Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Setop Perdagangan dengan Israel, Turki Tutup Sistem Bea Cukai

    Setop Perdagangan dengan Israel, Turki Tutup Sistem Bea Cukai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Turki Omer Bolat telah mengonfirmasi bahwa sistem bea cukai Turki sepenuhnya ditutup untuk perdagangan dengan Israel. Hal ini terjadi setelah beredar klaim yang menunjukkan bahwa hubungan dagang antara Turki dan Israel masih berlangsung.

    Laporan Kantor Berita Ma’an, seperti dikutip Middle East Monitor pada Selasa (5/11/2024), menyebut Bolat menekankan bahwa Ankara akan terus memenuhi kebutuhan rakyat Palestina dan mendukung tujuan mereka secara ekonomi.

    Bolat menglarifikasi bahwa pada 2 Mei, pemerintah Turki memutuskan untuk menangguhkan semua kegiatan ekspor dan impor dengan Israel hingga gencatan senjata permanen diumumkan dan bantuan kemanusiaan diizinkan mengalir tanpa gangguan ke Gaza.

    Ia menambahkan bahwa tidak ada deklarasi bea cukai untuk ekspor atau impor antara Turki dan Israel yang telah didaftarkan sejak tanggal tersebut, dan tidak ada pengiriman yang dilakukan ke kedua arah.

    Menurut Bolat, berdasarkan perjanjian dengan Kementerian Ekonomi Nasional Palestina, ekspor diizinkan hanya jika barang tersebut ditujukan untuk penerima Palestina dengan importir Palestina, dan hanya setelah konfirmasi resmi dari kementerian bahwa produk tersebut akan digunakan secara eksklusif di Palestina.

    Bolat mencatat bahwa sekitar 25% kebutuhan Palestina dipasok oleh Turki, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Sebagai informasi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara konsisten mengeluarkan retorika yang kuat selama perang Israel di Gaza. Selain pernyataan, Turki juga melakukan sejumlah tindakan “sanksi” ke Tel Aviv.

    Pada April, Turki membatasi beberapa ekspor ke Israel. Pada Mei, Turki menghentikan perdagangan dengan Israel sepenuhnya. Israel sendiri mengatakan akan membatalkan perjanjian perdagangan bebas negara itu dengan Turki sebagai balasan.

    (luc/luc)

  • Airlangga Buka-Bukaan Soal Dampak Pilpres AS ke Ekonomi Indonesia

    Airlangga Buka-Bukaan Soal Dampak Pilpres AS ke Ekonomi Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah turut mengawasi hasil  Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

    Airlangga menyebut bahwa situasi global masih dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga setiap Negara saling memperhatikan peralihan estafet kepemimpinan Negara dengan maksud melihat kebijakan yang bakal diambil oleh masing-masing pemimpin Negara ke depan.

    “Jadi seluruh dunia masih melihat bahwa global belum baik-baik saja. Sehingga kita juga harus memperhatikan perkembangan kekuatan ekonomi di negara-negara lain,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Misalnya, dia mengatakan salah satu kondisi ekonomi yang menjadi perhatian dari kandidat Calon Presiden AS adalah untuk mengatasi kelas menengah yang terancam menjadi kalangan miskin.

    Airlangga melanjutkan bahwa upaya untuk mengangkat kelas menengah yang dilakukan pemerintahan AS turut diperhatikan oleh pemerintahan Presiden PRabowo Subianto mengingat terdapat dampak yang dirasakan oleh masyarakat Tanah Air, yaitu mengurangi permintaan dari produk-produk ekspor Indonesia.

    “Bagi indonesia, tentu kelas menengah AS yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk indonesia. Nah kami ketahui Indonesia dan seperti negara Asean yang lain, [perekonomiannya] mengandalkan konsumsi di Eropa, konsumsi di China, maupun konsumsi di Amerika Serikat,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Airlangga mengaku bahwa pemerintah bakal memperhatikan segala kebijakan perekonomian yang ditawarkan masing-masing kandidat. Mengingat setiap kebijakan pemimpin Negara juga terkait dalam keadaan perekonomian dunia.

    “Sehingga tentu perlu kami perhatikan agar ekonomi dunia kembali sebelum pra-pandemi, pra-pandemi kan pertumbuhannya relatif tinggi di atas 6 persen, sekarang kan masih rata-rata di 3 persen,” pungkas Airlangga.

  • RI Gandeng Negara-negara Afrika-Karibia Genjot Animasi hingga Aplikasi

    RI Gandeng Negara-negara Afrika-Karibia Genjot Animasi hingga Aplikasi

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS) mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) di industri kreatif digital, seperti animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan industri kreatif menjadi penting karena merupakan salah satu pilar terkuat dalam struktur ekonomi Indonesia.

    “Pelaku industri kreatif dalam negeri harus dapat menghasilkan berbagai produk yang inovatif dan kompetitif. Apalagi, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan didukung dengan kemampuan SDM terampil sehingga diyakini dapat berdaya saing hingga kancah global,” katanya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan mengemukakan bahwa industri kreatif tidak hanya untuk kesinambungan ekonomi itu sendiri, namun juga berperan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, termasuk membuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda yang merupakan populasi terbesar di Indonesia saat ini.

    “Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah merasakan keuntungan dari tumbuhnya industri kreatif,” ujarnya.

    Pada 2023, nilai tambah industri kreatif mencapai Rp 1.414,8 triliun, atau tumbuh sebesar 10,5% dibandingkan 2022 senilai Rp 1.280,42 triliun. Sektor ini juga turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 24,3 juta orang.

    “Potensi ini yang perlu terus dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Beberapa waktu lalu, Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar selaku satuan kerja di bawah BPSDMI Kemenperin, berkolaborasi dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS), The Indonesian Aid, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Eropa menyelenggarakan pelatihan pada industri kreatif yang berlangsung pada tanggal 4- 8 November 2024 di Bali. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan SDM industri bidang animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

    “Diklat ini diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari wilayah Afrika, Karibia, dan Pasifik dengan latar pembuat kebijakan, administrator, atau regulator di sektor ekonomi kreatif,” sebut Masrokhan.

    Kepala BDI Denpasar Arga Mahendra menjelaskan, pelatihan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menciptakan wadah untuk berbagi pengetahuan, pembelajaran, praktik dan pengalaman terbaik serta meningkatkan kolaborasi di bidang ekonomi kreatif. Para peserta pelatihan ini merupakan dari negara anggota OACPS.

    “Harapannya agar setiap peserta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengembangan industri kreatif di negaranya masing-masing,” ujar Arga.

    Sekretaris Jenderal OACPS Georges Rebelo Pinto Chikoti mengatakan bahwa industri kreatif termasuk sektor audio-visual, mempunyai potensial untuk berkembang di Afrika, Karibia, dan Pasifik sehingga bisa memacu perekonomian di masing-masing negara.

    “Kolaborasi OACPS dengan pemerintah Indonesia di sini merefleksikan komitmen OACPS untuk memperkuat hubungan kerja sama Selatan-Selatan serta pertukaran ilmu pengetahuan, tutur Georges.

    Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Harapannya, kegiatan ini dapat terlaksana secara rutin dan berkelanjutan. Sebelum kerja sama di bidang industri kreatif, Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan OACPS pada 2021-2023 dengan kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ITK), jelas Andri.

    Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengemukakan pentingnya industri kreatif dan mendeklarasikan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Industri Untuk Pembangunan Berkelanjutan setelah masa pandemi Covid-19.

    Menurut data UN Trade and Development (UNCTAD), ekonomi kreatif berkontribusi lebih dari 3% terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) global, di mana tingkat ekspor industri kreatif dunia menyentuh lebih dari US$ 1 miliar pada 2022 atau meningkat sekitar 29% dalam lima tahun.

    (ada/ara)

  • Begini Cara Biar Brand Indonesia Bisa Bersaing di Dunia

    Begini Cara Biar Brand Indonesia Bisa Bersaing di Dunia

    Jakarta: Jenama (brand) Indonesia dituntut untuk mampu bersaing di tingkat dunia guna dapat membantu meningkatkan ekspor. Salah satunya bisa dilakukan dengan kegiatan tahunan Brand Indonesia Summit 2024 yang diselenggarakan Infobrand.id dengan Indonesia Brand Community (IBC).
     
    CEO Infobrand.id Susilowati Ningsih mengatakan, acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam dan pengalaman praktis dalam membangun brand nasional yang tangguh menghadapi berbagai tantangan global serta pasar yang semakin dinamis.
     
    Brand Indonesia Summit 2024, juga dirancang sebagai kegiatan rutin bagi perusahaan-perusahaan dan brand di Indonesia untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat hubungan profesional yang saling menguntungkan.  
    “Kegiatan ini bertujuan untuk men-support pertumbuhan brand-brand asli Indonesia. Kami berharap Brand Indonesia Summit 2024 dapat menjadi katalis bagi brand-brand nasional dalam meningkatkan daya saing, inovasi, dan daya tahan di tengah perkembangan industri yang semakin dinamis,” ujar Susi dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 5 November 2024.
     

     

    Dorong brand lokal yang unggul

    Dalam seminarnya, Guru Besar Universitas Prasetiya Mulya Agus W. Soehadi menyatakan, Indonesia merupakan pasar yang luar biasa bagi brand-brand luar. Untuk menjadi brand lokal yang unggul, maka brand tersebut harus memposisikan diri sebagai teman konsumen.
     
    “Selain itu, sebagai orang lokal, kita tentunya memiliki pengetahuan lebih baik ketimbang brand-brand dari luar negeri. Karena itu saat ini ada beberapa brand lokal yang mampu bersaing dengan brand luar,” ungkap dia.
     
    Brand Activist & Founder Gambaran Brand Arto Soebiantoro menambahkan, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif brand harus memiliki dua elemen penting, yaitu positioning dan diferensiasi untuk dapat bersaing.
     
    “Dengan positioning yang kuat menjadikan sebuah brand mampu bertahan di pasar yang begitu kuat, seperti brand mudah ditemukan dan mudah diingat. Sementara untuk differentiation sebuah brand harus mempunyai keunikan, sehingga sulit ditiru,” terang Arto.
     
    Chairman Indonesia Brand Community (IBC) Tri Raharjo mengungkapkan, brand partnership adalah kolaborasi antara dua atau lebih brand yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis bersama, seperti meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, atau menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.
     
    “Strategi pengembangan bisnis melalui berbagai bentuk brand partnership seperti co-branding, sponsorship, content partnership, licensing, franchising, distribution partnership, integration partnership,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Pengusaha Bakal Ikut Lawatan Prabowo ke Luar Negeri

    Pengusaha Bakal Ikut Lawatan Prabowo ke Luar Negeri

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama dua pekan lebih. Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri akhir pekan ini.

    “Kadin mendampingi presiden dan juga para menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah. (Presiden dan Para Menteri) akan ke China, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru dimana saya juga hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, KTT G20 Brasil, dan terakhir ke Inggris,” jelas Anindya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

    Anindya menambahkan, lawatan Prabowo dan para menteri ke luar negeri tentu akan mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

    “Tentu karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia) (maka) kerja juga baik, dan kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan,” tegas Anindya.

    Dalam pidato pembukaan di acara Kadin Indonesia Diplomatic Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (1/11) malam, Anindya menyatakan lawatan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris bukan hanya sekadar isyarat simbolis tetapi juga indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.

    Menurut Anindya, lawatan Prabowo menjadi sangat penting. Selain karena tentunya dapat membawa investasi asing ke Indonesia dan membantu untuk membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat dengan transformasi.

    “Dan itu (lawatan Presiden ke luar negeri) dimulai dengan acara-acara seperti dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara sahabat seperti ini. Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua dan tanpa musuh. Baru saja dua pekan menjabat (sebagai Presiden), Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik ke luar negeri yang mencerminkan komitmen beliau untuk memperkuat kemitraan global Indonesia,” ujar Anindya, Jumat (1/11).

    Anindya juga akan mendorong dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.

    “Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. Mereka menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97% dari angkatan kerja. Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita,” tandas Anindya.

    Sebagai informasi, Prabowo Subianto memang disebut akan menghadiri undang KTT APEC dan G-20 di Peru dan Brasil pekan depan. Selama Prabowo ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri.

    “Nggak ada Plt, wakil presiden, ketika presiden ke luar negeri, wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan,” kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    (ada/ara)

  • Mendes PDT Lepas Ekspor Perdana 3.500 Kendang Jimbe Blitar ke China

    Mendes PDT Lepas Ekspor Perdana 3.500 Kendang Jimbe Blitar ke China

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melepas ekspor kendang ‘Djembe’ atau dikenal dengan nama jimbe ke China senilai Rp 17,6 miliar. Produk ini dikelola oleh BUMDes di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

    Dalam acara Lepas Ekspor Kendang Djembe Desa Sejahtera ASTRA Blitar-China di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar (5/11), Yandri mengajak semua komponen bangsa, terutama yang terlibat di pedesaan, untuk melakukan hilirisasi.

    “Seperti Kendang Djambe ini membuktikan bahwa dari produk pinggiran bisa jadi produk internasional,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

    Kendang Djembe menjadi bagian dari hilirisasi produk desa dengan memanfaatkan kulit sapi untuk bernilai tinggi hingga bisa diekspor. Berhasilnya ekspor 3.500 ini merupakan kerja sama berbagai pihak seperti Kemendes PDT, Astra, desa, serta masyarakat. Sebanyak 24 unit kontainer Kendang Djembe akan dikirim secara bertahap selama satu tahun.

    Yandri meyakini hal ini bisa menjadi contoh seluruh desa dari berbagai daerah dengan kualitas yang terjaga sesuai potensi masing-masing.

    “Ngoran akan saya canangkan di mana-mana bahwa Desa Ngoran adalah desa top Indonesia. Produk ekspor itu hari ini perdana dilakukan dan harus kontinuitas dengan kualitas yang harus terus kita pertahankan. Jangan sampai jumlahnya berkurang karena trust adalah modal utama kita dalam memasarkan,” tutur Yandri.

    Selain pelepasan ekspor Kendang Djembe, Yandri juga meresmikan Gudang Finishing dan Konsolidasi Ekspor Desa Sejahtera Astra (DSA) Blitar dan meninjau produk UMKM. Ia mengapresiasi BUMDesa yang berhasil meningkatkan nilai jual bahan baku desa seperti nanas menjadi minuman dan kopi yang dipasarkan ke berbagai daerah hingga mancanegara.

    Seperti yang diketahui, hilirisasi adalah bagian dari program unggulan Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045. Dengan hilirisasi produk desa, swasembada pangan dapat terwujud dan mendukung program makan bergizi gratis, mengingat desa memiliki potensi besar dan sumber daya alam melimpah, serta keterlibatan pihak swasta seperti Astra.

    Hadir pula Kepala Desa Ngoran Imam Saiful, Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil Jawa Timur VI Ahmad Rizki Sadig, Pj Bupati Kabupaten Blitar Jumati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan.

    Lebih lanjut, Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto, Chief Of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Fasilitator & Local Champion Desa Sejahtera Astra Blitar, Forkopimda Kabupaten Blitar, dan warga binaan Desa Sejahtera Astra Blitar.

    (akd/akd)

  • Ada Konflik, Mayora Group Ekspor 400.000 Kontainer Mamin ke Palestina 45 menit yang lalu

    Ada Konflik, Mayora Group Ekspor 400.000 Kontainer Mamin ke Palestina

    45 menit yang lalu

  • Bos Mayora Blak-blakan Respons Aturan Kadar Gula Produk Pangan

    Bos Mayora Blak-blakan Respons Aturan Kadar Gula Produk Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Mayora Indah Tbk (MYOR) mengkritik aturan pelabelan kandungan gula pada kemasan makanan dan minuman (mamin) yang diterapkan tanpa adanya penyesuaian, bakal menghancurkan bisnis perseroan. 

    Direktur Utama Mayora Group Andre Sukendra Atmadja menyebut biaya produksi akan naik 4-5 kali lipat jika harus membuat permen tanpa gula. Hal ini sejalan juga, karena dengan adanya aturan tersebut maka produk permen akan otomatis mendapatkan label merah, lantaran kandungan gula dalam sebuah permen mencapai 40% atau 1,2 gram dari total berat bersih 3 gram.

    “(Biaya produksi) naik. Kalau dibuat jadi sugar free candy (permen tanpa gula) , ya bukan hanya naik 2 kali lipat, tapi bisa 4-5 kali lipat (kenaikan biaya produksinya),” kata Andre saat ditemui di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2024).

    Perlu diketahui, kebijakan pelabelan direncanakan akan diatur dalam peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    Pasal 194 dalam PP Kesehatan menetapkan, penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak akan didasarkan pada kajian risiko dan standar internasional. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri tidak memberikan mandat khusus terkait kadar gula dalam produk pangan kemasan, tetapi menetapkan batas konsumsi harian gula sebesar 50 gram.

    Rencananya, kebijakan pelabelan ini akan mengkategorikan produk pangan kemasan dalam tiga warna, yakni merah, kuning, dan hijau. Label merah menandakan bahwa produk tersebut memiliki kandungan gula, garam, atau lemak yang lebih tinggi dari batas konsumsi yang disarankan, kuning berarti perlu kewaspadaan, dan hijau menunjukkan produk itu aman untuk dikonsumsi.

    Andre menilai, dengan adanya aturan pelabelan itu justru akan menyesatkan konsumen, karena seolah-olah makanan dan minuman yang berlabel merah jadi sesuatu yang berbahaya dan tidak baik untuk kesehatan.

    “Sebenarnya produknya nggak apa-apa, tapi setelah ada label seolah-olah jadi ada masalah. Misalnya permen, mana mungkin permen (dapat label) hijau, yang pasti merah. Cuman, makan permen berapa sih? nggak mungkin satu kantong habis, paling satu. Tapi karena label ini jadi menyesatkan, barangnya seolah beracun karena labelnya merah,” ujarnya.

    Karena itu, dia meminta agar pemerintah menciptakan persaingan dagang yang setara antara industri mamin dalam kemasan dengan industri mamin siap saji, tak terkecuali UMKM.

    “Harus equal playing field. Industri siap saji harus dilabel, seperti biskuit ada label merah (konsumen) nggak jadi beli, jadinya beli martabak, sama saja bohong atau tambah parah. Jadi kita minta equal playing field. Kalau industri mamin dalam kemasan dilabel, yang industri siap saji harus bisa melaksanakan pelabelannya (juga). Kalau nggak ini bahaya,” ucap dia.

    Usulkan 2 Solusi Alternatif 

    Andre pun menawarkan dua alternatif kepada pemerintah untuk menjaga agar konsumsi gula masyarakat terjaga. Pertama, dengan memberikan masa tenggang selama dua tahun sebelum aturan tersebut diimplementasikan secara penuh.

    Menurutnya, industri makanan dan minuman dalam negeri memerlukan waktu untuk menyesuaikan resep pada setiap produknya. Di saat yang sama, Andre menilai masyarakat butuh waktu untuk edukasi yang memadai mengenai konsumsi produk pangan kemasan yang rendah gula.

    Kedua, ia mengusulkan agar kebijakan pelabelan difokuskan pada program “Pilihan Lebih Sehat.” Sebagai informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah meluncurkan logo centang hijau untuk produk pangan kemasan yang rendah gula, garam, dan lemak.

    Andre menilai program “Pilihan Lebih Sehat” pada akhirnya akan mendorong produsen untuk menghasilkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang rendah. Ini karena efektivitas sosialisasi program tersebut yang sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu.

    “Dengan program ‘Pilihan Lebih Sehat’ konsumen akan lebih teredukasi, dan akhirnya hijrah ke pangan rendah gula, garam, dan lemak dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi, produsen lebih stabil dalam menjalankan bisnis,” pungkasnya.

    Foto: Mendag Budi Santoso (kiri) didampingi Direktur Utama Mayora Group Andre Sukendra Atmadja (kanan) saat ditemui dalam kegiatan peluncuran kontainer ekspor ke-400 ribu Mayora Group di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2024). (CNBC Indonesia/Martya Sari)
    Mendag Budi Santoso (kiri) didampingi Direktur Utama Mayora Group Andre Sukendra Atmadja (kanan) saat ditemui dalam kegiatan peluncuran kontainer ekspor ke-400 ribu Mayora Group di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2024). (CNBC Indonesia/Martya Sari)

    (dce)

  • Pilpres Amerika Serikat, Kebijakan yang diusulkan Trump Berisiko Bikin Inflasi Lebih Tinggi

    Pilpres Amerika Serikat, Kebijakan yang diusulkan Trump Berisiko Bikin Inflasi Lebih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada tiga risiko utama yang akan membawa dampak terhadap perekonomian dan pasar  di Asia Tenggara menjelang akhir 2024 dan hingga 2025.

    Pertama, konflik di Timur Tengah kian meluas yang dapat meningkatkan risiko geopolitik dan kenaikan harga energi. Ketidakpastian kedua adalah apakah langkah stimulus besar-besaran yang diambil Tiongkok cukup untuk meningkatkan perekonomiannya.

    Ketidakpastian ketiga, dan yang mungkin paling penting – adalah pilplres Amerika Serikat yang jatuh pada tanggal 5 November.

    Hasil pilpres tersebut dapat membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian AS dan juga terhadap kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) AS, suku bunga, dan dolar AS.

    Perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, juga akan terpengaruh. Jajak pendapat menunjukkan bahwa kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris unggul tipis dalam perolehan suara rakyat dibanding kandidat dari Partai Republik Donald Trump.

    Namun, karena sistem electoral college yang diterapkan di AS, hasilnya akan ditentukan oleh sejumlah negara bagian yang menjadi penentu. Di negara-negara tersebut, kedua kandidat memperoleh suara yang sangat ketat.

    Oleh karena itu, hasil pemilu masih terlalu ketat untuk dapat diprediksi.

    Kebijakan yang diinginkan Trump sebagian besar mengandung risiko inflasi

    Telah banyak pembahasan terkait potensi inflasi dari kebijakan yang diinginkan Trump. Dalam kampanyenya, Trump memang telah mendorong adanya peningkatan tarif dagang.

    Langkah tersebut mencakup mulai dari kenaikan tarif perdagangan yang signifikan terhadap Tiongkok hingga 60 persen, hingga tarif punitif sebesar 200 persen untuk kendaraan yang diimpor dari Meksiko.

    Langkah ini akan menambah tarif universal yang diusulkannya sebesar 10 persen untuk semua barang yang diimpor ke AS.

    Trump juga mendorong agar tarif perdagangan dapat digunakan untuk membayar pemotongan pajak. Ia ingin perusahaan yang memproduksi barang di AS membayar tarif pajak yang lebih rendah, yaitu 15 persen. Angka ini turun dari 21 persen saat ini.

    Namun, hal ini dapat mengakibatkan inflasi karena kenaikan tarifnya akan menyebabkan kenaikan harga barang impor.

    Trump juga ingin memulangkan dan mendeportasi imigran ilegal – sebuah langkah yang dapat memperketat pasar tenaga kerja dan menaikkan upah sehingga menciptakan sumber tekanan inflasi lainnya.

    Di permukaan, kebijakan yang diusulkannya mungkin akan dapat memperpanjang pertumbuhan ekonomi AS yang saat ini lebih kuat dari yang diharapkan.

    Namun, kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun hanya dilaksanakan sebagian, dapat memicu inflasi baru bagi perekonomian AS.

    Peterson Institute of International Economics memperingatkan bahwa usulan tarif Trump dapat membebani rata-rata rumah tangga Amerika lebih dari US$2.600 per tahun.

    Tingkat inflasi yang lebih tinggi ini dapat mengakibatkan pemangkasan suku bunga yang lebih rendah dari The Fed daripada yang diantisipasi oleh pasar.

    Kami memperkirakan suku bunga Dana Federal akan turun dari 5 persen saat ini menjadi 3,5 persen pada akhir tahun depan. Namun, perkiraan ini masih penuh ketidakpastian jika Trump kembali menjadi Presiden.

    Kebijakan ekonomi yang diusulkan Harris lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem

    Sebaliknya, kandidat Partai Demokrat Kamala Harris sejauh ini telah menggambarkan kebijakan yang diinginkannya secara garis besar.

    Dalam hal kebijakan perdagangan, ia kemungkinan akan melanjutkan pendekatan “small yard high fence” yang diterapkan pemerintahan Joe Biden, dengan menerapkan tarif yang lebih terarah untuk industri tertentu dengan pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif dibandingkan dengan yang diusulkan oleh Trump.

    Dalam hal kebijakan pajak, ia telah mengusulkan kenaikan pajak penghasilan bagi penerima pendapatan teratas, pajak yang lebih tinggi untuk golongan pendapatan modal teratas, dan pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan dengan pengurangan pajak dicadangkan untuk sektor strategis dan industri ramah lingkungan.

    Dia ingin membantu UKM dan mereka dari golongan tidak mampu untuk mengatasi biaya hidup yang lebih tinggi. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diusulkannya lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem dibandingkan kebijakan Trump – dan kemungkinan tidak terlalu berdampak inflasi pada perekonomian AS.

    Berbeda dengan usulan Trump agar Presiden lebih dapat mengawasi keputusan kebijakan moneter, Harris justru mendukung independensi The Fed untuk terus berlanjut.

    Harris juga tidak mengusulkan tindakan apa pun untuk mendevaluasi dolar AS secara sepihak, usulan yang juga telah diajukan Trump beberapa kali.

    Perlu ada perhatian lebih untuk menahan peningkatan utang publik AS

    Yang mengecewakan, kedua kandidat Presiden tidak terlalu menaruh perhatian pada memburuknya prospek fiskal AS. Utang publik AS telah melonjak dari kurang dari US$20 triliun sebelum dimulainya pandemi COVID-19 pada 2020, ke level saat ini sekitar US$30 triliun.

    Badan Anggaran Kongres US yang non-partisan telah memproyeksikan bahwa pada 2034, akan ada lonjakan lebih lanjut dalam utang publik yang beredar yang dapat melampaui US$50 triliun, atau 120 persen dari produk domestik bruto AS.

    Meningkatnya utang akan membawa implikasi negatif yang luas terhadap perekonomian AS.

    Akibat utang yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi akan melambat karena semakin banyak pendapatan yang dikumpulkan Departemen Keuangan AS akan digunakan untuk pembayaran bunga, alih-alih untuk kebutuhan struktural jangka panjang perekonomian AS.

    Badan pemeringkat kredit telah menyatakan bahwa penurunan peringkat kredit AS mungkin akan segera terjadi dalam jangka menengah apabila kemerosotan utang fiskal tidak dapat dikendalikan.

    Siapa pun yang memenangkan pilpres, Presiden berikutnya perlu berjibaku untuk mengendalikan lonjakan utang fiskal AS yang terus berlanjut.

    Apa dampaknya bagi Asia Tenggara?

    Bagi perekonomian di kawasan, kebijakan Trump dapat mengakibatkan inflasi baru yang dapat menyebabkan suku bunga lebih tinggi dan penguatan dolar AS.

    Kebijakan luar negeri dan perdagangan Trump yang lebih konfrontatif terhadap Tiongkok juga dapat meningkatkan risiko geopolitik di seluruh kawasan. Ada risiko lainnya. Ia dapat membebani pemulihan pertumbuhan dan arus perdagangan untuk Tiongkok dan di seluruh Asia Tenggara. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah di kawasan dan bank sentral mengkalibrasi ulang kebijakan fiskal dan moneter masing-masing pada tahun 2025.

    Untuk saat ini, prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Asia Tenggara tetap cerah berkat pemulihan belanja ritel dan ekspor elektronik di seluruh kawasan. Sebagian besar negara di kawasan  diperkirakan akan mengalami pertumbuhan PDB dan penguatan mata uang yang lebih tinggi pada tahun 2025.

    Jangka panjang, tren-tren besar yang mendukung seperti demografi muda di kawasan, kelas menengah yang berkembang, koordinasi perdagangan antar negara, dan integrasi yang mendalam dalam industri regional, semuanya akan menjadi landasan bagi pertumbuhan yang lebih kuat.

    Pada tahun-tahun mendatang, kami memperkirakan kenaikan lebih lanjut sebesar 38 persen dalam arus masuk investasi langsung asing (FDI) ke Asia Tenggara menjadi US$312 miliar pada 2027 dan lebih jauh lagi menjadi US$373 miliar pada 2030.

    Di tengah ketidakpastian yang akan datang seputar perdagangan global yang timbul dari pilpres AS, penting untuk dicatat adanya hubungan perdagangan yang kuat dan mendukung yang dibangun oleh ASEAN.

    The Regional Comprehensive Economic Partnership mengikat negara-negara ASEAN dalam pakta perdagangan yang kuat dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. ASEAN juga diharapkan akan memperbarui perjanjian perdagangan bebas yang telah lama berlaku dengan Tiongkok.

    Indonesia: BI telah memulai pemangkasan suku bunga seiring dengan turunnya inflasi dan rupiah yang menguat

    Di Indonesia, prospek pertumbuhan terlihat jelas bahkan hingga saat ini. Perekonomian Indonesia didukung oleh sektor swasta dan belanja investasi. Ke depannya, pengeluaran fiskal yang lebih tinggi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lebih tinggi dengan adanya pemerintahan baru pada akhir Oktober 2024. Kami mencermati pertumbuhan PDB Indonesia meningkat menjadi 5,2 persen pada 2024 dan 5,3 persen pada 2025, dari 5,1 persen pada 2023.

    Inflasi yang lebih rendah dan penguatan rupiah telah memungkinkan Bank Indonesia untuk memulai pemangkasan suku bunga pada bulan September. Kami melihat pemangkasan suku bunga lebih lanjut sebesar 0,25 poin persentase pada bulan Desember, diikuti oleh pemangkasan suku bunga sebesar total 1 poin persentase sepanjang tahun 2025 sehingga suku bunga acuan mencapai 4,75 persen. Sejalan dengan arus masuk FDI yang kuat, rupiah diperkirakan akan mengonsolidasikan kenaikannya baru-baru ini terhadap dolar AS.

    Meskipun prospek pemilihan Presiden AS masih penuh dengan ketidakpastian, Asia Tenggara akan tetap menjadi oase pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peluang perdagangan yang kuat.

  • Mendag Budi Ketar-ketir Pasar RI Dibanjiri Produk Impor

    Mendag Budi Ketar-ketir Pasar RI Dibanjiri Produk Impor

    Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku khawatir dengan produk impor yang membanjiri pasar Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi pasar dalam negeri yang sangat besar.

    Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menilai, semestinya produk dalam negeri bisa mendominasi di pasar dan tidak kalah saing dengan barang impor.

    “Kita [Indonesia] itu, pasar kita di dalam negeri saja besar sekali. Jangan sampai pasar yang besar ini kemudian justru diisi oleh produk-produk impor,” kata Budi dalam acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

    Budi menyampaikan, agar produk impor tidak membanjiri pasar Indonesia, maka pemerintah menerbitkan beberapa instrumen seperti kebijakan untuk mendukung industri dalam negeri melalui instrumen trade remedies.

    Di samping itu, Budi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk lokal agar bisa bersaing dengan produk asing.

    “Jadi kalau kita tidak punya daya saing, kita memang tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing yang lebih bagus, lebih murah. Nah itu yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.

    Jika dilihat dari kinerja ekspor, Budi menuturkan bahwa sejak 2019–2023, ekspor untuk produk makanan dan minuman (mamin) mampu tumbuh sekitar 6,8%. 

    Sementara itu, pada Januari—Agustus 2024, ekspor mamin Indonesia tumbuh 6,4%. Padahal, permintaan dunia rata-rata 7,7%. “Jadi kita, pasar kita sebenarnya cukup besar,” ujarnya.

    Namun, Budi juga menyebut bahwa dalam perdagangan ekspor, setiap negara, termasuk Indonesia mengalami banyak rintangan. Ini lantaran setiap negara ingin melindungi industri lokal dari banjir impor. 

    Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, Budi mengungkap bahwa cara pemerintah melindungi industri lokal adalah dengan beberapa instrumen kebijakan yang tepat, seperti trade remedies.

    Akan tetapi, lanjut dia, kebijakan trade remedies alias pengenaan bea masuk hanya bersifat sementara.

    “Jadi ketika kita sedang banyak impor masuk dan industri kita terganggu. Kemudian kita kenakan bea masuk tambahan, itu sifatnya sementara, sehingga kita bisa bangkit,” jelasnya.

    Menurutnya, instrumen kebijakan ini dilakukan agar produk lokal bisa lebih berdaya saing dan kompetitif.

    “Kalau kita bangkit, setelah kena bea masuk, kita harus bisa bersaing. Artinya daya saing itu yang utama sebenarnya untuk peningkatan ekspor kita,” tandasnya.