Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Terungkap Biang Kerok Harga Bawang Merah Anjlok

    Terungkap Biang Kerok Harga Bawang Merah Anjlok

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional mengungkap penyebab anjloknya harga bawang merah. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono mengatakan karena saat ini tengah masuk masa panen raya.

    “Karena memang masuk musim panen raya, meskipun tidak serentak semua wilayah, jadi hampir bersamaan seperti Nganjuk, Probolinggo, Kendal, Brebes, Demak, termasuk sebentar lagi Bhima, jadi hampir bersamaan, harga memang menjadi rendah jauh di bawah harga acuan pemerintah (HAP),” kata dia kepada detikcom, dikutip Jumat (16/8/2024).

    Maino mengatakan berdasarkan laporan di lapangan harga bawang merah di tingkat petani di level Rp 13.000-14.000/kg.

    “Laporan dari teman-teman di lapangan, harga bawang merah Rp 14.000, Rp 13.000, itu masih konde ya bukan bukan rogol, artinya masih ada daunnya,” tuturnya.

    Angka itu cukup jauh dari Harga Acuan Pemerintah (HAP) bawang merah di tingkat petani yang diatur pemerintah Rp 18.500 sampai Rp 20.000/kg.

    Aturan HAP bawang merah tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pemerintah di Tingkat Produsen dan Konsumen komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Rawit Keriting, Daging Sapi, dan Gula.

    Ada sejumlah cara pemerintah untuk mengatasi anjloknya harga bawang merah. Pertama, pihaknya bersama Kementerian Pertanian, hingga Pemerintah Daerah bekerja sama mendistribusikan pasokan ke daerah yang bukan sentra produksi.

    “Harapannya harga di petani tidak semakin jatuh,” ucapnya.

    Kedua Bapanas dengan Kementerian Pertanian juga mendorong ekspor bawang merah. Ketiga, melakukan penyimpanan terhadap pasokan bawang merah yang berlebih.

    “Karena bawang merah itu bisa disimpan dan dapat bertahan 3 sampai 4 bulan, bahkan 5 bulan. Harapannya setelah disimpan 3 sampai 4 bulan lagi saat harga lebih baik, bisa dikeluarkan dijual lagi ketika harga membaik. Jadi karenaoversupplyjadi harus disimpan,” terang dia.

    Bapanas juga menggandeng BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk membantu untuk menyerap dan menyimpan bawang merah petani. Rencananya, para petani juga bisa membeli kembali bawang merah mereka untuk dijual saat harga sudah meningkat.

    “Teman-teman champion atau asosiasi bawang merah nanti dapat membeli lagi di BUMN – BUMN untuk djual kembali. Karena BUMN kita kemampuannya terbatas untuk berjualan bawang merah karena selama ini yang intens jual beli bawang merah asosiasi, mereka punya pasar, mitra di masing-masing daerah sehingga nanti mereka bisa menyerap bawang merah,” pungkas dia.

    Sementara harga bawang merah di tingkat konsumen, berdasarkan Panel Harga Pangan Nasional, Kamis (15/8) di level Rp 25.960/kg. Padahal HAP bawang merah di tingkat konsumen yang diatur pemerintah sebesar Rp 36.500 sampai Rp 41.500/kg.

    (ada/ara)

  • RI Kebanjiran Plastik Impor, Paling Banyak dari China

    RI Kebanjiran Plastik Impor, Paling Banyak dari China

    Jakarta –

    Indonesia dibanjir bahan baku plastik (BBP) hingga produk jadi plastik impor. Bahkan, angka impor terus meningkat dari tahun ke tahun.

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Harjanto memaparkan, impor plastik terbanyak berasal dari China, dengan persentase mencapai 51,9%. Kemudian disusul Jepang 8,16%, Malaysia 6,4%, Thailand 5,3%, lalu Korea 4,31%, dan Singapura 4,21%.

    Menurutnya, impor Indonesia untuk produk plastik cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan ekspornya stagnan. Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar, hingga pada 2023 mencapai US$ 1,7 miliar.

    “Jadi ekspor tahun 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar,” kata Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

    Sedangkan untuk data neraca perdagangan pada tahun ini, hingga April tercatat nilai impor mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan US$ 103,47 juta. Impor ini terus mengalami peningkatan karena produksi belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Menurut Eko, kebutuhan plastik hilir di Indonesia terus bertambah. Lebih lanjut, ia pun merincikan data jumlah produksi, kebutuhan, ekspor, hingga impor plastik hilir berdasarkan pada klasifikasi penggunaannya.

    Berikut Rincian Datanya:

    1. Plastik Kebutuhan Rumah Tangga

    – Produksi: 963.752 ton
    – Kebutuhan: 605.960 ton
    – Ekspor: 522.125 ton
    – Impor: 164.333 ton.

    2. Plastik Bahan Bangunan

    – Produksi: 67.996 ton
    – Kebutuhan: 79.763 ton
    – Ekspor: 5.488 ton
    – Impor: 17.225 ton.

    3. Plastik Kemasan

    – Produksi: 112.532 ton
    – Kebutuhan: 116.946 ton
    – Ekspor: 2.916 ton
    – Impor: 7.330 ton.

    3. Plastik Lainnya

    – Produksi: 67.996 ton
    – Kebutuhan: 79.763 ton
    – Ekspor: 5.488 ton
    – Impor: 17.225 ton.

    “Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya,” kata dia.

    Eko menambahkan, Indonesia juga belum dapat mengandalkan bahan baku plastik dari produsen dalam negeri lantaran kemampuan produksinya belum mencukupi. Bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

    “Impor bahan baku plastik didominasi oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton,” pungkasnya.

    (shc/ara)

  • Pakaian hingga Sepatu China Serbu RI, Ini Datanya

    Pakaian hingga Sepatu China Serbu RI, Ini Datanya

    Jakarta –

    Pakaian jadi dan alas kaki impor masih membanjiri pasar Indonesia, utamanya dari China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kedua komoditas tersebut mengalami peningkatan pada Juli 2024 jika dilihat secara bulanan (month to month/mtm).

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan impor pakaian jadi berupa pakaian rajutan (HS 61) naik 55,46% secara bulanan. Impor pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) juga naik 29,01%.

    “Untuk HS 61 utamanya berasal dari Tiongkok, Vietnam, Bangladesh, Turki dan Italia. Sementara HS 62 utamanya berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Vietnam, Hongkong dan Maroko,” kata Amalia dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024).

    Meski begitu, secara kumulatif atau sepanjang Januari-Juli 2024, impor pakaian rajutan dan bukan rajutan dari China turun masing-masing 4,75% dan 7,17%.

    “Komoditas terbesar (HS 61) yang mengalami penurunan adalah pakaian dan aksesoris yang dirajut. Sementara itu, HS 62 yang turun cukup tinggi adalah dari kelompok bra berbahan non katun,” jelas Amalia.

    “Jadi kalau secara bulanan mengalami peningkatan, tetapi kalau data ekspor atau impor yang lebih relatif baik adalah melihat angka kumulatif. Karena kalau untuk bulanan itu relatif dipengaruhi oleh proses waktu, pengiriman dan kebutuhan untuk stok yang mungkin setiap bulan akan berbeda,” tambahnya.

    Selain pakaian jadi, impor alas kaki dari China juga masih membanjiri pasar Indonesia. Tercatat nilainya mencapai US$ 50,99 juta pada Juli 2024, meningkat baik secara bulanan maupun tahunan.

    “Nilai impor alas kaki dari China pada Juli 2024 adalah sebesar US$ 50,99 juta. Untuk alas kaki dari China secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 21,54%, sementara secara bulanan meningkat 7,37%,” beber Amalia.

    (aid/ara)

  • Pernah Bikin Jokowi Jengkel, Impor Pipa Migas Malah Makin Banyak

    Pernah Bikin Jokowi Jengkel, Impor Pipa Migas Malah Makin Banyak

    Jakarta –

    Jumlah impor komoditas Oil Country Tubular Goods (OCTG) yang mengacu pada pipa untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih besar daripada ekspor. Bahkan, impor itu mengalami kenaikan.

    Padahal, masalah impor pipa ini pernah membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel. Jokowi sampai memecat salah satu petinggi BUMN pada beberapa tahun lalu karena persoalan impor pipa ini.

    Berdasarkan data yang disajikan Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Firdaus Manti impor pipa pada 2018 sebesar 198.793 ton dan ekspornya 99.054 ton. Kemudian, pada 2019 impornya 188.999 ton dan ekspornya 109.973 ton.

    Pada 2020, impor OCTG tercatat 133.001 ton dan ekspornya 102.492 ton. Lalu, pada 2021 impornya sebesar 104.883 dan ekspornya 56.306 ton.

    Selanjutnya pada 2022 impornya tercatat 102.984 ton dan ekspornya 41.657 ton. Lalu, pada 2023 impornya 201.731 ton dan ekspornya 70.201 ton.

    “Kalau dilihat tren ekspor impor komoditas OCTG dari 2018 sampai 2023, drill pipe untuk kode HS sekian dan casing tubing jumlah impor ini masih lebih besar. 2023 juga lonjakannya cukup besar importasi dibandingkan dengan ekspornya,” ungkap dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

    Dalam catatan detikcom 2021 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan jengkel dengan perusahaan besar yang masih enggan menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Dia mengaku kesal masih banyak barang yang bisa diproduksi di dalam negeri justru diimpor.

    Luhut mencontohkan BUMN sekelas Pertamina saja masih mengimpor pipa, padahal sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Dia mengaku cukup kesal, sampai-sampai menyebut Pertamina ngawur. Persoalan impor pipa ini juga dibahas Jokowi.

    “Pipa ini ramai juga sama beliau (dibahas Presiden Joko Widodo). Pertamina ngawurnya minta ampun itu, masih impor pipa padahal sudah bisa dibuat di Indonesia, bagaimana itu? Kecintaan kita dari idealisme itu masih kurang,” kata Luhut dalam Rakernas BPPT 2021 yang disiarkan YouTube, Selasa (9/3/2021) silam.

    Ujungnya, Luhut mengungkapkan akibat hal tersebut ada pejabat Pertamina yang langsung dipecat oleh Jokowi. Namun, dirinya enggan mengatakan siapa orang itu.

    “Makanya kemarin ada pejabat tinggi Pertamina itu dipecat Presiden langsung. Saya tanya kenapa? Alasannya katanya karena TKDN, kau cek aja siapa yang diganti,” kata Luhut.

    (acd/ara)

  • Mengetahui Sejarah Ekonomi Indonesia Sebelum Kemerdekaan

    Mengetahui Sejarah Ekonomi Indonesia Sebelum Kemerdekaan

    Jakarta –

    Tahun ini Indonesia sudah menginjak usia yang ke-79 tahun. Dalam sejarahnya, sistem ekonomi di Indonesia sempat mengalami naik turun. Bahkan, sempat terjadi krisis ekonomi selama beberapa kali di Tanah Air.

    Meski begitu, Indonesia akhirnya berhasil keluar dari krisis tersebut. Lalu, bagaimana perjalanan ekonomi Indonesia dari sebelum merdeka? Simak pembahasannya dalam artikel ini.

    Sejarah Ekonomi di Indonesia Sebelum Kemerdekaan

    Mengutip buku Sejarah Perekonomian Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, sebelum terbentuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, awalnya Tanah Air terdiri dari berbagai kerajaan.

    Nah, kerajaan ini yang dapat menggerakkan perekonomian dengan perdagangan dari luar maupun dalam negeri. Bahkan, Indonesia memiliki jalur perdagangan yang strategis sehingga dapat menguntungkan masyarakat.

    Alhasil, banyak negara yang datang ke Indonesia untuk berdagang, salah satunya adalah Belanda. Kedatangan Belanda sempat dikira angin segar bagi masyarakat, tetapi semua itu berubah ketika muncul kebijakan pembangunan ekonomi yang bernama cultuurstelsel.

    Sistem yang lebih dikenal dengan nama tanam paksa ini terjadi saat masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch pada 1830. Sayangnya, kebijakan cultuurstelsel hanya memperkaya orang-orang Belanda saja, sedangkan petani di Tanah Air malah menderita.

    Sebab, cultuurstelsel dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanah mereka, lalu menanam berbagai tanaman ekspor yang laku di pasar internasional.

    Pada 1836, Van den Bosch juga berniat menjadikan pulau Jawa sebagai pusat eksportir produk pertanian. Tentu, semua keuntungan bakal dikantongi oleh Belanda.

    Beberapa produk rempah-rempah yang laris manis diekspor mulai dari kopi, gula, tembakau, teh, lada, tebu, hingga kayu manis. Semua bahan-bahan itu dikirim dari wilayah di Indonesia.

    Bagaimana dengan petani yang tidak memiliki tanah? Maka mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam setahun.

    Saat itu, para petani juga memproses hasil taninya sendiri, sehingga tak hanya bahan mentah. Petani juga mengelola pabrik yang sebenarnya sudah dibangun oleh Belanda, lalu mereka mendapatkan bayaran dengan sistem fluktuasi harga jual di pasaran.

    Sistem tanam paksa berlangsung cukup lama di Indonesia. Sampai pada 1870, cultuurstelsel akhirnya dihentikan oleh menteri jajahan Belanda, Engelbertus de Waal. Ia memprotes sistem tanam paksa karena menilai merugikan rakyat Tanah Air.

    Ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka menerapkan berbagai macam kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Di sektor ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang guna mendukung gerak maju Jepang dalam perang Pasifik.

    Mengutip buku Sistem Ekonomi Indonesia karya Darwin Damanik, dkk, Jepang merombak struktur ekonomi Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Tujuannya adalah demi menyokong kebutuhan tentara Jepang selama perang.

    Adapun sejumlah kebijakan yang diterapkan Jepang yaitu:

    Memperluas wilayah persawahan agar produksi beras dapat meningkat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan perang.Menerapkan penanaman wajib tanaman untuk perang, yakni pohon kapas dan pohon jarak. Pohon kapas berfungsi untuk pakaian, sedangkan pohon jarak digunakan untuk bahan bakar pesawat dan pelumas senjata.Mengawasi kegiatan pertanian rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga hasil pertanian, khususnya beras.Mewajibkan penyerahan hasil pertanian sebesar 30% untuk pemerintah Jepang, 30% diserahkan ke lumbung desa, lalu sisanya milik petani.

    Semua itu berlangsung sampai Jepang akhirnya mengalami kekalahan dan menyerah kepada sekutu. Hal itu dipicu peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945.

    Setelah Indonesia menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945, pemerintah mulai menata ulang sistem negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah menata ulang perekonomian agar segera pulih.

    Demikian penjelasan mengenai sejarah sistem ekonomi Indonesia sebelum kemerdekaan. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan detikers!

    (ilf/fds)

  • RI Bidik Pasar Mebel di India, Siapkan 5 Jurus Ini

    RI Bidik Pasar Mebel di India, Siapkan 5 Jurus Ini

    Jakarta –

    Pemerintah mendorong perluasan pasar non-tradisional bagi produk furnitur (mebel) Indonesia. Subsektor industri ini memiliki nilai tambah tinggi dan secara aktif memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    Salah satu upaya membuka pasar non-tradisional dilakukan melalui partisipasi aktif pada Pameran IndexPlus Delhi 2024, platform internasional terkemuka dan terbesar di India, khusus interior, arsitektur dan desain yang berlangsung pada 9-11 Agustus 2024.

    “Nilai komitmen bisnis yang berhasil dicatat dari kepesertaan Indonesia pada pameran tersebut adalah sebesar Rp 17 miliar,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (15/8/2024).

    Dalam rangka meningkatkan penguasaan pasar serta menanggapi tren industri furnitur, pemerintah menyusun strategi yang berfokus kepada lima hal. Pertama, fasilitasi ketersediaan bahan baku. Kedua, fasilitasi ketersediaan SDM terampil.

    Ketiga, fasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar. Keempat, fasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kualitas produk. Kelima, fasilitasi iklim usaha kondusif dan peningkatan investasi.

    Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri mebel, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian fasilitas insentif perpajakan berupa tax allowance, serta kemudahan prosedur ekspor produk hilir dan impor bahan baku atau bahan penolong.

    “Semua program tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah agar industri dalam negeri dapat berdaulat, maju, dan berdaya saing,” terang Putu.

    Tercatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri mebel pada semester I tahun 2024 sebesar 0,50%. Hal ini merupakan kabar baik, mengingat pada 2 tahun terakhir industri ini mengalami kontraksi.

    “Pada tahun 2022, pertumbuhan industri furnitur turun menjadi 1,99%, lalu tahun 2023 menurun ke angka 2,04%. Namun pada semester I – 2024 ini, mengalami peningkatan positif sebesar 0,50%. Meski rentan fluktuatif, di tahun 2021, industri furnitur sempat mengukir pertumbuhan hingga 8,16%,” kata Dirjen Industri Agro.

    Pada semester I – 2024, produk industri furnitur termasuk mebel dari logam dan plastik, memberikan kontribusi sebesar 1,1% terhadap PDB non migas, dengan nilai kinerja ekspor mencapai USD1,02 Miliar.

    Berdasarkan data Expert Market Research, nilai pasar furnitur global tahun 2023 tercatat sebesar US$ 629 Miliar, dan tahun 2024 diproyeksikan tumbuh 5%. Kondisi ini membuka peluang bagi industri furnitur Indonesia untuk melakukan penetrasi pasar global, salah satunya ke India.

    (ily/hns)

  • Bahlil Lantik 8 Pejabat Eselon II, Ada Perempuan dari Papua

    Bahlil Lantik 8 Pejabat Eselon II, Ada Perempuan dari Papua

    Jakarta –

    Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melantik delapan pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Wajah-wajah muda menghiasi posisi strategis.

    Dikutip dari Instagram resmi @bahlillahadalia, Kamis (8/8/2024), Bahlil menyampaikan agar para pejabat berkomitmen untuk menegakkan aturan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

    Tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, Menteri Investasi juga mengakui bahwa masyarakat dan investor adalah garda terdepan yang membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta penciptaan lapangan pekerjaan.

    Di antara delapan direktur yang dilantik, terdapat sosok srikandi Papua, Rini Setiani Sutrisno Modouw, yang kini menjabat sebagai Direktur Kerjasama Bilateral. Rini, yang merupakan lulusan AS dan kelahiran Jayapura, menempati posisi strategis yang mengharuskannya untuk melakukan perundingan bilateral dengan berbagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

    “Tantangan pertama yang harus saya hadapi adalah negosiasi terkait pelarangan ekspor bahan mentah nikel, yang saat ini sedang menjadi perdebatan di World Trade Organization (WTO),” kata Rini.

    Selain itu, Rini juga akan menangani berbagai nota kesepahaman dan perjanjian investasi dengan negara-negara seperti Malaysia, Kazakhstan, Timor Leste, serta negara-negara Afrika seperti Tanzania dan Kenya. Lalu Rini akan menangani hubungan bilateral ASEN-China, IC-CEPA Canada, dan EU-CEPA.

    Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, menyatakan kebanggaannya karena janjinya kepada masyarakat Papua mulai terealisasi.

    Dalam orasi ilmiahnya tentang investasi bersama CEO Freeport pada tahun 2022 di Universitas Cenderawasih (UNCEN), Bahlil berjanji akan memberikan kesempatan bagi anak-anak Papua untuk menduduki posisi strategis, bahkan hingga Eselon I.

    Pelantikan Rini sebagai direktur merupakan salah satu wujud nyata dari janji tersebut. Rini Modouw menyatakan kebanggaannya sebagai perempuan Papua pertama yang menduduki posisi direktur di Kementerian Investasi.

    Menurutnya, kesempatan ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak Papua berprestasi lainnya untuk berkarier di kementerian lainnya hingga mencapai posisi tertinggi.

    “Saya tentu bangga sebagai anak Papua yang bisa berprestasi dan berkarier di Kementerian Investasi/BKPM,” kata Rini.

    Rini juga mengatakan bahwa jabatannya bukanlah pemberian tetapi sebuah promosi prestasi yang didapat melalui persaingan sehat.

    “Jabatan ini buah dari prestasi karena melalui fit dan proper tes serta persaingan dari beberapa kementerian lainnya,” tuturnya menambahkan.

    Pelantikan delapan direktur muda ini diharapkan dapat memberikan percepatan dan produktivitas di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, serta memperkuat daya saing investasi Indonesia. Dengan kemampuan negosiasi dan mitigasi risiko yang dimiliki Rini, diharapkan investasi bilateral Indonesia akan semakin kuat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    (fdl/fdl)

  • Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Industri Tekstil Merana, RI Disebut Beri Karpet Merah ke Produk Impor!

    Jakarta –

    Indonesia dinilai memberi karpet merah bagi produk-produk impor saat banyak negara sudah melakukan pengetatan. Imbasnya produk Indonesia sulit tembus ke luar negeri, sementara pasar dalam negeri diserbu produk impor.

    “Tetapi yang kami heran gitu ya Indonesia bahkan memberikan karpet merah begitu ya terhadap produk yang justru juga di antaranya adalah produk impor ilegal. Nah ini kan sesuatu hal yang kami pertanyakan,” kata Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam diskusi publik INDEF secara virtual, Kamis (8/8/2024).

    Ia menyebut, kondisi ini juga terjadi untuk sektor tekstil. Menurutnya angka impor tekstil ilegal cenderung tinggi dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

    “Bandingkan dengan tahun 2010 berdasarkan data konsumsi dan produksi tentunya di tahun 2010 shares yang tidak tercatat itu ada 9,9% ketika Covid meningkat 26,2% tahun 2023 pada tahun kemarin tidak berubah sama sekali tetap di 26,2%,” imbuhnya.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan, banyak negara menerapkan hambatan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri. Sejumlah negara memasang standar tertentu untuk mempersulit produk luar masuk ke negaranya. Sayangnya, Indonesia tidak melakukan hal tersebut.

    “Bagaimana kalau kita mau ekspor produk sesuatu keluar kita dihadapkan pada persyaratan yang rumit produknya harus sesuai dengan standar mereka bagian label nya harus bahasa lokal mereka itu ya kemudian harus aman bagi lingkungan dan segala macem sementara kita tidak menetapkan aturan itu sama sekali,” bebernya.

    “Artinya Indonesia sangat baik hati, ‘mempersilahkan’ masuk dengan bebas produk impor ya silakan masuk ayo jualan di dalam negeri, nggak ada aturan, mau produk yang jelek yang bagus yang tidak ada standar yang apapun yang bekas gitu ya kita nggak ada,” tambah Heri.

    Andry berharap Satgas Impor Ilegal bisa menekan jumlah produk impor yang masuk ke Indonesia. Ia juga berharap Ketua Satgas diisi sekelas menteri untuk memudahkan koordinasi dengan presiden.

    “Satgas impor ilegal ini setidaknya kita bisa naikkan gitu ya kita perkuat dengan meningkat menaikkan level dari Ketua Satgas nya itu sendiri dia saat ini di Dirjen kita harapkan itu bisa naik jadi menteri dan hasilnya itu harus dilaporkan kepada presiden,” tutup dia.

    (ily/ara)

  • Ekonomi RI Tumbuh 5,05% di Kuartal II 2024, Sri Mulyani: Masih Cukup Baik

    Ekonomi RI Tumbuh 5,05% di Kuartal II 2024, Sri Mulyani: Masih Cukup Baik

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi di Semester I 2024 yang mencapai 5,08%, bila dilihat per kuartal II pertumbuhan ekonomi tercatat cuma 5,05%. Capaian ini tidak terlalu besar dari pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2024 yang mencapai 5,11%.

    Sri Mulyani menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal II sendiri masih berada di level yang tidak buruk-buruk amat. Menurutnya, momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga. Iklim investasi, kemudahan ekspor dan impor akan menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Seperti diketahui, saat ini BPS menyampaikan growth di kuartal ke-2 yang cukup baik, yang masih cukup baik dan memiliki momentum yang harus kita jaga,” beber Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

    Di kuartal III dan IV atau semester II 2024, menurutnya pemerintah menargetkan pertumbuhan mencapai 5,1-5,2%. Pihaknya akan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang nampak mulai melambat.

    Menurutnya ekonomi dunia sedang menjadi tak menentu. Pelemahan dan fragmentasi ekonomi diyakini menjadi hal yang jadi biang kerok pertumbuhan ekonomi sedikit tertahan.

    “Nanti akan di semester ke-2 ini yaitu kuartal ke-3 dan ke-4 akan terus melihat faktor-faktor untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga pada tingkat antara 5,1 hingga bahkan kalau bisa mencapai 5,2,” papar Sri Mulyani.

    “Nah ini yang kami bersama Pak Menko Perekonomian nanti dengan arahan Bapak Presiden Jokowi akan melakukan beberapa langkah kebijakan-kebijakan untuk 2024,” lanjutnya.

    (hal/das)

  • Industri Tekstil RI Sedang Tak Baik-baik Saja, Ini Buktinya!

    Industri Tekstil RI Sedang Tak Baik-baik Saja, Ini Buktinya!

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional termasuk pakaian jadi mengalami kontraksi pada kuartal II-2024. Kondisi ini terjadi baik secara tahunan maupun secara kuartalan.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud mengatakan industri tekstil dan pakaian jadi pada kuartal II-2024 terkontraksi 0,03% secara year on year. Secara kuartalan (q to q) juga kontraksi sebesar 2,63%.

    “Jadi di kuartal II-2024 ini pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi kontraksi baik secara tahunan maupun kuartalan,” kata Edy dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

    Industri TPT nasional memang sedang menghadapi tekanan. Hal itu terlihat dari banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penutupan pabrik-pabrik tekstil di Tanah Air.

    Sebelumnya berdasarkan catatan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak Januari-Juni 2024 setidaknya terdapat 10 perusahaan yang telah melakukan PHK massal. Enam di antaranya karena penutupan pabrik, sedangkan empat sisanya karena efisiensi jumlah pegawai.

    Total karyawan yang ter-PHK dari 10 perusahaan itu setidaknya ada 13.800-an orang. Jumlah itu kemungkinan lebih sedikit daripada kondisi nyata di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan mau terbuka atas langkah PHK massal ini.

    “Yang terdata dan kami sudah minta izin untuk boleh diekspos itu ya, itu yang tutup sejak Januari sampai awal Juni 2024 itu ada 6 perusahaan, yang tutup. Nah yang PHK efisiensi, yang mau diekspos ada 4 perusahaan. Nah total pekerja yang ter-PHK itu sekitar 13.800-an,” kata Presiden KSPN Ristadi saat dihubungi detikcom, Kamis (13/6).

    Menurutnya, kondisi ini memang cukup lumrah di industri tekstil Tanah Air. Bahkan menurutnya sekitar 90% pemangkasan yang terjadi di industri ini, khususnya dari perusahaan dengan pangsa pasar lokal tidak memberikan kejelasan terkait pemberian pesangon.

    “Memang rata-rata ketika perusahaan pabrik atau produk tekstil, terutama yang local oriented, yang kebanyakan pasar lokal itu memang ketika pabrik tutup, pesangonnya 90% bermasalah. Kecuali untuk pabrik-pabrik yang ekspor oriented, itu mereka lebih patuh lah. Biasanya mengutamakan (pemberian pesangon),” ucap Ristadi.

    Berikut Rincian PHK pabrik tekstil di Indonesia periode Januari-Juni 2024:

    PHK Massal Akibat Pabrik Tutup
    1. PT Dupantex, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 karyawan.

    2. PT Alenatex, Jawa Barat, PHK sekitar 700 karyawan.

    3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 500 orang.

    4. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 orang.

    5. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 400 orang.

    6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah, PHK sekitar 8.000 orang.

    PHK Massal Karena Efisiensi
    1. PT Sinar Pantja Djaja, Semarang, sekitar 2.000 karyawan.

    2. PT Bitratex, Semarang, sekitar 400 karyawan.

    3. PT Djohartex, Magelang, sekitar 300 karyawan.

    4. PT Pulomas, Bandung sekitar 100 karyawan.

    (aid/rrd)