Topik: ekspor

  • Ketika China Menghunus Senjata Tanah Jarang

    Ketika China Menghunus Senjata Tanah Jarang

    Jakarta

    Dominasi Cina dalam penambangan, pengolahan, dan suplai logam tanah jarang menghasilkan pengaruh signifikan atas Amerika Serikat dalam perundingan dagang yang sedang berlangsung. Logam atau mineral tanah jarang (LTJ) merupakan bahan baku penting untuk pembuatan ponsel pintar, kendaraan listrik, hingga teknologi militer.

    Cina menguasai sekitar 60% produksi logam tanah jarang global dan hampir 90% proses pemurniannya. Baru-baru ini, Beijing kian memperkuat cengkeramannya akan mineral kritis tersebut dengan memberlakukan pembatasan ekspor LTJ dan magnet permanen.

    Pembatasan tersebut diterapkan sebagai respons terhadap tarif tinggi yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap ekspor Cina yang kemudian sempat dilonggarkan untuk memungkinkan negosiasi perdagangan berjalan.

    Namun, pada hari Kamis (16/10), Cina mengumumkan perluasan pembatasan ekspor terhadap logam tanah jarang, membatasi teknologi pengolahan, dan secara eksplisit membatasi ekspor kepada pengguna di sektor pertahanan dan semikonduktor di luar negeri.

    Kebijakan ini dipandang sebagai balasan Beijing, setelah Washington membatasi ekspor chip dan produk semikonduktor dari negara ketiga ke Cina.

    Pembatasan diberlakukan beberapa pekan sebelum pertemuan langsung Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, dan semakin mengekspos kerentanan AS karena kurangnya kapasitas pemurnian di dalam negeri.

    “Seluruh dunia bergantung pada pasokan magnet permanen dari Cina,” kata Jost Wbbeke, pengelola lembaga riset Sinolytics di Berlin yang fokus menganalisa ekonomi serta kebijakan industri Cina, kepada DW. “Jika mereka berhenti mengekspor bahan baku tersebut, dampaknya akan terasa di seluruh dunia.”

    Michael Dunne, konsultan otomotif yang fokus pada Cina, mengatakan kepada The New York Times pada bulan Juni bahwa pembatasan ekspor dari Tiongkok”bisa membuat pabrik perakitan mobil Amerika berhenti total.”

    AS kehabisan stok

    Survei oleh Kamar Dagang Amerika di Cina pada bulan Mei silam menunjukkan bahwa 75% perusahaan AS memperkirakan stok logam tanah jarangakan habis dalam beberapa bulan. Produsen AS sebabnya mendesak Washington untuk menegosiasikan kelonggaran.

    Selama perundingan dagang di London pada bulan Juni, Cina sepakat mempercepat lisensi ekspor, meski masih menyebabkan antrean panjang. Pembatasan ekspor terbaru Cina mengancam implementasi kesepakatan ini.

    Kontrol strategis Cina atas logam tanah jarang sebagai alat geopolitik bukanlah hal baru. Pada 2010, Beijing menghentikan ekspor ke Jepang selama dua bulan di tengah sengketa Pulau Senkaku, memicu lonjakan harga dan mengekspos risiko rantai pasokan.

    Gabriel Wildau, direktur perusahaan konsultan Teneo yang berbasis di New York, memperingatkan sistem lisensi ekspor Cina adalah hal yang permanen, bukan sekadar respons terhadap tarif Trump. Wildau turut mengatakan pada kliennya bahwa “pemutusan pasokan akan selalu jadi ancaman,” sebagai sinyal Cina untuk mempertahankan pengaruhnya atas AS.

    Tak hanya Amerika, tapi juga Eropa

    AS bukan satu-satunya ekonomi yang terdampak oleh kekurangan logam tanah jarang. Uni Eropa bergantung pada Cina untuk 98% magnet logam tanah jarangnya, yang dibutuhkan untuk komponen mobil, jet tempur, dan perangkat pencitraan medis.

    Asosiasi Pemasok Otomotif Eropa memperingatkan pada bulan Juni bahwa sektor tersebut “sudah mengalami gangguan signifikan” akibat pembatasan ekspor Cina, menambahkan bahwa hal ini telah menyebabkan “penutupan beberapa jalur produksi dan pabrik di seluruh Eropa, dengan dampak lebih lanjut ke depan seiring menipisnya persediaan.”

    Alberto Prina Cerai, peneliti di Italian Institute for International Political Studies (ISPI), mengatakan kepada DW, “Dari segi skala, Barat tidak bisa mengejar Cina.”

    “Mereka memiliki rantai pasokan terintegrasi dari tambang hingga magnet yang sangat sulit ditiru.” Namun, meski pemisahan total dari Cina “tidak terpikirkan” dalam jangka pendek, ia mengatakan UE sebaiknya “mengelola ketergantungan ini dengan strategi industri yang koheren,” jelasnya.

    Komisi Eropa, berniat mendorong memproduksi 7.000 ton magnet berbasis UE secara domestik pada 2030 di bawah Undang-Undang Bahan Mentah Kritis, dengan beberapa proyek pertambangan, pemurnian, dan daur ulang. Sebuah pabrik pemrosesan logam tanah jarang besar dibuka di Estonia tahun ini, dan fasilitas besar lainnya di barat daya Prancis akan beroperasi pada 2026.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic menyebut pembatasan Cina “sangat mengganggu” sektor otomotif dan industri Eropa. Cina mengusulkan “jalur hijau” untuk mempercepat persetujuan lisensi bagi perusahaan UE, tetapi para ahli memperingatkan persetujuan masih bisa memakan waktu hingga 45 hari.

    India turut pangkas ekspor

    Meski memiliki cadangan logam tanah jarang terbesar kelima di dunia, sebesar 6,9 juta metrik ton, India menyumbang kurang dari 1% pasokan global. Negara Asia Selatan ini kekurangan kapasitas pemurnian untuk pengolahannya untuk dapat digunakan dalam aplikasi berteknologi tinggi. India juga bergantung pada ekspor Cina, yang juga menghadapi pembatasan.

    Meskipun New Delhi telah meningkatkan upaya untuk mendiversifikasi pasokan melalui kesepakatan dengan AS, Australia, dan negara-negara Asia Tengah, kemajuannya masih lambat.

    Pada bulan Juni, New Delhi memerintahkan perusahaan tambang milik negara, IREL, untuk menghentikan ekspor mineral yang diproduksi domestik, termasuk ke Jepang, guna menjaga pasokan bagi produsen dalam negeri. Pada 2024, IREL mengirim sepertiga dari 2.900 metrik ton logam tanah jarangnya untuk diproses di Jepang.

    Beberapa pesaing genjot produksi logam tanah jarang

    44 juta ton cadangan logam tanah jarang dimiliki Cina, cadangan kolektif sekitar 31,3 juta ton laina dimiliki Brazil, India, dan Australia, menurut Survei Geologi AS. Sekitar 20 juta ton baru-baru ini ditemukan di Kazakstan.

    AS dan Australia paling maju dalam meningkatkan output penambangan dan pemrosesan logam tanah jarang mereka sendiri, sementara rencana negara lain masih pada tahap awal hingga menengah, memerlukan waktu lima hingga 10 tahun dengan pertimbangan dampak lingkungan dan miliaran dolar investasi.

    Sumber potensial lain berasal dari Greenland, dengan kondisi cuacan ekstrem. AS dan UE telah menandatangani kesepakatan kerja sama, dan pada 2023, Proyek Tanbreez di selatan Greenland dinilai sebagai proyek logam tanah jarang paling unggul oleh penyedia data industri pertambangan Mining Intelligence, dengan perkiraan 28,2 juta ton.

    Namun sampai pasokan logam tanah jarang alternatif meningkat secara signifikan, Cina akan terus menggunakan sumber daya kritis ini sebagai senjata geopolitik yang kuat, menahan industri dan negara di seluruh dunia dalam cengkeramannya.

    Wbbeke dari Sinolytics skeptis apakah negara lain akan pernah menantang cengkeraman Cina atas logam tanah jarang karena keunggulan ekonomi yang dimiliki pemimpin pasar tersebut.

    “Begitu Cina mencabut kontrol ekspor, harga akan turun, dan situasi pasokan akan membaik. Tidak ada yang akan membicarakan [ketergantungan berlebihan pada Cina] lagi karena kemudian semuanya akan bergantung harga,” kata Wbbeke kepada DW. “Tambang dan pabrik pemurnian non-Cina harus bersaing dengan harga tersebut dan sepertinya mereka tidak bisa.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga video “Taman Jodoh di China, Bisa Promosi Pakai CV” di sini:

    (ita/ita)

  • Purbaya Bakal Sikat Mafia Impor Pakaian Bekas!

    Purbaya Bakal Sikat Mafia Impor Pakaian Bekas!

    Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal menggalakkan lagi aturan pelarangan impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Ke depannya pelaku impor pakaian bekas akan mendapat hukuman tambahan berupa denda.

    Purbaya menjelaskan, selama ini penegakan hukum terhadap praktik tersebut hanya berupa pemusnahan barang dan hukum pidana bagi pelakunya. Purbaya menilai hal itu cenderung merugikan pemerintah sebab negara harus menggelontorkan uang dalam eksekusinya.

    “Saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas, seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Tak hanya itu, Purbaya menyebut bahwa ke depannya pelaku impor balpres pakaian bekas akan di-blacklist pemerintah. Artinya yang bersangkutan tidak boleh lagi melakukan kegiatan impor barang. Menurutnya nama-nama pemain impor pakaian bekas sudah dikantongi pemerintah.

    “Sepertinya mereka udah tau, kita udah tahu pemain-pemainnya siapa aja. Saya lupa tadi, kalau ada yang pernah balpres, saya akan blacklist, nggak boleh impor lagi,” tegas Purbaya.

    Larangan impor baju bekas sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan Undang-Undangnya adalah (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

    Sebagai informasi, hari ini Purbaya melakukan sidak ke Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai untuk meninjau sistem pengawasan di sana. Isu impor pakaian bekas merupakan salah satu yang dibahas Purbaya dan Ditjen Bea Cukai.

    Lihat juga Video: Purbaya Geram Oknum Bea Cukai Nongkrong di Starbucks-Beking Rokok Ilegal

    (ily/rrd)

  • Kejagung Setor Duit Korupsi Rp15 Triliun ke Negara, Wilmar Kontribusi Terbesar

    Kejagung Setor Duit Korupsi Rp15 Triliun ke Negara, Wilmar Kontribusi Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menyetor uang dari pengusutan perkara sebesar Rp15,2 triliun ke negara sepanjang 2025.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan jumlah itu lebih besar dari tahun sebelumnya.

    “Jadi kalau di total kurang lebih hampir Rp15.248.520.451.328. Jadi Rp15 triliun lebih yang sudah kejaksaan serahkan sampai saat ini ya. Artinya, sudah lebih tinggi daripada pengembalian tahun lalu,” ujar Anang di kantornya, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dia merincikan sumber dana paling besar ini berasal dari perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO tiga korporasi yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup.

    Dalam hal ini, Wilmar menjadi korporasi paling banyak membayar kewajiban uang pengganti dari perkara tersebut sebesar Rp11,8 triliun. Disusul, Musim Mas Group Rp1,18 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar.

    Oleh karena itu, total uang hasil pengusutan dari perkara ini mencapai Rp13,2 triliun. Namun demikian, jumlah itu belum melunasi total dari kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp17,7 triliun.

    Adapun, sisa pembayaran sebesar Rp4,4 triliun itu harus dilunasi oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Jika tidak sanggup melunasi pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, maka aset dari dua korporasi itu bakal disita korps Adhyaksa.

    Di samping uang Rp13,2 triliun, kata Anang, pihaknya juga telah mengembalikan uang dari pengusutan perkara lain sebesar Rp1,9 triliun. 

    “Seperti kemarin kan kita juga sudah mengembalikan dan total, dari data yang kita ketahui bahwa, di samping yang Rp 13,25 triliun. Kami juga di tahun ini sudah mengembalikan dari uang perkara lain itu totalnya Rp1,9 triliun,” pungkasnya.

  • Sisa Uang Rp4,4 Triliun Kasus CPO, Kejagung Bakal Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau

    Sisa Uang Rp4,4 Triliun Kasus CPO, Kejagung Bakal Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bakal menyita aset dua grup korporasi terkait dengan sisa pembayaran uang pengganti (UP) dari kasus pemberian fasilitas ekspor CPO korporasi.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan dua sisa pembayaran uang UP itu berasal dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.

    “Sedangkan untuk masih Musim Mas Group dan grup perusahaan Permata Hijau ada kekurangan,” ujar Anang di Kejagung, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Anang menambahkan, kekurangan bayar dari dua grup korporasi ini mencapai Rp4,4 triliun. Dalam hal ini, Musim Mas dan Permata Hijau telah meminta untuk menunda kewajiban pembayaran itu karena berkaitan dengan kondisi ekonomi.

    Kemudian, korps Adhyaksa memang mengabulkan permintaan dari dua group tersebut. Namun, Kejaksaan RI juga telah mematok batas waktu untuk pembayaran Rp4,4 triliun itu.

    *Dalam hal ini Kejaksaan sudah akan meminta nantinya batas waktu untuk segera dilunasi untuk kerugian negaranya,” tambah Ananh.

    Dengan demikian, kata Anang, pihaknya bakal menyita aset dari dua group korporasi itu untuk melunasi sisa pembayaran UP. Aset itu misalnya berupa kebun sawit. Nantinya, aset tersebut bakal dilelang untuk melunasi sisa pembayaran UP.

    “Nanti apabila sudah dikasih batas waktu belum juga, ya aset yang kita sita akan kita lelang nantinya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kerugian negara dari perkara ekspor CPO ini mencapai Rp17,7 triliun. Terkait hal ini, setidaknya ada tiga grup korporasi yang diwajibkan untuk melunasi kerugian negara itu melalui pembayaran UP.

    Wilmar Group merupakan korporasi paling besar yang telah menyetor UP sebesar Rp11,8 triliun. Sementara sisanya, Musim Mas Group Rp1,8 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar. Dengan demikian, total UP yang telah disetor ke negara mencapai Rp13,2 triliun.

  • Siap Hadirkan Inovasi Industri Kemasan Global

    Siap Hadirkan Inovasi Industri Kemasan Global

    Jakarta: Krista Exhibitions secara resmi membuka penyelenggaraan pameran internasional terbesar di Asia Tenggara, ALLPACK INDONESIA 2025. Pameran internasional yang kini memasuki memasuki tahun ke-24 ini menampilkan beragam inovasi lintas sektor dalam industri kemasan, plastik, pengolahan, percetakan, daur ulang, dan farmasi

    ALLPACK INDONESIA 2025 yang berlangsung pada 21–24 Oktober 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran ini menampilkan lebih dari 1.500 peserta pameran dari 30 negara. Gelaran ini juga menargetkan lebih dari 50.000 pengunjung profesional dari 54 negara. Pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pelaku industri, produsen, distributor, asosiasi, akademisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai belahan dunia menciptakan sinergi nyata dalam memperkuat rantai pasok industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, menyampaikan bahwa ALLPACK INDONESIA 2025 telah menjadi platform penting bagi industri untuk memperkenalkan inovasi terbaru dan menjalin kemitraan strategis. “Tahun ini, jumlah peserta pameran meningkat hingga 22% dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun 2024, mencerminkan optimisme tinggi para pelaku industri terhadap potensi pasar Indonesia dan kawasan Asia Tenggara,” ujar Daud.

    Lebih lanjut, Daud menegaskan bahwa penyelenggaraan ALLPACK INDONESIA 2025 juga mencerminkan komitmen Krista Exhibitions untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di sektor kemasan, plastik, pengolahan, daur ulang, dan farmasi, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. 

    “Kami ingin memastikan bahwa inovasi dan teknologi yang dihadirkan dalam pameran ini tidak hanya memberikan nilai bisnis, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,”ungkap Daud D Salim.

    Rangkaian acara ALLPACK INDONESIA 2025 menghadirkan beragam diskusi inspiratif yang memperkaya wawasan para pelaku industri kemasan, plastik, pengolahan, dan farmasi. Seminar “Packaging Trend & Innovation Towards Sustainability: The Future of Responsible Business Practices” oleh Asosiasi Indonesia Packaging Federation, yang menyoroti arah masa depan industri kemasan berkelanjutan dan pentingnya penerapan tanggung jawab lingkungan. 

    Diskusi berlanjut dengan paparan dari Asia Pacific Food Industry bersama Mr. Kenneth Tan membahas perkembangan tren dan teknologi automasi (automation) terkini yang mendorong efisiensi dan inovasi di sektor pangan. Acara kemudian dilanjutkan dengan seminar “Shaping a Sustainable Future for Plastics” oleh INAPLAS, serta Seminar Rieckermann yang menampilkan berbagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur. Sejumlah asosiasi seperti IPR, ARPI, GAPMMI, dan perusahaan Uhlmann juga menggelar member gathering yang menjadi ruang strategis untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi bisnis di antara para profesional industri.

    Beragam seminar tematik kembali digelar dengan topik-topik relevan dan aplikatif. Rieckermann melanjutkan program seminar industrinya, diikuti oleh PDF yang mengangkat tema “Packaging Innovation for Enhanced Efficiency and Cost Reduction.” Sesi “The Evolution of Packaging Design: Turning Ideas Into Reality”. INAPLAS membuka sesi dengan topik “Technical Issues: The Production Process for PE, PP & PVC Products,” yang membahas tantangan teknis dalam proses produksi bahan plastik. 

    ALLPACK INDONESIA 2025 juga menghadirkan Program Business Matching yang mempertemukan produsen, distributor, dan pembeli potensial dari berbagai negara. Program ini menjadi agenda unggulan yang difasilitasi oleh Krista Exhibitions untuk mendorong kolaborasi bisnis, memperluas jaringan distribusi, serta membuka peluang investasi dan ekspor di sektor manufaktur dan teknologi industri.
     

    Kesuksesan pameran ALLPACK INDONESIA 2025 tidak lepas dari dukungan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Indonesian Packaging Federation (IPF), Indonesian Olefin, Aromatic, and Plastic Industry Association (INAPLAS), Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia), Pharma Materials Management Club (PMMC), Gabungan Industri Aneka Tenun dan Plastik Indonesia (GIATPI), Asian Packaging Federation (APF), Asosiasi Produsen Kemas Kaleng Indonesia (APKKI), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu & Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu).

    Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Asosiasi Produsen Kimia Dasar Anorganik (APKIDA), Asosiasi Kimia Dasar Anorganik (AKIDA), Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), Asosiasi Pengusaha Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA), Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Packaging Development Federation (PDF), Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), Asosiasi Industri Kimia Khusus Indonesia (AIKKI), The Japan Food Machinery Manufacturers’ Association (FOOMA), Development Bureau, Ministry of Commerce P.R China.

    ALLPACK INDONESIA 2025 mengundang para pelaku industri untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari transformasi menuju masa depan manufaktur yang lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan di sektor kemasan, plastik, pengolahan, daur ulang, dan farmasi.
    Segera lakukan pendaftaran online melalui tautan resmi https://register.kristaonline.com/visitor/allpackindonesia atau kunjungi langsung pameran ALLPACK INDONESIA 2025 pada pukul 10.00–19.00 WIB di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

    Jakarta: Krista Exhibitions secara resmi membuka penyelenggaraan pameran internasional terbesar di Asia Tenggara, ALLPACK INDONESIA 2025. Pameran internasional yang kini memasuki memasuki tahun ke-24 ini menampilkan beragam inovasi lintas sektor dalam industri kemasan, plastik, pengolahan, percetakan, daur ulang, dan farmasi
     
    ALLPACK INDONESIA 2025 yang berlangsung pada 21–24 Oktober 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran ini menampilkan lebih dari 1.500 peserta pameran dari 30 negara. Gelaran ini juga menargetkan lebih dari 50.000 pengunjung profesional dari 54 negara. Pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pelaku industri, produsen, distributor, asosiasi, akademisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai belahan dunia menciptakan sinergi nyata dalam memperkuat rantai pasok industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
     
    CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, menyampaikan bahwa ALLPACK INDONESIA 2025 telah menjadi platform penting bagi industri untuk memperkenalkan inovasi terbaru dan menjalin kemitraan strategis. “Tahun ini, jumlah peserta pameran meningkat hingga 22% dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun 2024, mencerminkan optimisme tinggi para pelaku industri terhadap potensi pasar Indonesia dan kawasan Asia Tenggara,” ujar Daud.

    Lebih lanjut, Daud menegaskan bahwa penyelenggaraan ALLPACK INDONESIA 2025 juga mencerminkan komitmen Krista Exhibitions untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di sektor kemasan, plastik, pengolahan, daur ulang, dan farmasi, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. 
     
    “Kami ingin memastikan bahwa inovasi dan teknologi yang dihadirkan dalam pameran ini tidak hanya memberikan nilai bisnis, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,”ungkap Daud D Salim.
     
    Rangkaian acara ALLPACK INDONESIA 2025 menghadirkan beragam diskusi inspiratif yang memperkaya wawasan para pelaku industri kemasan, plastik, pengolahan, dan farmasi. Seminar “Packaging Trend & Innovation Towards Sustainability: The Future of Responsible Business Practices” oleh Asosiasi Indonesia Packaging Federation, yang menyoroti arah masa depan industri kemasan berkelanjutan dan pentingnya penerapan tanggung jawab lingkungan. 
     
    Diskusi berlanjut dengan paparan dari Asia Pacific Food Industry bersama Mr. Kenneth Tan membahas perkembangan tren dan teknologi automasi (automation) terkini yang mendorong efisiensi dan inovasi di sektor pangan. Acara kemudian dilanjutkan dengan seminar “Shaping a Sustainable Future for Plastics” oleh INAPLAS, serta Seminar Rieckermann yang menampilkan berbagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur. Sejumlah asosiasi seperti IPR, ARPI, GAPMMI, dan perusahaan Uhlmann juga menggelar member gathering yang menjadi ruang strategis untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi bisnis di antara para profesional industri.
     
    Beragam seminar tematik kembali digelar dengan topik-topik relevan dan aplikatif. Rieckermann melanjutkan program seminar industrinya, diikuti oleh PDF yang mengangkat tema “Packaging Innovation for Enhanced Efficiency and Cost Reduction.” Sesi “The Evolution of Packaging Design: Turning Ideas Into Reality”. INAPLAS membuka sesi dengan topik “Technical Issues: The Production Process for PE, PP & PVC Products,” yang membahas tantangan teknis dalam proses produksi bahan plastik. 
     
    ALLPACK INDONESIA 2025 juga menghadirkan Program Business Matching yang mempertemukan produsen, distributor, dan pembeli potensial dari berbagai negara. Program ini menjadi agenda unggulan yang difasilitasi oleh Krista Exhibitions untuk mendorong kolaborasi bisnis, memperluas jaringan distribusi, serta membuka peluang investasi dan ekspor di sektor manufaktur dan teknologi industri.
     

     
    Kesuksesan pameran ALLPACK INDONESIA 2025 tidak lepas dari dukungan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Indonesian Packaging Federation (IPF), Indonesian Olefin, Aromatic, and Plastic Industry Association (INAPLAS), Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia), Pharma Materials Management Club (PMMC), Gabungan Industri Aneka Tenun dan Plastik Indonesia (GIATPI), Asian Packaging Federation (APF), Asosiasi Produsen Kemas Kaleng Indonesia (APKKI), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu & Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu).
     
    Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Asosiasi Produsen Kimia Dasar Anorganik (APKIDA), Asosiasi Kimia Dasar Anorganik (AKIDA), Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), Asosiasi Pengusaha Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA), Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Packaging Development Federation (PDF), Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), Asosiasi Industri Kimia Khusus Indonesia (AIKKI), The Japan Food Machinery Manufacturers’ Association (FOOMA), Development Bureau, Ministry of Commerce P.R China.
     
    ALLPACK INDONESIA 2025 mengundang para pelaku industri untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari transformasi menuju masa depan manufaktur yang lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan di sektor kemasan, plastik, pengolahan, daur ulang, dan farmasi.
    Segera lakukan pendaftaran online melalui tautan resmi https://register.kristaonline.com/visitor/allpackindonesia atau kunjungi langsung pameran ALLPACK INDONESIA 2025 pada pukul 10.00–19.00 WIB di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Mulai Gali Harta Karun, Negeri ‘Orang Jawa’ Ini Diramal Jadi Kaya Raya

    Mulai Gali Harta Karun, Negeri ‘Orang Jawa’ Ini Diramal Jadi Kaya Raya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Suriname, negara kecil bekas koloni Belanda yang juga dikenal sebagai rumah bagi diaspora Jawa, kini di ambang lonjakan ekonomi berkat potensi minyak bumi yang luar biasa. Bahkan, penggalian ini dapat meningkatkan PDB negara itu hingga di atas 50%.

    Mulai tahun 2028, Suriname diperkirakan akan menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan proyeksi kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang melonjak hingga lebih dari 50%. Ledakan ini didorong oleh dimulainya produksi minyak lepas pantai yang dipimpin oleh perusahaan energi raksasa Prancis, TotalEnergies.

    Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 220.000 barel per hari. Meskipun jumlah ini tidak menjadikan Suriname kekuatan energi global, dampaknya terhadap negara berpenduduk sekitar 650.000 jiwa ini akan sangat transformatif.

    Kisah sukses ini mengikuti jejak tetangganya, Guyana, yang ekonominya telah melaju kencang, bahkan dengan pertumbuhan tahunan melebihi 40% setelah ekspor minyak melonjak. Suriname telah mengamati drama di seberang perbatasan itu dan bersiap-siap.

    Namun, Suriname memiliki titik awal yang berbeda. Meskipun telah berjuang dengan inflasi dan utang, indikator pembangunan manusianya sudah jauh lebih unggul dari Guyana, didukung oleh ikatan institusional yang lebih dalam, terutama dengan Belanda.

    “Hal ini berarti, pendapatan minyak yang lebih kecil sekalipun berpotensi untuk menjangkau dan mengangkat lebih banyak rakyat secara berkelanjutan,” ujar wartawan senior, Arick Wierson, Senin (20/10/2025).

    Tantangan Utang dan Kesenjangan

    Meski begitu, tantangan mendesak yang harus dihadapi adalah waktu. Sebagian besar utang Suriname sudah jatuh tempo sebelum aliran minyak dimulai. Pemerintah harus segera melakukan pembiayaan ulang utang tanpa menakut-nakuti investor atau memicu gagal bayar.

    “Pasiennya jelas sedang tidak baik secara ekonomi, ia membutuhkan obat. Obat yang Anda berikan kepada pasien, untuk memperbaiki pasien, harus diberikan dengan cara yang memang harus diberikan,” kata Presiden Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, dalam wawancara dengan Newsweek.

    Selain itu, kekhawatiran utama Presiden Geerlings-Simons adalah memastikan bahwa windfall (rezeki nomplok) minyak tidak hanya memperkaya segelintir orang. Pasalnya

    “Rakyat Suriname dan perusahaan Suriname harus berpartisipasi dalam segala hal yang akan dibawa oleh minyak. Jika tidak, sebagian orang akan menjadi kaya, dan rakyat saya akan tetap miskin-dan itu bukan yang kami inginkan,” tegasnya.

    Di luar ekonomi, Suriname memiliki aset lingkungan yang langka. Sekitar 93% wilayahnya masih berupa hutan-bagian tertinggi dari negara mana pun di Bumi. Hal ini memberinya peran yang sangat besar dalam diplomasi iklim-dan aliran pendapatan potensial dari kredit karbon. Apa yang terjadi di wilayah Amazon ini akan bergema dari Brussel hingga Beijing.

    Meminjam contoh dari tetangganya, Presiden Guyana Irfaan Ali, Geerlings-Simons berpendapat bahwa penerimaan minyak seharusnya menjamin perlindungan keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim. Ia tidak melihat kontradiksi antara pengeboran dan pelestarian.

    “Kami pikir uang dari minyak akan … membantu kami melindungi hutan (kami),” ujarnya. “(Pendapatan dari minyak) juga akan memberi kami waktu untuk mengembangkan cara-cara menghasilkan uang dari hutan kami. Ini akan membutuhkan waktu untuk mewujudkannya.”

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Buktikan Keberadaan Mafia Migas Jadi Tugas Ahok di Pertamina

    Buktikan Keberadaan Mafia Migas Jadi Tugas Ahok di Pertamina

    JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Komisaris Utama di Pertamina. Dia akan menjadi pengawas di lembaga yang mengurusi minyak itu.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra El Talattov mengatakan, tantangan Ahok di Pertamina adalah membuktikan keberadaan mafia minyak dan gas (Migas).

    Menurut Abra, Ahok dapat memulai investigasi keberadaan mafia migas melalui hasil laporan tim satgas anti mafia migas yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

    “Kan ada ekspektasi publik bahwa Pak Ahok bisa memberantas mafia migas. Kan masih bertanya-tanya siapa, dan di mana sih? Kita memberikan tantangan kepada Pak Ahok. Apakah mau dan berani untuk menindaklanjuti laporan dari tim mafia migas itu, untuk mencari tahu apakah praktik mafia migas itu sekarang masih ada atau tidak?” tuturnya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Senin, 25 November.

    Keberadaan mafia migas ini perlu dibuktikan agar publik tak berprasangka buruk terhadap Pertamina. Dengan begitu, Pertamina bisa berkonsentrasi pada pengembangan bisnisnya. Karenanya, menjadi tugas Ahok juga untuk memberantas keberadaan mafia migas tersebut.

    “Mengawal isu ini bersama stakeholder. Karena kan yang mengambil kebijakan bukan komisaris, tetapi kan dari sisi pemerintah regulator dalam hal ini Kementerian BUMN. Pak Ahok itu tidak bisa mengeksekusi tetapi bersama-sama bisa mendorong supaya isu ini bisa tuntas,” ucapnya.

    Ahok, kata Abra, memiliki karakter yang tegas selama memimpin DKI. Ia berharap sikap Ahok yang demikian bisa dibawa ke Pertamina untuk mengungkap ini.

    “Mungkin dari karakter (Ahok) itu bisa diambil, walaupun bisa jadi sampai terlibat sampai ke lingkaran kekuasaan. Jangan tebang pilih,” tuturnya.

    Abra menilai, ada tiga tugas yang bisa dikerjakan Ahok untuk Pertamina. Pertama, meningkatkan poduksi produk migas Pertamina dari sisi hulu. Kedua, mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan program pengembangan maupun pembuatan kilang minyak. Apalagi, saat ini Pertamina mempunyai enam kilang minyak.

    “Empat yang lama, dua yang baru. Dari enam kilang tersebut belum satupun selesai, jadi masih progres. Pak Ahok kita harapkan bisa mendorong supaya direksi dan jajarannya bisa merampungkan proses pembangunan dan pengembangan tersebut,” jelasnya.

    Sedangkan yang ketiga, kata Abra, Ahok harus mendukung mendorong program bio solar ini agar bisa lebih maksimal. Walaupun impor solar tidak ada, tetapi supaya pemanfaatan bio solar ini bisa lebih masif.

    Anggota Komisi VI Achmad Baidowi mengatakan, pengangkatan Ahok sebagai komisioner utama Pertamina diharapkan bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang berhubungan pada hajat hidup di bidang migas.

    Menurut Baidowi, ranah komisaris bukan ranah teknis. Sehingga yang diperlukan adalah kemampuan dalam pengawasan dan audit internal untuk menyehatkan kinerja usaha BUMN.

    Tidak hanya mengungkap mafia migas, Komisi VI berharap Ahok dapat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan masalah di Pertamina, seperti mafia migas, yang selama ini tidak kunjung terselesaikan 

    “Ya itu salah satunya (mengungkap mafia migas). Termasuk mengawasi percepatan pembuatan kilang-kilang minyak, neraca ekspor impor Pengalaman Ahok di DKI dalam hal transparansi bisa ditularkan,” ucapnya.

  • Perlindungan Driver Ojol Tanggung Jawab Aplikator, Pengguna, dan Pemerintah

    Perlindungan Driver Ojol Tanggung Jawab Aplikator, Pengguna, dan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA— Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan persaingan sehat antara Gojek, Grab, dan Maxim perlu diiringi dengan upaya konkret memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi.

    Ekonom Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan sejatinya masalah kesejahteraan mitra pengemudi ojek online sudah berulang kali disuarakan, salah satunya melalui dorongan agar mereka mendapatkan jaminan sosial.

    “Jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab platform, driver, konsumen, dan juga pemerintah. Semuanya perlu ada porsi yang pas bagi masing-masing pemain,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025). 

    Menurut dia, perlindungan sosial bagi mitra pengemudi minimal harus mencakup jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Selain itu, skema-skema perlindungan perlu disesuaikan dengan karakteristik para pengemudi yang sering kali memiliki lebih dari satu pemberi kerja.

    “Mitra driver yang bisa mempunyai lebih dari satu pemberi kerja misalkan, harus bisa diakomodir dalam sistem pemberian jaminan oleh BPJS. Peran dari aplikator juga patut dirumuskan,” kata Huda.

    Huda juga menilai sejauh ini belum terdapat hambatan masuk (entry barriers) yang signifikan di industri transportasi daring, meski sejumlah pemain besar seperti Gojek dan Grab masih mendominasi pasar. 

    Dia menyampaikan dalam lima tahun terakhir mulai bermunculan berbagai platform baru selain Gojek dan Grab, seperti Maxim, InDrive, hingga aplikator ride-hailing di daerah. Namun, menurutnya hal yang perlu diwaspadai adalah praktik predatory pricing.

    “Predatory pricing bisa terjadi ketika ada ketimpangan modal. Maka, tugas KPPU untuk melakukan pengawasan pembentukan harga oleh platform,” tegasnya.

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya persaingan sehat antarperusahaan platform transportasi daring seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. SPAI juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

    Ketua SPAI, Lily Pujiati, menilai regulasi tersebut mendesak diterbitkan karena praktik di lapangan menunjukkan perusahaan platform justru saling berlomba memeras pengemudi dengan berbagai skema yang merugikan.

    “Regulasi ini diperlukan karena selama ini platform justru berlomba-lomba untuk memeras pengemudi ojol, taksol dan kurir dengan berbagai cara seperti potongan platform yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng [argo goceng], prioritas dan skema lainnya,” kata Lily dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

    Pengemudi Ojol menunggu penumpang

    Sementara itu, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong persaingan sehat dan peningkatan perlindungan bagi pengemudi. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai kekacauan ekosistem transportasi digital terjadi akibat persaingan antarperusahaan aplikator yang berfokus pada profit semata.

    “Carut marutnya ekosistem transportasi digital saat ini karena antar perusahaan-perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Dia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam mengatur perusahaan aplikator yang dinilai justru mampu memengaruhi kebijakan publik. Garda berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dapat mengambil langkah tegas dengan menerbitkan aturan yang berpihak kepada pengemudi.

    “Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” ujarnya.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring dalam sambutannya di acara Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya pada Industri Kelapa Sawit, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” ujar Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek dan Grab, yang selama ini mendominasi pasar ojek daring di Indonesia. Isu kesejahteraan pengemudi ojek online memang terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, di tengah meningkatnya protes terhadap rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, aksi demonstrasi juga sempat digelar di sejumlah kota besar menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja. Sementara itu, perusahaan aplikator mengklaim telah menjalankan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, isu mengenai persaingan tidak sehat dan potensi monopoli, termasuk rumor akuisisi Gojek oleh Grab, masih menjadi sorotan dalam pembahasan regulasi sektor transportasi daring di Tanah Air.

  • Pemerintah Setop Sementara Impor Besi Bekas dari China-AS

    Pemerintah Setop Sementara Impor Besi Bekas dari China-AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengungkap bahwa sebagian besar impor besi bekas (scrap metal) Indonesia berasal dari negara-negara maju seperti China dan Amerika Serikat (AS). Bahan logam daur ulang itu kini diduga menjadi sumber kontaminasi zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) yang ditemukan pada produk udang ekspor RI.

    Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut impor scrap metal memang dominan datang dari negara-negara besar tersebut.

    “Impornya banyak dari beberapa negara, sebagian besar dari negara maju. Ini memang kita harus mencermati lagi berkait dengan importasi. Ya (China), salah satunya. AS juga besar,” kata Hanif saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Hanif menjelaskan, kontaminasi Cs-137 diduga berasal dari residu industri peleburan logam maupun limbah komersial. Namun, penyelidikan menyeluruh masih dilakukan oleh kepolisian.

    “Ini belum jelas ya, masih didalami oleh Bareskrim, karena dua sumber tadi peluangnya sama antara importasi scrap besi baja maupun dari pelimbahan komersial cesium yang bocor di lapangan. Jadi dua hal itu masih didalami oleh Bareskrim,” ujarnya.

    Impor Scrap Metal Dihentikan Sementara

    Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menghentikan sementara impor besi bekas ke industri dalam negeri. Hanif menegaskan, penghentian ini berlaku sampai seluruh pelaku usaha memasang sistem radiation portal monitoring untuk mendeteksi zat berbahaya sejak di pintu masuk pelabuhan.

    “Langkah-langkah antisipasi sudah kita lakukan dengan melakukan pengetatan importasi scrap besi baja. Kami telah menghentikan sebelum mereka memasang radiation portal monitoring. Kalau sudah baru boleh impor,” ucap dia.

    Warga Terdampak Akan Direlokasi

    Hanif juga memastikan, pemerintah tengah menyiapkan relokasi warga yang tinggal di area terpapar cesium, agar proses pembersihan (dekontaminasi) bisa dilakukan secara aman dan cepat.

    “Cesiumnya hari ini mestinya di lokasi E dan F dilakukan realokasi warga ya, karena untuk memudahkan dekontaminasi. Jadi titiknya itu ada di sekitar pemukiman warga, jadi warga yang ada mestinya hari ini direlokasi dulu, setelah itu kita lakukan dekontaminasi,” jelasnya.

    Menurut Hanif, proses dekontaminasi sudah mencapai lebih dari separuh tahapan dan ditargetkan selesai kurang dari satu bulan. Pembersihan difokuskan pada sisa residu proses peleburan besi dan baja yang menjadi sumber utama paparan.

    “Jadi dekontaminasi sudah lebih separuh yang kita selesaikan, jadi mudah-mudahan bisa selesai sebelum satu bulan. Untuk dekontaminasi yang akibat dari residu dari peleburan,” sambungnya.

    Dalam penanganan sosial, Hanif menyebut Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah telah menyiapkan anggaran bantuan melalui APBD untuk membantu warga terdampak. Dukungan ini mencakup tempat tinggal sementara, bantuan logistik, hingga kebutuhan pribadi.

    “Penginapan, kemudian bantuan sembako dan perlengkapan baju-baju. Karena harus diganti baju-bajunya,” tandasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BPOM Sebut RI Rugi Triliunan-Reputasi Buruk Imbas Temuan Udang Radioaktif di AS

    BPOM Sebut RI Rugi Triliunan-Reputasi Buruk Imbas Temuan Udang Radioaktif di AS

    Jakarta

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), Taruna Ikrar mengatakan Indonesia harus merugi triliunan rupiah imbas udang beku ekspor yang terpapar radioaktif Cesium-137 di Amerika Serikat.

    “Hitungan kami kemarin (rugi) triliunan,” kata Ikrar saat ditemui di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    Saat ditanya berapa angka kerugian, Ikrar mengatakan pihaknya tidak berhak untuk menjawab hal tersebut. Namun, yang menurutnya harus menjadi perhatian adalah nama baik Indonesia yang tercoreng di mata dunia.

    Terlebih, atas kasus paparan Cs-137 yang juga terjadi di cengkeh, beberapa negara termasuk Amerika Serikat mulai memerhatikan rempah-rempah yang ada pada produk ekspor berasal dari Indonesia.

    “Kerugian jangka panjangnya adalah persoalan reputasi. Kita tahu, kalau rempah ‘dihantam’, semua produk-produk yang (nilai ekspor) Rp 500 T tadi yang berhubungan dengan pangan olahan, misal Indofood mengirim, Mayora mengirim, Danone mengirim,” kata Ikrar.

    “Semua makanan-makanan siapa saji itu kan yang sudah dalam kemasan ada rempahnya. Bayangin kalau mulai rempahnya ‘dihantam’, nanti ‘dihantam’ lagi yang lain,” sambungnya.

    Tidak hanya pengawasan ketat, Ikrar mengatakan ada negara yang kini mulai melarang produk ekspor udang beku asal Indonesia, imbas paparan radioaktif tersebut.

    “Saudi Arabia juga sudah melarang kita punya udang. Artinya ini persoalan serius,” tutupnya.

    (dpy/kna)