Xcloud.id

Topik: haji

  • Ini Alasan KPK Pakai Sprindik Umum di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut

    Ini Alasan KPK Pakai Sprindik Umum di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Yaqut

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

    Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat memberikan alasan KPK masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini. Mengingat, KPK belum menetapkan tersangka ketika menggunakan Sprindik Umum.

    “Kami penyidik memilih untuk menggunakan sprindik umum itu karena kami masih ingin mendalami beberapa peran dari beberapa pihak,” kata Asep seperti dikutip RMOL, Minggu, 10 Agustus 2025.

    Sehingga kata Asep, dengan adanya Sprindik Umum ini, KPK lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang lebih banyak.

    “Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan, di mana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya. Sehingga kami melihat, kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya,” pungkas Asep.

    Pada Sabtu dinihari, 9 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan bahwa sejak Jumat, 8 Agustus 2025, KPK sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kemenag era Yaqut Cholil Qoumas.

    “Perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaran ibadah haji pada Kemenag tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu dinihari, 9 Agustus 2025.

    Dalam perkara ini, KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sebelumnya, Asep menjelaskan, di dalam Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen – 50 persen.

    “Tadi ada di UU diatur 92 persen, 8 persen gitu kan. Kenapa bisa 50-50 dan lain-lain. Dan prosesnya juga kan itu alur perintah. Dan kemudian juga kan ada aliran dana yang dari pembagian tersebut gitu,” kata Asep kepada wartawan, Rabu malam, 6 Agustus 2025.

    Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan permintaan terhadap beberapa pihak terkait ketika dalam proses penyelidikan.

    Pada Kamis, 7 Agustus 2025, KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. Dia diperiksa selama hampir 5 jam.

    Pada Selasa, 5 Agustus 2025, tim penyelidik telah memeriksa 3 orang, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi, dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz.

    Pada Senin, 4 Agustus 2025, tim penyelidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang, yakni Rizky Fisa Abadi, Muhammad Agus Syafi, Abdul Muhyi. Ketiganya merupakan pejabat di Kemenag.

    Pada Selasa, 8 Juli 2025, tim penyelidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah.

    Tim penyelidik KPK sebelumnya juga telah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah pada Senin, 23 Juni 2025. Dia didalami soal pengelolaan ibadah haji

  • Prabowo kembali ke Tanah Air usai hadiri Parade Nasional Singapura

    Prabowo kembali ke Tanah Air usai hadiri Parade Nasional Singapura

    Presiden Prabowo Subianto bersiap menuju Tanah Air dari Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base (PLAB) Singapura, Sabtu (9/8/2025) (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo kembali ke Tanah Air usai hadiri Parade Nasional Singapura
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 06:28 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak kembali ke Indonesia setelah menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025 pada Sabtu (9/8) yang berlangsung meriah di National Gallery, Singapura.

    Dari Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base (PLAB) Singapura, pesawat yang membawa Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas pada pukul 21.15 waktu setempat (WS).

    Keberangkatan Presiden menuju Tanah Air dilepas oleh pejabat Singapura yakni Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan Duta Besar Singapura untuk Republik Indonesia Kwok Fook Seng.

    Selain itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo dan Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi juga tampak melepas keberangkatan Presiden.

    Kehadiran Presiden dalam parade ini menampilkan kedekatan Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara sahabat khususnya di kawasan ASEAN.

    Seperti saat jamuan minum teh oleh Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong, Presiden Prabowo tampak duduk bersama dalam satu meja bundar bersama dengan Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, dan Putra Mahkota Johor Bahru Tunku Ismail Idris.

    Tidak hanya itu, pada saat berada di panggung kehormatan, Presiden Prabowo juga menghampiri PM Ke-3 Singapura Lee Hsien Loong yang turut hadir dalam acara parade. Keduanya terlihat bercengkerama dan saling melempar senyum hangat.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan dari Singapura yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto.

    Sumber : Antara

  • KPK mulai penyidikan perkara kuota dan penyelenggaraan ibadah haji

    KPK mulai penyidikan perkara kuota dan penyelenggaraan ibadah haji

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

    KPK mulai penyidikan perkara kuota dan penyelenggaraan ibadah haji
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 08:20 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada tahun 2023-2024, sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu dini hari.

    Lebih lanjut Asep mengatakan KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait perkara tersebut.

    “Dengan pengenaan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” katanya.

    Sebelumnya, KPK pada 7 Agustus 2025, mengumumkan penyelidikan perkara tersebut sudah memasuki babak akhir setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Sementara itu, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Turut Hadiri Parade Nasional Singapura, bersama PM Wong dan Sultan Brunei

    Prabowo Turut Hadiri Parade Nasional Singapura, bersama PM Wong dan Sultan Brunei

    Bisnis.com, SINGAPURA — Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025, Sabtu (9/8/2025). Sejumlah pemimpin negara sahabat hadir, termasuk tuan rumah yakni Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong. 

    Adapun Presiden Prabowo tiba di Singapura, Sabtu (9/8/2025), pukul 15.40 waktu setempat saat pesawat kepresidenan yang membawanya dan rombongan terbatas mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar. 

    Sekretariat Presiden (Setpres) menyebut kehadiran Prabowo pada parade ini merupakan wujud penghormatan atas hubungan erat kedua negara yang telah terjalin lama.

    Setibanya di pangkalan udara, Prabowo disambut oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Republik Indonesia Kwok Fook Seng, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo serta Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi.

    Adapun Parade Hari Nasional Singapura 2025 digelar di National Gallery. Tidak hanya Presiden Prabowo, turut dijadwalkan hadir pada parade ini yakni Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Wakil Perdana Menteri Malaysia Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, serta Putra Mahkota Johor Bahru Tunku Ismail Idris. 

    Perayaan tahun ini yang mengusung tema “Majulah Singapura” menandai 60 tahun perjalanan negara Singapura sebagai suatu bangsa. Kehadiran Prabowo di acara tersebut diharapkan mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

    “Lebih luas, kunjungan Presiden Prabowo ke Singapura kali ini juga simbol komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, khususnya di kawasan Asean. Melalui partisipasi dalam perayaan kenegaraan ini, Indonesia menunjukkan dukungan terhadap visi bersama untuk membangun kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera,” dikutip dari keterangan resmi Setpres, Sabtu (9/8/2025). 

    Dikutip dari situs resmi Kantor Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Hari Ulang Tahun ke-60 Singapura menandakan enam dekade kemerdekaan negara tersebut sebagai negara demokratis dan independen. 

    “Together, we will secure a brighter future for ourselves, our children, and generations to come. Happy National Day. Majulah Singapura!,” demikian ujar PM Wong kepada masyarakat Singapura pada pesan kemerdekaannya, Jumat (8/8/2025). 

    Adapun setelah Prabowo dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024, dia telah berkunjung ke Singapura untuk bertemu dengan PM Wong. Sebaliknya, PM Wong juga telah menghadiri Leaders’ Retreat di Indonesia. 

  • Hujan Deras di Kabupaten Bogor: BPBD Catat 14 Titik Banjir, 5 Longsor, dan 1 Rumah Ambruk Bandung 9 Agustus 2025

    Hujan Deras di Kabupaten Bogor: BPBD Catat 14 Titik Banjir, 5 Longsor, dan 1 Rumah Ambruk Bandung 9 Agustus 2025

    Hujan Deras di Kabupaten Bogor: BPBD Catat 14 Titik Banjir, 5 Longsor, dan 1 Rumah Ambruk
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (9/8/2025) sore hingga malam ini telah memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang di sejumlah wilayah.
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor melaporkan bahwa ada puluhan titik terdampak di sedikitnya enam kecamatan.
    “Informasi sementara laporan masuk pada Sabtu pukul 19.15 WIB, bencana banjir terjadi di 14 titik, tanah longsor di lima titik, dan angin kencang disertai pohon tumbang maupun rumah ambruk di lima titik,” kata Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin, saat dikonfirmasi, Sabtu malam.
    Banjir dilaporkan merendam permukiman di Kecamatan Kemang, Rancabungur, Cibinong, Bojonggede, dan sekitarnya.
    Sejumlah lokasi yang terdampak antara lain Perumahan Avoria Estate di Desa Kemang, Gang Turki di Desa Bantarjaya, Jalan Raya Sukahati Karadenan di Cibinong, Perumahan Golden Park di Kelurahan Pakansari, hingga RW 07 Desa Kedung Waringin di Bojonggede.
    Selain banjir, hujan deras memicu tanah longsor di Kampung Baru Desa Bantarsari, Kampung Bojong Lebak Kecamatan Kemang, Blok Seremped Kelurahan Nanggewer Cibinong, Jalan Swadaya Kelurahan Sukahati, dan Jalan Haji Mursidi Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang.
    Angin kencang juga dilaporkan menyebabkan pohon tumbang di Jalan Raya Pabuaran Bojonggede, RT 002/005 Atang Sanjaya Kecamatan Kemang, Jalan Bersih Kelurahan Tengah Cibinong, dan Kampung Cimanggis Desa Cimanggis.
    Sementara itu, satu rumah dilaporkan ambruk di Kampung Patahunan Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja.
    BPBD Kabupaten Bogor masih melakukan assessment di lapangan bersama unsur relawan, dan masyarakat.
    BPBD juga mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi bencana susulan karena mengingat cuaca masih berpotensi hujan dengan intensitas tinggi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peluang Arab Saudi Tiadakan Kuota Haji, Begini Penjelasan Menag

    Peluang Arab Saudi Tiadakan Kuota Haji, Begini Penjelasan Menag

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Arab Saudi berencana untuk menghilangkan kuota haji. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, yang menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi kini lebih mementingkan pendekatan bisnis dalam pengelolaan haji, sehingga terus berencana mengembangkan infrastruktur haji

    “Saudi Arabia ini sekarang pendekatannya juga sangat apa ya, katakanlah bisnis oriented ya, konsultannya juga adalah konsultan dari orang-orang yang terkenal dari Amerika dan ini juga menghitung betul bagaimana memungut dana sebesar-besarnya melalui potensi strategis dari potensi geografis yang dimiliki Saudi Arabia,” ujar Nasaruddin dalam acara State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, dikutip Sabtu (9/8/2025).

    “Karena itu juga musim haji yang akan datang itu juga tidak… kemungkinannya, tidak akan dibatasi,” tegasnya.

    Nasaruddin mengatakan, fokus perbaikan infrastruktur dan layanan haji yang akan digarap oleh Pemerintah Arab Saudi ialah di Mina, lantara selama ini menjadi penyebab berbagai masalah pelaksanaan haji. Sedangkan fasilitas haji di Padang Arafah, Makkah tak bermasalah.

    Ia menggambarkan Mina kerap menjadi perhatian pemerintah Arab Saudi karena penuh sesak sehingga para jemaah haji harus memakai tenda untuk menjalankan rangkaian ibadahnya. Oleh sebab itu, Nasaruddin mengatakan nantinya Kerajaan Saudi akan melakukan pembangunan di kawasan Mina.

    “Ada rencana dalam waktu tidak lama, Mina yang menjadi hambatan itu nanti akan ditingkat menjadi 8 lantai, tidak lagi pakai tenda. Kemudian juga, Mina itu nanti akan ada jalan layang,” ungkap sang menteri.

    Di lain sisi, kawasan Ka’bah dan Masjidil Haram, atau Baitullah ia sebut akan diperluas oleh Pemerintah Arab Saudi. Gunung-gunung di sekitarnya akan dipangkas untuk memperluas kapasitas.

    “Gunung-gunung itu dipangkas kemudian sampai ke Jabal Omar, di belakang itu mungkin ada satu kilo jaraknya antara kabah dengan dinding-dinding pagar Ka’bah,” paparnya.

    Karena itu, ia meyakini ke depan daftar tunggu itu akan diperpendek dengan cara membuka sebanyak-banyaknya peluang untuk bisa menunaikan ibadah haji. “Kenapa? Karena fasilitas Arafah-nya tidak ada masalah, tapi yang masalah itu adalah Mina. Di Mina itu nanti akan dibangun,” tutur Nasruddin.

    “Kemudian juga, Jamarat (tempat lempar jumrah) itu sudah ditingkat, mungkin nanti ditinggikan sampai 5 lantai. Kemudian juga, di Haram itu juga nanti masih akan ditambah Shafa-Marwah-nya sehingga dengan demikian jemaah haji dan umrah itu akan semakin banyak menampung jemaah pada masa itu,” tutur Nasaruddin.

    Sebagaimana diketahui, pada 2024 kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sempat mencapai angka tertinggi, yakni 241 ribu orang. Terdiri dari 213 ribu jemaah reguler dan 27,6 ribu jemaah khusus.

    Sementara itu, pada tahun ini kuotanya berkurang menjadi 221 ribu jemaah. Rinciannya, ada 203.320 jemaah reguler dan 17.680 merupakan jemaah haji khusus.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gandeng BPK, KPK Hitung Potensi Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji – Page 3

    Gandeng BPK, KPK Hitung Potensi Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji – Page 3

    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengaturan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. KPK saat ini mulai melakukan penyidikan untuk mengusut kasus tersebut.

    “KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada tahun 2023-2024, sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

    Asep mengatakan KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait korupsi kuota haji tersebut.

    “Dengan pengenaan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” katanya.

  • Cari Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Telusuri Pemberi Perintah dan Aliran Dana – Page 3

    Cari Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Telusuri Pemberi Perintah dan Aliran Dana – Page 3

    Sebelumnya, KPK mengumumkan penyelidikan perkara tersebut sudah memasuki babak akhir setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Sementara itu, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

  • Daftar LPS Financial Festival Medan! Belajar Jurus Kelola Keuangan-Kejar Cuan

    Daftar LPS Financial Festival Medan! Belajar Jurus Kelola Keuangan-Kejar Cuan

    Jakarta –

    Literasi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan.

    Literasi keuangan juga berperan besar dalam menghindarkan masyarakat dari berbagai praktik kecurangan atau penipuan di bidang finansial.

    Hal ini sejalan dengan visi LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) mewujudkan masyarakat yang memiliki indeks literasi keuangan tinggi (well literate). Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan secara bijak dan optimal.

    Seiring dengan upaya meningkatkan literasi keuangan, LPS pun menyelenggarakan Financial Festival di dua daerah. Setelah sukses digelar di Surabaya pada 6-7 Agustus 2025, LPS Financial Festival akan digelar di Medan pada 20-21 Agustus.

    LPS Financial Festival akan berlangsung di Regale International Convention Centre, Jalan Haji Adam Malik, Silalas, Medan. LPS Financial Festival kali ini sekaligus merayakan 80 tahun HUT Kemerdekaan Indonesia dan peringatan 20 tahun LPS.

    Ikuti keseruan LPS Financial Festival Medan yang menghadirkan sejumlah tokoh terkenal sekaligus berbagi pengalaman sukses berbisnis dan investasi, melalui kegiatan seperti business talk dan educational class.

    Sesi kelas LPS Financial Festival antara lain menghadirkan pembicara Herjunot Ali dengan tema Atur Duit Agar Cepat Cuan. Lalu ada juga sesi kelas bersama Raline Shah dengan tema Beauty in Budgeting. Kemudian sesi kelas bersama Michael Yeoh dengan tema Jurus Cuan Maksimal dari Saham.

    LPS Financial Festival terbuka bagi siapa saja yang mau belajar cara mengelola keuangan dan investasi, serta membangun jaringan. Selain itu, LPS Financial Festival Medan juga menghadirkan sesi hiburan bersama artis papan atas tanah air, termasuk stand up comedy.

    Nah, jangan tunggu lagi, langsung daftar LPS Financial Festival Medan dengan klik link ini, dan dapatkan berbagai tips dan trik jitu mengelola keuangan, berbisnis hingga investasi.

    (hns/hns)

  • Kasus Kuota Haji Naik Penyidikan, Eks Menag Yaqut Bakal Dipanggil KPK Lagi

    Kasus Kuota Haji Naik Penyidikan, Eks Menag Yaqut Bakal Dipanggil KPK Lagi

    Jakarta –

    Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 naik ke tahap penyidikan. KPK bakal kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

    “Jadi tentunya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCQ,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

    Yaqut sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada Kamis (7/8) kemarin. Selain Yaqut, KPK juga akan memanggil beberapa pihak lainnya.

    “Dan nanti setelah ini naik (penyidikan), nanti yang bersangkutan ini akan dipanggil kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan,” ujarnya.

    Penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji memasuki babak baru. KPK menaikkan status kasus kuota haji dari penyelidikan ke penyidikan.

    KPK menyampaikan telah berkala melakukan ekspose atau gelar perkara. Ekspose dilakukan terkait perkembangan proses pengusutan yang telah dilakukan.

    “Ekspose itu kan secara berkala ya dilakukan untuk update dari progres yang sudah dilakukan oleh tim,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/8).

    “Ya, alhamdulillah, saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut setelah pemeriksaan.

    (ial/whn)