Xcloud.id

Topik: ekspor

  • 425 Ton Rumput Laut Kering Gagal Diekspor, PT FFA Disegel PSDKP Bitung

    425 Ton Rumput Laut Kering Gagal Diekspor, PT FFA Disegel PSDKP Bitung

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung menghentikan sementara aktivitas PT. Flying Fish Algae (PT. FFA) di Makassar, Selasa (23/10/2024).

    Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan rumput laut kering untuk ekspor ke Tiongkok ini disegel karena tidak memenuhi standar kelayakan pengolahan, di mana masa berlaku Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) telah kedaluwarsa.

    Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan, yang memimpin penyegelan tersebut, menjelaskan bahwa PT FFA dikenakan sanksi administratif setelah dilakukan pemeriksaan serta ekspose hasil pengawasan di lapangan.

    “Dari hasil tersebut, kegiatan PT. FFA harus disegel. Lantaran SKP milik perusahaan tersebut belum diperpanjang,” ujar Kurniawan.

    Selama SKP-nya mati, kata Kurniawan, PT FFA telah melakukan ekspor tiga kali kali ke Tiongkok, dengan total 102 ton rumput laut. “Oleh sebab itu, aktivitas ekspor dan kegiatan di PT. FFA kami hentikan dahulu,” ucapnya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui SKP milik PT FFA sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Februari 2024.

    Sementara itu jumlah stok rumput laut di gudang PT. FFA sebanyak 4.044 karung dengan kisaran berat antara kurang lebih 70 sampai 90 kg/karung.

    “Total kurang lebih 323.520 kilogram ditambah 102.000 ton mencapai 425.520 kilogram (425 ton) bila dikalikan dengan harga rata-rata pasaran,” sebutnya.

    Sekadar diketahui, saat ini harga rumput laut berada di angka sekitar Rp12.617 per kilogram. Kemudian dikalikan dengan 425 ton rumput laut yang disegel mencapai Rp5.368.785.840.

  • Jaksel harap TP PKK mampu tumbuhkan jiwa kewirausahaan anggota

    Jaksel harap TP PKK mampu tumbuhkan jiwa kewirausahaan anggota

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan anggota untuk memberdayakan ekonomi lokal.

     

    “Kita ingin usaha ekonomi keluarga dengan kreativitas dan inovasi yang terus-menerus dikembangkan,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Selatan, Sayid Ali pada pertemuan rutin di Ruang Gelatik Utama Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta, Senin.

    Selain dengan kreativitas dan inovasi, TP PKK menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada terus berjalan sehingga perekonomian keluarga dapat terjaga dengan baik.

     

    Dia mengatakan, PKK harus bisa menguatkan jiwa kewirausahaan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.

     

     

    Ketua TP PKK Jakarta Selatan, Essie Feransie Munjirin menuturkan, dalam kegiatan ini para kader atau anggota PKK dari 10 kecamatan yang hadir diberikan materi menarik oleh narasumber berkompeten dari Finansialku dan Neo Bank.

     

    Materinya yakni terkait, penguatan ekonomi keluarga dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan pengembangan UP2K.

     

    “Saya harap semuanya yang hadir mendengarkan materi ini dengan baik, sehingga nantinya memberikan manfaat yang besar untuk dirinya dan keluarganya,” kata Essie.

     

    Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat ekonomi Jakarta tumbuh 4,78 persen pada kuartal I-2024 dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp896,1 triliun.

     

    Komponen ekspor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap ekonomi sebesar 65,70 persen hanya tumbuh 3,23 persen.

     

    Adapun ekonomi Jakarta masih menduduki porsi terbesar terhadap proporsi perekonomian Nasional sebesar 16,96 persen.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kadin DKI berharap Prabowo-Gibran hadirkan iklim usaha berkelanjutan

    Kadin DKI berharap Prabowo-Gibran hadirkan iklim usaha berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan iklim usaha yang sehat dan berlanjutan di tengah kondisi penuh tantangan.

    “Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menghadirkan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Tidak membuat regulasi yang tumpang tindih serta merugikan kalangan pengusaha,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin.

    Menurut Diana, tantangan ekonomi saat ini cukup berat, mulai dari tren deflasi bulanan hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 70 ribu orang. Di sisi lain, kondisi tersebut juga cukup termasuk puluhan pengusaha mengalami pailit.

    “Belum lagi fluktuasi nilai rupiah yang menunjukkan masih rentannya mata uang kita. Kondisi geopolitik global menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah,” katanya.

    Baca juga: Kadin DKI: Prabowo-Gibran kombinasi ideal

    Diana menuturkan, khusus di Jakarta, yang segera menanggalkan status ibu kota, tantangan di sektor ekonomi tentu lebih berat lagi. Pasalnya, Jakarta diproyeksikan menjadi kota global yang kompetitif.

    Ia menilai perlu ada upaya untuk bisa terus mendukung investasi yang mengutamakan pengembangan pengusaha-pengusaha lokal.

    “Pembukaan ruang seluas-luasnya bagi masuknya investasi dengan mengutamakan perkembangan pengusaha-pengusaha lokal harus menjadi pertimbangan pemerintahan ke depan,” kata Diana.

    Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa kepemimpinan mereka untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

    Baca juga: Kadin DKI harap Teguh Setyabudi jaga stabilitas ekonomi di era Pilkada

    Menurut Diana, target tersebut bisa dicapai dengan mendorong penguatan ekspor dan meminimalkan bea impor dengan mengopimalkan potensi dalam negeri serta menumbuhkan daya beli masyarakat.

    Target untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle trap income) bisa direalisasikan dengan menurunkan suku bunga perbankan, menekan peredaran barang ilegal, dan memaksimalkan hilirisasi di sejumlah kekayaan alam.

    “Kami yakin dan percaya, Pak Prabowo dan Pak Gibran, didukung oleh kabinetnya yang diisi oleh orang-orang yang profesional dan capable akan mampu merealisasikan hal tersebut,” kata 
    Diana.
     

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan eksporJakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mencapai 8 persen.

    “Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan ekspor,” kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Esther menuturkan, upaya strategis berikutnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen berupa pengelolaan utang dengan benar dan menekan utang agar tidak bertambah.

    Pemerintah ke depan juga perlu memastikan alokasi anggaran belanja modal juga harus lebih besar daripada belanja rutin.

    Begitu juga dengan pembangunan harus merata ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.

    Pemerintah ke depan juga harus memprioritaskan program pembangunan yang berdampak jangka panjang dan mempunyai dampak efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

    Menurut dia, memang pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah suatu hal yang tidak mungkin karena Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun, saat ini memang harus ada upaya ekstra.

    Dulu pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena harga minyak dan komoditas melonjak, investasi masuk ke Indonesia, serta peningkatan ekspor karena industrialisasi seperti industri tekstil.

    Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah ke depan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Pemerintahan Prabowo ke depan juga akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Pemerintah tersebut juga akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasam kemiskinan.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo nantinya akan memperkuat pembangunan antara lain sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pemerintahan itu akan berupaya untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

    Baca juga: Ekonom: Indonesia bisa tumbuh 8 persen dengan pendekatan komprehensif
    Baca juga: Kadin usulkan tujuh kebijakan mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen
    Baca juga: Bappenas usulkan dua skenario capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyampaikan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada Minggu (20/10).

    “Selamat bekerja kepada Presiden Prabowo,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengungkapkan ada beberapa agenda strategis pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.

    Menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif.

    Adapun pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Kemudian, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen.

    “Selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa,” ujarnya.

    Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.

    Untuk itu, Said menilai Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

    Lalu, kedua, Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.

    Sebab, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu. Namun mayoritas angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persen hanya lulusan SMP ke bawah.

    Hal ini berdampak pada tidak optimalnya bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas apalagi menjadi high income country.

    Ketiga, selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

    Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar dolar AS, sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar dolar AS, ada defisit sebesar 37 miliar dolar AS.

    Dengan kurs Rp15.400, nilai impor hasil pertanian Indonesia mencapai Rp569,8 triliun.

    Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar dolar AS dengan kurs Rp15.400/dolar AS, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp4.288,9 triliun.

    Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Prabowo-Gibran ke depan.

    Baca juga: Pengamat sebut tiga faktor hambat pertemuan Megawati dan Prabowo
    Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-GibranBaca juga: Hasto Kristiyanto raih gelar doktor di UI
     

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Privy dukung penandatanganan cross border perusahaan RI dan Australia

    Privy dukung penandatanganan cross border perusahaan RI dan Australia

    Jakarta (ANTARA) –

    Perusahaan rintisan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi Privy memfasilitasi penandatangan dokumen perjanjian lintas negara (cross border) perusahaan di Indonesia dan Australia secara dalam jaringan (daring) pada acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Provinsi Banten.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Doa Bangsa Agrobisnis yang berkedudukan di Jakarta menunjuk Expert Trading Consulting Australia Pty Ltd sebagai perwakilan pemasaran (marketing), sekaligus mempromosikan dan membangun pasar di Australia.

    “Melalui aplikasi tanda tangan elektronik tersertifikasi milik Privy, sangat menjamin keutuhan isi dari perjanjian dan tidak dapat diubah setelah ditandatangani. Integritas dari isi perjanjian bersifat nirsangkal dan terjamin keabsahannya,” ujar Presiden Direktur PT Doa Bangsa Agrobisnis Hikmat Taufik dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

     

    Penandatanganan kerja sama cross border antara Indonesia dan Australia ini bernilai 15 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang disaksikan oleh Atase Perdagangan Canberra Agung Haris Setiawani.

     

    Ia menyebut peranan teknologi digital sangat penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan perdagangan saat ini, sehingga pemanfaatannya perlu ditingkatkan oleh banyak pihak di waktu yang akan datang.

     

    Dalam kesempatan sama, CEO Privy Marshall Pribadi mengatakan bahwa teknologi digital akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan, dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian.

     

    “Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, institusi bisnis dan pengusaha mendapatkan keuntungan yang besar seperti dapat menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa,” ujar Marshall.

    Selain perusahaan dari Australia, lanjutnya, Privy memfasilitasi penandatanganan kerja sama bisnis perusahaan Indonesia lainnya dengan Vietnam dan Korea di acara TEI 2024, tercatat, total nilai perjanjian sebesar 19 dolar AS.

     

    “Privy dipercaya perusahaan asing dari Australia, Vietnam dan Korea untuk menyediakan perjanjian kerjasama menggunakan TTE dengan total nilai 119,13 juta dolar AS,” ujar Marshall.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap banyak pihak berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan serta ekspor melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk Indonesia.

     

    “Alhamdulillah antusiasme eksportir, buyer, serta investor terhadap TEI tahun ini sungguh luar biasa. Capaian ini lebih banyak karena kita target transaksi 15 miliar dolar AS terlampaui menjadi 22,73 miliar dolar AS,” ujar Zulkifli.

    Privy telah menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo dan Kementerian Perdagangan atas peranan sebagai penyelenggara tanda tangan digital asli Indonesia yang sudah berkontribusi sejak sembilan tahun terakhir memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan menjadi piranti lunak korporasi Indonesia pertama yang beroperasi di negara maju.

     

    TEI 2024 yang dilaksanakan pada 9-12 Oktober 2024 ini diikuti oleh 1.460 peserta dan dihadiri 41.488 visitor dari 140 negara, yang mana Privy menjadi mitra tangan resmi atau digital signature partner pada acara tersebut dan menjadi salah satu pemenang booth terbaik di kategori 100m2 mengalahkan lebih dari 100 exhibitor lain.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendag: Ekspor non migas Januari-September 2024 lebih tinggi dari 2023

    Mendag: Ekspor non migas Januari-September 2024 lebih tinggi dari 2023

    Sepanjang tahun 2024, pertama kalinya kinerja ekspor nonmigas kumulatif Januari-September 2024 mampu melampaui tahun 2023Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut secara kumulatif capaian kinerja ekspor non migas pada Januari-September 2024 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pada Januari-September 2024, total nilai ekspor Indonesia mencapai 192,85 miliar dolar AS atau naik 0,32 persen dibandingkan 2023. Dari total nilai ekspor tersebut, nilai ekspor untuk non migas mencapai 181,15 miliar dolar AS, naik 0,39 persen dibanding periode yang sama pada 2023.

    “Sepanjang tahun 2024, pertama kalinya kinerja ekspor nonmigas kumulatif Januari-September 2024 mampu melampaui tahun 2023,” ujar Zulkifli melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Zulkifli menjelaskan, total ekspor Indonesia pada September 2024 mencapai 22,07 miliar dolar AS, naik 6,44 persen dibanding September 2023. Namun, nilai tersebut turun 5,80 persen dibandingkan dengan Agustus 2024.

    Sementara itu, nilai ekspor non migas September 2024 tercatat 20,91 miliar dolar AS dan migas 1,17 miliar dolar AS. Nilai ekspor non migas September 2024 turun 5,96 persen jika dibandingkan dengan Agustus 2024, namun naik 8,13 persen jika dibandingkan dengan September 2023.

    Secara rinci, Zulkifli menyampaikan bahwa pada September 2024, penurunan kinerja ekspor non migas secara bulanan terjadi pada sektor industri dan pertambangan.

    Sektor dengan penurunan terdalam dibanding bulan sebelumnya terjadi pada sektor industri dengan penurunan sebesar 6,38 persen, diikuti pertambangan 5,43 persen. Sedangkan, ekspor sektor pertanian tumbuh sebesar 2,95 persen.

    Beberapa produk utama ekspor nonmigas dengan kenaikan tertinggi pada September ini, di antaranya adalah kakao dan olahannya yang naik 17,56 persen, besi dan baja 10,41 persen, kopi, teh, dan rempah-rempah 10,26 persen, nikel dan barang daripadanya 9,71 persen, serta bahan bakar mineral 4,58 persen.

    Di sisi lain, pelemahan pada beberapa produk ekspor non migas, di antaranya adalah bijih logam, terak, dan abu yang turun 32,00 persen, pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) 25,54 persen, timah dan barang daripadanya 22,49 persen, pakaian dan aksesorinya (rajutan) 21,26 persen, dan tembakau dan rokok 18,97 persen.

    Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang masih menjadi pasar utama ekspor non migas Indonesia pada September 2024 dengan nilai mencapai 9,11 miliar dolar AS. Ketiga negara ini berkontribusi sebesar 43,57 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2024 yang diproyeksikan meningkat memberikan sinyal positif bagi kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok yang tumbuh 0,34 persen pada September 2024,” katanya.

    Baca juga: BPS: Ekspor kopi Januari-September 2024 capai 1,49 miliar dolar AS
    Baca juga: BPS sebut nilai ekspor Indonesia turun pada September 2024

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesian Export Channel komitmen bangun ekosistem ekspor yang kuat

    Indonesian Export Channel komitmen bangun ekosistem ekspor yang kuat

    Kami berharap dengan partisipasi kami di TEI, para tenant bisa mencapai closing deal dengan buyer internasionalJakarta (ANTARA) – Indonesian Export Channel (IEC), asosiasi dan platform pembelajaran ekspor di Indonesia berkomitmen untuk membangun ekosistem ekspor yang kuat di tanah air.

    Hal itu diwujudkan IEC dengan perannya sebagai fasilitator utama dalam dunia ekspor dengan berpartisipasi di Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

    Partisipasi tahun ini menandai tahun ketiga berturut-turut IEC mengikuti TEI, yang merupakan ajang tahunan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempertemukan eksportir lokal dengan pembeli internasional.

    Ketua Umum Indonesian Export Channel Ronnie Aban dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kehadiran IEC di TEI sejak 2022 tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi eksportir, tetapi juga untuk membangun ekosistem ekspor yang lebih kuat.

    “Kami berharap dengan partisipasi kami di TEI, para tenant bisa mencapai closing deal dengan buyer internasional. Selain itu, IEC sendiri juga dapat memperluas jaringan buyer baru yang akan membantu pertumbuhan ekspor di Indonesia,” ungkap Ronnie.

    Baca juga: Indonesia Export Channel : Transaksi ekspor 50 juta dolar AS per tahun

    Baca juga: Indonesia Export Channel target 1.000 anggota eksportir tetap di 2023

    Dengan tema “Memperluas Pasar Global melalui Kolaborasi dan Inovasi”, IEC hadir dengan misi untuk memfasilitasi pelaku usaha di bidang ekspor, membantu mereka menemukan peluang pasar baru, dan mendorong terciptanya lebih banyak transaksi bisnis yang berdampak pada peningkatan ekspor nasional.

    “Kami memberikan berbagai fasilitas khusus, mulai dari pelatihan, pendampingan ekspor hingga bantuan dalam mendapatkan data buyer dan pembuatan katalog agar sesuai standar ekspor. Harapan kami, para tenant bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk memperluas pasar dan mengoptimalkan peluang bisnis internasional mereka,” kata Sekretaris Jenderal IEC sekaligus Ketua Panitia Booth IEC untuk TEI 2024
    Dwi Rayindra Marchiano.

    Ia juga menyampaikan bahwa IEC berencana untuk terus berpartisipasi dalam ajang TEI setiap tahunnya, dengan harapan dapat semakin memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Sebagai bagian dari komitmennya, IEC membawa 22 perusahaan terkurasi dari berbagai sektor untuk memamerkan produk unggulan mereka kepada pembeli internasional dalam TEI 2024.

    Produk yang dipamerkan mencakup berbagai komoditas potensial, seperti briket arang kelapa, fast-moving consumer goods (FMCG), essential oil, gula kelapa, rempah-rempah, kopi, furnitur, food and beverages hingga produk kerajinan tangan.

    Produk-produk itu diharapkan dapat menarik minat pembeli internasional dan membantu memperluas jaringan pasar global bagi eksportir Indonesia.

    Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi, di antaranya PT HNF Alam Sejahtera, PT Metro Impex Makmur, CV Nucifera Hiro Indonesia, PT Suma Briket Premium, CV Serene Harmoni Indonesia, PT Inti Agro Solution (Global Essential Oil), PT Anto Antar Sejagat, PT Agri Ekspor Indonesia, PT Aneka Unggulan Nusantara, PT Gastrus Bintang Gemilang, PT Indah Tata Buana, PT Inti Alam Andalas.

    Berikutnya, PT Maffin Sukses Berjaya, PT Nusantara Jagadhita Utama, PT Sumber Sejahtera Mandiri Industri, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, PT Suntara Perintis Jaya, PT Karta Natur Asia, MIND ID, CV Arva Indonesia, CV Yumeda Pangan Sejahtera (Sweet Sundae Indonesia), dan PT Cerita Ragam Nusantara (Jiwanta) Sejahtera (Sweet Sundae Indonesia), dan PT Cerita Ragam Nusantara (Jiwanta).

    Selain itu, IEC juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang membawa produk-produk unggulan daerah seperti abon ikan gabus, keripik pisang, kopi bubuk kemasan, dan kerupuk ikan gabus.

    Partisipasi dari berbagai daerah itu diharapkan dapat meningkatkan citra ekspor lokal di mata pembeli internasional dan memperluas jangkauan pasar.

    Partisipasi IEC di TEI 2024 didukung oleh sejumlah sponsor, termasuk MIND ID, Bank Syariah Indonesia (BSI), Rays Group Indonesia, dan PT Metro Impex Makmur. Dukungan tersebut memungkinkan IEC untuk memberikan fasilitas terbaik bagi para tenant yang tergabung dalam booth IEC, yang diharapkan mampu menarik minat pembeli potensial dan mendorong terciptanya transaksi bisnis bernilai tinggi.

    Baca juga: Mitra binaan LPEI membukukan potensi transaksi Rp5 miliar di TEI 2024

    Baca juga: Mendag: Total transaksi sementara TEI 2024 sebesar 22 miliar dolar AS

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub perkuat konektivitas maritim lewat tiga perjanjian strategis

    Kemenhub perkuat konektivitas maritim lewat tiga perjanjian strategis

    Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk terus memperkuat jaringan logistik dan konektivitas maritim di IndonesiaJakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat konektivitas maritim dengan menandatangani tiga perjanjian strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Indonesia.

    “Kami telah melaksanakan penandatanganan tiga perjanjian strategis, yang diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Perjanjian tersebut mencakup Adendum Kelima Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban, Jawa Barat; serta dua Perjanjian Konsesi pada Terminal PT Satya Amerta Havenport di Pelabuhan Kolonedale dan Terminal PT Samas Port di Pelabuhan Teluk Palu.

    Menurutnya, penandatanganan itu merupakan tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan layanan kepelabuhanan di Indonesia.

    “Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk terus memperkuat jaringan logistik dan konektivitas maritim di Indonesia. Penandatanganan Adendum Pelabuhan Patimban memastikan proyek ini tetap berjalan dengan lancar meskipun menghadapi tantangan ekonomi global,” ujarnya.

    Pelabuhan Patimban yang strategis di Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam mendukung distribusi logistik nasional, terutama dalam ekspor otomotif dan barang industri lainnya.

    Baca juga: Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia

    Ia menuturkan, perjanjian KPBU dengan PT. Pelabuhan Patimban Internasional pertama kali ditandatangani pada 2021 dan telah mengalami empat kali perubahan (Adendum).

    “Kami memahami adanya tantangan finansial yang dihadapi oleh proyek ini, terutama akibat fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, Adendum Kelima ini penting untuk memastikan pembiayaan dan operasional proyek tetap berjalan sesuai rencana, sehingga proyek ini dapat berfungsi optimal,” jelas Antoni.

    Dengan adanya Adendum Kelima ini, Antoni menekankan kembali pentingnya memastikan terpenuhinya pembiayaan proyek untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek, meningkatkan kredibilitas proyek dan kepercayaan investor, memastikan keberlanjutan operasional dan untuk memenuhi komitmen perjanjian dan legalitas.

    Selain itu, pada acara yang sama, ditandatangani juga Perjanjian Konsesi Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara Kementerian Perhubungan dengan dua badan usaha pelabuhan (BUP) swasta, yaitu PT. Satya Amerta Havenport yang berlokasi di Pelabuhan Kolonedale dengan nilai investasi mencapai Rp4,87 triliun dengan masa konsesi selama 35 tahun.

    Dan kedua, PT Samas Port yang berlokasi di Pelabuhan Teluk Palu dengan nilai investasi Rp439,36 miliar untuk masa konsesi 30 tahun.

    “Kedua terminal umum tersebut berada di wilayah Sulawesi Tengah dan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas serta kegiatan ekonomi lokal dan regional,” ujarnya.

    Antoni menegaskan bahwa investasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional.

    Menurutnya, nilai investasi dan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari kedua perjanjian ini sangat besar.

    “Hal ini bukan hanya akan meningkatkan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

    Dengan perjanjian konsesi ini, PT Satya Amerta Havenport akan berkontribusi rata-rata sebesar Rp64,88 miliar per tahun, sedangkan PT Samas Port akan menyumbang sekitar Rp6,32 miliar per tahun dalam bentuk PNBP.

    Nilai investasi dan PNBP tersebut akan bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, lanjut Antoni, penandatanganan konsesi itu sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan.

    “Serta menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan,” terangnya.

    Antoni juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan.

    Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

    Ia berharap, dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut pelayanan kepelabuhanan di Patimban, Kolonedale, dan Teluk Palu dapat semakin optimal, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim di Asia Tenggara.

    “Semoga semua pihak terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk masa depan transportasi maritim Indonesia,” kata Antoni.

    Baca juga: Tol Indrapura-Kisaran dukung angkutan logistik ke pelabuhan

    Baca juga: Kemenhub standardisasi pelayanan badan usaha pelabuhan lewat “INAOPS”

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • INDEF minta Prabowo-Gibran beri dukungan UMKM produksi bernilai tambah

    INDEF minta Prabowo-Gibran beri dukungan UMKM produksi bernilai tambah

    Perlu dukungan fiskal bagi UMKM di sektor prioritas, misalnya UMKM pada sektor industri berbasis produksi bernilai tambah untuk mendukung hilirisasi dan berorientasi eksporJakarta (ANTARA) – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memberikan dukungan fiskal kepada pelaku UMKM berbasis produksi bernilai tambah.

    “Perlu dukungan fiskal bagi UMKM di sektor prioritas, misalnya UMKM pada sektor industri berbasis produksi bernilai tambah untuk mendukung hilirisasi dan berorientasi ekspor,” ujar Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Ia juga menyarankan pemerintahan mendatang untuk memberikan insentif pajak kepada UMKM sesuai kapasitas dan fase perkembangan usaha mereka untuk mendorong peningkatan produktivitas para pelaku usaha tersebut.

    Terkait rencana pembebasan pajak selama dua tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi seperti yang tertuang dalam Dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran, Eisha pun menyambut baik hal tersebut.

    Menurutnya, upaya tersebut dapat menjadi insentif dalam meningkatkan formalisasi dan legalitas UMKM.

    “Banyak UMKM yang masih informal. Dengan lebih banyak lagi UMKM yang formal, maka akan meningkatkan akses pembiayaan, sumber daya, peningkatan pelatihan dan kapasitas, serta fasilitas pemerintah untuk pemberdayaan UMKM,” ucapnya.

    Selain memberikan pembebasan pajak bagi UMKM baru, Prabowo-Gibran juga berencana untuk menurunkan tarif PPh 21 agar mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (tax ratio).

    Eisha menilai bahwa upaya tersebut dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah daya beli masyarakat yang menurun saat ini.

    “Ketika pajak yang dikenakan turun, harapannya konsumsi bisa naik, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Namun, ia menegaskan bahwa penerimaan negara tetap harus perlu didorong, meskipun pemerintah nantinya jadi menurunkan PPh 21 tersebut.

    Hal tersebut dikarenakan kini rasio pajak di Indonesia masih cukup rendah, yakni sekitar 10 persen, sementara pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23 persen.

    “Agar tax ratio bisa naik, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan, salah satunya adalah masalah kepatuhan pajak. Selain itu, perlu juga diimbangi dengan upaya digitalisasi sistem pajak,” imbuhnya.

    Baca juga: Kemenkeu sosialisasikan berakhirnya tarif pajak UMKM 0,5 persen 

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024