Topik: Generasi Z

  • Prabowo Revisi RKP 2025, Ada Poin Dirikan Badan Penerimaan Negara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 September 2025

    Prabowo Revisi RKP 2025, Ada Poin Dirikan Badan Penerimaan Negara Nasional 16 September 2025

    Prabowo Revisi RKP 2025, Ada Poin Dirikan Badan Penerimaan Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pemutakhiran terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
    Dilihat dalam lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, ada poin mengenai Badan Penerimaan Negara.
    Adapun pendirian Badan Penerimaan Negara tersebut menjadi salah satu poin Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025.
    “Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen,” tulis salah satu poin dalam lampiran tersebut, yang dikutip pada Selasa (16/9/2025).
    Selain itu, ada tujuh poin lain dalam Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025.
    Tujuh program itu adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
    Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
    Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
    Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
    Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
    Keenam, menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh; TNI/POLRI; dan pejabat negara.
    Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Di poin kedelapan, disebutkan soal mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program hasil cepat rencana kerja pemerintah (RKP) 2025. 

    “Itu [Badan Penerimaan Negara] belum, itu belum saya sentuh,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Dia menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurutnya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi.

    Purbaya tidak menampik bahwa sepuluh tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) stagnan di kisaran 10%. Kendati demikian, dia menghitung penerimaan pajak akan tetap naik sekitar Rp100 triliun setiap pertumbuhan ekonomi naik 0,5%.

    Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berupaya menambahkan penerimaan negara dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Dia pun menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke sistem perbankan sehingga diyakini bisa menjaga likuiditas dan mendorong sektor riil.

    “Jadi saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. Bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat,” jelas Purbaya.

    Pembaruan Rencana Prioritas

    Adapun, Prabowo melakukan pemutakhiran RKP 2025 yang sudah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pemutakhiran itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 79/2025 yang ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam pemutakhiran itu, sejumlah konten dalam Perpres No. 109/2024 tentang RKP 2025 yang ditandatangani Jokowi berubah. Salah satu perubahan itu ada dalam program hasil cepat RKP 2025.

    Dalam beleid lama, ada delapan program hasil cepat yang tercantum dalam Lampiran I. Pertama, memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

    Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri.

    Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedelapan atau terakhir, optimalisasi penerimaan negara.

    Dalam beleid baru, Prabowo juga menempatkan delapan program hasil cepat. Perubahan mencolok hanya terdapat dalam program hasil cepat kedelapan terkait optimalisasi penerimaan negara.

    Kini, Prabowo merincikan program hasil cepat RKP 2025 itu adalah “mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.” Sebelumnya, dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi, tak ada disebutkan perihal Badan Penerimaan Negara.

  • Pemerintahan Transisi Nepal Bentuk Kabinet Antikorupsi

    Pemerintahan Transisi Nepal Bentuk Kabinet Antikorupsi

    Jakarta

    Perdana Menteri Nepal pada Senin (15/9) menunjuk tiga menteri baru untuk bergabung dalam pemerintahan transisi yang ditugaskan menggelar pemilu baru pada Maret. Perkembangan ini menyusul protes berdarah pada pekan lalu yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan resmi Nepal.

    Sushila Karki, perdana menteri perempuan pertama di negara pegunungan Himalaya itu, mengangkat Kalman Gurung sebagai menteri energi, Rameshore Khanal sebagai menteri keuangan dan Om Prakash Aryal sebagai menteri dalam negeri.

    Karki, 73 tahun, ditunjuk sebagai perdana menteri pada 12 September. Dia merupakan sosok populer saat menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung pada 2016 dan 2017, dikenal karena sikap tegasnya menentang korupsi di pemerintahan.

    Pemulihan dalam enam bulan

    Aksi demonstrasi besar-besaran pekan lalu — disebut sebagai protes Generasi Z — berakhir dengan sedikitnya 72 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Tentara turun tangan memberlakukan jam malam, sebelum akhirnya mundur ke barak dan mempersilahkan Karki mengepalaI pemerintahan sementara demi menggelar pemilu enam bulan mendatang.

    “Saya tidak datang ke posisi ini karena menginginkannya, tetapi karena ada suara dari jalanan yang menuntut agar Sushila Karki diberi tanggung jawab,” kata Karki pada Minggu. “Kami di sini hanya enam bulan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintahan serta para menteri berikutnya.”

    Karki menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan harapan generasi muda yang turun ke jalan dan para pemimpin politik senior, sekaligus membangun kembali struktur pemerintahan yang hancur akibat protes brutal tersebut.

    “Apa yang kita butuhkan sekarang adalah bekerja untuk mengakhiri korupsi, menghadirkan tata kelola yang baik, dan menciptakan kesetaraan ekonomi,” ujarnya.

    Regenerasi politik ala Gen Z

    Chandra Lal Mehta, seorang mahasiswa, mengatakan dia yakin para pemilih akan mendukung pemimpin yang lebih muda saat pemilu Maret, tetapi menilai keahlian Karki dalam bidang hukum menjadi modal penting untuk perannya sebagai perdana menteri saat ini.

    Pengusaha Shrawan Dahl menyebut Karki sebagai sosok yang tepat memimpin pemerintahan sementara karena ia didukung tentara dan rakyat.

    “Tujuannya adalah menyelenggarakan pemilu dan harapan kami adalah dia dapat menuntaskan tugas itu dengan sukses,” ujar Dahl.

    Pada April 2017, para anggota parlemen pernah berupaya memakzulkan Karki saat dia menjabat ketua Mahkamah Agung, karena menuduhnya bias, tetapi langkah itu gagal dan dikritik sebagai serangan terhadap lembaga peradilan.

    Revolusi jalan raya

    Gelombang demonstrasi besar dimulai pada 8 September, dipicu larangan media sosial yang hanya berlangsung singkat. Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan, terutama kaum muda, yang marah atas korupsi merajalela dan kemiskinan, sementara anak-anak para pemimpin politik, yang dikenal sebagai “nepo kids,” terlihat hidup dalam kemewahan.

    Protes itu berubah menjadi kekerasan, dengan massa menyerang gedung parlemen dan polisi melepaskan tembakan.

    Para pengunjuk rasa menyerang dan membakar kantor presiden, Mahkamah Agung, kementerian-kementerian utama, serta beberapa kantor polisi pada 9 September, sehari setelah polisi menembaki demonstran. Bisnis dan rumah milik keluarga-keluarga elit juga diserang, termasuk beberapa gerai jaringan supermarket populer di Nepal.

    Situasi baru mereda setelah tentara mengambil alih jalanan pada malam itu, dan dimulailah perundingan antara demonstran, tentara, serta presiden mengenai pemerintahan sementara.

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Korban Tewas Demo Nepal Bertambah, Tembus 72 Orang

    Korban Tewas Demo Nepal Bertambah, Tembus 72 Orang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jumlah korban tewas dalam demonstrasi berdarah di Nepal telah meningkat menjadi 72 orang. Sementara ratusan korban lain masih menjalani perawatan intensif.

    Adapun, jumlah korban tersebut berdasarkan data yang dirilis pemerintah setempat, Minggu (14/9/2025).

    “72 orang telah meninggal dunia, dan 191 orang sedang dalam perawatan,” ujar Sekretaris Utama Pemerintah Eaknarayan Aryal dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP, Minggu (14/9/2025).

    Sebagaimana diketahui, Nepal dilanda demo besar-besaran sejak Jumat (5/9/2025) usai anak muda generasi Z di negara tersebut memprotes pemerintah yang korup.

    Semula, demonstrasi dipicu oleh ketidakpuasan warga Nepal, terutama generasi muda terhadap kinerja pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

    Gaya hidup mewah keluarga para pejabat pemerintah yang dipamerkan di media sosial, di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan rendahnya kesejahteraan masyarakat, turut memantik gelombang protes.

    Selain itu, warga sudah sangat jengah dengan berbagai kasus korupsi yang terus menggerogoti pemerintahan.

    Salah satu kasus korupsi yang memicu amarah masyarakat adalah perjanjian pemerintah dengan Airbus pada 2017. Saat itu, maskapai negara Nepal Airlines membeli dua pesawat A330 berbadan lebar.

    Massa yang marah, karena akibat dari provokasi, akhirnya mulai menyerbu gedung-gedung pemerintahan, termasuk rumah-rumah pejabat.

    Warga menjarah dan membakar gedung parlemen, gedung badan antirasuah, gedung Mahkamah Agung, kantor polisi, serta kediaman-kediaman presiden hingga perdana menteri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Apa Itu Discord? Platform Gamers yang Jadi Medium Demokrasi di Nepal

    Apa Itu Discord? Platform Gamers yang Jadi Medium Demokrasi di Nepal

    Jakarta, CNBC Indonesia — Generasi Z Nepal mencatat sejarah baru. Setelah gelombang protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan KP Sharma Oli. Kemudian para aktivis muda antikorupsi menggunakan platform Discord untuk memilih Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara. Karki kini menjadi perempuan pertama yang memimpin Nepal.

    Pemilihan umum untuk menentukan perdana menteri definitif dijadwalkan pada 5 Maret 2026. Hingga saat itu, Karki, mantan ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, akan mengisi kekosongan kekuasaan.

    “Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” ujar Sid Ghimiri, kreator konten berusia 23 tahun yang ikut mengorganisir kanal pemungutan suara digital, dikutip New York Times, Minggu (14/9/2025).

    Melalui server dengan lebih dari 145.000 anggota, aktivis Gen Z menggelar serangkaian polling daring selama sepekan. Karki muncul sebagai favorit karena reputasinya sebagai hakim yang konsisten melawan korupsi.

    Sebagai informasi, Discord awalnya kerap digunakan komunitas gamer. Dengan fitur yang mendukung streaming layar dan pembuatan server pribadi, Discord memberikan pengalaman interaktif yang memudahkan gamer berkolaborasi, berbagi strategi, dan tetap terhubung selama bermain.

    Seiring waktu, Discord berkembang menjadi lebih dari sekadar platform gaming. Kini, banyak komunitas non-gamer memanfaatkan Discord untuk berbagai tujuan, mulai dari belajar bahasa, kursus online, diskusi hobi, hingga proyek kolaboratif.

    Foto: Nepal menggunakan Discord sebagai medium untuk memilih perdana menteri baru. (Tangkapan layar)

    Struktur server dan channel memungkinkan anggota berdiskusi berdasarkan topik tertentu, sementara fitur roles dan permissions membantu pengelolaan anggota dan keamanan komunitas.

    Di Nepal, Discord telah menjadi medium demokrasi baru. “Generasi muda Nepal tidak lagi percaya pada elit lama. Mereka ingin transparansi, dan Discord menjadi ruang politik baru,” kata analis politik lokal, Anil Sharma, kepada NDTV.

    Akan tetapi mengutip India Today, proses demokrasi melalui Discord bukan tanpa celah. Pasalnya cara ini memungkinkan individu dari luar Nepal untuk memberikan suara tanpa verifikasi identitas yang memadai.

    Sebagai informasi, ribuan orang turun ke jalanan di Nepal setelah pemerintah menutup akses ke media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kemudian aksi protes berkembang menjadi gerakan anti korupsi dan isu pengangguran. Aksi demonstrasi ini juga dipicu oleh perilaku pejabat yang kerap memamerkan kemewahan, saat banyak masyarakat Nepal dalam kondisi ekonomi yang sulit. 

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Capek Saingan Sama AI, Ramai-Ramai Gen Z Belajar Kerja Kasar

    Capek Saingan Sama AI, Ramai-Ramai Gen Z Belajar Kerja Kasar

    Jakarta, CNBC Indonesia — Semenjak kehadiran teknologi Artificial Intelegence (AI), pasar kerja global sedang menghadapi masa sulit. Menurut berbagai laporan, generasi Z, yang seharusnya menjadi angkatan kerja aktif, semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan.

    Mereka yang bekerja pada bidang tertentu di perkantoran mulai putar otak untuk mencari solusinya. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan lama. Sejumlah sekolah di Amerika Serikat (AS) diketahui mulai mengajarkan keahlian pertukangan hingga pengelasan.

    Namun pengajarannya agak berbeda dengan kemampuan di masa lalu. Profesi itu akan memanfaatkan perkembangan zaman dengan mesin berteknologi tinggi.

    SMA Middleton jadi salah satu yang mulai menerapkan pengajaran untuk profesi tersebut. Tak tanggung-tanggung, US$90 juta dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk memperbarui laboratorium manufakturnya.

    Akhirnya mereka memiliki lengan robot dengan pengendali yang berasal dari komputer. Cara kerja robot dapat langsung disaksikan di balik jendela kaca besar.

    Kelas itu menyediakan beberapa pelajaran yang ada di tahun 1990-2000an. Yakni terkait konstruksi, manufaktur, dan pertukangan kayu.

    Salah satu cara menarik minat siswa mempelajari profesi itu adalah dengan mengungkapkan penghasilan yang didapatkan. Guru bahasa Inggris dan instruktur pengelasan, Quincy Millerjohn mengatakan upah pekerja di pabrik baja berkisar US$41 ribu hingga US$52 ribu per jam (Rp 670 ribu hingga Rp 849 ribu).

    Ternyata hasilnya cukup efektif. Kelas tersebut diikuti 2.300 siswa dalam beberapa tahun terakhir.

    Konsultan pendidikan pemerintah bagian Wisconsin, John Mihm mengatakan AI jadi alasan ketertarikan pada keahlian pertukangan muncul lagi. Teknologi itu ditakutkan dapat menggantikan profesi para pekerja kantoran.

    “Ada pergeseran paradigma. [Pekerjaan tangan] kini adalah pekerjaan dengan keahlian tinggi dan gaji tinggi sehingga menarik buat banyak orang, karena mereka langsung melakukan segalanya sendiri,” kata Mihm.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Nepal yang Dipilih Lewat Discord

    Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Nepal yang Dipilih Lewat Discord

    Jakarta, CNBC Indonesia — Gelombang protes besar di Nepal melahirkan sejarah baru. Para demonstran muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.

    Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.

    Adapun Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.

    Pelantikan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan nepotisme yang membelit negeri Himalaya itu. Dukungan besar dari generasi muda memperlihatkan adanya dorongan kuat untuk reformasi politik di Nepal.

    Mengutip India Today, Minggu (14/9/2025), Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani dan tegas terhadap isu terorisme serta korupsi. Dia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda, khususnya generasi Z.

    Salah satunya dari komunitas “We Nepali Group” yang mendorong namanya setelah ribuan pemuda turun ke jalan menuntut perubahan dan kebebasan digital.

    Dalam sebuah pertemuan akbar yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, mayoritas suara bulat mendukung Karki sebagai pemimpin baru.

    Sushila Karki bukan nama asing di panggung hukum Nepal. Ia menjabat sebagai Ketua MA pada 2016, sekaligus menjadi perempuan pertama yang menempati posisi itu. Selama kariernya, ia banyak menangani kasus sensitif, mulai dari vonis korupsi menteri aktif hingga putusan penting soal hak kewarganegaraan perempuan.

    Salah satu langkah besarnya adalah ketika ia memimpin sidang yang menjatuhkan hukuman kepada Jay Prakash Gupta, Menteri Teknologi Informasi kala itu, pada 2012. Vonis tersebut tercatat sebagai pertama kalinya seorang menteri aktif dipenjara karena korupsi di Nepal.

    Tak jarang, keputusannya membuat hubungan panas dengan eksekutif. Pada 2017, koalisi parlemen sempat mengajukan mosi pemakzulan terhadap dirinya karena dianggap terlalu ikut campur, terutama dalam perselisihan soal pengangkatan Kepala Polisi.

    Latar Belakang Akademik

    Karki memulai karier hukum sebagai advokat di Biratnagar pada 1979. Ia juga memiliki kedekatan dengan India. Gelar master ilmu politik ia raih dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, pada 1975. Di kampus itu, ia bukan hanya mendalami akademik, tapi juga aktif dalam kegiatan budaya.

    “BHU memberi saya fondasi akademik dan kesempatan belajar di luar kelas. Saya pernah ditawari mengajar dan menempuh PhD di sana. Tapi mungkin takdir saya memang menjadi hakim,” ujarnya mengenang, dikutip dari Himalayan Times.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Evakuasi WNI di Nepal: 78 Pulang ke Indonesia, 56 Pilih Bertahan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 September 2025

    Evakuasi WNI di Nepal: 78 Pulang ke Indonesia, 56 Pilih Bertahan Nasional 13 September 2025

    Evakuasi WNI di Nepal: 78 Pulang ke Indonesia, 56 Pilih Bertahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia terus mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal karena kerusuhan yang belum mereda hingga saat ini.
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, hingga Sabtu (13/9/2025), WNI yang berhasil dipulangkan sebanyak 57 orang.
    “Pada 1 September ada 18 orang, 12 September ada 22 orang, dan hari ini jam 13.00 waktu Kathmandu, malam akan ada 17 WNI pulang, sehingga total ada 57 WNI yang dapat kita pulangkan per tanggal 13 hari ini,” kata Judha, saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu.
    Judha mengatakan, jumlah WNI yang terdaftar berada di Nepal yakni 134 orang.
    Mereka terbagi menjadi dua kelompok, 56 orang adalah pemukim di Nepal, sedangkan kelompok kedua yakni 78 orang adalah WNI dengan kunjungan singkat untuk wisatawan maupun urusan bisnis lainnya.
    Setelah mengevakuasi 57 orang, evakuasi lanjutan akan dilakukan pada 14 September 2025 untuk 17 orang.
    Kemudian, pada tanggal 15 September terdapat 2 WNI, dan pada tanggal 18 September ada 2 WNI.
    “Jadi, total Insya Allah pada 18 September seluruh WNI yang melakukan kunjungan singkat dapat kembali pulang ke Indonesia,” tutur dia.
    Sedangkan sisanya, 56 WNI yang bermukim memilih tetap bertahan karena telah memiliki keluarga di Nepal.
    Judha juga menceritakan ketegangan yang terjadi ketika sejumlah WNI yang menginap di Hotel Hilton, Nepal, dikepung massa demonstrasi.
    “Tapi pada saat itu kita bisa segera evakuasi ke hotel yang lain. Jadi dapat kami sampaikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kerusuhan ini,” ujar dia.
    Sebagai informasi, Nepal tengah diguncang krisis politik serius setelah demonstrasi besar-besaran yang dipimpin generasi muda sejak Senin (8/9/2025) berujung pada kekerasan, korban jiwa, dan pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli.
    Gelombang protes yang awalnya dipicu oleh larangan penggunaan media sosial berkembang menjadi gerakan anti-korupsi terbesar sejak Nepal menjadi republik demokratis pada 2008.
    Sedikitnya 30 orang dilaporkan tewas dan hampir 200 lainnya luka-luka akibat bentrokan antara polisi dan demonstran.
    Massa yang menamai diri mereka sebagai generasi Z (Gen Z) bahkan membakar gedung parlemen, kantor partai politik, hingga rumah para pejabat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Banyak Gen Z Terserang Insomnia, Dokter Ungkap Biang Keroknya

    Fenomena Banyak Gen Z Terserang Insomnia, Dokter Ungkap Biang Keroknya

    Singapura

    Generasi Z atau Gen Z saat ini banyak yang memiliki kondisi kesulitan tidur malam. Hal ini membuat mereka masih tetap aktif, meskipun sudah memasuki dini hari.

    Praktisi kesehatan tidur dr Andreas Arman Prasadja, RPSGT mengakui bahwa saat ini dirinya menerima banyak pasien di usia 20-an tahun yang mengeluhkan kesulitan tidur di malam hari dan mengantuk di siang hari.

    “Gen Z keluhannya ngantukan sama nggak bisa tidur. Jadi Kalau siang ngantuk, kalau malam nggak bisa tidur. Jadi ini gejala apa? Delayed sleep phase,” kata dr Andreas di sela-sela acara World Sleep Congress 2025 di Singapura, Rabu (10/9/2025).

    “Jadi insomnia itu nggak cuman gara-gara stres, gara-gara kerjaan lah, nggak. Ada delayed sleep phase. Ini adalah circadian rhythm disorder. Dia bukan nggak bisa tidur, bisa tidur kok, cuman jamnya (dini hari). Tidurnya kadang cuman bisa jam 3, atau subuh,” sambungnya.

    Menurut dr Andreas, hal ini tentunya akan membuat aktivitas harian seperti bekerja menjadi terganggu.

    “Masalahnya ‘social jetlag’, mesti bangun jam berapa? Mesti kerja kan? Mesti beraktivitas kan? Jadi internal clock-nya tidak sesuai dengan jam sosialnya, baru ngantuk jam 11-an, atau 12 ke atas,” katanya..

    dr Andreas menambahkan kondisi ini sebenarnya bisa diatasi dengan mencoba menjauhkan gawai di waktu-waktu sebelum tidur.

    “Dua jam atau satu jam menurut beberapa penelitian (berhenti scrolling sosmed). Tapi, saya nggak terlalu strict, kalau mau lihat gadget dulu silakan lah, cuman diredupkan, blue light screen-nya aktif,” katanya.

    “Cahaya biru (blue light) ini lebih bahaya sebetulnya karena bisa menggeser jam tidur. Makannya Gen Z tuh banyak bergeser jam tidurnya. Dan kamu harus benar-benar disiplin. Kalau waktunya tidur ya tidur,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Hanan Attaki Ingatkan Generasi Z: Nikah Bukan Tren, tapi Ibadah

    Hanan Attaki Ingatkan Generasi Z: Nikah Bukan Tren, tapi Ibadah

    Surabaya (beritajatim.com) – FESyar Jawa 2025 di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya pada Jumat sore (12/9/2025) menjadi ajang bagi Ustadz Hanan Attaki untuk menyampaikan pesan mendalam kepada generasi muda. Dalam tausiahnya, ia menekankan bahwa pernikahan adalah sebuah akad suci, bukan sekadar tren atau status sosial.

    Pendakwah yang dikenal dekat dengan komunitas milenial dan Gen Z ini menjelaskan, “Pernikahan syariah adalah perjanjian agung untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

    Ustadz Hanan Attaki menegaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan luhur dalam Islam. Selain menciptakan ketenangan dan menjaga kehormatan diri, pernikahan juga bertujuan melanjutkan keturunan sesuai tuntunan agama.

    “Ini yang harus dipahami oleh generasi muda. Nikah itu bukan sekadar tren atau status, melainkan ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah,” ujarnya.

    Ia menambahkan, agar pernikahan sah dan menjadi ibadah, seluruh syarat dan rukun yang digariskan syariat harus terpenuhi. Hal ini termasuk adanya wali nikah, dua saksi yang adil, dan ijab qabul yang sah. Menurutnya, pernikahan adalah mitsaqan ghalizhan atau ikatan yang sangat kuat.

    Meneladani Akhlak Nabi dalam Rumah Tangga

    Ribuan jamaah yang hadir, banyak di antaranya mengaku baru pertama kali mendengar penjelasan rinci tentang pernikahan syariah dengan gaya penyampaian yang ringan. Dia juga berpesan, dalam membangun rumah tangga, pasangan harus meneladani akhlak Rasulullah SAW.

    “Attitude dalam pernikahan harus mencontoh Nabi. Bagaimana beliau memperlakukan istrinya dengan kasih sayang, kelembutan, dan penuh rasa hormat,” pungkasnya.[rea]