Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Pemerintah Target Swasembada Gula-Daging Sapi di 2026

    Pemerintah Target Swasembada Gula-Daging Sapi di 2026

    Jakarta –

    Pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras dan jagung di tahun ini. Untuk 2026, pemerintah fokus meningkatkan produksi komoditas lain, mulai dari gula, garam, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi.

    Sejumlah komoditas itu juga ditargetkan mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan utamanya pada swasembada telur ayam hingga daging sapi untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Ke depan, Presiden menginginkan kita swasembada gula, karena kebutuhan gula kita besar, baik gula konsumsi maupun gula industri. Kemudian kalau di KKP ada swasembada garam, baik garam konsumsi maupun garam industri. Nah tahun depan di Kementerian Pertanian ada dua program besar, pertama, bagaimana meningkatkan produksi swasembada telur dan ayam, serta sapi sebetulnya,” kata dia di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Untuk peningkatan produksi telur dan daging ayam, pemerintah telah merencanakan pembangunan peternakan terintegrasi di 13 provinsi. Sudaryono mengatakan pembangunan ini di fokuskan pada daerah Luar Pulau Jawa, kecuali Jawa Timur.

    “Kita sudah identifikasi semua, melibatkan BUMN, terus nanti Kopdes Merah Putih, peternak lokal. Intinya untuk meningkatkan produksi telur dan ayam,” terangnya.

    Selain itu, pemerintah juga menargetkan untuk menghilirisasi sejumlah komoditas perkebunan, kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kopi, pala, lada, gambir, dan lain-lain.

    “Presiden ingin mengembalikan semua produk komoditi perkebunan itu, kita menduduki posisi puncak dalam percaturan perdagangannya di dunia. Kelapa kita harus juara, kopi harus juara, kakao harus juara, itu nomor satu semua. Kita harus ekspor lebih banyak,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga telah mengatakan akan meningkatkan produksi daging dan susu. Untuk tahap awal, diutamakan peningkatan produksi susu dengan membangun peternakan sapi perah.

    Rencananya, akan dibangun dua peternakan sapi perah yang akan menggunakan pendanaan dari Danantara. Estimasi investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan peternakan itu mencapai Rp 2,4 triliun per satu paket peternakan.

    Tonton juga Video: Zulhas Raih detikcom Awards 2025: Swasembada Pangan Itu Kedaulatan

    (ada/kil)

  • Sentra Sawit Dilanda Banjir, Begini Nasib Produksi Minyak Goreng RI

    Sentra Sawit Dilanda Banjir, Begini Nasib Produksi Minyak Goreng RI

    Jakarta –

    Sumatera merupakan salah satu provinsi dengan lahan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun, tiga provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh kini telah dilanda bencana banjir dan longsor.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meyakini produksi minyak goreng yang bahan bakunya berasal dari sawit dalam kondisi aman. Karena produksi dalam negeri diyakini sangat besar, bahkan angka ekspor lebih tinggi dibandingkan kebutuhan dalam negeri.

    “Saya kira kalau hitungan kami tidak ya (berpengaruh ke produksi) karena itu tadi ya, karena kita ini produksinya besar ya, jadi yang diekspor lebih besar daripada yang dikonsumsi. Jadi ini maksud saya ini kan ada proses DMO yang kan kemudian kewajiban harus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Saya kira no worry ya, kita itu worry kalau barangnya nggak ada,” kata dia di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Selain minyak goreng, produksi beras juga dalam keadaan aman. Ia menyebut, di saat masyarakat membutuhkan stok beras cukup banyak, cadangan beras pemerintah (CBP) cukup untuk digelontorkan membantu masyarakat yang terdampak bencana.

    “Jadi so far stoknya ada, ada di gudang Bulog. Bahkan ada yang sempat kemarin udah ramai-ramai yang katanya dalam ‘penjarahan’, nggak ada masalah barangnya ada. Yang susah itu kan mau ngambil barangnya yang nggak ada,” jelasnya.

    Dalam data Kementerian Pertanian, 52% lahan sawit berada di 4 provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

    Untuk lahan sawit yang berada di daerah terkena bencana banjir tercatat cukup besar. Misalnya Sumatera Utara tercatat memiliki lahan sawit sebanyak 2,7 juta hektare (ha), Aceh 535.002 ha dan Sumatera Barat 558.683 ha.

    Lihat juga Video: Kelapa Sawit Bukan Tanaman Anti-Erosi Terbaik?

    (ada/kil)

  • Ekspor Emas Resmi Kena Tarif, Maksimal 15%!

    Ekspor Emas Resmi Kena Tarif, Maksimal 15%!

    Jakarta –

    Ekspor emas resmi dikenakan tarif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan bea keluar untuk ekspor beberapa jenis komoditas emas.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 80 tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

    “Terhadap barang ekspor berupa emas dapat dikenakan Bea Keluar,” tulis pasal 2 beleid tersebut, dikutip Kamis (10/12/2025).

    Dalam Pasal 3 beleid tersebut, Purbaya menetapkan tarif bea keluar produk emas berada di rentang 7,5-15%. Tarif ditentukan dari harga referensi dan jenis emas yang ingin diekspor. Harga referensi ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

    Bila harga referensi emas yang ditetapkan di kisaran US$ 2,800-3.200 per troy ounce maka tarif bea keluar di rentang 7,5-12,5%. Kemudian, bila harga referensi ditetapkan mulai dari US$ 3.200 per troy ounce ke atas maka tarif akan dikenakan di rentang 10-15%.

    Untuk perhitungan bea keluar yang dibayarkan, jumlahnya ditetapkan berdasarkan persentase dari harga (advalorem) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

    Beleid ini akan berlaku 14 hari setelah diundangkan. PMK 80 sendiri sudah ditetapkan dan diteken oleh Purbaya sejak 17 November 2025. Hanya saja, baru diundangkan pada tanggal 9 Desember 2025.

    Adapun daftar tarif bea keluar yang ditetapkan oleh Purbaya adalah sebagai berikut:

    1. Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% dan 15% tergantung rentang harga referensi yang telah ditetapkan menteri perdagangan.

    2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 10% dan 12,5%.

    3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 7,5% dan 10%

    4. Minted bars tarifnya 7,5% dan 10%.

    (acd/acd)

  • Deal AS & RI soal Tarif Bisa Gagal, Ada Apa?

    Deal AS & RI soal Tarif Bisa Gagal, Ada Apa?

    Jakarta –

    Pembahasan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi gagal. Pihak AS menyebut Indonesia menarik kembali beberapa komitmen yang dibuat pada bulan Juli sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

    Kabar ini baru saja dilaporkan oleh Reuters, Rabu (10/12/2025), salah satu pejabat AS yang tak mau disebutkan namanya menyebut Indonesia mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat pada bulan Juli.

    “Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli,” kata pejabat tersebut tanpa memberikan rincian tentang komitmen spesifik mana yang jadi masalah.

    Kembali pada bulan Juli lalu, kedua negara menyetujui satu kesepakatan yang disebut saling menguntungkan. Indonesia siap menghapus tarif pada lebih dari 99% barang AS dan menghapus semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan Amerika. Sementara AS akan menurunkan tarif yang akan diberikan pada produk Indonesia menjadi 19% dari mulanya 32%.

    Presiden AS Donald Trump yang pertama kali mengumumkan kesepakatan itu pada 15 Juli 2025 lalu. Dia menyebut kesepakatan itu adalah kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, dan manufaktur di AS.

    Kabarnya, baru-baru ini para pejabat yang mewakili Indonesia dalam perundingan kesepakatan dagang memberi tahu Duta Besar Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer, untuk tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat dalam kesepakatan dagang. Indonesia disebut ingin merumuskan kembali perjanjian dagang dari ulang.

    Pejabat AS percaya bahwa hal itu akan menyebabkan kesepakatan yang lebih buruk bagi Amerika Serikat daripada kesepakatan baru-baru ini yang telah dicapai dengan dua negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia dan Kamboja.

    Indonesia disebut mengalami kemunduran dalam penghapusan hambatan non-tarif pada ekspor industri dan pertanian dari AS serta komitmen untuk mengambil tindakan pada masalah perdagangan digital.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu mengatakan Indonesia agak keras kepala dalam kesepakatan perdagangannya dengan Amerika Serikat.

    Sebaliknya, Malaysia dia sebut telah menjadi aktor yang baik dalam perundingan perjanjian dagang dan telah menghapus ribuan tarif sehingga perdagangan antara AS dan negara itu berjalan jauh lebih lancar.

    Lihat juga Video: RI Negosiasi Ulang Tarif Trump di KTT ASEAN?

    (acd/acd)

  • Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi periode penuh tekanan bagi perekonomian Indonesia. 

    Dia menilai target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sulit diwujudkan karena kondisi lapangan menunjukkan tantangan yang jauh lebih berat.

    “Terlepas dari target RPJMN bahwa ekonomi akan tumbuh 6,3 persen tahun 2026, realitas lapangan sangat berbeda. Fenomena ini menggambarkan bahwa target untuk tumbuh 8 persen pada tahun 2029 semakin sulit untuk diwujudkan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Selasa, 9 Desember.

    Wijayanto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya berada di kisaran 4,9 –5,1 persen, dengan angka tengah sekitar 5 persen.

    Angka tersebut bahkan berpotensi lebih rendah apabila pemerintah gagal mengantisipasi lima jebakan ekonomi yang muncul akibat situasi maupun konsekuensi kebijakan.

    Dia menyebut, beberapa faktor akan memperberat kondisi tahun 2026, seperti kabinet baru yang masih beradaptasi, tekanan fiskal dan makro yang belum mereda, persaingan ekspor yang makin ketat, serta pelemahan sektor riil akibat persoalan struktural.

    “Ekonomi berpotensi tumbuh di bawah nilai tengah apabila Pemerintah tidak berhasil mengantisipasi beberapa lima jebakan ekonomi 2026, yang muncul akibat situasi atau konsekuensi dari kebijakan Pemerintah,” tuturnya.

    Berikut lima jebakan ekonomi pada tahun 2026 :

    1. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

    Wijayanto menyampaikan program KDMP dinilai rawan gagal karena dibentuk secara top-down, konsep yang belum matang, dan minim pelibatan masyarakat.

    Selain itu, KDMP dinilai berpotensi bersaing dengan usaha masyarakat dan memiliki dampak ekonomi yang terbatas.

    Menurutnya dengan alokasi Rp3 miliar per KDMP melalui kredit Bank Himbara yang dijamin Dana Desa, akan menimbulkan risiko kredit macet yan sangat tinggi.

    “Pengalaman BUMDES, hanya sekitar 5 persen yang berhasil, padahal melibatkan masyarakat dan dibangun dengan persiapan yang lebih matang. Success rate KDMP berpotensi lebih rendah,” tuturnya.

    2. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD)

    Wijayanto menyampaikan proporsi TKD yang terus menurun memicu kesan resentralisasi dan dua pertiga provinsi sangat bergantung pada TKD, sementara sebagian besar kabupaten/kota menggunakan 80–85 persen APBD untuk belanja rutin.

    Pemangkasan TKD memangkas hingga 17,7 persen di APBN 2026 membuat banyak pemerintah daerah terancam menghadapi tekanan fiskal, bahkan untuk sekadar membiayai kebutuhan dasar.

    Ruang bagi daerah untuk meningkatkan PAD juga terbatas, sementara isu kenaikan PBB semakin sensitif setelah keluarnya fatwa haram dari MUI.

    “Pemangkasan TKD diperkirakan membuat sejumlah proyek daerah hilang dan memicu pemangkasan pegawai honorer. Imbasnya, peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi semakin berkurang,” tuturnya.

    3. Potensi Bencana Alam

    Menurut Wijayanto, Indonesia menghadapi peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di dalam negeri.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi berbagai bencana, termasuk siklon, pada awal 2026.

    Sementara itu, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun signifikan dari Rp1,43 triliun di APBN 2025 menjadi hanya Rp491 miliar dalam APBN 2026. 

    Pemotongan TKD juga membuat pemerintah daerah makin terbatas dalam pencegahan maupun penanganan bencana.

    “Selain membutuhkan anggaran rehabilitasi, bencana juga menghambat aktivitas ekonomi dan memberi tekanan bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” jelasnya.

    4. Dramatisasi Pemberantasan Korupsi

    Wijayanto menyoroti perbedaan besar antara metode penghitungan nilai korupsi di negara maju dan Indonesia.

    Menurut dia, negara maju menghitung kerugian riil, sementara Indonesia memasukkan potensi kerugian yang belum tentu terjadi.

    Dia menilai sejumlah kasus menunjukkan kejanggalan, seperti kasus PT Timah dengan nilai dugaan korupsi Rp300 triliun sementara PDRB Bangka Belitung hanya Rp75 triliun.

    Hal serupa juga terlihat pada kasus oplosan Pertalite yang disebut merugikan negara Rp968 triliun, padahal total subsidi BBM dan LPG 2018–2023 hanya Rp806 triliun dan total penjualan Pertalite Rp1.122 triliun.

    Kasus PT ASDP Indonesia Ferry pun dinilai bermasalah karena perbedaan metode valuasi.

    Menurutnya, pembesaran nilai korupsi memunculkan efek domino negatif. “Efeknya merusak reputasi bangsa, memperburuk index korupsi, menimbulkan public apathy, pengusaha takut berbisnis dan investor takut berinvestasi. Sehingga pertumbuhan PDB tertekan ke bawah,” ungkapnya.

    5. BUMN Sakit dan Penugasan Tidak Realistis

    Wijayanto menyatakan bahwa meskipun Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund menunjukkan komitmen kuat, lembaga ini mewarisi banyak BUMN tidak sehat yang membutuhkan restrukturisasi besar.

    Adapun saat ini, 95 persen dividen BUMN hanya berasal dari delapan perusahaan, terutama empat bank besar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari sekitar 1.000 BUMN berada dalam kondisi tidak optimal.

    Ia menyampaikan penugasan yang dianggap tidak realistis seperti pembangunan peternakan ayam, kampung haji, hingga proyek waste to energy semakin membebani kinerja BUMN.

    Wijayanto menilai Danantara perlu diberi ruang lebih luas untuk berinovasi agar dapat berkembang layaknya Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia dalam 10 tahun mendatang.

  • Targetkan Perluasan Pasar Ekspor, BI Promosikan Kopi dan Teh di Maroko

    Targetkan Perluasan Pasar Ekspor, BI Promosikan Kopi dan Teh di Maroko

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) bersama KBRI Rabat mendorong diplomasi ekonomi dengan mempromosikan kopi dan teh Indonesia pada The Marrakech Coffee & Tea Festival 2025 di Marrakech Expo Park, Maroko, pada 6-8 Desember 2025.

    Langkah ini diarahkan untuk memperluas pasar, meningkatkan ekspor bernilai tambah, serta membuka peluang kemitraan dagang baru di Afrika Utara dan Timur Tengah.

    “Di setiap cangkir kopi terdapat kisah tentang komunitas, para petani, perempuan penyortir, UMKM, inovator muda, hingga barista, yang menjadi ‘rasa rahasia’ kopi Indonesia,” ujar Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

    Ia juga menyoroti potensi ekspor kopi Indonesia yang terus meningkat. Pada 2024, Indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat dunia dengan nilai ekspor mencapai US$ 1,6 miliar seiring meningkatnya permintaan kopi Arabica specialty. Pasar utama ekspor kopi Indonesia berkembang di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

    “Kinerja positif juga terlihat pada ekspor teh Indonesia, yang mencapai US$ 52,8 juta dan mulai menembus pasar Afrika,” imbuh Destry.

    Dalam pameran ini, BI menampilkan tujuh UMKM kopi dan dua UMKM teh yang menarik perhatian pengunjung karena cita rasa yang dinilai lebih kaya.

    BI menyebut sejumlah pelaku usaha termasuk Presiden dari the National Federation of Coffee Industrialists and Distributors, Amina Alaoui, telah menyatakan ketertarikannya untuk memperkenalkan kopi Indonesia lebih luas di Maroko.

    Sepanjang 2025, berbagai kegiatan promosi ekspor, seperti Karya Kreatif Indonesia, Foodex Jepang, FHA Singapore, Seoul Food Expo, World of Coffee Jakarta, Singapore Coffee Week, dan Trade Expo Indonesia, telah menghasilkan komitmen pembelian kopi dan teh senilai Rp 309 miliar.

  • Bea Keluar Emas Jadi Instrumen Strategis Perkuat Hilirisasi Nasional

    Bea Keluar Emas Jadi Instrumen Strategis Perkuat Hilirisasi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai bahwa penerapan bea keluar emas merupakan instrumen fiskal yang krusial untuk memperkuat struktur industri nasional. Pungutan itu sekaligus memastikan agenda hilirisasi berjalan sesuai arah kebijakan.

    Ia menegaskan Indonesia tidak boleh lagi mengekspor emas dalam bentuk mentah maupun setengah jadi tanpa memberikan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

    “Kami harus memastikan Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi emas adalah agenda jangka panjang untuk memperkuat sektor industri dan keuangan nasional,” kata Misbakhun dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

    Misbakhun menjelaskan bahwa kebijakan bea keluar akan mendorong pelaku usaha memindahkan proses pemurnian serta pengolahan emas ke dalam negeri.

    Dengan adanya disinsentif terhadap ekspor produk setengah jadi, rantai nilai emas diharapkan dapat terbangun lebih menyeluruh, mulai dari penambangan hingga produksi emas batangan dan perhiasan berstandar internasional.

    “Integrasi tersebut penting untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global yang selama ini didominasi negara-negara pemurni,” tuturnya.

    Misbakhun menambahkan bahwa hilirisasi emas juga perlu dibarengi dengan penguatan ekosistem keuangan berbasis komoditas. Pembentukan bank emas disebutnya sebagai elemen penting untuk meningkatkan likuiditas pasar domestik sekaligus memperkuat cadangan devisa.

    “Emas memiliki fungsi ganda sebagai komoditas dan instrumen keuangan. Dengan menjaga pasokan emas di dalam negeri, ruang penguatan pasar keuangan akan semakin luas,” ujarnya.

    Dari aspek regulasi, Misbakhun meminta pemerintah memastikan aturan teknis terkait bea keluar disusun dengan jelas, konsisten, dan berlandaskan tata kelola yang akuntabel.

    Kepastian regulasi, menurut dia, menjadi faktor penting bagi industri untuk memperluas kapasitas pemurnian serta berinvestasi pada fasilitas pengolahan.

    Ia juga menyoroti urgensi pengawasan yang ketat dalam perdagangan emas. Misbakhun menyebut berbagai potensi penyimpangan, mulai dari under-invoicing, manipulasi kadar, hingga penyelundupan, harus diantisipasi agar kebijakan ini berjalan efektif.

    “Pengawasan yang terukur dan berbasis data adalah syarat mutlak. Kelemahan pengawasan akan langsung menggerus manfaat kebijakan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan rencana tarif bea keluar emas sebesar 7,5% hingga 15% yang akan berlaku mulai 2026. Ekspor hanya diizinkan untuk emas dengan kadar minimum 99% dan harus melalui verifikasi laporan surveyor.

    Kebijakan ini diproyeksikan dapat menambah penerimaan negara sekitar Rp 3 triliun per tahun serta memperkuat pasokan emas bagi industri dan sektor keuangan domestik, sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral nasional.

  • Pengusaha Bidik Investasi Rusia Masuk Kawasan Industri RI

    Pengusaha Bidik Investasi Rusia Masuk Kawasan Industri RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) tengah mengincar komitmen investasi pengusaha Rusia untuk masuk dalam ekosistem industrialisasi yang dinamis di Indonesia. Untuk itu, HKI akan menjadi jembatan utama yang menghubungkan para investor. 

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kerja sama ekonomi dengan Rusia tentunya menawarkan peluang bagi Indonesia untuk diversifikasi produk ekspor, pertukaran teknologi dan penguatan sektor maritim (perikanan) dan pariwisata. 

    “HKI berada di garis depan untuk memastikan kawasan industri kami siap menjadi tuan rumah bagi investasi strategis dari Rusia,” ujar Ma’ruf dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2025). 

    Momentum kemitraan strategis Indonesia-Rusia ini diperkuat dengan penandatanganan kerja sama/Memorandum of Understanding (MOU) bersama 2 (dua) Lembaga di Rusia yaitu Pusat Perdagangan Internasional Rusia dan Asosiasi Kawasan Industri Rusia pada 8 Desember 2025 di Moskow. 

    Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian RI, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI untuk Rusia Bapak Jose Antonio Morato Tavares dan Deputy Minister of Industry & Trade Rusia Mr. Alexey Vladimirovich pada acara Indonesia-Rusia Business Matching.

    Terlebih, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tengah mendorong transformasi industri melalui hilirisasi, pengembangan industri hijau, digitalisasi, dan penguatan rantai pasok. 

    Dalam hal ini, Ma’ruf menegaskan bahwa reformasi regulasi, insentif investasi, serta pembangunan kawasan industri memperkuat daya tarik Indonesia sebagai basis manufaktur yang dinamis dan berorientasi inovasi.

    “Kami akan bertindak sebagai katalisator, memastikan proses investasi berjalan lancar, efisien, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.” tuturnya. 

    Dinsamping itu, kedatangan Presiden Prabowo ke Rusia yang direncanakan pada 9 November 2025 juga membawa angin segar terhadap berbagai peluang kerjasama ekonomi di Indonesia diantaranya bagi Kawasan Industri.

    Apalagi, sebelumnya pada pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin di Moskow bulan Juni lalu memberikan keyakinan pada HKI untuk memperluas kemitraan strategis salah satunya dengan Rusia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Lebih lanjut, salah satu upaya untuk mendorong Rusia sebagai mitra dan pasar adalah dengan keikutsertaan Indonesia dalam pameran kelas dunia INNOPROM yang akan diselenggarakan di pertengahan tahun 2026.

    Pameran tersebut akan menjadi platform penting bagi inovasi, kerjasama dan investasi Khusus berkaitan dengan sektor Kawasan Industri banyak peluang yang dapat dilakukan dengan adanya kerja sama dalam berbagai sektor prioritas, terutama di bidang energi (migas), pertambangan, dan infrastruktur transportasi. 

    Kerja sama ini tentunya didorong oleh hubungan bilateral strategis kedua negara. Salah satu peran aktif yang dilakukan oleh HKI diantaranya dalam memfasilitasi dan mengkatalisasi kerja sama dengan kawasan industri di Indonesia melalui beberapa cara strategis misalnya menjembatani Kemitraan Strategis dan Investasi, Penyelenggaraan Misi Dagang dan Forum Bisnis, sampai pada mengelola kunjungan langsung perwakilan industri Rusia ke kawasan-kawasan industri unggulan di Indonesia untuk melihat fasilitas, infrastruktur, dan potensi lokal secara langsung.

    Dengan menjalankan peran-peran ini, pihaknya meyakini secara signifikan meningkatkan daya tarik dan kesiapan kawasan industri di Indonesia untuk menyambut arus investasi dan kerja sama industri dari Rusia.

  • Sudah Diguyur Likuiditas, Himbara Juga Bakal ‘Monopoli’ Valas DHE SDA

    Sudah Diguyur Likuiditas, Himbara Juga Bakal ‘Monopoli’ Valas DHE SDA

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana untuk menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) secara terpusat di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara) dikhawatirkan berdampak ke likuiditas valuta asing (valas) bank non-himbara. 

    Pemerintah sendiri tinggal selangkah lagi secara resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 yang nantinya mengatur DHE SDA wajib parkir 100% selama 12 bulan secara spesifik di himbara. Perubahan itu diharapkan pemerintah bisa menambah suplai valas di dalam negeri. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual memandang bahwa secara keseluruhan suplai valas di dalam negeri saat ini masih bagus, namun cenderung menurun. Hal itu tidak lepas dari harga komoditas yang turun setahun terakhir. 

    Di sisi lain, David turut melihat tingkat konversi DHE dari valas ke rupiah bagi korporasi juga tinggi untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Akan tetapi, dia juga tidak menampik ada celah di mana dana DHE eksportir yang dikonversi dari valas ke rupiah kemudian dilarikan ke luar negeri. 

    Untuk itu, David menekankan perlunya otoritas terus melakukan pendalaman pasar uang supaya investor tertarik untuk mengalirkan dananya di dalam negeri.

    “Makanya perlu didorong terus pendalaman finansial supaya instrumen valas semakin beragam sehingga merkea tertarik menarik dananya ke dalam negeri,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025). 

    David menilai hal yang sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah kondisi likuiditas valas perbankan, apabila nantinya DHE SDA dipusatkan ke bank himbara saja. Selain dampaknya ke bank-bank non-himbara, dia menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampun banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu. 

    “Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya,” terang David. 

    Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence  dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri. 

    Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkan DHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya. “Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita,” paparnya. 

    Alasan Purbaya Tunjuk Himbara

    Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya ke depan masih akan fokus untuk penataan regulasi DHE SDA dengan revisi PP No.8/2025. Sebab, dia mengeklaim selama pemberlakuan PP No.8/2025, eksportir menempatkan devisanya dalam bentuk dolar di bank-bank kecil dalam negeri dan menukarkannya ke rupiah. 

    Namun, perbankan yang menampung devisa itu justru mengonversinya kembali ke dolar dan dilarikan ke luar negeri. 

    “Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, yaudah himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” terang Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025). 

    Purbaya memastikan bahwa motif utama untuk mewajibkan DHE SDA parkir di himbara guna memastikan suplai dolar bertambah. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun tidak khawatir apabila kebijakan baru itu nantinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan likuiditas antara himbara dan bank swasta. 

    Menurutnya, fokus pemerintah dalam waktu dekat adalah untuk memastikan kebijakan DHE SDA efektif dalam menambah pasokan dolar di dalam negeri. Apalagi, dia menilai beleid sebelumnya yang baru berlaku sekitar sembilan bulan ini hampir gagal menjalankan tujuannya. 

    “Kan selama ini hampir gagal kan? Ya kan? Menurut Anda gimana? Kalau udah gagal, kita diemin apa enggak?,” ujarnya. 

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Dia menyebut hal ini sudah disosialisasikan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha. 

    “Kemarin sudah bertemu dengan perbankan dan juga pelaku usaha, lalu hari ini kami lanjut, kalau enggak salah itu ada PAK, lalu harmon [harmonisasi, red] untuk kemudian bisa segera diundangkan,” ungkap Febrio kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan,  Jakarta, Senin (8/12/2025). 

  • Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) mencatat pertumbuhan kinerja perusahaan Laba sebesar 46% hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi transformasi layanan pelabuhan yang adaptif dan berkelanjutan.

    Selain itu, PTP Nonpetikemas juga memperluas bisnis jasa kepelabuhanan melalui pengelolaan kegiatan shorebase untuk mendukung operasi hulu migas (upstream). Ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya logistik bagi para pengguna jasa.

    PTP Nonpetikemas terus meningkatkan kualitas operasional melalui optimalisasi bongkar muat, penataan alur logistik, dan efisiensi waktu sandar kapal untuk memperkuat kepercayaan pengguna jasa, sekaligus melakukan standarisasi, sistemisasi, dan integrasi layanan di seluruh pelabuhan sejak 2023–2024 yang dibangun di atas enam pilar utama proses, teknologi, peralatan, HSSE, infrastruktur, dan penguatan SDM serta mengimplementasikan sistem PTOS-M yang memperlancar layanan tanpa antrian, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong transparansi serta keselamatan kerja di seluruh proses penanganan kargo.

    Kinerja Cabang PTP Nonpetikemas Meningkat

    Hingga akhir Oktober 2025, total realisasi throughput PTP Nonpetikemas mencapai 37,67 juta ton/m³, tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisi throughput didominasi oleh curah kering (45%), diikuti general cargo (26%), curah cair (23%), dan bag cargo (6%).

    Sejumlah cabang PTP Nonpetikemas mencatat realisasi throughput yang memuaskan hingga Oktober 2025. Cabang Tanjung Priok membukukan realisasi penanganan general cargo sebesar 7,7 juta ton, atau tumbuh 10,12% dari realisasi tahun lalu sebesar 6,9 juta ton. Cabang Teluk Bayur juga mencatat hasil positif pada curah cair dengan realisasi 2,6 juta ton, atau tumbuh 14,21% dari realisasi tahun lalu sebesar 2,3 juta ton. Sementara itu, Cabang Jambi menunjukkan pertumbuhan signifikan pada curah cair dengan realisasi 917 ribu ton, tumbuh 65,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 556 ribu ton. Pada kemasan bag cargo, Cabang Teluk Bayur tumbuh 10%, dengan realisasi 571 ribu ton terhadap realisasi tahun lalu sebesar 519 ribu ton.

    Peningkatan produktivitas kinerja operasional dalam satuan Ton/Ship/Day (T/S/D) di berbagai cabang Pelabuhan, terlihat dengan capaian tertinggi diraih Cabang Tanjung Priok pada segmen general cargo sebesar 3.558 T/S/D lebih tinggi 10% dari target RKAP sebesar 3.225 T/S/D, diikuti Teluk Bayur pada curah cair dengan realisasi sebesar 5.154 T/S/D atau lebih tinggi 39% dari RKAP sebesar 3.718 T/S/D, capaian ini juga diikuti di Cabang Banten dengan realisasi sebesar 3.560 T/S/D lebih tinggi 32% dari target RKAP sebesar 2.704 T/S/D. Bengkulu menorehkan hasil impresif pada curah kering sebesar 7.274 T/S/D atau lebih tinggi 63% dari target sebesar 4.472 T/S/D.

    Peningkatan Layanan Terminal Kijing Kalimantan Barat

    Sejak dikelola PTP Nonpetikemas pada 1 Agustus 2022, Terminal Kijing di Mempawah berkembang menjadi simpul logistik strategis dengan kapasitas hingga 15 kapal, fasilitas modern untuk menangani berbagai komoditas nonpetikemas, serta peran vital dalam mendukung rantai pasok Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah dan ekspor produk turunan CPO yang ditopang ekosistem sawit regional. Kinerjanya terus menanjak dengan throughput yang tumbuh dari 2,27 juta ton pada 2023 menjadi 3,09 juta ton pada 2024, diproyeksikan menembus 4 juta ton pada 2025 dimana hingga Oktober 2025 telah mencapai 3,9 juta ton, didominasi curah kering sebesar 2,049 juta ton dengan lonjakan pertumbuhan 342 persen dan produktivitas rata-rata 3.620 ton per ship per day.

    Fokus pada Penerapan HSSE dan GCG

    Tak hanya berfokus pada kinerja keuangan dan operasional, PTP Nonpetikemas juga berhasil mempertahankan predikat zero accident hingga Oktober 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang konsisten di seluruh cabang, melalui berbagai inisiatif peningkatan budaya keselamatan kerja, pelatihan rutin, serta pengawasan ketat terhadap prosedur operasi. Dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) konsisten menerapkan prinsip GCG untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

    Indra Hidayat Sani Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, menyampaikan bahwa capaian positif ini merupakan hasil sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan transformasi secara konsisten dan berintegritas.

    “Pencapaian hingga Oktober 2025 ini menunjukkan bahwa arah transformasi yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan volume, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ke depan, PTP Nonpetikemas akan terus memperkuat kapabilitas operasional dan inovasi layanan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan,” ujar Indra

    Dengan kombinasi kinerja operasional yang solid, komitmen terhadap keselamatan kerja, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PTP Nonpetikemas optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif hingga akhir 2025.

    Peduli PTP Nonpetikemas Lewat TJSL

    Sebagai wujud komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PTP Nonpetikemas merealisasikan sejumlah program di bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMK), pendidikan, lingkungan dan sosial. Sejumlah inisiatif juga dijalankan sebagai bagian dari creating shared value (CSV), di antaranya melalui program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya & Inovasi Bersama di Terminal Kijing serta program Bantuan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Pekerja Harian. Selain itu, PTP Nonpetikemas turut menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta melaksanakan pelatihan HSSE melalui program PTP Peduli K3 di seluruh cabang, guna meningkatkan keselamatan dan awareness bagi tenaga kerja bongkar muat di lingkungan perusahaan.