Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Bukti Tak Cukup, WN Cina Tersangka Penyelundupan Cula Badak ke Manado Dibebaskan

    Bukti Tak Cukup, WN Cina Tersangka Penyelundupan Cula Badak ke Manado Dibebaskan

    Bao Qi masuk ke Manado pada 20 Maret 2025, melalui penerbangan dari Guangzhou ke Manado. Saat itu Bao Qi membawa 13 souvenir replika cula badak, empedu sapi, 12 taring harimau.

    Dari bandara Guangzhou, semua barang telah di periksa, dan berdasarkan regulasi internasional. Semua barang-barang Bao Qi bisa keluar.

    “Tujuan Bao Qi datang ke Manado adalah untuk survei tempat wisata dan potensi wisata yang ada di Sulut, yang bisa ditawarkan bagi masyarakat Guangzhou,” ujarnya.

    Saat masuk melalui Bandara Sam Ratulangi Manado, Bao Qi diperiksa oleh Imigrasi, kemudian oleh Kastem, Bea Cukai dan Balai Karantina Sulut, yang kemudian melaporkan temuan ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut.

    “Proses hukum selanjutnya berlangsung, dugaan pasal yang dilanggar Pasal 40A ayat (2) huruf C Jonto Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan Atas Undang – Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” papar Glenn.

    Bao Qi kemudian ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Tersangka Nomor: SP.Tsk.01/BPPHK.3/SW-III/PPNS/04/2025. Tanggal 11 April 2025. Bao Qi ditetapkan tersangka sebagaimana Surat Perintah Penetapan Tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado.

    “Bao Qi kemudian ditahan setelah keluar Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han.01/BPPHLHK.3/SW-III/PPNS/04/2025 tanggal 15 April 2025,” ujarnya.

    Bao Qi ditahan sejak tanggal 15 April 2025 sampai 4 Mei 2025 (20 Hari), dan diperpanjang sejak 5 April 2025 sampai 14 Juni 2025 (30 Hari). kemudian perpanjangan penahanan lagi pada 14 Juni – 13 Juli 2025 (30 hari).

    Dia memaparkan, pihaknya kemudian mengajukan upaya penangguhan penahanan pada April 2025, dan mengajukan Praperadilan atas Penetapan Tersangka, Penahanan dan Penyitaan.

    “Selain itu juga mencari dan mengumpulkan bukti-bukti,” ujarnya.

    Cina di tahun 2018 sempat melegalkan cula badak dan taring harimau untuk pengobatan, namun tahun 2021 Tiongkok mencabut Kembali aturan tentang penggunaan cula badak. Sejak tahun 2021 sampai sekarang, Cina melarang penggunaan cula badak untuk medis.

    “Meskipun sempat legal untuk keperluan medis dan penelitian tertentu di dalam negeri, praktik ini tetap sangat dibatasi dan tidak mengizinkan ekspor secara luas,” tuturnya.

    Glenn memaparkan, penetapan tersangka terhadap Bao Qi telah keliru dan sangat keliru, karena sejak awal sudah disampaikan bahwa cula badak yang dibawa adalah replika.

    Bahwa Penyidik Gakum Pada Balai Konservasi kehutanan Wilayah III Sulawesi tidak mempunyai metode pemeriksaan yang tepat sebelum penetapan tersangka.

    “Bahwa logika 13 cula badak bisa diambil secara bersamaan dengan jenis dan model yang sangat mirip. Penyidik dalam pembuktian cula badak asli atau replika tidak melakukan pemeriksaan laboratorium dan hanya lewat penggunaan mikroskop,” papar dia.

    Glenn kemudian membeberkan terkait jenis-jenis badak. Ada badak bercula satu, yaitu hanya memiliki satu cula. Contoh spesiesnya adalah badak Jawa yang diperkirakan tersisa sekitar 76-77 ekor, dan badak bercula satu di India yang populasinya meningkat menjadi sekitar 3.700 ekor.

    “Selanjutnya ada badak bercula dua, memiliki dua cula, yaitu badak Sumatera. Terancam punah dengan perkiraan kurang dari 50-80 ekor di alam liar,” tuturnya.

    Kemudian ada badak hitam dengan populasi meningkat dengan perkiraan 6.487 ekor pada akhir 2022, dan badak putih yang memiliki populasi sekitar 18.000 ekor pada 2021.

    “Bahwa tidak ada cula badak dari Cina,” tegasnya.

     

  • Media China Ungkap Rencana Besar Xi Jinping Melawan Trump

    Media China Ungkap Rencana Besar Xi Jinping Melawan Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konflik geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS) kian memanas. Aksi saling blokir yang dilancarkan kedua negara turut memengaruhi perekonomian global.

    Sejak pemerintahan Joe Biden, AS mulai gencar melakukan pembatasan ekspor teknologi chip ke China. Kemudian, Trump memperburuk suasana dengan pemberlakuan tarif tinggi ke barang-barang impor dari China.

    Tak tinggal diam, China membalas perlakuan AS dengan membatasi akses logam tanah jarang (LTJ) yang krusial untuk pengembangan senjata dan peralatan militer lainnya. AS juga balik mengancam pemblokiran lebih luas untuk barang-barang yang menggunakan software buatan AS ke China.

    Menghadapi ancaman bertubi-tubi dari AS, China makin gencar mengembangkan kemandirian teknologi, agar tak lagi bergantung ke negara kekuasaan Trump.

    Terbaru, media China CCTV melaporkan rencana pemerintahan Xi Jinping dalam 5 tahun ke depan untuk ‘melawan’ ancaman dari Trump, yakni memperkuat pasar domestik agar tak lagi tertekan oleh kebijakan AS.

    Lebih spesifik, China akan meningkatkan kapasitas kekuatan domestik di sektor sains dan teknologi, menurut laporan yang disiarkan CCTV pada Kamis (23/10) waktu setempat.

    Laporan itu dirilis pasca pertemuan tertutup Komite Pusat Partai Komunis China selama 4 hari. CCTV sendiri merupakan media nasional yang dibekingi pemerintah China.

    Perincian awal dari proposal yang disetujui menempatkan penekanan besar pada pengembangan ‘kekuatan produktif berkualitas baru’ yang mengacu pada bidang-bidang maju seperti chip dan kecerdasan buatan (AI).

    Rencana tersebut juga menekankan pentingnya membangun sistem industri modern dan memperkuat inovasi di teknologi-teknologi inti, dikutip dari BusinessTimes, Jumat (24/10/2025).

    Hal ini menunjukkan keseriusan Beijing untuk menggenjot produktivitas dan mencapai kemandirian hakiki dalam menghadapi krisis populasi usia produktif dan ancaman pelarangan ekspor dari negara-negara Barat.

    Lebih lanjut, proposal juga menegaskan kembali janji untuk memperkuat konsumsi domestik dan memperluas investasi. Secara tegas, China berkomitmen untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pembangunan pasar nasional.

    Para ekonom telah lama memandang peningkatan permintaan domestik sebagai hal yang krusial untuk menyeimbangkan kembali perekonomian China.

    Fokus yang makin intensif pada teknologi ini dibangun di atas strategi yang sebelumnya telah ditetapkan pada 2020 silam. Sebagai informasi, rencana 5 tahunan dari pemerintahan Xi Jinping terakhir diumumkan setelah masa jabatan pertama Trump.

    Dorongan tersebut makin mendesak, karena Washington kini mengupayakan pelarangan besar-besaran ke China, menargetkan sektor yang lebih luas, mulai dari chip hingga farmasi. Selain itu, Washington juga memberikan sanksi kepada makin banyak perusahaan China.

    Tekanan Bertubi-tubi ke China

    China berada di bawah tekanan untuk mengubah model pertumbuhannya. Pasalnya, negara dengan kekuatan manufaktur terbesar ini menghadapi kenaikan tarif dari AS dan penolakan dari mitra dagang lainnya atas banjir ekspor China.

    Ekspor neto menyumbang porsi yang makin besar dari ekspansi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, sementara konsumsi tercatat menurun.

    Seiring meningkatnya hambatan perdagangan, China perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membantu menyerap kelebihan kapasitas manufakturnya dan memecahkan rekor deflasi.

    Para analis dan investor akan menganalisa rencana 5 tahunan Xi Jinping secara menyeluruh, yang diperkirakan akan dibahas pada pertemuan legislatif tahunan pada Maret 2026. Hal ini penting untuk mencari komitmen fiskal spesifik yang dapat mendukung rencana tersebut.

    “Yang terpenting adalah seberapa tegas para pembuat kebijakan akan melaksanakan tujuan-tujuan ini,” kata Michelle Lam, ekonom China di Societe Generale, dengan mencontohkan peningkatan pembayaran pensiun.

    Meskipun rencana ini berfokus pada jangka panjang, pemberitahuan tersebut juga mengirimkan sinyal kuat untuk jangka pendek, dengan janji bahwa kebijakan makro akan diperkuat pada waktu yang tepat untuk mendukung perekonomian.

    Para ekonom secara umum memperkirakan pertumbuhan akan melambat dalam beberapa tahun mendatang seiring Beijing mencari model ekspansi baru yang lebih stabil.

    Guncangan Ekonomi China

    Para pembuat kebijakan kemungkinan menargetkan pertumbuhan tahunan rata-rata di kisaran 4,5%-4,8% untuk periode 2026-2030, menurut analisis dari berbagai perusahaan, termasuk Macquarie Group dan Standard Chartered.

    Perekonomian China berada di jalur yang tepat untuk tumbuh rata-rata 5,5% per tahun selama periode 5 tahun yang berakhir pada 2025, menurut perkiraan pemerintah sebelumnya.

    Tantangan utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah pengeluaran rumah tangga China yang masih lemah, hanya mencapai sekitar 40% dari PDB tahun lalu. Angka tersebut hampir tidak berubah dari level 2019, sebelum pandemi menghentikan tren peningkatan yang sebelumnya terjadi.

    Robin Xing dari Morgan Stanley telah menganjurkan reformasi kesejahteraan sosial skala penuh selama beberapa tahun, dengan alasan dapat mengurangi kelebihan tabungan rumah tangga yang diperkirakan mencapai 30 triliun yuan (Rp69.000 triliun).

    Xing memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan porsi konsumsi swasta terhadap PDB sebesar 1,6 poin persentase pada 2030 mendatang.

    Para ekonom di UBS, termasuk Ning Zhang, menyarankan agar pemerintah dapat mengambil langkah awal yang lebih sederhana, yakni menetapkan target resmi yang eksplisit untuk porsi konsumsi terhadap PDB, menurut laporan Bloomberg.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonom: Afrika Berpotensi Jadi Pasar Baru Produk Tekstil hingga Furnitur RI

    Ekonom: Afrika Berpotensi Jadi Pasar Baru Produk Tekstil hingga Furnitur RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Potensi perdagangan Indonesia dengan Afrika makin kuat seiring dengan dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalin perjanjian dagang preferensial (PTA) atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA). 

    Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai Afrika memiliki potensi besar menjadi pasar alternatif bagi produk unggulan Indonesia, seperti tekstil, batik, makanan instan, dan furnitur yang berpeluang tinggi menembus pasar benua tersebut.

    “Banyak produk Indonesia yang sebenarnya high demand di Afrika, seperti tekstil dan batik. Saya sendiri pernah menawarkan batik ke teman-teman di Afrika dan mereka sangat tertarik, apalagi di Afrika Selatan,” ujar Andry saat ditemui di Kantor Bisnis Indonesia, dikutip Jumat (24/10/2024). 

    Dia menambahkan, contoh sukses seperti merek Indomie menunjukkan bahwa produk Indonesia mampu diterima luas di pasar Afrika. Selain sektor makanan, produk padat karya seperti furnitur dan tekstil juga dinilai berpeluang besar berkembang.

    Namun, Andry mengingatkan pentingnya memperhatikan situasi sosial politik di tiap negara tujuan. Hal tersebut perlu diantisipasi oleh para trade attaché atau perwakilan dagang Indonesia di kedutaan Afrika.

    Di samping itu, pasar Afrika memang dinilai menggiurkan. Namun, belum bisa sepenuhnya menggantikan Amerika Serikat di tengah era kebijakan tarif tinggi. 

    Kendati demikian, Andry meyakini pasar Afrika bisa menjadi langkah diversifikasi dan sumber pasar baru bagi ekspor Indonesia. 

    “Belum mengalihkan, tapi paling tidak menjadi diversifikasi dan sumber pasar yang baru,” pungkasnya. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke Afrika Selatan pada 2023 adalah US$843,11 juta. Data lain menunjukkan bahwa komoditas ekspor utama Indonesia ke Afrika Selatan adalah lemak dan minyak hewan, dengan nilai sebesar US$390,65 juta pada 2023.

    Pada 2024, total perdagangan mencapai US$2,41 miliar dengan ekspor Indonesia US$790,40 juta dan impor dari Afrika Selatan US$1,62 miliar.

    Sementara itu, pada periode Januari–Agustus 2025, total perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan adalah sekitar US$1,42 miliar, dengan ekspor Indonesia senilai US$690,60 juta dan impor US$732,10 juta.

    Produk ekspor utama Indonesia adalah lemak dan minyak hewan (termasuk minyak sawit), sedangkan impor utamanya meliputi besi, baja, bijih, terak, abu, serta pesawat terbang dan suku cadangnya.

  • Bea Cukai Terima SPDP Kasus Ekspor Limbah CPO dari Kejagung

    Bea Cukai Terima SPDP Kasus Ekspor Limbah CPO dari Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi ekspor limbah pengolahan crude palm oil (CPO) 2022. 

    Kejagung sebelumnya telah memberikan konfirmasi terkait dengan penggeledahan pada perkara tersebut. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor Bea Cukai. 

    Namun demikian, Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa kegiatan penyidik Kejagung bukanlah penggeledahan. Dia menyebut kegiatan Kejagung itu hanya pengumpulan data, saat perkara masih di tahap penyelidikan. 

    “Yang pasti kan kasus dugaan masalah POME [palm oil mill effluent] itu ya. Intinya nyari data aja, ngumpulin data saja dalam rangka penyelidikan,” terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Pihak Bea Cukai menjelaskan bahwa sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Kejagung. Penyidik Korps Adhyaksa disebut telah mengirimkan SPDP kepada Bea Cukai. 

    “Iya [sudah terima SPDP], kan namanya ekspor impor nanya ke bea cukai datanya. Pengumpulan data dan informasi,” tambah penjelasan dari Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto. 

    Akan tetapi, pejabat eselon II itu membantah sudah ada pegawai maupun pejabat Bea Cukai yang sudah pernah dimintai keterangan oleh Kejagung. “Belum tentulah. Kalau ekspor impor kan bea cukai yang punya data. Kalau semua ekspor impor lewat bea cukai karena bea cukai yang mengawasi,” terangnya. 

    Pada hari ini, Jumat (24/10/2025), Kejagung mengakui telah menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai pada Rabu (21/10/2025). 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penggeledahan itu dalam rangka penyidikan dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME). 

    “Terkait dengan penggeledahan di kantor Bea Cukai, memang benar ada beberapa tindakan dan tindakan hukum, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik Gedung Bundar,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (24/10/2025).

  • Tak Hanya Lakukan Penggeledahan, Kejagung Juga Periksa Sejumlah Pihak Terkait Korupsi Ekspor POME Bea Cukai – Page 3

    Tak Hanya Lakukan Penggeledahan, Kejagung Juga Periksa Sejumlah Pihak Terkait Korupsi Ekspor POME Bea Cukai – Page 3

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terhadap kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai pada Rabu, 21 Oktober 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan adanya kegiatan tersebut.

    “Terkait dengan penggeledahan di kantor Bea Cukai, memang benar ada beberapa tindakan dan tindakan hukum, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik Gedung Bundar,” tutur Anang di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).

    Anang menyebut, penggeledahan tersebut dilakukan penyidik Kejagung dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME). Diketahui, POME merupakan limbah cair yang dihasilkan dari pabrik pengolahan kelapa sawit yang kaya akan minyak, lemak, dan bahan organik.

    Meski limbah tersebut bersifat asam dan kimia yang dapat merusak ekosistem perairan jika tidak dikelola dengan baik, POME juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan seperti biogas dan biodiesel.

    Sementara itu, selain kantor Bea Cukai Pusat, penyidik juga telah menggeledah sejumlah tempat lainnya dalam pengusutan perkara tersebut. Hanya saja, Anang tidak merinci lebih jauh detail lokasi dan duduk perkara kasus dugaan korupsi ekspor POME.

    “Ya pokoknya dokumen. Bisa dokumen kan bisa alat elektronik, bisa surat,” jelas dia.

    Adapun tempus atau dugaan rentang waktu terjadinya kasus dugaan korupsi ekspor POME itu terjadi pada tahun 2022.

    “Sekitar 2022-an,” Anang menandaskan.

     

  • Kejagung Buka Peluang Periksa Pejabat Bea Cukai pada Kasus Ekspor Limbah Minyak Sawit

    Kejagung Buka Peluang Periksa Pejabat Bea Cukai pada Kasus Ekspor Limbah Minyak Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan peluang untuk memeriksa pejabat Bea Cukai di kasus dugaan ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan setiap pemeriksaan dalam perkara yang ada pasti dilakukan berdasarkan oleh kebutuhan penyidik.

    Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai pasti akan dilakukan selagi penyidik Jampidsus Kejagung RI memerlukan hal tersebut.

    “Yang jelas pihak-pihak yang terkait, mau dari luar, mau dari mana, selama menurut penyidik dibutuhkan pasti akan dimintai keterangan untuk mendukung, itu aja,” ujarnya di Kejagung, Jumat (24/10/2025).

    Dia menambahkan pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini. Namun, dia belum mengetahui pasti jumlah yang diperiksa tersebut, termasuk juga sosok yang telah diperiksa.

    “Saya tidak tahu pasti berapa, tapi yang jelas pasti sudah ada. Sudah, langkah itu pasti sudah ada,” imbuhnya.

    Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menggeledah kantor Bea Cukai dan sejumlah tempat lainnya pada Rabu (22/10/2025).

    Dalam penggeledahan ini korps Adhyaksa telah menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen yang berkaitan dengan perkara POME 2022.

    “Ya pokoknya dokumen. Bisa dokumen kan bisa alat elektronik, bisa surat,” pungkas Anang.

  • Airbus, Leonardo, dan Thales Gabung Bentuk Raksasa Antariksa Baru

    Airbus, Leonardo, dan Thales Gabung Bentuk Raksasa Antariksa Baru

    Bisnis.com, JAKARTA— Tiga perusahaan besar Eropa, Airbus, Leonardo, dan Thales, resmi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk perusahaan baru di bidang antariksa. 

    Langkah strategis ini bertujuan memperkuat otonomi Eropa dalam sektor antariksa, sektor vital yang menopang layanan penting seperti telekomunikasi, navigasi global, observasi bumi, penelitian ilmiah, eksplorasi luar angkasa, hingga keamanan nasional.

    Perusahaan baru hasil kolaborasi ini diharapkan menjadi pemain utama yang mampu bersaing di pasar global sekaligus menjadi mitra tepercaya bagi pemerintah Eropa dalam mengembangkan program antariksa nasional yang bersifat kedaulatan negara.

    “Perusahaan baru yang diusulkan ini merupakan tonggak penting bagi industri antariksa Eropa. Ini mewujudkan visi bersama kami untuk membangun kehadiran Eropa yang lebih kuat dan kompetitif di pasar antariksa global yang semakin dinamis,” kata CEO Airbus Guillaume Faury dalam keterangan resminya pada Jumat (24/10/2025). 

    Senada dengan itu, Roberto Cingolani, CEO dan General Manager Leonardo, mengatakan penggabungan talenta, sumber daya, keahlian, dan kemampuan riset dan pengembangan dari ketiga perusahaan tersebut ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan, mempercepat inovasi, serta memberikan nilai yang lebih besar bagi pelanggan dan para pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Patrice Caine, Chairman dan CEO Thales, menekankan kolaborasi ini sejalan dengan ambisi pemerintah Eropa dalam memperkuat aset industri dan teknologi mereka. 

    “Serta memastikan otonomi Eropa di bidang strategis antariksa beserta seluruh aplikasinya. Inisiatif ini juga memberi kesempatan bagi para karyawan untuk menjadi bagian dari proyek ambisius ini, sekaligus memperoleh prospek karier yang lebih luas dengan kekuatan kolektif dari tiga pemimpin industri,” ujarnya.

    Adapun struktur kepemilikan perusahaan akan terbagi antara Airbus sebesar 35%, Leonardo 32,5%, dan Thales 32,5%. Ketiga perusahaan akan menjalankan perusahaan baru tersebut secara bersama-sama dengan tata kelola yang seimbang di antara para pemegang saham. 

    Lebih lanjut, perusahaan gabungan ini akan mengonsolidasikan dan mengembangkan portofolio teknologi antariksa secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga layanan (tidak termasuk peluncur roket).

    Dengan langkah ini, ketiganya ingin mempercepat inovasi di sektor strategis tersebut dan menciptakan pemain antariksa Eropa yang terpadu, tangguh, serta memiliki skala besar untuk bersaing di pasar global dan memperluas pasar ekspor.

    Entitas baru ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi dalam inovasi, investasi, serta pengembangan produk dan layanan antariksa masa depan.

    Kombinasi kekuatan dari Airbus, Leonardo, dan Thales diproyeksikan menghasilkan sinergi tahunan bernilai ratusan juta euro dalam lima tahun setelah transaksi rampung. Adapun biaya untuk mencapai sinergi tersebut akan sejalan dengan standar industri.

    Selain peningkatan efisiensi, penggabungan ini juga diharapkan membuka peluang pendapatan tambahan melalui portofolio produk dan layanan yang lebih luas, penawaran yang kompetitif, serta jangkauan pasar global yang lebih kuat. 

    Efisiensi jangka panjang pun diantisipasi muncul melalui sinergi di bidang rekayasa, manufaktur, dan manajemen proyek.

    Setelah transaksi rampung, Airbus akan menyumbangkan bisnis Space Systems dan Space Digital dari unit Airbus Defence and Space.

    Leonardo akan mengalihkan Divisi Antariksa miliknya, termasuk saham di Telespazio dan Thales Alenia Space, sementara Thales akan menyumbangkan sahamnya di Thales Alenia Space, Telespazio, dan Thales SESO.

    Entitas gabungan ini akan mempekerjakan sekitar 25.000 orang di seluruh Eropa dengan pendapatan tahunan pro-forma mencapai sekitar €6,5 miliar pada akhir 2024, serta memiliki order backlog yang setara dengan lebih dari tiga tahun penjualan. Dengan demikian, perusahaan baru ini diprediksi menjadi pemain kuat dan kompetitif di tingkat global.

    Entitas baru ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem antariksa Eropa dengan menciptakan stabilitas industri, memperluas peluang bagi pemasok dari berbagai skala, dan membuka ruang pengembangan karier bagi karyawan.

    Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan mendorong inovasi teknologi, memperkuat posisi Eropa dalam pasar global, serta memastikan kemandirian strategis kawasan dalam menghadapi tantangan geopolitik dan teknologi di masa depan.

    Selanjutnya, perwakilan karyawan dari Airbus, Leonardo, dan Thales akan dikonsultasikan sesuai dengan hukum di masing-masing negara dan perjanjian kerja kolektif yang berlaku.

    Proses ini juga menunggu persetujuan dari otoritas regulasi, dan perusahaan baru ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027.

  • Kejagung Geledah Bea Cukai, Purbaya Ogah Lindungi Anak Buah yang Berkasus

    Kejagung Geledah Bea Cukai, Purbaya Ogah Lindungi Anak Buah yang Berkasus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu yang lalu.  

    Purbaya enggan memerinci apa isi pertemuan antara kedua institusi tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa kedua institusi memiliki kerja sama termasuk mengenai penegakan hukum. 

    Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu bahkan menyebut kerja sama dengan Kejagung itu termasuk penindakan terhadap pegawai maupun pejabat bea cukai yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

    “Kita memang ada kerja sama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini, Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di Bea Cukai bakal dilindungi apa enggak? Saya bilang enggak. Kalau salah, salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerja sama itu,” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut apabila pertemuan itu membahas kasus tertentu, Purbaya mengaku tidak tahu. Dia mengaku tidak memiliki pengetahuan terkait dengan pertemuan Kejagung dan Bea Cukai beberapa hari yang lalu. 

    Pria yang kini juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu akan menunggu informasi dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama untuk menjelaskan perihal pertemuan Kejagung. 

    “Pak Djaka kan lagi di daerah. Saya tunggu informasi dari Pak Djaka,” ujar Purbaya. 

    Purbaya sebelumnya pernah mensinyalkan akan ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Dia menyebut tengah berburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud. 

    Saat ditemui usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Purbaya menyebut penangkapan disinyalkan olehnya adalah terhadap pelaku penyelundupan dan yang menggunakan modus under invoicing ekspor-impor. 

    Sebagai informasi, under invoicing merujuk pada praktik pembuatan faktur lebih rendah atas suatu harga barang atau jasa, dari harga yang seharusnya dibayarkan. 

    “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kami pilih saja siapa yang mau diproses,” terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Purbaya menyebut pengusutan tidak hanya dilakukan di sektor penerimaan negara dari kepabenan dan cukai. Dia juga menyebut tengah menangani kebocoran-kebocoran pada penerimaan pajak dengan memastikan kepatuhan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. 

    Mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu tidak menampik ada beberapa modus pelanggaran di bidang pajak, di mana fiskus bernegosiasi dengan wajib pajak untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak. 

    Namun demikian, Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut berapa potensi pengembalian keuangan negara yang bisa didapatkan dari upaya-upaya penindakan tersebut. “Belum tahu, masih kita hitung,” ujarnya singkat. 

  • Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai Terkait Kasus Ekspor Limbah Minyak Sawit pada 2022

    Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai Terkait Kasus Ekspor Limbah Minyak Sawit pada 2022

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai pada Rabu (21/10/2025).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan penggeledahan itu dalam rangka penyidikan dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME).

    “Terkait dengan penggeledahan di kantor Bea Cukai, memang benar ada beberapa tindakan dan tindakan hukum, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik Gedung Bundar,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (24/10/2025).

    Selain kantor Bea Cukai Pusat, penyidik pada jaksa agung tindak pidana khusus (Jampidsus) juga telah menggeledah sejumlah tempat lain dalam perkara ini.

    Namun demikian, Anang tidak menjelaskan secara detail tempat lain yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasus POME ini. Dia hanya mengemukakan bahwa perkara POME yang ditangani itu memiliki tempus pada 2022.

    “Sekitar 2022-an,” imbuhnya.

    Adapun, Anang menyatakan bahwa dalam penggeledahan ini pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ada.

    “Ya pokoknya dokumen. Bisa dokumen kan bisa alat elektronik, bisa surat,” pungkas Anang.

  • Maaf Bukan RI, Malaysia Jadi Penentu Perang Dagang Trump-Xi Jinping

    Maaf Bukan RI, Malaysia Jadi Penentu Perang Dagang Trump-Xi Jinping

    Jakarta, CNBC Indonesia – Malaysia akan berperan penting dalam menurunkan atau semakin menaikkan intensitas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Hal ini terkait putaran kelima perundingan perang dagang keduanya, yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, akhir pekan ini.

    Pertemuan terjadi di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 26-28 Oktober. Presiden AS Donald Trump akan hadir, sekaligus memulai perjalanan besar pertamanya ke sekutu Asia seperti Jepang, termasuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan (Korsel) 30 Oktober yang diharapkan mempertemukannya dengan Presiden China Xi Jinping.

    Menurut peneliti senior tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute Jayant Menon sebenarnya kedua negara memegang masing-masing kartu. AS mengancam akan memanfaatkan kekuatan perangkat lunaknya (software) menjelang perundingan dagang baru dengan China. Sementara China mungkin akan memainkan isu kedelai atau narkotika jenis fentanil di mana sebelumnya AS ingin makin masif ke pasar kedelai China dan Trump meneriakkan upaya lebih keras pemerintah Xi Jinping atas klaimnya soal keterkaitan Beijing atas peredaran fentanil di Paman Sam.

    “Pada satu sisi, hal ini dapat dipandang sebagai bagian dari strategi negosiasi agresif, yang dirancang untuk mengintimidasi demi mengamankan kesepakatan terbaik,” kata Menon sebagaimana dibuat South China Morning Post (SCMP), Jumat (24/10/2025).

    “Hal ini juga secara tidak langsung mencerminkan betapa khawatirnya AS terhadap kontrol ekspor logam tanah jarang baru-baru ini,” tambahnya.

    “Namun, jika Washington memainkan kartu teknologi… kemungkinan besar dampaknya kecil, karena Beijing telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipaksa,”.

    Hal sama juga dikatakan kepala ekonom untuk Asia di Economist Intelligence Unit, Nick Marro. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak memperkirakan Beijing akan membuat konsesi besar dalam hal pengendalian ekspor tanah jarang, meskipun ada potensi cengkeraman pada industri manufaktur berteknologi tinggi jika pembatasan terkait perangkat lunak benar-benar terwujud.

    Sebagaimana diketahui AS pekan kemarin mengancam menaikkan tarif important hingga 100% ke China. Hal tersebut akibat kebijakan pembatasan ekspor mineral kritis logam tanah jarang (rare earth) China, yang penting bagi industri AS.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]