Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kerja Sama dengan Iran di Teluk Oman, India Ambil Risiko?

    Kerja Sama dengan Iran di Teluk Oman, India Ambil Risiko?

    Jakarta –

    India menandatangani sebuah kontrak berdurasi 10 tahun untuk memperpanjang pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Chabahar di Teluk Oman Senin (13/05) lalu.

    Perjanjian antara otoritas pelabuhan India dan Iran ini merupakan sebuah Langkah besar dalam ambisi jangka panjang India, untuk mengamankan rute transit bagi barang-barang India ke pasar-pasar di Iran, Afghanistan, Asia Tengah dan sekitarnya.

    Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Indian Ports Global Limited (IPGL) dan Ports and Maritime Organization of Iran (PNO) ini, India akan menginvestasikan dana sebesar 370 juta Dolar AS (setara Rp5,897 triliun) untuk pengembangan dan pembiayaan pelabuhan tersebut.

    AS tegur India agar tak berbisnis dengan Iran

    Usai kesepakatan itu ditandatangani di Teheran, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Vedant Patel, kepada para jurnalis mengatakan, “siapa pun yang mempertimbangkan kesepakatan bisnis dengan Iran” perlu “mewaspadai potensi risiko” dari sejumlah sanksi yang akan diterima.

    “Sanksi-sanksi AS terhadap Iran tetap berlaku dan kami akan terus menegakkannya,” tegas Patel.

    Merespons hal itu, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar berkomentar bahwa AS telah “menghargai” “relevansi yang lebih besar” dari pelabuhan ini di masa lalu.

    Pada tahun 2018, AS membebaskan operasi pelabuhan ini dari sanksi, untuk memungkinkan aliran barang dan bahan bakar ke Afghanistan yang dilanda perang. Terminal tersebut telah menangani lebih dari 90.000 unit lalu lintas peti kemas dan 2,5 juta ton gandum serta bantuan lainnya untuk Afghanistan.

    Kesenjangan semakin membesar antara India dan AS

    Kepada DW, pakar kebijakan publik India, Hantie Mariet D’Souza mengatakan, kekhususan tentang bagaimana sanksi tersebut dapat berdampak pada operasi Chabahar masih belum jelas.

    “Sanksi AS dapat meminimalkan potensi penuh Chabahar sebagai pusat perdagangan,” ujar dia.

    “Namun, pilihan kebijakan luar negeri India yang tegas dalam perang Ukraina, impor minyak dan senjata dari Rusia, mendukung Junta militer Myanmar, dan berbisnis dengan Iran, di mana hal itu bertentangan dengan kebijakan Washington, dapat memaksa pemerintahan -Biden untuk memilih kebijakan yang berbeda terhadap New Delhi,” sambungnya.

    Perluasan Chabahar telah menjadi tujuan selama berpuluh tahun

    Minat India untuk mengembangkan pelabuhan Chabahar sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2003, ketika sebuah “strategic road map” ditandatangani dengan Iran. Pelabuhan ini pertama kali dibuka selama perang Iran-Irak di tahun 1983.

    Kemudian di tahun 2016, India memulai perbaikan dermaga kargo dan terminal peti kemas. Pada tahun 2018, India mengambil alih operasi di Chabahar.

    “Proyek ini telah berjalan secara bertahap selama lebih dari dua dekade. Ada tekanan juga dari AS ketika sanksi diberlakukan pada pemerintahan Donald Trump di tahun 2018. Namun, India berhasil mendapatkan keringanan, dengan menjadikan Afghanistan sebagai alasannya,” kata Aftab Kamal Pasha, mantan Direktur Studi Teluk di Universitas Jawaharlal Nehru India, kepada DW.

    “Kami perlu menggarisbawahi otonomi strategis dan keyakinan bahwa negara ini tetap penting bagi politik AS di kawasan, terutama sebagai penangkal Cina,” tegas Pasha.

    India berniat mengekang hubungan Cina dan Pakistan

    Implikasi geopolitik dari ekspansi Chabahar menjadi jelas ketika melihat jarak 100 kilometer ke arah pesisir pantai dan melintas ke pelabuhan Gwadar di Pakistan.

    India ingin mengimbangi kemitraan Cina dengan Pakistan dan pengaruh Beijing yang semakin besar di wilayah Teluk Oman. India melihat posisinya sebagai kekuatan regional yang ditantang oleh pelabuhan Gwadar, bersama dengan kerja sama yang erat antara Cina dan Pakistan.

    Cina telah menginvestasikan miliaran dolar pada sejumlah proyek-proyek infrastruktur jalur perdagangan yang dikenal dengan sebutan “China-Pakistan Economic Corridor” di bawah program “Belt and Road Initiative”. Cina berinvestasi di pelabuhan Gwadar agar menjadi pintu gerbang Beijing ke pasar global melalui Samudra Hindia.

    Konflik berkepanjangan India dan Pakistan juga telah menyulitkan New Delhi untuk membangun rute transit yang aman ke pasar-pasar Iran, Afghanistan, Asia Tengah dan wilayah Teluk.

    Pakistan melarang transit darat untuk barang-barang India melintasi wilayahnya. Dengan menanamkan investasi tambahan buat memperluas Pelabuhan Chabahar, India memecahkan masalah akses ini dengan rute transit yang aman.

    Kepada DW, pengajar Senior Departemen Hubungan Internasional di Universitas Teheran, Foad Izadi mengatakan, “pendekatan proaktif India terhadap Chabahar” mencerminkan sebuah langkah yang diperhitungkan untuk menegaskan kehadirannya di kawasan tersebut dan “secara strategis mengimbangi pengaruh Cina”.

    Izadi lebih jauh mengatakan, ekonomi India yang berkembang memberikan banyak peluang bagi negara-negara di kawasan ini, di mana Iran setelah siap untuk memanfaatkannya sebagai titik transit penting menuju Asia Tengah dan Rusia.

    Jadi rute perdagangan baru ke Rusia lewat Iran?

    Jika diperluas, pelabuhan ini juga dapat dimasukkan ke dalam rencana North-South Transport Corridor (INSTC) atau Koridor Transportasi Utara-Selatan, sebuah rute jalan, kereta api dan laut yang telah disepakati India, Iran dan Rusia pada tahun 2022.

    Proyek tersebut direncanakan untuk menghubungkan Samudra Hindia dan Teluk Persia ke Laut Kaspia melalui Iran, dan berujung di Rusia.

    “Chabahar dan integrasi masa depannya dengan INSTC sangat penting bagi India, terutama Ketika prospek proyek India-Middle East-Europe Economi Corridor (IMEC) sedang suram,” ujar D’souza.

    Gulshan Sachdeva, seorang profesor di Sekolah Urusan Internasional Universitas Jawaharlal Nehru mengatakan kepada DW bahwa “penyertaan INSTC yang terhubung dengan Pelabuhan Chabahar akan menjadi penting” dari strategi jangka Panjang India untuk terhubung dengan lebih banyak pasar global.

    “Dengan perdagangan energi India-Rusia yang sangat besar, dan keterlibatan India yang terus meningkat di Kaukasus bagian selatan, khususnya ekspor pertahanan ke Armenia, INSTC dapat menjadi lebih layak,” ujar dia.

    Sachdeva menunjukkan, akibat perang Ukraina, menghubungkan negara-negara Eropa ke Rusia melalui INSTC mungkin tidak dapat dilakukan sekarang, tapi ada beberapa pilihan untuk menghubungkan mereka melalui Iran-Armenia-Georgia dan rute Laut Hitam.

    “Sanksi yang dijatuhkan oleh AS pada Rusia dan Iran telah membuat kerumitan, khususnya bagi perusahaan swasta yang memiliki hubungan dengan Barat. Namun, para pembuat kebijakan India bertekad untuk menemukan cara untuk menghadapi desain politik AS itu,” pungkas Sachdeva

    (mh/as)

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Ankara –

    Senyum menghiasi wajah Presiden Recep Tayyip Erdogan ketika menjawab pertanyaan DW, bahwa “kami sudah tidak lagi mempertahankan hubungan dagang intensif dengan Israel. Isunya sudah selesai,” kata dia dalam jumpa pers di akhir kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Ankara, dua pekan lalu.

    Saat itu, rencana Turki “membatasi” ekspor sebanyak 54 jenis komoditas ke Israel baru berupa ancaman. Beberapa hari setelah pernyataan Erdogan, Kementerian Perdagangan akhirnya mengumumkan penghentian kerja sama ekspor dan impor dengan Israel.

    Kedua negara sejatinya menjalin kekariban bisnis. Menurut Asosiasi Ekspor Turki, TIM, perdagangan bilateral antara Turki dan Israel, “memiliki struktur yang stabil dan independen secara politik.”

    Pada 2022 silam, volume perdagangan antara kedua negara mencapai sembilan miliar dolar AS. Israel mengekspor barang senilai dua miliar dolar AS, sementara Turki membukukan penjualan senilai tujuh miliar dolar AS.

    Volume dagang kedua negara sejak itu berkurang dan hanya mencapai tujuh miliar dolar AS pada tahun 2023.

    Proyeksi negatif di Turki

    Bagaimana penghentian dagang dengan Israel akan berdampak pada ekonomi Turki yang sedang dilanda krisis? Menurut Oguz Oyan, ekonom dan tokoh oposisi Turki, langkah tersebut akan menyulitkan Ankara menemukan investor asing.

    “Negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, memandang negatif negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” kata dia. “Penghentian dagang tidak hanya memperburuk hubungan dengan Israel, tetapi juga dengan pasar keuangan, dan artinya juga aliran dana investasi ke Turki.”

    Kritik dari Israel

    Di Israel, Menteri Luar Negeri Israel Katz merespons keras keputusan Turki untuk sepenuhnya menghentikan hubungan dagang.

    “Erdogan melanggar perjanjian internasional dengan memblokir pelabuhan. Dia mengabaikan kepentingan rakyat Turki dan pengusaha Turki. Beginilah tindakan seorang diktator,” kata dia.

    Apakah keputusan Ankara akan memicu konsekuensi hukum? “Tidak,” kata Profesor Funda Basaran Yavalar di Universitas Marmara, Istanbul, spesialis dalam hukum keuangan internasional.

    Karena sejauh ini, belum ada kontrak bisnis yang diakhiri secara sepihak. Basaran yakin, situasinya belum akan berubah.

    Menurutnya, solusi bisa diupayakan lewat Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang mewadahi perdagangan kedua negara dan menawarkan mekanisme mediasi antara negara anggota.

    Kegamangan usai kekalahan pemilu

    Sikap keras Ankara terhadap Israel diyakini bersumber pada kekalahan bersejarah Erdogan dalam pemilu komunal akhir Maret lalu.

    Kepada DW, Gabriel Haritos, peneliti di lembaga pemikir Yunani ELIAMEP yang berbasis di Yerusalem, menilai pemutusan hubungan dagang dengan Israel sebagai “taktik politik,” demi memuaskan publik di dalam negeri.

    Hal serupa diungkapkan ekonom Turki Oguz Oyan. “Di masa kampanye pemilu, pemerintahan Partai AKP mendulang sentimen negatif karena pesatnya perdagangan dengan Israel,” kata dia.

    Kebijakan pemerintah dinilai bermuka dua, karena di satu sisi giat menuduhkan kejahatan perang terhadap Israel di depan publik, tapi di balik layar tetap panen uang lewat hubungan dagang. “Hal ini mempengaruhi suara para pemilih Islam konservatif.”

    Oyan yakin, AKP berusaha memobilisasi dukungan elektoral di dalam negeri dengan bersikap keras ke Israel. “Mereka mengalami kekalahan besar dalam pemilu. AKP ingin memulihkan gengsi yang hilang dan redupnya kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Raih Beritajatim Award 2024, Khofifah Targetkan Jatim Pusat Industri Halal Indonesia

    Raih Beritajatim Award 2024, Khofifah Targetkan Jatim Pusat Industri Halal Indonesia

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Tokoh Percepatan Pengembangan Industri Halal dari Beritajatim.com. Penghargaan tersebut diserahkan pada resepsi puncak peringatan HUT Beritajatim.com ke-18 yang digelar di Hotel Whiz Luxe Spazio Surabaya, Kamis (2/5/2024).

    Atas diterimanya penghargaan ini, secara khusus Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya. Bahkan, dikatakan Khofifah bahwa penghargaan ini akan menjadi penguat dan penyemangat untuk terus berupaya mewujudkan Jawa Timur sebagai pusat Industri Halal di Indonesia.

    “Terima kasih kami sampaikan pada Beritajatim.com yang telah memberikan penghargaan ini. Penghargaan media sebagai salah satu pilar pentahelix menjadi berarti, karena itu menandakan bahwa kita memiliki semangat yang sama untuk mendorong terwujudnya Jawa Timur sebagai pusat industri halal di Indonesia,” tegas Khofifah.

    Lebih lanjut ia menegaskan bahwa potensi pengembangan industri halal di Jawa Timur sangat strategis dan penting. Pasalnya, populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7 persen populasi di dalam negeri. Dan, transaksi produk halal yang ada di Indonesia pada tahun 2024 diprediksi mencapai lebih dari Rp4 ribu triliun.

    “Sedangkan kita punya 6 juta lebih pelaku UMKM. Kita juga punya 6 ribu lebih pesantren. Juga industri makanan dan minuman halal yang tak kalah besarnya. Juga produk-produk bersertifikasi halal yang lainnya. Maka semangat kami adalah mewujudkan Jatim pusat industri halal di Indonesia saya rasa bukan sesuatu yang mustahil untuk kita wujudkan bersama,” tegas Khofifah.

    Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima Beritajatim Award 2024.

    Selama memimpin Jatim, Khofifah terus mendorong percepatan pengembangan industri halal di Jatim. Seperti dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi industri skala kecil dan menengah (IKM), pengembangan infrastruktur halal, dan pelatihan untuk peningkatan SDM halal.

    Berdasarkan catatan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 3 Januari 2024, telah diterbitkan 252.490 sertifikat halal untuk pelaku usaha di Jatim yang 98,52 persen adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM).

    Jumlah ini meningkat sebesar 38,14 persen atau sebanyak 96.302 sertifikat halal sejak 21 Oktober 2023 yang mencapai 156.188 sertifikat halal.

    Sertifikasi halal ini dikatakan Khofifah sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri halal. Mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan produk halal di sektor makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata, media, rekreasi, serta keuangan syariah.

    Untuk itu, Khofifah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal. Baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya.

    “Percepatan Sertifikasi Industri halal Jatim melalui melalui Program SEHATI (Sertifkasi Halal Gratis) BPJPH harus terus dilakukan di berbagai forum strategis agar sertifikasi halal bisa tercapai maksimal, efektif serta secepat mungkin,” katanya.

    Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima Beritajatim Award 2024.

    Jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support lebih signifikan. Bahkan ada potensi besar dimana Jatim akan mampu memenuhi kebutuhan ekspor produk halal untuk negara-negara dunia.

    Salah satu yang dibidik Khofifah adalah produk peternakan Jatim bisa memasok kebutuhan makanan halal untuk ibadah haji dan umroh di Arab Saudi. Yang mana selama menjabat, hal itu masih terus ia upayakan dan ia dorong.

    “Apa yang kita harapkan akan terwujud jika kita semua antar elemen strategis bergandengan tangan, dan memiliki langkah yang sama untuk mewujudkan Jatim sebagai pusat industri halal nasional,” pungkas Khofifah. [tok/beq]

  • Memanas! Turki Setop Perdagangan dengan Israel

    Memanas! Turki Setop Perdagangan dengan Israel

    Ankara –

    Pemerintah Turki menghentikan semua ekspor dan impor dari dan ke Israel pada Kamis (2/5) waktu setempat. Ankara mengutip “memburuknya tragedi kemanusiaan” di wilayah Palestina sebagai salah satu alasan dari langkah tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/5/2024), langkah otoritas Turki menghentikan semua perdagangan dengan Israel itu diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Turki.

    “Transaksi ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan, mencakup semua produk,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan Turki.

    “Turki akan secara ketat dan secara tegas menerapkan langkah-langkah baru ini, sampai pemerintah Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup dan tidak terputus ke Gaza,” imbuh pernyataan tersebut.

    Pernyataan itu mengonfirmasi laporan media Bloomberg yang sebelumnya menyebut Turki menghentikan seluruh ekspor dan impor dari dan ke Israel.

    Kedua negara tercatat memiliki volume perdagangan sebesar US$ 6,8 miliar sepanjang tahun 2023.

    Turki, bulan lalu, memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap Israel, terkait apa yang disebutnya sebagai penolakan Israel untuk mengizinkan Ankara terlibat dalam operasi pengiriman bantuan kemanusiaan via udara ke Jalur Gaza dan serangannya di daerah kantong Palestina tersebut.

    Saat ditanya soal perdagangan Turki dengan Israel bulan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara tidak lagi melanjutkan “perdagangan intensif” dengan Tel AViv, dan menyatakan “hal itu sudah selesai”. Namun Erdogan pada saat itu tidak mengindikasikan bahwa Turki akan memutus semua perdagangan dengan Israel.

    Lihat Video ‘PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur’:

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, dalam pernyataan pada Kamis (2/5) waktu setempat menyebut Erdogan telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor dari Israel.

    “Erdogan telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor Israel,” sebut Katz dalam pernyataan via media sosial X.

    “Beginilah perilaku seorang diktator, mengabaikan kepentingan rakyat dan pengusaha Turki, dan mengabaikan perjanjian perdagangan internasional,” kritiknya.

    Katz mengatakan dirinya telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Israel untuk berupaya menciptakan alternatif perdagangan dengan Turki, dengan fokus pada produksi lokal dan impor dari negara-negara lainnya.

    Lihat Video ‘PBB: 72 Persen Perumahan di Gaza Telah Hancur’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Teheran –

    Bisa dipastikan, Amerika Serikat mengetahui betapa sebagian besar minyak Iran mengalir menuju China di tengah sanksi Barat. Menurut Javier Bias, kolumnis di media AS Bloomberg, tidak ada yang ilegal dalam pertukaran tersebut.

    “Jika Anda mempercayai pemerintah China, maka mereka tidak mengimpor minyak dari Iran. Nol. Tidak satu barrel pun. Mereka sebaliknya mengimpor banyak sekali minyak mentah dari Malaysia, dengan jumlah dua kali lipat lebih besar ketimbang kapasitas produksi nasional Malaysia,” kata dia, mengutip data bea cukai China.

    Dengan melabeli ulang minyak Iran, Malaysia menjadi penyuplai minyak mentah terbesar keempat bagi China tahun lalu, di belakang Arab Saudi, Rusia dan Irak.

    Teheran menggunakan Uni Emirat Arab sebagai sentra bisnis untuk menggelapkan minyaknya di pasar dunia. Bursa komoditas dan pasar uang Dubai selama ini adalah gerbang terbesar bagi Iran untuk mengimpor produk-produk terlarang, selain minyak dan gas.

    Untuk itu, Teheran memodifikasi rantai suplainya agar bisa mengakali embargo Amerika Serikat atau Uni Eropa melalui bursa Dubai.

    Rubel Rusia di Asia Tengah

    Bagi Rusia, adalah negara-negara di Asia Tengah yang jadi perantara bisnis demi menjamin pasokan bahan baku sejak diembargo Barat menyusul perang di Ukraina.

    Kazakhstan, misalnya, saat ini terikat perjanjian perdagangan bebas dengan Moskow. Dengan perbatasan sepanjang lebih dari 7.500 kilometer antara kedua negara, pengawasan lalu lintas barang menjadi mustahil.

    Sebabnya di tengah hujan embargo, Rusia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen tahun lalu, dengan laju yang “kurang lebih sama” pada 2024, kata Menteri Keuangan Anton Siluanov.

    Dana Moneter Internasional, IMF, mencatat kenaikan belanja perang di Rusia menggerakkan pertumbuhan sebesar 3,2 persen. Lembaga dunia itu juga menyimpulkan betapa kas negara turut ditopang pemasukan besar dari ekspor minyak dan gas.

    Berlimpah sanksi, marak transaksi

    Rusia saat ini dikenakan lebih dari 5.000 jenis sanksi, lebih banyak daripada batasan perdagangan yang dijatuhkan terhadap Iran, Venezuela, Myanmar dan Kuba sekaligus. Target embargo adalah politisi dan pejabat tinggi di pemerintahan, ditambah kaum oligarki, perusahaan besar, lembaga keuangan dan industri militer.

    Sanksi Barat membatasi akses bank-bank Rusia ke pasar keuangan internasional, termasuk dari sistem perbankan virtual SWIFT yang mewadahi sebagian besar pengiriman uang di seluruh dunia.

    Bank Sentral Rusia juga dilarang mengakses cadangan devisanya yang disimpan di negara-negara kelompok G7, yakni AS, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Italia dan Kanada.

    Perkaranya, sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara hukum bagi semua negara di dunia. Terlebih, sejumlah negara terbesar seperti India, Brasil dan China belum bergabung dengan rezim embargo terhadap Rusia.

    Pengawasan embargo

    Menurut laporan harian AS The Wall Street Journal, pemerintah di Washington sudah berencana menjatuhkan sanksi terhadap beberapa bank China karena membantu Rusia dan Iran menghindari sanksi Barat.

    Presiden Joe Biden bahkan sempat ingin mengeluarkan Beijing dari sistem keuangan global untuk menghentikan aliran dana bagi mesin perang Rusia, lapor surat kabar tersebut yang mengutip sumber anonim.

    Di UE, tugas memastikan penegakkan sanksi dibebankan kepada David O’Sullivan, komisaris Eropa asal Irlandia yang baru ditunjuk pada Januari lalu.

    “Termasuk tugasnya adalah mengunjungi negara tetangga Rusia, misalnya, untuk meyakinkan pemerintah nasional agar mau menegakkan sanksi dengan lebih ketat,” kata Christian von Soest, pakar sanksi di Institut Studi Global dan Area, GIGA, Jerman.

    “Masalahnya telah dikenali bahwa ada banyak cara bagi Rusia dan Iran untuk mengelak sanksi,” imbuhnya, merujuk pada minimnya imbas ekonomi di kedua negara.

    Pengetatan sanksi oleh AS mulai berimbas di negara-negara perantara dagang, seperti Turki. Di sana, ancaman sanksi AS bagi lembaga keuangan yang berbisnis dengan Rusia ikut menyurutkan pendanaan ekspor, yang tahun lalu mencatatkan lonjakan drastis.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PJ Gubernur Jatim Adhy Karyono Resmikan Pembangunan Pabrik KT&G di Pasuruan, Serap Ribuan Tenaga Kerja

    PJ Gubernur Jatim Adhy Karyono Resmikan Pembangunan Pabrik KT&G di Pasuruan, Serap Ribuan Tenaga Kerja

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi masyarakat Pasuruan dan Jawa Timur! Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meresmikan pembangunan pabrik ke-2 dan ke-3 Korea Tomorrow & Global (KT&G) melalui anak perusahaannya PT Tri Sakti Purwosari Makmur di kawasan Pasuruan Industri Estate Rembang (PIER) pada Jumat (26/4/2024).

    Pembangunan pabrik ini menandakan komitmen KT&G untuk berinvestasi di Jawa Timur. Dengan nilai investasi total mencapai Rp 6,9 triliun, pabrik ini diproyeksikan akan menyerap ribuan tenaga kerja.

    “Manfaat dari investasi ini tentunya tidak hanya terkait penyerapan tenaga kerja semata, tetapi juga dapat menciptakan multiplier effect yang bermuara pada peningkatan daya beli masyarakat sekitar dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” jelas Pj. Gubernur Adhy.

    Pembangunan pabrik KT&G di Pasuruan menjadi bukti bahwa Jawa Timur menjadi primadona dan salah satu tujuan investasi asing di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun 2023 yang mencapai Rp 70,2 triliun.

    “Meningkatnya nilai investasi ini juga tidak terlepas dari faktor kemudahan perizinan, pertanahan, regulasi tenaga kerja (buruh), hingga energi yang difasilitasi oleh Pemprov Jatim. Hal ini selaras dengan semangat peningkatan investasi yang digaungkan oleh Pemerintah Republik Indonesia,” ujar Pj. Gubernur Adhy.

    CEO KT&G Bang Kyung Man mengatakan bahwa KT&G telah melakukan evaluasi potensi pasar Indonesia sejak dini dan terus melakukan investasi SDM dan material. “Kini Indonesia menjadi basis utama bagi bisnis lokal dan ekspor KT&G,” ujarnya.

    Ia menyebut, di tahun 2023, KT&G mendeklarasikan visi jangka menengah dan panjang global top KT&G dan terus melakukan investasi dan inovasi masa depan. Melalui investasi di Indonesia KT&G akan membangun basis produksi besar di luar negeri.

    “Saya yakin, pabrik yang ada di Indonesia pendorong bagi KT&G untuk melompat ke tingkat global dan tidak sekadar menguntungkan bagi KT&G, melainkan juga bagi masyarakat di Provinsi Jatim sehingga membentuk nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” tuturnya.

    Plh. Bupati Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko menambahkan, KT&G saat ini telah menyerap 4.600 tenaga kerja. Dengan adanya perluasan pabrik diprediksi mampu menyerap 1.130 tenaga kerja tambahan. “Kami siap mengawal dan mendorong kepercayaan investor di Indonesia baik dengan melihat stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia khususnya di Jatim,” katanya.

    Ke depan, Ia berharap KT&G membangun kemitraan dengan pelaku UMKM di Pasuruan khususnya Jatim. Tujuannya, memberikan dorongan agar pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati sekitar pabrik saja. “Dengan kerja sama ekonomi tidak sekadar meningkatkan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan, melainkan juga untuk masyarakat,” tutupnya. (ada/kun)

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (2): Antara Stunting dan Platform Digital

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Selain merekomendasi urusan ekonomi, kemiskinan, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, DPRD Jember juga merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Undang-Undang Desa, pelaksanaan dana desa, terutama dalam peningkatan linerja badan usaha milik desa (BUMDes). Pemerintah desa juga perlu dilibatkan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa.

    “Pemerintah Kabupaten Jember diminta mendorong dan memfasilitasi lahirnya inovasi, baik dalam peningkatan pelayanan maupun perekonomian desa, serta mendorong lahirnya desa percontohan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” kata Mufid.

    Dalam sektor transportasi publik,. DPRD Jember mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan program yang jelas dan terukur dalam tata kelola transportasi publik yang ramah. “Prasarana perhubungan termasuk terminal, halte, dan bandara harus dooptimalkan.” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan DPRD untuk meningkatkan capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). “Lakukan moratorium pembangunan aplikasi, dengan lebih mengutamakan peningkatan pemanfaatan aplikasi yang sudah beroperasi, untuk mendukung pelayanan serta konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu, sebagaimana arahan Menteri Pemberayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Mufid.

    “Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya mendorong pemberdayaan dan kelembagaan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), terutama di desa, serta mendorong keterbukaan Informasi public dengan membentuk Komisi Informasi Publik di daerah,” kata Mufid.

    DPRD Jember merekomendasikan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro kecil menengah dan koperasi, melalui dua hal. “Pertama, peningkatan capaian target legalitas, dan, kedua, peningkatan kemampuan untuk naik kelas, serta mendorong pasar UMKM menuju UMKM mendunia yang bisa melakukan ekspor,” jelas Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember juga diminta menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai rumusan strategi pemajuan kebudayaan. “PPKD juga menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi salah satu acuan kerangka baru Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang,” kata Mufid.

    “Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” kata Mufid. [wir]

  • Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Petani Jember: Kebijakan Soeharto Lebih Baik daripada Jokowi

    Jember (beritajatim.com) – Kebijakan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru di sektor pertanian masih lebih baik dibandingkan kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Petani lebih makmur pada masa Orde Baru dibandingkan saat ini.

    Hal ini disampaikan Heru Sumekto, petani asal Kecamatan Sukorambi, saat berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (25/3/2024). “Dalam hal pertanian, lebih baik zaman Pak Harto daripada sekarang. Itu saya sendiri yang merasakan karena saya sejak zaman Pak Harto sudah jadi petani,” katanya.

    “Dulu di zaman Pak Harto, pedagang padi tidak boleh menentukan harga lebih rendah daripada HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terendah dan tidak boleh membeli di atas HPP tertinggi,” kata Heru

    Kebijakan ini, menurut Heru, membuat harga pangan stabil. “Pada zaman Pak Harto, petani betul-betul dianakemaskan. Akhirnya swasembada pangan pada masa itu terbukti dan bahkan kita sampai ekspor pangan. Kenapa di era sekarang tidak ada seperti itu?” katanya.

    Kesulitan yang dialami petani membuat regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian terhambat. “Saya mengajak anak-anak muda sulit sekali. Sedangkan di luar negeri, seperti Vietnam, banyak pemuda yang bertani, karena di sana petani disubsidi padinya bukan pupuknya. Padi diambil dengan harga tinggi oleh pemerintah, beras dijual dengan harga murah kepada masyarakat,” kata Heru.

    Petani di Indonesia saat ini tidak mengharapkan subsidi pupuk, asalkan produksi beras disubsidi. “Asalkan harga padi tinggi dan harga beras di masyarakat sedang,” kata Heru.

    Jumantoro, petani asal Desa Candijati, Arjasa, mendesak pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp 5 ribu menjadi Rp 7 ribu. “Sehingga petani betul-betul berdaya, bukan tak berdaya,” katanya.

    Jika kebijakan hanya retorika, Jumantoro meramalkan, kehancuran ketahanan pangan Indonesia benar-benar terjadi. “Saat ini saja dengan alokasi pupuk untuk padi hanya 2 kuintal dan jagung 2,5 kuintal, bukan peningkatan pangan yang dirasakan tapi penurunan pangan. Ke depan mengancam kedaulatan pangan kita,” keluhnya. [wir]

  • Sentilan PBB ke Israel Pakai ‘Senjata’ Kelaparan Adalah Kejahatan

    Sentilan PBB ke Israel Pakai ‘Senjata’ Kelaparan Adalah Kejahatan

    Jakarta –

    Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volter Turk menyentil Israel yang menyerang wilayah Gaza, Palestina. Menurut Turk, militer Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.

    PBB menyorot tentang pembatasan ketat Israel terhadap bantuan ke Gaza. PBB menyebut pembatasan ditambah serangan militer berarti Israel menggunakan kelaparan sebagai “senjata perang”, dan hal ini merupakan “kejahatan perang”.

    Dalam sebuah pernyataan yang dikecam oleh Israel, Turk mengatakan, “Situasi kelaparan adalah akibat dari pembatasan ekstensif Israel terhadap masuknya dan distribusi bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial.”

    Hal itu terkait dengan “pengungsian sebagian besar penduduk, serta kehancuran infrastruktur sipil yang penting”, katanya.

    “Besarnya pembatasan yang dilakukan Israel terhadap masuknya bantuan ke Gaza, dan cara mereka terus melakukan permusuhan, mungkin berarti penggunaan kelaparan sebagai metode perang, yang merupakan kejahatan perang,” imbuhnya seperti dikutip dari kantor berita AFP, Rabu (20/3/2024).

    Juru bicara Turk, Jeremy Laurence, mengatakan kepada wartawan di Jenewa, Swiss bahwa keputusan akhir apakah “kelaparan digunakan sebagai senjata perang” akan ditentukan oleh pengadilan.

    Kelaparan akan segera terjadi

    Komentar Turk tersebut disampaikan setelah penilaian keamanan pangan yang didukung PBB menetapkan bahwa wilayah Gaza sedang menghadapi kelaparan.

    Tanpa gelombang bantuan, kelaparan akan menimpa 300.000 orang di bagian utara Gaza yang dilanda perang pada bulan Mei, katanya.

    Misi diplomatik Israel di Jenewa menolak pernyataan Turk, dan bersikeras bahwa dia berusaha “sekali lagi menyalahkan Israel atas situasi ini dan sepenuhnya melepaskan tanggung jawab PBB dan Hamas”.

    “Meskipun terjadi serangan roket, penyekapan sandera-sandera kami, tindakan kejahatan murni pada tanggal 7 Oktober, Israel berkomitmen untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata misi diplomatik Israel tersebut, dan menegaskan bahwa “Israel berperang dengan Hamas, bukan rakyat Palestina”.

    Negara tersebut, ujarnya, “melakukan segala cara untuk mengaliri Gaza dengan bantuan, termasuk melalui darat, udara dan laut”.

    “PBB juga harus mengambil tindakan,” imbuhnya.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Kanada Stop Kirim Senjata

    Kanada, sekutu utama Amerika Serikat, yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel setiap tahunnya, telah mengurangi pengiriman senjatanya ke Israel menjadi peralatan tidak mematikan seperti radio, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    “Situasi di lapangan membuat kami tidak bisa mengekspor peralatan militer apa pun,” kata seorang pejabat pemerintah Kanada yang tidak ingin disebutkan namanya kepada AFP, Rabu (20/3/2024).

    Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan kepada surat kabar Toronto Star pada hari Selasa (19/3), bahwa Ottawa akan menghentikan ekspor senjata ke Israel di masa depan.

    Israel mengecam keputusan tersebut, dan Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan keputusan tersebut “merusak hak Israel untuk membela diri melawan Hamas.”

    “Sejarah akan menilai tindakan Kanada saat ini dengan keras,” katanya dalam sebuah postingan di platform media sosial X

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini