Xcloud.id

Topik: Gempa

  • Prabowo Larang Perumahan Dibangun di Persawahan, Fahri Hamzah Soroti Tingkah Perbankan

    Prabowo Larang Perumahan Dibangun di Persawahan, Fahri Hamzah Soroti Tingkah Perbankan

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melarang keras penggunaan lahan produktif seperti sawah untuk pembangunan perumahan. Selain itu, praktik perbankan yang dinilai masih mendukung pembangunan di atas lahan sawah, menjadi sorotan tajam.
     
    “Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.
     
    Lebih lanjut, Fahri mengkritik tata kota pada masa pemerintahan sebelumnya. Ia menilai, pembangunan perumahan terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan yang matang. Banyak rumah yang dibangun di sembarang tempat, termasuk di atas lahan bekas sawah, karena tingginya permintaan tempat tinggal pada masa itu.

    Baca juga: Rekomendasi Rumah di Magelang, Harga Mulai dari Rp150 Jutaan
     
    Fahri menyoroti tingkah perbankan yang masih memberikan insentif pembiayaan kepada proyek perumahan yang dibangun di atas lahan sawah. Menurutnya, perbankan seharusnya lebih selektif dan memprioritaskan proyek yang mematuhi prinsip tata kelola lahan berkelanjutan. 
     
    “Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ungkap Fahri.
     
    Ia menyebut bahwa ada pengembang yang dengan mudah mendapatkan insentif tersebut meski pembangunannya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini harus dievaluasi karena sangat berisiko.
     
    Ia menjelaskan risiko besar pembangunan di atas lahan bekas sawah. Tanah bekas sawah memiliki struktur yang lembek sehingga tidak kokoh untuk mendirikan bangunan. 
     
    Hal ini berbahaya, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri memberikan contoh kerusakan masif di Lombok Utara akibat gempa 7 skala richter beberapa tahun lalu, di mana banyak rumah roboh karena dibangun di atas lahan yang tidak kuat.
     
    “Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat,” jelasnya.
     
    Usai menyampaikan kritik tersebut, Fahri menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan lahan layak bagi pembangunan perumahan di masa mendatang. Pemerintah akan mendorong kebijakan yang mendukung tata kelola lahan berkelanjutan agar tidak ada lagi pembangunan di lahan yang berisiko tinggi.
     
    Selain itu, Fahri berharap konsep perumahan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dan tahan lama dapat diterapkan secara luas. Ia juga menekankan pentingnya adopsi prinsip-prinsip green building dalam setiap proyek pembangunan rumah.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan Nasional 15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan Nasional 15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, infrastruktur punya peran krusial untuk memastikan kesehatan masyarakat karena infrastruktur yang buruk akan memperburuk kesehatan.
    Hal ini disampaikan Pratikno ketika bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa (14/1/2025).
    “Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC. Infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat,” kata Pratikno, dikutip dari siaran pers.
    Pratikno menyebutkan, penyakit seperti TBC kerap dipicu oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.
    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini melanjutkan, infrastuktur berupa air bersih dan sanitasi yang baik juga penting untuk memastikan penurunan stunting.
    “Kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik. Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur,” ujar Pratikno.
    Pratikno juga menekankan keseriusan pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
    Harapannya, masyarakat dapat terlindungi dari bencana dan dapat cepat pulih setelah bencana terjadi.
    “Jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan meningkatkan status ekonomi harus kembali terpuruk karena bencana. Kita harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,”  kata Pratikno.
    Menko PMK menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif harus menjadi komitmen pemerintah, mengingat infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.Untuk itu, Menko PMK menginisiasi pembentukan kelompok kerja dalam menangani isu prioritas yang diutamakan terkait infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota/desa ramah anak, disabilitas, dan lanjut usia.
    Lebih lanjut, Menko PMK turut mengajak sinergi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan
    infrastruktur inklusif
    dan tangguh bencana.
    Turut mendampingi Menko PMK, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Kepala BNPB Suharyanto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, serta Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gunung Ibu Erupsi Lagi, Semburkan Abu Vulkanik 4.000 Meter

    Gunung Ibu Erupsi Lagi, Semburkan Abu Vulkanik 4.000 Meter

    Berdasarkan laporan PVMBG, menurut hasil pemantauan sepanjang Selasa (14/1/2025), periode pukul 18.00-24.00 WIT, Gunung Ibu tercatat mengalami 21 kali gempa Letusan/Erupsi dengan amplitudo 8-28 mm, dan lama gempa 33-84 detik, serta 3 kali gempa Guguran dengan amplitudo 2 mm dan lama gempa 35-45 detik, lalu 26 kali gempa Hembusan dengan amplitudo 2-6 mm, dan lama gempa 15-44 detik.

    Pada periode pengamatan itu pula, Gunung Ibu mengalami 2 kali Harmonik dengan amplitudo 2 mm, dan lama gempa 36-42 detik, serta 6 kali gempa Tornillo dengan amplitudo 3-26 mm, dan lama gempa 28-54 detik, lalu 97 kali gempa Vulkanik Dangkal dengan amplitudo 2-5 mm, dan lama gempa 4-14 detik.

    Kemudian mengalami 3 kali gempa Vulkanik Dalam dengan amplitudo 3-5 mm, S-P 0.7-0.8 detik dan lama gempa 7-9 detik, serta 1 kali gempa Tektonik Lokal dengan amplitudo 16 mm, S-P 7 detik dan lama gempa 38 detik, lalu 12 kali gempa Tektonik Jauh dengan amplitudo 2-28 mm, S-P tidak teramati dan lama gempa 30-130 detik.

  • Gempa M 4,8 Guncang Dompu NTB, Terasa hingga Bima

    Gempa M 4,8 Guncang Dompu NTB, Terasa hingga Bima

    Jakarta –

    Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,8 terjadi di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gempa ada pada kedalaman 10 kilometer.

    “Mag:4.8. Pusat gempa berada di laut 44 km Tenggara Dompu,” demikian informasi yang disampaikan BMKG melalui akun X-nya, Rabu (15/1/2025).

    Gempa ini terjadi pada Selasa (14/1/2025) pukul 23.16 WIB. Gempa berpusat di laut.

    Titik koordinat gempa tercatat di 8,88 Lintang Selatan (LS) dan 118,66 Bujur Timur (BT). Getaran gempa juga dirasakan di sejumlah daerah dalam skala III-IV MMI.

    “Dirasakan (MMI) III-IV Kabupaten Bima, III Dompu, III Kota Bima,” imbuhnya.

    (taa/taa)

  • PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, terkait isu ketahanan terhadap bencana, Kementerian PU juga telah menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang tengah dibangun.

    “Untuk infrastruktur tahan bencana, sebenarnya kami telah melakukan sosialisasi SNI 1726 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non gedung. Untuk infrastruktur bukan dibangun oleh Kementerian PU yang belum menerapkan standar tersebut, kami akan terus mensosialisasikan dan perbaiki. Kami juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait mana yang bisa kami dukung dan kami prioritaskan,” ujar Dody di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Kementerian PU juga terus melakukan sosialisasi terkait standar struktur bangunan yang tahan bencana kepada masyarakat.

    Hingga saat ini Kementerian PU telah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, hingga infrastruktur tahan bencana.

    “Isu-isu utama tersebut telah disampaikan dalam audiensi dan sebagian besar sudah kita kerjakan dan sudah masuk dalam TA 2025. Kami mohon dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar,” kata Dody.

    Terkait isu sanitasi, Kementerian PU telah mengajukan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini sedang dalam proses.

    “Kami juga memiliki program sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Untuk usulan titik-titik lokasinya sudah ada, namun saat ini masih dalam proses review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica menghadiri Audiensi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Ketahanan Bencana, dan Kota/ Desa Ramah Anak – Disabilitas – Manula bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

    Menko AHY mengatakan, audiensi yang dihadiri sejumlah Kementerian/ Lembaga (K/L) di bawah koordinator Kemenko IPK dan Kemenko PMK ini membahas mengenai peran penting infrastruktur dalam mendukung program-program Kemenko PMK, utamanya terkait dengan mitigasi bencana, dan penyediaan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, lansia hingga disabilitas.

    “Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, sehingga semua butuh langkah cepat, dan bagaimana melakukan langkah preventif. Infrastruktur harus menjawab kebutuhan tersebut, baik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta infrastruktur yang semakin resilience terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana,” kata AHY.

    “Kedua, isunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, dengan membantu Kementerian Kesehatan dalam mencegah stunting, atau penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat. Infrastruktur punya peran penting dalam mendukung masyarakat hidup sehat yaitu antara lain dari aspek sanitasi dan air bersih. Ke depan akan disediakan ruang terbuka hijau yang ramah bagi perempuan, anak, lansia dan disabilitas, sehingga kualitas kehidupan dapat menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Larang Program 3 Juta Rumah Pakai Lahan Persawahan

    Prabowo Larang Program 3 Juta Rumah Pakai Lahan Persawahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai eksekusi program 3 juta rumah. 

    Fahri menyebut, meski program tersebut membutuhkan lahan yang tidak sedikit, tetapi Presiden Prabowo melarang pemenuhan kebutuhan lahan dilakukan lewat alih fungsi lahan produktif atau area persawahan.

    “Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Pelarangan alih fungsi area sawah menjadi perumahan itu dilakukan guna mengejar target swasembada pangan yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pembangunan rumah di atas bekas lahan sawah juga dinilai berbahaya. 

    Mengingat, lahan bekas persawahan itu umumnya cenderung lebih lunak, karena banyak mengandung unsur hara. Apabila dipaksakan untuk tetap dibangun area pemukiman, maka hal itu akan sangat berbahaya. 

    “Sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara. Itu lembek sekali. Sehingga kalau ada gempa misalnya 7 skala richter (SR) hilang itu hampir semua rumah,” ujarnya.

    Namun demikian, Fahri memastikan agar para investor tak ragu untuk turut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Pasalnya, dirinya mengaku bakal melakukan percepatan pengadaan lahan ke depan. 

    Di samping itu, Fahri juga menjamin legalitas lahan yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah nantinya. 

    “Kita akan mempercepat persoalan pertanahan, kepemilikan izin pertanahan. Kita akan percepat supaya proses investasi di sektor rumah akan berjalan dengan cepat,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah membuka peluang bagi para investor asing untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

    “Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

    Fahri mencontohkan, salah satu negara yang berkomitmen kuat merealisasikan investasinya yakni Qatar. Di mana, proses penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan pada hari ini.

  • AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan sejumlah menteri di bawah koordinasinya.

    AHY mengatakan rapat tersebut terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan yang meliputi air bersih, drainase, kawasan permukiman yang sehat, ketahanan bencana dan kota/desa ramah anak, disabilitas dan manula. Pembahasan ini dilakukan guna mendukung program-program dari Kemenko PMK.

    “Agenda sore hari ini terkait infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program-program Kemenko PMK diantaranya terkait dengan mitigasi bencana alam,” kata AHY di kantornya, Selasa (14/1/2025).

    Dalam hal bencana alam, AHY mendapatkan laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait dengan berbagai potensi bencana yang akan dihadapi Indonesia untuk dapat melakukan mitigasi untuk mengurangi jumlah korban baik manusia maupun material.

    Pasalnya kata Agus, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, baik dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, kebakaran dan lainnya yang membutuhkan langkah cepat dan infrastruktur juga harus semakin resiliens terhadap potensi bencana alam tersebut.

    “Ini penting karena infrastruktur harus benar-benar busa menjawab kebutuhan untuk penyelamatan manusia jika terjadi bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah preventif,” katanya.

    Isu lainnya yang dibahas yakni terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agus mengatakan pentingnya infrastruktur kesehatan bagi kualitas hidup masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kualitas air, dan sanitasi yang ada di masyarakat.

    “Artinya membantu kementerian kesehatan agar sebisa mungkin kita mencegah stunting, mencegah penyakit yang menular dan berbahaya akibat lingkungan. Karena 24% tadi disampaikan kasus kesehatan secara nasional diakibatkan faktor lingkungan air bersih dan udara,” katanya.

    Selain itu, AHY mengatakan penting adanya pembangunan infrastruktur berupa ruang bersama di sejumlah wilayah Indonesia yang ramah terhadap anak, perempuan, disabilitas dan juga lansia.

    “Ini kita harapkan juga dukungan infrastruktur yang semakin ramah terhadap merka semua bisa membuat kehidupan lebih baik lagi,” katanya.

    (kil/kil)

  • OJK sarankan bentuk konsorsium asuransi untuk program 3 juta rumah

    OJK sarankan bentuk konsorsium asuransi untuk program 3 juta rumah

    Memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium agar tidak dilakukan satu per satu (oleh masing-masing perusahaan),

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa sebaiknya dibentuk konsorsium untuk mengelola jasa perasuransian dalam program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Usulan tersebut merupakan hasil diskusi antara OJK dengan para pelaku jasa perasuransian yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

    “Memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium agar tidak dilakukan satu per satu (oleh masing-masing perusahaan), tapi sebuah konsorsium pertanggungan AJK (Asuransi Jiwa Kredit), maupun asuransi untuk perlindungan properti,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan bahwa penyediaan asuransi merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen pembeli rumah dan debitur pembiayaan pembelian rumah.

    Selain itu, asuransi juga dapat melindungi bank, lembaga pembiayaan, maupun lembaga keuangan lainnya yang bertindak sebagai kreditur program pembangunan 3 juta rumah tersebut

    “Industri perasuransian dapat terlibat di dalam proyek 3 juta rumah per tahun ini, apalagi kalau ini dilakukan selama 5 tahun (periode pemerintah Presiden Prabowo Subianto), ekosistem itu harus dibangun sampai kepada perlindungan terhadap konsumen (debitur) maupun kreditur,” ujarnya.

    Ogi menyatakan bahwa asuransi umum properti dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan properti akibat kebakaran, banjir dan gempa bumi.

    Sementara Asuransi Jiwa Kredit melindungi bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya sebagai kreditur dari resiko kredit macet atau gagal bayar jika debitur meninggal dunia.

    Ia mengatakan bahwa industri perasuransian juga dapat terlibat dengan menyediakan suretyship dan surety bond yang memberikan perlindungan kepada pemilik pekerjaan (obligee) untuk mengurangi risiko kerugian akibat pelaksana pekerjaan (principal) tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.

    “Kalau ini dilakukan secara ekosistem end-to-end, saya rasa ini dapat menciptakan perlindungan kepada debitor dan konsumen, karena ini merupakan suatu proyek jangka panjang, jadi ini suatu produk yang bisa diberikan untuk perlindungan terhadap proyek (3 juta rumah) ini,” imbuhnya.

    Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri atas pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2024 Tahun Kejadian Gempa Bumi Merusak Tertinggi, Pertanda Apa?

    2024 Tahun Kejadian Gempa Bumi Merusak Tertinggi, Pertanda Apa?

    Liputan6.com, Bandung – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan 2024 sebagai tahun kejadian gempa bumi merusak tertinggi dalam kurun waktu 24 tahun terakhir.

    Menurut Penyelidik Bumi Utama Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM, Supartoyo, sepanjang tahun 2024 telah terjadi sebanyak 31 kejadian gempa bumi merusak di Indonesia.

    “Kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 diawali dengan gempa bumi di Lebak, Provinsi Banten tanggal 3 Januari 2024 bersumber dari zona intraslab dan diakhiri oleh kejadian gempa bumi Garut, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2024 bersumber dari sesar aktif,” ujar Supartoyo dalam keterangan tertulisnya dicuplik di laman PVMBG, Sabtu (11/1/2024).

    Supartoyo mengatakan kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 tidak ada korban jiwa meninggal, namun tercatat 50 orang luka-luka.

    Memang, sepanjang tahun 2024 tidak ada kejadian gempa bumi yang mengakibatkan dampak besar. Namun beberapa kejadian gempa bumi merusak telah memberikan kepanikan seperti kejadian gempa bumi merusak di Banjar-Tapin, Pulau Bawean, Batang, Berau, Sanggau, Lumajang dan Cianjur.

    “Tidak tercatat kejadian tsunami yang dipicu oleh kejadian gempa bumi merusak selama tahun 2024. Demikian juga tidak terjadi bahaya gempa bumi berupa sesar permukaan (fault surface rupture), namun terdapat bahaya ikutan (collateral hazard) berupa likuefaksi tipe siklik pada kejadian gempa bumi Pulau Bawean,” ungkap Supartoyo.

    Supartoyo menuturkan kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 sebagian besar bersumber dari sesar aktif, dan beberapa bersumber dari zona penunjaman terutama zona intraslab.

    Sumber gempa bumi merusak zona intraslab terjadi pada gempa bumi tanggal 3 Januari 2024 di Lebak Banten, 23 Maret 2024 di Bengkulu Selatan, 27 April 2024 di Jawa Barat, 15 September 2024 di Jawa Barat, dan 24 September 2024 di Gorontalo.

    “Magnitudonya berkisar antara M 5,3 hingga M 6,2,” ungkap Supartoyo.

    Seperti halnya kejadian gempa bumi merusak tahun 2023, Supartoyo menyebutkan pada tahun 2024 Provinsi Jawa Barat tercatat paling banyak kejadian gempa bumi merusak, yakni 8 dari 31 kejadian gempa bumi merusak dan dominan bersumber dari sesar aktif di darat.

    Ada hal menarik dari kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 yaitu kejadian gempa bumi merusak di Pulau Bawean tanggal 22 Maret 2024 dengan M 6,5 dan bersumber dari sesar Pola Meratus yang selama ini dianggap tidak aktif.

    “Selain itu terdapat kejadian gempa bumi merusak di Pulau Kalimantan yang tercatat sebanyak 3 kejadian yaitu tanggal 13 Februari 2024 di Banjar-Tapin (Kalimantan Selatan), 15 September 2024 di Berau (Kalimantan Timur), 22 September 2024 di Sanggau (Kalimantan Barat), semuanya bersumber dari sesar aktif di darat dengan magnitudo berkisar M 4,2 hingga M 5,6,” ucap Supartoyo.

    Hal menarik lainnya adalah lanjut Supartoyo, bahwa terdapat kejadian gempa bumi merusak yang tidak bersumber dari zona sesar utama.

    Namun pada tear fault atau bisa disebut sesar antitetik, seperti kejadian gempa bumi merusak tanggal 13 Februari 2024 di Banjar-Tapin (Kalimantan Selatan), 22 Maret 2024 di Pulau Bawean, 07 Juli 2024 di Batang (Jawa Tengah).

    “Hal ini tentunya harus menjadi perhatian berkaitan dengan keberadaan tear fault atau sesar antitetik ini,” sebut Supartoyo.

     

    Mengharukan, Kisah Guru Ngaji Lumpuh Mengajar dari Tempat Tidur

  • Jepang Selatan Diguncang Gempa dan Tsunami

    Jepang Selatan Diguncang Gempa dan Tsunami

    GELORA.CO -Jepang kembali di Landa gempa bumi besar berkekuatan 6,9 magnitudo pada Senin waktu setempat, 13 Januari 2025.

    Menurut laporan Badan Meteorologi Jepang (JMA), gempa itu berpusat di wilayah Kyusu dan mulai terasa guncangannya pukul 09.19 malam.

    Namun JMA tengah memastikan gempa terbaru tidak memiliki hubungan dengan Palung Nankai. Pasalnya keterkaitan itu bisa memicu gempa yang lebih besar lagi.

    “JMA sedang menyelidiki apakah gempa tersebut terkait dengan Palung Nankai,” kata NHK.

    Setelah gempa tersebut, peringatan tsunami untuk gelombang dengan ketinggian maksimum satu meter dikeluarkan untuk prefektur selatan Miyazaki dan Kochi. 

    Tsunami setinggi 20 sentimeter kemudian tercatat mencapai kota Miyazaki

    Semua peringatan tsunami dicabut sekitar pukul 02.50 dini hari Selasa, 14 Januari 2025.

    Laporan NHK menyebut tidak ada kelainan yang dilaporkan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Ikata di Jepang bagian barat atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sendai di prefektur Kagoshima.