Xcloud.id

Topik: Good Governance

  • Danantara Pastikan Tak Ada Titipan dalam Pemilihan Pengurus, KPK dan Kapolri Terlibat Pengawasan – Halaman all

    Danantara Pastikan Tak Ada Titipan dalam Pemilihan Pengurus, KPK dan Kapolri Terlibat Pengawasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia, dengan tegas memastikan bahwa tidak ada satupun pengurus yang terpilih merupakan titipan dari pihak-pihak tertentu. 

    Hal tersebut disampaikan Rosan dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung CIMB Niaga, Jakarta, pada Senin (24/3/2025).

    “Dari nama-nama ini, saya tekankan, tidak ada satu pun nama titipan,” kata Rosan, memastikan bahwa tim pengurus Danantara yang diumumkan telah dipilih dengan cermat melalui head hunter internasional, tanpa intervensi kepentingan tertentu.

    Rosan menegaskan pentingnya tim yang memiliki pengalaman, profesionalisme, dan integritas tinggi.

    “Tim ini harus segera bekerja untuk mewujudkan visi besar kami. Harapan publik terhadap Danantara Indonesia sangat tinggi, dan kami siap untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” tambahnya.

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Libatkan KPK, Kapolri, hingga Kejagung

    Dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, Rosan mengungkapkan bahwa Danantara memiliki Komite Pengawasan dan Akuntabilitas yang melibatkan tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua KPK, Ketua PPATK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung.

    “Kami sangat terbuka untuk kapanpun mereka untuk melakukan pengawasan. Dengan kehadiran mereka, Danantara dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel,” kata Rosan.

    Selain itu, Rosan juga menyampaikan bahwa sosok-sosok yang terpilih sebagai pengurus Danantara bukan hanya berkompeten, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi terhadap pengabdian kepada negara.

    “Mereka tidak hanya ahli di bidangnya, tetapi mereka juga memiliki hati yang sama untuk kemajuan bangsa ini,” tambahnya.

    Kehadiran Tokoh Besar dalam Jajaran Dewan Penasihat

    Di jajaran Dewan Penasihat, ada sejumlah tokoh ternama seperti Ray Dalio, miliarder dunia, serta mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Thaksin, yang dikenal karena kontribusinya dalam meningkatkan PDB Thailand saat menjabat, dipilih untuk memberikan arahan strategis yang berharga bagi Danantara.

    Selain itu, Rosan juga mengungkapkan bahwa kedua mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, bergabung dalam Dewan Pengarah, memberikan pandangan dan wawasan dari pengalaman mereka memimpin Indonesia selama sepuluh tahun.

    Pentingnya Tata Kelola yang Baik dan Good Governance

    Dony Oskaria, COO Danantara Indonesia, juga menegaskan bahwa seluruh proses penunjukan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan tanpa intervensi.

    Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam membangun sovereign wealth fundyang mengedepankan transparansi dan good governance.

    Pandu Sjahrir, CIO Danantara Indonesia, menyatakan bahwa dengan pengurus baru ini, Danantara dapat lebih terfokus pada implementasi strategi besar.

    “Kami kini dapat menerjemahkan strategi Danantara Indonesia dengan lebih konkret, dan setiap keputusan investasi yang kami ambil akan selaras dengan visi perusahaan dan target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Pandu.

    Rincian Pengurus Danantara Indonesia

    Dewan Penasihat:

    Ray Dalio

    Hellman Sitohang

    Jeffrey Sachs

    Chapman Taylor

    Thaksin Shinawatra

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas:

    Ketua PPATK

    Ketua KPK

    Ketua BPK

    Ketua BPKP

    Kapolri

    Jaksa Agung

    Managing Directors:

    Robertus Billitea

    Lieng Seng Wee

    Arief Budiman

    Ali Setiawan

    Mohamad Al-Arief

    Rohan Hafas

    Ahmad Hidayat

    Sanjay Bharwani

    Reza Yamora Siregar

    Ivy Santoso

    Komite Manajemen Risiko:

    John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio:

    Yup Kim

    Holding Operasional:

    Agus Dwi Handaya

    Febriany Eddy

    Riko Banardi

    Holding Investasi:

    Djamal Attamimi

    Bono Daru Adji

    Stefanus Ade Hadiwidjaja

    Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Tidak Ada Titipan Pihak Tertentu, Pengurus Danantara Segera Bekerja Wujudkan Harapan Publik

  • Pelemahan IHSG mereda, pasar optimistis dengan pengurus Danantara

    Pelemahan IHSG mereda, pasar optimistis dengan pengurus Danantara

    Ilustrasi – Pekerja melintasi layar digital pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa/am.)

    Pelemahan IHSG mereda, pasar optimistis dengan pengurus Danantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Maret 2025 – 23:27 WIB

    Elshinta.com – Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mereda usai pengumuman pengurus BP Investasi Danantara. IHSG sempat ambles hingga 4% sentuh 5.967,19 pada perdagangan pagi, Senin (24/3), tetapi berhasil bangkit dan ditutup di posisi 6.161,21.

    Mereda pelemahan IHSG ini terjadi menyusul sentimen optimisme pasar usai pengumuman pengurus dan struktur manajemen Danantara.

    Sejumlah nama unggulan di pasar keuangan global masuk dalam susunan pengurus Danantara, begitu juga nama-nama yang familiar seperti Jeffrey Sachs, Profesor Ekonomi di Columbia University, AS, lalu salah satu legenda investasi dunia orang terkaya di dunia Ray Dalio, serta mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra.

    Total transaksi perdagangan saham mencapai Rp14,37 triliun, dari sejumlah 14,7 miliar saham yang ditransaksikan. Dengan frekuensi yang terjadi menyentuh 1,06 juta kali diperjualbelikan.

    Adapun rentang perdagangan terjadi pada level 5.967,19 di titik terendah, sampai dengan 6.269,9 yang juga ada di zona level harga tertinggi secara intraday.

    Sejumlah 500 saham melemah –tertekan di zona merah, dan masih ada 134 saham menguat. Sedangkan ada 168 saham tidak bergerak.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani memastikan saat mengumumkan itu bahwa tidak ada nama titipan dari pihak manapun dalam jajaran pengurus Danantara.

    “Kami pastikan tidak ada satu pun dari nama-nama tersebut yang merupakan nama titipan,” tegas Rosan, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Rosan juga menegaskan pentingnya langkah tepat dalam eksekusi strategi Danantara Indonesia. Menurutnya, tim yang telah terpilih tidak hanya memiliki pengalaman, profesionalisme, dan kompetensi tinggi, tetapi juga siap untuk menghadapi tantangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

    “Harapan publik akan Danantara Indonesia sangat tinggi, sehingga sejak hari pertama tim ini harus segera bekerja untuk mewujudkan visi besar kami. Dengan telah terpilihnya jajaran eksekutif Danantara Indonesia dan seluruh proses pemindahan operasional (inbreng) BUMN yang telah selesai, Danantara Indonesia berkomitmen menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru dengan prinsip trust, transparency, dan transformation. Dengan sinergi dan kerja keras, kami yakin dapat memberikan dampak seluas-luasnya bagi perekonomian Indonesia,” ujar Rosan.

    Pada kesempatan yang sama, COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menekankan bahwa proses penunjukkan ini dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan tanpa intervensi kepentingan tertentu. Pemilihan para eksekutif dilakukan secara objektif, sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan.

    “Semua yang terpilih telah melalui proses seleksi ketat yang dilakukan oleh konsultan SDM global (global headhunter) berdasarkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo untuk membangun sovereign wealth fund yang mengedepankan transparansi dan tata kelola yang baik(good governance), memastikan bahwa Danantara Indonesia beroperasi secara profesional dalam mendukung pembangunan nasional,” jelas Dony.

    CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyebutkan para eksekutif yang baru saja ditunjuk ini semakin memperjelas arah dan rencana kerja Danantara Indonesia.

    “Dengan ditunjuknya para eksekutif ini, kami kini dapat menerjemahkan strategi besar Danantara Indonesia dengan lebih konkret. Setiap keputusan investasi yang diambil akan selaras dengan visi perusahaan dan target pertumbuhan ekonomi nasional. Kami memastikan bahwa investasi yang dilakukan Danantara Indonesia dapat mempercepat
    transformasi sektor-sektor prioritas serta membuka lebih banyak peluang ekonomi dan
    lapangan kerja bagi masyarakat,” ungkap Pandu.

    Berikut rincian pengurus Danantara.

    Dewan Penasihat
    – Ray Dalio
    – Hellman Sitohang
    – Jeffrey Sachs
    – Chapman Taylor
    – Thaksin Shinawatra

    Komite Pengawasan dan Akuntabilitas 
    – Ketua PPATK
    – Ketua KPK
    – Ketua BPK
    – Ketua BPKP
    – Kapolri
    – Jaksa Agung

    Managing Directors
    -Robertus Billitea
    – Lieng Seng Wee
    – Arief Budiman
    – Ali Setiawan
    – Mohamad Al-Arief
    – Rohan Hafas
    – Ahmad Hidayat
    – Sanjay Bharwani
    – Reza Yamora Siregar
    – Ivy Santoso

    Komite Manajemen Risiko
    – John Prasetio

    Komite Investasi dan Portofolio 
    – Yup Kim

    Holding Operasional
    – Agus Dwi Handaya
    – Febriany Eddy
    – Riko Banardi

    Holding Investasi 
    – Djamal Attamimi
    – Bono Daru Adji
    – Stefanus Ade Hadiwidjaja.

    Sumber : Sumber Lain

  • Pemkot Kediri larang seluruh OPD terima gratifikasi terkait Lebaran

    Pemkot Kediri larang seluruh OPD terima gratifikasi terkait Lebaran

    Kediri (ANTARA) – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melarang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerima bentuk gratifikasi apapun terkait Lebaran 2025.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa Larangan ini untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas seluruh pegawai di Pemerintah Kota Kediri.

    “Saya telah memerintahkan Pak Sekda untuk membuat surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi di hari raya. Ini menindaklanjuti surat edaran dari KPK tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya,” katanya di Kediri, Jumat.

    Wali Kota menjelaskan surat edaran tersebut telah dikeluarkan. Surat itu juga sejalan dengan visi misi “Mapan”, salah satunya mewujudkan Kota Kediri yang lebih aman, yakni dengan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

    “Surat edaran ini sejalan dengan visi misi saya bersama Gus Qowim. Saya ingin mewujudkan good governance dengan pemerintahan yang bersih dari berbagai bentuk praktik korupsi,” ungkapnya.

    Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Permintaan dana atau hadiah seperti tunjangan hari raya (THR) atau sebutan lain baik secara individu atau mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama pegawai negeri/penyelenggara negara dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

    Di surat itu juga dijelaskan apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan pada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

    Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak atau kadaluarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, serta melaporkan ke Unit Pengenali Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan ke KPK.

    dalam surat juga ditambahkan bahwa melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

    Kemudian memberikan imbauan kepada internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.

    Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada tautan https://jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor WhatsApp +62811145575 atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telpon 198.

    Sedangkan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau melalui UPG Kota Kediri Inspektorat Kota Kediri.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ciptakan 8 Juta lapangan kerja

    Ciptakan 8 Juta lapangan kerja

    Foto : Setpres

    Genjot investasi, Presiden : Ciptakan 8 Juta lapangan kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 18 Maret 2025 – 09:30 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintahannya tengah mendorong investasi di berbagai sektor, yang kemungkinan dapat menciptakan sekitar 8 juta lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. 

    Hal itu ia ungkapkan saat peresmian Produksi Pabrik Pemurnian Logam Mulia Freeport Indonesia di Gresik, mengutip keterangan resmi Senin (17/3).  

    “Perkiraan kita hasil dari investasi yang baru kita mulai tahun ini, kita bisa menghasilkan lapangan pekerjaan kurang lebih 8 juta pekerjaan. Kita sangat optimis, bersyukur punya sumber daya, dan kewajiban kita sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa terdapat 30 proyek yang akan digarap pemerintah dan akan berfokus pada hilirisasi dan pengolahan bahan baku. 

    Menurutnya, sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, semua pihak harus terus menerapkan good governance, transparansi, dan akuntabilitas yang baik.

    “Kita melihat beberapa sektor masih penting seperti pertanian, perikanan ini tidak hanya hasilkan devisa yang besar, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang besar,” ujar Prabowo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Diharapkan Jadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia

    Prabowo Diharapkan Jadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia

    loading…

    Riset LSI Denny JA pada Maret 2025 menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan berhasil membawa Indonesia jadi negara maju jika mampu menaikkan Indeks CGI mencapai 70,00 dan jadi Bapak Pemberantasan Korupsi. Foto/Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju jika dalam lima tahun mampu menaikkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (CGI) mencapai 70,00. Syarat lain juga Prabowo harus berhasil menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi.

    Demikian salah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, Maret 2025. Dalam riset kali ini, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang kredibel. Saat ini CGI Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).

    “Jika dalam lima tahun ini (2025-2029) Prabowo berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, juga berhasil menaikkan GGI dari 53,17 ke 70,00, Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju,” kata Denny JA dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    Ia menjelaskan, untuk mengukur Good Governance Index (GGI) ada enam pilar utama yang masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang telah lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia. Pertama, efektivitas Pemerintahan (25%) yang diukur oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) sejak 1996, mencakup 214 negara. Menilai efisiensi birokrasi, regulasi, serta kualitas layanan publik.

    Kedua, pemberantasan korupsi (20). Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) sejak 1995, meliputi 180 negara. Indeks ini mencerminkan seberapa bersih pemerintahan dari praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, digitalisasi pemerintahan (15%). Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Digitalisasi mempercepat layanan publik dan menutup celah korupsi.

    Keempat, demokrasi (15%). Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi rakyat. Kelima, pembangunan manusia (15%). Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) sejak 1990, meliputi 191 negara. Negara maju tidak diukur dari PDB-nya saja, tetapi dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup rakyatnya.

    Keenam, keberlanjutan lingkungan (10%). Diukur oleh Yale University melalui Environmental Performance Index (EPI) sejak 2006, mencakup 180 negara. Pembangunan tanpa keberlanjutan hanyalah perampokan masa depan.
    “Jika GGI Indonesia bisa naik dari 53,17 ke 70, maka pemerintahan akan lebih bersih, rakyat lebih sejahtera, dan sejarah akan mencatatnya sebagai era reformasi sejati,” katanya.

    Denny menjelaskan, negara yang gagal dalam tata kelola pemerintahan akan gagal membangun negara yang kuat. Negara yang gagal memberantas korupsi juga akan gagal mencapai apa pun secara maksimal. Tak peduli seberapa besar sumber daya yang dimiliki, jika pemerintahan lemah, maka kebocoran anggaran, lambannya birokrasi, dan korupsi sistemik akan menghancurkan fondasi negara.

  • Prabowo Ungkap 30 Proyek Strategis Siap Dimulai, Targetkan Buka 8 Juta Lapangan Kerja Surabaya 17 Maret 2025

    Prabowo Ungkap 30 Proyek Strategis Siap Dimulai, Targetkan Buka 8 Juta Lapangan Kerja Surabaya 17 Maret 2025

    Prabowo Ungkap 30 Proyek Strategis Siap Dimulai, Targetkan Buka 8 Juta Lapangan Kerja
    Editor
    GRESIK, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto mengumumkan rencana investasi besar-besaran pemerintah yang mencakup hampir 30 proyek strategis di berbagai sektor.
    Dalam sambutannya saat peresmian Pabrik Pemurnian Logam Mulia PT Freeport Indonesia di
    Gresik
    , Senin (17/3/2025), Prabowo menyebut bahwa program ini diharapkan dapat menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
    “Saya baru saja rapat terus dengan tim kami dari Kabinet Merah Putih. Kami sudah memutuskan untuk mulai tahun ini juga kurang lebih hampir 30 proyek-proyek besar,” katanya.
    Presiden menyatakan bahwa investasi tersebut tidak hanya akan difokuskan pada sektor hilir, tetapi juga mencakup pengembangan sektor hulu yang dianggap strategis bagi ketahanan ekonomi nasional.
    “Kemungkinan bisa mencapai 30 proyek besar yang ujungnya tidak hanya di hilir, kita juga tetap akan investasi di bidang hulu yang strategis,” ujarnya.
    Presiden menyoroti sektor pertanian dan perikanan sebagai dua bidang yang akan mendapat perhatian khusus dalam investasi ini.
     
    Selain berkontribusi besar terhadap devisa negara, sektor-sektor ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
    “Kita melihat beberapa sektor masih sangat penting, sektor pertanian, perikanan, ini menghasilkan devisa yang sangat besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar,” katanya.
    Optimisme Presiden juga didasarkan pada potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
    Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah mengelola kekayaan tersebut dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
    “Kita sangat optimistis, kita sangat bersyukur, kita memiliki sumber daya. Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan tertib, dengan good governance, dengan transparansi dan akuntabilitas yang sebaik-baiknya,” katanya.
    Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa program ini akan menjadi kekuatan baru bagi perekonomian nasional serta mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera dan mandiri.
    “Saudara-saudara, ini nanti akan menjadi kekuatan dan energi baru bagi masa depan Indonesia,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Siapkan 30 Proyek Strategis, Targetkan 8 Juta Lapangan Kerja

    Prabowo Siapkan 30 Proyek Strategis, Targetkan 8 Juta Lapangan Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar pemerintah dalam mengembangkan sektor industri dan investasi dengan beberapa proyek strategis.

    Saat meresmikan fasilitas pemurnian logam atau smelter di PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan hampir 30 proyek strategis yang akan mulai dijalankan tahun ini.

    Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sekitar delapan juta lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Kami sudah memutuskan untuk memulai tahun ini, dengan hampir 30 proyek besar. Sebelumnya, kami melihat ada 20 hingga 21 proyek, tetapi setelah dikaji, kami yakin bisa mencapai angka tersebut,” ujar Presiden Prabowo dalam acara peresmian di Gresik, Senin (17/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa proyek strategis ini tidak hanya berfokus pada hilirisasi, tetapi juga mencakup investasi di sektor hulu yang strategis, seperti pertanian dan perikanan.

    Kedua sektor ini dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa negara serta membuka peluang kerja bagi masyarakat luas.

    “Dari program investasi ini, mulai tahun ini kita bisa menciptakan kurang lebih delapan juta lapangan kerja,” tambahnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan tata kelola yang baik atau good governance.

    Dengan investasi besar di berbagai sektor, pemerintah optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

    “Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya ini dengan tertib dan sebaik-baiknya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo meresmikan smelter atau fasilitas pemurnian logam milik PT Freeport Indonesia di Gresik. Fasilitas ini merupakan yang terbesar di dunia dalam pemurnian emas.

    Beroperasinya industri pengolahan ini, bahan baku konsentrat kini dapat diolah dan dimurnikan menjadi logam mulia, seperti emas, perak, serta produk lainnya dan tentunya bisa menjadi proyek strategis.

  • Tentara Bisa ke MA & Kejagung, PBNU: Revisi RUU TNI Tidak Masuk Akal!

    Tentara Bisa ke MA & Kejagung, PBNU: Revisi RUU TNI Tidak Masuk Akal!

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Mohamad Syafi’ Alielha (Savic Ali) melayangkan kritik keras soal Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. 

    Pemerintah dan DPR RI tengah berusaha menggodok Revisi RUU TNI yang nantinya memberi 15 jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan, salah satunya Mahkaah Agung dan Kejaksaan Agung.

    Savic Ali juga menyoroti pembahasan RUU TNI yang terkesan buru-buru dan dilakukan secara tertutup di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

    “Saya kira itu tidak masuk akal bahwa Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung butuh kompetensi hukum yang sangat tinggi dan TNI tidak dididik untuk ke sana,” katanya dilansir dari keterangan resmi seperti dikutip, Senin (17/3/2025). 

    Terkait jabatan sipil lainnya yang dibawa dalam RUU TNI tersebut seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR Nasional) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Savic menimbang masih bisa diterima.

    “Mungkin ada beberapa hal punya justifikasi terutama kaya SAR, penanggulangan Bencana. Tapi untuk Jaksa Agung dan Mahkamah Agung saya kira itu sulit diterima,” jelasnya.

    Sselain tidak masuk akal, Savid menilai masuknya TNI ke Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik.

    “Tapi saya kira itu adalah kemunduran dari semangat good governance, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang demokratis dan bertentangan dengan spirit reformasi tahun 98,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Direktur Wahid Foundation Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) meminta TNI tetap memiliki semangat tidak terjun dalam ruang-ruang sipil dan politik secara langsung. 

    “Rakyat mengapresiasi itu, kita berharap TNI bisa fokus berkonsentrasi dala persoalan pertahanan negara dan tidak tergoda untuk masuk ke ranah-ranah sipil karena itu bisa membawa kerancuan dalam kualitas berdemokrasi kita,” katanya di Kantor Wahid Foundation, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Jika TNI ingin masuk dan menduduki jabatan sipil, lanjutnya, mereka harus menanggalkan baju dari dinas keprajuritan, komitmen tersebut harus tertanam dan tersadarkan di setiap individu anggota TNI.

    “Kita minta klarifikasi kok ada standar-standar yang berbeda untuk jabatan sipil dengan jabatan-jabatan yang dimiliki oleh TNI, mana jabatan yang membuat seseorang dapat menanggalkan posisinya sebagai anggota TNI aktif dan mana yang harus dipertahankan, ini yang harus saya rasa sebagai masyarakat sipil harus di kritisi,” terangnya.

  • Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei

    Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei

    Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    BKSAP: Indonesia jadi tuan rumah PUIC 2025 pada 12-15 Mei
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC) atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tahun 2025 yang diselenggarakan pada 12-15 Mei.

    “12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, Parlemen, dipimpin Mba Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3).

    Hal itu disampaikan saat ditemui usai acara media gathering bertajuk “Satukan Langkah Mendukung Palestina” untuk memperkuat sinergi mengenai narasi Palestina di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3).

    Dia lantas menuturkan bahwa tema yang akan diusung Indonesia selaku tuan rumah pada konferensi PUIC 2025 ialah “Good Governance and Strong Institution”.

    “Fokusnya negara-negara OKI ini jangan cuma bisa ‘marah’ sama Amerika atau ‘mencaci’, tapi kita bangun kekuatan institusi dan good governance di setiap negara kita,” ucapnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Karena kalau good governance-nya jalan, good governance-nya jalan, institusinya kuat maka kita akan menjadi negara yang tidak perlu bergantung kepada orang lain.”

    Dia menyebut dalam konferensi PUIC 2025 nantinya akan ada sesi diskusi yang membahas terkait isu Palestina untuk merumuskan langkah nyata ke depan negara-negara OKI dalam mendukung Palestina.

    “Di pertemuan OKI salah satu komitenya adalah Commitee on Palestine. Itu akan membahas secara menyeluruh kondisi saat ini, langkah ke depan, dan aksi yang bisa dilakukan. Bukan cuma kita mengutuk ya, tetapi kita membangun aliansi antara PUIC,” kata dia.

    Adapun pada diskusi hari ini, BKSAP membahas sejumlah persoalan terkait narasi yang digunakan dalam isu Palestina. Mulai dari, ketidakberimbangan antara sumber-sumber pemberitaan hingga terminologi Hamas yang masih kerap disebut dengan istilah teroris.

    Sumber : Antara

  • Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menyatakan pendanaan senilai Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan nasional.

    Pendanaan itu seiring dengan penunjukan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025.

    Penyerahan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog telah dilakukan di Jakarta, Selasa (11/3).

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.

    “Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Astera.

    Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

    Skema ini merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga.

    Dengan adanya pendanaan ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, harga beras stabil, dan kesejahteraan petani terlindungi.

    Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Kemenkeu sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

    Investasi pada Bulog bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.

    Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    “Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Rionald.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menyatakan investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras pada 26 wilayah dan 8 sentra produksi, serta akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat.

    Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025