Xcloud.id

Topik: haji

  • Kuasa hukum harap polisi ungkap otak penyebar hoaks Jusuf Hamka

    Kuasa hukum harap polisi ungkap otak penyebar hoaks Jusuf Hamka

    Jakarta (ANTARA) – Tim kuasa hukum Mohammad Jusuf Hamka atau yang akrab disapa Babah Alun, yakni Mohamad Anwar & Associates berharap penyidik Polda Metro Jaya bekerja secara profesional dan transparan dalam mengungkap otak penyebar konten hoaks kliennya itu.

    “Di sinilah tugas polisi menggali potensi keterlibatan atau orang yang menyuruh melakukan. Kami minta untuk bisa dilakukan penyidikan secara serius dan juga bisa mengungkap modus terkait kejahatan ini,” kata Anggota tim kuasa hukum Jusuf Hamka, Mohamad Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan tersangka tidak bertindak sendirian dan menduga ada keterlibatan pihak lain sebagai pihak yang menyuruh tersangka untuk membuat dan menyebarkan konten hoaks Babah Alun beserta putrinya Fitria Yusuf yang seolah-olah berbaju tahanan kejaksaan dan dinarasikan terjerat kasus suap.

    “Pelaku ini kalau kita perhatikan, dia enggak ada kaitannya. Kenal juga enggak dengan Pak Haji (Jusuf Hamka), punya hubungan bisnis juga enggak, hubungan hukum juga enggak,” ujar Anwar.

    Anggota tim kuasa hukum Babah Alun lainnya, Sogi Baskara juga berharap penyidik Polda Metro Jaya secara profesional mengungkap kejahatan yang dilakukan para pelaku tersebut.

    “Babah Alun sangat dirugikan akibat konten hoaks yang dibuat dengan memanipulasi informasi elektronik atau deepfake ini, sebab dalam konten yang dibuat dan disebarkan, pelaku mengedit foto Babah Alun dan Fitria Yusuf seolah memakai baju tahanan kejaksaan karena dituduh melakukan suap, gratifikasi untuk konsesi tol Cawang-Pluit,” tutur Sogi.

    Dia mengungkapkan sejumlah inisial muncul dari tersangka pembuat dan penyebar konten hoaks. Inisial tersebut diduga merupakan pelaku utama dari konten hoaks Babah Alun dan sang putri Fitria Yusuf. Berdasarkan informasi, otak pelaku konten itu diduga berinisial APY, TO dan BHTO.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap seorang TikToker yang membuat konten manipulasi informasi elektronik atau deepfake dengan menampilkan rekayasa visual seolah-olah Babah Alun bersama putrinya Fitria Yusuf sedang menggunakan pakaian tahanan dan dikaitkan dengan tuduhan korupsi, suap, dan gratifikasi.

    Faktanya, seluruh narasi tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi. Tim kuasa hukum menilai narasi tersebut merupakan bentuk manipulasi teknologi yang merugikan secara langsung kehormatan serta nama baik klien Babah Alun dan keluarga.

    Terduga pelaku ditangkap oleh penyidik Unit 2 Subdit 2 Direktorat Siber Polda Metro Jaya pada Kamis (27/11), setelah dilaporkan pada 18 Oktober 2025 dalam laporan polisi Nomor: STTLP/B/7474/X/2025/SPKT/Polda Metro Jaya.

    Dalam laporan tersebut, terlapor dikenakan Pasal 45A ayat (4) jo Pasal 27A UU ITE; Pasal 48 jo Pasal 32 UU ITE; Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU ITE; serta Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jatah Kuota Maktour dan Lobi ke Yaqut Jadi Materi Penyidikan KPK

    Jatah Kuota Maktour dan Lobi ke Yaqut Jadi Materi Penyidikan KPK

    GELORA.CO -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi sedang mendalami materi inti terkait kasus dugaan suap dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

    Dua isu utama yang menjadi fokus pendalaman KPK adalah besaran kuota haji khusus yang didapat oleh Maktour Travel milik Fuad Hasan Masyhur (FHM), serta dugaan adanya lobi-lobi yang dilakukan Fuad Hasan kepada mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa informasi mengenai besaran kuota haji khusus yang diterima travel agent tersebut sudah masuk ke ranah materi penyidikan.

    “Terkait beberapa (kouta haji khusus) yang (didapat) travel agent (Maktour) ya ini pastinya ya agak sedikit sudah masuk materi ya,” kata Setyo seperti dikutip RMOL, Kamis, 4 Desember 2025.

    Selain itu, penyidik juga berupaya membongkar peran Fuad Hasan dalam penentuan pembagian kuota haji tambahan, khususnya keputusan pembagian 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

    “Disinilah kita mau memastikan apakah ini memang permintaan datangnya dari bawah atau memang ada keinginan dari atas atau mungkin istilahnya itu dari pihak penyelenggara negara atau pemerintah yang mengkondisikan detailnya,” terang Setyo. 

    Setyo memastikan bahwa setiap informasi dan bukti terkait dugaan rasuah, termasuk dugaan aliran dana terkait jual beli kuota haji khusus, akan terus didalami.

    Fokus penyidikan adalah memastikan dari mana sumber permintaan atau inisiasi pembagian kuota yang tidak wajar tersebut berasal: apakah murni dari pihak travel agent di bawah, ataukah ada pengkondisian dari penyelenggara negara di tingkat atas (pemerintah).

    Semua dugaan, termasuk lobi kepada mantan Menag, akan dikonfirmasi melalui proses pendalaman dan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK.

    “Pastinya nanti dalam proses pendalaman atau pemeriksaan itulah yang akan dilakukan oleh para penyidik,” pungkas Setyo. 

  • Kemenhaj Tunda Seleksi PPIH di Sumut, Sumbar, dan Aceh

    Kemenhaj Tunda Seleksi PPIH di Sumut, Sumbar, dan Aceh

    Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah memutuskan untuk menunda sementara pelaksaan Computer Assisted Test (CAT) pada proses penyelenggaraan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    Seperti diketahui tiga provinsi tersebut tengah dilanca bencana banjir dan longsor yang membuat banyak aktivitas masyarakat terganggu, termasuk proses penyelenggaraan seleksi PPIH

    Setelah melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan, Menteri Haji dan Umrah RI, Irfan Yusuf, menyampaikan tes seleksi di tiga provinsi tersebut ditunda hingga situasi memungkinkan dan para calon peserta dapat mengikuti seleksi dengan aman dan layak.

    “Keselamatan dan ketenangan warga adalah prioritas utama. Kami menunda pelaksanaan CAT di Sumut, Sumbar, dan Aceh agar masyarakat fokus pada keselamatan dan pemulihan pascabencana. Doa terbaik kami panjatkan untuk saudara-saudara kita di tiga provinsi tersebut,” katanya dikutip dari laman Kementerian Haji dan Umrah, Rabu, 3 Desember 2025.
     

    Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah memastikan bahwa pelaksanaan CAT untuk PPIH Kloter secara nasional tetap berlangsung pada tanggal 4 Desember 2025, yang digelar serentak di seluruh Indonesia, bertempat di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota se-Indonesia. 

    Penundaan hanya diberlakukan khusus untuk tiga provinsi yang terdampak bencana.

    Jadwal terbaru untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh akan diumumkan setelah koordinasi teknis lanjutan serta memperhatikan perkembangan kondisi di lapangan.

    Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah memutuskan untuk menunda sementara pelaksaan Computer Assisted Test (CAT) pada proses penyelenggaraan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
     
    Seperti diketahui tiga provinsi tersebut tengah dilanca bencana banjir dan longsor yang membuat banyak aktivitas masyarakat terganggu, termasuk proses penyelenggaraan seleksi PPIH
     
    Setelah melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan, Menteri Haji dan Umrah RI, Irfan Yusuf, menyampaikan tes seleksi di tiga provinsi tersebut ditunda hingga situasi memungkinkan dan para calon peserta dapat mengikuti seleksi dengan aman dan layak.

    “Keselamatan dan ketenangan warga adalah prioritas utama. Kami menunda pelaksanaan CAT di Sumut, Sumbar, dan Aceh agar masyarakat fokus pada keselamatan dan pemulihan pascabencana. Doa terbaik kami panjatkan untuk saudara-saudara kita di tiga provinsi tersebut,” katanya dikutip dari laman Kementerian Haji dan Umrah, Rabu, 3 Desember 2025.
     

    Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah memastikan bahwa pelaksanaan CAT untuk PPIH Kloter secara nasional tetap berlangsung pada tanggal 4 Desember 2025, yang digelar serentak di seluruh Indonesia, bertempat di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota se-Indonesia. 
     
    Penundaan hanya diberlakukan khusus untuk tiga provinsi yang terdampak bencana.
     
    Jadwal terbaru untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh akan diumumkan setelah koordinasi teknis lanjutan serta memperhatikan perkembangan kondisi di lapangan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Kuota Haji Sumenep 2026 Bertambah: CJH Diminta Segera Lunasi BPIH

    Kuota Haji Sumenep 2026 Bertambah: CJH Diminta Segera Lunasi BPIH

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah telah menetapkan kuota Calon Jemaah Haji (CJH) 2026. Untuk Kabupaten Sumenep, kuota CJH tahun ini naik dibanding tahun lalu.

    “Alhamdulillah, kuota calon jemaah haji 2026 sudah ditetapkan. Untuk Sumenep ada peningkatan, tetapi tidak banyak,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep, Ahmad Halimy, Rabu (03/12/2025).

    Kuota calon haji 2026 untuk Kabupaten Sumenep ditetapkan sebanyak 1.012 orang. Jumlah tersebut naik dibanding 2025 sebanyak 994 orang.

    “Setelah ada penetapan kuota, maka diharapkan para CJH segera melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sesuai informasi, batas akhir pelunasan hingga 23 Desember 2025,” terangnya.

    Ia mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan oleh para calon jemaah haji, yakni pembuatan paspor dan visa. Setelah paspor selesai, CJH diminta untuk melakukan proses perekaman data biometrik meliputi foto, sidik jari, dan data paspor. “Data yang terekam akan dikirimkan langsung ke sistem Pemerintah Arab Saudi untuk penerbitan visa haji,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Halimy, para calon jemaah haji juga harus belajar dan memahami manasik, serta wajib sehat secara fisik dan mental. “Para calon jemaah haji nantinya harus mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik dan mental mereka memenuhi syarat istitha’ah. Ini merupakan syarat haji wajib,” paparnya.

    Ia menambahkan, untuk kuota calon haji cadangan tahun 2026, hingga saat ini belum ada informasi yang diterima Kantor Kementerian Agama Sumenep.

    “Biasanya untuk kuota cadangan ini akan disampaikan setelah tahap pelunasan BPIH selesai. Jadi para calon jemaah haji yang masuk kuota tahun ini, silakan segera melakukan pelunasan di bank-bank penerima setoran awal dulu,” ungkapnya. (tem/kun)

  • Tak Punya Sertifikat? Siap-siap Travel Haji dan Umrah Dicabut Izinnya

    Tak Punya Sertifikat? Siap-siap Travel Haji dan Umrah Dicabut Izinnya

    “Juga menekankan pada peraturan atau fikih kontemporer yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang memudahkan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah,” terangnya.

    Ashafif menegaskan sertifikasi kini menjadi syarat wajib untuk pendampingan haji reguler maupun khusus.

    “Betul, jadi ini menjadi salah satu persyaratan mutlak yang digunakan pembimbing apabila ingin melakukan pendampingan kepada jemaah,” Ashafif menuturkan.

    “Baik haji khusus maupun reguler. Jadi persyaratan bagi setiap petugas, baik di kloter, maupun pembimbing ibadah di travel haji khusus wajib memiliki sertifikat baru mendapat izin dan kuota berangkat memberikan pendampingan,” tambahnya.

    Jika ada pembimbing nakal yang menjalankan tugas tanpa sertifikat resmi, akan diberikan tindakan tegas.

    “Tentu kalau dia atas nama dari travel, travelnya akan mendapatkan teguran sesuai mekanisme yang ada. Sampai yang paling berat pencabutan izin travelnya, baik dari KBU apalagi kalau juga terhadap pembimbing haji reguler tentu saja akan mendapatkan sanksi sesuai regulasi yang ada,” tegasnya.

    Di tempat yang sama, Pelaksana Pembimbing Manasik Haji dan Umrah, Prof Abd Rasyid Masri, menyebut proses pelatihan digelar secara profesional dengan seleksi ketat.

    “Mereka mendapatkan materi dari 24 narasumber, ada empat dari Jakarta. Ke depan ada juga ditambah narasumber ada tujuh dari Jakarta,” kata Rasyid.

    Ia memastikan narasumber dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman.

    “Narasumbernya sangat selektif, baik dalam penguasaan manasik haji, fikihnya, maupun dair ilmu psikologi, komunikasi,” tukasnya.

  • Potret Bus-bus Sumatera Bertahan dari Terjangan Banjir

    Potret Bus-bus Sumatera Bertahan dari Terjangan Banjir

    Jakarta –

    Banjir besar melanda Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana ini turut mengganggu perjalanan transportasi umum darat. Bus-bus lintas Sumatera harus berjuang menahan terjangan banjir.

    Seperti dilihat di Instagram @indo_busmate.id, ditampilkan beberapa unggahan video bus-bus Sumatera yang melewati genangan banjir. Pada video terbaru, sleeper bus Armada Indah tampak terjebak banjir di Aceh. Bus tersebut terlalu memaksakan jalan saat kondisi banjir besar dan akhirnya malah nyangkut ke aspal yang ambles.

    Video lain memperlihatkan PO Sempati Star yang berjalan pelan melewati arus banjir. Beruntungnya, bus tronton dengan tiga as roda itu bisa melewati genangan air tersebut dengan selamat.

    Mengutip detikFinance, sejumlah ruas jalan di Pulau Sumatera mengalami kelumpuhan seiring terjadinya banjir besar. Maka disarankan kepada masyarakat untuk menunda perjalanan sementara waktu.

    Dari laporan BPTD Aceh dan BPTD Sumatera Utara, berikut ini titik-titik jalur yang bermasalah:

    1. Kondisi lintas Medan – Banda Aceh putus total.
    2. Jalur perbatasan Aceh-Sumut di Alur Gantung terjadi longsor, Rabu 26 November 2025, kendaraan tak bisa masuk dari arah Medan ke Kuala Simpang.
    3. Jalur dari Kuala Simpang ke Langsa putus total karena banjir di Seunebok Punti, ketinggian banjir sampai 1 meter, tak bisa dilalui kendaraan.
    4. Jalan di Kuala Simpang hampir semua terendam air karena Sungai Tamiang meluap.
    5. Jalan di Langsa juga terendam banjir, baik Jalan AH Yani maupun Jalur Alternatif pinggiran kota, Jalan Majid Ibrahim.
    6. Jalur Langsa ke Lhokseumawe lumpuh karena beberapa titik terendam banjir, mulai dari Aluebu, Idi Rayeuk, hingga ke Peudawa. Banjir mulai dari 70 cm hingga 1 meter.

    Dari laporan BPTD Sumatera Barat, berikut ini jalur yang bermasalah:

    1. Lintas Provinsi Sumbar-Bengkulu, tepatnya jalur Padang-Air Haji terjadi banjir di beberapa titik, jalan dibuka situasional.
    2. Lintas Provinsi Sumbar-Sumut, tepatnya jalur Bukittinggi-Pasaman, jalan tak bisa dilalui karena ada beberapa titik longsor di Palupuh dan titik banjir di Bawan dan Simpang Gudang.
    3. Lintas dalam kota Jalur Lembah Anai yang menghubungkan Padang-Padang Panjang-Bukittinggi tidak dapat dilalui akibat banjir bandang dan longsor.
    4. Lintas dalam kota Jalur Malalak yang menghubungkan Padang-Agam-Bukittinggi juga tidak dapat dilalui.

    (lua/rgr)

  • Imigrasi Surabaya Buka Layanan Pembuatan Paspor di Ramadan Expo Royal Plaza

    Imigrasi Surabaya Buka Layanan Pembuatan Paspor di Ramadan Expo Royal Plaza

    Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi membuka layanan pembuatan dan penggantian paspor di ajang Memorandum Umrah Ramadan Expo yang berlangsung di Royal Plaza Surabaya. Layanan ini hadir mulai Rabu (3/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025).

    Supervisor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Gigih Tri Hatmadja, menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama memorandum yang disepakati dengan penyelenggara.

    “Kerja sama memorandum untuk membuka stand pengurusan paspor agar kita lebih dekat ke masyarakat,” ujarnya.

    Layanan Paspor Hadir Lebih Dekat untuk Jemaah Haji dan Umrah

    Gigih menjelaskan, partisipasi Imigrasi dalam pameran ini bertujuan mempermudah masyarakat—terutama calon jemaah haji dan umrah—untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor imigrasi.

    Calon pemohon cukup membawa berkas asli dan fotokopi ukuran A4 masing-masing satu lembar, meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), akta lahir/ijazah/surat nikah, serta satu materai. Semua proses mulai dari pengecekan berkas, pengambilan foto, hingga wawancara dilakukan langsung di lokasi pameran.

    Jadwal dan Mekanisme Pelayanan

    Stand Imigrasi dibuka selama jam kerja hingga pukul 14.30 WIB, menyesuaikan kebutuhan proses input data dan tahapan teknis lainnya.

    “Untuk stand Imigrasi sendiri, kita laksanakan kenapa sampai jam setengah tiga sore, karena untuk input data dan proses foto dan wawancara,” jelas Gigih.

    Bagi masyarakat yang datanya lengkap dan sesuai, proses dapat dilakukan langsung di lokasi tanpa harus kembali ke kantor imigrasi.

    “Kalau pun masyarakat yang membutuhkan paspor dengan data lengkap KTP, KK, akte, tidak ada perbedaan data, bisa kami layani langsung. Tapi kalau memang ada perbedaan data, itu bisa datang di berikutnya untuk dibenerin datanya agar lebih jauh,” tambahnya.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto saat di Memorandum Expo dci Royal Plaza Surabaya

    Jika masih ada kekurangan persyaratan, pemohon diberikan waktu untuk melengkapi. Pengambilan paspor yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir pameran tetap bisa dilakukan di Kantor Imigrasi Juanda.
    “Kalau tidak bisa di hari Jumat, nanti paspor bisa diambil di Juanda untuk pengambilan paspornya,” tutup Gigih.

    Hadir hingga 7 Desember

    Selain layanan paspor, pengunjung juga dapat bertemu langsung dengan berbagai penyedia jasa travel umrah dan menikmati promo spesial selama pameran berlangsung. Gelaran Memorandum Umrah Ramadan Expo berlangsung hingga 7 Desember 2025 di Royal Plaza Surabaya. (ted)

  • Zulhas: I-UEA CEPA jadi jalan pintas suplai makanan haji ke Arab Saudi

    Zulhas: I-UEA CEPA jadi jalan pintas suplai makanan haji ke Arab Saudi

    Kalau dengan Arab Saudi, perjanjian belum selesai. Kan kita sudah ada CEPA dengan Uni Emirat Arab.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah sedang mengkaji strategi pemanfaatan perjanjian kemitraan komprehensif Indonesia Uni Emirat Arab (Indonesia-UEA CEPA) untuk mempermudah suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah ke Arab Saudi.

    Menurutnya, langkah ini dinilai dapat menekan hambatan perdagangan sekaligus menurunkan biaya logistik lantaran skema CEPA memungkinkan pengiriman produk Indonesia ke wilayah UEA tanpa dikenakan pajak.

    Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan strategi ini dapat menjadi jembatan awal sambil Indonesia memperkuat negosiasi langsung dengan Arab Saudi terkait akses pasar produk pangan siap saji.

    “Kalau dengan Arab Saudi, perjanjian belum selesai. Kan kita sudah ada CEPA dengan Uni Emirat Arab. UEA itu sudah bebas kiriman, kita tidak ada pajak dari UEA, nanti baru ke sana (Arab Saudi),” ujar Zulhas.

    Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi, salah satunya adalah terkait regulasi dan standar dari otoritas obat dan makanan Arab Saudi.

    Oleh karena itu, Zulhas meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia untuk berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk menghilangkan hambatan-hambatan pada perdagangan makanan.

    “Kami putuskan agar BPOM kita di sini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan. Apakah siap saji, apakah itu fresh, ada berapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh,” ujarnya pula.

    Lebih lanjut, pemanfaatan jalur UEA ini juga dinilai dapat berkontribusi terhadap potensi penurunan biaya haji. Menurutnya, makanan menjadi salah satu komponen terbesar dalam pembiayaan haji.

    Zulhas juga menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar Rp60 triliun dalam penyediaan atau suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah.

    Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

    Ia menjelaskan bahwa selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri.

    Menurut dia, jika Indonesia mampu mengambil peluang untuk memasok makanan tersebut, maka perputaran uang itu dapat terjadi di dalam negeri dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.

    Pemerintah sedang menyiapkan langkah agar Indonesia dapat mulai memasok sebagian kebutuhan tersebut, dan secara bertahap memperluas kapasitas sesuai kemampuan industri pangan dalam negeri.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas soroti potensi ekonomi Rp1 triliun dari pemotongan dam di RI

    Zulhas soroti potensi ekonomi Rp1 triliun dari pemotongan dam di RI

    Katanya hampir separuh jamaah itu melanggar, berarti kalau 200 dolar kali 221 ribu kan, itu 480 juta dolar, kan hampir Rp1 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pemerintah sedang mengkaji peluang agar penyembelihan hewan dam dan kurban jamaah haji dapat dilakukan di Indonesia lantaran adanya potensi perputaran dana yang mencapai hampir Rp1 triliun.

    Dari 221 ribu jamaah haji, kata Zulhas, hampir separuhnya melakukan pelanggaran sehingga harus melakukan penyembelihan hewan dam atau ternak sebagai denda atas pelanggaran tertentu.

    “Dam itu besar sekali, kira-kira satunya 200 dolar (AS), belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar. Katanya hampir separuh jamaah itu melanggar, berarti kalau 200 dolar kali 221 ribu kan, itu 480 juta dolar, kan hampir Rp1 triliun,” kata Zulhas di Jakarta, Rabu.

    Namun demikian, Zulhas menekankan bahwa wacana ini masih memerlukan kajian bersama para ulama dan otoritas terkait, mengingat ketentuan pemotongan dam di Arab Saudi merupakan bagian dari regulasi yang harus dipatuhi.

    Ia juga membuka kemungkinan untuk mencari referensi dari negara lain yang telah mendapatkan izin melakukan pemotongan di negara asal.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama (Majelis Ulama Indonesia) untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain, negara-negara lain boleh potong di negara asal. Kita kan harus potongnya di negara Arab,” ujarnya.

    Wacana ini merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah.

    Pemerintah menilai bahwa potensi yang selama ini berputar di luar negeri dapat dialihkan ke dalam negeri untuk memperkuat pangan, meningkatkan gizi masyarakat, hingga membantu pondok pesantren.

    “Itu kalau bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab, kalau dikasih ke pondok (pondok pesantren), kan gizi langsung naik,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Pelaksanaan Dam Haji Diusulkan Dilakukan di RI, Selamatkan Hampir Rp 1 T

    Jakarta –

    Ibadah haji adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada ketentuan yang dilanggar, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ketentuan “dam” sebagai bentuk kafarah atau penebus kesalahan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan dam biasanya berupa penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi fakir miskin. Dalam hal ini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

    Namun masalahnya, nilai ekonomi yang dikeluarkan jamaah asal Indonesia untuk pembayaran dam ini dinilai sangat besar bahkan bisa mendekati Rp 1 triliun. Karena hal inilah ia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air.

    “Dam itu kita besar sekali, ada 221.000 jamaah potong kambing, kira-kira satunya US$ 200, belum yang kena denda, denda itu yang mungkin melanggar 1-2 itu katanya hampir separuh jamaah itu melanggar,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau US$ 200 dolar kali 221.000 itu kan US$ 480 juta. Nah kalau US$ 480 juta kan hampir Rp 1 triliun itu. Nah kalau itu bisa di sini saja, tidak usah potong di Arab ya, itu kalau dikasih ke pondok kan gizi langsung naik,” sambungnya.

    Untuk itu Zulhas berencana untuk berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas penyembelihan dam bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu nilai ekonomi tadi dapat beredar di Indonesia alih-alih di Arab Saudi.

    “Saya akan bertamu ke Majelis Ulama untuk meminta diskusi ya, bila perlu studi banding ke negara-negara lain karena negara-negara lain boleh potong di tempat negara asal, kita harus potongnya di Arab,” jelasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya pemerintah Indonesia ingin pelaksanaan dam (denda haji) dilakukan di Tanah Air. Diantara alasannya adalah karena bisa meningkatkan perekonomian umat dan membantu pengentasan stunting di Indonesia.

    “Anggap saja 200 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia. Itu dampaknya luar biasa. Belum lagi dari sisi daging, kalau satu ekor kambing 25 kilogram, berarti ada 5.000 ton daging yang bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” kata Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat ditemui di Kantor BP Haji, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Niat baik pemerintah RI pun disambut baik oleh Arab Saudi. Gus Irfan bahkan sampai ditagih oleh Menteri Haji Saudi mengenai kelanjutan rencana itu.

    “Beliau bilang, kalau Indonesia menjalankan dam di Tanah Air, saya akan berterima kasih. Karena mereka harus kerja keras, mengundang 20.000 petugas penyembelihan, mengelola dagingnya,” tutur Gus Irfan.

    (eds/eds)