Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Australia Ingin ‘Bijak’ Mengelola Perbedaan dengan China

    Australia Ingin ‘Bijak’ Mengelola Perbedaan dengan China

    Jakarta –

    Antagonisme masih menggelayuti kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke Australia seperti kunjungan terakhir kali tahun 2017 silam. Namun saat bertandang di Canberra, Rabu (20/3), dia mengaku perbedaan kedua negara telah dikikis melalui upaya diplomatik sejak beberapa bulan silam. Menurut Wang, pendekatan tersebut berhasil “mencairkan suasana” dan kedua pihak kini berusaha membangun “rasa saling percaya” dan mempertahankan “momentum baik” dalam relasi diplomatik.

    “Hal yang paling penting adalah untuk terus mencari titik temu dalam mengelola perbedaan,” ujar Menlu Cina itu. “Setiap kali kami bertemu, rasa saling percaya antara kedua pihak meningkat dan hubungan Cina-Australia melangkah maju.”

    Kedua negara berusaha meredakan ketegangan yang memuncak dalam perang dagang, ketika Cina dan Australia saling balas memasang tarif impor yang tinggi.” “Hubungan yang stabil antara Australia dan Cina tidak terjadi begitu saja, tapi membutuhkan upaya berkelanjutan,” kata Menlu Australia Penny Wong.

    Tapi dia mengakui, betapa “banyak kemajuan yang sudah kami capai dalam tempo yang singkat.”

    Hambatan perdagangan

    Keretakan antara kedua negara muncul pada tahun 2018, setelah Australia mengucilkan raksasa telekomunikasi Cina, Huawei, dari jaringan internet 5G nasional atas alasan keamanan. Kisruh memuncak pada 2020 ketika Canberra menuntut investigasi internasional terhadap asal usul virus Corona di Wuhan. Beijing meyakini laku Australia bermuatan politik. Buntutnya, Cina memberi ganjaran berupa pembatasan dagang untuk sejumlah komoditas ekspor Australia dan menghentikan impor batu bara.

    Sejak itu, Cina secara perlahan mencabut sebagian besar pembatasan dagang, kecuali untuk produk minuman anggur Australia. Wang mengatakan, keputusan akhir mengenai pajak impor anggur akan diambil akhir Maret mendatang.

    Sebelum pembatasan perdagangan diberlakukan, Cina adalah negara tujuan ekspor terbesar produk anggur botolan Australia dan menyumbang 33 persen pendapatan ekspor pada tahun 2020, menurut data pemerintah di Canberra.

    Tahun lalu, harga nikel jatuh sebanyak 40 persen yang membuat resah industri tambang Australia dan memaksa perusahaan menunda proyek atau menjual aset-asetnya. “Saya menegaskan bahwa prediktabilitas dalam bisnis dan perdagangan adalah bagian dari kepentingan ekonomi kita,” ujar Menlu Australia Penny Wong.

    Terganjal isu HAM

    Meskipun memuji “stabilitas” baru antara Beijing dan Canberra, Wong juga mengisyaratkan sejumlah titik perselisihan yang masih berlangsung. “Kami membahas hukuman terhadap Dr Yang Hengjun,” kata dia merujuk pada warga Australia yang ditahan di Cina. “Saya katakan kepada menteri luar negeri bahwa warga Australia terkejut dengan hukuman yang dijatuhkan,” katanya.

    Bulan Februari lalu, penulis berdarah Cina itu dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan oleh pengadilan Beijing usai dinyatakan bersalah melakukan spionase. Yang Hengjun membantah keras dakwaan tersebut.

    “Saya menyampaikan kekhawatiran Australia mengenai hak asasi manusia, termasuk di Xinjiang, Tibet, danHong Kong,” kata Penny Wong. Hong Kong pada hari Selasa (19/3) mengesahkan undang-undang keamanan nasional baru, yang memberlakukan hukuman berat bagi kejahatan yang terkait dengan pengkhianatan dan pemberontakan.

    Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengritik pemerintah Hong Kong lantaran mengkhawatirkan dampaknya terhadap hak-hak sipil warga.

    Di Canberra, pertemuan kedua menteri luar negeri dibayangi aksi unjuk rasa menentang pelanggaran hak asasi oleh Cina. Para demonstran ikut mengibarkan bendera Tibet dan Xinjiang serta mengacungkan plakat bertuliskan “hak asasi manusia tidak untuk dijual” dan “bebaskan Yang Hengjun”.

    Pertemuan di ibu kota Australi menandakan akhir lawatan Wang Yi di Pasifik Selatan, setelah sebelumnya melawat ke Selandia Baru untuk menawarkan perluasan Perjanjian Perdagangan Bebas.

    rzn/as (afp,ap)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusia Larang Ekspor Bensin Mulai 1 Maret, Berlaku 6 Bulan

    Rusia Larang Ekspor Bensin Mulai 1 Maret, Berlaku 6 Bulan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rusia bakal melarang ekspor bensin selama enam bulan mulai Jumat (1/3) mendatang. Larangan itu dilakukan guna menjaga stabilitas harga di tengah tingginya permintaan dari konsumen dan petani.

    Melansir Reuters, larangan ekspor itu pertama kali dilaporkan oleh RBC Rusia. Kabar ini pun telah dikonfirmasi oleh juru bicara Wakil Perdana Menteri Alexander Novak, orang yang ditunjuk Presiden Vladimir Putin untuk sektor energi Rusia, Selasa (27/2).

    Perdana Menteri Mikhail Mishustin telah menyetujui larangan tersebut setelah Novak mengusulkannya dalam surat tertanggal 21 Februari.

    “Untuk mengimbangi permintaan produk minyak bumi yang berlebihan, perlu diambil langkah-langkah untuk membantu menstabilkan harga di pasar domestik,” kata Novak dalam proposalnya.

    Harga bensin memang menjadi hal sensitif bagi warga dan petani di Negeri Beruang Merah itu. Terlebih, Rusia akan mengadakan pemilihan presiden pada 15-17 Maret mendatang.

    Di sisi lain, produksi minyak dalam negeri juga terganggu imbas beberapa kilang terkena serangan pesawat tanpa awak Ukraina beberapa waktu lalu.

    Rusia dan Ukraina saling menargetkan infrastruktur energi dalam serangannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengganggu jalur pasokan dan logistik serta melemahkan semangat lawan-lawan mereka.

    Minyak, produk minyak, dan gas sejauh ini merupakan produk ekspor terbesar Rusia. Ekspor tersebut juga merupakan sumber utama pendapatan mata uang asing bagi perekonomian negara eksportir gandum terbesar di dunia itu.

    Belakangan, Kremlin telah bekerja sama dengan eksportir minyak terbesar di dunia, yakni Arab Saudi. Kerja sama ini dijalin untuk menjaga harga tetap tinggi sebagai bagian dari kelompok OPEC+.

    Rusia sudah secara sukarela mengurangi ekspor minyak dan bahan bakarnya sebesar 500 ribu barel per hari pada kuartal pertama tahun ini. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya OPEC+ untuk menjaga harga.

    (mrh/sfr)

  • Peran PT Mifa Bersaudara Dukung Perekonomian Aceh Lewat Batubara

    Peran PT Mifa Bersaudara Dukung Perekonomian Aceh Lewat Batubara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Mifa Bersaudara (Mifa) sebagai anak usaha PT Media Djaya Bersama (MDB Group) menyatakan bahwa sebanyak 1.882 orang dari 2.920 karyawan perusahaan merupakan putra-putri asli Aceh yang mengisi sejumlah posisi penting di semua level, mulai direksi hingga manajemen.

    General Manager Operation Mifa, Hadi Firmansyah mengatakan, setiap tahun pihaknya konsisten memberikan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar pada Kanwil DJP Aceh.

    “Tercatat hampir setiap tahun rekapitulasi PPh, PPN dan pajak-pajak lainnya yang dibayarkan oleh PT Mifa terus bertambah dan menjadi penyumbang terbesar di Aceh,” kata Hadi.

    Hal tersebut diungkapkan merespons pernyataan Koordinator Prodi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala, Pocut Nurul Alam yang menyampaikan bahwa pada 2023, data ESDM Aceh mencatat ada 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batubara, yang paling banyak terletak di Kabupaten Aceh Barat dengan 7 IUP.

    (Foto: PT Mifa Bersaudara)

    Data itu juga sejalan dengan estimasi International Energy Agency (IEA), di mana Indonesia masih menjadi negara pengekspor batubara terbesar di dunia dengan volume ekspor mencapai 500 juta ton atau 34,1 persen dari total pasokan ekspor global.

    Dari ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh mengambil peran sebagai daerah pengekspor batubara. Data BPS Aceh pada 2023 menyatakan, nilai ekspor telah mencapai angka US%609,3 juta, dengan komoditas utama yang diekspor didominasi oleh batubara dengan nilai sebesar US$338,58 juta.

    “Dari data yang kami terima, adapun pemegang IUP yang melakukan kegiatan ekspor batubara di tahun 2023 didominasi oleh PT Mifa Bersaudara dengan nilai ekspor US$280,82 juta, dan PT Bara Energi Lestari dengan nilai ekspor US$82,40 juta,” kata Pocut.

    Hadi menambahkan, mengacu pada nilai penjualan ekspor dan domestik batubara pada 2023, pihaknya telah membayarkan royalti untuk negara sebesar US$24,28 juta (ekspor) dan US$2,72 juta (domestik).

    (Foto: PT Mifa Bersaudara)

    “Di tahun 2023 MIFA berhasil melakukan produksi mencapai 7,1 juta ton, dengan penjualan mencapai 6,8 juta ton. Untuk ekspor sebanyak 5,67 juta ton dan domestik sebanyak 1,13 juta ton,” paparnya.

    Pocut menjelaskan, industri batubara saat ini masih menjadi sektor usaha unggulan yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di Aceh.

    Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah dapat mengawal pemegang IUP tambang batubara yang lain secara serius. Tujuannya, agar maksimal dalam pengoperasian dan melakukan ekspor ke depannya.

    “Harapannya dengan dikawal serius sektor industri ini dapat memberikan berbagai kontribusi yang lebih besar untuk negara dan daerah seperti melalui royalti, pajak, penyerapan tenaga kerja dan CSR,” ujar Pocut.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fasilitas Memadai, TPK Bitung Bisa Ekspor Langsung Komoditas Sulut

    Fasilitas Memadai, TPK Bitung Bisa Ekspor Langsung Komoditas Sulut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, komoditas ekspor Sulut berupa hasil tangkapan laut dikapalkan langsung menggunakan kapal MV. SITV Batangas dari Terminal Peti Kemas (TPK) Bitung menuju Xiamen, China pada Kamis (8/2).

    Terminal Head TPK Bitung, Teguh Firdaus mengatakan, komoditas tersebut meluncur melalui rute Davao-Bitung-Xiamen.

    Ke depannya, kegiatan pengiriman ekspor langsung direncanakan dilakukan secara reguler tiap bulan. Dalam perwujudan keberlanjutan itu, kata Teguh, dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak.

    “Berkat dukungan para pemangku kepentingan kami terus berbenah melakukan transformasi agar layanan dan kinerja operasional TPK Bitung semakin baik dengan fasilitas yang kami miliki untuk mendukung pekayanan peti kemas baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

    Menurut Teguh, pihaknya juga melakukan kolaborasi dengan perusahaan pelayaran untuk melakukan pemasaran bersama yang bertujuan menjaring pasar, baik pasar peti kemas domestik maupun internasional.

    Pada pelayanan ekspor langsung MV. SITC Batangas, TPK Bitung mengoperasikan sejumlah alat termasuk 2 unit quay container crane (alat angkat untuk memindahkan peti kemas dari kapal ke dermaga atau sebaliknya), 3 unit rubber tyred gantry crane (alat angkat untuk memindahkan peti kemas dari truk ke lapangan penumpukan atau sebaliknya), dan 10 unit head truck.

    “Jumlah bongkar muat peti kemas sebanyak 365 teus dengan kinerja bongkar muat mencapai 34,5 boks per jam (B/S/H),” kata Teguh.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak terkait yang membuat komoditas ekspor Sulut dapat langsung dikirimkan melalui jalur laut.

    Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw berharap, semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah (pemda) dapat menjaga keberlanjutan, serta memberikan informasi kepada hinterland Sulut.

    “Terima kasih sekali kita boleh melakukan terobosan melewati tembok tebal yang selama ini menghalangi kita. Mulai sekarang, kita boleh berbangga dulu karena kita betul

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penguatan Bisnis Global dan Kustodi BSI Dapat Pengakuan Internasional

    Penguatan Bisnis Global dan Kustodi BSI Dapat Pengakuan Internasional

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima penghargaan sebagai Best Shariah International Bank in Asia dan Best Shariah Kustodian Bank in Indonesia pada ajang 17th Annual Awards 2023 yang digelar oleh publisis internasional, Alpha Southeast Asia.

    Direktur Treasury & International Banking BSI, Moh. Adib mengatakan, penghargaan yang diperoleh berkat konsistensi BSI dalam transformasi meningkatkan level bisnis itu menjadi apresiasi bagi pegawai BSI yang tekun dan gigih memperkuat bisnis melalui kapasitas layanan terbaik.

    “Alhamdulillah, kerja bersama kami mampu menghasilkan yang terbaik bagi BSI. Penghargaan ini merupakan suntikan motivasi bagi kami untuk terus me-level up kemampuan dan layanan sehingga dapat membangun BSI menjadi beyond sharia banking,” kata Adib.

    Sebagai bagian komitmen transformasi itu, kini BSI telah mendapatkan lisensi penuh untuk beroperasi di Dubai, Uni Emirat Arab.

    Adib menjelaskan, lisensi itu akan memperkuat kontribusi BSI dalam pengembangan bisnis global korporaso, sekaligus menjadi entitas bisnis dari Indonesia di kawasan Timur Tengah. Dengan lisensi tersebut, BSI dapat menjalankan layanan transaksi international seperti trade finance, transaksi ekspor dan impor, pembiayaan untuk korporasi, dan pembiayaan sindikasi.

    “Hal ini menjadi penting seiring dengan target BSI menjadi bank syariah global yang mampu bersaing di panggung dunia dengan produk dan layanan lengkap. Terlebih, selama ini seluruh transaksi perdagangan antara perusahaan Indonesia dan Timur Tengah lebih banyak melalui bank asing,” ujar Adib.

    Senior Vice President International & Financial Institutions BSI, Anna Kristanty menyatakan, BSI sebagai satu-satunya Bank Umum Syariah yang memberikan layanan kustodian, wali amanat dan keagenan berbasis syariah, siap mendukung investasi yang sesuai syariah, juga melengkapi kebutuhan transaksi pasar modal para investor.

    Selain jasa safekeeping dan fund administration terkait administrasi seluruh portfolio efek syariah, termasuk sukuk, reksadana syariah dan instrumen investasi syariah lain, layanan capital market syariah yang disediakan BSI juga mencakup wali amanat dan keagenan untuk mewakili kepentingan investor dalam penerbitan sukuk.

    “Hingga saat ini, BSI telah mengelola asset under custody mencapai hampir Rp85 triliun dan menjadi satu-satunya bank kustodian yang berstatus sebagai bank umum syariah di Indonesia,” ujar Anna.

    Menurut Adib, berbagai pencapaian tersebut berdampak terhadap kinerja BSI. Hingga Desember 2023, BSI berhasil menjaga kinerja keuangan tetap tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian perekonomian global dengan pencapaian laba mencapai 33,88 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp5,70 triliun.

    Pada saat bersamaan, investor turut memberikan pandangan positif terhadap BSI, menjadikan kapitalisasi pasar BSI menembus Rp100 triliun. Hal itu mendorong Perseroan yang memiliki sandi saham BRIS naik peringkat ke posisi 11 dari sebelumnya ranking 13 di perbankan syariah global.

    Adapun model bisnis yang fleksibel dan terdigitalisasi juga memberikan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan kinerja BSI, di mana seluruh segmen masyarakat dapat mengakses layanan BSI, mulai masyarakat individu atau ritel, pelaku UMKM, sampai korporat.

    Adib mengatakan, kehadiran BSI yang ‘beyond sharia banking’ menjadi hal utama.

    “Perseroan menawarkan produk serta jasa bank yang lebih variatif dengan skema keuangan yang tidak dimiliki oleh bank syariah lainnya,” ujar Adib.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • BI Banggakan Hilirisasi Jokowi, Surplus Dagang dengan China Rp141 M

    BI Banggakan Hilirisasi Jokowi, Surplus Dagang dengan China Rp141 M

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Indonesia (BI) mengakui kebijakan hilirisasi nikel ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menuturkan sejak hilirisasi diterapkan, nilai ekspor RI naik. Sebab, komoditas yang dijual ke luar negeri itu bukan lagi bahan mentah.

    “Kita harus akui hilirisasi pemerintah yang saat ini di sektor nikel, kita rasakan sekali, karena ekspor kita tidak hanya komoditi mentah,” ujar Destry dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Jakarta, Rabu (7/2).

    Ia mengatakan berkat hilirisasi, neraca dagang Indonesia secara konsisten surplus dari China. Nilainya mencapai US$9 juta atau sekitar Rp141,13 miliar (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS).

    “Sejak hilirisasi, perdagangan dengan China, kita surplus sejak 2021, 2022, dan kemarin surplus sekitar US$9 juta dari China,” jelas Destry.

    Oleh karena itu, ia menilai meski hilirisasi ini masih tahap awal, tapi dampaknya sudah terasa.

    “Artinya, ada dampak positif dari pergeseran struktur ekonomi dari bahan mentah lalu mulai masuk ke segmen processing industrial base,” katanya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US$3,31 miliar pada Desember 2023 ini. Hal ini dikarenakan ekspor lebih tinggi dibandingkan impor.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara bulanan (mtm) surplus neraca dagang naik 0,90 persen. Sedangkan secara tahunan (yoy) turun 0,61 persen.

    “Dengan demikian maka neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1).

    Menurunnya, surplus neraca dagang lebih ditopang oleh non migas sebesar US$5,20 miliar, di mana komoditas yang menyumbang utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja.

    (mrh/pta)

  • Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

    Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

    Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

    “Kita coba win win dan lain-lain, ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan,” jelasnya Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

    Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

    Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

    Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

    Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

    Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

    “Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

    Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

    Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

    Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

    “Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

    “Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi,” katanya.

    Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

    Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

    “Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang,” katanya.

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Senada, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan saat ini hanya untuk mengejar cuan baik itu pajak maupun PNBP. Padahal, ekspor benih justru menguntungkan investor asing karena harga jauh lebih tinggi saat mereka membesarkannya jadi lobster.

    Sementara program pembibitan dan pembesaran benih di dalam negeri jadi terhenti karena akan ada migrasi massal pembudidaya ke penangkap benih.

    “Ujungnya eksploitasi BBL (benih bening lobster) akan marak terjadi dan lambat laun kita kehilangan stok BBL,” katanya.

    Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pembukaan ekspor benih lobster akan bertentangan dengan semangat hilirisasi sehingga harus menjadi pertimbangan pemerintah.

    Namun perlu juga dipahami bahwa semangat hilirisasi hanya modal awal saja. Tantangan utamanya justru ada di lapangan.

    Ia mencontohkan hilirisasi di sektor pertambangan. Dunia tambang bauksit Indonesia saat ini, sambungnya, sedang kocar-kacir karena pelarangan ekspor. Pasalnya, kapasitas smelter jauh lebih kecil ketimbang kapasitas produksi penambang bauksit. Alhasil, terjadi over supply, harga jatuh, dan penambang ujung-ujungnya gulung tikar.

    [Gambas:Photo CNN]

    Untuk hilirisasi lobster, katanya, harus juga dipikirkan hal semacam itu. Pemerintah harus mendorong hilirisasi benih lobster, sambungnya, tapi tidak perlu menutup keran ekspor jika ternyata kontraproduktif alias merugikan peternak benih karena harga terlalu rendah.

    “Jadi pemerintah harus tetap membuka peluang peternak benih lobster mendapatkan harga bagus dengan melakukan ekspor, tapi juga tetap melakukan langkah strategis bagi hilirisasi lobster di dalam negeri,” katanya.

    Karena itu, Rhonny menilai diperlukan kebijakan yang jelas seberapa besar benih lobster yang boleh diekspor dan seberapa besar kebutuhan dalam negeri harus diutamakan. Bentuk kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah katanya bisa seperti domestic market obligation (DMO) yang sudah diterapkan di batu bara.

    Dengan begitu, peternak harus memenuhi kuota dalam negeri dulu, baru kemudian boleh melakukan ekspor.

    “Jika harus membuka ekspor, maka harus dipastikan pemerintah tetap mendorong upaya hilirisasi lobster alias berbarengan dengan pembukaan ekspor. Dan terakhir, jangan sampai terjadi lagi korupsi, seperti di era Eddy Prabowo,” katanya.

    Jokowi berkali-kali meminta hilirisasi tak cuma di sektor tambang. Ia juga melirik hilirisasi di sektor perkebunan dan kelautan. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuat petani dan nelayan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

    “Memang ini harus ada yang dikonsolidasikan. Jadi enggak hanya terus menerus jualan mentahan saja. Perbankan juga saya sampaikan akses pembayaran berikan ke mereka,” kata Jokowi dalam dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028, pada 31 Juli 2023.

    Di kesempatan lain, Jokowi menyebut hilirisasi sumber daya laut bisa memberikan nilai tambah besar. Apalagi, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan. Jika tidak mampu mengolah sendiri, Indonesia bisa menggandeng partner luar untuk menghilirisasi produk bawah lautnya.

    “Gandeng partner. Rumput laut, tuna, cakalang, tongkol, udang, ini nilai tambahnya sangat berkali-kali, 27 kali nilai tambahnya. Menjadi daging rajungan, 3,2 kali (nilai tambah). Kalau semua dihilirkan di dalam negeri, melompat negara kita. PDB kita bakal melompat, GDP kita akan melompat,” imbuhnya.

  • BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5 Persen pada 2024

    BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5 Persen pada 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh level 5,5 persen pada 2024 ini.

    “Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen,” ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Senin (5/2).

    Ia menyebut proyeksi itu bisa tercapai karena didukung oleh permintaan domestik utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, termasuk dampak positif penyelenggaraan Pemilu.

    Erwin juga mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal didorong oleh peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan belum kuat sebagai dampak ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang menurun.

    “BI akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik,” imbuh Erwin.

    Lebih lanjut, ia menuturkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada kuartal IV 2023 didukung oleh hampir seluruh komponen produk domestik bruto (PDB).

    Tercatat, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,47 persen (yoy) seiring dengan kenaikan mobilitas terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang meningkat.

    Lalu, konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 18,11 persen (yoy) didorong peningkatan aktivitas persiapan Pemilu. Konsumsi pemerintah pun tumbuh sebesar 2,81 persen (yoy) didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai.

    “Investasi tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal,” sambung Erwin.

    Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 1,64 persen (yoy). Hal ini ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif di tengah penurunan harga komoditas ekspor unggulan, serta membaiknya ekspor jasa seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara.

    Erwin mengatakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari sisi lapangan usaha (LU) dan spasial. Secara LU, seluruh LU pada kuartal IV 2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi.

    Secara spesifik hal itu tercatat pada sektor terkait mobilitas terutama transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan besar dan eceran.

    “LU industri pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring kuatnya permintaan domestik dan global,” ucap Erwin.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023 tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 4,94 persen.

    Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05 persen (yoy).

    (mrh/pta)

  • Sri Mulyani soal Ekonomi: Terima Kasih Masyarakat Jaga RI Bersama

    Sri Mulyani soal Ekonomi: Terima Kasih Masyarakat Jaga RI Bersama

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersyukur ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,05 persen sepanjang 2023 dengan pendapatan domestik bruto (PDB) mencapai Rp20.892,3 triliun dan PDB per kapita Rp74,96 juta.

    Sri Mulyani menilai hal itu merupakan suatu cerita positif dari perekonomian Tanah Air pada 2023. Menurutnya, 2023 adalah tahun yang sejak awal diprediksi oleh banyak lembaga internasional sebagai tahun yang penuh tantangan dan turbulensi.

    Ia pun mengucap terima kasih kepada masyarakat karena telah menjaga Indonesia bersama.

    “Meski perekonomian dunia mengalami perlambatan, alhamdulillah perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh positif,” ujar Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (6/2).

    “Terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang terus bekerja keras dalam menjaga Indonesia bersama. Mari kita terus lanjutkan dan tingkatkan berbagai upaya ini untuk membangun Indonesia ke depan..!” tulisnya lebih lanjut.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Pulau Maluku dan Papua, yakni mencapai 6,94 persen. Sementara Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian, yakni mencapai 57,05 persen.

    Dari segi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan menjadi kontributor terbesar dari PDB 2023, yaitu sebesar 13,96 persen diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian 6,12 persen.

    Di tengah perlambatan ekonomi global, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh 5,05 persen adalah sebuah prestasi. Ekonomi Indonesia tetap solid tumbuh terjaga di tengah melambatnya ekonomi global.

    “Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh sold,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).

    (del/sfr)

  • Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di APBN 2024.

    Langkah pemblokiran sementara anggaran K/L ini disebut Automatic Adjustment. Jadi, pemerintah mengotak-atik anggaran belanja dan penerimaan negara (APBN) demi memenuhi kebutuhan belanja tertentu.

    Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun. Sejumlah K/L pun diminta menyisihkan 5 persen anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.

    Automatic Adjustment bukan lah kebijakan yang pertama dilakukan Jokowi. Pada 2022, ia juga meminta Sri Mulyani untuk memblokir sementara anggaran belanja K/L senilai Rp39,71 triliun.

    Saat itu, refocusing anggaran itu dilakukan guna mengantisipasi pandemi covid-19. Kebijakan ini pun kembali diterapkan pada awal 2023. Kala itu, Automatic Adjustment belanja K/L TA 2023 ditetapkan sebesar Rp50,23 triliun. Kebijakan itu diambil guna menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

    Sementara, untuk kebijakan blokir anggaran tahun ini yang sebesar Rp50,14 triliun, pemerintah berdalih itu untuk mengantisipasi krisis tak terduga.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Deni menekankan anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Hanya saja tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun. Tujuannya, melatih K/L agar bisa membuat prioritas program dan tidak jor-joran menggunakan anggaran.

    “Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Automatic Adjustment tahun ini salah satunya demi meningkatkan anggaran subsidi pupuk.

    “Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment,” katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Airlangga mengatakan anggaran subsidi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

    Oleh karena itu, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menambah jumlah petani yang menerima subsidi.

    “Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” katanya.

    Kendati begitu, muncul juga dugaan bahwa Automatic Adjustment juga demi pengadaan bantuan sosial (bansos). Maklum, di awal 2024 ini atau menjelang Pemilu, Jokowi getol mengguyur bansos kepada masyarakat.

    Tahun ini saja, pemerintah menganggarkan total bansos Rp496 triliun. Angka ini naik Rp20 triliun dari anggaran 2023 yang sebesar Rp476 triliun.

    Yang terbaru, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret yang dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun, diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Kemenkeu memang bakal ‘mengotak atik’ program yang ada APBN untuk memenuhi dana bansos terbaru Jokowi, yang diumumkan akhir Januari lalu.

    “Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent maka akan didahulukan. Kondisi yang sama pernah dilakukan saat pandemi covid-19, di mana, saat itu pemerintah me-realokasi besar-besaran anggaran untuk berbagai insentif dan bansos.

    “Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN nya bisa tetap siap,” kata Febrio.

    Lantas, kondisi darurat apa yang membuat Jokowi memblokir anggaran K/L senilai Rp150 triliun? Apakah benar untuk bansos?

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bansos BLT pangan sifatnya tidak reguler atau ad hoc. Jadi, alokasi bansos malah yang seharusnya seharusnya disunat dalam menjalankan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    “Seharusnya jika mengacu pada aturan terkait kebijakan tersebut maka kebijakan BLT yang sifatnya ad hoc itu, sebenarnya merupakan salah satu komponen belanja yang bisa ditunda sementara waktu,” kata Yusuf.

    Pasalnya, kata dia, BLT pangan Rp200 per bulan bukanlah bagian dari kebijakan bansos reguler seperti misalnya program keluarga harapan (PKH) dan beberapa program bansos lainnya.

    Menurut Yusuf, dengan masuknya bansos untuk program BLT, maka sebenarnya ada inkonsistensi dari acuan cara kerja Automatic Adjustment itu sendiri. Kecuali, pemerintah melakukan pengecualian lain yang memang tidak tertera dalam acuan peraturan untuk melakukan Automatic Adjustment.

    Yusuf juga mengatakan masyarakat berhak mengkritisi penyaluran BLT pangan yang menyasar kelompok penerima baru. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan siapa saja yang berhak dan apa dasar pemerintah memilih kelompok tersebut.

    “Karena sekali lagi kelompok yang mendapatkan bantuan ini adalah kelompok bansos ad hoc dan tidak regular, sehingga tentu penerimanya relatif berbeda dengan bansos yang sifatnya reguler,” kata Yusuf.

    Di sisi lain, ia sejalan dengan pemerintah jika Automatic Adjustment memang dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Yusuf menilai di awal tahun ini kondisi ekonomi global memang masih diliputi ketidakpastian.

    Ia berpandangan ketidakpastian ini tidak terlepas dari kondisi geopolitik di awal tahun yang tidak menentu imbas konflik Palestina dan Israel. Ketidakpastian ekonomi dunia juga tak lepas dari potensi terganggunya aliran perdagangan buntut permasalahan di Laut Merah.

    Maklum, Laut Merah merupakan salah satu jalur penghubung perdagangan internasional. Selain itu, pelemahan ekonomi global juga diperkirakan akan berlanjut di tahun ini.

    Tak hanya itu, krisis properti di China diperkirakan akan ikut mempengaruhi laju perekonomian negara tersebut. Menurut Yusuf, perlambatan perekonomian Tiongkok sudah tentu juga akan mempengaruhi harga komoditas global.

    “Kondisi ini tentu akan ikut mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang mengandalkan komoditas dalam perekonomian,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyebut pelemahan harga komoditas selain akan mempengaruhi kinerja ekspor yang berimplikasi pada penerimaan negara. Oleh karena itu, kekhawatiran penerimaan negara terganggu akan ikut berimbas pada kinerja anggaran secara umum.

    “Kondisi, perekonomian global yang tidak menentu juga, akan meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah,” imbuh Yusuf.

    Ia mengatakan peningkatan imbal hasil diperkirakan terjadi karena investor, terutama dalam jangka waktu pendek, menilai profil risiko yang mereka dapatkan akan semakin besar.

    Padahal, pemerintah mempunyai target imbal hasil yang harus dimenangkan. Akhirnya, pemerintah tentu akan lebih selektif dalam menetapkan target serapan surat utang yang harus dipenuhi.

    “Jadi akan berdampak juga pada pembiayaan anggaran terutama di paruh pertama tahun ini,” tutur Yusuf.

    Sementara itu, Ekonomi Senior Indef Faisal Basri menilai pemblokiran anggaran K/L tentu ada mekanismenya. Hal itu, kata dia, perlu persetujuan DPR.

    Namun, ia menduga persetujuan DPR untuk Automatic Adjustment kali ini malah baru akan dikeluarkan DPR pada kuartal berikutnya. Oleh karena itu, Faisal mengatakan hal tersebut secara moral tidak baik.

    “Secara moral nggak bener tapi (secara) aturannya selamat,” kata Faisal di Jakarta.

    Faisal juga mengaku mendapat informasi bahwa Sri Mulyani sebenarnya enggan melakukan perintah Jokowi untuk membekukan sementara anggaran setiap K/L tersebut.

    “Saya dengar Ibu Sri mulyani nggak mau, nggak mau. Kayak saya datang ke Kementerian A potong ya (anggarannya) 5 persen, nanti yang disalahin Sri Mulyani terus kan,” jelas Faisal.

    Karenanya, ia pun meminta Jokowi untuk tegas mengatakan pada para menteri bahwa yang meminta Automatic Adjustment adalah dirinya. Dengan begitu, Sri Mulyani tidak dikambinghitamkan.

    “Jadi Pak Jokowi gentle dong bilang ke menteri-menterinya gitu, di sidang tertutup. Jangan kambing hitamnya Sri Mulyani terus. Emang Sri Mulyani punya kuasa untuk motong-motong (anggaran 5 persen), kan nggak punya kuasa,” kata Faisal.