Xcloud.id

Topik: haji

  • 7 KPK Bawa-bawa Nama Jokowi soal Dugaan Korupsi Kuota Haji di Era Menag Yaqut Nasional

    7 KPK Bawa-bawa Nama Jokowi soal Dugaan Korupsi Kuota Haji di Era Menag Yaqut Nasional

    KPK Bawa-bawa Nama Jokowi soal Dugaan Korupsi Kuota Haji di Era Menag Yaqut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Fitroh Rohcahyanto menyinggung nama Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi) terkait kasus dugaan korupsi
    kuota haji
    di era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    .
    Pasalnya, Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu usai Jokowi terbang ke Arab Saudi.
    Kuota haji
    itulah yang sedang diusut oleh KPK, yakni pada saat pelaksanaan haji 2024 yang dipimpin Yaqut.
    “Ya sepertinya di 2024 lah itu. (Periode sebelumnya) enggak. Yang lagi ditelaah KPK itu yang di 2024. Itu kan yang ada penambahan kuota itu kan? 20 ribu kalau enggak salah,” ujar Fitroh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    “Ya ini justru itu masih dikaji, ya dugaannya begini ya. Itu kan ada penambahan kuota. Ketika Pak Jokowi ke Saudi, di mana Indonesia dapat penambahan kuota 20 ribu,” sambungnya.
    Fitroh menjelaskan, dugaan korupsi terjadi pada pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus.
    Dia mengatakan, kuota haji yang seharusnya dipakai untuk jemaah reguler, malah dialokasikan ke jemaah khusus.
    “Nah itu saja dari situ ada dugaan antara pembagian antara haji reguler dengan khusus. Ini sepertinya kurang pas atau tidak sesuai dengan undang-undang yang seharusnya mengatur itu. Ya mestinya untuk reguler tapi digunakan khusus. Itu saja sih,” imbuh Fitroh.
    Sebelumnya diberitakan, KPK sedang mengusut dugaan korupsi penentuan kuota haji pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan adanya peluang KPK meminta keterangan eks Menag Yaqut.
    “(Pemanggilan) Eks Menag itu relatif. Semuanya tergantung hasil pemeriksaan itu seperti apa,” kata Setyo ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Asep tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • JATMAN Satu-satunya Organisasi Tarekat Resmi NU, Ini Pesan Prof Ali Masykur

    JATMAN Satu-satunya Organisasi Tarekat Resmi NU, Ini Pesan Prof Ali Masykur

    JATMAN Satu-satunya Organisasi Tarekat Resmi NU, Ini Pesan Prof Ali Masykur
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com –
    Prof. Dr. KH Ali Masykur Musa, selaku Mudir Ali
    Jatman
    masa khidmah 2025-2030, mengajak warga NU yang menjadi pengamal tarekat untuk solid dan istiqomah bernaung di bawah organisasi Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah (
    JATMAN
    ).
    Dia menegaskan, JATMAN merupakan satu-satunya organisasi tarekat yang bahkan menjadi badan otonom NU.
    Hal itu disampaikannya di hadapan awak media dalam konferensi pers yang dilakukan usai pelantikan Idarah Aliyyah Jatman masa khidmah 2025-2030, yang dilaksanakan di kompleks Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, Senin (7/07/2025) lalu.
    “Kalau dalam bahasa Jawa, pokoke ojo tolah toleh melok NU. Mohon untuk terus istiqomah di jalan sodiqin, jalannya orang-orang yang lurus dengan berpegang teguh terhadap jam’iyah
    Nahdlatul Ulama
    ,” terangnya.
    Disinggung mengenai adanya organisasi tarekat selain Jatman, ia menjawab bahwa demokrasi memberikan ruang kepada siapapun untuk berkumpul dan berserikat.
    “Negara ini adalah negara demokratis. Tentu ini menjadi ruang bagi siapa saja untuk mendirikan organisasi, termasuk organisasi tarekat,” katanya.
    Namun yang perlu diingat, sambungnya, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi juga memiliki aturan organisasi.
    “Tadi juga disampaikan bahwa JATMAN adalah satu-satunya organisasi tarekat yang menjadi Badan Otonom NU,” tuturnya.
    Disampaikannya, secara organisatoris pelantikan ini adalah resepsi atau ikhbar atas absahnya kepengurusan Jatman masa khidmah 2025-2030 hasil Kongres ke-13 di Asrama Haji Solo.
    Keluarga besar PBNU solid memberikan dukungan terhadap JATMAN yang telah sah kepengurusannya sesuai dengan SK PBNU Nomor: 3504/PB.01/A.II.01.33/99/01/2025.
    “Termasuk tadi Wakil Menteri Pertahanan dalam keynote speakernya juga menegaskan bahwa JATMAN adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan mengedepankan spiritualitas dalam membangun bangsa,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Kamus Sejarah Indonesia Tanpa Jejak Hasyim Asyari

    Kala Kamus Sejarah Indonesia Tanpa Jejak Hasyim Asyari

    JAKARTA – Kemunculan Kamus Sejarah Indonesia buatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bawa kehebohan. Kamus itu dianggap tak membuat nama tokoh besar Kiai Haji Hasyim Asyari. Ketiadaan nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) membuat Kemendikbud dikecam banyak pihak.

    Kecaman paling keras muncul dari politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia berang bukan main dengan Kemendikbud. Ia menganggap Kamus Sejarah Indonesia aneh. Nama tokoh besar NU tak ada, sedang tokoh komunis bejibun.

    Hasyim Asy’ari adalah tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Jejaknya mencerdaskan anak bangsa tak bisa dianggap remeh. Ia jadi sosok yang membawa pendidikan Islam modern ke Nusantara. Ia menegaskan bawa kombinasi agama dan pendidikan barat jadi alat melawan kebodohan dan penjajahan.

    Ia pun mendirikan NU. Ormas itu jadi gerbong utamanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan lembaga pendidikan seperti pesantren di Jawa di era pemerintahan Hindia Belanda. Ia ikut pula menjadi pendidik.

    Ia juga memberikan restu NU melawan penjajah. Ingatan akan perjuangannya begitu melekat. Apalagi, NU terus menjelma jadi organisasi Islam besar di Indonesia. Jejak itu juga hadir pula dengan munculnya tokoh-tokoh NU dalam peta politik nasional.

    Masalah muncul. Kemendikbud di bawah kuasa Nadiem Makarim bak melupakan jejak perjuangan Hasyim Asyari. Narasi itu dibuktikan dengan ketiadaan nama Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia keluaran tahun 2021.

    Ketiadaan nama Hasyim memancing protes. Semuanya karena nama tokoh lain dari tokoh Belanda hingga Komunisme muncul. Mereka yang protes meminta Nadiem minta maaf. Ada juga yang meminta untuk menarik Kamus Sejarah Indonesia jilid I dan II dari peredaran.

    Penarikan itu dilakukan supaya Kemendikbud bisa berbenah dan merevisinya. Langkah itu dianggap opsi paling tepat karena gelombang protes lebih besar bisa muncul belakangan.

    Pendiri NU, Hasyim Asyari. (Wikimedia Commons)

    “Setelah membaca dan mendengar pandangan dari banyak kalangan kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah.”

    “Anehnya di sampul Kamus Sejarah Jilid I ini ada gambar KH Hasyim Asyari, tapi dalam kontennya tidak dimasukkan sejarah dan kiprah perjuangan beliau. Lebih aneh lagi ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini, termasuk nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi, yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia,” ungkap elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda sebagaimana dikutip laman detik.com, 20 April 2021.

    Protes Fadli Zon

    Kecaman terhadap Nadiem Makarim terus berdatangan. Kemendikbud dianggap sengaja menghilangkan jejak perjuangan Hasyim Asyari. Kecaman paling keras muncul dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon.

    Fadli menganggap Kemendikbud seraya ingin membelokkan sejarah. Ia sendiri tak habis pikir tokoh besar sekaliber Hasyim Asyari tak masuk Kamus Sejarah Indonesia. Ia juga heran bukan main kala tokoh komunisme dan radikal masuk daftar.

    Ia pun punya keinginan sama supaya buku karya Kemendikbud segera direvisi. Ia juga meminta supaya Kemendikbud melakukan investigasi kenapa nama Hasyim Asyari bisa hilang.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dikonfirmasi wartawan usai kunjungan kerja memimpin Komisi I DPR RI ke Kantor LPP RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/8/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).

    “Harus segera dibuat investigasi kenapa tokoh penting KH Hasyim Asyari pencetus Resolusi Jihad bisa hilang, sementara yang komunis bisa ada. Ini masalah serius. Ada yang hendak membelokkan sejarah,” ungkap Fadli Zon dalam akun Twitter/X @Fadlizon, 20 April 2021.

    Protes dari Fadli dan lainnya mendapatkan hasil. Nadiem mencoba meminta maaf kepada NU dan seluruh rakyat Indonesia. Ia menganggap penyusunan Kamus Sejarah Indonesia bukan pada eranya menjabat Kemendikud karena dilakukan pada 2017.

    Nadiem lalu meminta jajarannya untuk merevisi dan menyempurnakan Kamus Sejarah Indonesia. Ia juga memastikan nama dari Hasyim Asyari hadir. Ia menegaskan respons yang dilakukannya sebagai bentuk dari menjawab kritik yang diarahkan kepada Kemendikbud.

  • Kepala BPKH Beri Keterangan ke KPK Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    Kepala BPKH Beri Keterangan ke KPK Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata memanggil Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah pada hari ini. Dia dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2025.

    Dari pantauan di lapangan, Fadlul selesai dimintai keterangan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekitar pukul 19.25 WIB sejak pagi tadi. Ia mengaku sudah memberikan penjelasan di hadapan penyelidik.

    “Jadi kami sudah memberikan informasi dengan jelas, secara gamblang,” kata Fadlul kepada wartawan, Selasa, 8 Juli.

    Fadlul tak mau bicara banyak soal permintaan keterangan tersebut di tahap penyelidikan tersebut. Dia menyerahkan kepada KPK untuk memberikan penjelasan.

    “Ini bagian dari komitmen kami, BPKH untuk tetap bisa menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Fadlul dimintai keterangan di tahap penyelidikan. “Benar, yang bersangkutan dimintai keterangan terkait penyelidikan perkara kuota haji (dan penyelenggaraannya, red),” tegasnya saat dikonfirmasi.

    Diberitakan sebelumnya, KPK terus menyelidiki dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2025. Pengumpulan informasi dilakukan, salah satunya dengan memanggil Khalid Basalamah yang merupakan pendakwah sekaligus pemilik Uhud Tour.

    “Ya benar (ada penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag, red),” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 19 Juni.

    Asep tak mau bicara lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup. Hanya saja, sejumlah pihak terkait mulai dipanggil penyelidik.

    Adapun dugaan korupsi ini pernah beberapa kali dilaporkan. Nama eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga terseret di dalamnya.

  • KPK Minta Keterangan Kepala BPKH Soal Penyelidikan Kasus Kuota Haji

    KPK Minta Keterangan Kepala BPKH Soal Penyelidikan Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota dan penyelenggaraan Ibadah haji. 

    Fadlul terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 19:25 WIB, Selasa (8/7/2025). Dia memberikan sedikit keterangan mengenai permintaan informasi oleh KPK hari ini. 

    “Hari ini, kami memberikan keterangan, informasi sebagai warga negara, tentu saja perwakilan dari badan pemerintah terkait dengan beberapa hal yang dimintakan oleh KPK. Jadi, kami sudah memberikan informasi dengan jelas, secara gamblang, mudah-mudahan ini bagian dari komitmen kami BPKH untuk bisa tetap ikut menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya kepada wartawan. 

    Meski demikian, Fadlul tidak menjawab lebih rinci mengenai permintaan keterangan oleh KPK yang dia penuhi hari ini. Kejelasan ihwal permintaan keterangan tersebut, dia serahkan kepada KPK. 

    Fadlul juga tidak membenarkan maupun membantah bahwa permintaan keterangan yang dijalani olehnya terkait dengan penyelidikan kasus kuota dan penyelenggaraan haji.  “KPK yang punya wewenang untuk memberikan informasi,” ucapnya singkat. 

    Kepala BPKH sejak 2022 itu lalu mengindikasikan bahwa kasus tersebut belum naik ke tahap penyidikan lantaran belum ada pihak-pihak yang dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka. 

    “Belum ada [saksi atau tersangka]. Baru meminta keterangan, informasi,” ujarnya. 

    Meski demikian, lembaga antirasuah membenarkan bahwa Fadlul dimintai keterangan sebagai terperiksa dalam penyelidikan kasus kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. 

    “Benar, dimintai keterangan terkait perkara kuota haji,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/7/2025). 

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi pada penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan untuk periode 2024 serta sebelumnya.

    “Ya [penyelidikan untuk periode] sebelum-sebelumnya,” kata Setyo beberapa waktu lalu. 

  • Menag Buka Peluang Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut

    Menag Buka Peluang Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut

    Menag Buka Peluang Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    membuka peluang kemungkinan dibukanya
    jalur laut
    sebagai alternatif transportasi dalam pelaksanaan ibadah umrah dan haji.
    Dalam peluncuran SGIE Report 2024/2025 dan peringatan satu dekade Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Bappenas, Nasaruddin menyebut, inisiatif ini sedang didiskusikan oleh Pemerintah RI dengan otoritas Arab Saudi.
    “Digagas ke depan, kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia,” kata Nasaruddin, di Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
    Nasaruddin mengatakan, jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana
    transportasi laut
    telah tersedia, maka peluang ini dapat terlaksana.
    “Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,” ucap dia.
    Transportasi jalur laut, kata Menag, memungkinkan jemaah dari negara-negara di kawasan Asia untuk berangkat ke Tanah Suci melalui pelabuhan seperti Jeddah tanpa bergantung sepenuhnya pada penerbangan.
    “Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses,” ujar dia.
    Nasaruddin menilai, inisiatif ini tidak hanya membuka jalur baru bagi masyarakat, tetapi juga akan memberikan nilai tambah bagi Arab Saudi.
    Terlebih lagi, pendekatan baru yang diambil Saudi kini lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dan investasi strategis.
    “Arab Saudi ini sekarang pendekatannya sangat bisnis, dengan konsultan dari Amerika. Ini betul-betul memanfaatkan potensi geografis Saudi Arabia,” ucap dia.
    Menag berharap, dengan sistem baru ini, akses terhadap
    ibadah haji
    dan umrah bisa semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
    “Peluangnya terbuka luas,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakbar atasi kemacetan akibat banjir di lampu merah Puri Kembangan

    Jakbar atasi kemacetan akibat banjir di lampu merah Puri Kembangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat mengerahkan petugas untuk mengatasi kemacetan akibat banjir yang menggenangi area lampu merah Jalan Raya Puri Kembangan RW 01 Kembangan Selatan, pada Senin.

    Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto menyebutkan, pihaknya melalui Suku Dinas Perhubungan melakukan pengaturan lalu lintas untuk memecah kemacetan yang mengular akibat kendaraan mogok.

    “Jadi tadi itu diatur, arus lalu lintas diarahkan ke jalur-jalur alternatif, karena di lampu merah Kembangan di bawah ‘ring road’ itu banyak kendaraan macet sehingga tidak mengular kemacetannya,” ungkap Uus saat dihubungi di Jakarta.

    Camat Kembangan Joko Suparno juga mengerahkan petugas untuk membersihkan saluran air dan tali saluran air yang tersumbat sampah.

    Joko juga mengimbau pengguna jalan untuk memilih alternatif jalan lainnya karena dikhawatirkan kendaraan tak sanggup melewati genangan air.

    Dia mengimbau warga yang melintasi lampu merah dari Cetiga menuju Ciledug maupun mengarah ke Cengkareng agar mencari jalur alternatif karena banyak kendaraan yang mogok.

    Hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu (6/7) menyebabkan genangan pada sejumlah titik di wilayah Kembangan, meliputi Jalan Sarimun, Bendungan Polor Kembangan Selatan, dengan ketinggian 30-50 centimeter (cm)

    Kemudian Jalan Nurul Muslimin RW 01, Kembangan Kembangan Utara dengan ketinggian 20- 30 cm dan Jalan Kembangan Raya, lampu merah “ring road”, Kembangan Selatan dengan ketinggian 10-20 cm.

    Lurah Kembangan Selatan, Pradana Putra menambahkan, genangan yang melanda wilayahnya terjadi di permukiman RW 01 Kembangan Selatan.

    Ada 5 RT di lingkungan RW 01 yang terdampak. Meski begitu tidak ada pengungsian. Lima RT tersebut, yakni RT 1 di Centiga (Ring Road Kembangan), RT 2 (Gang Samping Puri Mansion), RT 3 Gg Kober, RT 5 (SD 01 Kembsel) dan RT 9 (Gg Haji Amsar).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut biaya haji tahun depan akan berkurang seiring dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, besaran pengurangannya belum dapat dipastikan. 

    Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, pihaknya tengah memperhitungkan kembali efisiensi ongkos haji agar dapat lebih ditekan dengan memangkas sejumlah aspek. 

    “Insyaallah kita diminta untuk lebih efisiensikan biaya haji, biaya BPIH [biaya penyelenggaraan ibadah haji] mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita kita akan bisa mengurangi walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi kita berusaha untuk mengurangi,” kata Irfan kepada wartawan di DPR RI, Senin (7/7/2025). 

    Irfan menegaskan hingga saat ini, BP Haji belum dapat memberikan perhitungan pasti terkait biaya haji 2026. Namun, sejumlah upaya tengah dipertimbangkan untuk membuat BPIH lebih rendah dari tahun sebelumnya. 

    “Kita belum bisa memastikan karena kita cuma menghitung salah satu upayanya adalah kita akan mengurangi masa tinggal kita tentu, juga itu akan tergantung dengan penerbangan kita ingin tahu berapa lama kita bisa mendapatkan itu,” terangnya. 

    Untuk diketahui, BPIH 2025 yang disahkan oleh Kemenag dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI pada 7 Januari 2025 adalah sebesar Rp89,41 juta, turun Rp4 juta dibandingkan tahun lalu sebesar Rp93,41 juta. 

    Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp55,43 juta atau 62% dari BPIH 2025. Sisanya diambil dari rata-rata nilai manfaat dana haji sebesar Rp33,97 juta per jemaah atau 38% dari BPIH 2025.  

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji pada tahun depan bisa ditekan di antaranya dari sisi komponen pesawat hingga katering.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dahnil menyebut rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 atau tahun ini sebesar Rp89,4 juta per jemaah. 

    Angka itu turun Rp4 juta dibandingkan dari BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan biaya itu bisa turun lagi dari beberapa komponen. 

    “Tahun ini kan sudah ditekan menjadi berkurang dari Rp4 juta. Tahun depan juga bisa ditekan misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen katering dan sebagainya,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025)

  • BSI Gaet BIBD untuk Perkuat Transaksi Perbankan Syariah Global

    BSI Gaet BIBD untuk Perkuat Transaksi Perbankan Syariah Global

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk menjalin kerja sama strategis dengan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) melalui penandatanganan perjanjian Islamic Risk Participation di Jakarta. Langkah ini menjadi strategi penting kedua lembaga keuangan syariah dalam memperluas cakupan transaksi global berbasis prinsip syariah.

    Kesepakatan tersebut memungkinkan BSI dan BIBD melakukan transaksi risk participation berbasis syariah, khususnya portofolio transaksi dengan underlying letter of credit (L/C), yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor trade finance antarbank syariah di kawasan ASEAN.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi antarbank syariah di bidang trade finance dan menjadi pintu gerbang untuk mendorong kerja sama di kawasan ASEAN,” ujar Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).

    BSI mencatat performa bisnis trade finance yang menunjukkan tren positif, dengan volume transaksi mencapai 1,3 miliar dolar AS sepanjang 2024, atau tumbuh 30,2 juta dolar AS year on year (yoy). Mayoritas transaksi berasal dari sektor ekspor, impor, serta pembiayaan pemasok. Dengan kemitraan ini, BSI optimistis dapat mencapai potensi bisnis hingga 25 juta dolar AS pada 2025.

    Bob menambahkan kerja sama ini sekaligus menunjukkan keseriusan BSI dalam memperkuat posisinya di kancah internasional sekaligus memperkokoh peran ekonomi syariah sebagai new engine pertumbuhan ekonomi nasional.

    Saat ini, BSI telah masuk dalam jajaran 10 besar bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar, serta memiliki kantor cabang luar negeri di Dubai yang beroperasi sejak 2023. Bank ini juga tengah mempersiapkan pembukaan kantor cabang di Arab Saudi pada 2026, dengan fokus pada layanan haji dan umrah serta potensi pasar dari jamaah Indonesia.

    Penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari agenda BSI International Expo 2025 bertema Engaging Indonesia in the Global Halal Industry yang digelar Kamis (26/6) hingga Minggu (29/6) lalu. Ajang tahunan ini menghadirkan wadah kolaborasi bagi pelaku bisnis, investor, dan konsumen lewat pameran, seminar, hiburan, dan sesi business matching untuk mendorong ekosistem halal nasional menembus pasar global.

    Tonton juga “Rencana Buyback Sektor Perbankan Jadi Sentimen Penguatan” di sini:

    (akd/akd)

  • Permudah Nasabah Punya Mobil, BSI Hadirkan OTO via BYOND

    Permudah Nasabah Punya Mobil, BSI Hadirkan OTO via BYOND

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat ekosistem digital di dalam superapps BYOND by BSI. Pada gelaran BSI International Expo 2025, bank syariah terbesar di Indonesia tersebut memperkenalkan fitur BSI OTO.

    Layanan ini merupakan inovasi baru untuk membeli mobil dan mengajukan pembiayaan secara mudah melalui BYOND by BSI. SEVP Consumer Product Solution BSI Wawan Setiawan mengatakan sebagai Sahabat Finansial, Sosial dan Spiritual, BSI berupaya untuk terus berinovasi menghadirkan solusi layanan keuangan syariah yang modern, digital, dan inklusif.

    “Fitur BSI OTO yang inovatif dan adaptif hadir di BYOND by BSI. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah, salah satunya di ekosistem bisnis otomotif,” kata Wawan, dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    Salah satunya, memudahkan nasabah yang ingin memiliki kendaraan dengan memanfaatkan pembiayaan syariah secara digital. Wawan menjelaskan, inovasi ini akan semakin memudahkan nasabah yang ingin memiliki kendaraan karena sekarang di BYOND by BSI bisa langsung memilih kendaraan yang diinginkan, pengajuan (pembiayaan) secara online, kapan pun dan di mana pun.

    Selain kemudahan dalam pengajuan pembiayaan otomotif secara digital, nasabah juga dapat menikmati margin pembiayaan yang kompetitif dengan tenor hingga 7 tahun. Melalui BYOND by BSI, nasabah juga bisa memantau status pengajuan secara real-time dan cek portofolio pembiayaan OTO kapan saja.

    Pada tahap awal akan ada 45 merk kendaraan yang siap dipilih oleh nasabah. Tidak hanya pembiayaan mobil baru, nasabah juga dapat memanfaatkan fitur BSI OTO di BYOND by BSI untuk mobil bekas (second) dan motor baru.

    Fitur BSI OTO di BYOND by BSI juga menyediakan pembiayaan untuk kendaraan ramah lingkungan yakni mobil listrik dan mobil hybrid. Wawan mengatakan ini adalah langkah besar bagi BSI untuk semakin memperkuat inklusi pembiayaan syariah di sektor otomotif secara digital melalui BYOND.

    “Ke depan, membeli kendaraan lewat BYOND akan mendapatkan penawaran khusus dengan harga spesial untuk nasabah,” tutur Wawan.

    Hingga Mei 2025, perseroan membukukan penyaluran pembiayaan BSI OTO mencapai Rp 60,34 miliar, tumbuh 96,17% secara tahunan (year-on-year). Selama gelaran BSI International Expo 2025, BSI sudah berhasil menjual 73 kendaraan yang mana 30%-nya terjual melalui BYOND by BSI.

    “Setiap bulannya pembiayaan mobil di BSI OTO Rp 300 miliar atau sekitar 1.600 unit per bulan. Selama ini pembiayaan BSI OTO hanya bisa melalui cabang atau landing page bersama BSI dan Mandiri Utama Finance,” ucap Wawan.

    “Sekarang sudah bisa lewat BYOND by BSI yang akan memperluas untuk memberi pembiayaan pada nasabah,” sambungnya.

    Perseroan mengoptimalkan gelaran BSI International Expo 2025 yang berlangsung hingga Minggu (29/6) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, untuk memperkuat kinerja pembiayaan otomotif. Pada event tersebut, BSI OTO menghadirkan booth otomotif baik kendaraan roda empat maupun roda dua sebagai salah satu destinasi utama bagi pengunjung.

    “Di island BSI OTO ada beberapa produk kendaraan premium. Kami juga siapkan unit test drive-nya, sehingga Sahabat BSI (nasabah) datang ke island BSI OTO mendapat journey, pengalaman dan penawaran menarik,” ungkap Wawan.

    “Proses pembiayaan kendaraan melalui BSI #OTOmatisJadiMudah,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, influencer otomotif Den Dimas menyebut kehadiran fitur pembiayaan BSI OTO melalui BYOND by BSI akan mempermudah dan membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan kendaraan. Menurut Den, sekarang membeli kendaraan lebih mudah karena tidak perlu lagi ke dealer dan mencari pembiayaan.

    “Jadi kalau sebelumnya harus ke showroom, sekarang bisa kapan pun mencari kendaraan. Kalau hari libur showroom tutup lewat BYOND tidak ada liburnya dan apalagi prosesnya sangat mudah,” kata Den.

    Berbagai promo menarik yang ditawarkan antara lain, nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan mobil di BSI OTO melalui BYOND by BSI dan memiliki SPK akan mendapatkan voucher Auto Glaze senilai Rp 3,8 juta. Sementara untuk motor mendapatkan voucher MAP/Alfamart senilai Rp100 ribu. Selain itu, nasabah BSI Prioritas akan mendapat Tabungan Haji BSI saat membeli mobil.

    Untuk memudahkan konsumen, BSI bekerja sama dengan Mandiri Utama Finance Syariah dalam urusan pembiayaan. Adapun brand mobil yang turut meramaikan ajang ini antara lain BYD Sealion, BMW i5, CHERY Tiggo 8 CSH, Daihatsu Terios, Denza D9, Honda HRV HEV, Mercedes Benz, Suzuki Fronx, Toyota Zenix Modelista, dan Hyundai New Palisade.

    Sedangkan untuk sepeda motor, merek yang tampil di acara ini adalah ALVA EV, BMW Motorrad, Harley Davidson, Honda, Kawasaki ZX 25R, Yamaha, Vespa dan Suzuki Vstroom.

    (hnu/ega)