Xcloud.id

Topik: haji

  • Kemenag Gandeng BPS Survei Kepuasan Jemaah Haji RI Tahun Ini

    Kemenag Gandeng BPS Survei Kepuasan Jemaah Haji RI Tahun Ini

    Jakarta –

    Kementerian Agama (Kemenag) kembali menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI). Kemenag menyebut survei dilakukan BPS agar hasilnya objektif.

    “Setiap tahun kita gandeng BPS untuk melakukan survei kepuasan jemaah. Tujuannya, mengetahui tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia secara objektif dalam Indeks Jemaah Haji Indonesia atau IKJHI,” kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Arfi Hatim di Makkah, Selasa (24/6/2025)

    Arfi mengatakan survei itu akan mengumpulkan tanggapan jemaah terhadap pelayanan haji sejak dalam hingga di Arab Saudi. Dia menyebut hal-hal yang disurvei mencakup pelayanan petugas, bimbingan ibadah, transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

    “Hasil survei atau indeks kepuasan jemaah haji Indonesia kita targetkan akan didesiminasikan sekitar dua bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji,” sebut Arfi.

    Ketua Tim SKJHI, Watekhi, menjelaskan survei dilakukan dengan metode probability sampling. Pemilihan sampel dilakukan satu tahap berstrata secara random atau one stage stratified random sampling dengan unit sampel atau ultimate sampling unit merupakan regu dalam kelompok terbang, sebanyak 10 jemaah.

    “Dari masing-masing strata yang sudah terurut berdasarkan wilayah embarkasi dilakukan pemilihan sebanyak N sampel regu dari N populasi regu secara systematic sampling. Dari regu terpilih selanjutnya dilakukan pendataan terhadap semua jemaah haji yang pengisiannya secara mandiri (self enumeration). Jumlah sampel sebanyak 14.400 jemaah haji,” ucapnya.

    “Pelaksanaan survei dilakukan hampir dua bulan, dari 12 Mei-8 Juli 2025,” ujarnya.

    (haf/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jemaah Haji yang Tertunda Kepulangannya Segera Terbang ke Tanah Air, Ini Jadwalnya

    Jemaah Haji yang Tertunda Kepulangannya Segera Terbang ke Tanah Air, Ini Jadwalnya

    Bisnis.com, JEDDAH — Setelah mengalami penundaan penerbangan akibat alasan keamanan jalur udara, dua kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia asal Embarkasi Surabaya yakni SUB-43 dan SUB-44, kini mendapatkan jadwal kepulangan baru ke Tanah Air.

    Kloter SUB-44 yang berjumlah 380 jemaah dijadwalkan terbang Selasa (24/6/2025) pukul 21.00 Waktu Arab Saudi (WAS) dengan maskapai Saudia Airlines nomor penerbangan SV-5440. 

    Kepala Daerah Kerja Bandara, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Abdul Basir mengatakan saat berita ini diturunkan, jemaah SUB-44 tengah bersiap-siap meninggalkan hotel menuju Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah.

    “Kami sudah menerima konfirmasi resmi dari maskapai. Jemaah SUB 44 akan diberangkatkan malam ini dan saat ini sudah dalam proses naik bus ke bandara. SUB 43 menyusul besok dini hari,” ujar Basir di Jeddah, Selasa (24/6/2025).

    Sementara itu, kloter SUB-43 yang juga terdiri dari 380 jemaah akan diberangkatkan pada Rabu (25/6/2025), pukul 00.01 WAS dengan penerbangan Saudia SV-5302.

    Sebelumnya, kedua kloter sempat tertunda kepulangannya karena pertimbangan keamanan jalur udara akibat eskalasi konflik Iran–Israel yang berdampak pada operasional maskapai. Selama masa tunggu, jemaah ditempatkan di sejumlah hotel di Jeddah. 

    Jemaah SUB-43 diinapkan di Hotel Wow dan White Diamond, sementara SUB-44 ditempatkan di Casablanca Royal, Ambassador, Casadiora, dan Casadiora Raudhah.

    “Seluruh kebutuhan jemaah kami pastikan terpenuhi. Petugas mendampingi penuh selama masa penundaan hingga proses pemberangkatan kembali,” kata Abdul Basir.

    Dia meminta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan terus mendoakan kelancaran proses pemulangan jemaah.

    “Ini semua semata-mata demi keselamatan dan kenyamanan jemaah. Kami pastikan semua dalam kondisi aman dan tertangani dengan baik,” ujarnya. 

  • Tertundanya Kepulangan 2 Kloter Jemaah Haji Banyuwangi Terkait Penutupan Bandara di Oman Surabaya 24 Juni 2025

    Tertundanya Kepulangan 2 Kloter Jemaah Haji Banyuwangi Terkait Penutupan Bandara di Oman Surabaya 24 Juni 2025

    Tertundanya Kepulangan 2 Kloter Jemaah Haji Banyuwangi Terkait Penutupan Bandara di Oman
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Sebanyak dua kelompok terbang (kloter) jemaah haji asal Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) ditunda kepulangannya ke Tanah Air karena bandara di negara Oman sempat ditutup.
    Ratusan jemaah haji yang mengalami
    penundaan penerbangan
    itu tergabung di kloter 43 dan 44.
    Mereka seharusnya berangkat dari Bandara Jeddah, Senin (24/6/2025) dini hari.
    “Hanya memang kemarin itu bandara di Oman itu ditutup sementara begitu,” kata Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, Sugiyo, ketika berada di Asrama Haji Surabaya, Selasa (24/6/2025).
    Selain itu, kata Sugiyo, pihaknya hanya mendapatkan informasi alasan penundaan keberangkatan karena masalah keamanan.
    Namun, dia belum mendapatkan informasi secara detail.
    “Informasi yang kami terima demi keamanan begitu ya, jadi memang seperti itu, keamanan. (Terkait) detail (masalah) keamanannya kami belum mendapatkan konfirmasi, seperti apa,” katanya. 
    Sugiyo mengatakan, ratusan jemaah haji tersebut sekarang sudah diberi kamar untuk menginap di salah satu hotel Jeddah.
    Situasinya kini dalam kondisi aman.
    “Dikumpulkan juga untuk berdoa dan pemantapan, bahwa situasinya aman-aman saja, tidak perlu khawatir. Pemerintah selalu melaksanakan tindakan yang menjaga keamanan para jemaah,” ucapnya.
    Sugiyo menyebut, PPIH belum mengetahui kapan jemaah kloter 43 dan 44 akan diberangkatkan kembali.
    Namun, kelompok setelahnya sudah bisa terbang sesuai jadwal.
    “Kalau jalurnya (penerbangannya) saya kurang belum paham. Tapi informasi yang saya terima untuk kloter 45 dan seterusnya tetap transit di
    bandara Oman
    sebagaimana sebelumnya,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, ratusan jemaah haji dari dua kloter 43 dan 44 asal Banyuwangi batal pulang ke Tanah Air karena adanya pembatalan jadwal penerbangan.
    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banyuwangi, Chaironi Hidayat membenarkan dan mengatakan bahwa ada 760 jemaah haji yang tertahan di Mekkah.
    “Mereka harusnya terbang dari bandara di Jeddah pada Selasa dini hari,” kata Chaironi, Selasa (24/6/2025).
    Merujuk dari surat resmi yang dikeluarkan
    Hajj Operation Command Centre
    , penerbangan untuk dua kloter tersebut telah dibatalkan karena pertimbangan alasan keselamatan operasional yang tidak dapat ditunda.
    Penundaan itu belum ditentukan sampai kapan.
    Namun, dari informasi yang beredar dan belum diketahui sumber resminya, akan ada penjadwalan ulang.
    “Penerbangan dijadwalkan ulang ada tanggal 26 (Juni),” kata Chaironi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penerbangan Dua Kloter Jemaah Haji Ditunda Akibat Konflik Israel-Iran, Ini Detailnya

    Penerbangan Dua Kloter Jemaah Haji Ditunda Akibat Konflik Israel-Iran, Ini Detailnya

    Bisnis.com, MAKKAH — Saudia Airlines membatalkan penerbangan dua kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia, yakni kloter 43 dan 44 Embarkasi Surabaya (SUB-43 dan SUB-44), imbas eskalasi konflik Israel-Iran. 

    Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan seluruh jemaah dari dua kloter tersebut telah ditempatkan di hotel di Jeddah, Arab Saudi, untuk menunggu informasi keberangkatan selanjutnya. 

    Sebanyak 379 jemaah SUB-43 dan 380 jemaah SUB-44 sedianya akan terbang dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah Arab Saudi, Selasa (24/6/2025) pukul 03:50 Waktu Arab Saudi (WAS) dan 05:10 WAS, masing-masing dengan nomor penerbangan SV-5302 dan SV-5440. 

    “Jemaahnya sekarang sudah ditempatkan di hotel-hotel di Jeddah untuk mendapatkan kabar selanjutnya. Sampai saat ini informasi sementara kami dapatkan dari berbagai pihak bahwa untuk penerbangan selanjutnya insya Allah masih bisa berlanjut karena maskapai yang kita gunakan banyak yang menggunakan jalur melalui Oman, dan itu masih aman,” kata Hilman ditemui di Makkah, Selasa (24/5/2025). 

    Hilman melanjutkan pihaknya masih menunggu kabar dari pihak maskapai mengenai pemberangkatan kembali jemaah SUB-43 dan SUB-44. Akan tetapi, dia memastikan bahwa jadwal penerbangan lainnya akan tetap berlanjut karena maskapai memilih jalur yang lebih aman dari eskalasi konflik. 

    “Mereka [maskapai penerbangan] belum memberikan jadwal terbaru karena tetap sesuai dengan rotasi pesawatnya, ya, tetapi mudah-mudahan secepatnya,” katanya. 

    Dia melanjutkan, perkembangan politik di Timur Tengah yang berdampak pada jadwal pemulangan jemaah haji berada di luar kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan antisipasi. 

    Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Kedutaan Besar RI Arab Saudi, syarikah penyedia layanan haji, hingga Kementerian Haji dan Umrah Saudi. 

    “Bagaimanapun situasi yang ada ini harus disikapi tidak hanya oleh Misi Haji Indonesia tetapi perusahaan-perusahaan layanan yang ada di Makkah untuk mulai tanggal 26 [Juni 2025] di Madinah kami siap-siap memberangkatkan jemaah pulang ke Tanah Air,” jelasnya. 

    Sementara itu, fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang I yang diberangkatkan melalui Bandara Jeddah, akan segera berakhir. Pemulangan jemaah haji gelombang II dari Bandara Madinah akan dimulai pada 26 Juni 2025. 

    Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, hingga Selasa (24/6/2025) pukul 15:30 WAS, sudah sebanyak 231 kloter yang terdiri atas 89.991 jemaah haji tiba di Tanah Air. Sementara itu, 44.574 jemaah pemulangan gelombang II telah berada di Madinah untuk tinggal selama 8 hingga 9 hari, sebelum bertolak ke Tanah Air. 

  • Komisi VIII DPR: Evaluasi Arab Saudi jadi dasar perbaiki layanan haji

    Komisi VIII DPR: Evaluasi Arab Saudi jadi dasar perbaiki layanan haji

    Surat evaluasi ini juga menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama soal adaptasi terhadap kebijakan baru Arab Saudi.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa evaluasi yang disampaikan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2025 menjadi landasan penting untuk perbaikan pelayanan bagi jemaah.

    “Evaluasi ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia dan memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih baik pada masa depan,” kata Abidin di Jakarta, Selasa.

    Wakil rakyat ini menilai masukan dari otoritas Saudi, yang menjadi mitra strategis Indonesia, memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai tantangan dalam pelaksanaan haji. Hal itu antara lain menyangkut koordinasi layanan syarikah, kepatuhan terhadap regulasi visa, serta aspek logistik dan kesehatan.

    “Surat evaluasi ini juga menjadi pengingat penting bagi kita semua, terutama soal adaptasi terhadap kebijakan baru Arab Saudi, seperti pembatasan visa nonhaji dan transformasi sistem layanan berbasis syarikah,” katanya.

    Untuk itu, Komisi VIII DPR RI berkomitmen menjadikan hasil evaluasi Saudi ini sebagai dasar memperbaiki regulasi nasional, salah satunya dengan mendorong revisi atas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

    “Regulasi yang ada harus diselaraskan dengan dinamika kebijakan Saudi dan kebutuhan jemaah Indonesia,” kata legislator yang membidangi urusan sosial hingga urusan keagamaan tersebut.

    Ia juga mendorong agar Kementerian Agama bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tercantum dalam surat evaluasi tersebut secara konkret dan transparan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI Hilman Latief mengatakan bahwa Pemerintah menerima surat dari pemerintah Arab Saudi yang isinya memuat sejumlah catatan teknis yang lazim muncul setiap musim haji dan menjadi bagian dari evaluasi rutin.

    Catatan tersebut meliputi masalah ketidaksesuaian data manifes penerbangan akibat pergantian jemaah, pergerakan sebagian jemaah dari Madinah ke Makkah yang tidak melalui skema perusahaan layanan (syarikah), serta dinamika penempatan hotel yang melibatkan jemaah dari syarikah berbeda dalam satu kloter.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Imipas Agus Andrianto Resmikan 30 Unit Autogate di Bandara Kualanamu – Page 3

    Menteri Imipas Agus Andrianto Resmikan 30 Unit Autogate di Bandara Kualanamu – Page 3

    Rata-rata angka perlintasan keberangkatan dan kedatangan di Bandara Kualanamu mencapai sekitar 6.700 perlintasan per hari atau 194.000 perlintasan per bulan. Sementara itu, jumlah penerbangan di Bandara Kualanamu dalam periode Januari-Mei 2025 mencapai 6.750 penerbangan.

    Dengan demikian, rata-rata penerbangan setiap bulan mencapai 1.350 atau sekitar 45 penerbangan per hari. Saat ini, Bandara Kualanamu melayani penerbangan internasional ke Malaysia, Singapura, Thailand serta Arab Saudi pada musim haji.

    “Autogate akan sangat membantu proses pemeriksaan imigrasi sehingga lebih efektif dan efisien, hanya butuh 10-15 detik per per orang. Meskipun prosesnya sangat cepat, pemeriksaan dengan autogate ini tetap aman karena sudah menggunakan teknologi termutakhir yang terintegrasi dengan sistem cekal bahkan Interpol. Dan tak hanya WNI, autogate juga dapat digunakan oleh orang asing yang memiliki paspor elektronik dan eVisa Indonesia,” jelas Menteri Agus.

     

  • Puan Sebut Kemungkinan DPR Bentuk Pansus untuk Evaluasi Haji 2025 – Page 3

    Puan Sebut Kemungkinan DPR Bentuk Pansus untuk Evaluasi Haji 2025 – Page 3

    “Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain,” tuturnya.

    Puan mengatakan, Komisi VIII DPR RI akan segera menggelar rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 bersama pemerintah dan pimpinan DPR RI yang turut terlibat dalam Tim Pengawas (Timwas) I Haji DPR di Arab Saudi. 

    “Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII,” ucap Puan. 

    Apabila terbukti banyak ditemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025, Puan membuka peluang DPR membentuk pansus guna menginvestigasi hal tersebut. 

    “Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” pungkasnya. 

  • DPR Dorong KPK Panggil Eks Menag Yaqut untuk Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

    DPR Dorong KPK Panggil Eks Menag Yaqut untuk Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas untuk mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah Haji 2024.

    Menurutnya itu sudah sejalan dengan hasil panitia khusus (Pansus) Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024.

    “Ya jelas kan kalau ada hasil Pansus ya dipanggil lah,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum PKB ini menyinggung Yaqut yang kerap kali mangkir dari undangan pansus di DPR. Menurutnya, bila memang Yaqut nanti dipanggil oleh KPK tidak bisa seperti itu lagi.

    “Kemarin di pansus tidak hadir, tidak mungkin kalau nanti KPK, akan ada tahapan ya siapa yang dipanggil dulu, kemudian keterangan-keterangan. Tinggal penyelidikan nanti disampaikan akan naik tahap ke sidik, KPK sudah punya tahapannya, ada hasil pansus kemarin,” ujarnya.

    Lebih jauh, Cucun menegaskan KPK silakan saja menggunakan temuan pansus DPR untuk dijadikan salah satu ‘bekal’ mengusut dugaan korupsi.

    “Ya itu kan hasil pansus yang lama silakan jalan saja kalau hasil pansus yang lama. Itu kan hasil DPR sama pemerintah tinggal ditindaklanjuti sama aparat penegak hukum,” ucapnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Penanganan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (19/6/2025).  

    “Ya, benar. Kayaknya masih penyelidikan,” ujar Asep kepada wartawan melalui pesan singkat.  

    Asep juga membenarkan bahwa penyelidikan yang tengah dilakukan KPK itu juga berkaitan dengan dugaan praktik korupsi terkait dengan penentuan kuota haji.

  • Kembali Sidang, Puan Ungkap DPR Sorot Isu Ojol Sampai Dampak Konflik Perang

    Kembali Sidang, Puan Ungkap DPR Sorot Isu Ojol Sampai Dampak Konflik Perang

    Jakarta: Mulai dari permasalahan ojek online (ojol), angka pengangguran, hingga dampak konflik perang terhadap perekonomian nasional, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian dewan di masa sidang IV tahun 2024-2025.

    Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Ia pun mengatakan isu yang menyangkut masyarakat akan selalu menjadi perhatian DPR.

    “Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” kata Puan.

    “Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi,” tambahnya.

    Dalam masa sidang ini, Puan menjelaskan DPR juga akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.

    Tujuh di antaranya merupakan RUU carry over dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Puan memastikan pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan.

    “Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang,” tuturnya.

    Tak hanya itu, DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. 

    Puan pun menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi yang perlu diperhatikan.

    “Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.

    Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global.

    “KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.

    Puan mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutup Puan.

    Jakarta: Mulai dari permasalahan ojek online (ojol), angka pengangguran, hingga dampak konflik perang terhadap perekonomian nasional, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian dewan di masa sidang IV tahun 2024-2025.
     
    Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Ia pun mengatakan isu yang menyangkut masyarakat akan selalu menjadi perhatian DPR.
     
    “Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” kata Puan.

    “Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi,” tambahnya.
     
    Dalam masa sidang ini, Puan menjelaskan DPR juga akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.
     
    Tujuh di antaranya merupakan RUU carry over dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Puan memastikan pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan.
     
    “Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang,” tuturnya.
     
    Tak hanya itu, DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. 
     
    Puan pun menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi yang perlu diperhatikan.
     
    “Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.
     
    Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global.
     
    “KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
     
    Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.
     
    Puan mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.
     
    “Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” tutup Puan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • BSI International Expo 2025: Exhibition, Seminar & Entertainment, dan Business Matching – Page 3

    BSI International Expo 2025: Exhibition, Seminar & Entertainment, dan Business Matching – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyelenggarakan event tahunan BSI International Expo 2025, yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 26–29 Juni 2025. Melalui event ini, BSI menegaskan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global.

    Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan BSI memiliki peran strategis dalam mendukung ekosistem halal dan menjadikan Indonesia sebagai role model ekonomi syariah dunia. Dengan populasi muslim yang besar dan industri halal yang berkembang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekosistem halal dunia.

    “Di tahun kedua BSI International Expo, Insyaallah menjadi momentum penting dalam memanfaatkan peluang global, mendorong kemajuan sektor halal, dan mengangkat Indonesia sebagai salah satu negara halal terdepan,” kata Anton Sukarna dalam Press Conference BSI International Expo 2025 di Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    Berdasarkan data Global Islamic Economic Indicator (GIEI) Tahun 2023-2024, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi. Posisi ini mencerminkan perkembangan signifikan pada sektor-sektor halal, seperti farmasi, pariwisata, hiburan, hingga keuangan syariah.

    Tiga Pilar Utama BSI International Expo 2025

    Mengusung semangat penguatan ekosistem halal, BSI International Expo 2025 dirancang dengan tiga pilar utama: Exhibition, Seminar & Entertainment, serta Business Matching, menjadikannya ajang penuh kolaborasi, edukasi, dan hiburan bernilai syariah.

    “Keseluruhan rangkaian pilar ini mempertegas komitmen BSI dalam mendorong sektor unggulan dan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi halal global,” kata Anton.

    Lebih dari 330 Tenant Meriahkan Expo

    Expo tahun ini menghadirkan lebih dari 330 tenant dari 25 kategori industri, meliputi makanan & minuman, fashion halal, kecantikan, haji dan umrah, properti, otomotif, hingga emas. 

    “Di BSI International Expo sekarang ini, kami memperluas fokusnya dari pemberdayaan UMKM ke dua sektor strategis lainnya, yaitu ekosistem haji dan bisnis emas. Ini bentuk konkret perluasan peran BSI,” jelas Anton.

    Pameran ini terbuka untuk masyarakat umum dan menjadi ruang eksplorasi produk maupun layanan halal, dengan banyak booth interaktif, edukatif, serta program diskon dari BSI dan pelaku UMKM terkurasi.

    Seminar Edukasi Bernilai Spiritual dan Ekonomi

    Rangkaian seminar, talkshow, dan kajian Islami turut meramaikan Expo. Seminar membahas tema-tema strategis seperti ekonomi halal, investasi, hingga gaya hidup syariah. Di antaranya, Seminar Ekonomi Halal akan diisi oleh Direktur Keuangan BSI Ade Cahyo Nugroho dan Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo. Tak ketinggalan, Kajian Spesial bersama Ustaz Hilman Faiz dan Koh Dennis Lim, yang menambah nuansa spiritual dalam suasana edukatif.