Xcloud.id

Topik: Good Governance

  • SBY Bela Prabowo, Minta Masyarakat Ikut Kawal Danantara

    SBY Bela Prabowo, Minta Masyarakat Ikut Kawal Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dinilai tidak memberikan manfaat dan berpotensi menimbulkan masalah bagi perekonomian Indonesia.

    SBY dalam postingannya di platform X “Twitter” @SBYudhoyono, SBY mengakui bahwa ia mengamati peluncuran Danantara mendapat tanggapan kritis dari ekonom, pengamat, hingga politisi. 

    “Kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan ‘political envolvement’ yang tidak semestinya,” tulisnya dalam platform tersebut, Minggu (2/3/2025). 

    Menanggapi hal tersebut, SBY menilai niat dan tujuan Presiden Prabowo Subianto membentuk Danantara sebenarnya baik. Pasalnya, kata dia, Danantara diharapkan memperkuat investasi nasional, terutama untuk yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Sebab demikian, dia mengatakan kecemasan masyarakat harus dilihat dari kacamata positif, yakni mereka tak ingin melihat Danantara yang bertujuan “mulia” tersebut gagal dan tak mencapai tujuan seharusnya. 

    “Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” tulisnya. 

    SBY kemudian menuturkan, bahwa kuncinya Danantara harus memiliki good governance, pengelola yang cakap, economic & business judgement yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres positif dari waktu dan waktu. 

    “Pengelolaan Danantara harus bebas dari konflik kepentingan, bebas dari unsur politik. Kemajuan Danantara juga harus diinformasikan kepada masyarakat,” imbuhnya. 

  • Lapor KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Cium Dugaan Korupsi di Balik Retret Kepala Daerah

    Lapor KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Cium Dugaan Korupsi di Balik Retret Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan adanya dugaan tindak korupsi oleh PA/Mendagri, politisi, juga direksi serta komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI), dan PT Jababeka ke KPK, pada Jumat 28 Februari 2025 .

    Koalisi menilai penyelenggaraan kegiatan itu patut diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kecurigaan bermula dari disebarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang menyatakan akan diselenggarakan orientasi kepemimpinan pada 21 hingga 28 Februari 2025. Disebutkan pula bahwa pembiayaan ditransfer melalui PT LTI. Disusul kemudian Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ perihal Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang menyatakan seluruh kegiatan dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA Kemendagri.

    Di tengah kebijakan pemangkasan anggaran, koalisi menilai, pemerintah justru tetap melaksanakan kegiatan orientasi untuk seluruh kepala daerah terpilih. Pelaksanaan agenda tersebut juga dipandang sangat kontroversial. Selain menunjukkan inkonsistensi pemerintah soal efisiensi, konsep yang digunakan seolah sedang berupaya membawa pemerintah daerah ke arah sentralisasi dan bernuansa militeristik. Hal tersebut menimbulkan polemik di masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan utama penyelenggaraan retret Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai bahwa agenda retret melenceng dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Desain orientasi ini juga tidak sesuai dengan skema pendidikan dan pembinaan kepala daerah yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah,” kata Julius Ibrani mewakili koalisi dalam keterangan tertulis bersama yang diterima Pikiran Rakyat pada Sabtu (1/3/2025).

    Dalam Pasal 373 UU No. 23/2014 disebutkan, gubernur diberikan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Jika berdalih kegiatan tersebut merupakan pembinaan, yang berwenang adalah gubernur, bukan pemerintah pusat. Selain itu, agenda retret kepala/wakil kepala daerah diduga kuat melanggar ketentuan Perpres pengadaan barang/jasa (PBJ) dan terdapat praktik penyalahgunaan wewenang. Sebab dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 menyatakan bahwa kegiatan K/L/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD dan prosesnya sejak perencanaan hingga serah terima merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa.

    Agenda orientasi kepemimpinan atau disebut retret kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ditengarai bermasalah. Mulai dari kerangka konsep perencanaan hingga pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Anggaran dalam DIPA untuk melaksanakan kegiatan ini berjumlah Rp10.350.000.000 yang diperuntukan untuk 1.092 orang. Namun, koalisi menemukan terdapat sejumlah pelanggaran yang setidaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1999, dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

    Kegiatan orientasi atau retret merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa yang sudah ditetapkan perencanaan pengadaannya oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Alih-alih tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kemendagri, koalisi tidak menemukan informasi pengadaan terkait agenda orientasi kepala/wakil kepala daerah. Namun di lapangan, diketahui sudah ada pihak swasta yang jadi penyedia pembantu pelaksana kegiatan tersebut yakni, PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka.

    Koalisi menilai ada empat catatan masalah yang menjadi indikator terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Pertama, penyelenggaraan kegiatan retret diduga melanggar hukum terkait proses pengadaan barang/jasa. Seharusnya, jika berkaca pada data DIPA dan merujuk ketentuan Perpres PBJ, kegiatan ini wajib melalui proses tender. Metode yang sesuai dalam Perpres PBJ antara lain, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Sejumlah metodenya tersebut tentu berbeda-beda, tetapi dengan nilai sesuai DIPA di atas Rp10 miliar, seharusnya menggunakan tender di mana tahapannya diatur dalam Pasal 50 Perpres. Mendagri selaku PA diduga tidak menjalankan ketentuan pengadaan seperti yang diatur dalam Perpres PBJ. Alhasil, program ini tidak transparan dan akuntabel.

    Kedua, kegiatan tersebut sarat dengan benturan kepentingan antara partai penguasa dengan elite Partai Gerindra. Potensi konflik kepentingan berupa persekongkolan itu terjadi antara Kemendagri dan PT LTI yang juga dimiliki oleh kader Partai Gerindra, sebagai direktur, komisaris, dan pemegang saham. Kedua orang kader Gerindra yang dimaksud tercatat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan juga ada yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD Brebes.

    Ketiga, pelaksanaan kegiatan orientasi atau retret ini tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 23/2014 dan seolah ada upaya sentralisasi serta bernuansa militerisme. Agenda itu sejatinya ditujukan untuk memastikan seluruh kepala daerah menjalankan pemerintahan daerah dengan memenuhi standar tata kelola berbasis asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance dan AUPB). Namun, adanya pendekatan militerisme yang digunakan untuk kegiatan instansi dan pejabat sipil; metode komando militerisme yang diterapkan, serta materi yang bersifat linear satu arah pusat ke daerah justru menggambarkan kembalinya rezim otoritarian seperti Orde Baru. Pemerintah daerah dinilai hanya dijadikan sebagai pelaksana komando pusat. Menurut koaliasi, hal tersebut jelas merusak sistem ketatanegaraan dan demokrasi yang dimandatkan konstitusi.

    Keempat, terdapat dugaan kolusi yang dilakukan antara Mendagri dengan orang-orang yang ada di dalam Partai Gerindra. Dengan diterobosnya aturan pengadaan barang/jasa dalam Perpres PBJ, mengindikasikan adanya perbuatan kolusi yang dilarang dalam UU No. 28 Tahun 1999. Permufakatan atau kerja sama tidak dilakukan dengan tunduk pada aturan yang berlaku, baik secara substansi (dalam UU Pemda) maupun prosedur (Perpres PBJ).

    “Oleh karena itu, kami mendesak agar KPK segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan serangkaian upaya penyelidikan.” Terlebih, koalisi menilai tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran hukum lain dan kerugian yang lebih besar akibat dari penyelenggaraan retret yang tidak transparan serta berubah-ubah informasinya.Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari sejumlah lembaga masyarakat yang terdiri dari
    Themis Indonesia, PBHI, KontraS, ICW.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Masyarakat Cemaskan Danantara, SBY: Niatnya Baik dan Bisa Perkuat Investasi

    Masyarakat Cemaskan Danantara, SBY: Niatnya Baik dan Bisa Perkuat Investasi

    Masyarakat Cemaskan Danantara, SBY: Niatnya Baik dan Bisa Perkuat Investasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan dukungan terhadap peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    Indonesia) oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Menurut SBY, niat dan tujuan peluncuran lembaga tersebut adalah baik dan diharapkan dapat memperkuat investasi nasional.
    Dalam unggahan di akun X @SBYudhoyono pada Minggu (2/3/2025), SBY merespons kecemasan masyarakat terkait lembaga yang bertugas mengelola investasi pemerintah tersebut.
    “Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis atau
    long-term strategic investment
    yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat atau
    strong economy
    ,” kata SBY.
    Peluncuran Danantara yang berlangsung pada 24 Februari 2025 lalu telah menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk ekonom, pengamat, dan politisi.
    SBY mencatat, terdapat kekhawatiran dari beberapa pihak mengenai
    potensi Danantara
    yang tidak memberikan manfaat, bahkan berisiko menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia.
    “Kalangan tersebut menyangsikan
    governance
    , transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan ‘
    political envolvement’
    yang tidak semestinya,” ungkapnya.
    SBY menekankan, kekhawatiran tersebut sebaiknya dilihat dari sudut pandang positif.
    “Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” ujarnya.
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menegaskan, suara rakyat seharusnya menjadi tantangan bagi para pengelola Danantara untuk membuktikan bahwa kekhawatiran masyarakat tidak akan terwujud.
    Kunci keberhasilan Danantara, menurut SBY, adalah penerapan prinsip
    “good governance”
    , keahlian para pengelola, serta penilaian ekonomi dan bisnis yang tepat dan
    prudent
    .
    Ia menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, kepatuhan pada hukum, serta adanya progres positif yang terukur dari waktu ke waktu.
    “Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan,
    ‘politics free’
    dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” tambahnya.
    Dengan pernyataan ini, SBY berharap Danantara dapat berfungsi secara efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Danantara Betulan Kebal Hukum? Direktur LP3ES: Menyalahi Prinsis Good Governance

    Danantara Betulan Kebal Hukum? Direktur LP3ES: Menyalahi Prinsis Good Governance

    PIKIRAN RAKYAT – Pengelola BPI Danantara, terutama yang terlibat dalam Perusahaan BUMN terkesan kebal hukum. Demikian menurut penilaian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

    Dalam diskusi LP3ES terbaru, Direktur LP3ES, Fahmi Wibawa menyebutkan, hal ini karena bunyi peraturan menegaskan bahwa menteri dan pegawai BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa bukti yang cukup.

    LP3ES menilai, poin hukum ini menimbulkan kesan bahwa mereka dapat bertindak tanpa konsekuensi hukum.

    “Artinya, mereka seolah kebal hukum. Padahal, dalam Undang- Undang seharusnya ada pemisahan antara regulator dan operator. Ketidaksesuaian ini jelas menyalahi prinsip good governance,” katanya, dikutip dari rilis LP3ES yang diterima pada Minggu, 2 Maret 2025.

    “Tata kelola juga perlu dipertanyakan ketika orang-orang yang dipercaya memimpin lembaga ini, termasuk Dewan Pakar dan Chief Investment Officer (CIO), ternyata memiliki jejak kasus korupsi dan pernah dipenjara. Ini jelas mencoreng kredibilitas lembaga dan pengelolaan dana yang seharusnya akuntabel,” ujarnya lagi.

    Belum lagi dari sisi organisasi, Fahmi menilai orang-orang yang dijadikan petinggi Danantara punya kredibilitas buruk dari rekam jejak masa lalu. Pun secara hukum, Menteri yang otomatis jadi komandan sebenarnya sudah menyalahi.

    Pasalnya, harus dibedakan antara regulator dan operator, dari segi good governance. Terlebih, Fahmi masih sangat tidak sepakat terhadap UU tentang BUMN, di mana menteri dan pegawai organ badan tidak bisa diminta pertanggungjawaban kalau tidak ada pembuktian.

    “Orang-orang dipercaya di situ termasuk Dewan Pakar, CIO mereka memiliki kasus korupsi, ditahan 5 tahun. Dalam hal ini tata Kelola juga dipertanyakan, dari keuangan juga yang masih dipertanyakan, dari perspektif politik, lembaga baru ini menjadi bagian dari upaya untuk menempatkan orang-orang yang memiliki track record tidak baik,” tutur dia.

    Danantara Akan Diawasi Berlapis, kata Petingginya

    Bahasan hangat mengenai megaproyek Presiden Prabowo Subianto, Danantara, masih terus bergulir. Banyak pertanyaan publik tentang masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum terjawab hingga menimbulkan narasi negatif yang perlu diluruskan.

    Diskusi investasi BNI Investor Daily Round Table yang digelar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama B-Universe Group menjawab hal tersebut dengan menghadirkan dua petinggi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara, yakni Chief Operation Officer Danantara Donny Oskaria dan Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir.

    Diskusi tersebut berlangsung di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis, 27 Februari 2025. Hampir 150 tamu undangan dari nasabah BNI dan kalangan investor turut menyaksikan diskusi tersebut.

    COO Danantara, Donny Oskaria dalam paparannya menjelaskan, superholding operation Danantara akan fokus pada konsolidasi yang bertujuan untuk memperkuat fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kami berinteraksi langsung dengan berbagai BUMN dan melihat peluang signifikan untuk mengurangi potensi risiko fraud. Penempatan personel di Danantara didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme untuk memastikan pengelolaan dilakukan oleh individu yang benar-benar qualified,” ujar Donny.

    Donny mengatakan bahwa Danantara akan mengelola dana aset dividen BUMN, bukan dana dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensi tersebut, lanjutnya, apabila Danantara mengalami kerugian maka hal tersebut bukan merupakan kerugian negara.

    Selain itu, pengawasan terhadap Danantara dilakukan secara berlapis, termasuk audit yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power). ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Asta Cita Center dan GP Ansor Dukung Danantara, Energi Ekonomi Masa Depan

    Asta Cita Center dan GP Ansor Dukung Danantara, Energi Ekonomi Masa Depan

    loading…

    Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin menyatakan Danantara sebagai wadah mengonsolidasikan aset pemerintah diyakini akan menjadi kekuatan ekonomi nasional. Foto/Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sebagai wadah yang mengonsolidasikan aset-aset pemerintah, Danantara diyakini akan menjadi kekuatan ekonomi nasional.

    “Sebagai holding, jika Danatara dikelola secara profesional, menerapkan good governance, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Energi yang akan menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin dalam dialog bertema “BPI Danantara Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Addin menambahkan, Danantara nantinya bisa berperan sebagai instrumen pembangunan nasional. Danatara tidak hanya pengumpul deviden, tetapi juga akan menjulangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tingkat global.

    “Akan berperan menjadi Sovereign Wealth Fund berskala global yang bisa menopang investasi nasional, untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia secara luas,” imbuhnya.

    Senada dengan Addin, Direktur Asta Cita Center M. Abdullah Syukri mengatakan bahwa GP Ansor dan Asta Cita Center berkomitmen mendukung BPI Danantara agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengaktivasi ruang publik sebagai wadah inklusif. Dengan demikian, ruang sosial, ekonomi dan politik bisa stabil.

    “Salah satu pertumbuhan ekonomi, investor masuk ke dalam negeri dengan melihat stabilitas politik dan sosial. Jadi kami akan memperluas wadah-wadah inklusif yang bisa menghadirkan kritik atau masukan dilakukan dengan cara yang tepat,” kata Gus Abe, sapaan M. Abdullah Syukri.

    Di saat bersamaan, aktivitas-aktivitas organisasi GP Ansor saat ini didorong ke isu SDM dan ekonomi. Menurut Gus Abe, ini akan menjadi bottom line etis GP Ansor dan Asta Cita Center sebagai bagian dari upaya memajukan Indonesia.

  • Asta Cita Center dan GP Ansor Dukung Danantara sebagai Energi Penguatan Ekonomi Nasional

    Asta Cita Center dan GP Ansor Dukung Danantara sebagai Energi Penguatan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu – Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendukung Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sebagai wadah mengonsolidasikan aset-aset pemerintah dan menjadi kekuatan ekonomi nasional. 

    “Sebagai holding, jika Danatara dikelola secara profesional, menerapkan good governance, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Energi yang akan menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin dalam dialog bertema ‘BPI Danantara untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional’ di Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Addin menambahkan Danantara nantinya bisa berperan sebagai instrumen pembangunan nasional. Danatara tidak hanya pengumpul deviden, tetapi juga akan menjulangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tingkat global.

    “Akan berperan menjadi Sovereign Wealth Fund berskala global yang bisa menopang investasi nasional, untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia secara luas,” imbuhnya. 

    Senada dengan Addin, Direktur Asta Cita Center M Abdullah Syukri mengatakan GP Ansor dan Asta Cita Center berkomitmen mendukung BPI Danantara agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengaktivasi ruang publik sebagai wadah inklusif. Dengan demikian, ruang sosial, ekonomi dan politik bisa stabil. 

    “Salah satu pertumbuhan ekonomi, investor masuk ke dalam negeri dengan melihat stabilitas politik dan sosial. Jadi kami akan memperluas wadah-wadah inklusif yang bisa menghadirkan kritik atau masukan dilakukan dengan cara yang tepat,” kata Gus Abe, sapaan akrab M Abdullah Syukri.

    Di saat bersamaan, aktivitas-aktivitas organisasi GP Ansor saat ini didorong ke isu SDM dan ekonomi. Menurut Gus Abe, ini akan menjadi bottom line etis GP Ansor dan Asta Cita Center sebagai bagian dari upaya memajukan Indonesia. 

    Asta Cita Center adalah lembaga think thank yang dapat mengkaji dan mensosialisasikan program kebijakan pemerintahan Prabowo.

    “Ansor fokus pengembangan SDM anak muda, termasuk juga merangsang kader untuk bergerak di bidang ekonomi. Ini upaya-upaya etis yang bisa kami lakukan untuk menunjang ekonomi kader, yang diharapkan bisa memberikan sumbangsih kepada ekonomi nasional,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mendukung BPI Danantara dalam upaya percepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

    “BPI Danantara akan diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan perekonomian nasional. Untuk hal tersebut, dukungan masyarakat dan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan di tengah gejolak ekonomi global, kita bisa menghadapinya dengan baik dan dapat memberikan kesejahteraan rakyat. BPI Danantara dapat mengkomunikasikan strategi investasi dan rencana strategis pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Fakhrul Fulvian.

  • Pertamina Hulu Energi Pacu Produksi Migas, Inovasi Jadi Kunci Wujudkan Asta Cita

    Pertamina Hulu Energi Pacu Produksi Migas, Inovasi Jadi Kunci Wujudkan Asta Cita


    PIKIRAN RAKYAT –     PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina terus memacu produksi minyak dan gas nasional dengan strategi inovatif dan penerapan teknologi terbaru. Dalam acara Energy Outlook 2025 yang digelar Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) di Park Hyatt Jakarta pada Kamis (27/2/2025).

    Asep Samsul Arifin, Vice President Upstream Business Planning & Portfolio Management PHE, menegaskan bahwa inovasi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional serta mendukung visi Asta Cita pemerintah dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaya saing di sektor energi.

    Menurut Asep, PHE saat ini berkontribusi 69% terhadap produksi minyak nasional dan 37% terhadap produksi gas nasional. Namun, tantangan utama di industri hulu migas adalah optimalisasi produksi dari lapangan yang telah lama beroperasi.

    “Sebagian besar lapangan di Indonesia sudah memasuki fase matang, sehingga diperlukan strategi baru agar produksi tetap optimal dan mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Asep.

    Dalam mendukung Asta Cita ke-2, yaitu “Mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” PHE berkomitmen untuk memastikan ketersediaan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan gas secara berkelanjutan. PHE menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) /pengurasan tahap lanjut dan strategi eksplorasi yang efisien guna memastikan pasokan energi tetap stabil tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau dan biru.

    Sementara itu, strategi eksplorasi dan pengembangan energi nasional yang diterapkan oleh PHE juga sejalan dengan Asta Cita ke-5, yaitu “Mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.” Dengan meningkatkan pasokan minyak dan gas domestik, PHE mendukung industri hilir, termasuk pengolahan bahan bakar dalam negeri, petrokimia, dan gas industri. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor produk energi olahan dan memperkuat daya saing sektor industri nasional.

    Untuk mengatasi tantangan produksi, PHE menjalankan berbagai strategi, termasuk eksplorasi wilayah baru, reaktivasi sumur yang belum berproduksi, serta penerapan teknologi EOR. Teknologi seperti waterflood dan steamflood diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dari sumur yang sudah beroperasi lama.

    Selain itu, percepatan proyek greenfield atau lapangan baru juga menjadi prioritas. “Kami berfokus pada eksplorasi wilayah baru, termasuk pengeboran di area laut dalam dan target yang lebih dalam dari sumur konvensional. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan cadangan energi tetap mencukupi di masa depan,” ujar Asep.

    Ke depan, PHE akan terus mendorong efisiensi operasi dan mencari peluang eksplorasi baru. Asep menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi sangat penting untuk memastikan industri migas tetap berdaya saing.

    “Dunia energi sedang berubah, dan kita harus beradaptasi dengan inovasi serta efisiensi. Dengan strategi yang tepat, industri migas Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang dan terus menjadi pilar utama ketahanan energi nasional,” pungkasnya.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina komitmen meningkatkan produksi migas dengan mengalokasikan Capex sekitar 62 persen di sektor hulu untuk mendukung mendukung swasembada energi nasional.

    “Pertamina terus menjalankan strategi pertumbuhan ganda dengan memperkuat bisnis eksisting dan membangun bisnis baru rendah karbon. Strategi ini harus dijalankan dengan inovasi tiada henti,” ujar Fadjar.

    Acara Energy Outlook 2025 ini menjadi ajang diskusi strategis bagi para pemangku kepentingan di sektor energi. Dengan tantangan global yang semakin kompleks, inovasi dan efisiensi menjadi dua faktor utama dalam menjaga keberlanjutan sektor migas Indonesia, sekaligus mewujudkan Asta Cita dalam membangun bangsa yang mandiri di bidang energi dan industri.

    PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016. PHE terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPI Danantara Dituntut Transparan Soal Investasi, Lembaga Pengawas Penting

    BPI Danantara Dituntut Transparan Soal Investasi, Lembaga Pengawas Penting

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dituntut untuk transparan soal penyaluran dan penggunaan investasinya. Akses untuk pengawasan juga menjadi penting dalam operasionalnya. 

    Ekonom dari Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan, BPI Danantara pada dasarnya memiliki visi yang bagus. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat untuk memperjelas visinya tersebut. 

    “Pertama, Danantara harus berkomunikasi kepada masyarakat, investasinya ke mana saja dan buat apa saja? Apakah yang akan dilakukan adalah hilirisasi?” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Asta Cita Center di Jakarta pada Jumat, 28 Februari 2025. 

    Menurut dia, transparansi menjadi penting bagi BPI Danantara karena institusi tersebut mengelola aset yang besar sehingga mengandung risiko yang tidak kecil. Fakhrul mencontohkan Sovereign Wealth Fund yang ada di Malaysia, 1MDB, yang mengalami kegagalan. 

    “Kalau melihat strukturnya (BPI Danantara), pengawasnya seluruh institusi. Pengawas ini memang penting. Masyarakat harus menuntut transparansi dari Danantara,” kata pria yang juga terlibat dalam tim transisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini. 

    Latar belakang Danantara

    Fakhrul mengatakan, latar belakang pembentukan BPI Danantara berangkat dari tidak terkonsolidasinya BUMN. Ia menyebutkan, ada BUMN yang usahanya melenceng dari visi-misinya.

    “Contohnya, ada BUMN yang tidak bergerak di usaha perhotelan, tetapi punya bisnis hotel. Akhirnya pengusaha lokal yang malah terdampak. Ini artinya, ada BUMN yang punya kapasitas berlebih, tapi tidak terkonsolidasi, sehingga berpikir ke bisnis lain,” katanya. 

    Di sisi lain, ada BUMN yang memiliki banyak aset berupa tanah, tetapi karena satu dan lain hal, tidak memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Sementara pihak swasta yang ingin masuk berusaha di aset tersebut, BUMN yang bersangkutan tidak bisa mengelolanya dan timbul ketidakpastian hukum. 

    Di struktur BPI Danantara, katanya, ada holding operasional selain holding investasi. Holding operasional ini yang bertugas melakukan inventarisasi BUMN dan kemudian melakukan refokusing atas usaha BUMN tersebut sehingga bisa lebih berdampak kepada perekonomian. 

    Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan tiga hal kepada BPI Danantara. Pertama, konsolidasi aset BUMN. Kedua, refokusing bisnis BUMN. Ketiga, melakukan peningkatan usaha atau leverage. “Artinya, kalau struktur bisnis BUMN sudah benar, maka ketika kita datang ke institusi keuangan, akses pendanaannya akan lebih mudah,” tuturnya. 

    Percepat pertumbuhan

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H. Addin Jauharudin, mengatakan, apabila integrasi aset-aset dilakukan secara tepat dan efisien oleh Danantara akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Sebagai holding, jika Danatara dikelola secara profesional, menerapkan good governance, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Energi yang akan menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Addin. 

    Ia menambahkan, Danantara nantinya bisa berperan sebagai instrumen pembangunan nasional. Danatara tidak hanya pengumpul deviden, tetapi juga akan menjulangkan BUMN di tingkat global.

    “Akan berperan menjadi Sovereign Wealth Fund berskala global yang bisa menopang investasi nasional, untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia secara luas,” tuturnya. 

    Ketua GP Anshor sekaligus Direktur Asta Cita Center, Abdullah Syukri, mengatakan, BPI Danantara perlu menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat soal cara optimalisasi aset negara. Pasalnya, hal itulah yang banyak dipertanyakan masyarakat saat ini.

    Terlebih dalam penjelasan BPI Danantara sejauh ini, institusi tersebut dikataan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN yang bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. 

    Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen mendukung BPI Danantara agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengaktivasi ruang publik sebagai wadah inklusif. Sehingga, ruang sosial, ekonomi dan politik bisa stabil. (*)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    CEO Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjawab pertanyaan awak media seusai menghadiri Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025). ANTARA/Harianto

    CEO: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa investasi Danantara akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara transparan serta berintegritas.

    Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan investasi yang harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

    Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip good governance akan menjadi dasar dalam setiap langkah investasi yang diambil oleh BPI Danantara, dengan mengutamakan transparansi dan integritas.

    “Dalam menjalankan investasi ini arahan dari Bapak Presiden kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik,” kata Rosan.

    Ia mengungkapkan bahwa dia dan timnya bekerja keras, termasuk dengan dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir, untuk memastikan bahwa BPI Danantara bisa berjalan dengan lancar sehingga berhasil diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan bahwa BPI Danantara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, memiliki 99 persen saham yang dimiliki oleh badan itu, sementara 1 persen saham lainnya dimiliki oleh Kementerian BUMN sebagai saham seri A.

    Menurut Rosan, meskipun hanya 1 persen, saham seri A itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan BPI Danantara dan berperan penting dalam mencapai tujuan investasi yang lebih strategis.

    Sebagai badan investasi yang diamanahkan oleh pemerintah, BPI Danantara bertugas untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

    Investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan untuk generasi mendatang.

    “Tidak hanya saat ini, tapi juga saat ke depan karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita,” ucap Rosan.

    Dia menambahkan bahwa tujuan investasi Danantara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2029.

    Dia juga mencatat bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2 hingga 5,3 persen, sesuai dengan prediksi Bank Dunia dan OECD mengenai kondisi ekonomi Indonesia ke depan.

    “Tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5 persen sudah sangat-sangat luar biasa. Pertumbuhan kita 5 persen kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3 persen, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita,” kata Rosan.

    Sumber : Antara

  • Rosan: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Rosan: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa investasi Danantara akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara transparan serta berintegritas.

    Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan investasi yang harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

    Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip good governance akan menjadi dasar dalam setiap langkah investasi yang diambil oleh BPI Danantara, dengan mengutamakan transparansi dan integritas.

    “Dalam menjalankan investasi ini arahan dari Bapak Presiden kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik,” kata Rosan.

    Ia mengungkapkan bahwa dia dan timnya bekerja keras, termasuk dengan dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir, untuk memastikan bahwa BPI Danantara bisa berjalan dengan lancar sehingga berhasil diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan bahwa BPI Danantara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, memiliki 99 persen saham yang dimiliki oleh badan itu, sementara 1 persen saham lainnya dimiliki oleh Kementerian BUMN sebagai saham seri A.

    Menurut Rosan, meskipun hanya 1 persen, saham seri A itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan BPI Danantara dan berperan penting dalam mencapai tujuan investasi yang lebih strategis.

    Sebagai badan investasi yang diamanahkan oleh pemerintah, BPI Danantara bertugas untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

    Investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan untuk generasi mendatang.

    “Tidak hanya saat ini, tapi juga saat ke depan karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita,” ucap Rosan.

    Dia menambahkan bahwa tujuan investasi Danantara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2029.

    Dia juga mencatat bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2 hingga 5,3 persen, sesuai dengan prediksi Bank Dunia dan OECD mengenai kondisi ekonomi Indonesia ke depan.

    “Tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5 persen sudah sangat-sangat luar biasa. Pertumbuhan kita 5 persen kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3 persen, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita,” kata Rosan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025