Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Sritex Tumbang, Pemerintah Siapkan Kebijakan Antidumping

    Sritex Tumbang, Pemerintah Siapkan Kebijakan Antidumping

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah penyelamatan terhadap industri tekstil dalam negeri. Salah satunya adalah kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

    “Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan anti dumping,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

    Airlangga mengatakan, penerapan kebijakan ini sedang dibahas antarkementerian dan lembaga. Dia berharap dengan kebijakan ini, maka industri di dalam negeri dapat dijaga dari persaingan tidak sehat.

    “Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat,” kata Airlangga.

    Seperti diketahui, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex atau SRIL) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

    Selain itu, pengadilan juga menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

    Sritexpun bersama dengan tiga anak usaha saat ini telah mengajukan kasasi terkait putusan pailit dari PN Semarang.

    Tumbangnya salah satu produsen tekstil terbesar di RI ini menjadi puncak gelombang dari memburuknya kondisi industri tekstil sejak akhir tahun lalu.

    Gelombang bangkrutnya perusahaan-perusahaan tekstil dalam negeri ini ditengarai terjadi karena banjir impor produk tekstil dari China. Lemahnya permintaan domestik China, diduga berujung pada banyaknya barang Tiongkok yang ‘dibuang’ ke luar negeri dengan harga murah.

    Ekspor barang murah China pun membanjiri dunia, termasuk tekstil. Kondisi ini berdampak besar terhadap negara-negara yang selama ini menggantungkan pundi ekspor tekstil.

    Baru-baru ini pemerintah Indonesia juga sudah menerapkan pengenaan tarif bea masuk tinggi terhadap barang impor dari China, berupa ubin keramik. Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk ubin keramik dari China itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024.

    (wia)

  • Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat. 

    “Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024). 

    Dari sisi pasar domestik, banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan justru menggerus pasar dalam negeri, termasuk masalah kontrol impor yang legal maupun ilegal.

    Alhasil masalah industri tekstil bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tetapi juga ilegal. 

    Faisal menilai pascaCovid-19, industri tekstil menghadapi beragam permasalahan mulai dari biaya produksi hingga tuntutan kenaikan upah yang terjadi terus menerus setiap tahunnya. 

    “Setelah dihantam pandemi ini secara kumulatif membuat industri tekstil semakin susah survive, bahkan menyerang industri yang sudah lama berdiri,” jelasnya. 

    Faisal lebih lanjut menjelaskan bahwa sederet kebijakan dalam industri tekstil telah terbit, seperti Bea Masuk Safeguard, tetapi bersifat tanggap darurat atau hanya sementara meski menjadi langkah konkret. 

    Sementara dalam jangka menengah, langkah tanggap darurat tersebut ada batas waktu meski dapat diperpanjang, tetapi tidak dapat selamanya menjadi andalan. 

    “Itu [antidumping] hanya obat antinyeri, jangka menengah panjang adalah penguatan daya saing yang perlu dilakukan baik dari efisiensi ongkos produksi dan penguatan akses pasar,” tutup Faisal. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun telah menghadap Prabowo untuk membahas Sritex. 

    Pemerintah pun gerak cepat untuk menyelamatkan Sritex beserta 11.249 karyawannya. Prabowo pun langsung turun tangan untuk memerintahkan produksi industri tersebut tetap berjalan dan tetap dapat melakukan ekspor. 

    Airlangga menuturkan hal serupa pernah terjadi oleh salah satu industri di Jawa Barat. “Ini pernah terjadi di Jabar, pada saat industri di Kawasan Berikat digugat pailit, bisa tetap beroperasi. Bea cukai sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex sehingga ini bisa langsung berjalan untuk jangka pendek. Jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024). 

    Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.   

    Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. 

  • Risiko dan Peluang bagi Indonesia Jika Resmi Gabung BRICS

    Risiko dan Peluang bagi Indonesia Jika Resmi Gabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan kelompok negara BRICS, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat seperti AS.

    Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan salah satu bentuk diplomasi jalan tengah dan sikap yang lebih inklusif di dunia internasional setelah sebelumnya telah mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia juga harus bersiap menghadapi dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS dapat memicu ketegangan hubungan dengan negara barat, seperti AS dan sekutunya.

    “Keberpihakan pada aliansi internasional yang non-barat akan menghasilkan karakter pola relasi yang agak penuh dengan kecurigaan. Indonesia bisa menghadapi ketegangan dengan negara-negara seperti AS atau Australia yang bisa disebut sebagai security sheriff AS di wilayah Pasifik,” katanya dalam diskusi daring daring ‘BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?’ pada Rabu (30/10/2014).

    Serupa, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat mengganggu hubungan dengan AS.

    Namun, dia mengingatkan Indonesia untuk tidak takut dan tetap berani melangkah untuk bergabung ke BRICS jika hal tersebut akan menguntungkan negara.

    “Memang akan membuat hubungan kita dengan AS bermasalah. Dampak pasti ada, tetapi seberapa besar harus ditakar oleh Indonesia. Jangan sampai ketakutan terhadap dampak itu membuat Indonesia tidak berani melangkah,” jelas Wijayanto.

    Wijayanto mengatakan potensi risiko tersebut akan bergantung pada diplomasi yang dilakukan Indonesia ke depannya. Dia mengatakan, Indonesia harus mampu memberikan anggapan bahwa keputusan bergabung ke BRICS bukan merupakan langkah memihak blok tertentu.

    Dia menuturkan, beberapa negara lain yang telah atau berminat menjadi anggota BRICS masih memiliki hubungan baik dengan AS, seperti dua negara pemrakarsanya, Brasil dan India.

    “India dan Brasil sebagai salah satu inisiator BRICS adalah sahabat terdekat AS di Asia Selatan dan Amerika Selatan. Kemudian, Vietnam yang mendekat ke BRICS sudah memiliki perjanjian dagang bilateral dengan AS sejak 2000,” tambahnya.

    Sementara itu, Umam juga mengingatkan Indonesia harus mampu memanfaatkan kesempatan bergabung dengan BRICS dan OECD untuk meningkatkan pembangunan negara. Dia mengatakan, kerja sama dengan kedua organisasi tersebut akan memiliki manfaat besar terutama dari sisi ekonomi.

    “Kalau kita lambat untuk memilih, itu akan memberikan dampak secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini,” kata Umam.

    Peluang dan Risiko Gabung BRICS

    Adapun, Umam mengatakan, bergabung dengan BRICS akan menambah akses Indonesia dalam pendanaan untuk infrastruktur. Pasalnya, BRICS memiliki lembaga pendanaan sendiri bernama New Development Bank (NDB) yang menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur.

    “BRICS bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan infrastruktur untuk Indonesia yang persyaratannya tak seketat OECD. Ini bisa menggenjot agenda pembangunan infrastruktur Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Selain itu, dengan masuk menjadi anggota BRICS, Indonesia akan memiliki posisi tawar di dunia internasional, terutama dari sisi ekonomi. Ahmad menuturkan, hal ini akan menjadi penting dalam diplomasi ekonomi mengingat negara-negara anggota BRICS memiliki pengaruh yang lebih besar terkait arus investasi dan perdagangan dunia.

    Namun, Umam mengingatkan Indonesia harus selalu menjalankan diplomasi jalan tengah dengan tidak terlalu condong ke barat maupun timur.

    Di sisi lain, dia juga mengingatkan Indonesia harus mengantisipasi potensi risiko ketergantungan ekonomi terhadap China. Hal ini mengingat posisi China sebagai negara anggota BRICS dengan kekuatan ekonomi terbesar.

    Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Fajar Anandi, menambahkan Indonesia juga harus mampu menyeimbangkan hubungan antara negara-negara anggota BRICS, terutama Rusia dan China dan negara-negara Barat.

    Fajar juga menyoroti hubungan dagang antara Indonesia dan China yang signifikan seiring dengan tingginya ekspor dan impor yang dilakukan kedua negara.

    “Mau tidak mau kita akan lebih terikat dengan mereka (BRICS), terutama dengan China, karena ada kepentingan dalam konteks ekonomi dan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia melakukan balancing dengan negara-negara Barat,” katanya.

  • Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 

    Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Sebagai wujud pelayanan terhadap Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Majalengka bakal memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). 

    Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021, tentang Petunjuk tekins penyelenggaran Mal Pelayanan Publik.

    Mal Pelayanan Publik (MPP) ini berada di pusat Kota Majalengka merupakan bangunan bekas kantor Kejaksaan Negeri. MPP ini menyatu dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP).

    Menurut Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, melalui MPP berbagai jenis pelayanan tergabung dalam satu tempat, penyederhanaan regulasi dan prosedur serta integrasi, memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan.

    “Nantinya di dalam Mal Pelayanan Publik ini ada 14 gerai yang akan beroperasi sebagai pusat pelayanan terpadu yang terintegrasi, diantaranya pelayanan perijinan, kependudukan, perpajakan termasuk ijin ekspor dan rencana akan di launching pada 18 Nopember 2024,” kata Dedi, Senin (28/10)

    Dedi berharap dengan adanya MPP dapat memudahkan masyarakat serta meningkatkan daya saing global, yang dapat menarik investor serta pelaku usaha.

    Mal Pelayanan Publik Majalengka nantinya langsung  MPP digitalisasi. Selain itu MPP ini ditunjang dengan fasilitas gerai ATM, ruang laktasi, ruang anak dan fasilitas untuk difabel.

    “Dengan hadirnya MPP ini dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Pj Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Selasa (29/10).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kolaborasi Toyota dan Universitas Indonesia Dorong Percepatan Transisi Energi

    Kolaborasi Toyota dan Universitas Indonesia Dorong Percepatan Transisi Energi

    Jakarta –

    Toyota bekerja sama dengan Universitas Indonesia menggelar seminar nasional seri ke-7. Seminar nasional dalam rangka 100 tahun industri otomotif Indonesia mewujudkan Indonesia Net Zero Emission 2060, mengangkat tema ‘Strategi Percepatan Transisi Energi: Pendekatan Quick Win sebagai Solusi Praktis dalam Mewujudkan Pencapaian Target NDC 2030’.

    Rangkaian seminar kali ini, menjadi kelanjutan dari seluruh rangkaian seminar nasional yang sudah diselenggarakan di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Universitas Udayana Bali, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dan Universitas Gajah Mada (Yogyakarta).

    Dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim dan upaya untuk mengurangi emisi karbon sebanyak-banyaknya, transisi energi menjadi kunci menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Sinergi serta keterlibatan berbagai sektor dalam kolaborasi ‘Triple Heli’ antara pemerintah, akademisi, dan industri otomotif diharapkan dapat memainkan peran signifikan.

    Tujuannya, mendorong transisi melalui berbagai inisiatif yang mendukung penggunaan beragam energi dan teknologi buat mereduksi emisi, khususnya di sektor transportasi. Nyatanya, aktivitas dan inisiatif mereduksi emisi tidak akan mendisrupsi stabilitas ekonomi bahkan memberikan dampak positif bagi lingkungan.

    “Aktivitas seminar nasional yang sudah berlangsung selama 7 series di berbagai universitas di Indonesia sejak tahun 2022 hingga saat ini, merupakan wujud nyata advokasi kepada publik. Khususnya, ditujukan bagi para generasi muda yang menjadi elemen penting pendukung ekosistem kehidupan lebih hijau, hingga pembangunan ekonomi nasional yang merata. Selain itu, aktivitas seminar nasional ini merupakan wadah diskusi komprehensif untuk membantu menyusun strategi maupun kebijakan akselerasi Indonesia, menuju era transisi energi di tahun 2030 nanti,” ujar Nandi Julyanto Presiden Direktur PT TMMIN (Toyota Motor Manufacturing) di Universitas Indonesia, Rabu (30/10/2024).

    Transisi energi dengan implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT), memegang peranan penting buat menjaga ketersediaan energi dan lingkungan lebih hijau untuk generasi pada masa yang akan datang. Toyota Indonesia hadir dengan pendekatan multi-pathway, yaitu sinergi ragam teknologi kendaraan rendah emisi, termasuk elektrifikasi dengan pemanfaatan energi rendah emisi.

    “Sejumlah inisiatif memenuhi target reduksi emisi di tahun 2030, menjadi langkah awal atau steppingstone menuju tujuan yang lebih besar, di tahun 2060. Implementasi strategis sangat diperlukan untuk mempercepat transisi energi. Mengacu pada prinsip mengurangi emisi sebanyak-banyaknya dengan beragam teknologi, untuk memberikan hasil nyata dalam waktu singkat. Hal ini selaras dengan tema seminar kali ini, “Mempercepat Transisi Energi Menuju Quick Wins.” Implementasi green energi juga dapat direalisasikan sebagai aktivitas dekarbonisasi. Tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi, namun juga berkontribusi bagi kesejahteraan petani Indonesia melalui positive cycle yang terbentuk, yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di masa depan,” ujar Bob Azam selaku Wakil Presiden Direktur PT TMMIN.

    Pada aktivitas seminar nasional UI, Toyota Indonesia juga memberikan kontribusi dengan tema green economy kepada perwakilan FEB UI untuk dukungan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat relevansi akademis dan sosial perguruan tinggi. Dukungan yang diberikan akan digunakan untuk keperluan riset dan pengabdian masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan green economy.

    Seminar nasional dalam rangka 100 tahun industri otomotif Indonesia mewujudkan Indonesia Net Zero Emission 2060 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Strategi Multi Teknologi Percepat Transisi Energi

    TMMIN mengatakan, tidak ada satu solusi untuk menuju era transisi energi (No Single Solution) yaitu semua solusi dan teknologi memiliki perannya masing-masing, dan dapat memberikan kontribusi bagi penurunan emisi. Upaya untuk menekan emisi karbon sebagaimana ditetapkan pemerintah Indonesia, memerlukan transformasi industri maupun bisnisnya. Toyota Indonesia mengambil inisiatif untuk menyongsong era transisi energi untuk tercapainya target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah, dengan memperkenalkan beragam model kendaraan yang dapat mengurangi emisi melalui strategi multi-pathway. Baik mobil konvensional hemat bahan bakar, kendaraan dengan bahan bakar biofuel termasuk bioethanol, serta kendaraan berteknologi elektrifikasi.

    Green energi seperti biofuel, ethanol, hydogren, serta optimalisasi EBT dalam proses manufaktur yang lebih ramah lingkungan, tidak hanya menekan emisi saja. Peningkatan penggunaan EBT pun membantu kesejahteraan para petani Indonesia. Tidak hanya menekan emisi, namun peningkatan penggunaan EBT juga akan membantu kesejahteraan para petani Indonesia.

    “Penggunaan EBT (Energi Baru dan Terbarukan) seperti bioenergi dapat membantu mengurangi ketergantungan konsumsi bahan bakar fosil di semua sektor terkait seperti pembangkit listrik, domestik, industri, dan sektor transportasi. Bioenergi termasuk bioethanol dan biofuel, memainkan peranan utama dalam mendukung Indonesia untuk menuju transisi energi serta mereduksi emisi,” tambah Nandi.

    Era elektrifikasi tidak boleh meninggalkan industri otomotif nasional yang selama ini telah berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (No One Left Behind). Setiap teknologi memiliki perannya masing-masing. Semua harus dikembangkan untuk memenuhi tujuan nasional. Kombinasi kendaraan rendah emisi seperti LCGC dan flexy engine (bio diesel dan bio ethanol), HEV, PHEV, BEV, hingga FCEV.

    Hal ini juga selaras dengan visi ‘Beyond Zero’ yang menjadi pedoman Toyota mengimplementasikan seluruh upaya, menuju netralitas karbon dengan beragam solusi teknologi.

    Beyond Zero menandakan komitmen mengeksplorasi berbagai strategi dan solusi inovatif, demi menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Visi ini menjadi pedoman bagi Toyota, untuk dapat melakukan sejumlah upaya mencapai netralitas karbon, melalui produk, layanan, dan aktivitas operasional. Tidak hanya sekedar menghilangkan emisi, namun juga memberikan dampak keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi. Prinsip ini juga berdampak positif dalam menghasilkan ekonomi sirkuler, yang bertujuan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, serta meminimalkan dampak lingkungan. Ekonomi sirkuler berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi, berbeda dengan ekonomi linier yang cenderung menghasilkan, menggunakan, dan membuang.

    “Semua lapisan masyarakat terutama generasi muda dapat berkontribusi pada berbagai aktivitas pengurangan emisi. Berbagai pilihan teknologi kendaraan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan publik yang beragam, demi mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan multi-pathway atau rendah emisi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah strategis ini bertujuan agar Indonesia menjadi basis produksi dan hub ekspor bagi kendaraan berdaya saing tinggi, serta berperan penting untuk mengembangkan rantai pasok dan IKM lokal,” tutup Bob Azam.

    (lua/rgr)

  • Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai penyebab bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex adalah kelalaian manajemen perusahaan dalam memitigasi risiko. Menurut dia, manajemen perusahaan lengah, seolah-olah masalah kecil tetapi ternyata masalah yang berdampak fatal.

    “Ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tetapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” kata Yassierli dalam rapat dengar pendapat di ruangan Komisi IX DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Yassierli mengaku dirinya bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sri Mulyani Indrawati dan pihak Bea Cukai sudah dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah dalam kasus ini bukan untuk membantu swasta, tetapi memfasilitasi mediasi antara operator dan manajemen.

    “Membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung. Belum tentu juga pemerintah bantu percepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen pemerintah,” tandas Yassierli.

    Pemerintah, kata dia, bisa juga berperan untuk mencari relaksasi soal pengaturan ekspor dan impor. Selain itu, kata dia, pemerintah memang tidak ingin ada PHK seusai PT Sirtex dinyatakan pailit berdasar putusan pengadilan.

    Dia berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat agar kejadian serupa tidak terjadi di sektor lain.

    “Kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus,” pungkas Yassierli.

  • Puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK

    Puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK

    DPK Apindo Kabupaten Sukabumi bersama mahasiswa dan unsur lainnya saat melaksanakan diskusi publik ketenagakerjaan bertema `Pengangguran di Kabupaten Sukabumi Mau Dibawa ke Mana?` yang diselenggarakan di salah satu hotel di Jalan Raya Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jabar pada Selasa, (29/10/2024). ANTARA/Aditia A Rohman)

    Apindo Sukabumi : Puluhan ribu karyawan pabrik terkena PHK
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 06:14 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apndo) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebutkan selama empat tahun tepatnya sejak pandemi COVID-19 (2020-2024) puluhan ribu karyawan pabrik atau perusahaan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Jumlah karyawan yang terkena PHK sebanyak 25.730 orang yang berasal dari 30 perusahaan yang merupakan anggota organisasi Apindo Kabupaten Sukabumi,” kata Ketua DPK Apindo Kabupaten Sukabumi Sudarno Rais di Sukabumi, Selasa.

    Menurut Sudarno, tidak seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi menjadi anggota Apindo, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah karyawan yang terkena PHK, habis kontrak dan tidak diperpanjang kontraknya jumlahnya lebih banyak.

    Selain PHK, ada empat perusahaan yang tutup dua di antaranya yaitu PT Manito World di daerah Kecamatan Cicurug dengan jumlah karyawan sebanyak 1.800 orang dan PT Pajar Kecamatan Parungkuda dengan jumlah karyawan 800 orang.

    Perusahaan itu menutup usahanya di Kabupaten Sukabumi karena beberapa hal sehingga berimbas kepada ribuan karyawan pabrik tersebut. Seperti diketahui kebanyakan perusahaan di Kabupaten Sukabumi menerapkan sistem padat karya dengan menyerap puluhan hingga ratusan ribu seperti pabrik garmen, sepatu, tas, mainan, alat-alat serta elektronik.

    Maka dari itu, kondisi perekonomian global yang belum stabil serta banyak negara tujuan ekspor yang kondisi ekonominya tengah turun mempengaruhi pendapatan perusahaan, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kerugian banyak perusahaan yang terpaksa harus melakukan PHK.

    Tentunya solusi dari pemerintah agar dunia usaha yang ada di Kabupaten Sukabumi tetap eksis dan berjalan sangat penting bagi para investor, sehingga pelaku usaha yang telah menanamkan modalnya memiliki harapan, karena kebijakan dari pemerintah sangat menentukan keberlangsungan usaha.

    Tidak hanya itu kepastian usaha, para investor pun ingin mendapatkan kepastian hukum dalam dunia usaha dan industri, karena dengan tidak adanya jaminan akan mengganggu kondisi perusahaan dan dampaknya terjadi PHK massal.

    Apindo pun mengapresiasi Pemkab Sukabumi yang telah membuka lebar pintunya untuk mempermudah pihaknya dalam melakukan konsultasi dan lainnya terkait dunia bisnis di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini.

    Sumber : Antara

  • Menko Perekonomian Airlangga Pastikan Sritex Dapat Diselamatkan – Page 3

    Menko Perekonomian Airlangga Pastikan Sritex Dapat Diselamatkan – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah telah membahas rencana penyelamatan bagi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil terkemuka Indonesia yang sedang menghadapi masalah finansial. Pemerintah mempersiapkan dua opsi penyelamatan, tergantung pada hasil kasasi yang diajukan oleh Sritex.

    Di Jakarta pada Senin lalu, Agus menjelaskan bahwa dua skenario tersebut mencakup langkah pemerintah jika kasasi Sritex dikabulkan dan rencana yang akan diambil jika kasasi ditolak.

    “Dalam kedua skenario tersebut, komitmen pemerintah tetap sama, yakni memastikan kelangsungan operasional perusahaan dan melindungi tenaga kerja. Kami berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan produksi tetap berjalan. Meski langkahnya akan berbeda sesuai hasil kasasi, tujuan akhirnya tetap menjaga stabilitas perusahaan dan pekerja,” jelasnya, dikutip dari Antara, Senin (28/10/2024).

    Upaya Pemerintah Menjaga Produksi dan Ekspor Sritex

    Menurut Menperin, langkah pertama yang harus dilakukan saat ini adalah memastikan bahwa Sritex tetap dapat berproduksi dan mengekspor barang-barang mereka ke luar negeri. Kendala utama saat ini adalah barang produksi Sritex yang tidak bisa keluar dari kawasan berikat.

    “Kami ingin memastikan bahwa, meskipun mereka tetap berproduksi, barang-barang yang diproduksi dapat keluar dan diekspor. Ini akan melibatkan Bea Cukai untuk memperlancar proses pengeluaran produk dari kawasan berikat,” tambahnya.

    Harapan Penyelesaian dengan Kreditur

    Agus juga berharap kasus kepailitan ini dapat segera mencapai kesepakatan homologasi dengan para kreditur. Menurutnya, Sritex menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan finansial mereka dan menjalankan kesepakatan yang telah disusun dalam proses homologasi.

    “Saya melihat bahwa Sritex memiliki komitmen tinggi untuk memenuhi kesepakatan dengan kreditur. Hal ini menjadi sinyal positif bagi kelangsungan perusahaan,” ujarnya.

  • DPR: Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka Jadi Mimpi Buruk Bagi Indonesia – Page 3

    DPR: Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka Jadi Mimpi Buruk Bagi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029 Rokhmin Dahuri, mengusulkan agar Pemerintah Indonesia tidak membuka kembali keran ekspor pasir laut, utamanya ke Singapura. Hal itu bisa berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.

    Rokhmin menjelaskan, dalam proses penambangan pasir laut dapat merusak ekosistem laut, menghancurkan habitat keanekaragaman hayati, serta bisa berdampak negatif lainnya seperti abrasi pantai.

    “Pasir laut kan waktu penambangannya saja jelas akan merusak habitat dasar,” kata Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, ditulis Rabu (30/10/2024).

    Ia pun mempertanyakan bukti kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengklaim bahwa yang boleh diekspor adalah sedimen laut. Sebagai informasi, sedimen laut adalah material yang mengendap di dasar laut dan terdiri dari berbagai jenis partikel yang berasal dari proses alam, seperti pelapukan batuan, aktivitas vulkanik, sisa-sisa organisme laut, serta benda-benda luar angkasa yang masuk ke bumi.

    “Nah, kalau KKP punya argumen yang ditambang itu sedimen, itu harus ada bukti yang nyata jangan hanya teori. Tetapi harus ada data penelitian bahwa benar-benar pasir yang terakumulasi di perairan Batam atau Karimun antara Singapura dengan kita itu benar-benar hasil sedimentasi,” ujarnya.

    “Harus ada buktinya bukan hanya teori, harus ada bukti bahwa pasir di Batam dan Karimun itu hasil sedimen. Kita sebagai rakyat ingin kelestarian butuh bukti,” sambung Rokhmin.

    Setop Ekspor Pasir Laut

    Lebih lanjut, Rokhmin mengatakan seharusnya Pemerintah saat ini menilik kembali langkah yang dilakukan Presiden RI BJ Habibie yang dahulu menyetop ekspor pasir laut ke Singapura. Pasalnya, BJ Habibie menilai ekspor pasir laut itu justru merugikan Indonesia.

    Sebab, tujuan negara ekspor daratannya akan semakin luas. Alhasil, perekonomian mereka semakin meningkat, karena banyak investor asing yang lari ke Singapura dibandingkan ke Indonesia.

    “Saya inget pak Habibie waktu tahun 80-an beliau akhirnya menyetop ekspor pasir laut, itu beliau percaya pada teori balon. Singapura kan sekarang pendapatan perkapitanya USD80.000 per tahun, kita baru USD4.580. Nah, karena dia itu bisa menampung industri perusahaan tapi lahannya sempit, karena reklamasi. Pak Habibie menutup ekspor laut, karena harapannya wilayah Singapura tidak bertambah, agar indutsri-industri (investor) berpindah ke kita,” pungkasnya.

  • Airlangga: Lawan EUDR, Pemerintah Bakal Tegaskan Sertifikat ISPO Sawit lewat PP

    Airlangga: Lawan EUDR, Pemerintah Bakal Tegaskan Sertifikat ISPO Sawit lewat PP

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartaro menyampaikan pihaknya mengajukan kepada Prabowo Subianto untuk menetapkan standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

    Airlangga menuturkan hal ini menjadi langkah pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya Eropa, bahwa Indonesia telah memiliki aturan khusus terkait keberlanjutan (sustainability) di sektor kelapa sawit.

    “Untuk standarnya ditegaskan melalui PP sehingga nanti EUDR paham bahwa kita punya regulasi mengenai sustainability,” ujarnya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

    Sebagaimana diketahui, Eropa menerapkan kebijakan antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang awalnya akan berlaku pada 2025, namun ditunda selama dua tahun.

    UU Antideforestasi ini berisiko menghambat ekspor produk perkebunan Indonesia, seperti sawit, karet, kakao, kopi dan kayu ke Uni Eropa. Alhasil, pengusaha sawit Indonesia kewalahan menggadapi aturan tersebut kala akan melakukan ekspor ke ranah Eropa.

    ISPO merupakan standar mutu yang berisikan prinsip-prinsip dan kriteria pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan.

    Sebelumnya pun pengusaha sawit mengeluhkan terkait biaya sertifikasi ISPO. Selain itu, rendahnya ISPO lantaran tumpang tindih kebun sawit dengan kawasan hutan.

    Sebagai informasi, melalui EUDR, Eropa membatasi 6 komoditas Indonesia, yaitu kopi, kakao, karet, furniture, CPO, dan juga sapi.

    UU antideforestasi mewajibkan perusahaan atau importir yang menjual keenam komoditas tersebut untuk memastikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan hasil deforestasi atau tidak merusak lingkungan maupun hutan.