Xcloud.id

Topik: haji

  • KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut soal Dugaan Korupsi Kuota Haji

    KPK Bakal Panggil Eks Menag Yaqut soal Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemanggilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (7/8/2025) untuk mendalami penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus.

    “Betul [KPK akan panggil Yaqut],” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dilansir dari Antara, Rabu (6/8/2025). 

    Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengonfirmasi agenda pemanggilan tersebut.

    “Kami mengonfirmasi bahwa benar akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan pada pekan ini,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. 

    Menurut Budi, kehadiran Yaqut pada Kamis besok sangat dibutuhkan oleh KPK, sehingga membuat terang penyelidikan perkara tersebut.

    “KPK berharap kepada yang bersangkutan dapat hadir dalam undangan atau panggilan tersebut karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan ini,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK secepatnya akan menaikkan penanganan perkara tersebut, yakni dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

    Pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

    Setelah pernyataan pada tanggal tersebut, KPK sempat memanggil sejumlah pihak, seperti ustadz Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah. 

    Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

    Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

  • Anggota DPR Sebut Revisi UU Jadi Momentum Perbaiki Penyelenggaraan Haji Nasional 6 Agustus 2025

    Anggota DPR Sebut Revisi UU Jadi Momentum Perbaiki Penyelenggaraan Haji Nasional 6 Agustus 2025

    Anggota DPR Sebut Revisi UU Jadi Momentum Perbaiki Penyelenggaraan Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meyakini kualitas penyelenggaraan ibadah haji akan meningkat signifikan, jika revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah rampung.
    Politikus NasDem itu menyatakan bahwa revisi UU tersebut akan menjadi momentum untuk membenahi total sistem haji yang selama ini dijalankan di Indonesia.
    “Harapan saya dari revisi ini sangat jelas: tata kelola haji harus berubah total. Layanan harus jauh lebih profesional, transparan, dan terpusat di tangan Badan Pelaksana Haji (BP Haji),” ujar Dini kepada Kompas.com, Rabu (6/8/2025).
    “Ini adalah momentum perbaikan menyeluruh dari sistem yang selama ini penuh kendala,” sambungnya.
    Dini menerangkan bahwa revisi UU akan menegaskan pemisahan fungsi pelayanan dan keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Untuk pelayanan, lanjut Dini, sepenuhnya akan ditangani BP Haji.
    Sedangkan pengelolaan dana tetap menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
    “Skema baru ini akan memisahkan secara tegas fungsi pelayanan oleh BP Haji dan fungsi keuangan oleh BPKH yang tetap independen. Kita ingin dana haji dikelola secara amanah, dengan investasi strategis yang benar-benar kembali untuk kepentingan jemaah, bukan hanya disimpan,” tegasnya.
    Oleh karena itu, Dini mengingatkan pemerintah untuk memastikan transisi kelembagaan dari Kementerian Agama ke BP Haji berjalan mulus.
    Dengan demikian, dia berharap pelayanan pada masa transisi tidak terganggu, terutama menjelang musim haji 2026.
    “Saya juga menekankan pentingnya transisi kelembagaan yang mulus dari Kemenag ke BP Haji. Tidak boleh ada kekosongan fungsi, harus ada roadmap yang jelas agar pelayanan ke jemaah tidak terganggu, terutama menjelang musim haji 2026,” tutur Dini.
    Lebih lanjut, Dini mengaku optimistis BP Haji akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan, jika kelak memiliki kewenangan penuh berdasarkan RUU Nomor 8 Tahun 2019.
    “Kalau revisi UU ini selesai dan BP Haji bisa mengelola penyelenggaraan haji secara penuh, saya optimis pelayanan akan jauh lebih baik. Tidak ada lagi jemaah yang telantar, tidak tahu arah, terpisah dari mahrom-nya, atau harus makan makanan basi. Sistemnya akan lebih rapi, terukur, dan cepat responsif,” jelasnya.
    Dia menambahkan, reformasi tata kelola ini juga diharapkan dapat memangkas antrean haji dan menekan biaya agar lebih terjangkau.
    Sementara itu, Kementerian Agama bisa kembali fokus pada tugas utamanya dalam hal pembinaan umat hingga penguatan pendidikan keagamaan.
    “Dengan reformasi tata kelola ini, kita juga berharap antrean haji bisa dipangkas, biaya haji bisa ditekan agar lebih murah dan terjangkau, dan Kemenag bisa fokus pada tugas-tugas besarnya yang lain, seperti pembinaan umat, penguatan madrasah, dan pendidikan pesantren,” katanya.
    Adapun proses revisi UU Haji saat ini telah memasuki Tahap II di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
    Komisi VIII DPR RI pun tengah menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.
    “Revisi UU Haji saat ini sudah memasuki Tahap II di Baleg DPR RI. Kami di Komisi VIII sedang menunggu DIM dari pemerintah. Jadi belum bisa dikatakan akan disahkan dalam waktu dekat, karena proses legislasi masih berlangsung,” jelas Dini.
    Dia memastikan Fraksi NasDem akan mengawal revisi ini agar tidak sekadar menjadi perubahan nama kelembagaan, tetapi benar-benar memperbaiki sistem penyelenggaraan haji.
    “Fraksi NasDem akan terus mengawal revisi ini agar benar-benar berpihak pada jemaah dan tidak jatuh ke dalam jebakan birokrasi baru yang hanya ganti nama, tapi tidak ganti sistem,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) yakin DPR akan mengesahkan revisi UU Haji pada pekan depan.
    Keyakinan ini diutarakan Gus Irfan saat memberikan sambutan dalam Workshop Penyelenggaraan Haji Tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
    “Revisi UU Haji akan disahkan DPR dalam waktu dekat. Bila ini sudah disahkan, maka tongkat estafet penyelenggara ibadah haji dan umrah akan berpindah ke BP Haji,” kata Gus Irfan di lokasi, Selasa.
    Gus Irfan menuturkan, penyelenggara ibadah haji mulai tahun depan akan dipegang penuh oleh BP Haji setelah peralihan dari Kementerian Agama.
    “Jadi kalau ditanya siapa yang penyelenggara ibadah haji saat ini ya bertanggung jawab Kementerian Agama. Tapi pekan depan Insya Allah sudah berganti ke BP Haji. Saat ini sedang diproses,” ujarnya.
    Dia melanjutkan, workshop yang digelar bersama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ini sebagai wadah informasi yang resmi bagi masyarakat.
    “Mudah-mudahan workshop ini bisa saling melengkapi, dengan apa yang diharapkan pemerintah Saudi dan kita berupaya untuk bisa melengkapi,” imbuhnya.
    Gus Irfan mengatakan, pemerintah merasa terhormat karena Indonesia menjadi destinasi pertama dari kunjungan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
    “Kami paham bahwa dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi itu punya cita-cita sama memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah haji,” tutur dia.
    Dia juga berharap melalui workshop ini, Pemerintah Arab Saudi dapat memahami kesulitan yang dihadapi jemaah haji Indonesia selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
    “Insya Allah 2026 nanti pelayanan jemaah haji akan jauh lebih baik,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Lakukan Ekspose Berkala Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    KPK Lakukan Ekspose Berkala Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan gelar perkara atau ekspose penyelidikan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) sudah dilakukan. Segala perkembangan terus dibahas supaya kasus segera terang.

    “Ekspose itu kan secara berkala, ya, dilakukan untuk update dari progres yang sudah dilakukan oleh tim. Sehingga kita bisa melihat perkembangan dari sebuah penanganan perkara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 4 Agustus.

    Budi mengatakan gelar perkara ini sudah beberapa kali dilakukan. Tapi, dia tak memerinci apa saja yang dibahas karena penyelidikan biasanya tertutup.

    “Ada kita lakukan beberapa kali (ekspose atau gelar perkara, red),” tegasnya. 

    KPK sebelumnya mengisyaratkan penyelidikan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama akan memasuki babak baru. Dugaan ini diketahui beberapa kali dilaporkan dan menyeret nama eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Adapun Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut dugaan ini bermula dari permintaan penambahan kuota haji yang dikomunikasikan antara pemerintah Indonesia-Arab Saudi. Langkah ini untuk mengurangi antrian jamaah.

    “Ini untuk memperpendek, memangkas itu, kan kuotanya harus diperbesar, yang berangkatnya harus lebih banyak. Nah, di sana diberikanlah kalau tidak salah 20 ribu, ya, 20 ribu,” kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip Jumat, 25 Juli.

    Penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi inilah yang kemudian bermasalah. “Ada aturannya bahwa untuk kuotanya itu 8 sama 92. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi saya, 8 persen untuk haji khusus dan 92 persen untuk reguler,” tegasnya.

    “Tetapi kemudian ternyata dibagi dua, 50-50 seperti itu,” sambung Asep.

    Kondisi ini yang kemudian diduga telah membuat ada pihak lain yang diuntungkan. Dalam penelusurannya, sambung Asep, penyelidik masih meminta keterangan secara berjenjang mulai dari penyelenggara haji di Kemenag hingga agen perjalanan atau travel agent.

    Penyelidik kemudian diperkirakan bisa saja memanggil pucuk tertinggi di Kementerian Agama atau Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

    “Kita mulai dari penyelenggaranya,” ungkap Asep.

    “Penyelenggara itu, …, travel ya. Salah satunya juga kan ada kemarin diperiksa di sini, pemilik travel. Karena itu penerima akhir dari kuota itu sebelum masyarakat yang kemudian menggunakan,” jelas Direktur Penyidikan KPK ini.

  • Cabang dengan Aset Terbesar di Sulselbar, FIFGROUP Gowa Gelar Hajatan Cabang

    Cabang dengan Aset Terbesar di Sulselbar, FIFGROUP Gowa Gelar Hajatan Cabang

    FAJAR.CO.ID, GOWA — Perusahaan pembiayaan, PT Federal International Finance (FIFGROUP) menggelar Hajatan Cabang. Berlangsung di pelataran Kantor Cabang FIFGROUP Gowa, di kawasan Yasmin Square, Sabtu (2/8/2025).

    Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Barat) Area Department Head FIFGROUP, I Made Kunang Satria Wibawa mengatakan kegiatan tersebut untuk mengapresiasi pelanggan.

    “Kegiatan Hajatan FIFGROUP Cabang Gowa ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pelanggan yang telah setia kepada FIFGROUP,” kata Kunang dalam sambutannya.

    Ia menjelaskan, FIFGROUP Gowa merupakan cabang dengan aset paling besar. Jika dibandingkan dengan cabang lain di Sulselbar.

    “Karena aset paling besar di Sulselbar.
    Kurang lebih Rp330-an miliar. Jadi paling banyak pelanggannya dibanding cabang lain di Sulselbar,” ujar Kunang.

    Tidak hanya itu, ia mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Serta memperkenalkan produk dan promo menarik.

    “Selain itu, gelaran ini juga untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan pelanggan setia dengan berbagai program dan promo menarik,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Cabang FIFGROUP Gowa, Faisal, mengatakan acara tersebut sebagai kontribusi pihaknya kepada masyarakat.

    “Kita ingin berkontribusi terhadap masyarakat sekitar juga,” ujarnya.

    Di acara tersebut, ada berbagai program. Seperti servis motor gratis, safety riding, beragam lomba, games berhadiah, hiburan, dan doorprize.

    “Ada berbagai macam penawaran menarik,” terangnya.

    Ia menjelaskan, FIFGROUP punya lima produk dalam portofolionya. Yaitu FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, FINATRA, dan AMITRA.
     
    “Bagi pelanggan FIFGROUP Gowa yang ingin mewujudkan impian untuk memiliki sepeda motor Honda baru melalui FIFASTRA memiliki kesempatan untuk mendapatkan promo potongan angsuran hingga 3 kali angsuran,” jelasnya.
     
    Sedangkan bagi pelanggan yang tertarik memiliki alat elektronik, gadget, atau perabot rumah tangga juga berkesempatan untuk mendapatkan promo belanja bersama SPEKTRA, dengan potongan 1 kali angsuran.
     
    Sementara itu, DANASTRA yang menyediakan pembiayaan multiguna, menawarkan promo potongan hingga 3 kali angsuran.
     
    Selain itu, FINATRA menawarkan potongan administrasi hingga Rp5,5 juta untuk pembiayaan produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
     
    Tidak hanya itu, AMITRA yang menawarkan pembiayaan syariah untuk Haji dan paket umrah juga memberikan promo khusus selama gelaran Hajatan Cabang dengan hanya membayar Rp2,7 juta untuk DP Umrah & potongan admin Rp500 ribu untuk pembiayaan haji.
     (Arya/Fajar)

  • Mengindonesiakan Syarikah Agar Jemaah Tak Lagi Terpisah Nasional 2 Agustus 2025

    Mengindonesiakan Syarikah Agar Jemaah Tak Lagi Terpisah Nasional 2 Agustus 2025

    Mengindonesiakan Syarikah Agar Jemaah Tak Lagi Terpisah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Haji musim 2025 Masehi/1446 Hijriah kemarin menjadi penyelenggaraan haji pertama yang disiapkan oleh delapan
    syarikah
    .
    Syarikah
    memiliki pengertian sebagai perusahaan resmi yang diberikan wewenang oleh pemerintah Arab Saudi untuk melayani jemaah haji.
    Namun, dalam penerapan perdana ini, pelayanan delapan syarikah justru bikin pusing jemaah.
    Kesulitan yang lazim dialami jemaah adalah pemisahan tempat menginap atau hotel para jemaah yang berpasangan, baik suami-istri, maupun lansia dengan pendampingnya.
    Tak hanya pasangan atau keluarga jemaah, ada juga peristiwa pemisahan antara dokter petugas haji yang mendampingi jemaah terpisah dari jemaahnya.
    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menjelaskan, masalah ini mengakar pada pengetatan syarat masuk Arab Saudi saat musim haji.
    Awalnya, jemaah yang telah terjadwal untuk berangkat pada kloter-kloter tertentu harus tertunda karena visa haji yang belum diterbitkan.
    Hal ini membuat beberapa kloter yang berangkat bergeser, karena hanya yang telah memiliki visa yang bisa masuk Arab Saudi, termasuk pasangan jemaah haji yang akhirnya berpisah kloter dan ditangani oleh syarikah yang berbeda-beda.
    “Nampaknya jemaah yang bergeser bergabung dengan kloter sebelumnya, jemaah yang berpindah kloter itu ternyata dilayani oleh perusahaan yang berbeda. Dan karena itu, memang untuk tahun ini, kejadian-kejadian seperti itu terus kita antisipasi ke depannya. Kami juga sudah mempersiapkan langkah-langkah yang bisa dilakukan,” kata Latief, Senin (19/5/2025).
    Saat itu, pemerintah Indonesia langsung berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah.
    Seluruh data yang dimiliki, baik yang sudah tiba di Arab Saudi maupun dalam perjalanan, digabungkan, khususnya pasangan suami-istri dan keluarga jemaah.
    Kementerian Agama yang saat itu sebagai penyelenggara haji juga mendorong agar pemerintah Arab Saudi membuat pola penggabungan, dan masalah tersebut akhirnya bisa teratasi dengan segera.
    Agar pemisahan ini tak terulang lagi, Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai pemegang tongkat estafet penyelenggaraan ibadah haji akan “mengindonesiakan syarikah” yang melayani jemaah Indonesia.
    Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar mengatakan, komunikasi syarikah dengan jemaah penting bisa terjalin agar hal serupa tidak terjadi lagi.
    Atau ketika pemisahan kembali terjadi, syarikah dan jemaah bisa berkomunikasi secara langsung.
    Caranya adalah menempatkan sebagian petugas haji Indonesia ke syarikah-syarikah yang menjadi pelayan jemaah Indonesia.
    “Ada komposisi 1 persen petugas haji dari jumlah jemaah. Nanti sebagian petugas dititipkan lagi kemungkinan di syarikah-syarikah,” ucapnya.
    Syarikah-syarikah ini diminta menerima petugas haji dari Indonesia untuk ditempatkan di tempat mereka.
    Penerapan ini juga akan dilakukan untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada di Arab Saudi.
    Dahnil mengatakan, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan rumah sakit yang bersedia menerima dokter dan perawat Indonesia.
    “Dan pun demikian, misalnya catering. Catering harus punya tanggung jawab untuk meng-hire yang namanya petugas kesehatan dan chef dari kita, dari Indonesia. Makanya kami nanti akan bicara lebih banyak juga dengan teman-teman yang mengurusi pekerja migran terkait dengan ini,” imbuhnya.
    Menanggapi rencana pemerintah terkait pelibatan WNI di syarikah, Ketua Asosiasi Muslim Pengusaha Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M Nur, menilai perlu ada negosiasi mendalam kepada pemerintah Arab Saudi.
    Dia mengatakan, ada pekerjaan rumah besar BP Haji sebelum mengarah pada negosiasi, yaitu penguatan kelembagaan agar BP Haji bertransformasi menjadi kementerian.
    Karena menurut Firman, negosiasi yang setara antar kementerian yang bisa menjalani hal tersebut, bukan lembaga dalam bentuk badan yang dinilai tidak setara dengan kementerian.
    “Bentuk-bentuk diplomasi model begini akan lebih kuat dan gold jika G2G menjebataninya,” imbuhnya.
    Namun, dia mengapresiasi kebijakan BP Haji yang memperhitungkan serapan lokal dalam penyelenggaraan haji.
    Karena dengan serapan lokal tersebut, kata Firman, akan memudahkan jemaah haji Indonesia ketika ada keperluan tertentu dalam penyelenggaraan haji.
    “Jadi punya izin dan memang resmi diwajibkan syarikat yang menjadi partner harus mengajak tenaga dari Indonesia. Dan itu membahas biaya mereka untuk meningkatkan pelayanan, memudahkan komunikasi,” imbuhnya.
    Namun, hal ini bisa terlaksana jika pemerintah sekali lagi menguatkan kelembagaan BP Haji menjadi sebuah kementerian. “Usulan-usulan besar ini akan mudah tercapai jika diplomasinya apple to apple,” ucapnya.
    Ide mengindonesiakan syarikah mendapat restu dari Senayan.
    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mendorong agar syarikah di Arab Saudi bisa menerima syarat terkait penempatan warga negara Indonesia sebagai bagian dari pekerja mereka.
    Hanya saja, Marwan menyadari urusan mengurus WNI menjadi petugas syarikah bukan hal yang mudah.
    Maka dari itu, Marwan berharap syarikah di Arab Saudi dapat mengurus dokumen orang-orang Indonesia untuk menjadi petugas haji di sana.
    Dengan begitu, kata dia, petugas yang menangani jemaah haji adalah sama-sama orang Indonesia.
    Marwan mengungkapkan, selama ini, petugas syarikah yang berasal dari negara asing membuat jemaah Indonesia kesulitan dalam berkomunikasi.
    Marwan lantas memberi contoh orang Indonesia yang menetap di Arab selalu kesulitan untuk keluar masuk Mekkah akibat izin tinggal tersebut.
    “Mereka kan kalau tiba-tiba orang asing berbahasa asing, mereka agak rumit juga. Tapi memang tidak mudah,” kata Marwan.
    “Kalau tahun ini, orang Makkah, jadi ada (WNI) mukimin di Makkah, begitu dia keluar dari Makkah, itu dia masuk sudah enggak bisa lagi ke Makkah, kalaupun rumahnya di situ. Karena kan sudah enggak boleh. Harus ada Nusuk, baru boleh masuk ke Mekkah. Sementara mereka tidak boleh,” sambungnya.
    Sementara itu, Marwan menyebut petugas syarikah asing juga pasti kesulitan saat membawa jemaah haji Indonesia yang baru tiba di Arab Saudi.
    Hal tersebut disebabkan oleh kesemrawutan data milik Indonesia, di mana jemaah dalam satu pesawat, belum tentu satu rombongan.
    “Ditambah kesemrawutan data tadi itu. Sehingga syarikah itu tidak mengerti dan tidak tahu di mana jemaahnya. Karena begitu turun jemaah, mereka lebih memilih ke hotel rombongannya. Padahal hotelnya bukan di situ. Itu agak rumit. Jadi ya segera dibenahi, supaya dalam satu kloter itu tidak terpisah-pisah,” imbuh Marwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stimulus dan libur sekolah picu lonjakan penumpang transportasi

    Stimulus dan libur sekolah picu lonjakan penumpang transportasi

    Peningkatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh momen Idul Adha dan libur sekolah, tetapi juga didorong oleh stimulus ekonomi dari pemerintah berupa diskon tiket kapal sebesar 50 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut seluruh moda transportasi kecuali angkutan udara internasional mengalami peningkatan jumlah penumpang, salah satu penyebabnya adalah stimulus ekonomi dari pemerintah pada Juni 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, angkutan laut domestik mencatat jumlah penumpang sebanyak 2,75 juta orang, angkutan udara domestik 5,00 juta orang, angkutan kereta 45,61 juta orang, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) 4,84 juta orang.

    “Peningkatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh momen Idul Adha dan libur sekolah, tetapi juga didorong oleh stimulus ekonomi dari pemerintah berupa diskon tiket kapal sebesar 50 persen,” ujar Pudji di Jakarta, Jumat.

    Peningkatan jumlah penumpang tertinggi secara bulanan terjadi pada moda angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau ASDP, yaitu sebesar 25,35 persen secara bulanan. Pada Mei 2025, jumlah penumpang tercatat 3,86 juta orang.

    Di sisi lain, jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami penurunan sebesar 5,87 persen secara bulanan, dari 1,76 juta orang pada Mei 2025 menjadi 1,66 juta orang pada Juni.

    “Faktor penyebabnya antara lain karena berakhirnya musim ibadah haji dan belum dimulainya kembali perjalanan ibadah umrah,” jelasnya.

    Secara tahunan, terjadi peningkatan jumlah penumpang pada hampir seluruh moda angkutan, kecuali moda angkutan udara domestik.

    Peningkatan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada moda angkutan laut domestik, yakni sebesar 18,68 persen secara tahunan. Kenaikan ini didorong oleh momen Idul Adha dan liburan sekolah, serta adanya program diskon tiket kapal dari pemerintah.

    Sementara itu, pada perkembangan angkutan barang Juni 2025, secara bulanan terjadi penurunan jumlah angkutan barang pada seluruh moda transportasi dan penurunan tertinggi tercatat pada angkutan kereta sebesar 8,30 persen.

    Secara tahunan, terjadi peningkatan jumlah angkutan barang pada moda angkutan udara domestik dan angkutan laut domestik.

    Pertumbuhan tertinggi tercatat pada angkutan laut domestik, yaitu sebesar 17,26 persen dibandingkan dengan Juni 2024.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS catat jumlah kunjungan wisman capai 1,42 juta orang pada Juni

    BPS catat jumlah kunjungan wisman capai 1,42 juta orang pada Juni

    Kunjungan didominasi oleh wisman berkebangsaan Australia, dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui Bandara Ngurah Rai ini salah satunya dipicu dengan adanya peningkatan jumlah penerbangan menuju Bali,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman pada Juni 2025 sebanyak 1,42 juta kunjungan atau naik 8,42 persen secara bulanan dan naik 18,20 persen secara tahunan.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, pintu masuk utama, kunjungan wisman paling banyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai, Bali.

    “Kunjungan didominasi oleh wisman berkebangsaan Australia, dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui Bandara Ngurah Rai ini salah satunya dipicu dengan adanya peningkatan jumlah penerbangan menuju Bali,” kata Pudji di Jakarta, Jumat.

    Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juni 2025, total kunjungan wisman mencapai 7,05 juta kunjungan atau meningkat 9,44 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

    Kunjungan wisatawan mancanegara ini paling banyak berasal dari Malaysia yaitu sebesar 16,7 persen, Singapura sebesar 13,0 persen dan Australia 10,9 persen.

    Lebih lanjut, Pudji mengatakan, jika dibandingkan dengan Mei 2025, secara bulanan terjadi peningkatan kunjungan wisman dari Singapura dan Australia, sedangkan kunjungan wisman dari Malaysia mengalami penurunan.

    Pada perkembangan pengeluaran wisatawan mancanegara di triwulan 2/2025, rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan mencapai 1,199,71 dolar AS atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran pada triwulan 1 2025 dan triwulan 2 2024.

    Berdasarkan jenis pengeluaran, pada triwulan 2/2025, proporsi pengeluaran terbesar dari wisman ini dialokasikan untuk akomodasi sebesar 37,48 persen, kemudian untuk makan dan minum sebesar 19,53 persen serta belanja dan cenderamata sebesar 11,17 persen.

    Pola pengeluaran ini relatif tidak berubah jika dibandingkan dengan pola pengeluaran pada triwulan 1/2025.

    BPS juga mencatat jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 105,12 juta perjalanan atau naik 7,62 persen secara bulanan.

    Jika dibandingkan dengan Juni 2024, perjalanan wisnus mengalami peningkatan sebesar 25,93 persen secara year on year. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Juni 2025, jumlah perjalanan wisnus mencapai 613,78 juta perjalanan atau meningkat sebesar 17,70 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

    Sementara itu, jumlah perjalanan orang Indonesia yang keluar negeri (wisnas) tercatat sebanyak 727,558 perjalanan. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 24,20 persen secara bulanan.

    “Karena didorong oleh adanya kepulangan jamaah haji Indonesia pada gelombang pertama,” ujarnya.

    Secara tahunan, perjalanan wisnas mengalami penurunan sebesar 15,02 persen.

    Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnas selama Januari hingga Juni 2025 mencapai 4,57 juta perjalanan atau meningkat 3,25 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Lakukan Pertemuan Tertutup dengan TGH Turmudzi Badruddin di NTB Nasional 1 Agustus 2025

    Gibran Lakukan Pertemuan Tertutup dengan TGH Turmudzi Badruddin di NTB Nasional 1 Agustus 2025

    Gibran Lakukan Pertemuan Tertutup dengan TGH Turmudzi Badruddin di NTB
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    mengenakan sorban putih usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu, Tuan Guru Haji (TGH)
    TGH Turmudzi Badruddin
    , di Lombok, Nusa Tenggara Barat (
    NTB
    ), Jumat (1/8/2025).
    Pantauan di lokasi, Gibran tiba di ponpes sekitar pukul 11.45 WIB.
    Saat datang, Gibran terlihat mengenakan kemeja cokelat muda dan peci hitam.
    Kedatangan Gibran didampingi oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal serta Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan.
    Selama kunjungannya ini, ia melakukan pertemuan tertutup di ruangan Tuan Guru Haji (TGH) TGH Turmudzi Badruddin.
    Ketika Gibran masuk ke ruangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, ia terlihat masih memakai peci hitam.
    Beberapa saat berselang, Gibran terlihat keluar dari ruangan TGH Turmudzi Badruddin dengan memakai sorban warna putih yang dikalungkan di lehernya.
    Setelah itu, Gibran turut santap makan siang bersama pimpinan pesantren di lokasi tersebut.
    Selepas dari ponpes tersebut, Gibran melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya di NTB.
    Ia langsung bertolak ke Kantor Pos Indonesia untuk mengecek penyaluran
    Bantuan Subsidi Upah
    (BSU).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CEO Danantara Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji, Harga Terima Beres

    CEO Danantara Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji, Harga Terima Beres

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut pemerintah Indonesia akan membeli tanah di Makkah untuk pembangunan Kampung Haji, dengan harga ‘terima beres’ dari Arab Saudi. 

    Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025), Rosan menyebut tanah yang rencananya dibeli Indonesia berlokasi dekat dengan Makkah. Namun, kawasan itu masih juga ditempati oleh beberapa penduduk. 

    “Mereka kasih ada 8 plot ya. Tapi tanahnya ini ada yang flat, ada yang berbukit, tapi kan ada penduduknya juga. Masih ada beberapa penduduknya juga,” terangnya, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Namun demikian, Rosan memastikan bahwa relokasi penduduk yang masih menempati tanah tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Indonesia, terangnya, akan menawarkan harga terima beres, atau menyangkut keadaan bersih. 

    “Jadi, harga yang kami tawarkan itu nanti sudah menyangkut harga untuk keadaan bersih lah istilahnya. Ya, terima beres,” ungkapnya. 

    Proses pembelian tanah itu, terang Rosan, bisa dilakukan dengan kombinasi antara pemerintah atau komersial. Namun, prosesnya akan dipimpin oleh Danantara.

    “Istilahnya kita private bidder lah,” tambah pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Mengenai harganya, Rosan menyebut tanah di setiap daerah akan memiliki harga yang berbeda. Kisaran harganya juga beragam, sekaligus tergantung dari luasnya yakni ada yang 25 hektare sampai 80 hektare. 

    Meski demikian, Rosan menyebut Indonesia mencari lokasi yang sangat dekat dengan Kota Makkah, dalam hal ini Masjidil Haram. Hal itu kendati tanahnya saat ini masih ditempati penduduk. 

    “Tentunya kalau makin besar mungkin jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 16 hektare gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan oh mana ada tanah sebesar itu di Masjidil Haram. Ada, memang masih ada penduduknya tapi itu nanti akan diganti ruginya, direlokasi oleh pemerintah Arab Saudi,” tuturnya.

    Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi juga disebut akan mengubah undang-undang (UU) tentang kepemilikan tanah oleh asing di Makkah. Aturan itu ditargetkan efektif Januari 2026 sehingga pihak asing, dalam hal ini Indonesia bisa membeli hak milik tanah di salah satu Haramain tersebut. 

    “Efektif bulan Januari, bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Makkah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi,” kata mantan Duta Besar AS itu. 

  • Danantara Bakal Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji Indonesia, Ini Detilnya!

    Danantara Bakal Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji Indonesia, Ini Detilnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara akan memimpin proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi, untuk dibangun Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia. 

    Hal itu diungkap oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Dia menyebut tanah yang rencananya akan dibeli pemerintah Indonesia melalui Danantara akan sangat dekat dengan salah satu Haramain itu. 

    “Ada beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu adalah proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission [for Makkah City and Holy Sites, red]. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Makkah,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Rosan menjelaskan pembelian tanah di Makkah akan dikombinasikan baik secara komersial maupun oleh pemerintah. Hal itu lantaran akan ada area komersial yang turut dibangun d Kampung Haji itu. Akan tetapi, dia memastikan Danantara akan memimpin proses tersebut. 

    Tujuannya, agar nantinya Kampung Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umrah. 

    Secara lokasi, terang Rosan, titik letak tanah yang akan dibangun Kampung Haji bakal sangat dekat dengan Kota Makkah. 

    “Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km, ada yang nempel,” ungkap pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Untuk diketahui, rencana pembangunan Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Makkah itu merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman al Saud atau Crown Prince MBS. 

    Bahkan, Rosan menyebut pihak Arab Saudi bakal mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Makkah oleh pihak asing guna pembangunan Kampung Haji itu. 

    “Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak pilih. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah, saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi dan undang-undang ini kita akan melalui prosesnya,” ungkapnya. 

    Pria yang pernah menjadi Duta Besar Amerika Serikat (AS) itu lalu menuturkan, pemerintah Indonesia sudah diminta untuk mengajukan rancangan infrastruktur Kampung Haji. Desain lokasi tersebut sudah harus dilakukan pada Oktober 2025 ini.