Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Lika-liku Industri Mamin saat Ekspor Diproyeksi Tumbuh Solid

    Lika-liku Industri Mamin saat Ekspor Diproyeksi Tumbuh Solid

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memperkirakan ekspor industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia hingga akhir 2024 dan 2025 akan tetap tumbuh solid meski di tengah tantangan global.

    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut industri mamin terus menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2024, industri ini berkontribusi sebesar 40,2% terhadap PDB industri pengolahan non-migas.

    Menurut Josua, penguatan permintaan domestik dan global terhadap produk-produk olahan Indonesia, terutama di sektor mamin memberi dorongan bagi ekspor. Kendati demikian, ada tantangan yang dihadapi industri mamin UMKM dalam menggeber ekspor.

    Salah satunya adalah tantangan dari ketidakpastian ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih berlanjut dapat mempengaruhi permintaan di pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan beberapa negara Asia.

    “Ketidakpastian ini berdampak pada daya beli di negara-negara tujuan ekspor, sehingga dapat membatasi pertumbuhan ekspor Indonesia,” ujar Josua kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

    Di samping itu, Josua mengungkap, kenaikan harga bahan baku, terutama komoditas pangan akibat faktor cuaca seperti El Nino juga dapat meningkatkan biaya produksi yang pada gilirannya memengaruhi harga produk ekspor.

    Dia menjelaskan, dengan biaya yang lebih tinggi, maka produk mamin Indonesia berpeluang menghadapi persaingan yang lebih ketat di pasar global.

    Tantangan lain yang dihadapi industri ini adalah logistik, termasuk biaya pengiriman yang tinggi dan ketidakseimbangan kapasitas transportasi. Tantangan ini dapat memengaruhi efektivitas rantai pasok.

    Bahkan, infrastruktur distribusi yang tidak merata juga dapat menghambat kelancaran ekspor, terutama bagi UMKM di industri mamin.

    Di samping itu, Josua juga menyebut bahwa pasar ekspor sering kali memiliki standar yang ketat terkait kualitas, keamanan, dan sertifikasi produk.

    Menurutnya, tantangan dalam memenuhi standar yang ketata ini, terutama untuk produk yang diekspor ke negara maju, dapat membatasi potensi ekspor jika perusahaan tidak siap memenuhi persyaratan tersebut.

    Untuk itu, dia menilai, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi sederet permasalahan ekspor produk UMKM, termasuk mamin.

    “Dukungan kebijakan dari pemerintah serta peningkatan efisiensi di sektor manufaktur diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan ini dan mendukung pertumbuhan ekspor industri mamin di Indonesia ke depannya,” tandasnya.

  • Menko Airlangga Pede Produksi Minyak Sawit Bisa Digenjot untuk Biofuel – Page 3

    Menko Airlangga Pede Produksi Minyak Sawit Bisa Digenjot untuk Biofuel – Page 3

    Sebelumnya, penurunan ekspor menjadi salah satu tantangan terbesar industri kelapa sawit pada 2024. Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menjelaskan.

    Ekspor kelapa sawit di tahun ini tak sebesar tahun-tahun sebelumnya karena adanya penurunan permintaan dari China yang menjadi salah satu importir terbesar Crude Palm Oil (CPO) dari Indonesia. Menurunnya permintaan ini diakibatkan China yang melirik minyak bunga matahari yang harganya lebih murah dibandingkan minyak sawit.

    “Kemarin saya baru kembali dari China, itu ternyata minyak bunga matahari yang tidak disangka-sangka produktivitasnya jauh lebih rendah dari sawit itu lebih murah dibanding sawit,” kata Eddy dalam acara Press Tour Belitung 2024, Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian, Selasa (27/8/2024).

    Eddy menambahkan harga minyak bunga matahari yang lebih murah membuat China banyak melakukan pembelian dan ada pengurangan import sawit dari Indonesia. China menjadi importir CPO terbesar dari Indonesia dengan jumlah 7,7 juta ton pada tahun lalu.

    “Saya sampaikan bahwa kalau seperti ini terus mencapai 5 juta ton saja cukup berat. Jadi saya minta saran dari mereka apa yang harus kita lakukan,” jelas Eddy.

    Kebijakan Pemerintah

    Eddy menyebut, perlu ada kebijakan pemerintah, yang paling tidak dapat memainkan instrumen fiskal. Artinya pada waktu harga tidak kompetitif bisa turunkan sementara, kemudian setelah menjadi kompetitif kembali, harga bisa dinaikkan lagi.

    Adapun Eddy menjelaskan sawit bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Pangsa pasar minyak sawit 33 persen di dunia. Artinya masih ada 67 persen minyak nabati lainnya, salah satunya minyak bunga matahari.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor CPO secara tahunan (YoY) sebesar 39,22 persen. Total volume ekspor CPO dan turunannya pada Juli 2024 hanya mencapai 1,62 juta ton atau turun 2,67 juta ton secara bulanan.

     

  • Dorong Pengusaha Go Global, BRI Peduli Gelar Pelatihan Ekspor UMKM Binaan

    Dorong Pengusaha Go Global, BRI Peduli Gelar Pelatihan Ekspor UMKM Binaan

    Jakarta, Beritasatu.com – BRI terus menunjukkan komitmen untuk memberikan pemberdayaan terhadap pengusaha lokal agar mampu go global dan bersaing di pasar internasional. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, perseoan menyelenggarakan program Pelatihan Ekspor bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) hasil kolaborasi antara BRI dengan BRI Research Institute (BRIRIns) dan PPEJP. Kegiatan ini berlangsung di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Jakarta, pada 29 – 31 Oktober 2024 lalu dan diikuti oleh 30 calon eksportir yang juga merupakan UMKM binaan BRI dari berbagai daerah di Indonesia.

    Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa pelatihan ekspor ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan dasar dalam ekspor guna mengembangkan jangkauan bisnis mereka dari yang sebelumnya lokal menjadi berorientasi pasar nasional maupun go internasional.

    “Harapannya UMKM bisa terus menjaga kualitas dari produknya, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi,” ujar Catur.

    Ia menambahkan, kegiatan ekspor merupakan kesempatan emas bagi UMKM untuk mengakses pasar global dan mengembangkan usaha agar bisa naik kelas. Melalui program ini, BRI berharap dapat membantu plaku usaha untuk bisa lebih percaya diri dan siap memasarkan produk mereka hingga ke pasar internasional.

    Dalam kegiatan pelatihan tersebut peserta diperkenalkan tentang dasar-dasar ekspor, teknik analisis pasar dan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Treaths), pengembangan produk untuk kebutuhan internasional, hingga strategi mencari pembeli di pasar global. Harapannya, dengan pengetahuan yang diperoleh, para peserta dapat memulai langkah sukses sebagai eksportir baru.

    Kehadiran program pelatihan ekspor yang dilaksanakan oleh BRI Peduli memberikan banyak manfaat bagi sejumlah pelaku usaha lokal. Misalnya saja bagi Ade Ariyanti, nasabah dan sekaligus pemilik UMKM Sambal Mak Kocai. Sejak dirinya terkena imbas PHK pada waktu pandemi Covid-19, Ade memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan agar bisa menyambung kehidupannya dan keluarga. Berawal dari tekad tersebut, munculah sebuah ide untuk membuka usaha sambal yang dibuat secara tradisional.

    “Pada saat era pandemi Covid-19, ada banyak orang yang membutuhkan makanan dengan sumber vitamin C untuk menjaga imunitas. Cabai sendiri memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga saya memulai inisiasi untuk membuat sambal sebagai produk bisnis saya. Alhamdulillah pada waktu itu Sambal Mak Kocai sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka sangat terbantu dengan adanya Sambal Mak Kocai sebagai kebutuhan makanan pokok dalam kondisi lockdown dan produk ini pun bisa terus bertahan sampai saat ini,” cerita Ade.

    Sebagai salah satu UMKM peserta program Pelatihan Ekspor, Ade merasa bersyukur bisa mendapatkan ilmu sekaligus pendampingan langsung dari BRI agar usahanya bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Ia pun berharap bahwa lewat program ini, usaha Sambal Mak Kocai yang dibangun dari nol tersebut dapat terus berkembang dan mendapatkan omzet yang semakin besar.

    Selain Ade, Teuku Akmal juga menjadi pelaku UMKM lainnya yang mendapatkan manfaat dari program pelatihan ini. Pria berusia 38 tahun tersebut diketahui memulai brand fesyen miliknya sejak tahun 2019 silam. Berawal dari kecintaannya pada dunia fesyen dan juga wujud cinta terhadap keindahan Indonesia, Teuku pun menghadirkan produk yang mengedepankan unsur kearifan lokal di dalamnya.

    “Usaha kami menghadirkan produk pelengkap penampilan, yaitu scarf dan juga outer scarf yang bernuansa keindahan Indonesia. Produk ini bisa diandalkan sebagai pelengkap penampilan yang memberikan kesan formal, namun tetap fashionable,” ujarnya.

    Selama menjalani program Pelatihan Ekspor dari BRI, Teuku bercerita bahwa dirinya banyak belajar tentang hal-hal yang diperlukan untuk mengekspansi usaha miliknya, agar tak hanya menjangkau pasar lokal saja, melainkan juga internasional.

    “Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya yang baru mulai mempelajari dan mengenal dunia ekspor, baik dari pengenalan terhadap mencari negara tujuan ekspor hingga perhitungan biaya yang dibutuhkan. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya berharap agar bisnis yang saya miliki bisa terus bertumbuh dan berkembang sesuai harapan dan pastinya bisa melakukan ekspor ke berbagai negara luar,” imbuhnya.

  • Membaca Kemenangan Donald Trump

    Membaca Kemenangan Donald Trump

    Jakarta –

    Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu AS 2024 bukan hanya sebuah kejutan politik, tetapi juga cerminan dari krisis mendalam yang melanda masyarakat Amerika. Sebagai sosok yang dianggap kontroversial, Trump berhasil membalikkan keadaan dan merebut kembali Gedung Putih setelah kekalahan pada 2020. Ini bukan sekadar kemenangan individu, tetapi manifestasi dari kegagalan Demokrat dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang tengah bergolak.

    Trump tidak hanya mampu mengonsolidasikan basis tradisionalnya, tetapi juga memperluas daya tariknya ke kelompok pemilih baru yang sebelumnya enggan mendukungnya. Ekonomi adalah senjata utama Trump dalam kampanye ini. Di tengah inflasi yang melambung tinggi, banyak warga Amerika merasa kehidupan mereka semakin sulit. Harga kebutuhan pokok naik, sementara daya beli stagnan. Data menunjukkan bahwa 45% pemilih merasa kondisi ekonomi mereka memburuk dalam empat tahun terakhir, angka tertinggi dalam sejarah survei pemilu AS.

    Trump, dengan gaya retorikanya yang khas, menawarkan solusi yang dianggap lebih langsung dan konkret. Ia berjanji memotong pajak, melindungi industri domestik dengan tarif tinggi, dan mengurangi regulasi yang dianggap memberatkan bisnis. Janji-janji ini mungkin tampak sederhana, bahkan populis, tetapi efektif dalam menggerakkan emosi pemilih yang frustrasi.

    Bagi banyak orang, janji tersebut memberikan harapan bahwa ekonomi akan kembali stabil, bahwa pekerjaan akan lebih banyak tersedia, dan bahwa kehidupan mereka akan membaik dalam waktu dekat. Meskipun para ekonom memperingatkan risiko inflasi jangka panjang akibat kebijakan proteksionisme, kekhawatiran tersebut tampaknya tidak cukup untuk membendung gelombang dukungan kepada Trump.

    Namun, keberhasilan Trump tidak hanya bertumpu pada isu ekonomi. Ia juga memanfaatkan isu imigrasi sebagai senjata ampuh untuk memperkuat dukungannya. Selama pemerintahan Biden-Harris, jumlah imigran ilegal yang masuk ke AS mencapai rekor tertinggi, hampir 250.000 orang per bulan pada akhir 2023. Meskipun pemerintahan Demokrat akhirnya mengambil langkah-langkah untuk memperketat kebijakan perbatasan, bagi banyak pemilih, langkah itu dianggap terlambat.

    Trump, sebaliknya, sejak awal menegaskan bahwa dia akan mengembalikan kebijakan imigrasi keras, termasuk membangun kembali tembok perbatasan yang dihentikan. Narasi ini sangat efektif di negara-negara bagian seperti Georgia dan North Carolina, di mana sentimen anti-imigrasi tinggi. Di North Carolina, misalnya, sebagian besar pemilih menganggap kebijakan imigrasi Biden gagal melindungi keamanan dan stabilitas masyarakat lokal.

    Pergeseran Pemilih

    Salah satu aspek paling menarik dari kemenangan Trump adalah pergeseran signifikan dalam demografi pemilih. Di luar dugaan, ia meraih dukungan besar dari kelompok pemilih minoritas, terutama Hispanik dan kulit hitam. Di Nevada, Trump berhasil mendapatkan 47% suara Hispanik, angka tertinggi untuk kandidat Republik dalam dua dekade terakhir. Bahkan di antara pria Hispanik, Trump unggul 10 poin atas Harris.

    Ini bukan sekadar soal strategi kampanye yang kurang efektif, tetapi juga cerminan dari rasa apatis di kalangan pemilih Demokrat. Mereka yang sebelumnya bersemangat mendukung Biden tampaknya kehilangan keyakinan bahwa Demokrat mampu mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang ada.

    Kegagalan terbesar Demokrat mungkin terletak pada ketidakmampuan mereka untuk memobilisasi pemilih muda. Kelompok ini, yang sering menjadi motor perubahan dalam pemilu, justru lebih banyak berpaling. Pada Pemilu 2020, Biden menang besar di kalangan pemilih pertama kali dengan margin 32 poin. Namun, dalam pemilu kali ini, Harris kalah di kelompok yang sama dengan margin 9 poin. Ini menunjukkan bahwa isu-isu progresif seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, meskipun penting, tidak cukup untuk menggerakkan generasi muda dalam jumlah besar.

    Kemenangan Trump juga memberikan dampak besar dalam konteks geopolitik. Retorikanya tentang “perdamaian melalui kekuatan” dan janji untuk mengurangi keterlibatan AS dalam konflik luar negeri telah menarik perhatian dunia. Beberapa pemimpin global, seperti Volodymyr Zelenskyy dari Ukraina dan Benjamin Netanyahu dari Israel, menyambut baik kembalinya Trump.

    Namun, pendekatan proteksionis Trump, termasuk janji untuk memberlakukan tarif tinggi pada barang-barang impor, berpotensi memicu ketegangan baru dalam hubungan perdagangan internasional. Kebijakan ini, meskipun dirancang untuk melindungi industri dalam negeri, dapat memicu perang dagang yang merugikan ekonomi global.

    Lebih jauh lagi, kemenangan ini memperdalam polarisasi politik di AS. Dengan kendali atas Gedung Putih dan Senat, Trump memiliki kekuatan penuh untuk mendorong agenda konservatifnya tanpa banyak hambatan. Ini termasuk membatalkan kebijakan progresif yang diterapkan selama pemerintahan Biden-Harris, mulai dari reformasi sistem kesehatan hingga regulasi lingkungan. Langkah-langkah ini hampir pasti akan memicu reaksi keras dari Partai Demokrat dan kelompok progresif, memperdalam jurang perpecahan politik yang sudah ada.

    Bagi Demokrat, kekalahan ini harus menjadi momen refleksi yang mendalam. Mereka harus segera merumuskan ulang strategi politik yang mampu merangkul semua lapisan masyarakat. Ketidakmampuan mereka untuk merespons kebutuhan konkret dari berbagai kelompok pemilih, terutama mereka yang merasa terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, menjadi kelemahan utama yang harus segera diperbaiki. Jika tidak, mereka akan terus kehilangan pijakan dalam kompetisi politik yang semakin keras dan tidak kenal ampun.

    Kemenangan Trump menunjukkan bahwa, meskipun penuh kontroversi, ia tetap mampu memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh di era modern. Amerika kini berada di persimpangan jalan, menghadapi pilihan besar antara jalan proteksionisme dan unilateralisme atau keterbukaan dan multilateralisme. Pilihan ini tidak hanya akan menentukan masa depan Amerika, tetapi juga arah dunia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

    Mengubah Perdagangan Global

    Kemenangan Donald Trump membawa tantangan dan peluang bagi Indonesia. Trump yang dikenal dengan kebijakan proteksionis akan mengubah dinamika perdagangan global. Salah satu prioritas Indonesia adalah memperkuat diplomasi ekonomi. AS merupakan salah satu pasar utama bagi ekspor produk Indonesia, terutama tekstil, elektronik, dan produk hasil bumi. Untuk mempertahankan akses ke pasar ini, pemerintah harus memperkuat lobi dagang dan melakukan negosiasi ulang untuk sektor-sektor strategis.

    Selain itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi lebih mendesak. Ketergantungan pada AS sebagai mitra dagang dapat menjadi risiko besar. Indonesia harus mempercepat perundingan dagang dengan Uni Eropa, Jepang, dan India melalui perjanjian seperti CEPA. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi eksposur terhadap kebijakan proteksionis Trump dan memastikan daya tahan ekonomi di tengah perubahan global.

    Potensi peningkatan suku bunga AS juga harus diantisipasi. Jika The Federal Reserve menaikkan suku bunga akibat kebijakan fiskal ekspansif Trump, ini dapat menarik arus modal keluar dari Indonesia, melemahkan rupiah, dan meningkatkan biaya utang luar negeri. Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas moneter dengan kebijakan suku bunga yang adaptif, sementara Kementerian Keuangan harus mengurangi eksposur utang luar negeri dan fokus pada pembiayaan domestik.

    Dalam geopolitik, Indonesia harus memperkuat peran di ASEAN. Dengan kebijakan luar negeri Trump yang cenderung unilateralis, Indonesia memiliki peluang untuk memimpin inisiatif regional yang menjaga stabilitas kawasan. Diplomasi maritim dan kerja sama pertahanan harus ditingkatkan untuk memastikan Asia Tenggara tetap damai dan stabil tanpa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal seperti AS atau Tiongkok.

    Indonesia juga dapat menarik investasi dari perusahaan yang ingin keluar dari Tiongkok akibat ketegangan perdagangan dengan AS. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural dalam bidang investasi, memastikan proses perizinan lebih sederhana, infrastruktur yang lebih baik, dan iklim bisnis yang kompetitif.

    Pada tingkat domestik, pemerintah harus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ketegangan global dapat mempengaruhi harga barang impor, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Program perlindungan sosial seperti subsidi pangan dan bantuan langsung tunai harus tetap menjadi prioritas. Selain itu, kampanye edukasi untuk memperkuat pasar domestik dan diversifikasi ekonomi perlu digencarkan.

    Indonesia tidak bisa bersikap pasif di tengah dinamika global ini. Langkah konkret dan terukur harus segera diambil untuk melindungi kepentingan nasional dan memanfaatkan peluang dari perubahan kebijakan AS di bawah Trump. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat tidak hanya bertahan tetapi juga memperkuat posisinya di kancah global.

    Virdika Rizky Utama Direktur Eksekutif PARA Syndicate, dosen Hubungan Internasional President University

    (mmu/mmu)

  • KPK Bongkar Modus Fraud Debitur LPEI yang Rugikan Negara Rp1 Triliun

    KPK Bongkar Modus Fraud Debitur LPEI yang Rugikan Negara Rp1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus yang digunakan oleh sejumlah debitur fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melakukan kecurangan atau fraud. 

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang swasta dan penyelenggara negara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Sejauh ini, lembaga antirasuah menaksir kerugian keuangan negara akibat fraud tersebut sekitar Rp1 triliun. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebutkan para debitur LPEI yang ditetapkan tersangka di kasus itu diduga menggunakan modus ‘tambal sulam’ untuk melakukan peminjaman serta pembayaran kredit pembuayaan di LPEI. 

    “Di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya,” kata Tessa kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).

    Di sisi lain, tersangka dari pihak debitur LPEI diduga mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan ekspor untuk lebih dari satu perusahaan.

    “Diduga bahwa Tersangka dari pihak Debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya,” ungkap Tessa.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang meliputi 44 bidang tanah dan bangunan tidak diagunkan. Nilanya kurang lebih Rp200 miliar. 

    Di samping itu, penyidik KPK juga telah enyita aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dihitung nilainya. 

    “Sementara aset lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik,” imbuhnya.  

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi. 

    Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud. 

    “Perorangan,” ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024). 

  • Update Terbaru Kasus Korupsi LPEI, KPK Taksir Kerugian Negara Rp1 Triliun

    Update Terbaru Kasus Korupsi LPEI, KPK Taksir Kerugian Negara Rp1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nilai kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sekitar Rp1 triliun.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut sudah ada 7 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan fraud pada pemberian kredit ekspor itu. 

    “Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp1 triliun. Fasilitas kredit yang diberikan bersumber dari APBN,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024). 

    Saat ini, terang Tessa, penyidik masih terus melakukan penelusuran aset milik para tersangka guna memulihkan nilai kerugian negara akibat dari perkara tersebut.

    KPK membuka kemungkinan untuk menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.

    “KPK juga mengingatkan kepada Para Pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” ujar Tessa. 

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang meliputi 44 bidang tanah dan bangunan tidak diagunkan. Nilanya kurang lebih Rp200 miliar. 

    Di samping itu, penyidik juga telah enyita aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dihitung nilainya. 

    “Sementara assets lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik,” imbuhnya.  

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi. 

    Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud. 

    “Perorangan,” ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024). 

  • Ekspor Batu Bara RI Dikomplain, Kemenperindag Vietnam Minta Bahlil Turun Tangan

    Ekspor Batu Bara RI Dikomplain, Kemenperindag Vietnam Minta Bahlil Turun Tangan

    Jakarta: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) atau Ministry of Industry and Trade (MOIT) Pemerintah Sosialis Vietnam meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia turun tangan dalam perselisihan bisnis batu bara yang melibatkan perusahaan kedua negara.
     
    Permintaan tersebut dilayangkan MOIT ke Kementerian ESDM dengan salinan surat bernomor 2056/CH-AP tertanggal 27 September 2024. Surat tersebut juga dengan tembusan kepada Direktur Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI, PT Sumber Global Energy Tbk (SGE), dan PT Anindya Wiraputra Konsult lndependent Surveyor and Laboratory.
     
    Dugaan kecurangan tersebut terjadi dalam perdagangan batu bara yang dipasok perusahaan dari Indonesia, PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) yang merugikan importir batu bara Vietnam, Danka Minerals Joint Stock Company (Danka).
    “Danka telah melakukan serangkaian pendekatan dengan Kementerian Perdagangan RI berkenaan dengan perselisihan dagang ini,” tulis MOIT dalam suratnya, Kamis, 7 November 2024.
     
    Nilai kalori batu bara tak sesuai

    Cerita dimulai pada 21 Juni 2024, saat Danka menandatangani kontrak penjualan bernomor 001/SPC/SGE-DK/VI/2024 dengan PT Sumber Global Energy Tbk (SGE). Nilai konsinyasi tercatat sebesar USD4.003.800 (sekitar Rp63 miliar dengan kurs dolar Rp15.800) untuk 60 ribu metrik ton batu bara Indonesia (NAR 4.500 Kkal/kg).
     
    Menurut penjelasan MOIT, Danka telah membayar penuh kepada SGE selaku pemasok untuk pesanan di atas. Pembayaran dilakukan berdasarkan sertifikat inspeksi yang diterbitkan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult Independent Surveyor and Laboratory, yang berkantor di Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
     
    Namun, ketika dilakukan pemeriksaan kualitas saat kiriman batu bara datang di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Vinh Tan 4 (VT4) tertanggal 28 Juli 2024, oleh Vietnam Energy Inspection Corporation, nilai kalori batu bara yang sebenarnya hanya sebesar NAR 3.744 Kkal/kg. Artinya, 17,2 persen lebih rendah dari NAR 4.525 Kkal/kg yang tertera pada sertifikat pemeriksaan awal.
     
    Perbedaan substansial dari nilai kalori ini tidak hanya mengakibatkan Danka harus membayar denda sebesar USD2.843.111,4279 (sekitar Rp45 miliar) yang dikenakan oleh VT4.
     
    “Namun juga menyebabkan kerugian cukup besar pada reputasi dan posisi Danka, yang membuat perusahaan berisiko dikucilkan dalam transaksi bisnis di masa depan dengan pembangkit listrik ini,” sambung MOIT dalam suratnya.
     

     

    Dugaan penipuan perdagangan

    MOIT menambahkan, Danka telah menyampaikan keprihatinan serius insiden ini bisa jadi merupakan penipuan perdagangan yang disengaja. Dilakukan oleh SGE, yang notabene perusahaan publik, dan Anindya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam pasokan batu bara dengan VT4.
     
    MOIT khawatir, perselisihan perdagangan antara perusahaan-perusahaan Vietnam dan Indonesia pada umumnya, dan antara Danka dengan PT Sumber Global Energy Tbk (SGE) pada khususnya, akan berdampak negatif terhadap hubungan perdagangan kedua negara di masa mendatang, apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan.
     
    Merujuk informasi tersebut, Kementerian Perdagangan Vietnam telah meminta kerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI menyangkut tiga hal.
     
    Pertama, melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi permasalahan ini. Kedua, membantu upaya Danka untuk memulihkan kerugian keuangannya, apabila laporan Danka mengenai kecurangan perdagangan terbukti benar.
     
    Ketiga, menghindari kemungkinan terulangnya kembali kejadian serupa antara perusahaan-perusahaan Vietnam dan Indonesia, yang bergerak di sektor perdagangan batu bara pada masa datang. Utamanya dengan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses titik serah terakhir dari tongkang dibongkar ke Mother Vessel.
     
    “Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam tetap berkomitmen untuk membina hubungan perdagangan bilateral yang kuat dengan Indonesia dan berusaha menyelesaikan masalah ini secara damai dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi,” tegas MOIT.
     
    Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu pemasok batu bara utama ke Vietnam. Perdagangan batu bara telah secara aktif berkontribusi terhadap total perdagangan ekspor-impor kedua negara.
     
    “Karena itu, memastikan lingkungan persaingan yang sehat dan adil untuk kegiatan perdagangan antara perusahaan pengekspor batu bara Indonesia dan perusahaan pengimpor batu bara Vietnam merupakan salah satu langkah konkret bagi kedua negara untuk segera mencapai target perdagangan bilateral sebesar USD15 miliar, sebagaimana telah ditetapkan oleh pemimpin kedua negara,” tutup MOIT.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Harapan Xi Jinping Agar China-AS Akrab Usai Trump Menang Pilpres

    Harapan Xi Jinping Agar China-AS Akrab Usai Trump Menang Pilpres

    Ia meminta Washington dan Beijing untuk “memperkuat dialog dan komunikasi” serta “mengelola perbedaan dengan baik”.

    Kedua negara harus “menemukan cara yang benar… untuk bisa akrab di era baru ini, untuk menguntungkan kedua negara dan dunia”, kata Xi.

    Baik Trump dari Partai Republik maupun pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris telah berjanji untuk bersikap lebih keras terhadap Beijing.

    Namun, Trump lebih keras lagi, dengan bersumpah untuk mengenakan tarif 60 persen pada semua barang-barang dari China yang masuk ke Amerika Serikat.

    Usulan itu dapat mempengaruhi ekspor China senilai US$500 miliar, menurut manajer aset PineBridge Investments.

    Dalam pesan pertamanya kepada Trump sejak mantan presiden AS itu memenangkan pemilihan presiden 5 November, Xi mengatakan ia berharap “kedua pihak akan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan”.

    Wakil Presiden China Han Zheng juga telah mengirim pesan ucapan selamat kepada wakil presiden terpilih AS, JD Vance, lapor CCTV.

    China Hormati Pilihan Rakyat AS

    “Kami menghormati pilihan rakyat Amerika, dan menyampaikan ucapan selamat kepada Tuan Trump yang terpilih sebagai presiden,” kata Kementerian Luar Negeri Beijing dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP, Rabu (6/11/2024).

    Juru bicara Kemlu China, Mao Ning mengatakan China mengharapkan ‘hidup berdampingan secara damai’ dengan AS. Pernyataan itu disampaikan Mao Ning sesaat setelah Trump diproyeksikan meraih kemenangan atas Kamala Harris.

    “Kami akan terus mendekati dan menangani hubungan Tiongkok-AS berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan,” katanya dalam jumpa pers.

    (taa/whn)

  • Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Prabowo Fokus ke 7 Sektor Kunci Ini

    Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Prabowo Fokus ke 7 Sektor Kunci Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan fokus ke tujuh sektor kunci untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahunnya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, Prabowo meminta agar perekonomian tumbuh hingga 8%. Menurutnya, target tersebut bukanlah suatu yang mustahil.

    “Karena kita pernah mencapai itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto,” kata Airlangga dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah seperti yang disiarkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

    Menurutnya, rumus pemerintahan Orde Baru adalah menggenjot investasi (tumbuh 4,9—14,6% per tahun), konsumsi rumah tangga (tumbuh 2,9—12,6% per tahun), dan ekspor (rata-rata tumbuh 9,7% per tahun.

    Sayangnya, Airlangga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkelanjutan karena adanya paket kebijakan deregulasi perbankan pada 1988 dan diikuti krisis finansial Asia 1997.

    Dia mengungkapkan, pemerintahan Prabowo akan memakai rumus yang sama yaitu menjaga tingkat konsumsi sehingga bisa tumbuh 5%—6% per tahun, mendorong investasi sehingga tumbuh di kisaran 10% per tahun, dan menggenjot ekspor sehingga tumbuh di kisaran 9% per tahun.

    Untuk mewujudkan itu, Airlangga mengungkapkan pemerintah Prabowo akan fokus ke tujuh sektor kunci.

    “Sektornya tetap hilirisasi [manufaktur], sektor jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor, dan transisi energi atau green energy [energi hijau],” ujarnya.

    Airlangga turut meminta pemerintah daerah ikut aktif membantu upaya pemerintah pusat. Dia merekomendasikan enam kebijakan kepada pemerintah daerah.

    Pertama, mendorong hilirisasi sumber daya alam. Kedua, mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas APBD. Ketiga, menurunkan nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) melalui pemanfaatan infrastruktur.

    Keempat, menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi yang dibutuhkan di wilayah masing-masing. Kelima, mengantisipasi potensi inflasi pangan pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Keenam, mengoptimalkan program KUR (kredit usaha rakyat).

    Sebagaimana diketahui, salah satu janji dalam kampanye Prabowo bersama Gibran adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% demi Indonesia dapat keluar dari middle income trap (MIT).

    Terlebih, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Prabowo mencatat mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Namun, target pertumbuhan ekonomi ini tersebut tidak mudah.

    Sebelumnya dalam dokumen Visi, Misi, Program Prabowo-Gibran, mencatta salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.  Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

    Berdasarkan berita Bisnis sebelumnya, tugas mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi pertaruhan kinerja oleh tim ’jumbo’ Kabinet Merah Putih. Mengingat, sebagian menteri tidak berasal dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai politik.

    Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, terdapat 24 menteri yang berasal dari partai politik. Adapun dari 56 wakil menteri, 18 di antaranya berasal dari parpol.

    Meski demikian, untuk jangka pendek pemerintah tetap mengacu kepada target pertumbuhan ekonomi sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2% pada tahun ini dan tahun depan. 

  • Ini Lho Hambatan yang Ngejegal Perkembangan Industri Otomotif

    Ini Lho Hambatan yang Ngejegal Perkembangan Industri Otomotif

    Jakarta: Ekosistem industri otomotif Indonesia mendapatkan perhatian dari para akademisi. Adapun kondisi industri otomotif Tanah Air saat ini dinilai terhimpit perjanjian eksklusivitas.
     
    Hal tersebut tertuang dalam salah satu panel di acara The 6th International Conference on Law and Governance in a Global Context (icLave) 2024 pada 4-5 November oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta. Konferensi yang diadakan sejak 2017 ini bertujuan memberikan perkembangan terbaru terkait hukum dan kebijakan publik internasional.
     
    Dosen FEB Universitas Indonesia Mone Stepanus, Dosen Hukum Persaingan Usaha Universitas Pelita Harapan (UPH) Dian Parluhutan, dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta Guntur Saragih memaparkan kajian ilmiah terkait apa saja yang menghambat industri otomotif. Salah satu pokoknya terkait perjanjian eksklusivitas.
    “Penting bagi kami mengangkat perjanjian eksklusivitas ini dalam forum internasional untuk menunjukkan kondisi persaingan usaha di Indonesia yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” ucap Mone Stepanus, dikutip Kamis, 7 November 2024.
     
    Jika perjanjian ini masih diterapkan, menurut Mone risikonya adalah kurang kondusifnya iklim persaingan usaha dan mungkin saja menghalangi pemain baru untuk berinvestasi dan memasuki pasar otomotif di Indonesia.
     
     

     

    Tantangan industri otomotif

    Industri otomotif di Indonesia didominasi oleh lima produsen besar, yakni Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, dan Mitsubishi Motors. Mereka telah menguasai 82,3 persen dari total produksi nasional. Mone menjelaskan industri otomotif Indonesia menghadapi tantangan.
     
    “Ada berbagai kondisi telah memicu penerapan praktik monopoli atau oligopoli, baik melalui perjanjian vertikal maupun horizontal antar produsen,” ujar Mone, di acara yang dihadiri pembicara dari berbagai universitas di Indonesia, dan beberapa pembicara asing dari Leiden University, Chulalongkorn University, Western Sydney University, dan Monash University ini.
     
    Mone menyebutkan bukan hal yang aneh bagi produsen mobil untuk terlibat dalam perjanjian horizontal maupun vertikal dengan tujuan untuk mendominasi pasar. Perjanjian vertikal merupakan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan induk berdasarkan tempat asal, seperti Toyota dari Jepang, yang membuat perjanjian dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM) di Indonesia, yaitu PT Astra International.
     

    Ilustrasi. Foto: dok MI/Atet
     

    Selain itu juga ada fenomena ATPM mengadakan perjanjian eksklusivitas dengan dealer di bawahnya. Menurutnya ini salah satu trik untuk untuk meningkatkan volume penjualan mobil tertentu. “Di sisi lain ada yang perlu diwaspadai, karena perjanjian eksklusivitas ini membuat dealer susah untuk mengembangkan bisnisnya,” kata dia.
     
    Dian Parluhutan menambahkan, meskipun industri otomotif dianggap sebagai sektor strategis, terdapat risiko yang muncul dari praktik perjanjian eksklusivitas yang tidak sehat. Tidak jarang distributor membuat perjanjian eksklusivitas dengan dealer yang mewajibkan dealer untuk meminta izin kepada distributor jika mendirikan perusahaan baru menjual produk otomotif merek lain.
     
    Dengan kata lain, investor dilarang menjual merek lain, walaupun dengan mendirikan badan usaha baru yang tidak berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual pemegang merek ataupun distributor. Perjanjuan ekslusivitas ini berdampak buruk pada lanskap persaingan sektor otomotif.
     
    “Praktik seperti ini dapat menciptakan hambatan bagi pendatang baru, yang kesulitan bersaing dengan produsen besar yang telah mendominasi pasar,” ucapnya.
     
     

     

    Pengawasan ketat dari KPPU

    Dia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan persaingan yang adil tetap terjaga. Dian menambahkan KPPU dan asosiasi pelaku usaha otomotif perlu segera bertindak secara proaktif untuk merumuskan regulasi khusus di sektor otomotif. Cara ini dapat mendorong ekosistem persaingan usaha yang efektif dan sehat.
     
    Relevansi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mendapat sorotan. Menurutnya, diterapkannya perjanjian eksklusivitas pada industri otomotif telah melanggar UU 5/1999. Meski telah diatur dalam undang-undang, acap kali ada mereka yang nakal. Relasi kuasa antara ATPM dengan pengecer bisa menjadi celah mengakali UU 5/1999 tersebut.
     
    Dian pun menegaskan perjanjian eksklusivitas ini dilarang di Indonesia. Meskipun regulasi telah ada, penerapannya sering kali belum optimal. Industri ini membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif untuk mendukung iklim persaingan yang sehat.
     
    Sementara itu, Guntur menyarankan agar kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan KPPU dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan investasi yang berkelanjutan di sektor otomotif. Apalagi pada 2023 ada peningkatan ekspor untuk sektor otomotif sebesar 5,96 persen (yoy).
     
    “Industri otomotif tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,5 juta orang di seluruh Indonesia,” tambah dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)