Xcloud.id

Topik: Gempa

  • BMKG Kena Efisiensi, tapi Anggaran Deteksi Gempa-Tsunami Rp 41 M Selamat

    BMKG Kena Efisiensi, tapi Anggaran Deteksi Gempa-Tsunami Rp 41 M Selamat

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. Namun, anggaran layanan deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan.

    Nilai anggaran tersebut sebesar Rp 41,9 miliar.

    “Pengelolaan gempa bumi dan tsunami, yang Rp 41,9 miliar itu tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dwikorita juga mengatakan terkait anggaran pengelolaan Meteorologi Publik BMKG yang di dalamnya ada layanan iklim tidak mengalami pemotongan. tetap Rp 70 miliar. Kemudian untuk layanan deteksi cuaca penerbangan juga tetap sebesar Rp 1 miliar.

    Selain itu itu, anggaran belanja pegawai juga tetap sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp 847 miliar.

    Dwikorita menambahkan, awalnya anggaran BMKG sebesar Rp 2,8 triliun, terkena pemangkasan sebesar Rp 1,42 triliun. Alhasil, anggaran setelah pemotongan menjadi Rp 1,403 triliun.

    Namun, setelah rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bakal ada rekonstruksi efisiensi sehingga pagu anggaran BMKG bisa naik menjadi Rp 1,78 triliun setelah pemotongan.

    “Dengan rekonstruksi itu dari pagu Rp 1,4 triliun, kami mendapatkan pagu 1,78 triliun,” terang Dwikorita.

    (hns/hns)

  • Istana: Tidak benar anggaran BMKG dipangkas 50 persen

    Istana: Tidak benar anggaran BMKG dipangkas 50 persen

    Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun ini terkena efisiensi 50 persen sebagaimana informasi yang beredar hingga dikhawatirkan menurunkan akurasi alat info cuaca dan deteksi gempa.

    Pernyataan Hasan tersebut merespons soal dampak efisiensi anggaran pada BMKG sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    “Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” kata Hasan di Jakarta, Rabu.

    Hasan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa anggaran negara harus difokuskan untuk kepentingan rakyat.

    Dalam kesempatan sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa efisiensi dilakukan pada hal-hal yang dianggap “lemak” dan memboroskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi ‘otot’. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan ‘lemak’ ini,” kata Hasan.

    Lebih lanjut, Hasan memastikan ada sejumlah hal yang tidak terpengaruh dari efisiensi APBN di kementerian dan lembaga yang semuanya berhubungan dengan produktivitas serta layanan bagi masyarakat.

    Dalam hal mendukung produktivitas, Pemerintah memastikan bahwa gaji pegawai serta layanan dasar prioritas pegawai tidak akan terdampak efisiensi.

    Sementara untuk layanan bagi masyarakat, program-program yang terkait bantuan sosial dan layanan publik juga anggarannya tidak dilakukan penyesuaian.

    Hasan mencontohkan salah satu layanan publik yang dipastikan tidak terdampak oleh efisiensi adalah terkait dengan mitigasi bencana. Layanan tersebut dipastikan tetap memiliki anggaran khusus.

    “Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” ucap Hasan.

    Dalam kesempatan berbeda, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati juga menyampaikan bahwa anggaran terkait dengan pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    “Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” kata Dwikorita dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, dengan agenda pembahasan seputar kebijakan efisiensi anggaran.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi Destinasi Sport Tourism Unggulan, Sirkuit Mandalika Perkuat Jaminan Keamanan Infrastruktur – Halaman all

    Jadi Destinasi Sport Tourism Unggulan, Sirkuit Mandalika Perkuat Jaminan Keamanan Infrastruktur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejak 2017, Mandalika sudah diresmikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata yang direncanakan dapat menjadi kawasan wisata. 

    Sejumlah ajang olahraga internasional seperti MotoGP dan Kejuaraan Dunia Superbike digelar di Mandalika.

    PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC memastikan bahwa setiap potensi risiko terhadap aset, baik yang berkaitan dengan kerusakan fisik maupun faktor eksternal lainnya, dapat ditangani dengan cepat dan profesional. 

    Ini setelah ITDC resmi menandatangani kontrak dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk pengadaan asuransi aset di Pertamina Mandalika International Circuit.

    Penandatanganan perjanjian ini diwakili oleh Direktur Operasi ITDC, Wenda R. Nabiel, dan Direktur Pemasaran PT Asuransi Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan hari ini Senin, (10/2) di VIP Deluxe, Pertamina Mandalika International Circuit, kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, NTB.

    “Langkah ini merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko, mengingat grandstands merupakan fasilitas utama dalam setiap gelaran balap internasional, termasuk GT World Challenge Asia yang akan segera digelar, IndonesianGP, ARRC, serta Porsche Carrera Asia Cup yang hadir perdana tahun ini di Pertamina Mandalika International Circuit,’ kata Direktur Operasi ITDC Wenda R. Nabiel dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

    Kontrak kerja sama antara ITDC dengan JRP mencakup perlindungan selama satu tahun penuh, mulai dari 22 Desember 2024 hingga 21 Desember 2025.

    “Perlindungan komprehensif terhadap berbagai risiko, termasuk kerusakan fisik tak terduga, bencana alam seperti gempa dan tsunami, serta gangguan bisnis dengan perlindungan pendapatan,” katanya.

    Direktur Pemasaran PT Asuransi Jasaraharja Putera Imam Hendrawan mengatakan, pihaknya siap memberikan layanan terbaik dalam pengelolaan risiko aset Pertamina Mandalika International Circuit.

    “Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum, kami berkomitmen untuk mendukung operasional tribun grandstands dengan perlindungan menyeluruh,” ujarnya.

    Perlindungan asuransi tidak hanya melindungi infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan kepastian bagi penyelenggara event, sponsor, serta penonton, memastikan bahwa setiap acara yang digelar tetap aman, berkualitas, dan berstandar internasional.

    “Sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan, The Mandalika harus memiliki infrastruktur yang terjamin keamanannya. Langkah ini adalah wujud nyata ITDC dalam mendukung keberlanjutan ajang motorsport internasional serta pertumbuhan ekonomi lokal yang didorong oleh industri pariwisata dan olahraga,” kata Wenda.

  • Tambangnya Disegel Ormas, Bumi Resources Buka Suara

    Tambangnya Disegel Ormas, Bumi Resources Buka Suara

    Jakarta –

    Emiten Bakrie Group, PT Bumi Resources Minerals (BRMS) Tbk membenarkan adanya penyegelan yang dilakukan sebuah organisasi masyarakat (ormas) pada anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM).

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan mengatakan bahwa penyegelan tersebut terjadi pada 10 Februari 2025. Ormas yang melakukan penyegelan mengatasnamakan dirinya sebagai Front Pemuda Kali.

    Direktur dan Sekretaris Perusahaan BRMS, Muhammad Sulthon, mengatakan penyegelan itu bermula pada aksi demonstrasi sejumlah masyarakat atas kekhawatiran kegiatan pertambangan PT CPM.

    “Karena menduga bahwa pertambangan yang dilakukan CPM akan membahayakan lingkungan, merusak sungai, mengakibatkan penurunan muka tanah, dan berbahaya karena dilakukan di area rawan gempa,” kata Sulthon dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (12/2/2025).

    Pada kesempatan itu, perwakilan PT CPM telah menyampaikan bahwa kegiatan pertambangannya dilakukan berdasarkan perizinan dari pemerintah dan dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip good mining practices.

    “Seluruh rangkaian kegiatan pertambangan berikut pengolahan yang dilakukan CPM dilaksanakan berdasarkan studi-studi yang lengkap dan dijalankan oleh tenaga ahli dan peralatan berteknologi terkini sehingga seluruh dampak kegiatan dapat diturunkan serendah mungkin atau bahkan dihilangkan,” jelasnya.

    Ia menjelaskan, PT CPM telah melakukan analisis dampak lingkungan dalam kegiatan pertambangan, baik melalui metode tambang terbuka, maupun metode tambang bawah tanah.

    Selain itu, PT CPM juga telah memperoleh persetujuan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1294/MENLHK/SET.JEN/PLA.4/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Blok 1 Poboya Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT Citra Palu Minerals.

    “Batas waktu Kontrak Karya CPM sejak dikeluarkannya Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi pada 14 November 2017 akan berakhir pada 30 Desember 2050 dengan ketentuan jangka waktu kegiatan konstruksi selama 3 tahun dan jangka waktu kegiatan operasi produksi selama 30 tahun,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 Triliun Tapi Dana Deteksi Tsunami dan Gempa Dinyatakan Aman – Halaman all

    Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 Triliun Tapi Dana Deteksi Tsunami dan Gempa Dinyatakan Aman – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami pemangkasan Rp 1,4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025) menjelaskan, anggaran BMKG sebelumnya sebesar Rp Rp2,826.897.302.000 atau Rp 2,8 trilun. Namun, BMKG kini mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1.423.397.000.000 atau Rp1,4 triliun.

    “DIPA BMKG adalah Rp2,826.897.302.000. Kemudian terkena pemotongan sebesar kurang lebih Rp1.423.397.000.000. Sehingga pagu setelah pemotongan Rp1.403.500.302.000,” ujar Dwikorita.

    Dengan begitu, belanja pegawai BMKG kini berkurang menjadi Rp847.243.319.000 dan anggaran operasional sebesar Rp556.256.983.000.

    Ia menjelaskan program Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yaitu program operasional layanan untuk masyarakat, sebelum pemotongan Rp1.502.295.502.000 dan setelah efisiensi menjadi Rp372.751.795.000.

    “Untuk program MKG yaitu program operasional layanan publik dari Rp372 miliar tersebut, kita rinci menjadi 14 kegiatan yang tertera pada layar. Yang tervesar adalah untuk pengelolaan database VMKG serta untuk pengelolaan jaringan komunikasi, jelasnya.

    “Dan lain-lain terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop, 7 hari selama 1 minggu atau 365 dalam 1 tahun. Jadi angka tersebut untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG,” sambungnya.

    Di sisi lain, Dwikorita memastikan bahwa anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami tidak terkena pangkas. Mereka tetap menyediakan anggaran sebesar Rp41,9 miliar.

    “Di sini poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi. Kemudian layanan informasi iklim terapan yang Rp70 juta di situ termasuk kegiatan sekolah lapang,” pungkasnya.

  • BMKG Pastikan Anggaran Deteksi Gempa dan Tsunami Tak Dipangkas

    BMKG Pastikan Anggaran Deteksi Gempa dan Tsunami Tak Dipangkas

    BMKG Pastikan Anggaran Deteksi Gempa dan Tsunami Tak Dipangkas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ),
    Dwikorita Karnawati
    memastikan anggaran untuk deteksi gempa bumi dan tsunami tidak terdampak
    efisiensi anggaran
    .
    Ia memastikan anggaran utuk deteksi gempa bumi dan tsunami tak terdampak penghematan anggaran.
    “Di sini poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp 41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan (anggaran deteksi), termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” kata Dwikorita dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
    Tak hanya itu, anggaran untuk layanan publik seperti informasi iklim tetap dipertahankan sebesar Rp 70,8 juta.
    Diketahui, BMKG mengalami pemotongan efisiensi sebesar Rp 1,42 triliun dari total pagu Rp 2,82 triliun sepanjang tahun 2025. Dengan begitu, sisa pagu BMKG setelah efisiensi mencapai Rp 1,42 triliun.
    Namun, setelah rekonstruksi anggaran dan rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu),
    anggaran BMKG
    kini sebesar Rp 1,78 triliun.
    “Kemarin rapat (dengan) Dirjen Anggaran terdapat rekonstruksi yang dapat dibahas di lain waktu. Dengan rekonstruksi itu, dari pagu Rp 1,4 triliun kami mendapatkan Rp 1,78 triliun,” tutur Dwikorita.
    Lebih lanjut, Dwikorita menjelaskan, pagu anggaran yang diefisiensi itu untuk belanja pegawai Rp 847,2 miliar dan operasional sebesar Rp 556,2 miliar.
    Kemudian dari pagu tersebut, pihaknya kembali membaginya untuk program dukungan manajemen dan program lainnya.
    “Selanjutnya, adalah program dukungan manajemen, ini terutama untuk gaji pegawai, selanjutnya untuk pengelolaan perkantoran. Terutama yang penting adalah untuk menjaga keberlanjutan operasional itu, kami harus menjaga listrik dan beberapa perangkat-perangkat yang nampaknya perkantoran, tetapi itu berpengaruh terhadap keberlanjutan 24 jam,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menilai pemangkasan anggaran akan berdampak terhadap belanja modal dan belanja barang tahun depan.
    Selain itu, Muslihhuddin menyebut ada batas minimum anggaran yang harus dipenuhi untuk memastikan layanan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca yang andal serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.
    Menurutnya, efisiensi anggaran itu akan membuat banyak alat operasional utama (aloptama) terancam mati karena dana pemeliharaan berkurang hingga 71 persen.
    Bahkan, alat observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga berpotensi terganggu.
    “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen, dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih. Jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihuddin dikutip dari
    Antara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Permukaan Inti Bumi Mungkin Mengalami Perubahan Bentuk

    Permukaan Inti Bumi Mungkin Mengalami Perubahan Bentuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Penelitian baru mengungkapkan permukaan inti bumi mungkin berubah bentuk.

    Penelitian yang diterbitkan pada 10 Februari di jurnal Nature, mengamati gelombang gempa yang menembus tepi inti bumi, sedalam 3.200 mil (5.150 kilometer). Hal ini mengungkapkan bahwa, bahkan ketika inti telah diputar ke posisi yang diamati sebelumnya, sering kali terdapat perbedaan yang tidak kentara.

    Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa permukaan inti bagian dalam, meskipun padat, dapat berubah-ubah dalam waktu singkat.

    “Hal yang paling mungkin adalah aliran di inti luar sedikit menggerakkan inti terluar dan mengubah topografinya,” kata John Vidale, pemimpin studi dan seismolog di University of Southern California Dornsife dilansir dari livescience.

    Inti luarnya adalah logam cair sebagian besar besi dan nikel. Ini melindungi inti bagian dalam yang padat, yang sebagian besar juga terbuat dari besi dan nikel. Setiap tahun, sebagian kecil dari inti luar yang cair mengkristal dan menambah inti dalam yang padat, yang tumbuh dengan kecepatan sekitar satu milimeter per tahun.

    Namun, pada batas antara inti luar dan inti dalam, inti dalam berada tepat pada titik lelehnya. Itu padat, tapi tidak kaku. Mungkin itulah sebabnya studi baru ini tampaknya sedikit merembes, meskipun mencari tahu dimensi pasti dari perubahan bentuk adalah sebuah tantangan, kata Vidale kepada Live Science.

    Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis bersama oleh Vidale, ia dan kolaboratornya menemukan bahwa inti dalam tidak berputar pada kecepatan yang konsisten. Planet ini berotasi lebih cepat dibandingkan bagian planet lainnya hingga sekitar tahun 2010, ketika ia mulai melambat. Kini ia tertinggal dibandingkan rotasi bumi lainnya.

    Dari penelitian tersebut, para ilmuwan dapat mengetahui kapan titik yang sama di inti bumi melintas di bawah titik yang sama di Bumi antara tahun 1991 dan 2023. Untuk mengukur inti, mereka menggunakan pasangan gempa bumi yang berasal dari titik yang sama di Kepulauan Sandwich Selatan, di Samudra Atlantik Selatan, dan menghasilkan gelombang yang melewati inti sebelum ditangkap oleh alat penerima di Amerika Selatan dan Utara.

    Dengan menggunakan 168 pasang gempa bumi ini, para peneliti melihat sedikit perubahan pada gelombang yang melewati tempat yang sama di inti pada waktu yang berbeda ketika gelombang tersebut merambat ke bagian dalam inti. Namun mereka melihat perubahan di titik yang sama pada gelombang yang hanya melirik permukaan inti dan menguraikan lapisan terluarnya.

    Sejak studi pertama mengenai inti bagian dalam pada tahun 1990an menemukan bukti adanya pergerakan, terdapat perdebatan mengenai apakah inti bagian dalam berotasi atau sekadar mengalami pergeseran pada batasnya, kata Bruce Buffett, ahli geosains di Universitas California, Berkeley, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut. “Mungkin pendapat semua orang benar,” kata Buffett dilansir dari Live Science.

  • Gempa M 4,6 Guncang Aceh

    Gempa M 4,6 Guncang Aceh

    Jakarta – Gempa berkekuatan M 4,6 terjadi di Calang, Kabupaten Aceh Jaya, Banda Aceh. Gempa itu berada di kedalaman 10 Km.

    “#Gempa Mag:4.6, 11-Feb-2025 23:05:52WIB,” demikian postingan media sosial X @infoBMKG, Selasa (11/2/2025).

    Titik gempa berada di 4.76 Lintang Utara, 94.76 Bujur Timur. Belum diketahui apakah gempa ini berpotensi tsunami atau tidak.

    “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujarnya.

    (azh/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebutkan bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena pemangkasan atau efisiensi hingga 50%.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam belanja APBN, tanpa mengurangi efektivitas kerja pemerintah. 

    “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak akan terkena efisiensi, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. 

    Dengan demikian, Hasan memastikan bahwa layanan mitigasi bencana yang menjadi tugas BMKG tetap optimal. 

    Sekadar informasi, Pemerintah saat ini memang sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran untuk memastikan alokasi dana yang lebih efisien dan efektif.

    Namun, Hasan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi layanan publik yang vital bagi masyarakat, termasuk layanan yang disediakan BMKG.

    “Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” tegas Hasan.

    Sekadar informasi, BMKG tak luput dari implementasi efisiensi anggaran yang diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Kerja (Raker) secara daring yang digelar pada Kamis (6/2/2025), Komisi V DPR resmi menyetujui pagu indikatif anggaran 2025 hasil efisiensi untuk lembaga tersebut.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengumumkan bahwa anggaran BMKG untuk 2025 adalah sebesar Rp1,40 triliun. Nilai itu turun 50,35% dibandingkan dengan pagu indikatif yang sebelumnya dipatok sebesar Rp2,82 triliun. 

    Layanan Kedaruratan Bencana 

    Menyusul keputusan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa bumi hingga potensi tsunami tetap menjadi prioritas dan berlangsung maksimal selama 24 jam menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus,” kata Dwikoritas Jumat (7/2/2025).

    Efisiensi sendiri merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2025 dan sudah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Dwikorita mengatakan terdapat beberapa bidang yang siap diefisiensikan BMKG, mulai dari belanja modal seperti pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. 

    Efisiensi juga menyasar anggaran operasional seperti penggunaan listrik di kantor, jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin.

    BMKG juga akan melakukan pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan luring menjadi secara daring, dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai dengan menerapkan work from office (WFO) dan work from anywhere (WFA).

    Kepastian yang disampaikan Dwikorita seolah menggugurkan kekhawatiran yang sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin sehari sebelumnya.

    Meskipun BMKG secara prinsip mendukung keputusan tersebut, dia tidak memungkiri bahwa efisiensi dapat berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.

    Muslihhuddin menjelaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

    Efisiensi anggaran diperkirakan berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71%, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.

     

    Setidaknya terdapat 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Aloptama BMKG. Mayoritas alat ini memiliki usia yang melampaui kelayakan.

    “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70%,” paparnya, Kamis (6/2/2025).

    Sebagai catatan, BMKG merupakan salah satu penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan kawasan Asean.

  • Gempa Guncang Kota Banjar Jawa Barat Pagi Ini Selasa 11 Februari 2025

    Gempa Guncang Kota Banjar Jawa Barat Pagi Ini Selasa 11 Februari 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudo 3,9 menggetarkan wilayah Banjar Jawa Barat, Selasa (11/2/2025), pukul 07.37.17 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa Banjar ini berada pada koordinat 7.25LS, 108.80BT, dengan episenter gempa berada di darat 32 km timur laut Kota Banjar.

    “Kedalaman 14 km,” tulis BMKG.

    BMKG juga menyebutkan, gempa turut dirasakan di beberapa daerah dengan skala MMI, antara lain di III Bantarkawung, III Wanareja, III Majenang, II-III Kota Banjar, dan pada skala (MMI) III di Bumiayu.

    Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.