Xcloud.id

Topik: haji

  • Usulan Pansus Bukan Domain Kita

    Usulan Pansus Bukan Domain Kita

    Jakarta –

    Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf merespons munculnya usulan dari tim pengawas Haji 2025 DPR untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji. Irfan menyebut pembentukan Pansus Haji bukan menjadi ranah dari BP Haji.

    “Untuk pansus, itu bukan domain kita,” ujar Irfan kepada wartawan di Asrama Haji, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

    Irfan menjelaskan pihaknya saat ini tengah fokus agar pengesahan RUU Haji bisa dilakukan segera. Sebab, kata dia, BP Haji sudah bekerja untuk mempersiapkan haji di tahun 2026 sejak Agustus nanti.

    “Saya berharap, apapun itu, pansus atau bukan, tidak berpengaruh pada schedule pengesahan RUU Perubahan tentang Undang-Undang Haji ini. Karena kita sudah terkejar-kejar oleh waktu,” ungkap Irfan.

    “Akhir Juli ini, kita sudah mulai pesan tempat di Eropa, pertengahan Agustus mulai pembayaran uang muka beberapa tempat, sehingga itu bukan domain kita untuk bicara tentang Pansus. Tapi domain kita hanya ingin revisi-an segera terlaksana,” pungkasnya.

    “Ya, yang pasti bahwa dalam laporan dari Komisi VIII kemarin maupun dari hasil perjalanan dari Timwas yang juga adalah pimpinan DPR itu, juga terdapat beberapa temuan-temuan yang harus segera ditindaklanjuti,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7).

    Dasco mengatakan rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat menjadi perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Dia memastikan akan menindaklanjuti usulan tersebut.

    Diketahui, usulan pembentukan Pansus Haji 2025 itu disampaikan Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dalam rapat paripurna ke-25 penutupan masa sidang IV tahun sidang 2024-2025 di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7). Usulan tersebut disampaikan lantaran masalah penyelenggaraan haji berkaitan dengan lintas komisi.

    Cucun mengatakan pihaknya menemukan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Dia mengatakan terdapat ketidakcocokan data pengelompokan jemaah yang ditetapkan di Indonesia dengan Arab Saudi.

    “Keterlambatan penertiban, dan pendistribusian kartu Nusuk dan skema murur dan tanazul yang semula 40 persen di Muzdalifah dan Mina untuk mengurai kepadatan tidak dijalankan,” kata Cucun.

    Cucun mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Dia lantas mengusulkan dibentuknya Pansus Haji 2025.

    “Timwas haji DPR RI akan menindaklanjuti hasil kerja dengan merekomendasikan untuk membentuk Pansus Haji 2025, mengingat dalam melakukan evaluasi menyeluruh akan melibatkan lintas komisi di DPR RI,” katanya.

    (azh/azh)

  • Ma’ruf Amin Sebut Pernyataan Prabowo Mirip Abu Bakar ash-Shiddiq

    Ma’ruf Amin Sebut Pernyataan Prabowo Mirip Abu Bakar ash-Shiddiq

    Jakarta –

    Wapres ke-13 RI, Ma’ruf Amin menyebut Presiden Prabowo Subianto serupa seperti Abu Bakar ash-Shiddiq, khalifah penerus Nabi Muhammad SAW. Dia menilai kemiripan ini berdasarkan dari gaya kepemimpinan yang dimiliki.

    “Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo sama dengan dikatakan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu khalifah. Apa kata Abu Bakar Shiddiq? ‘Saya diserahin urusan kalian, saya bukan yang terbaik dari kalian, bukan ya’,” ucap Ma’ruf Amin saat sambutan dalam acara Milad ke-50 MUI di Asrama Haji, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

    “Tapi saya yang dibutuhkan sebagai pemegang mandat, oleh karena itu saya harus menjalankan tugas ini. Walaupun saya bukan orang yang terbaik dari kalian, kalau saya benar, baik, bantu saya, dan kalau saya tidak baik luruskan saya,” sambungnya.

    Menurutnya, Presiden Prabowo juga merupakan salah satu pemimpin yang memahami tongkat kepemimpinannya merupakan mandat dari rakyat. Dia menilai Presiden Prabowo pun tidak sungkan untuk diluruskan jika ada kesalahan yang diperbuat.

    Dia pun meminta MUI agar membantu pemerintah Presiden Prabowo. Termasuk memberikan koreksi hingga doa untuk kebaikan pemerintah.

    “Nah oleh karena itu di dalam menempatkan dirinya, MUI sebagai mitra pemerintah, tugasnya adalah memberikan bantuan sepenuhnya dengan pernyataan, dengan statement, dengan kegiatan-kegiatan, bahkan dengan doa-doa. Itu harus bantu,” imbuhnya.

    (azh/azh)

  • Kalau Program Baik Dukung, Jangan Takut Disebut Antek Pemerintah

    Kalau Program Baik Dukung, Jangan Takut Disebut Antek Pemerintah

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma’ruf Amin meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung program-program pemerintah yang menunjang kepentingan rakyat. Dia mengatakan MUI tidak boleh takut jika disebut antek pemerintah hanya karena mendukung program yang baik bagi rakyat.

    “Ada program pemerintah benar, baik untuk kepentingan rakyat, tidak usah takut dikatakan menjadi antek pemerintah, itu harus kita dukung semuanya,” kata Ma’ruf Amin saat memberi sambutan dalam acara Milad ke-50 MUI di Asrama Haji, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

    Dia mengatakan sejak awal, MUI pun sudah memposisikan diri sebagai mitra pemerintah. Dia pun menyebut MUI harus menjadi sahabat yang jujur dan benar bagi pemerintah.

    “Alhamdulillah Bapak Presiden Bilang Saya siap dikritik asal jangan nyinyir. MUI perlu membetulkan, kalau tidak (baik), misalnya. Tapi tidak melalui kritik, tidak melalui nyinyir tapi melalui tausiyah,” ujar Ma’ruf.

    Dia menjelaskan tausiyah sebagai bentuk nasihat. Lebih dalam, kata dia, tausiyah merupakan kasih sayang yang ditunjukkan kepada sosok yang paling disayang.

    Dia juga turut menyampaikan bahwa dirinya maupun MUI secara penuh mendukung Presiden Prabowo menjalankan Pasal 33 UUD 1945 yakni menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Malahan dia menyarankan agar Presiden bisa bersikap keras untuk menjalankan perintah undang-undang tersebut.

    (azh/azh)

  • Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah Nasional 26 Juli 2025

    Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah Nasional 26 Juli 2025

    Maruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin meminta
    Majelis Ulama Indonesia
    (
    MUI
    ) dan seluruh masyarakat untuk tidak pernah berhenti mendoakan
    pemerintah
    .
    Pasalnya, pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang kebijakannya mampu mengubah banyak hal.
    “Jadi MUI jangan berhenti berdoa kepada pemerintah, supaya bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk rakyat dan mendukung,” kata Ma’ruf dalam Tasyakuran
    Milad ke-50 MUI
    di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).
    Ma’ruf lantas menceritakan kisah seorang ulama, Sayyid Hasan al-Basri. Hasan mengatakan, jika memiliki doa yang diijabah oleh Allah, doa tersebut akan diberikan kepada penguasa.
    Hasan, kata Ma’ruf, menyadari besarnya kekuasaan pembuat kebijakan sehingga perlu didoakan.
    “Doanya kok untuk penguasa? Apa katanya Sayyid Hasan al-Basri? Karena penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal. Memperbaiki banyak hal,” ucap Ma’ruf.
    “Karena itu, kalau saya punya doa, saya butuh penguasa, supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa,” sambungnya.
    Ma’ruf mengungkapkan, hal itu bukan berarti MUI tidak bisa mengkritik pemerintah. Menurutnya, kritik itu perlu, tetapi disampaikan tanpa nyinyir.
    MUI sebagai mitra pemerintah atau shodiqul hukumah justru memiliki peran untuk membantu dan meluruskan pemerintah.
    Kritik disampaikan melalui pemberian nasihat, sebagaimana nasihat dari orang yang dicintai kepada yang dicintai (tausiyah).
    “Jadi orang yang saling mencintai bentuknya adalah tausiyah, bukan kritik, bukan nyinyir. Artinya apa? Kalau MUI memberikan tausiyah kepada pemerintah, artinya MUI mencintai pemerintah. Jadi bahasanya bahasa tausiyah,” beber Ma’ruf.
    Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, tausiyah itu bisa beragam bentuknya, baik melalui pernyataan, doa, maupun dengan beragam kegiatan.
    Ma’ruf menyampaikan, doa begitu penting lantaran penguasa mampu mengubah banyak hal dengan kebijakannya.
    “Penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal, memperbaiki banyak hal. Karena itu, kalau saya (Hassan Al Basri -red) punya doa, saya butuh penguasa, supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa,” tandas Ma’ruf.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Senator ingatkan nilai kebangsaan bukan sekedar warisan sejarah

    Senator ingatkan nilai kebangsaan bukan sekedar warisan sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan fondasi hidup berbangsa yang harus terus dirawat serta diperkuat agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

    “Nilai-nilai kebangsaan itu bukan sekadar warisan dari masa lalu, tapi nilai yang harus terus dirawat dan diperkuat agar tidak kehilangan makna di tengah perubahan zaman. Kalau tidak kita jaga dan terus perkuat, ia akan jadi simbol yang kosong,” kata Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) yang diikuti lebih dari 150 peserta dari unsur pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, serta tokoh masyarakat dan pemuda, Sumatera Barat, Sabtu.

    “Oleh karena itu, kebangsaan harus menjadi kompas dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita berpikir, bersikap, dan membangun relasi antarsesama warga,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa tugas generasi hari ini bukanlah merumuskan ulang konsep kebangsaan, melainkan memperkuat nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dengan realitas dan kebutuhan zaman.

    “Tugas kita hari ini bukan menciptakan kebangsaan baru, tetapi menguatkan kembali nilai-nilai dasar bangsa agar selaras dengan tantangan dan dinamika zaman, dan penguatan itu justru harus dimulai dari daerah, tempat nilai-nilai kebangsaan bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menuturkan Sumatera Barat sejak awal telah memberikan kontribusi besar terhadap arah moral dan intelektual bangsa, di mana banyak nilai-nilai lokal Minangkabau telah lama menjadi fondasi bagi gagasan keindonesiaan.

    “Sistem nagari yang partisipatif, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, serta peran tokoh-tokoh nasional asal Minangkabau seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan Buya Hamka menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal dapat berkontribusi besar pada gagasan kebangsaan Indonesia,” ucapnya.

    Dia lantas menyinggung sejumlah persoalan konkret yang dihadapi daerah di Sumatera Barat, mulai dari masih terbatasnya investasi strategis; belum optimalnya pengelolaan potensi unggul kawasan wisata, seperti Kawasan Wisata Mandeh; hingga hingga berkurangnya ruang aktualisasi nilai-nilai sosial tradisional yang selama ini hidup dalam surau, kampung, dan nagari.

    Pria bergelar Datuk Rajo Nan Lagian itu pun menilai revitalisasi nilai kebangsaan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pendekatan normatif dari pusat.

    “Empat Pilar itu tidak cukup hanya diajarkan. Ia harus dijaga, dijalani, dan diperjuangkan bersama. Dan perjuangan itu harus kita mulai dari tempat di mana rakyat hidup, dari daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan nasional,” tuturnya.

    Menurut dia, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga tentang menjaga konsistensi nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat jati diri nasional.

    “Untuk itu, para pemuda, khususnya dari ranah Minang, harus hadir sebagai teladan integritas dan agen perubahan bagi masa depan bangsa,” ucapnya.

    Dia menyoroti pula pentingnya peran kampus dalam menjaga arah kebangsaan, terutama dalam situasi di mana generasi muda menghadapi tantangan disorientasi nilai.

    “Kita boleh modern, boleh mengglobal, tapi tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai dasar kebangsaan dan jati diri kita sebagai bangsa. Kampus adalah tempat terbaik untuk merawat dan memastikan nilai dan jati diri itu tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

    Terakhir, dia menegaskan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang memperjuangkan keadilan regional dan menjembatani nilai-nilai lokal dengan arah kebijakan nasional.

    “Sebagai senator RI dari Sumatera Barat, saya meyakini bahwa Empat Pilar Kebangsaan hanya akan bermakna jika benar-benar dijalankan secara nyata dari daerah, melibatkan partisipasi masyarakat, dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan merata,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alumni dan Dosen UGM, USM, IPB, ITB, Undip, Unpad, dan UI, Diskon Naik Kereta Hingga 2028, Cek Kampusmu

    Alumni dan Dosen UGM, USM, IPB, ITB, Undip, Unpad, dan UI, Diskon Naik Kereta Hingga 2028, Cek Kampusmu

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengumumkan diskon 10% bagi dosen dan mahasiswa yang masih aktif di tingkat universitas.

    Setiap kampus yang terpilih memiliki batas waktu tertentu untuk menggunakan diskon dengan rentang tahun 2026,2027, hingga 2028. Selain itu, alumni maupun tenaga pendidik aktif harus memenuhi syarat dan ketentuan agar pengajuan diskon bisa diklaim.

    Daftar Universitas untuk Dosen dan Tenaga Pendidik Aktif

    1.      Universitas Sebelas Maret (UNS): Diskon berlaku s.d 17-07-2026

    2.      Universitas Indonesia (UI): Diskon berlaku s.d 03-11-2026

    3.      Universitas Gadjah Mada (UGM): Diskon berlaku s.d 12-08-2026

    4.      Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS): Diskon berlaku s.d 23-12-2026

    5.      Institut Pertanian Bogor (IPB): Diskon berlaku s.d 20-04-2028

    6.      Universitas Negeri Yogyakarta (UNY): Diskon berlaku s.d 20-04-2028

    7.      Universitas Airlangga (UNAIR): Diskon berlaku s.d  16-03-2028

    8.      Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED): Diskon berlaku s.d 23-04-2028

    9.      Universitas Negeri Semarang (UNNES): Diskon berlaku s.d 17-07-2026

    10.  Universitas Semarang (USM): Diskon berlaku s.d 16-03-2028

    11.  Universitas Brawijaya (UB): Diskon berlaku s.d 03-02-2027

    12.  Universitas Presiden (President University): Diskon berlaku s.d 20-10-2026

    13.  Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU): Diskon berlaku s.d 03-02 2027

    14.  Universitas Darussalam Gontor (UNIDA GONTOR): Diskon berlaku s.d 25-02-2027

    15.  Universitas Kristen Maranatha: Diskon berlaku s.d 14-05-2028

    16.  Universitas PGRI Madiun (UNIPMA): Diskon berlaku s.d 18-05-2028

    17.  Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC): Diskon berlaku s.d 19-05-2028

    18.  Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ): Diskon berlaku s.d 20-05-2028

    19.  Universitas Islam Negeri Walisongo: Diskon berlaku s.d 19-06-2028

    20.  Pondok Pesantren Al Rosyid: Diskon berlaku s.d 27-05-2027

    21.  Pondok Pesantren Al Fatimah: Diskon berlaku s.d 27-05-2027

    22.  Universitas Kristen Duta Wacana: Diskon berlaku s.d 06-07-2028

    23.  Universitas Padjadjaran (UNPAD): Diskon berlaku s.d 24-07-2028

    24.  Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (PPI): Diskon berlaku s.d 24-07-2028

     

    Daftar alumnus universitas yang dapat diskon KAI 

    1.      Universitas Sebelas Maret (UNS): Diskon berlaku s.d 16-09-2027

    2.      Universitas Gadjah Mada (UGM): Diskon berlaku s.d 12-08-2026

    3.      Institut Teknologi Bandung (ITB): Diskon berlaku s.d 17-07-2026

    4.      Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS): Diskon berlaku s.d 03-12-2026

    5.      Institut Pertanian Bogor (IPB): Diskon berlaku s.d 20-04-2028

    6.      Universitas Negeri Yogyakarta (UNY): Diskon berlaku s.d 20-04-2028

    7.      Universitas Airlangga (UNAIR): Diskon berlaku s.d 16-03-2028

    8.      Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED): Diskon berlaku s.d 19-12-2026

    9.      Universitas Diponegoro (UNDIP): Diskon berlaku s.d 25-02-2028

    10.  Universitas Negeri Semarang (UNNES): Diskon berlaku s.d 17-07-2026

    11.  Universitas Negeri Malang (UM): Diskon berlaku s.d 14-08-2026

    12.  Universitas Semarang (USM): Diskon berlaku s.d 16-03-2028

    13.  Polban Poltek ITB: Diskon berlaku s.d 29-01-2027

    14.  Universitas Brawijaya (UB): Diskon berlaku s.d 03-12-2026

    15.  Universitas Islam Negeri Walisongo: Diskon berlaku s.d 19-06-2028

    16.  Pondok Pesantren Al Rosyid: Diskon berlaku s.d 27-05-2027

    17.  Pondok Pesantren Al Fatimah: Diskon berlaku s.d 27-05-2027

    18.  Universitas Jember (UNEJ): Diskon berlaku s.d 15-05-2028

    19.  Universitas Presiden (President University): Diskon berlaku s.d 20-11-2026

    20.  Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU): Diskon berlaku s.d 03-02-2027

    21.  AMIKOM: Diskon berlaku s.d 25-02-2027

    22.  Universitas Trisakti: Diskon berlaku s.d 09-05-2028

    23.  Universitas Kristen Maranatha: Diskon berlaku s.d 14-05-2028

    24.  Universitas PGRI Madiun (UNIPMA): Diskon berlaku s.d 18-05-2028

    25.  Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC): Diskon berlaku s.d 19-05-2028

    26.  Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ): Diskon berlaku s.d 20-05-2028

    27.  Universitas Kristen Duta Wacana: Diskon berlaku s.d 06-07-2028

    28.  Universitas Indonesia: Diskon berlaku s.d 06-07-2028

    29.  Akademi Ilmu Statistik/Sekolah Tinggi Ilmu Statistik: Diskon berlaku s.d 06-07-2028

    30.  Universitas Padjadjaran (UNPAD): Diskon berlaku s.d 24-07-2028

    31.  Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (PP): Diskon berlaku s.d 24-07-2028

     

    Tata Cara Pengajuan Diskon untuk Civitas Academica dan Alumni:

    1.      Proses registrasi reduksi hanya dapat dilayani di customer service on station, untuk dilakukan verifikasi data;

    2.      Untuk civitas academica, menunjukkan KTP dan kartu bukti diri asli sebagai dosen dan tenaga pendidik yang masuk berlaku dan tercantum Nomor Induk Pegawai (NIP) atau Nomor Induk Kepegawaian (NIK);

    3.      Untuk alumni, menunjukan KTP dan kartu anggota alumni asli/kartu anggota alumni digital sebagai keluarga alumni perguruan tinggi yang masih berlaku yang tercantum nomor keanggotaannya/ijazah.

     

    Syarat untuk mendapatkan diskon KAI:

    1.      Pemberian reduksi sebesar 10% untuk perjalanan KA menengah dan jarak jauh, pada kelas layanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi;

    2.      Pembeliaan tiket reduksi hanya dapat dilakukan pada aplikasi Access by KAI;

    3.      Berlaku hanya untuk dosen dan tenaga pendidik yang masih aktif, serta ikatan alumni perguruan tinggi yang terdaftar;

    4.      Bagi dosen dan tenaga pendidik, wajib memiliki kartu bukti diri sebagai dosen dan tenaga pendidik yang tercantum dalam Nomor Induk Pegawai (NIP) atau Nomor Induk Kepegawaian (NIK);

    5.      Bagi anggota alumni perguruan tinggi (alumni), wajib memiliki kartu anggota alumni (kartu anggota digital yang tercantum dalam nomor keanggotaannya/ijazah;

    6.      Registrasi reduksi dengan menunjukan kartu bukti diri dosen dan tenaga pendidik, kartu anggota alumni/ijazah disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk proses input NIK;

    7.      Bukti identitas asli yang digunakan wajib masih berlaku sesuai hak atas reduksi;

    8.      Pada kereta api sama, 1 (satu) penumpang hanya berhak atas 1 (satu) tiket dengan tarif reduksi;

    9.      Tarif reduksi tidak berlaku pada perjalanan kereta api lokal, tarif khusus, tarif promosi, priority, imperial, luxury, panoramic, compartment atau kereta wisata lainnya;

    10.  Pada saat proses boarding dan pemeriksaan di atas KA, wajib menunjukkan identitas asli atas hak reduksi tersebut.

  • Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Bentuk Ditjen Pondok Pesantren Nasional 26 Juli 2025

    Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Bentuk Ditjen Pondok Pesantren Nasional 26 Juli 2025

    Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Bentuk Ditjen Pondok Pesantren
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi VIII DPR RI,
    Marwan Dasopang
    , meminta agar
    Kementerian Agama
    (Kemenag) segera membentuk
    Direktorat Jenderal Pondok Pesantren
    .
    Upaya pembentukan Dirjen Pondok Pesantren terus dilakukan sejak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR yang berlangsung pada 24 September 2019.
    “Kami lagi berjuang mendorong pemerintah supaya lahir Ditjen Pondok Pesantren. Dan ke depannya akan ada anggaran khusus untuk Pondok Pesantren,” kata Marwan saat Kunjungan Kerja Reses di Pekanbaru, Riau, dikutip dari keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
    Marwan menyampaikan bahwa lingkup kerja Kementerian Agama saat ini semakin mengecil setelah zakat, halal, dan haji menjadi badan sendiri.
    Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI terus mendorong terbentuknya Pondok Pesantren sekelas Dirjen (Eselon I).
    “Pesantren telah menjadi warisan Indonesia, dan tetap eksis sampai sekarang,” imbuh Marwan.
    Menurut Marwan, lahirnya Sekolah Rakyat pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis dan menjadikan Pondok Pesantren yang sudah lama untuk terus dapat eksis.
    “Kami butuh dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan program-program pendidikan di Pesantren, termasuk di Riau ini,” ucap dia.
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai, pondok pesantren memiliki kekhasan untuk meningkatkan perekonomian bangsa.
    “Kami juga akan mendorong dan mendukung Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kemenag selaku mitra, untuk melaksanakan program wakaf tunai. Jika setiap santri memberi wakaf Rp 1.000, itu akan berefek luar biasa,” kata dia.
    Marwan menuturkan, potensi wakaf di pesantren akan jauh melebihi Baznas sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar bagi negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyelidikan Dugaan Korupsi Haji, KPK Soroti Pembagian Kuota Tak Sesuai Aturan

    Penyelidikan Dugaan Korupsi Haji, KPK Soroti Pembagian Kuota Tak Sesuai Aturan

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) dilakukan setelah mengendus adanya penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji.

    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut dugaan ini bermula dari permintaan penambahan kuota haji yang dikomunikasikan antara pemerintah Indonesia-Arab Saudi. Langkah ini untuk mengurangi antrian jamaah.

    “Ini untuk memperpendek, memangkas itu, kan kuotanya harus diperbesar, yang berangkatnya harus lebih banyak. Nah, di sana diberikanlah kalau tidak salah 20 ribu, ya, 20 ribu,” kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip Jumat, 25 Juli.

    Penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi inilah yang kemudian bermasalah. “Ada aturannya bahwa untuk kuotanya itu 8 sama 92. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi saya, 8 persen untuk haji khusus dan 92 persen untuk reguler,” tegasnya.

    “Tetapi kemudian ternyata dibagi dua, 50-50 seperti itu,” sambung Asep.

    Kondisi ini yang kemudian diduga telah membuat ada pihak lain yang diuntungkan. Dalam penelusurannya, sambung Asep, penyelidik masih meminta keterangan secara berjenjang mulai dari penyelenggara haji di Kemenag hingga agen perjalanan atau travel agent.

    Adapun beberapa waktu lalu, penyelidik KPK diketahui telah meminta keterangan dari pendakwah sekaligus pemilik Uhud Tour, Khalid Basalamah.

    Dari proses inilah, nantinya penyelidik bisa saja memanggil pucuk tertinggi di Kementerian Agama atau Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas. “Kita mulai dari penyelenggaranya,” ungkap Asep.

    “Penyelenggara itu, …, travel ya. Salah satunya juga kan ada kemarin diperiksa di sini, pemilik travel. Karena itu penerima akhir dari kuota itu sebelum masyarakat yang kemudian menggunakan,” jelas Direktur Penyidikan KPK ini.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah mengisyaratkan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama masih terus berjalan. Kasus ini disebut segera memasuki babak baru.

    Adapun dugaan korupsi ini pernah beberapa kali dilaporkan. Nama eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga terseret di dalamnya.

  • Partisipasi HUT IKW-RI, KAI Divre II Sumbar kucurkan bantuan TJSL di Kota Padang

    Partisipasi HUT IKW-RI, KAI Divre II Sumbar kucurkan bantuan TJSL di Kota Padang

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Partisipasi HUT IKW-RI, KAI Divre II Sumbar kucurkan bantuan TJSL di Kota Padang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat serta lingkungan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat (KAI Divre II Sumbar) melalui Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali menyalurkan bantuan dalam Program Bina Lingkungan (BL) di wilayah kota Padang.

    Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menjelaskan bahwa bantuan dana TJSL ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi PT KAI Divre II Sumbar dalam  berkontribusi positif melalui program-program sosial yang berkelanjutan. KAI akan terus hadir dan berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    “Penyaluran bantuan dana TJSL kali ini, melibatkan rekan-rekan jurnalis/wartawan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW-RI)”, ujar Reza, Jum’at (26/7). 

    Bantuan dana sosial ini sekaligus mendukung salah satu rangkaian kegiatan HUT IKW-RI ke-9 yang akan diselenggarankan pada Sabtu, 26 Juli 2025 mendatang di Esa Caffe, kawasan GOR Haji Agus Salim.

    Reza menambahkan bahwa semangat kolaborasi dalam bidang sosial ini menunjukkan bahwa KAI Divre II Sumbar tak hanya berorientasi pada layanan dan bisnis, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan khususnya di provinsi Sumatera Barat.

    “Kolaborasi ini bukanlah bentuk bantuan temporer, melainkan cerminan dari komitmen jangka panjang untuk membangun sinergi dengan insan pers. KAI memandang wartawan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi juga mitra strategis dalam membangun peradaban informasi yang sehat, edukatif, dan konstruktif,” ujarnya.

    Bantuan dana TJSL ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Komite TJSL KAI Divre II Sumbar yang diwakili Asisten Manager Keuangan dan Pajak, Billy Purba kepada para penerima dan disaksikan oleh Ketua IKW-RI, Sukra Rahmat Putra beserta anggota. Adapun bantuan yang diberikan meliputi:

    1. Bantuan KAI Dungmas bantuan kebutuhan operasional panti asuhan annisa senilai Rp 16.100.000,- (Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) di Kelurahan Sawahan Timur, Kota Padang;

    2. ⁠Bantuan KAI Sar’i  bantuan pengadaan sarana Masjid Ukhuwah senilai Rp 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) di Parupuk Tabing Koto Tangah, Kota Padang;

    Tercatat, sepanjang tahun 2024 KAI Divre II Sumbar telah menyalurkan bantuan dana Program TJSL sebesar Rp.399.997.451,-. Sementara itu, hingga akhir Juli, total bantuan TJSL yang telah disalurkan di tahun 2025 mencapai Rp. 403.567.151 ,-”. (Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah)

    “Program TJSL ini merupakan bentuk kontribusi PT KAI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para penerima dan mendorong semangat kebersamaan,” ujar Reza seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Jumat (25/7). 

    Ketua Umum IKW-RI, Davit Effendi secara terbuka mengapresiasi peran serta PT KAI dalam menyukseskan kegiatan tahun ini. Ia menyebut, partisipasi ini menjadi bukti bahwa sinergi antara media dan dunia usaha sangat mungkin terbangun dalam kerangka yang saling menguatkan.

    Senada, Reza dan Sukra mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga keamanan aset dan kelancaran perjalanan kereta api serta tetap menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan masyarakat khususnya di wilayah Sumbar. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPR setujui laporan Timwas Haji yang salah satunya usulkan Pansus

    DPR setujui laporan Timwas Haji yang salah satunya usulkan Pansus

    Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR setujui laporan Timwas Haji yang salah satunya usulkan Pansus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Rapat Paripurna Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui laporan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2025, yang salah satunya merekomendasikan untuk dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk evaluasi menyeluruh.

    “Apakah laporan hasil pengawasan di Timwas DPR RI pada pelaksanaan penyelenggaraan Haji tahun 2025 dapat disetujui untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7), yang dijawab setuju oleh hadirin.

    Sementara itu, Ketua Timwas Haji DPR RI 2025 Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan pihaknya banyak menemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian kebijakan dalam penyelenggaraan haji, yang seharusnya sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan pihak syarikah.

    Dia menjelaskan sejumlah bentuk ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan haji tersebut yakni tidak sesuainya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah, serta implementasi pelayanan jemaah haji. Menurut dia, pemenuhan hak jemaah haji yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

    Untuk itu, dia pun merekomendasikan untuk membentuk Pansus Haji 2025, mengingat dalam melakukan evaluasi menyeluruh tereebut perlu melibatkan lintas komisi di DPR RI dan Timwas Haji DPR RI.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Timwas Haji DPR RI mendorong pemerintah untuk mengadaptasi dan mengharmonisasi kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait digitalisasi dan data siskohat jemaah haji agar sinkron dan valid dengan sistem E-Hajj Arab Saudi.

    Kemudian, kata dia, Timwas juga mendorong jemaah haji yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan kompensasi dari penyedia layanan.

    Timwas juga, menurut dia, memberi perhatian serius atas belum ditemukannya tiga orang jemaah haji yang hilang. Dia mendesak Kementerian Agama untuk terus mencari dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Arab Saudi termasuk pemerintahan kerajaan Arab Saudi.

    “Beberapa hal penting sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji di masa yang akan datang, sehingga ada kepastian hak-hak jemaah haji terpenuhi dan terlindungi secara maksimum,” kata dia.

    Sumber : Antara