Topik: Good Governance

Jangan Terlalu Lama, KPK Mestinya Bisa Segera Tetapkan Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji

GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya bisa segera menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024, selagi telah memiliki dua bukti.

“Menurut saya apabila KPK telah memenuhi minimal dua alat bukti KPK dapat segera mentersangkakan yang bersangkutan (Yaqut),” kata Hudi saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Hudi menyebut langkah tersebut bisa segera dilakukan KPK, sehingga proses kasus ini tidak terus menerus berlangsung alot.

“Agar tidak berlarut-larut dan ada kepastian untuk keduanya (KPK dan tersangka),” ucap Hudi, menekankan.

Hudi juga menginstruksikan KPK sebagai lembaga penegak hukum, tidak lambat dalam mengusut kasus, sehingga tidak muncul anggapan negatif terhadap lembaga antirasuah tersebut di tengah-tengah masyarakat.

“Penegakan hukum jangan terlalu lama agar tidak terjadi fitnah dalam proses hukumnya,” jelasnya.

Sejauh ini, KPK masih juga belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena menyangkut kepentingan umat.

“Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Abdullah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Politikus PKB ini menegaskan dugaan korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Oleh karena itu, kata dia, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Lebih lanjut Abdullah mengingatkan KPK agar bekerja dengan profesional dan transparan, tanpa praktik tebang pilih dalam penegakan hukum, karena hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

“KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” kata dia.

Abdullah menilai penyelesaian kasus tersebut menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya, sebab isu korupsi haji telah menyedot perhatian masyarakat, khususnya calon jamaah yang merasa dirugikan.

Menurut dia, praktik korupsi terkait ibadah haji berpotensi mencoreng kesucian ibadah umat, sehingga KPK harus serius, adil, dan transparan dalam bekerja.

Dia menambahkan, DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya proses hukum di KPK, termasuk memastikan penanganan kasus sesuai prinsip good governance.

“Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK, jangan ada yang melindungi pelaku dengan alasan apa pun,” kata Abdullah menegaskan.

23/09/2025 21:46
Mbak Wali Terima Empat Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri, Perkuat Good Governance di Kota Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Kediri. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan penyerahan empat legal opinion (LO) tanpa permohonan dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri kepada Pemerintah Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Selasa (23/9/3025).

“Penyerahan legal opinion ini bisa menjadi landasan kami dalam mengeluarkan kebijakan. Diharapkan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini jangan sampai ada permasalahan hukum. Sebab kebijakan yang kami buat ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Mbak Wali mengungkapkan empat legal opinion yang disampaikan mencakup isu-isu penting. Dimana semua sangat relevan dengan kebutuhan di daerah. Yakni, untuk menghadirkan pemerintahan yang tertib hukum, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Pembangunan Kota Kediri tidak bisa lepas dari kepastian hukum.

Oleh karena itu, keberadaan legal opinion ini akan menjadi pedoman dan rujukan dalam pengambilan keputusan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai aturan dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Saya berharap sinergi antar Pemkot Kediri dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri akan terus terjalin erat. Mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Andi Mirnawaty menjelaskan hari ini telah diserahkan empat legal opinion. Pertama, pemenuhan hak-hak anak. Kedua, nomenklatur perbaikan peraturan untuk penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Ketiga, terkait perjanjian Build Operate Transfer (BOT) lahan eks Pasar Gula Kota Kediri.

Keempat, perubahan nomenklatur dan status badan hukum Perumda BPR Bank Kota Kediri. Legal opinion yang telah disusun ini juga terdapat saran dan rekomendasi yang bisa ditindak lanjuti oleh Pemkot Kediri.

“Jadi kita beri saran secara tertulis kepada Pemkot terkait beberapa keadaan yang belum dilaksanakan maksimal. Ada empat legal opinion tanpa permohonan yang tadi kita serahkan,” jelasnya.

Turut hadir, Ketua DPRD Firdaus, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Kediri Asri Surjanti, Asisten, Kepala OPD terkait, Direktur Perumda BPR Bank Kota Kediri Poppy Setyaningrum, jajaran Kejaksaan Negeri Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya. [nm/suf]

23/09/2025 19:58
Dipimpin Puan Maharani, DPR Sahkan RUU APBN 2026 – Page 3

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memaparkan hasil pembahasan RAPBN 2026 yang telah disepakati bersama pemerintah di Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Said menekankan, RAPBN 2026 bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga alat negara untuk menjaga ketahanan sosial, ekonomi, hingga pertahanan nasional.

“RAPBN 2026 yang telah kita bahas ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah, sekaligus sebagai alat untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek dan menengah,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (23/9/2025).

“RAPBN 2026 yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan rentan miskin, sekaligus menjadi enabler bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata, dan kreatif,” tambahnya.

Said merinci beberapa perubahan alokasi anggaran dari usulan awal pemerintah, di antaranya: penambahan target penerimaan cukai Rp1,7 triliun, peningkatan target PNBP dari 6 Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,1 triliun, tambahan belanja K/L Rp12,3 triliun, penambahan program pengelolaan belanja lainnya Rp900 miliar, serta penambahan dana transfer ke daerah Rp43 triliun.

“Badan Anggaran DPR berharap APBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah memulai membalikan keadaan, memulai kebangkitan industri nasional,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Said, dukungan kebijakan hilirisasi disebut akan mempercepat ekspansi industri, termasuk peluang bagi sektor pertahanan nasional di tengah ketegangan geopolitik global.

“Keseluruhan program RAPBN 2026 kita harapkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, memberi efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

Pada kesempatan yang sama, Said mengungkap Banggar DPR bersama pemerintah juga menyepakati perubahan strategi pertumbuhan jangka menengah, dari berbasis utang (debt led growth) menjadi berbasis pendapatan (revenue base growth).

“Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang menuju balance budget pada APBN kita ke depan,” tegas Said.

Said menuturkan, DPR akan terus melakukan pengawasan ketat bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan BPK agar tata kelola APBN 2026 berjalan dengan prinsip derisking dan good governance.

“Kami menyadari, tidak ada karya yang sempurna, apalagi karya manusia. Akan tetapi kami terus berupaya maksimal menjawab tantangan menjadi peluang. Dengan demikian pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif memanfaatkan kekuatan fiskal pada RAPBN 2026,” tandas Said.

23/09/2025 15:32
SIG Raih Best Sustainability and Resilience Award, Masuk Top 50 BigCap PLCs IICD

Jakarta (beritajatim.com) – Komitmen dan disiplin dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk tata kelola yang baik, mengantarkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meraih Best Sustainability and Resilience Award dan masuk dalam Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCap PLCs) dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Capaian ini menegaskan bahwa SIG berhasil menjalankan praktik bisnis berkelanjutan yang mendukung ketahanan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Penghargaan diserahkan oleh Dewan Pengurus IICD, Endang Hoyaranda, kepada Group Head of Legal SIG, Maralda H. Kairupan, pada ajang The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 yang diselenggarakan oleh IICD bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Ballroom Pullman Hotel, Jakarta, pada Senin (15/9/2025).

The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 mengangkat tema “Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times”, sebagai ajang rekognisi dan penghargaan bagi perusahaan yang menunjukkan komitmen terpuji dalam menerapkan praktik GCG. Penilaian dilakukan terhadap 200 emiten berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar (Big Cap) dan menengah (Mid Cap) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan metode penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, mengatakan bahwa ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai kerangka utama keberlanjutan merupakan bagian integral dalam operasi bisnis SIG. Penerapan ESG membuat perusahaan lebih adaptif dan tangguh dalam menghadapi persaingan di industri semen nasional yang menantang akibat kelebihan pasokan dan permintaan semen yang terkontraksi.

“SIG mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam seluruh kegiatan operasional dan proses bisnis untuk menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan sosial, termasuk pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Penghargaan ini semakin memotivasi seluruh insan SIG untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan yang ditopang dengan penerapan GCG,” kata Vita Mahreyni.

Vita menegaskan bahwa penerapan GCG oleh SIG tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi didasari oleh kesadaran akan dampak positifnya terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Penerapan GCG menjadi langkah strategis SIG untuk mencapai pertumbuhan kinerja, sekaligus bentuk kontribusi dalam mendukung kemajuan ekonomi dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi di Indonesia.

SIG secara konsisten melakukan pengukuran kualitas GCG melalui penilaian dan evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG, dengan mengacu pada Peraturan Kementerian BUMN, ASEAN Corporate Governance Scorecard, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan terkait lainnya. Komitmen SIG dalam penerapan GCG dibuktikan dengan peningkatan skor GCG perusahaan. Pada 2024, berdasarkan hasil penilaian penerapan GCG tahun buku 2023, SIG memperoleh skor sebesar 102,81 dengan predikat “Leadership in Corporate Governance”. Capaian ini meningkat dari periode sebelumnya sebesar 92,47 dengan predikat “Very Good”.

“Peningkatan pada skor GCG ini menunjukkan bahwa SIG telah mengadopsi secara penuh standar internasional sebagaimana dirumuskan dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Ke depan, SIG akan terus memperkuat komitmen dalam praktik GCG untuk mendorong pengelolaan perusahaan semakin profesional, efisien, dan efektif,” ujar Vita Mahreyni. [beq]

19/09/2025 17:12
Kemendagri susun manual mutu untuk wujudkan good governance

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengah menyusun manual mutu dan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan barang milik negara (BMN).

Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menegaskan bahwa penyusunan SOP tidak boleh berhenti pada jargon, melainkan harus diimplementasikan nyata dalam tata kelola BMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Cara kerja yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penguatan kelembagaan. Koordinasi dan komunikasi yang terbuka dengan stakeholder akan memperkuat kepercayaan publik,” kata Sri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Sri dalam Rapat Penyusunan Manual Mutu Bagian Umum mengenai Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penguatan Kelembagaan pada di Jakarta, Selasa.

Rapat dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari para pejabat administrator, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Ditjen Bina Adwil.

Pembahasan materi meliputi pemahaman SNI ISO 9001:2015 serta SNI ISO 37001 dalam mendukung budaya mutu dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Bina Adwil.

Rapat menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional Triningsih Herlinawati, Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah, dan Analis SDMA Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Arief Rachman. Turut hadir peneliti muda BRIN Suci Emilia Fitri sebagai moderator.

Para narasumber hadir untuk membahas berbagai aspek teknis mengenai penyusunan SOP berbasis standar mutu dan penguatan kelembagaan.

Selain itu, para narasumber menekankan pentingnya SOP sebagai instrumen untuk memastikan proses pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan BMN sesuai regulasi.

Rapat juga menyoroti upaya pencegahan fraud BMN melalui penerapan prosedur yang jelas, digitalisasi, pengawasan berlapis, penguatan integritas aparatur, serta pembahasan diarahkan pada penerapan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas.

Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil Rizza Kamajaya, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran terkait good governance.

“Kita harus menata diri dan memperbaiki sistem kerja agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran semakin meningkat. Dengan mencegah penyalahgunaan wewenang dan fraud sehingga Ditjen Bina Adwil dapat menerapkan prinsip good governance secara murni dan konsekuen,” tutur Rizza.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/09/2025 23:41
Menteri UMKM: Dana Rp 200 Triliun Akan Genjot Pertumbuhan UMKM – Page 3

Sebagai contoh, ia menyebut BRI yang memang memiliki fokus utama pada sektor UMKM. Dengan gelontoran dana sekitar Rp 55 triliun, BRI diyakini akan segera memutar dana tersebut. Ia menegaskan, langkah ini sekaligus memastikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat terselamatkan.

Terkait dukungan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap pengelolaan dana Rp 200 triliun, ia menuturkan, pihaknya tengah menyiapkan langkah konkret.

Pada Selasa sore, 16 September 2025 bersama Kemenko Perekonomian, kementerian UMKM akan menggelar rapat untuk membahas rencana penyaluran dana tersebut. Setelah itu, bank-bank Himbara akan diminta menyusun green design sebagai perencanaan sektor-sektor UMKM yang akan menerima alokasi dana.

“Nanti nanti sore juga kita ada rapat dengan Kemenko Perekonomian, pasca ini kita akan panggil bank-bank Himbara kita untuk sudah mulai menyiapkan Green design, perencanaan akan di gelontorkan di sektor-sektor mana saja,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, seluruh proses tetap harus mengacu pada prinsip good governance. Selain itu, skema pembiayaan yang disiapkan juga harus sesuai dalam konteks untuk mendorong pertumbuhan UMKM

16/09/2025 17:15
PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

Bisnis.com, JAKARTA – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“Moratelindo”) (BEI: MORA), salah satu perusahaan penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis serat optik terkemuka di Indonesia, dengan bangga mengumumkan keberhasilan dalam meraih penghargaan sebagai Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah (MidCap PLCs) dalam acara The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di Ballroom Pullman Hotel Thamrin Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.

Penghargaan ini diberikan kepada emiten atau perusahaan publik yang dinilai berhasil menerapkan praktik governansi korporat yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) secara konsisten untuk mendukung perkembangan kinerja perusahaan, serta mendorong peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham maupun seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Utama Moratelindo, Jimmy Kadir, menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. “Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Bagi kami, praktik governansi korporat yang baik bukan hanya sebuah kewajiban untuk memenuhi peraturan, melainkan juga merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan standar perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap proses bisnis di Moratelindo,” ujar Jimmy Kadir.

IICD Corporate Governance Conference and Award merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik di Indonesia atas penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IICD yang ke-16 dengan mengusung tema “Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times” yang menekankan pentingnya GCG dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

Tentang PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo)

Berdiri pada tahun 2000, PT Mora Telematika Indonesia Tbk bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (network access provider atau NAP) dan data center, Moratelindo diposisikan sebagai salah satu penyedia akses jaringan terbesar di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam melayani berbagai segmen pelanggan seperti Telekomunikasi, Pemerintah, Usaha Kecil Menengah, dan Perumahan.

Bersinergi dengan perusahaan besar telekomunikasi dan perusahaan media streaming digital live TV – Video, dan perusahaan TV berlangganan, Moratelindo menyediakan bermacam produk dan jasa berupa connectivity, data center, internet services dan value added solutions. Layanan connectivity dimulai dari International Private Leased Circuit (IPLC) dan Domestic Leased Circuit (DLC), seperti Local Loop, Metro-E, dan Mobile Operator Interconnection. Kabel Moratelindo dengan Teknologi DWDM menjangkau seluruh Jawa, Sumatera, Bali, Batam, Bangka, Bintan, Dumai hingga Singapura. Nusantara Data Center (NDC) Moratelindo menggunakan jaminan standar Internasional dan SLA serta didesain dengan konsep data center modern yang berlokasi di 6 kota besar meliputi Jakarta, Batam, Medan, Surabaya, Palembang, dan Bali, dengan tingkat keamanan serta keandalan tertinggi. NDC Moratelindo juga terhubung dengan semua operator telekomunikasi besar, Data Center Singapura (Equinix dan Global Switch), APJII Exchange, Open-IXP, POP-Gedung lainnya, jaringan LTE, dan banyak gedung bertingkat tinggi.

Dengan menggunakan kabel bawah laut milik sendiri yang memiliki redundansi penuh ke internet cloud internasional, Moratelindo menjadi Penyedia Layanan Internet yang paling dapat diandalkan di Indonesia dan melayani sebagian besar Internet Service Provider, Perusahaan Telekomunikasi, Enterprise, Sektor Pemerintahan, Usaha Kecil Menengah, dan bisnis Ritel.

Moratelindo Solutions seperti Cloud Video Conference, VOIP / IP-PBX / Virtual IP-PBX, IPTV Service, Smart Home & Smart Office, E Mail Security and Anti Spam, Cloud Application (SaaS – Software as a Services), Managed Services, dan BTS Hotel / Micro Cell Pole (MCP) merupakan layanan yang berorientasi pada pelanggan dengan manfaat untuk mengurangi opex dan capex pelanggan, harga layanan rendah yang terjangkau, skalabilitas, stabil dan aman, keamanan dan implementasi yang mudah.

Moratelindo memiliki 9 backbone domestik yaitu Dumai-Medan (DAMAI); Jambi-Batam Cable-system (JIBA); Sumatera Backbone (SBB); Ultimate Java Backbone (UJB); Jayabaya; Palapa Ring Barat (PRB); Palapa Timur Telematika (PTT); Surabaya-Denpasar; dan Bali-Nusa Tenggara, dan 5 backbone internasional yaitu Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapura (B3JS), International Cable-System One (MIC-1), Batam-Dumai-Malaka (BDM), 3rd Route dan Rising8. Sampai saat ini, Moratelindo mengelola jaringan fiber optic backbone baik inland dan submarine serta jaringan akses dengan total lebih dari 56.000 km, lebih dari 788.000 homepass, subscriber lebih dari 227.000, dan memiliki 6 Data Center, serta network data capacity yang telah mencapai lebih dari 32.000 G.

16/09/2025 11:54
OPINI: Akhiri Dilema Rangkap Jabatan

Bisnis.com, JAKARTA – Lima dekade setelah Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974, Jakarta kembali bergejolak. Pola yang terlihat tetap sama, keresahan akan ketidakadilan mencari saluran.

Di balik kerumunan mahasiswa yang turun ke jalan waktu itu, mengemuka keresahan tentang kesenjangan, arah pembangunan, dan keterhubungan antara kekuasaan dengan kepentingan ekonomi. Hari-hari belakangan ini, Jakarta kembali menjadi saksi gejolak di jalanan. Tentu situasi sekarang berbeda jauh dengan setengah abad lalu.

Namun, ada pola yang bisa dikenali, dimana protes massal sering berangkat dari perasaan publik bahwa ada jarak antara nilai keadilan yang diharapkan dengan kenyataan tata kelola yang dirasakan. Bentuk tuntutan mungkin beragam, tetapi intinya tetap sama, yaitu pencarian legitimasi atas cara negara dijalankan.

Di tengah situasi ini, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 Agustus 2025 mengeluarkan Putusan No. 128/PUU-XXIII/2025 (128/2025). Putusan ini mengakhiri kemelut soal rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris di badan usaha milik negara. Substansinya menegaskan pentingnya pemisahan peran agar fungsi pengawasan di BUMN tidak terdistorsi oleh kepentingan politik.

Putusan ini memperkuat prinsip independensi dan kejelasan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang menjadi roh dari UU BUMN serta berbagai peraturan turunannya, yang dilanggar oleh praktik rangkap jabatan ini.

Dualitas peran berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang inheren. Seorang pengawas mustahil dapat objektif mengevaluasi kinerja BUMN yang justru menjadi alat untuk memenuhi janji politik. Lebih parah lagi jika jabatan itu berasal dari kementerian yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan BUMN bersangkutan. Selain konflik kepentingan, timbul pula risiko inkompetensi karena kurangnya latar belakang dan pemahaman operasional. Akibatnya, fungsi pengawasan dan pemberian nasihat strategis yang seharusnya menjadi inti peran komisaris menjadi lumpuh.

Maka, Putusan MK ini, jika dilaksanakan sungguh-sungguh, bisa menjadi sinyal kuat bahwa negara menempatkan prinsip tata kelola di atas kompromi jangka pendek. Putusan 128/2025 harus dipahami sebagai pintu masuk, bukan tujuan akhir. Masalah mendasar yang diusung oleh para penggugat, dan yang berulang kali tersirat dalam gejolak sosial, adalah pertanyaan tentang untuk siapa BUMN itu dikelola.

BUMN tidak sepatutnya dijadikan instrumen politik atau arena bagi pemburu rente, melainkan harus berorientasi pada efisiensi nasional dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, implementasi Putusan 128/2025 harus diikuti dengan penguatan tata kelola yang lebih menyeluruh. Prinsip check and balance tidak berhenti pada soal rangkap jabatan, tapi mencakup transparansi, akuntabili-tas, dan profesionalisme.

Oleh karena itu, implementasi putusan ini tidak boleh sekadar memindahkan kursi. Pemerintah ditantang untuk melakukan reformasi tata kelola BUMN yang lebih menyeluruh tentang memper-kuat Dewan Komisaris dan Direksi dengan profesional yang dipilih secara meri-tokratis, serta memastikan transparansi dalam proses rekrutmen.

Dengan begitu, publik dapat melihat bahwa aset negara dikelola oleh orang-orang terbaik.

Dalam iklim ketidakpercayaan yang kerap memicu unjuk rasa, kepatuhan terhadap putusan MK yang tegas ini dapat menjadi modal penting untuk membangun kembali kepercayaan publik. Tindakan nyata menaati putusan akan berbicara lebih keras dibanding seribu pernyataan, sebab ia menunjukkan bahwa pemerintah sungguh mendengarkan, tunduk pada hukum, dan berkomit-men memperbaiki institusi. Pelajaran dari Malari dan berbagai episode protes lain-nya adalah ketidakpuasan publik bersifat kumulatif.

Ia tidak selalu meledak karena satu kebijakan, tetapi karena persepsi akan sistem yang dianggap tidak adil. Jadi, pemerintah tidak boleh menunggu protes jalanan untuk bergerak. Pemerintah yang responsif harus mampu membaca sinyal sebelum keresahan itu meluas.

Reformasi tata kelola BUMN menjadi semakin krusial dalam menghadapi tantangan masa depan. Kepatuhan terhadap Putusan 128/2025 adalah ujian nyata bagi komitmen pemerintah terhadap prinsip good governance.

Ia adalah langkah konkret yang dapat memutus pola sejarah di mana ketidakpuasan publik terakumulasi hingga meledak di jalanan. Dengan menjadikannya momentum reformasi yang lebih luas, pemerintah tidak hanya menyelesaikan soal hukum, tetapi juga berinvestasi pada stabilitas dan legitimasi jangka panjang.

Pada akhirnya, stabilitas sejati lahir dari tata kelola yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepatuhan pemerintah terhadap putusan MK menjadi isyarat bahwa hukum berdiri di atas segala kepentingan, termasuk kekuasaan. Dari sana, publik akan menanglkap pesan bahwa negara tidak sekadar menuntut ketaatan rakyat, tetapi juga menundukkan diri pada aturan yang sama.

Itulah fondasi kepercayaan yang sesungguhnya, karena keadilan yang ditegakkan secara konsisten lebih menenteramkan. Akhirnya, sejarah Malari dan semua gejolak setelahnya mengajarkan satu hal, stabilitas yang dibangun di atas fondasi ketidakadilan adalah ilusi. Putusan MK ini adalah kesempatan untuk membangun fondasi yang kokoh.

14/09/2025 09:03
DKI hadirkan data lebih interaktifdi “Portal Satu Data Jakarta”

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menampilkan wajah Ibu Kota melalui data yang lebih interaktif, transparan dan mudah diakses melalui “Portal Satu Data Jakarta”.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyampaikan portal hadir dengan pembaruan yang mengintegrasikan ribuan data dari berbagai perangkat daerah, menghadirkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tampilan baru “Portal Satu Data Jakarta” dilengkapi dengan fitur Artificial Intelligence (AI) berupa layanan percakapan (chat) yang diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh data sesuai kebutuhan.

Masyarakat cukup mengetik data yang ingin diketahui dan sistem akan langsung menampilkan semua informasi terkait. “AI yang kami gunakan ‘trusted by design’, artinya berbasis data resmi dari perangkat daerah,” kata dia.

Budi menyampaikan tampilan baru portal didesain lebih menarik dengan penyajian infografis berupa diagram dan grafik yang mudah dipahami.

Selain itu, portal dilengkapi dengan “insight” atau keterangan tambahan yang memberi analisis lebih dalam atas data yang ditampilkan.

Misalnya pada data kesehatan, ditampilkan sepuluh penyakit rawat inap tertinggi tahun 2024, lengkap dengan sebaran wilayah dan analisis penyebabnya. “Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan wawasan yang lebih menyeluruh,” katanya.

Pada tahap awal, portal menampilkan data dari enam perangkat daerah prioritas, yakni kesehatan, pendidikan, kependudukan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ketenteraman dan ketertiban serta sosial.

Dalam enam bulan ke depan, Pemprov DKI menargetkan seluruh perangkat daerah dapat terintegrasi penuh dalam portal ini.

Saat ini, tersedia sekitar 4.000 data yang dapat diakses oleh masyarakat umum, akademisi, maupun jurnalis.

Untuk mempermudah akses, portal juga mendukung dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. “Portal Satu Data Jakarta” dapat diakses melalui tautan https://satudata.jakarta.go.id/.

Budi berharap kehadiran wajah baru “Portal Satu Data Jakarta” dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas Pemprov DKI, sekaligus mendorong terwujudnya Jakarta sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Portal Satu Data Jakarta” diharapkan dapat mendukung target menjadikan Jakarta masuk dalam jajaran “Top 50 Global Cities” pada 2030 dan “Top 20 Global Cities” pada 2045.

Salah satu indikator menuju kota global adalah keterbukaan pertukaran informasi. “Dengan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya, ‘Portal Satu Data Jakarta’ diharapkan mampu mendukung pencapaian target tersebut,” katanya.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

07/09/2025 18:13
Wamen ESDM: Fase FEED LNG Abadi jadi salah satu pilar ketahanan energi

Proyek ini harus menjadi bagian dari strategi bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dan juga menyediakan energi bagi seluruh kegiatan ekonomi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan tahap Front-End Engineering and Design (FEED) Proyek Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku, menjadi salah satu pilar ketahanan energi, serta penggerak motor pembangunan nasional dan daerah

Yuliot Tanjung dalam acara peresmian fase tersebut di Jakarta, Kamis, menyatakan pelaksanaan proyek ini sejalan dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada energi, mengingat fasilitas tersebut direncanakan berproduksi pada 2029, serta menghasilkan gas bumi sebesar 9,5 juta ton per tahun Liquefied Natural Gas (LNG), 150 MMSCFD gas pipa dan sekitar 35 ribu barel kondensat minyak per hari.

“Proyek ini harus menjadi bagian dari strategi bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri dan juga menyediakan energi bagi seluruh kegiatan ekonomi, baik yang terkait dengan ekosistem gas maupun kita bisa mendorong kegiatan-kegiatan secara luas bagi pengembangan industri,” katanya.

Untuk memuluskan rencana itu, Yuliot menekankan pentingnya percepatan dalam pelaksanaan proyek ini.

Ia mengatakan pemerintah akan mendukung keberlangsungan proyek melalui fleksibilitas peraturan pengadaan dan percepatan perizinan secara tepat waktu untuk berbagai kegiatan pada fase FEED dan Engineering, Procurement and Construction (EPC).

“Kemudian untuk berbagai fasilitas perizinan itu sudah dilakukan secara integrasi dalam satu tim. Kami mengharapkan seluruh perizinan dalam pelaksanaan proyek ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pada saat proyek ini mulai berarti seluruh perizinan sudah bisa diselesaikan,” ucapnya.

Yuliot juga berharap proyek ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal, membuka berbagai lapangan pekerjaan dan memberdayakan pengusaha daerah agar ikut menjadi bagian dari rantai pasok industri yang sangat besar ini.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan agar memastikan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat berjalan nyata.

“Dengan nilai investasi sebesar 20,94 miliar dolar AS, proyek ini akan menyerap sekitar 12.611 tenaga kerja pada fase development dan sekitar 850 tenaga kerja pada fase operasi. Multiplier effect yang kita harapkan bisa benar-benar terwujud dan masyarakat di sekitar proyek merasakan langsung dampaknya,” kata Yuliot.

Pemerintah juga akan memastikan bahwa proyek-proyek strategis seperti proyek Lapangan Abadi di Blok Masela akan dirancang dengan standar lingkungan tertinggi, termasuk dengan implementasi Carbon Capture & Storage (CCS).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengembangkan potensi sumber daya alam sambil tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip good governance dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

28/08/2025 19:14