Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Prabowo Kebut Perjanjian Internasional Strategis, Ini Daftarnya

    Prabowo Kebut Perjanjian Internasional Strategis, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang memproses negosiasi dalam perjanjian dagang dengan negara lain, misalnya Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

    Proses negosiasi perjanjian dagang ini sudah berlangsung bertahun-tahun namun belum juga menemui kesepakatan yang konkrit. Sebelumnya pemerintah menargetkan sebelum rezim Jokowi lengser maka perjanjian dagang ini tuntas, namun hingga kini masih belum.

    “Perjanjian perdagangan dari Kementerian Perdagangan, selain pengamanan pasar negeri, pasar dalam negeri, juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi, yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru. Nah tentu ini yang akan terus didorong,” sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Indonesia saat ini juga mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari blok BRICS. Indonesia sebelumnya telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Selain Indonesia, 12 negara lainnya adalah Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

    Bukan hanya itu Indonesia juga siap bergabung menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Foto: Menter Luar Negeri Sugino hadiri KTT BRICS Plus. (Intagram/sugiono_56)
    Menter Luar Negeri Sugino hadiri KTT BRICS Plus. (Intagram/sugiono_56)

    Lalu terakhir adalah pemerintah telah mengajukan permohonan masuk Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP. Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperluas kemitraan dagang RI di kancah internasional sekaligus meningkatkan kinerja ekspor domestik.

    CPTPP merupakan perkembangan dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang tidak pernah diratifikasi karena penarikan diri Amerika Serikat. Perjanjian dagang tersebut dilakukan antara Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

    “Dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” sebutnya.

    Sebagai informasi, saat ini Indonesia beserta 12 negara lainnya (Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam) pada dasarnya sudah menjadi mitra BRICS.

    Meski ada upaya untuk meningkatkan perjanjian dagang, namun pemerintah juga perlu memikirkan dampak negatifnya, yakni Kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri.

    (fys/wur)

  • Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Pemerintah Siapkan Insentif Industri Padat Karya, Himbara Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

    “Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

    Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

    Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

    “Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

    Awan Mendung Industri Padat Karya

    Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

    Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

    Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

    Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

    Pekerja di pabrik tekstil.Perbesar

  • Airlangga Hartarto Gelar Rapat Koordinasi dengan Para Menteri Bidang Perekonomian

    Airlangga Hartarto Gelar Rapat Koordinasi dengan Para Menteri Bidang Perekonomian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, pada Minggu (3/11/2024). Agenda tersebut digelar secara tertutup sejak pagi hari.

    Dalam pantauan Beritasatu.com, sejumlah menteri yang hadir, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Tidak hanya menteri, para wakil menteri pun turut hadir dalam rapat tersebut. Kegiatan itu terpantau rampung sekitar 12.19 WIB.

    Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membahas sejumlah hal. Salah satunya mengenai keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait dengan ketenagakerjaan.

    Selain itu ada juga pembahasan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai devisa hasil ekspor. Airlangga dan pihaknya tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP).

    Selanjutnya, rapat tersebut juga membahas insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan. Hal itu nantinya akan dibahas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal PPN ditanggung pemerintah.

  • Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat pembahasan mengenai Usulan Program Quick Win Kementerian di bidang ekonomi.

    Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil pembahasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari hasil pembahasan ini, kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam rapat hari ini,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Poin-poin hasil pembahasan meliputi:

    1. Ketenagakerjaan

    Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan akan mempersiapkan regulasi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan ini juga mencakup konsekuensi pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dari BP2MI.

    2. Devisa Hasil Ekspor

    Regulasi terkait pengelolaan devisa hasil ekspor saat ini sedang disiapkan.

    3. UMKM

    Regulasi terkait UMKM sedang dalam tahap penyusunan, termasuk RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih bagi bank terkait laporan keuangan kementerian dan lembaga.

    4. Peraturan Prioritas

    Berbagai peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP) sedang diproses, termasuk insentif yang diusulkan untuk dilanjutkan pada tahun depan. Ini mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk berbagai sektor, seperti kendaraan bermotor berbasis listrik dan properti.

    5. Kredit Usaha

    Pembahasan mengenai regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, serta usulan baru untuk kredit investasi bagi industri padat karya juga menjadi agenda penting.

    6. Program Ketenagakerjaan

    Beberapa revisi program kerja di bidang ketenagakerjaan sedang dipersiapkan, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan, regulasi platform, serta integrasi program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja.

    7. Industri dan UMKM

    Kementerian Perindustrian juga mengusulkan program terkait larangan terbatas (lartas) impor, fasilitasi pelabuhan impor, dan harga gas bumi tertentu bagi sektor industri. Pemerintah juga akan membentuk Gugus Tugas atau Task Force untuk membahas ini secara detail.

    Selain itu, Pemerintah akan terus mendukung hilirisasi industri, termasuk pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat, peningkatan lifting migas, dan pemanfaatan biofuel serta bioethanol.

    Airlangga menambahkan, Satgas subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM tengah bekerja, dan terkait dengan investasi, mekanisme tax holiday dari Kementerian Keuangan telah tersedia untuk mendukung efektivitas kebijakan ini.

  • 8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    8 Menteri Rapat di Hari Minggu, Bahas 13 Arahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

    “Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

    Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insentif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

    “Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” jelasnya.

    Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prakerja.

    Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

    “Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail,” terangnya.

    Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

    Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

    “Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat,” lanjutnya.

    Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

    “(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” jelasnya.

    Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejot pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindak lanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

    “Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” ucap Airlangga.

    Terakhir, ketiga belas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

    “Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” pungkasnya.

    (ada/das)

  • Mengintip Canton Fair, Pameran Dagang Impor dan Ekspor Terbesar di China – Page 3

    Mengintip Canton Fair, Pameran Dagang Impor dan Ekspor Terbesar di China – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Berbagai produk buatan China mejeng di pameran dagang impor dan ekspor Canton Fair ke-136 yang digelar di Canton Fair Complex, Guangzhou, China Selatan sejak 15 Oktober 2024. Pameran Canton Fair ini dibagi dalam tiga fase atau gelombang.

    Liputan6.com, berkesempatan mengunjungi fase ketiga Canton Fair ke-136 yang dibuka pada Kamis, 31 Oktober 2024 atas undangan dari Yangcheng Evening News Group yang bermarkas di Guangzhou. Fase ketiga Canton Fair ini bakal berakhir pada 4 November 2024.

    Adapun Canton Fair dihelat oleh Kementerian Perdagangan China dan Pemerintah Provinsi Guangdong yang menggandeng Pusat Perdagangan Luar Negeri China.

    Pada fase tiga Canton Fair, berbagai produk tekstil rumah tangga, karpet & permadani, pakaian pria dan wanita, perlengkapan mandi, produk perawatan pribadi, mainan, makanan, hingga pakaian anak-anak dipamerkan. Sebagian besar produk, memang didominasi produsen asal China.

    Total, lebih kurang 11.000 perusahaan ikut berpartisipasi dalam Canton Fair ke-136 fase tiga. Selain perusahaan asal China, produk asal Turki, Korea Selatan, Amerika, Iran, Rusia, Prancis Myanmar, Italia, India, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia turut menjadi peserta di Canton Fair ke-136.

    Memasuki area Canton Fair, dijumpai mereka yang datang mengenakan beberapa tanda pengenal dengan warna yang berbeda-beda. Warna biru untuk buyer atau para pembeli, warna ungu untuk exhibitor atau pedagang, dan warna merah untuk jurnalis.

    Canton Fair sendiri digelar dua kali setiap tahunnya, yakni pada Mei dan Oktober di Guangzhou, China. Baik para pedagang maupun para pembeli harus mengisi formulir jauh-jauh hari di laman resmi Canton Fair sebelum acara dimulai untuk memperoleh tanda pengenal.

    Hampir semua komoditas yang diperdagangkan di Canton Fair merupakan barang grosir yang tidak bisa dibeli secara eceran atau satuan. Oleh sebab itu, Canton Fair menjadi surga bagi para pedagang seluruh dunia yang berburu berbagai produk dengan harga miring.

     

  • Jadi Basis Produksi di Asean, Menperin Minta Chery Ekspor ke Australia dan Afrika

    Jadi Basis Produksi di Asean, Menperin Minta Chery Ekspor ke Australia dan Afrika

    Jakarta –

    Chery Motor Indonesia akan menjadi basis produksi mobil-mobil buatan Chery di Asia Tenggara. Tak hanya menyuplai kebutuhan mobil buat negara-negara tetangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga berharap Chery bisa melebarkan pangsa ekspornya hingga ke Australia dan negara-negara di Afrika.

    “First export launch by Chery Indonesia merupakan momen penting, dalam meningkatkan kontribusi industri otomotif nasional di pasar global. Pemerintah memberi apresiasi kepada Chery Motor Indonesia terhadap pencapaian terbaru melalui ekspor Omoda 5 yang merupakan produk mobil dengan setir kiri menuju pasar Vietnam,” terang Agus dalam sambutannya di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11/2024).

    Diketahui, pada tahap awal pengiriman, Chery mengekspor sebanyak 120 unit Omoda 5 ke Vietnam. Selanjutnya, Chery menargetkan mengapalkan 500 unit Omoda 5 setiap bulannya ke negeri naga biru. Pada tahun pertama, Chery menargetkan bisa mengekspor sebanyak 5.000 unit Omoda 5 ke Vietnam.

    Agus juga berharap Chery tak hanya menjadi basis produksi di Asia Tenggara. Tapi juga bisa memperluas pasar ekspornya ke negara-negara lain, seperti Australia, maupun di negara-negara benua Afrika.

    “Bukan hanya pasar-pasar tradisional di Asean, tapi bisa mengembangkan sayap atau pasar ekspor di negara-negara atau kawasan-kawasan lain luar Asean seperti Australia, yang saya tidak tahu seberapa besar operasional yang ada di Afrika untuk Chery dan saya kira itu juga jadi salah satu potensi market yang bisa kita kirim dari Indonesia ke Afrika,” tambah Agus.

    Menjawab keinginan pemerintah Indonesia, Executive Vice President of Chery International Chen Chunqing mengatakan, ekspor Chery Omoda 5 ke Vietnam adalah langkah awal dari rencana ekspansi Chery Motor Indonesia ke pasar global. Selain melakukan kegiatan Completely Knocked Down (CKD) di Indonesia, Chery Motor Indonesia juga berkomitmen untuk mengekspor produk-produk terbaiknya ke berbagai negara di dunia.

    “Kami percaya bahwa produk-produk Chery memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Dengan kualitas dan teknologi yang terus ditingkatkan, kami yakin mampu memenuhi ekspektasi konsumen di berbagai negara,” ungkap Chen.

    (lua/riar)

  • China Kembangkan AI Buatan Perusahaan AS untuk Dukung Operasi Militer

    China Kembangkan AI Buatan Perusahaan AS untuk Dukung Operasi Militer

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Peneliti di China dilaporkan mulai mengembangkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) Meta, perusahaan asal AS, pada sejumlah peralatan militer guna mendukung operasi militer negara tersebut.

    Melansir laporan Reuters, Lembaga peneliti tersebut menggunakan model LLaMA besutan Meta yang merupakan Kumpulan model Bahasa dasar tercanggih dengan kisaran antara 7 miliar hingga 65 miliar parameter.

    Sebelumnya, peneliti di Tiongkok juga telah menggunakan model Bahasa besar (Large Language Model/LLM) LLaMA 13B untuk mengumpulkan dan memproses pelaksanaan tugas-tugas intelijen.

    “Ini pertama kalinya ada bukti substansial bahwa pakar militer PLA di Tiongkok telah secara sistematis meneliti dan mencoba memanfaatkan kekuatan LLM sumber terbuka, khususnya Meta, untuk keperluan militer,” kata Sunny Cheung, rekan peneliti di Jamestown Foundation dikutip dari laporan Reuters, Minggu (3/11/2024).

    Untuk diketahui Meta telah mendukung peluncuran AI yang cukup masih beberapa waktu belakangan, termasuk LLaMA. Meta juga disebut telah memberlakukan pembatasan pada penggunanya.

    Salah satunya, Meta melarang penggunaan model untuk industri atau aplikasi militer, peperangan, nuklir, spionase, hingga kegiatan lain yang tunduk pada kontrol ekspor pertahanan AS. 

    Di samping itu, Meta juga telah secara tegas membatasi AI untuk melakukan pengembangan senjata dan konten yang dimaksudkan untuk menghasut hingga mempromosikan tindak kekerasan. 

    Dalam keterangannya, Meta turut memastikan bahwa pihaknya dapat mengambil tindakan untuk mencegah penyalahgunaan apabila sewaktu-waktu AI kembangannya digunakan oleh tentara rakyat atau tentara non-pemerintahan suatu negara untuk melakukan perpecahan.

    “Karenanya, setiap penggunaan model kami oleh Tentara Pembebasan Rakyat (Peoples Liberation Army – tentara non Nasional) adalah tidak sah dan bertentangan dengan kebijakan penggunaan yang dapat diterima,” kata Molly Montgomery, direktur kebijakan publik Meta.

  • PHE OSES Resmi Pasok Gas ke PLTGU Cilegon – Page 3

    PHE OSES Resmi Pasok Gas ke PLTGU Cilegon – Page 3

    Setelah bertugas selama lebih dari setengah abad, kapal penampung produksi minyak Arco Ardjuna yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memasuki usia pensiun bulan ini.

    Mengapung sekitar 95 kilometer di lepas pantai Laut Jawa, kapal Floating Storage and Offloading (FSO) Arco Ardjuna merupakan fasilitas penampung produksi minyak terapung lepas pantai pertama di Indonesia dan tertua yang masih beroperasi di dunia. FSO Arco Ardjuna digunakan berfungsi sebagai fasilitas penerima, penyimpanan, dan penyalur minyak mentah untuk sebelum kemudian dikirim diangkut ke tanker ekspor untuk dapat ke lokasi diproses di kilang pengolahan minyak mentah untuk diproses.

    Di bangun di oleh Mitsubitshi Heavy Industry, Jepang, dan mulai beroperasi  pada tahun 1972, FSO Arco Ardjuna tak hanya menjadi tulang punggung produksi minyak di lapangan lepas pantai PHE ONWJ, tetapi juga merupakan simbol keandalan teknologi. Dengan kapasitas penyimpanan terpasang sebesar satu juta barel, FSO Arco Ardjuna ini telah berjasa memberikan berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

    Setelah beroperasi selama 52 tahun, PHE ONWJ akan mengganti FSO Arco Ardjuna dengan fasilitas penampungan baru yang lebih andal, efisien dan modern. Meskipun demikian, warisan yang ditinggalkan oleh FSO legendaris ini akan selalu dikenang.

     

  • Menperin Agus Gumiwang Minta TKDN Chery Omoda 5 Ditingkatkan Jadi 60%

    Menperin Agus Gumiwang Minta TKDN Chery Omoda 5 Ditingkatkan Jadi 60%

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Chery Motor Indonesia agar meningkatkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Omoda 5 dari 40% menjadi 60%. Hal itu diungkapkan Agus saat memberi sambutan di acara First Export Chery Indonesia di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11/2024).

    “First export launch by Chery Indonesia merupakan momen penting dalam meningkatkan kontribusi industri otomotif nasional di pasar global. Pemerintah memberi apresiasi kepada Chery Motor Indonesia terhadap pencapaian terbaru melalui ekspor Omoda 5 yang merupakan produk mobil dengan setir kiri menuju pasar Vietnam,” terang Agus dalam sambutannya.

    Diketahui, pada tahap awal pengiriman, Chery mengekspor sebanyak 120 unit Omoda 5 ke Vietnam. Setelahnya, Chery menargetkan mengapalkan 500 unit Omoda 5 setiap bulannya ke negeri naga biru. Pada tahun pertama, Chery menargetkan bisa mengekspor sebanyak 5.000 unit Omoda 5 ke Vietnam.

    Agus juga berharap Chery bisa memperluas pasar ekspornya ke negara-negara lain, seperti Australia, maupun di negara-negara Afrika. Tak kalah penting, Agus mempunyai harapan agar Chery Indonesia bisa meningkatkan kandungan lokal produknya.

    “Bukan hanya pasar-pasar tradisional di Asean, tapi bisa mengembangkan sayap atau pasar ekspor di negara-negara atau kawasan-kawasan lain luar Asean seperti Australia, yang saya tidak tahu seberapa besar operasional yang ada di Afrika untuk Chery dan saya kira itu juga menjadi salah satu potensi market yang bisa kita kirim dari Indonesia ke Afrika,” tambah Agus.

    “Catatannya untuk Chery bahwa Omoda 5 ini memiliki TKDN masih 40% dan harapan kami harapan pemerintah, yang 40% itu angka yang relatif masih, bagi pandangan kami masih bisa ditingkatkan. Dan oleh sebab itu harus dicari segera mungkin kiat-kiat atau cara untuk meningkatkan nilai TKDN. Sesuai dari produk-produk yang dihasilkan oleh Chery termasuk produk impornya meningkat ke angka 60%. Nanti dari kantor kami bisa melakukan bimbingan atau pengawalan agar nilai TKDN Chery bisa 60% dan kami harapkan bisa melibatkan sebanyak-banyaknya industri kecil, industri menengah supaya menjadi bagian dari supply chain Chery itu sendiri,” terang Agus.

    Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President of Chery International Chen Chunqing mengatakan, ke depannya Chery akan mengakselerasi TKDN produk mobilnya sesuai permintaan pemerintah.

    “Seperti pernah dikatakan Chairman of Chery Holding Group Yin Tongyue, ‘in somewhere, for somewhere’. Artinya, kita sudah di mana, kita harus berkontribusi untuk wilayah mana. Jadi 40% minimal (TKDN) kita sudah capai. Ke depannya, kita pasti akan akselerasi lokalisasi di Indonesia,” bilang Chen.

    (lua/riar)