ini.

    Sebelumnya, sempat beredar pemberitaan terkait bocornya nota diplomatik dari Dubes Arab Saudi di Jakarta yang terbit pada 16 Juni 2025. Dokumen itu sebenarnya menjadi catatan tertutup yang hanya ditujukan pada tiga pihak, yaitu Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri.

    “Sebagian besar sudah bisa kami atasi di lapangan dan kami sampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat. Surat tersebut berbicara tentang apa yang kami lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji,” kata Hilman Latief di Madinah, Jumat (20/6/2025).

    Ada lima pokok bahasan terkait dinamika peyelengaraan haji yang disorot dalam nota diplomatik tersebut. Pertama, terkait koherensi data jemaah, baik yang masuk melalui e-Hajj, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, dan manifes penerbangan.

    Kedua, terkait pergerakan jemaah yang berangkat pada gelombang I dari Madinah ke Makkah. Di Madinah, jemaah haji dari satu penerbangan ditempatkan pada satu hotel. Namun, ketika akan diberangkatkan ke Makkah, konfigurasinya harus berbasis syarikah. Ketiga, terkait penempatan jemaah pada hotel di Makkah, keempat, terkait kesehatan jemaah, dan kelima, soal penyembelihan hewan dam.

    Pada perkembangannya, terkait perbedaan data, pergerakan jemaah dari Madinah, dan penempatan jemaah di Makkah telah dapat diatasi seiring dengan komunikasi antara Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

    Adapun terkait kesehatan jemaah, Hilman mengatakan hal itu sudah dibahas sejak awal, bahwa jumlah jemaah haji Indonesia lanjut usia (lansia) dan risiko tinggi cukup besar. Pemerintah Saudi menekankan bahwa jemaah lansia dan risti harus dijaga dengan baik oleh kelompok dan pendampingnya.

    “Ini juga menjadi catatan peringatan bagi mitra kita di KBIHU [Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh] dan para pembimbing untuk jangan terlalu memaksakan ibadah sunah terlalu sering, terlalu banyak, kepada jemaah dengan kondisi khusus semacam itu. Ini kan masih terjadi, jadi masih masuk catatannya dalam nota diplomasi,” kata Hilman.

    Harapan dari Kemenhaj melalui Nota Diplomatik itu, lanjutnya, adalah proses seleksi jemaah lebih ketat. Pesan ini termasuk ditujukan untuk keluarga jemaah agar jangan merelakan anggota keluarga dengan kondisi yang berat harus pergi ke Tanah Suci, sementara medan pelaksanaan haji begitu berat.

    Sementara itu terkait penyembelihan hewan dam, Hilman menjelaskan bahwa mayoritas jemaah Indonesia melaksanakan haji tamattu, sehingga harus membayar dam. Untuk penyembelihan dam, Kemenag sudah menyampaikan kepada Kementerian Haji bahwa di pemerintah memungkinkan dua skema. Pertama, melalui Adahi, perusahaan penyembelihan dan pengelolaan hewan yang diserahi mandat oleh Kerajaan untuk mengelola kurban dan hadyu. Kedua, di Indonesia masih ada yang memungkinkan untuk menyembelih dam di Tanah Air melalui Baznas.

    Hilman mengaku telah menjelaskan pesan itu kepada seluruh jemaah, tetapi tidak mudah mengingat kewajiban itu muncul belakangan sementara banyak masyarakat Indonesia melalui para pembimbing KBIHU dan lain-lain sudah terlanjur berkomitmen dengan Rumah Potong Hewan (RPH).

    “Catatannya, ke depan masalah hadyu itu sudah harus menjadi bagian dari kebijakan pembiayaan, sehingga kalau voluntary tetap kami tidak bisa melakukan kontrak. Ini ke depan yang harus diperbaiki dalam kebijakan,” kata Hilman.

  • KPK Sudah Periksa Saksi untuk Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

    KPK Sudah Periksa Saksi untuk Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

    KPK Sudah Periksa Saksi untuk Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait dengan
    kuota haji
    khusus pada tahun 2024. Bahkan, lembaga antikorupsi tersebut telah memanggil sejumlah pihak sebagai saksi.
    “Dalam tahap penyelidikan itu, KPK juga telah mengundang dan memanggil beberapa pihak terkait untuk dimintai keterangannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Namun, dia tidak membeberkan siapa saja yag sudah dipanggil untuk diperiksa terkait penyelidikan terkait kuota haji khusus pada 2024 di era Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
    Budi hanya menjelaskan bahwa pemanggilan itu untuk mendalami berbagai informasi maupun keterangan dalam penanganan perkara tersebut.
    “Mari kita tunggu prosesnya di tahapan penyelidikan ini. Pada saatnya nanti pasti akan kami update (sampaikan) bagaimana konstruksi dari perkara itu,” katanya.
    Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mengusut kasus tersebut pada tahap penyelidikan
    Sementara itu, KPK pada tanggal 10 September 2024 mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024.
    KPK menyatakan langkah tersebut penting agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi.
    Terkait kuota haji khusus dan penyelenggaraan ibadah haji 2024, diketahui telah dipersoalkan oleh DPR periode 2019-2024. Bahkan, telah dibentuk panitia khusus (Pansus) Haji.
    Persoalan bermula ketika Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi.
    Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar mengaku, mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
    Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
    Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031.
    DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
    Usai memanggil berbagai pihak terkait, Pansus Haji akhirnya membuat rekomendasi terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024.
    Pertama, dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
    Revisi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji yang ada di Arab Saudi.
    Kedua, perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji. Khususnya, dalam ibadah haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan.
    “Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dinformasikan secar terbuka kepada publik,” ujar Ketua Pansus Haji DPR, Nusron Wahid pada 30 September 2024.
    Ketiga, negara diminta memperkuat dan mengoptimalkan fungsi kontrol terkait pelaksanaan ibadah haji khusus.
    Keempat, Panitia Hak Angket Haji DPR RI mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Haji.
    Jika nantinya dibutuhkan tindak lanjut, menurut Nusron, dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.
    Terakhir, pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Jateng ajak pengusaha Malaysia tingkatkan investasi

    Gubernur Jateng ajak pengusaha Malaysia tingkatkan investasi

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong para pengusaha Malaysia untuk meningkatkan investasinya, sebab selama ini masih kalah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia.

    “Kalau satu rumpun, harusnya Malaysia nomor satu. Ini masih kalah dengan Singapura, China, Korea. Kalau tidak investasi di Jateng maka akan rugi,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kehormatan dari Yang di-Pertua Negeri Melaka Tuan Yang Terutama (TYT) Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam.

    Menurut dia, kunjungan tersebut menjadi momentum penguatan hubungan budaya dan kerja sama lintas sektor antara dua wilayah serumpun.

    Kunjungan itu juga dimanfaatkan untuk menjajaki peluang pengembangan wisata ramah Muslim dan pertukaran ekonomi antarwilayah, serta wacana kota maupun provinsi kembar (sister province).

    Luthfi berkomitmen akan membalas kunjungan tersebut dengan mengirim delegasi resmi ke Melaka pada September 2025 mendatang.

    Ia menegaskan bahwa Jateng dan Malaysia memiliki ikatan kultural yang kuat sebagai bagian dari rumpun Melayu.

    “Indonesia satu rumpun dengan Melayu. Jadi tidak salah kalau pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi, bahasa Jawanya ‘ngumpulno balung sing pisah’,” katanya.

    Ia juga menyinggung potensi kerja sama dalam bidang pariwisata halal, kesehatan, dan investasi.

    Bahkan, ia menyatakan minatnya untuk melakukan studi komparatif ke Penang, Malaysia untuk meninjau pelayanan kesehatan yang menjadi daya tarik utama warga Indonesia berobat ke sana.

    “Saya akan ke sana untuk studi komparatif. Kita perlu belajar soal pelayanan kesehatan yang paripurna,” katanya.

    Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Melaka Mohd Ali Rustam menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemprov Jateng.

    Ia mengaku kunjungannya ke Jateng kali ini bukan yang pertama, sebab selama ini sudah beberapa kali berkunjung.

    “Ini kali ketiga atau keempat saya ke Semarang. Hubungan Melaka dan Indonesia sangat erat, kita semua bersaudara dalam bumi Melayu,” kata Mohd Ali yang juga menjabat sebagai Presiden Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI).

    Ia menekankan pentingnya kerja sama di berbagai bidang, seperti pendidikan, niaga, industri, hingga kesehatan.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Usut Korupsi Kuota Haji Tahun 2024, Sudah Ada Nama Tersangka?

    KPK Usut Korupsi Kuota Haji Tahun 2024, Sudah Ada Nama Tersangka?

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji khusus tahun 2024.

    Dugaan ini menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai indikasi penyimpangan dalam distribusi kuota tambahan.

    “Ya, benar,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

    Asep menyebut, proses penanganan perkara ini masih berada di tahap penyelidikan, sehingga belum ada informasi resmi terkait penetapan tersangka.

    Sebelumnya, pada 10 September 2024, KPK juga telah menyatakan kesiapannya mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus dalam pelaksanaan Haji 2024. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berlangsung adil dan bebas dari praktik korupsi.

    KPK menyatakan langkah tersebut penting untuk dilakukan agar pemerintah, yakni Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi.

    Pembagian Kuota Jadi Sorotan DPR

    Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI turut menyoroti penyelenggaraan Haji 2024. Mereka mengungkap sejumlah kejanggalan, khususnya terkait pembagian kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

    Dari total 20.000 kuota tambahan yang diberikan, Kementerian Agama membaginya secara merata, yakni, 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    DPR menilai pembagian 50:50 ini dilakukan tanpa dasar kebijakan yang kuat dan berpotensi merugikan calon jemaah reguler.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

    Belum Ada Tersangka, Proses Masih Berjalan

    Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan siapa pun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Proses penyelidikan masih berjalan, sementara publik menantikan kejelasan dan transparansi lebih lanjut dari lembaga antirasuah itu.

    Jika terbukti ada gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengisian kuota haji, kasus ini diprediksi akan berdampak besar terhadap tata kelola haji nasional, terutama di lingkungan Kementerian Agama. ***

  • PPIH Arab Saudi Aktifkan Pos Sektor Masjid Nabawi di Lima Titik Strategis

    PPIH Arab Saudi Aktifkan Pos Sektor Masjid Nabawi di Lima Titik Strategis

    Bisnis.com, JEDDAH — Seiring kedatangan jemaah haji di Madinah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus meningkatkan layanan, khususnya di kawasan Masjid Nabawi. Layanan tersebut yaitu pengaktifan Pos Sektor Khusus Nabawi di lima titik strategis sekeliling masjid.

    Jemaah yang kini bergerak ke Madinah adalah mereka yang masuk pemberangkatan gelombang II dari Tanah Air. Sebagaimana fase pemberangkatan, kelompok jemaah ini akan dipulangkan pada gelombang kedua dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah mulai 26 Juni 2025. 

    Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Makkah, Dodo Murtado mengatakan, Pos Sektor Khusus ini memiliki fungsi penting. Di situlah para petugas disiagakan untuk memberikan layanan langsung kepada jemaah yang membutuhkan bantuan.

    “Mulai dari informasi arah dan pintu masuk masjid, evakuasi darurat, pertolongan pertama jika ada yang kelelahan atau jatuh sakit, hingga mengarahkan jemaah yang terpisah dari rombongan,” kata Dodo, Jumat (20/6/2025). 

    Dodo menambahkan, pos ini juga menjadi tempat laporan jika ada jemaah yang kehilangan barang atau memerlukan bantuan. Misalkan bantuan mobil dorong bagi jemaah lansia dan disabilitas.

    Adapun lima titik Pos Sektor Khusus Nabawi pertama, ada di pintu utama Masjid Nabawi nomor 332 sampai 336. Kedua, pintu nomor 326 sampai 328. 

    Ketiga, di samping Masjid Ghomamah, dari sudut pintu Air Zamzam hingga pintu nomor 315. Keempat, di samping pintu nomor 301 sampai 305, dan kelima, area Raudhah, mulai dari jalur antrian hingga di dalam Raudhah, pintu nomor 360 sampai 365.

    Sementara itu, demi kenyamanan jemaah haji beribadah di masjid Nabawi, beberapa tips perli diperhatikan. 

    Pertama, menggunakan alat pelindung diri seperti alas kaki, payung, topi, dan kacamata hitam untuk melindungi diri dari panas dan menjaga kenyamanan kaki saat berjalan di pelataran. 

    Kedua, selalu membawa kartu atau catatan nomor hotel, ini akan sangat membantu bila tersesat atau membutuhkan arah pulang;

    Ketiga, mengatur waktu ibadah dan hindari kelelahan berlebih. Jika memungkinkan, manfaatkan waktu-waktu shalat subuh, maghrib, dan isya ketika suhu sudah mulai turun. 

    Keempat, mematuhi alur masuk Raudhah dan tidak memaksakan diri bila belum mendapat jadwal atau izin. Petugas akan membantu mengarahkan dan memastikan proses ziarah berlangsung tertib dan nyaman. 

    Kelima, mematuhi tata tertib di sekitar Masjid Nabawi, termasuk untuk tidak merokok di sekitar area masjid.

    “Bila merasa tidak enak badan, pusing, atau mengalami gangguan kesehatan, segera lapor ke Pos Sektor Khusus atau hubungi petugas terdekat,” kata Dodo. 

  • Sempat Kecewa Warungnya Dibongkar, Irwansyah Kini Dukung Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar Megapolitan 21 Juni 2025

    4 Dedi Mulyadi Temui Warga yang Kesal Warung Dibongkar: Sekarang Nyuruh Bongkar Semua Megapolitan

    Dedi Mulyadi Temui Warga yang Kesal Warung Dibongkar: Sekarang Nyuruh Bongkar Semua
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    langsung menemui
    Irwansyah
    (51), warga Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten
    Bekasi
    , pada Jumat (20/6/2025) sore.
    Irwansyah merupakan pria yang sempat berujar enggan memilih Dedi Mulyadi kembali pada pemilihan kepala daerah (pilkada) karena kesal warungnya dibongkar pada Rabu (18/6/2025).
    Dedi menemui Irwansyah dengan didampingi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di salah satu klaster yang berada di samping lokasi bekas warung milik Irwansyah yang digusur.
    Dalam pertemuan ini, Dedi Mulyadi dan Irwansyah tampak berbincang sembari berjalan di dalam klaster.
    Di tengah perbincangan itu, Dedi Mulyadi dan Irwansyah berulang kali melepaskan tawa.
    Dedi Mulyadi juga sesekali merangkul pundak Irwansyah saat keduanya berjalan.
    Usai pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi mengaku bahwa dirinya tidak ada persoalan dengan Irwansyah.
    Sebaliknya, dalam pertemuan itu justru Irwansyah memintanya untuk membongkar seluruh bangunan liar yang masih berdiri di bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah.
    “Aman, sudah ketemu sama saya. Dia sekarang malah nyuruh saya bongkar semua,” kata Dedi Mulyadi di lokasi, Jumat.
    Selain itu, Dedi Mulyadi juga berjanji akan merenovasi makam kakek Irwansyah, Nausan yang merupakan Bupati Swantatra Bekasi periode 1958-1960.
    Makam Nausan
    berjarak sekitar 20 meter dari lokasi bekas warung Irwansyah yang dibongkar Dedi Mulyadi.
    “Saya akan merenovasi makam dari leluhurnya, saya akan merenovasi, tadi sudah sepakat, dan dia mau jualan lagi,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Irwansyah kecewa terhadap Dedi Mulyadi ketika warungnya dibongkar Satpol PP Kabupaten Bekasi pada Rabu kemarin.
    Atas pembongkaran tersebut, Irwansyah berharap Dedi Mulyadi memimpin Jawa Barat cukup satu periode.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” ungkap Irwansyah.
    Irwansyah mengeklaim, pemilik bangunan liar yang dibongkar di Kampung Gabus mayoritas pemilih Dedi Mulyadi.
    Ia tak menyangka setelah Dedi Mulyadi menjabat gubernur justru tempat usahanya dibongkar oleh sosok pilihannya sendiri.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ikhlasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” kata Irwansyah.
    Di sisi lain, Irwansyah juga menyayangkan Dedi Mulyadi yang tak langsung menyampaikan pemberitahuan akan dilakukan pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus beberapa waktu.
    Surat pemberitahuan pembongkaran justru diterima berdekatan dengan hari pelaksanaan pembongkaran, atau tak lama setelah Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” ungkap Irwansyah.
    Setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum tahu akan kembali berdagang di lokasi mana.
    “Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin,” imbuh dia.
    Selain itu, Irwansyah juga mengaku sebagai cucu Nausan. Ia mengaku warung kopi miliknya dibangun di atas tanah warisan keluarganya.
    Namun, warung tersebut termasuk dalam deretan bangunan liar yang dibongkar oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi.
    “Ini tanah warisan engkong saya, Kong Haji Nausan Bupati (ketiga) Bekasi. Itu ada makamnya di situ. Makanya saya berani bangun warung di sini, buat usaha,” ucap Irwansyah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK? Nasional

    7 Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK? Nasional

    Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    KPK
    menyelidiki kuota haji era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    , masalah yang sudah disorot parlemen sejak tahun lalu.
    Aparat penegak hukum sudah diharapkan oleh pihak parlemen periode lalu. DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk menelisik kasus ini.
    Pansus Haji DPR tahun lalu menyoroti sejumlah poin penyelenggaraan ibadah
    haji 2024
    era Menag Yaqut.
    Pansus memanggil Yaqut untuk hadir memberikan keterangan di DPR, namun Yaqut tak pernah hadir.
    Berikut adalah sejumlah sorotan dari DPR terhadap penyelenggaraan haji 2024.
    Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi.
    Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar, berbicara pada 24 September 2024, mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
    Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031.
    Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
    DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
    1 Agustus 2024, kelompok bernama Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) melapor ke KPK perihal penyelenggaraan ibadah haji 2024.
    “Hari ini saya bersama teman-teman mendatangi KPK untuk melaporkan Gus Yaqut,” kata Koordinator FPAK, Rahman Hakim, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK saat itu.
    Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK menilai barang bukti dalam laporan yang disampaikan masih kurang.
    Kabar terbaru, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Sejumlah pihak terkait mulai dipanggil penyelidik.
    Asep tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
    KPK menyelidiki kasus ini lantaran KPK menerima laporan mengenai dugaan perkara haji tersebut.
    Meski begitu, sorotan Pansus Haji DPR periode lalu dinilai bisa dijadikan rujukan oleh KPK.
    “Sekalipun saya bukan anggota Pansus, ya, tapi secara umum tentu bisa karena itu bagian dari peristiwa publik yang kemudian menjadi dokumen publik dan sudah dipublikasikan juga. Tentu adalah hak KPK untuk mempergunakannya,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6/2025) tadi.
    Tahun depan, penyelenggaraan ibadah haji akan diurus oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji). Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menyampaikan arahan tegas Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan baik.
    Gus Irfan menyampaikan bahwa BP Haji telah merekrut delapan mantan penyidik dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ibadah haji. Mereka kini mengisi posisi strategis di eselon 2 BP Haji.
    “Itu semua dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Saya kira itu,” tambahnya. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi pesan Presiden dan diharapkan dapat membentengi pelaksanaan haji dari praktik-praktik koruptif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.