Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Ingatkan pengusaha serakah, Prabowo: kita bertekad tegakkan kedaulatan

    Ingatkan pengusaha serakah, Prabowo: kita bertekad tegakkan kedaulatan

    Kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan kepada para pengusaha yang serakah dan berniat menipu bahwa pemerintahannya telah bertekad untuk menegakkan kedaulatan demi rakyat.

    Hal itu dikatakan Presiden saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin.

    “Kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita,” ucap Prabowo.

    Presiden mengingatkan para pengusaha bahwa dunia semakin sempit dan bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban.

    Kepada para penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Prabowo meminta agar tetap semangat, tidak menyerah, dan terus berbuat yang terbaik bagi bangsa.

    “Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara dan rakyatmu,” ujar Presiden.

    Kepala Negara menilai kekayaan yang diperoleh dengan cara mengorbankan kepentingan rakyat merupakan bentuk rezeki yang tidak baik dan pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi pelakunya maupun keluarganya.

    “Saya sudah melihat terlalu banyak ya pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita ya,” ucap Presiden.

    Lebih lanjut, Prabowo juga meminta penegakan hukum di Indonesia jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau yang bermakna hukuman lebih berat bagi masyarakat biasa karena hal tersebut dinilai zalim.

    Presiden meminta para penegak hukum memiliki hati dan empati terhadap masyarakat kecil. Menurut Presiden, seharusnya baik hakim maupun jaksa dapat membela rakyat kecil yang lemah.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasil bumi dikeruk, Prabowo: Murni keserakahan atau subversi ekonomi?

    Hasil bumi dikeruk, Prabowo: Murni keserakahan atau subversi ekonomi?

    Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mempertanyakan apakah murni keserakahan manusia atau subversi ekonomi yang melakukan praktik bisnis dengan mengeruk hasil bumi dan sumber daya alam, namun negara mengalami kerugian.

    Dalam sambutannya usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo mengibaratkan pengembalian uang tersebut adalah uang yang nyaris hilang dari satu komoditas, yakni kelapa sawit.

    “Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Kepala Negara menilai ekspor CPO yang dilakukan pengusaha, sementara minyak goreng dalam negeri masih mengalami kelangkaan, adalah hal yang kejam dan tidak manusiawi.

    Selain menyoroti korupsi ekspor CPO, Prabowo juga menyebutkan masih banyak kerugian yang dialami Negara dari kegiatan tambang ilegal, salah satunya penyelundupan timah dan produk turunannya di Provinsi Bangka Belitung.

    Kepala Negara menyebutkan bahwa kerugian Negara atas praktik penyelundupan timah dan tambang ilegal telah berjalan hampir 20 tahun, sehingga jika kerugiannya mencapai Rp40 triliun setahun, total kerugian Negara dalam kurun waktu tersebut mencapai Rp800 triliun

    “Kurang lebih ya, lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya Rp800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu,” kata Prabowo.

    Prabowo pun menekankan praktik tambang ilegal, dan komoditas ilegal lainnya memiliki segala bentuk modus penipuan. Padahal, pemerintah Indoensia sudah memfasilitasi lahan dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU).

    Oleh karenanya, Kepala Negara berharap Kejaksaan Agung dan Polri sebagai penegak hukum tidak menyerah untuk bekerja keras melawan korupsi, manipulasi dan penyelewengan.

    Prabowo juga mewanti-wanti agar pejabat tidak lengah iman, sehingga berujung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta.

    “Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita itu, harta itu adalah harta yang haram. Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapa pun dan keluarganya,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksa Agung: Permata Hijau & Musim Mas Tunda Bayar Uang Pengganti Rp4,4 Triliun

    Jaksa Agung: Permata Hijau & Musim Mas Tunda Bayar Uang Pengganti Rp4,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin mengungkap masih ada dua korporasi yang masih meminta tunda pembayaran uang pengganti (UP) sebesar Rp4,4 triliun.

    Burhanuddin menjelaskan uang pengganti tersebut berkaitan dengan kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dengan kerugian negara mencapai Rp17,7 triliun.

    Sejauh ini, korps Adhyaksa baru menerima penyerahan dari tiga grup korporasi, mulai dari Musim Mas, Wilmar, dan Permata Hijau dengan total Rp13,2 triliun. 

    Perinciannya, Wilmar Group Rp 11,88 triliun; Permata Hijau Group Rp1,86 miliar; dan Musim Mas Group Rp 1,8 triliun. 

    “Total kerugian perekonomian negara itu Rp 17 triliun dan hari ini kami akan serahkan sebesar Rp13,255 triliun,” ujar Burhanuddin di Kejagung, Senin (20/10/2025).

    Sementara itu, kata Burhanuddin, uang sebesar Rp4,4 triliun masih tersisa dari kewajiban pembayaran dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Dua grup korporasi ini telah mengajukan penundaan untuk melunasi yang pengganti tersebut. Hal tersebut kemudian disetujui oleh Kejaksaan RI dengan syarat penyerahan lahan sawit dari perusahaan.

    “Dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan kepada kami ya kelapa sawit, jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang Rp4,4 triliun,” imbuhnya.

    Di samping itu, Jaksa Agung menyatakan bahwa uang belasan triliun ini diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar bisa dikelola untuk memulihkan kerugian negara.

    “Barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada kemenkeu dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara dan, kemarin kami telah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhannya,” pungkas Burhanuddin.

  • Kelebihan Teknologi Chengdu J-10C yang Mau Dibeli RI, Pernah Libas Rafale

    Kelebihan Teknologi Chengdu J-10C yang Mau Dibeli RI, Pernah Libas Rafale

    Jakarta –

    Jet tempur Chengdu J‑10 akan menjadi andalan baru militer Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China tersebut, sekitar US$9 miliar atau berkisar Rp146 triliun untuk 42 unit ChengduJ-10.

    Artinya, dari angka itu, secara hitungan sederhana, rata‑rata biaya per unit (termasuk paket dukungan, logistik, pelatihan, dan infrastruktur) bisa mencapai sekitar US$214 juta atau sekitar Rp3,54 triliun per unitnya.Unit yang dibeli kemungkinan adalah Chengdu J-10C.

    Chengdu J10C ini sejauh ini baru dioperasikan Angkatan Udara China dan Angkatan Udara Pakistan. Nah pada Mei 2025 saat konflik antara Pakistan dan India, Chengdu J10C jadi berita besar lantaran disebut mampu menjatuhkan jet tempur Rafale asal Perancis yang sebelumnya dinilai lebih hebat.

    “Jet tempur kami menembak jatuh tiga Rafale India. Jet tempur kami adalah J-10C,” cetus Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar ketika itu. Rafale rontok konon dengan rudal PL-15 yang juga buatan China.

    Dikutip detikINET dari Newsweek, Senin (20/10/2025) J-10C ini adalah varian baru dari J-10 dengan berbagai macam peningkatan, yang memang ditujukan agar lebih menarik untuk ekspor ke negara lain.

    “Dulu, ketika orang-orang membicarakan jet tempur Tiongkok, kesan yang muncul kebanyakan adalah efektivitas biayanya. Namun kini, J-10C telah membuktikan kehebatan tempurnya yang sesungguhnya melalui pengalaman operasional di dunia nyata,” kata Zhang Xuefeng, pengamat militer China.

    Kepala perancang J-10C menonjolkan kemampuan angkut senjata di jet itu yang telah ditingkatkan. Pesawat tempur ini, yang mulai beroperasi di militer China pada tahun 2017, dapat dilengkapi dengan lebih dari 40 jenis persenjataan, meningkat dari hanya 10 jenis pada J-10 versi awal. Itu menawarkan fleksibilitas lebih besar untuk misi udara, darat, dan maritim.

    Dari segi desain rangka pesawat, J-10C diuntungkan oleh sistem pemasukan udara yang meningkatkan aliran udara ke mesin, yang diklaim meningkatkan keandalannya dan mengurangi penampang radar.

    Sementara itu, canard yang dipasang di bagian depan, yaitu kendali kecil seperti sayap, meningkatkan stabilitas dan kemampuan manuver di kecepatan tinggi, memberi keunggulan dibanding pesawat tempur JF-17 yang juga dibuat Chengdu Aircraft Corporation. Desain itu juga disebut membuatnya setara F-16 buatan Amerika Serikat.

    Salah satu peningkatan paling signifikan adalah radar array terpindai elektronik aktif, yang menggantikan sistem pemindaian mekanis lama. Radar AESA memungkinkan deteksi dan pelacakan target yang lebih cepat, sehingga pilot dapat menghadapi beberapa musuh secara bersamaan sekaligus lebih sulit untuk diganggu atau dideteksi.

    Pesawat tempur ini juga dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik canggih yang meningkatkan kewaspadaan situasional pilot dan mengurangi kemungkinan posisi pesawat terdeteksi oleh radar musuh.

    (fyk/fay)

  • 6 Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak? Nasional

    6 Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak? Nasional

    Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Prabowo menyapa satu per satu pejabat yang hadir dalam penyerahan uang korupsi CPO yang dikembalikan ke negara sambil bercanda santai, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
    Prabowo memberi sambutan dalam penyerahan uang pengganti kerugian negara Rp 13 triliun kasus korupsi fasilitas ekspor CPO itu di kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
    Awalnya, dia menyapa sahibul bait Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang bergelar profesor.
    “Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung RI Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan,” kata Prabowo.
    Dia juga menyapa Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Selanjutnya, dia menyapa dengan santai Menkeu Purbaya dengan setengah mencandai peraih gelar master dari Purdue University, Amerika Serikat (AS), itu.
    “Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudhi Sadewa,” kata Prabowo dari mimbar.
    “
    You
    ada (gelar) profesornya enggak?” tanya Prabowo. Terdengar ada suara tawa kecil dari hadirin.
    Setelah mendapat jawaban bahwa Purbaya belum bergelar profesor, Ketua Umum Partai Gerindra itu berucap, “Belum, belum. Sebentar lagilah.”
    Selanjutnya, dia menyapa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga dengan setengah mencandai Prasetyo.
    “
    Uda
    h doktor? Belum doktor,” kata Prabowo ke Prasetyo.
    “Saya juga belum,” imbuh Prabowo.
    Prabowo juga menyapa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
    “
    Udah
    doktor?” tanya Prabowo. Yusuf Ateh menjawab bahwa dia sudah mendapat gelar doktor.
    Secara simbolis, uang Rp 13 triliun dari kasus korupsi ekspor CPO diserahkan ke negara.
    Bertumpuk-tumpuk uang warna merah dipampang ke hadapan mata kamera pewarta, jumlahnya memang tidak sampai Rp 13 triliun karena ruangannya tidak cukup.
    “Hari ini kami serahkan, ini jumlahnya Rp 13.255.000.000.000, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau Rp 13 triliun, tempatnya tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar Rp 2.400.000.000.000,” ujar Burhanuddin dalam acara ini.
    Sebagai informasi, Kejagung sebelumnya telah melakukan berbagai penyitaan dari kasus korupsi terkait CPO. Dalam kasus ini, ada tiga perusahaan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.
    Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Wilmar Group untuk membayarkan uang pengganti dengan nilai Rp 11.880.351.801.176,11 (Rp 11,8 triliun).
    Perusahaan PT Musim Mas dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp 4,89 triliun).
    Sejauh ini, PT Musim Mas Group telah menyerahkan uang senilai Rp 1.188.461.774.662,2 (Rp 1,1 triliun) kepada Kejaksaan Agung.
    Kemudian, PT Nagamas Palmoil Lestari telah menyerahkan uang senilai Rp 186.430.960.865,26 kepada Kejaksaan Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uang negara kembali, Prabowo: Ini tanda baik satu tahun pemerintahan

    Uang negara kembali, Prabowo: Ini tanda baik satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi ekspor minyak kelapa sawit sebesar Rp13,2 triliun yang disaksikannya merupakan tanda baik karena tepat pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin.

    Acara tersebut bertepatan dengan satu tahun setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

    “Kebetulan (saya menyaksikan) ini pas satu tahun saya dilantik sebagai Presiden, jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari satu tahun saya menyaksikan Pemerintah Indonesia, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat, kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara, menyelamatkan kekayaan,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Presiden Prabowo sempat salah menyebutkan angka uang pengganti kerugian negara yang seharusnya Rp13 triliun, menjadi Rp13 miliar.

    Prabowo pun sempat tertegun lama menatapi layar, setelah diperbaiki jumlah sebenarnya adalah Rp13 triliun.

    “Uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13 miliar, eh triliun, sorry…sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya,” kata Prabowo seraya menunjuk ke arah tumpukan uang yang banyak itu.

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran terkait, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih, bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi dan penyelewengan.

    Prabowo meyakini bahwa seluruh penegak hukum memiliki keberanian untuk mengelola dengan baik kekayaan Indonesia.

    “Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya, kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu,” kata Presiden.

    Kepala Negara memberikan motivasi bahwa uang negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp13 triliun itu sama saja dengan memperbaiki 8.000 sekolah atau membangun 600 desa nelayan yang menjangkau lima juta penduduk untuk diperbaiki taraf hidupnya.

    Oleh karenanya, Prabowo meminta Kejaksaan Agung dan Polri terus mengejar kekayaan negara yang diselewengkan dari tindak korupsi.

    “Ingat, kalau kita lihat ini, sama aja kayak 8.000 sekolah kita perbaiki, lima juta nelayan bisa hidup, lima juta dengan uang yang ada disini. Saya greget, kalau bisa kita kejar lagi tuh kekayaan yang diselewengkan,” kata Prabowo.

    Adapun penyerahan uang ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap tiga terdakwa dalam kasus korupsi ekspor CPO, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Geram! Sebut Korupsi CPO Rp13,2 Triliun Kejam dan Tidak Manusiawi

    Prabowo Geram! Sebut Korupsi CPO Rp13,2 Triliun Kejam dan Tidak Manusiawi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilan mengembalikan kerugian negara senilai lebih dari Rp13,2 triliun dari kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

    Penyerahan uang pengganti tersebut dilakukan dalam sebuah acara resmi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    “Rp13 miliar—eh, triliun, maaf—Rp13.255.244.538.149, itu angka yang luar biasa. Tidak kita bayangkan,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran Kejaksaan Agung dan tamu undangan.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa jumlah uang tersebut bisa memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat, jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. 

    Dia mencontohkan bahwa dana sebesar itu cukup untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah, atau membangun sekitar 600 kampung nelayan modern.

    “Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka Rp13 triliun itu cukup untuk membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung isinya 2.000 kepala keluarga, berarti dengan anak dan istri bisa sampai 5.000 jiwa. Kalau kita bangun 600 kampung, itu berarti 3 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak,” paparnya.

    Kepala negara juga menyoroti dampak sosial dari kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam. 

    Dia menyebut bahwa korupsi dalam industri sawit menyebabkan rakyat Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng untuk waktu yang lama.

    “Ini kejam. Tidak manusiawi. Apakah ini murni keserakahan? Atau bisa kita sebut sebagai subversi ekonomi?” tegasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan melawan korupsi di Indonesia belum selesai. 

    Dia menyoroti praktik tambang ilegal, penyelundupan hasil bumi, serta kerusakan kawasan hutan yang menurutnya merugikan negara hingga puluhan, bahkan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

    “Penyelundupan timah dan turunannya dari Bangka Belitung yang baru-baru ini berhasil dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu TNI, Kejaksaan, Polisi, Bea Cukai dan lainnya, diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp40 triliun per tahun. Dan praktik ini sudah berjalan hampir 20 tahun,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, orang nomor satu di Indonesia itu kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran penegak hukum dan menyatakan bahwa pemberantasan korupsi dan kejahatan sumber daya alam akan terus menjadi prioritas pemerintahannya.

    “Terima kasih kepada Kejaksaan Agung. Tapi saya ingatkan, tugas kita masih banyak. Kita harus terus bekerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo ke Jaksa dan Polisi: Jangan Kriminalisasi Sesuatu yang Tak Ada Nasional 20 Oktober 2025

    Prabowo ke Jaksa dan Polisi: Jangan Kriminalisasi Sesuatu yang Tak Ada Nasional 20 Oktober 2025

    Prabowo ke Jaksa dan Polisi: Jangan Kriminalisasi Sesuatu yang Tak Ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada aparat penegak hukum agar tidak mencari-cari masalah yang tidak perlu dikriminalkan atas dasar apapun, apalagi menyangkut rakyat kecil.
    “Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada, untuk motivasi apapun,” kata Prabowo di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
    Dia berbicaraa saat sambutan acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak mentah (CPO) sebesar Rp 13.255.244.534.149 atau Rp 13 triliun.
    Prabowo berpesan agar penegak hukum berefleksi agar kinerjanya semakin baik, karena Prabowo mendapatkan laporan perihal kriminalisasi kasus-kasus yang tidak perlu.
    “Ini saya ingatkan karena juga Kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah, saya dapat laporan, kita semua meraskaan, adana juga yg melakkan praktik-praktik yang mungkin tidak benar, atau kurang benar,” kata Prabowo.
    Dia mengulas peristiwa masa lalu saat ada anak di bawah umur yang ditangkap aparat kerna mencuri ayam.
    “Kalau perlu si hakim, si jaksa, si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anakya saya ingat saya panggil ke Hambalang (rumah Prabowo), saya kasih beasiswa,” kata Prabowo.
    Ada pula kasus seorang ibu yang ditangkap aparat karena mencuri bagian pohon. Prabowo mempertanyakan motivasi para penegak hukum dan berharap peristiwa itu tidak terjadi lagi.
    “Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah, itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Manusia Rp 2.600 Triliun Curhat Ditendang Keluar dari China

    Manusia Rp 2.600 Triliun Curhat Ditendang Keluar dari China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pangsa pasar Nvdia di China jeblok dari 95 persen menjadi 0 persen. Ambruknya penjualan Nvidia di Negeri Tiongkok diungkap sendiri oleh CEO Jensen Huang.

    Huang menjelaskan bahwa porsi Nvidia di pasar chip AI teknologi tinggi di China menguap setelah AS menerapkan larangan ekspor.

    “Saat ini, kami 100 persen keluar dari China. Kami merosot dari market share 95 persen ke nol persen,” katanya dalam acara Citadel Securities’ Future of Global Markets 2025, yang ditayangkan di YouTube.

    Penjualan GPU Nvidia yang ditujukan untuk data center AI menghadapi berbagai kebijakan larangan ekspor sejak Oktober 2022. Pada 2023, chip A800 dan H800 yang khusus didesain untuk pasar China juga masuk daftar larangan ekspor ke China. Hambatan regulasi juga dihadapi oleh produk H20.

    “Saya tidak bisa membayangkan ada pejabat yang berpikir ini ide bagus, kebijakan apa saja, yang membuat Amerika kehilangan salah satu pasar terbesar di dunia, hingga 0 persen,” kata Huang.

    Sebelumnya, Nvidia menyatakan China berkontribusi 20-25 persen terhadap pendapatan data center perusahaan yang nilainya mencapai US$ 41 miliar.

    Pemerintah AS, sejak era Presiden Joe Biden hingga Presiden Donald Trump, memperketat aturan penjualan produk chip ke China untuk membatasi akses China ke teknologi terbaru. 

    Pembatasan ini direspons oleh China dengan menggenjot produksi dan pengembangan teknologi serupa di dalam negeri. 

    Perlombaan perusahaan teknologi untuk mengembangkan produk AI membuat harga saham Nvidia meroket. Chip buatan Nvidia disebut sebagai komponen krusial untuk infrastruktur penunjang AI.

    Kenaikan harga saham Nvidia mengangkat Huang menjadi orang terkaya ke-8 dunia dengan harta melampau US$159,1 miliar atau melebihi Rp 2.600 triliun.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jaksa Agung Serahkan Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun ke Menkeu Purbaya

    Jaksa Agung Serahkan Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun ke Menkeu Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menyerahkan uang Rp13 triliun hasil sitaan terkait kasus pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil atau CPO korporasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diwakili oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tampak uang belasan triliun itu disusun rapi mengelilingi meja konferensi pers yang berlangsung di Gedung Utama Kejagung RI. Penyerahan secara simbolis tersebut ikut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Terlihat, uang itu terdiri dari pecahan Rp100.000 dan dikemas dengan bungkus plastik. Di samping itu, nampak juga papan penanda uang ini dengan tulisan Rp13.255.244.538.149,00 di atas tumpukan uang tersebut.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp17,7 triliun. Sisa uang yang belum dibayarkan dalam perkara ini yakni sekitar Rp4 triliun.

    Burhanuddin mengatakan uang yang ditampilkan di kantornya ini mencapai Rp2,4 triliun. Pasalnya, kondisi tempat tidak memungkinkan apabila Rp13 triliun itu ditampilkan seluruhnya.

    “Hari ini kami serahkan Rp13,255 triliun, karena yang Rp4,4 nya diminta Musim Mas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan,” ujar Burhanuddin, Senin (20/10/2025).

    Setelah menyampaikan pernyataannya, Burhanuddin kemudian secara simbolis telah plakat bertuliskan Rp13.255.244.538.149,00 uang sitaan belasan triliunan ini kepada Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa.

    Sebelumnya, Dirtut Jampidsus Kejagung RI, Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 group korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita pada Senin akan diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Menurut Sutikno, apabila dua grup korporasi ini tidak bisa membayarkan beban uang pengganti dalam perkara CPO ini, maka nantinya barang bukti yang telah disita sebelumnya bakal dilelang.

    “Sedangkan sisanya sebesar Rp4 triliun ditagihkan kepada 2 Group Korporasi yaitu Permata Hijau Group dan Musim Mas Group atau kalau tidak dibayar maka BB kedua Group tersebut dilelang,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada dua kali penyitaan dari tiga grup korporasi yang berkaitan dengan perkara rasuah tersebut. Perinciannya, penyitaan dari Wilmar Group sebanyak 11,8 triliun dilakukan pada Selasa (17/6/2025). 

    Kemudian, dari Musim Mas Group Rp1,8 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar pada Rabu (2/7/2025). Dengan demikian, total uang yang telah disita dalam perkara ini mencapai Rp13 triliun.